JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 16 triliun-Rp 18 triliun untuk program rumah gratis.

Menurut Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo, pembangunan rumah gratis tersebut akan dibangun di perdesaan.

"APBN (dana), sekarang itu kurang lebih Rp 16 triliun-Rp 18 triliun," jelas Hashim usai menghadiri pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Senin (20/1/2025).

Program Presiden Prabowo Subianto ini akan diberikan secara cuma-cuma demi mengentaskan kemiskinan.

Skemanya, negara akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan dengan jangka waktu 25 tahun bagi masyarakat sangat miskin atau miskin ekstrem.

Program tersebut akan dilaksanakan di 75.000 desa, dan masing-masing desa akan dibangun sebanyak 25 unit rumah.

"Program 2 juta rumah di desa akan dibantu anggaran negara. Pengembang lokal nanti dibantu bank milik negara, pemerintah, dan masyarakat yang jadi nasabah bank," lanjut Hashim.

Adpaun sebelumnya, Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengungkapkan, kriteria masyarakat golongan tersebut yang mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut masih digodok.

Akan tetapi, ada beberapa bocoran seperti masyarakat desil dua kebawah.

Untuk diketahui, desil satu adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 1 persen hingga 10 persen kesejahteraan terendah.

Sedangkan desil dua adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 11 persen hingga 20 persen kesejahteraan terendah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 16 triliun-Rp 18 triliun untuk program rumah gratis.

Menurut Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo, pembangunan rumah gratis tersebut akan dibangun di perdesaan.

"APBN (dana), sekarang itu kurang lebih Rp 16 triliun-Rp 18 triliun," jelas Hashim usai menghadiri pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Senin (20/1/2025).

Program Presiden Prabowo Subianto ini akan diberikan secara cuma-cuma demi mengentaskan kemiskinan.

Skemanya, negara akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan dengan jangka waktu 25 tahun bagi masyarakat sangat miskin atau miskin ekstrem.

Program tersebut akan dilaksanakan di 75.000 desa, dan masing-masing desa akan dibangun sebanyak 25 unit rumah.

"Program 2 juta rumah di desa akan dibantu anggaran negara. Pengembang lokal nanti dibantu bank milik negara, pemerintah, dan masyarakat yang jadi nasabah bank," lanjut Hashim.

Adpaun sebelumnya, Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengungkapkan, kriteria masyarakat golongan tersebut yang mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut masih digodok.

Akan tetapi, ada beberapa bocoran seperti masyarakat desil dua kebawah.

Untuk diketahui, desil satu adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 1 persen hingga 10 persen kesejahteraan terendah.

Sedangkan desil dua adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 11 persen hingga 20 persen kesejahteraan terendah.

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara soal makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi program unggulannya. Program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai 6 Januari 2025.

Ia meminta maaf karena program makan bergizi gratis belum dapat menjangkau kalangan dan menuai pro dan kontra dalam perjalanannya.

“Makanan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf,” kata Prabowo usai meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025), dilansir Kompas.com Selasa (21/1/2025).

“Kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima,” tambanya.

Prabowo mengatakan ada sejumlah proses yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat penambahan penerima manfaat.

Namun, proses tersebut tak jarang membutuhkan waktu lebih. Terlebih program MBG adalah proyek besar.

“Secara administrasi tidak mungkin. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu,” kata Prabowo.

Mantan Menteri Pertahanan ini menekankan bahwa semua anak pasti mendapatkan MBG hingga akhir 2025, meskipun tidak seketika.

Karena, pemerintah akan menambah jumlah penerima manfaat secara bertahap.

“Saya yakin bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin,” terangnya.

Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mencari cara terbaik dan tercepat untuk merealisasikan program makan bergizi gratis. "Saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat," ucapnya.

Dana Makan Bergizi Gratis tersedia

Di sisi lain, Prabowo menekankan bahwa dana untuk pembiayaan MBG tersedia.

Meskipun, ia tidak memungkiri bawah program MBG membutuhkan dana besar. “Ini proyek sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” terangnya.

Berbagai ucapan terima kasih beberapa kali disampaikan oleh anak sekolah. Prabowo menganggap program MBG adalah kewajiban sebagai kepala negara.

“Saya minta semua guru-guru tolong. Saya sangat menghargai, tapi tidak perlu jangan ucapkan terimakasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai presiden,” katanya.

Prabowo juga mengungkapkan dirinya tidak mencari nama melalui program MBG. Ia menekankan pemberian MBG sejalan dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan.

Makan Bergizi Gratis Dapat Anggaran dari Pemerintah Daerah dan BUMN

Rencana penambahan anggaran untuk mendukung program MBG kini sedang digodok oleh pemerintah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa anggaran tambahan tersebut akan melibatkan kontribusi dari pemerintah daerah serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dari sepanjang tahun ini, pemerintah daerah sudah berkomitmen menganggarkan Rp 5 triliun untuk program unggulan ini. Bantuan ini diberikan secara sukarela oleh pemerintah daerah, sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing, dan tidak dianggap sebagai pengeluaran wajib (mandatory spending).

Dalam perhitungan BGN, pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp 100 triliun yang digelontorkan pada September 2025 untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

“Sehingga akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat. Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta,” terang terang Dadan, pekan lalu.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Permintaan Maaf dan Janji Prabowo soal Makan Bergizi Gratis", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sebagian pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi II DPR RI F-PKS Mardani Ali Sera mendorong agar penggunaan anggaran daerah untuk MBG dilakukan setelah adanya evaluasi tahap awal secara menyeluruh.

"MBG program prioritas Presiden. Selama target dan alokasi akurat MBG banyak diharapkan masyarakat. Tambahan anggaran dari APBD daerah sebaiknya dilakukan setelah evaluasi menyeluruh dilakukan," kata Mardani kepada wartawan, Senin (20/1/2025).

Menurut Mardani, untuk saat ini program MBG menggunakan anggaran pusat. Begitu evaluasi sudah dilakukan beserta perbaikan, maka baru menggunakan anggaran daerah.

"(Saat ini) anggaran pusat. (Setelah) evaluasi dan saran perbaikan, baru gaspol bisa pake anggaran daerah," jelasnya.

Mardani mengatakan penggunaan anggaran Pemda tak harus dilakukan untuk tahun anggaran mendatang tahun 2026. Akan tetapi, kata dia, penggunaan APBD dilakukan usai ada evaluasi.

"Tidak harus 2026, selama sudah evaluasi dan perbaikan bisa sharing anggaran," tutur dia.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) ikut menyumbang APBD sebesar Rp 5 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wamendagri Bima Arya mengatakan dorongan itu tidak wajib bagi wilayah yang pendapatan daerahnya masih rendah.

"Untuk APBD kan ada daerah yang kapasitas fiskalnya itu kuat. Artinya, transfer dari pusatnya lebih kecil daripada pendapatan daerah. Tapi ada yang lemah. Nah, untuk yang lemah ini tentu tidak suatu kewajiban atau keharusan," kata Bima di Balai Kota, Jakarta, Senin (20/1).

"Tidak wajib, tapi sangat sesuai, sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah. Itu poin utamanya," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah dua minggu berjalan sejak 6 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara soal makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi program unggulannya.

Pernyataan soal makan bergizi gratis ini disampaikan Prabowo di tengah beragam kejadian sepanjang dua pekan terakhir, mulai dari menu yang menuai pro dan kontra, hingga fenomena keracunan karena makanan tidak diolah dengan baik.

Demikian juga, saat pemerintah berencana menambah anggaran program makan bergizi gratis agar menyasar lebih banyak penerima.

Sebab, sejauh ini hanya sebagian anak-anak yang sudah merasakan makan bergizi gratis. Jumlah penerima ini pun akan ditambah secara bertahap, sesuai dengan kesiapan anggaran dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Karena masalah ini pula, Prabowo mengucapkan permintaan maaf lantaran MBG belum menyasar semua kalangan.

Permintaan maaf

Terlepas dari segala kontroversi dan pujian, Prabowo mengucapkan permintaan maaf karena program makan bergizi gratis belum menyentuh seluruh anak di Indonesia.

"Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf," kata Prabowo usai meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

"Kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima," ujarnya lagi.

Kepala Negara menuturkan, ada sejumlah proses yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat penambahan penerima manfaat. Proses itu tidak jarang membutuhkan waktu lebih.

Apalagi, dia menyebut, proyek makan bergizi adalah proyek yang sangat besar.

"Secara administrasi tidak mungkin. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu," kata Prabowo.

Janjikan semua dapat

Mantan Menteri Pertahanan ini menekankan bahwa semua anak pasti tetap mendapat makan bergizi gratis di akhir tahun 2025, meski tidak seketika.

Sebab, pemerintah akan menambah jumlah penerima manfaat secara bertahap.

"Saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin," tuturnya.

Dia juga kembali menekankan bahwa pemerintah terus berupaya mencari cara tercepat dan terbaik.

"Saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat," ucapnya.

Adapun rencana ini didukung oleh opsi penambahan anggaran yang tengah digodok pemerintah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, rencana penambahan anggaran itu berasal dari kontribusi pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Setidaknya sepanjang tahun ini, pemerintah daerah (pemda) sudah berkomitmen menganggarkan Rp 5 triliun untuk program unggulan ini. Bantuan bersifat sukarela sesuai kapasitas fiskal daerah karena tidak dijadikan pengeluaran wajib (mandatory spending).

Seturut perhitungannya BGN, pemerintah memerlukan anggaran sekitar Rp 100 triliun yang digelontorkan pada September 2025 untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

"Sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat.Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun suudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," ujar Dadan, akhir pekan lalu.

Dananya ada

Di sisi lain, Prabowo menekankan bahwa dana untuk membiayai makan bergizi gratis, tersedia.

Meski, dia tidak memungkiri, butuh dana besar untuk mengakomodasi proyek besar MBG.

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan," tandas Prabowo.

Prabowo juga meminta semua pihak tidak perlu mengucapkan terima kasih atas program MBG.

Menurut dia, memberi makan siang yang bergizi secara gratis adalah kewajibannya sebagai presiden.

Diketahui, ucapan terima kasih itu beberapa kali disampaikan oleh sejumlah anak sekolah. Tak jarang, anak-anak menyisipkan surat ucapan terima kasih di rantang bekas makan siang.

"Saya minta semua guru-guru tolong. Saya sangat menghargai, tapi tidak perlu jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai Presiden," katanya.

Prabowo mengungkapkan, dirinya tidak mencari nama lewat program makan bergizi itu.

Dia lagi-lagi menekankan bahwa memberi makan rakyat adalah kewajibannya sebagai Presiden, sejalan dengan tujuannya mengurangi kemiskinan dan kelaparan.

"Ini kewajiban saya. Jadi tidak perlu ucapkan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orangtua, hormati guru. Kemudian, belajar dengan baik. Kita di sini tidak cari nama," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah dua minggu berjalan sejak 6 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara soal makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi program unggulannya.

Pernyataan soal makan bergizi gratis ini disampaikan Prabowo di tengah beragam kejadian sepanjang dua pekan terakhir, mulai dari menu yang menuai pro dan kontra, hingga fenomena keracunan karena makanan tidak diolah dengan baik.

Demikian juga, saat pemerintah berencana menambah anggaran program makan bergizi gratis agar menyasar lebih banyak penerima.

Sebab, sejauh ini hanya sebagian anak-anak yang sudah merasakan makan bergizi gratis. Jumlah penerima ini pun akan ditambah secara bertahap, sesuai dengan kesiapan anggaran dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Karena masalah ini pula, Prabowo mengucapkan permintaan maaf lantaran MBG belum menyasar semua kalangan.

Permintaan maaf

Terlepas dari segala kontroversi dan pujian, Prabowo mengucapkan permintaan maaf karena program makan bergizi gratis belum menyentuh seluruh anak di Indonesia.

"Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf," kata Prabowo usai meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

"Kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima," ujarnya lagi.

Kepala Negara menuturkan, ada sejumlah proses yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat penambahan penerima manfaat. Proses itu tidak jarang membutuhkan waktu lebih.

Apalagi, dia menyebut, proyek makan bergizi adalah proyek yang sangat besar.

"Secara administrasi tidak mungkin. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu," kata Prabowo.

Janjikan semua dapat

Mantan Menteri Pertahanan ini menekankan bahwa semua anak pasti tetap mendapat makan bergizi gratis di akhir tahun 2025, meski tidak seketika.

Sebab, pemerintah akan menambah jumlah penerima manfaat secara bertahap.

"Saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin," tuturnya.

Dia juga kembali menekankan bahwa pemerintah terus berupaya mencari cara tercepat dan terbaik.

"Saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat," ucapnya.

Adapun rencana ini didukung oleh opsi penambahan anggaran yang tengah digodok pemerintah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, rencana penambahan anggaran itu berasal dari kontribusi pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Setidaknya sepanjang tahun ini, pemerintah daerah (pemda) sudah berkomitmen menganggarkan Rp 5 triliun untuk program unggulan ini. Bantuan bersifat sukarela sesuai kapasitas fiskal daerah karena tidak dijadikan pengeluaran wajib (mandatory spending).

Seturut perhitungannya BGN, pemerintah memerlukan anggaran sekitar Rp 100 triliun yang digelontorkan pada September 2025 untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

"Sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat.Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun suudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," ujar Dadan, akhir pekan lalu.

Dananya ada

Di sisi lain, Prabowo menekankan bahwa dana untuk membiayai makan bergizi gratis, tersedia.

Meski, dia tidak memungkiri, butuh dana besar untuk mengakomodasi proyek besar MBG.

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan," tandas Prabowo.

Prabowo juga meminta semua pihak tidak perlu mengucapkan terima kasih atas program MBG.

Menurut dia, memberi makan siang yang bergizi secara gratis adalah kewajibannya sebagai presiden.

Diketahui, ucapan terima kasih itu beberapa kali disampaikan oleh sejumlah anak sekolah. Tak jarang, anak-anak menyisipkan surat ucapan terima kasih di rantang bekas makan siang.

"Saya minta semua guru-guru tolong. Saya sangat menghargai, tapi tidak perlu jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai Presiden," katanya.

Prabowo mengungkapkan, dirinya tidak mencari nama lewat program makan bergizi itu.

Dia lagi-lagi menekankan bahwa memberi makan rakyat adalah kewajibannya sebagai Presiden, sejalan dengan tujuannya mengurangi kemiskinan dan kelaparan.

"Ini kewajiban saya. Jadi tidak perlu ucapkan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orangtua, hormati guru. Kemudian, belajar dengan baik. Kita di sini tidak cari nama," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan Presiden Prabowo Subianto bahwa realisasi target pembangunan bukan hanya dilihat dari kesuksesan program makan bergizi gratis.

Yusuf menyarankan agar pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dilakukan secara bertahap. Setiap akhir tahapan, sambungnya, dilakukan evaluasi.

Oleh sebab itu, dia mengkritisi rencana Prabowo yang langsung ingin memperluas cakupan penerima program MBG pada tahun ini di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Padahal, penerapan MBG belum sampai satu bulan.

"Apakah menu yang diberikan telah memenuhi unsur gizi yang ditetapkan dan juga bagaimana rencana pemerintah dalam misalnya melibatkan UMKM. Hal ini kemudian yang perlu dievaluasi sebelum memutuskan, apakah target penerima program ini akan ditambah," ujar Yusuf kepada Bisnis, Senin (20/1/2025).

Apalagi, tambahnya, banyak pembangunan yang membutuhkan anggaran belanja pemerintah yang tidak sedikit. Yusuf menggarisbawahi bahwa MBG hanya satu dari sekian banyak program pembangunan dari pemerintah.

"Mencapai target pembangunan itu tidak hanya dari program makan bergizi gratis saja, tetapi juga dari program lain," jelasnya.

Sebelumnya, Prabowo menjanjikan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program MBG. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku bahwa pemerintah memiliki dana untuk menyokong program tersebut.

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan," imbuhnya kepada wartawan di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

Kepala Negara pun meminta maaf banyak masyarakat belum menjadi penerima manfaat. Mengingat, program yang terlaksana secara perdana di Tanah Air sejak awal Januari itu tentunya tak lepas dari berbagai catatan.

Dia mengatakan bahwa pemerintahannya membutuhkan waktu untuk segera menemukan formula yang tepat agar program andalannya tersebut dapat terealisasi dengan baik.

"Supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insyaallah akhir 2025 ini berhasil," pungkas Prabowo.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menilai program MBG membutuhkan anggaran hingga Rp100 triliun apabila cakupan penerima mencapai 82,9 juta.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menambahkan desa akan menyuplai hingga Rp20 triliun untuk membantu program MBG. Tak hanya itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan sebanyak Rp2,3 triliun hingga Rp2,5 triliun dana daerah siap membantu program MBG pada tahun ini.

Bahkan, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengakui anggaran infrastruktur terpaksa dipangkas untuk membiayai program MBG dan food estate.

"Itu kan dikurangi dari segi anggaran. Tidak berarti infrastruktur dinomorduakan. Cuman strateginya diatur adalah bahwa itu [infrastruktur] akan ke private sector. Ada yang namanya KPBU, itu pola-pola seperti itu yang mau digiatkan," tuturnya di IDN HQ, Rabu (15/1/2025).

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyiapkan dana makan bergizi gratis (MBG) dari anggaran belanja tidak terduga (BTT). Kesiapan anggaran itu merupakan tindak lanjut dari arahan Mendagri M Tito Karnavian yang meminta APBD ikut berkontribusi untuk program MBG.

"Sudah kita siapkan dan pastikan dengan Pak Sekda, dananya (MBG) dari BTT," ujar Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi, Senin (0/1/2025).

Namun Elen belum memastikan terkait nilai anggaran untuk program MBG. Ia menyebut dengan BTT itu anggaran untuk MBG bisa tersedia.

"Nanti anggaran BTT bisa disesuaikan, kalaupun kurang nanti bisa mengambil dari anggaran perubahan," katanya.

Pihaknya masih menunggu penugasan dari pemerintah terkait program tersebut. Sebab, Pemprov Sumsel belum mengetahui penugasan apa yang harus dilakukan pemda.

"Kita belum tahu penugasan pemda dari sisi mananya, apakah mau full, berapa sekolah, atau hanya sebagian, atau hanya mendukung infrastrukturnya. Kita masih tunggu dan pantau juknisnya," katanya.

Elen menyebut lokasi BTT dari APBD Sumsel juga belum dapat dipastikan, hanya untuk tingkat SMA saja atau seluruh tingkatan pendidikan.

"Belum tahu, bisa juga (APBD Sumsel) untuk membantu ke tingkat bawah. Apalagi ada juga untuk ibu hamil dan pra nikah juga," katanya.

Video Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis: Saya Jamin Dananya Ada

Video Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis: Saya Jamin Dananya Ada

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyiapkan dana sebesar Rp 459 juta untuk membantu Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah pusat.

"Sebagai contoh, misalnya di Jakarta, kami sudah laporkan juga, bahwasannya kalau memang ada penugasan, Jakarta itu siap untuk ikut peran kontribusi dalam hal penganggaran," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi saat diwawancarai di Balai Kota Jakarta, Senin (20/1/2025).

Tahun ini, Pemprov Jakarta ditargetkan bisa membangun 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Pembekalan Serikat Pekerja (SPPG).

Jika pembangunan satu SPPG membutuhkan dana sekitar Rp 3 juta, maka Pemprov Jakarta bersedia membantunya.

"Kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp 3 juta, berarti kami siap dengan anggaran Rp 459 juta untuk bersama-sama men-support program MBG itu," pungkas Teguh.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak wajib membantu anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 5 triliun.

"Tidak wajib, tapi sangat sesuai, sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah," ucap Bima di Balai Kota Jakarta.

Bima mengungkapkan, tidak diwajibkannya Pemda memberikan bantuan anggaran makan bergizi gratis karena kondisi di setiap daerah berbeda-beda.

"Ada daerah yang kapasitas fiskalnya itu kuat. Artinya, transfer dari pusatnya lebih kecil daripada pendapatan daerah. Tapi, ada yang lemah. Nah, untuk yang lemah ini tentu tidak suatu kewajiban atau keharusan," tambah Bima.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyiapkan dana sebesar Rp 459 juta untuk membantu Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah pusat.

"Sebagai contoh, misalnya di Jakarta, kami sudah laporkan juga, bahwasannya kalau memang ada penugasan, Jakarta itu siap untuk ikut peran kontribusi dalam hal penganggaran," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi saat diwawancarai di Balai Kota Jakarta, Senin (20/1/2025).

Tahun ini, Pemprov Jakarta ditargetkan bisa membangun 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Pembekalan Serikat Pekerja (SPPG).

Jika pembangunan satu SPPG membutuhkan dana sekitar Rp 3 juta, maka Pemprov Jakarta bersedia membantunya.

"Kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp 3 juta, berarti kami siap dengan anggaran Rp 459 juta untuk bersama-sama men-support program MBG itu," pungkas Teguh.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak wajib membantu anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 5 triliun.

"Tidak wajib, tapi sangat sesuai, sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah," ucap Bima di Balai Kota Jakarta.

Bima mengungkapkan, tidak diwajibkannya Pemda memberikan bantuan anggaran makan bergizi gratis karena kondisi di setiap daerah berbeda-beda.

"Ada daerah yang kapasitas fiskalnya itu kuat. Artinya, transfer dari pusatnya lebih kecil daripada pendapatan daerah. Tapi, ada yang lemah. Nah, untuk yang lemah ini tentu tidak suatu kewajiban atau keharusan," tambah Bima.

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mengklaim alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah disiapkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).

Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengungkapkan anggaran ini dipastikan tersedia setelah adanya arahan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional atau Kementerian Dalam Negeri.

“Jadi kita tunggu saja, dari mana kita bantunya, tapi kita pastikan dananya sudah disiapkan melalui BTT,” ujar di Kantor Gubernur Sumsel, Senin (20/1/2025).

Elen menjelaskan, estimasi anggaran yang akan digelontorkan juga masih bergantung pada jumlah kebutuhan. Jika pun ada kekurangan, dapat dilakukan penyesuaian melalui APBD perubahan.

Pihaknya juga menegaskan masih akan melihat cakupan penugasan yang akan diberikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dari sisi mana. Apakah nanti mencakup seluruh sekolah atau hanya sebagian saja.

“Kita masih hitung disana [anggaran], untuk mendukung infrastruktur dan semacamnya itu belum. Jadi ini yang masih kita tunggu dan terus dipantau, tapi pelaksanaan [MBG] sudah jalan tetap kita dorong,” jelasnya.

Ditambahkan Elen, terkait penugasan Pemerintah Provinsi untuk MBG hanya mencakup jenjang SMA juga tidak dapat dipastikan.

“Kita belum tahu, kan kita bisa juga membantu ke bawah seperti SMP dan SD bahkan mengembangkan sekarang untuk ibu hamil dan juga untuk pra nikah. jadi butuh komprehensif disiapkan,” pungkasnya.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah (Kalteng) telah mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masing-masing untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menjelaskan, alokasi APBD kabupaten/kota untuk MBG itu merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar pemda turut membantu pelaksanaan MBG melalui pengalokasian anggaran masing-masing daerah.

“Laporan dari para bupati/wali kota, seluruh daerah di Kalteng sudah menyiapkan anggaran masing-masing untuk APBD, sebagian mengalokasikan dari belanja kegiatan dan belanja tak terduga (BTT),” ungkap Edy kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Senin (20/1/2025).

Meski seluruh daerah telah menganggarkan, Edy menyebutkan bahwa hingga kini pihaknya masih menunggu aturan berupa petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat untuk penggunaan anggaran tersebut.

“Seluruhnya sudah mengalokasikan, tapi masih menunggu aturan dari pemerintah pusat untuk teknis penggunaannya,” ungkap Edy.

Ditanya perihal adanya daerah yang kurang mampu mengalokasikan anggaran untuk mendukung MBG lantaran APBD-nya yang kecil, Edy menyebutkan bahwa hal tersebut tidak terjadi di Kalteng.

Di samping itu, porsi anggaran untuk mendukung MBG juga akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kondisi daerah.

“Kan jumlah penerima MBG ini disesuaikan dengan total penerima manfaat di setiap daerah, tentu masing-masing daerah mengalokasikan anggaran yang nominalnya berbeda-beda,” ungkap Edy.

Ditanya perihal jumlah dana APBN yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk MBG di Kalteng, Edy belum memberikan jawaban konkret.

Dia menyebutkan bahwa jumlah nominal itu masih pihaknya koordinasikan.

“Masing-masing daerah kami sudah mengkalkulasi jumlah penerima manfaatnya, kami juga sudah menyiapkan anggarannya,” tuturnya.

Edy mengatakan bahwa APBN yang dialokasikan pemerintah pusat untuk MBG itu digunakan untuk menyiapkan dapur umum dan tim yang akan mengolah makanan MBG.

Sementara anggaran yang bersumber dari APBD, lanjut Edy, dialokasikan untuk menambah apa saja yang kurang setelah kucurnya anggaran dari pemerintah pusat (APBN). Namun, hingga kini, pihaknya masih menunggu teknis penggunaan anggaran itu.

“Kami dari pemprov kan diminta sharing dana, itu maksudnya daerah diminta mencoba untuk menutupi mana nanti yang kurang,” pungkasnya.