DEMAK, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, tetap berlangsung selama bulan Ramadhan.

Sejauh ini MBG di Demak disediakan oleh Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Rizky Barokah di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah.

Dapur tersebut menyediakan 3.381 porsi untuk dibagikan ke pelajar sekitar dengan radius 1 kilometer.

Komandan Kodim Demak, Letkol Kav Maryoto, mengatakan, program MBG di Demak masih tetap berjalan meskipun bulan Ramadhan.

"Kemarin sudah kita tanyakan ke ini ke kepala yang punya dapur mandiri itu, untuk puasa tetap memberikan pelayanan itu kemarin saya monitor. Tetap ada waktu-waktu yang sesuai jadwalnya," kata Maryoto, melalui sambungan telepon pada Selasa (11/3/2025) malam.

Dia tak merinci detail regulasi pemberian makan bergizi gratis pada bulan Ramadhan.

Adapun menu yang disajikan sendiri berbeda dengan hari biasa, yakni memilih menu yang tidak cepat basi untuk bisa disantap ketika buka puasa.

"Menunya kalau tidak salah ada perbedaan, karena ini kan nunggu sampai sore mungkin ya. Buka puasa mungkin asumsinya itu, ada susu, kaya kurma, buah-buahan," ungkapnya

Sementara itu, Kompas.com sudah mencoba meminta konfirmasi terkait regulasi program MBG di bulan Ramadhan dengan mendatangi SPPG Rizky Barokah di Desa Mlekang pekan kemarin.

Namun Kepala SPPG yang bersangkutan enggan memberikan keterangan.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin, menerima kunjungan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam H.E To Lam hari ini. Sultan mengapresiasi capaian diplomatik Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai cakupan bidang dengan Vietnam.

"Indonesia dan Vietnam merupakan negara yang memiliki jalan sejarah yang nyaris sama. Kita sama-sama negara yang anti terhadap kolonialisme dan imperialisme", kata Sultan di Gedung DPD RI, Selasa (11/3/2025).

Sultan mengatakan kerja sama kedua negara dapat mendukung program prioritas pemerintah seperti swasembada pangan, makan bergizi gratis hingga hilirisasi. Sultan mengaku juga ingin adanya peningkatan di bidang politik, ekonomi, pertahanan keamanan hingga pertukaran kunjungan pada cakupan pendidikan dan sains.

"Harapan kami tentunya agar kerja sama strategis kedua negara dapat mendukung setiap program prioritas utama pemerintah, terutama program swasembada pangan dan energi, makan bergizi gratis hingga program hilirisasi," katanya.

To Lam, kata Sultan, memiliki pandangan diplomatik yang cukup terbuka dan progresif. Ia menilai To Lam mampu memahami hambatan-hambatan kenegaraan dan menemukan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

"Beliau adalah tokoh penting di balik pencapaian ekonomi Vietnam yang mengesankan saat ini. Insyallah Presiden Prabowo akan segera melakukan kunjungan balasan ke Hanoi," ungkapnya.

DPD bersama DPR dan MPR RI, kata Sultan, berkomitmen menjalin dan memperkuat kohesivitas politik dengan Majelis Nasional Republik Sosialis Vietnam. Sultan berharap pertemuan ini menciptakan dampak positif ke masyarakat di dua negara.

"Kami berkomitmen mendukung setiap langkah diplomatik dan kebijakan pemerintahan kedua negara. Tentunya yang berdampak positif bagi masyarakat Indonesia dan Vietnam", imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sulitnya pemantauan terhadap kualitas makanan juga menjadi tantangan tersendiri. Sulit untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi dan kualitas yang ditetapkan

Yogyakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho mengusulkan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memprioritaskan siswa dari keluarga kurang mampu agar lebih efektif dan tidak terlalu membebani keuangan negara.

Wisnu di Yogyakarta, Selasa, menyebut program berskala nasional itu berisiko mengalami pemborosan karena sifatnya yang universal, dimana anak-anak dari keluarga mampu pun menerima manfaatnya meskipun sebenarnya tidak membutuhkan.

"Sulitnya pemantauan terhadap kualitas makanan juga menjadi tantangan tersendiri. Sulit untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi dan kualitas yang ditetapkan," ujar dia.

Dengan anggaran yang terbatas, menurut dia, program itu sebaiknya difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu terlebih dahulu.

Selain itu, Wisnu juga mengusulkan alternatif lain seperti pemberian subsidi bahan pangan bagi keluarga miskin, voucher makanan, atau insentif bagi sekolah untuk menyediakan makanan bergizi dengan pendanaan yang lebih fleksibel.

Menurut dia, tantangan utama dari program ini bukan hanya persoalan anggaran, tetapi juga aspek distribusi dan pengadaan bahan makanan.

Wisnu menilai pemerintah bisa mengambil pelajaran dari negara-negara lain yang telah menjalankan program serupa dengan lebih efektif.

Di Amerika Serikat, misalnya, program makan gratis di sekolah menjadi bagian dari kebijakan nasional dengan skema "Farm to Table" dengan didanai oleh Sustainable Agriculture Research and Education (SARE) dan melibatkan petani, peternak, pendidik, serta komunitas lokal untuk memastikan distribusi makanan lebih merata dan efisien.

"Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem distribusi yang lebih inovatif, memberikan akses terhadap makanan lokal yang bergizi kepada anak sekolah, serta membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah sehingga ongkos logistik lebih murah dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin," ujar dia.

Selain itu, program "National School Lunch Program (NSLP)" yang diterapkan di AS juga bisa menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia. Program ini berfokus pada anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah dan memiliki standar gizi ketat sesuai dengan Healthy, Hunger-Free Kids Act (HHFKA) 2010.

"Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program ini, dengan melibatkan dapur dan pemasok makanan lokal yang terpercaya agar kualitas gizi tetap terjaga," ujar Wisnu.

Ia menilai, pendekatan serupa bisa diterapkan di Indonesia untuk memastikan MBG tidak hanya menjadi kebijakan populis dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Wisnu, jika sistem pengelolaan MBG terlalu sentralistik, ada kemungkinan hanya vendor besar yang akan mendapatkan keuntungan dari pengadaan makanan, sementara petani kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal akan tersingkir.

Agar lebih efektif, ia menyarankan agar pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar dalam pelaksanaan program karena lebih memahami kondisi lokal dan dapat memberdayakan UMKM serta petani kecil dalam penyediaan bahan pangan.

Selain itu, ia juga menyarankan agar pengawasan terhadap program ini diperketat dengan melibatkan audit independen dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan.

Untuk menjamin keberlanjutan program tanpa mengorbankan sektor lain, Wisnu menyarankan agar pemerintah lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran tanpa merugikan sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan.

"Alternatif pendanaan mencakup peningkatan efisiensi belanja pemerintah dengan pemangkasan anggaran sebaiknya dilakukan secara hati-hati agar tidak merugikan sektor penting," kata dia.

Meskipun menuai pro dan kontra, Wisnu memandang potensi positif dari program MBG dalam jangka panjang, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Dalam jangka panjang, program ini juga dapat berdampak positif pada produktivitas tenaga kerja," ujar dia.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom sekaligus Koordinator Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan (EQUITAS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan besar terutama dalam aspek distribusi dan pengadaan bahan makanan.

Ia menyebut program berskala nasional ini beresiko mengalami pemborosan karena sifatnya yang universal.

Di sisi lain, anak-anak dari keluarga mampu juga menerima manfaatnya meskipun sebenarnya tidak membutuhkan.

“Sulitnya pemantauan terhadap kualitas makanan juga menjadi tantangan tersendiri. Sulit untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi dan kualitas yang ditetapkan,” kata Wisnu seperti dilansir dari lama UGM pada Selasa (11/3/2025).

Wisnu mengatakan, untuk mendukung keberhasilan program MBG, pemerintah perlu belajar dari negara lain yang telah menjalan program yang sama.

Seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat saat memberikan makan gratis bagi anak sekolah.

Di AS, disebutnya, program pemberian makan gratis sebagai bagian dari kebijakan nasional dengan skema Farm to Table, dan program ini didanai oleh Sustainable Agriculture Research and Education (SARE) dan melibatkan petani, peternak, pendidik, serta komunitas-komunitas di Amerika Serikat.

“Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem distribusi yang lebih inovatif, memberikan akses terhadap makanan lokal yang bergizi kepada anak sekolah, serta membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah sehingga ongkos logistik lebih murah dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih terjamin,” ungkap Wisnu.

Program lain yang dilakukan AS adalah National School Lunch Program (NSLP) yang menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di Amerika Serikat, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.

NSLP menetapkan standar gizi sesuai dengan Healthy, Hunger-Free Kids Act (HHFKA) 2010, antara lain menggunakan makanan lokal dan menyesuaikan menu agar lebih sesuai dengan Pedoman Diet Amerika Serikat.

“Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program ini, dengan melibatkan dapur dan pemasok makanan lokal yang terpercaya agar kualitas gizi tetap terjaga,” tambah Wisnu.

KOMPAS.com/ Nur Khalis Dua siswa di SD Negeri Pandian 1, Kecamatan Kota Sumenep, Jawa Timur saat menikmati menu MBG di kelasnya.

Wisnu mengingatkan untuk menjamin keberhasilan program semacam ini tentu menuntut pengelolaan yang baik agar tidak merugikan petani kecil dan pebisnis lokal.

Jika program ini terlalu sentralistik, menurutnya, hanya vendor besar yang akan mendapatkan keuntungan, sementara petani kecil dan UMKM lokal akan tersingkir.

Agar lebih efektif, ia pun, menyarankan agar pemerintah memprioritaskan daerah dan sekolah dengan tingkat food insecurity tertinggi.

Dengan anggaran yang terbatas, program ini sebaiknya difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu terlebih dahulu.

Ia berpandangan program MBG dapat saja memberikan manfaat signifikan asal dilaksanakan sesuai tepat sasaran seperti fokus pada kelompok rentan.

“Solusi lain yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan subsidi bahan pangan bagi keluarga miskin, voucher makanan, atau insentif bagi sekolah untuk menyediakan makanan bergizi dengan pendanaan yang lebih fleksibel,” ujar Wisnu.

Selain itu, untuk memastikan efektivitas anggaran adalah dengan melibatkan audit independen, dan masyarakat dalam pengawasan. Oleh karena itu pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran yang terkait program ini.

“Pendekatan desentralisasi bisa menjadi strategi yang efektif karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan wilayahnya dan dapat memberdayakan UMKM lokal dalam penyediaan bahan pangan,” terangnya.

KOMPAS.COM/Roberthus Yewen Seminar Sehari tentang Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan oleh Asrama Mahasiswa Katolik Tauboria di Kota Jayapura, Papua, Sabtu (1/3/2025).

Apabila harus melakukan efisiensi, pemangkasan dapat diberlakukan pada belanja birokrasi, perjalanan dinas, pajak progresif untuk kelompok kaya, dan proyek infrastruktur yang tidak mendesak.

“Kita harapkan program ini tidak hanya menjadi kebijakan populis dalam jangka pendek, tapi sungguh mampu menciptakan dampak nyata untuk banyak rakyat,” tutur Wisnu..

Kendati demikian, Wisnu menilai program MBG berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak.

Data Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 2023 melaporkan bahwa anak-anak yang menerima makanan gratis berpeluang lebih tinggi memiliki ketahanan pangan dan kesehatan yang lebih baik.

Hal serupa dilaporkan Brookings Institution tahun 2021 yang menyatakan program makan gratis berdampak pada peningkatan kinerja siswa di sekolah.

“Dalam jangka panjang, program ini juga dapat berdampak positif pada produktivitas tenaga kerja. Jika dalam konteks penanganan stunting, saya kira dampaknya masih perlu dikaji lebih lanjut. Pencegahan stunting harus dimulai sejak usia dini, yaitu sebelum usia lima tahun atau pada golden age of children,” jelasnya.

BARU-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Badan Gizi Nasional terkait adanya laporan pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000 per anak.

Isu ini memantik kekhawatiran banyak pihak, mengingat pentingnya program ini bagi masa depan generasi muda Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional kemudian membantah bahwa itu bukan pemotongan, malainkan penyesuaian dengan daerah dan tingkat satuan pendidikan. Anak PAUD dan SD mendapat anggaran Rp 8.000, sementara SMP sampai SMA sebesar Rp 10.000.

Program makan bergizi gratis bukan sekadar proyek sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk kesehatan, pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia.

Dugaan adanya pemotongan anggaran bisa menggerus tujuan besar itu. Jika tidak dikelola secara serius dan bersih, maka Indonesia bisa terjerumus ke dalam krisis gizi seperti yang pernah dialami Kolombia beberapa tahun silam.

Jika pemotongan terjadi, maka akan menghilangkan sebagian gizi untuk anak. Potongan Rp 2.000 berarti menghilangkan sebutir telur atau segelas susu dari menu anak-anak.

Laporan pemotongan anggaran ini menjadi pertanda awal yang harus diwaspadai. Apalagi jika dikaitkan dengan potensi praktik korupsi yang kerap mengintai program sosial berskala besar.

Belajar dari kasus di Kolombia

Indonesia harus belajar dari Kolombia, yang pernah meluncurkan program serupa untuk anak-anak miskin.

Kolombia pada 2016, menjadi sorotan dunia ketika program makan bergizi gratis yang ditujukan bagi anak-anak sekolah miskin justru menjadi ajang korupsi sistemik.

Pemerintah Kolombia saat itu mengucurkan anggaran besar untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi bagi anak-anak. Namun pada praktiknya, kontraktor dan pejabat publik bermain mata untuk mengeruk keuntungan.

Laporan investigasi media dan lembaga antikorupsi Kolombia mengungkapkan bagaimana dana yang seharusnya dialokasikan untuk makanan malah dikorup.

Anak-anak sekolah yang seharusnya mendapat asupan lengkap, justru hanya mendapatkan sepotong roti dan air, sementara dana dilaporkan seolah-olah telah menyediakan makanan penuh.

Akibatnya, angka malnutrisi tidak kunjung turun. Bahkan di beberapa wilayah justru meningkat. Kepercayaan publik terhadap pemerintah merosot drastis.

Tragedi Kolombia ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia yang tengah menjalankan program serupa.

Di tengah tantangan bonus demografi yang akan mencapai puncaknya dalam beberapa dekade ke depan, makanan bergizi untuk anak-anak sekolah bukanlah sekadar isu sosial, melainkan persoalan investasi jangka panjang bangsa.

Kita tidak sedang berbicara soal kenyang, tetapi tentang kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Anak-anak yang hari ini diberi makan bergizi, kelak akan mengisi posisi strategis di masyarakat, mulai dari dokter, guru, insinyur, hingga pemimpin bangsa.

Namun, mimpi Indonesia Emas 2045 tidak mungkin terwujud apabila sejak kecil, generasi penerus bangsa harus berhadapan dengan kekurangan gizi dan ketidakadilan sosial akibat korupsi anggaran makan bergizi gratis.

Karena itu, peringatan KPK layak disikapi dengan serius. Pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional yang nantinya akan bertanggung jawab, harus memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat atas program ini.

Setiap rupiah anggaran makan bergizi gratis harus sampai ke piring anak-anak Indonesia.

Mekanisme pelaporan, audit independen, dan keterlibatan masyarakat sipil dalam memantau pelaksanaan program harus dirancang sejak dini.

Lebih penting lagi, pemerintah harus menyadari bahwa menjaga integritas program ini adalah menjaga masa depan bangsa sendiri.

Kita tentu tidak ingin menjadi Kolombia kedua, yang harus menanggung generasi muda dengan kualitas gizi buruk akibat korupsi makan gratis.

Kita tidak ingin mendengar anak-anak Indonesia makan sepotong roti dan air karena "anggaran tidak cukup", padahal di meja pejabat makan siang mewah digelar setiap hari.

Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi cermin komitmen negara terhadap kesejahteraan rakyatnya yang paling rentan—anak-anak.

Jika program ini berhasil, maka kita akan mencetak generasi sehat, kuat, dan cerdas yang siap membawa Indonesia ke masa depan gemilang.

Namun jika gagal, Indonesia akan kehilangan satu generasi emas dan mimpi menjadi negara maju hanya akan tinggal slogan.

Nabire, Papua Tengah (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan prioritas Makan Bergizi Gratis atau MBG di Papua adalah untuk masyarakat rentan gizi, sama seperti sasaran di daerah-daerah lain, mulai dari anak-anak sekolah, ibu hamil, menyusui, hingga balita.

Hal tersebut disampaikan oleh Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Niken Gandini untuk menjawab pertanyaan tentang permintaan dari papa-papa Lembaga Masyarakat Adat Nabire, Papua Tengah, yang juga menginginkan mendapatkan Makan Bergizi Gratis.

"Filosofinya ada, mengapa kami memprioritaskan ibu-ibu hamil dan menyusui, karena mereka yang rentan gizi. Anak-anak remaja juga rentan gizi. Ibu-ibu itu kami berharap mereka gizinya baik, karena mereka kan mengandung janin untuk anak-anak yang akan dilahirkan, nantinya harus kita pastikan anak-anak tersebut sehat," kata Niken di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa.

Ia menegaskan, apabila ibu memiliki gizi yang baik, maka anaknya juga akan tumbuh sehat, sedangkan jika anak sudah mendapatkan gizi baik sejak sekolah, maka di masa depan ia juga akan tumbuh dengan sehat.

Niken menambahkan, untuk pembagian MBG di Papua, utamanya Nabire, BGN akan mengikuti hari efektif sekolah, mengingat hari efektif kegiatan belajar-mengajar pada sebagian besar sekolah di Nabire berlangsung hingga Sabtu.

"Kami dari BGN mengikuti hari efektif sekolah, kalau di sini sampai Sabtu, maka kami juga mengikuti sampai Sabtu," ucapnya.

Niken juga menyebutkan, setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) setiap harinya mulai bekerja sejak pukul 2 pagi, maka, hal tersebut secara otomatis akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

"Diprioritaskan jam 7 pagi sudah siap sehingga bisa dikirimkan ke sekolah-sekolah sebelum mereka pulang. Ini akan menjadi pemberdayaan ekonomi yang sangat kuat, misalnya dalam sehari saja ada tiga ribu telur yang diproduksi, sudah berapa peternak ayam lokal yang terlibat, belum lagi nasi, sayur, dan lain sebagainya yang seluruhnya dikelola oleh masyarakat lokal," ujar Niken.

Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat Papua mendukung BGN dalam menyukseskan MBG, karena sangat mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, mendorong peran aktif koperasi, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, serta membangun desa dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan sesuai Astacita Presiden-Wakil Presiden.

Niken juga memaparkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 4,78 masyarakat dikategorikan miskin apabila dihitung rata-rata jumlah anggota keluarga menurut kelas pengeluaran per tahun 2024.

"Rata-rata anggota rumah tangga di penduduk miskin lebih banyak dibandingkan penduduk kelas menengah dan atas, sehingga perlu intervensi pemerintah untuk pemenuhan gizi," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Program Makan Bergizi Gratis (MGB) belum terlaksana di Denpasar, Bali. Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar masih menunggu petunjuk teknis (juknis) soal pelaksanaan MBG dari pemerintah pusat.

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menegaskan Pemkot Denpasar mendukung program Presiden Prabowo Subianto itu. Pemkot Denpasar telah menyiapkan anggaran pendamping sebanyak Rp 5 miliar.

"Artinya, kami tetap selaku pemerintah daerah pasti mendukung kebijakan pemerintah pusat. Kami mendukung pola ini untuk kepentingan masyarakat," kata Jaya Negara saat dijumpai di kantor DPRD Denpasar, Selasa (11/3/2025).

Pemkot Denpasar, jelas Jaya Negara, juga tengah mencari lokasi yang tepat untuk pembangunan dapur umum MBG. Hal ini dilakukan menindaklanjuti beberapa surat dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditujukan pada Pemkot Denpasar.

"Kemarin memang kami ada sarankan di Peguyangan (sebagai lokasi dapur umum), kayaknya representatif. Kami masih mengkaji, mencari agar bisa berjalan dan tempatnya strategis," jelas Jaya Negara.

Jaya Negara juga belum dapat memastikan program MBG dapat berjalan pertengahan tahun ini atau tidak. Sebab, Pemkot Denpasar sedang menindaklanjuti permintaan dari BGN.

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Program Makan Bergizi Gratis (MGB) belum terlaksana di Denpasar, Bali. Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar masih menunggu petunjuk teknis (juknis) soal pelaksanaan MBG dari pemerintah pusat.

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menegaskan Pemkot Denpasar mendukung program Presiden Prabowo Subianto itu. Pemkot Denpasar telah menyiapkan anggaran pendamping sebanyak Rp 5 miliar.

"Artinya, kami tetap selaku pemerintah daerah pasti mendukung kebijakan pemerintah pusat. Kami mendukung pola ini untuk kepentingan masyarakat," kata Jaya Negara saat dijumpai di kantor DPRD Denpasar, Selasa (11/3/2025).

Pemkot Denpasar, jelas Jaya Negara, juga tengah mencari lokasi yang tepat untuk pembangunan dapur umum MBG. Hal ini dilakukan menindaklanjuti beberapa surat dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditujukan pada Pemkot Denpasar.

"Kemarin memang kami ada sarankan di Peguyangan (sebagai lokasi dapur umum), kayaknya representatif. Kami masih mengkaji, mencari agar bisa berjalan dan tempatnya strategis," jelas Jaya Negara.

Jaya Negara juga belum dapat memastikan program MBG dapat berjalan pertengahan tahun ini atau tidak. Sebab, Pemkot Denpasar sedang menindaklanjuti permintaan dari BGN.

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Yang paling mendapat manfaat dari program makan bergizi ini adalah ayam, baik telur, maupun ayam potongnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan manfaat dalam meningkatkan penyerapan pasokan daging ayam.

“Yang paling mendapat manfaat dari program makan bergizi ini adalah ayam, baik telur, maupun ayam potongnya,” ujar Rachmat Pambudy dalam Seminar Nasional Huluisasi dan Hilirisasi Sawit sebagai Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia serta Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi Nasional, di Institut Pertanian Bogor (IPB), dipantau secara virtual, di Jakarta, Selasa.

Indonesia disebut telah menghadapi permasalahan kelebihan pasokan (oversupply) ayam hingga mencapai sekitar 25 tahun. Masalah ini seringkali dianggap sebagai kelebihan produksi, padahal sebenarnya disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat.

Dengan adanya program MBG, terbukti bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya mau dan ingin makan ayam maupun telur, tetapi tidak memiliki daya beli.

“Baru kita tahu bahwa ternyata rakyat di Indonesia bukan tidak mau makan ayam, (tetapi) tidak mampu beli ayam, tidak mampu makan telur, bahkan ada beberapa lokasi di daerah ketika mereka tidak menghabiskan ayamnya, tidak menghabiskan telurnya, ketika ditanya kenapa, (katanya) mau dibawa pulang. Jadi, begitulah kondisi perekonomian kita, begitulah kondisi masyarakat kita,” ujar Rachmat.

Berdasarkan data statistik yang dimiliki Bappenas, ada 180 juta orang Indonesia kekurangan gizi. Angka ini belum termasuk yang tidak tercatat.

Menghadapi kondisi tersebut, katanya lagi, jika tidak segera bertindak, maka akan kehilangan kesempatan untuk mengatasi masalah mendasar yang dialami masyarakat. Karena itu, pemerintah berupaya mengatasi persoalan kekurangan gizi melalui program MBG.

“IPB punya Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga, IPB punya Fakultas Ekonomi dan punya Program Studi Ekologi Manusia. Inilah sekarang tugas IPB (untuk menyelesaikan masalah kekurangan gizi),” katanya pula.

“Saya mohon dukungan dari IPB. Kalau saya sering-sering datang ke IPB, karena kita tahu bahwa pengetahuan kita terbatas. Kita minta dukungan Pak Rektor. Jadi, kalau Pak Rektor datang ke sana (Bappenas), bukan Pak Rektor yang minta bantuan, saya yang minta bantuan,” ujarnya lagi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Pontianak (ANTARA) - Komisi IX DPR RI bersama mitra kerjanya yakni Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kalimantan Barat, salah satu lokasinya di Kota Pontianak dan mendapat antusiasme ratusan warga.

"Dalam sosialisasi yang sukses digelar ini diikuti 300 peserta. Sosialisasi MBG merupakan salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan gizi dan mengatasi kasus stunting di Indonesia," ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin di Pontianak, Selasa.

Ia mengatakan bahwa MBG langkah pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama untuk mendukung kelompok anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

“Program ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap pentingnya kesejahteraan gizi masyarakat yang terkadang terbatas aksesnya,” kata dia.

Ia berharap pemerintah memastikan bahan makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi yang seimbang, serta dilakukan secara tepat sasaran.

"Evaluasi dan pengawasan yang ketat perlu dilakukan agar program ini benar-benar dapat mengatasi masalah gizi buruk,” katanya.

Bukan sekadar meningkatkan gizi saja, Program MBG juga dapat meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak, meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM lokal, mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan semangat anak-anak untuk pergi ke sekolah.

“Kami mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program ini.Semoga program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mendorong perubahan dalam pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat,” ucap Alifudin

Ia menegaskan akan terus memantau pelaksanaan program ini sampai turun ke lapangan agar tujuan akhirnya tercapai.

“BGN telah mempercayakan kami untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi program MBG di Kalbar sebagai proyek percontohan perdana se-Indonesia. Hal itu bentuk secara bersama mewujudkan gizi berkualitas untuk generasi sehat Indonesia,” kata dia.

Sebelumnya sosialisasi serupa terlebih dahulu dilakukan di Mempawah Sabtu (8/3). Kegiatan sosialisasi Program MBG ini dilaksanakan di Gedung Mempawah Convention Center yang dihadiri oleh 30 an peserta yang merupakan warga sekitar.

Pewarta: Dedi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menemui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, pada Rabu (12/3/2025) besok. Pertemuan ini akan membahas program Sarapan Bergizi Gratis yang dirancang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Besok kami akan bertemu dengan Badan Gizi Nasional, tapi kami sebelumnya sudah berkomunikasi," ungkap Pramono, saat ditemui di Gedung Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Sebelumnya, program Sarapan Bergizi Gratis ini sempat terhambat larangan dari pemerintah pusat. Pasalnya, program pemenuhan gizi bagi masyarakat harus sepenuhnya dilaksanakan pemerintah pusat lewat program Makan Bergizi Gratis.

"Nanti apapun yang menjadi putusan Badan Gizi Nasional, tentunya kami akan menindaklanjuti. Jadi secara prinsip, pemerintah Jakarta siap apakah nanti diizinkan untuk melakukan sarapan pagi gratis atau dengan cara lain, tentunya besok akan kita diskusikan dengan Badan Gizi Nasional," jelas Pramono.

Apabila pemerintah pusat memberi lampu hijau, Pramono siap memastikan program tersebut bisa dijalankan tanpa melanggar kebijakan BGN. Nantinya, program ini akan difokuskan bagi anak-anak sekolah yang tidak mampu. 

"Di awal, kalau memang diizinkan, tentunya seperti yang kita rencanakan di daerah-daerah yang membutuhkan, terutama di kelompok-kelompok masyarakat atau sekolah-sekolah yang tidak mampu. Tapi kami akan mempersiapkan. Jadi nanti akan kami finalkan setelah ada arahan dari Badan Gizi Nasional," terangnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, NABIRE -- Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Letkol Tituler Lenis Kogoya menyatakan sekolah-sekolah di Papua akan diberdayakan menjadi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kepala sekolah membuat dapur umum, untuk beberapa sekolah tolong sediakan lahan. Khusus wilayah II Provinsi Papua dan Papua Tengah, saya merekomendasikan semua anak-anak Papua yang memasak, mama-mama bikin kebun untuk nanti memasak sayur," katanya saat mengunjungi SD YPK Sion, Nabire, Papua Tengah, Selasa.

Lenis menegaskan dapur atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) tersebut akan menyerap banyak tenaga kerja, minimal sebanyak 47 orang, dengan tiga orang tenaga dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia menambahkan seluruh SPPG di Papua akan dikelola oleh masyarakat lokal, termasuk Lembaga Masyarakat Adat (LMA), agar menyerap lebih banyak tenaga kerja.

"Kepala-kepala sekolah bikin kebun semua untuk MBG, jadi kita mesti tegas, sayur yang didatangkan dari Jakarta, kita berhentikan semua. Semua orang harus bikin kebun, sayurnya dari kebun kita, karena uang ada di sana, jadi uang ada untuk masyarakat, anak-anak kita dapat sayur, makan yang bergizi," ucapnya.

Ia menjelaskan pengelolaan SPPG di masing-masing wilayah akan diserahkan kepada Satuan Tugas (Satgas) Pemuda Adat, yang sebagian besar merupakan masyarakat lulusan SMP hingga SMA yang selama ini belum mendapatkan pekerjaan.