Banjir bandang yang menerjang perumahan Bumi Progo Sejahtera, Dusun Karangtengah Kidul, Kalurahan Margosari, Pengasih, Kulon Progo, diduga dari luapan Sungai Serang. Bupati Kulon Progo, Agung Setiawan meminta Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) menormalisasi sungai itu.

"Kita perlu kerja sama dan meminta segera dilakukan pengerukan bagi BBWSSO, karena ini sudah sering terjadi secara periodik tiga tahunan, di mana itu mengalami siklus banjir yang seperti ini," ucap Agung saat ditemui wartawan di lokasi, Sabtu (29/3/2025).

Agung mengatakan normalisasi diperlukan karena Sungai Serang mengalami sedimentasi atau penumpukan material sejak beberapa tahun terakhir. Hal ini menyebabkan pendangkalan sungai yang berisiko meningkatkan potensi banjir saat hujan lebat melanda kawasan sungai.

"Sedimentasi ini hal yang lumrah, karena tingkat luruhan dari atas yaitu Kokap, Pengasih sisi utara ini semua airnya melintas ke Sungai Serang dan membawa material tanah sehingga pendangkalan di sungai jadi sangat cepat. Kita memohon BBWSSO segera melakukan normalisasi sungai serang dan anak sungainya. Karena tadi malam terkait dua sungai yaitu Serang dan Papah," ucapnya.

Agung juga mengimbau warga di kawasan perumahan Bumi Progo Sejahtera untuk meningkatkan kewaspadaan. Ini mengingat lokasi perumahan berada di dekat meandering atau kelokan sungai.

"Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat terdampak bahwa mereka harus cepat tanggap terhadap bencana, karena benar-benar tinggal tidak jauh dari sungai yang memiliki meandering aktif. Sungainya (Sungai Serang) tergolong muda dengan meandering aktif, meandering itu menyebabkan terjadinya penumbuhan sedimen," ujarnya.

400-an Warga Terdampak, 4 Dilarikan ke RS

Agung mengatakan total warga yang terdampak banjir bandang di perumahan Bumi Progo Sejahtera sebanyak 411 orang. Dari jumlah itu ada 4 orang yang harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya darurat.

"Masyarakat terdampak ada 411, terdiri dari 160 kepala keluarga. Semalam terjadi sesuatu dalam kondisi darurat, ada yang hipotermia, ibu hamil, dan sesak nafas. Tetapi semua bisa ditangani baik masuk ke RS dan alhamdulillah pada pagi hari ini dari 4 pasien darurat itu sudah pulang semua," jelasnya.

"Kemudian saya pastikan tidak ada yang meninggal dunia dalam kejadian ini. Memang ada yang meninggal tapi di luar konteks ini, di mana yang meninggal tinggal cukup jauh dari lokasi, berjarak sekitar 1 km," tegasnya.

Agung mengatakan saat ini telah dilakukan pembersihan secara menyeluruh di lokasi terdampak banjir oleh tim Damkar dan PDAM Kulon Progo. Petugas dari PLN juga sudah diminta untuk membenahi kelistrikan yang sempat padam ketika banjir berlangsung.

"Kami juga sudah menyiapkan dua tempat penampungan bagi warga di Kantor Kalurahan Margosari dan Masjid Al-Fitroh. Kemudian dari Dinsos sudah membangun dapur umum, dan Dinkes menyiagakan ambulan untuk pemeriksaan kesehatan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya banjir bandang melanda kawasan perumahan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Akibatnya satu rumah ambruk dan ratusan lainnya terendam air hingga ketinggian 1,5 meter.

Peristiwa ini terjadi di perumahan Bumi Progo Sejahtera, Dusun Karangtengah Kidul, Kalurahan Margosari, Kapanewon Pengasih. Banjir dilaporkan menerjang area tersebut pada Jumat (28/3/2025) malam.

Pantauan detikJogja di lokasi pagi ini, nampak perumahan tersebut masih tergenang air. Sejumlah warga juga sedang sibuk membersihkan lumpur yang masuk ke dalam rumah.

"Kejadiannya cepet banget mas, pas pukul 22.00 airnya baru setinggi lutut. Tapi gak lama terus naik sampai 1,5 meter," ucap salah satu penghuni perumahan, Chikma Putri saat ditemui wartawan di lokasi, Sabtu (29/3/2025).

Chikma mengatakan banjir menggenangi seluruh kawasan perumahan yang berjumlah 200 an unit. Satu unit rumah juga ambruk akibat kejadian ini.

"Kalau yang rumah ambruk ini kejadiannya tadi pagi," ujarnya.

Salah satu pekerja perumahan, Triana mengatakan ambruknya rumah itu terjadi saat dirinya hendak membersihkan kantor pengelola perumahan. Ketika itu pihaknya melihat kondisi rumah sudah miring dan tak lama kemudian ambruk.

"Saya ke sini jam 5.40 an, ketinggian air di jalan itu masih 20 an cm. Nah itu saya lihat pondasi rumah terkikis akhirnya miring dan roboh," ujar.

"Ini bangunan dua lantai. Rencananya buat tempat tinggal," imbuhnya.

Sementara itu warga sekitar perumahan, Ribut mengatakan banjir yang menerjang Kawasan ini terjadi karena tanggul Sungai Serang jebol. Diketahui bahwa lokasi tanggul yang jebol terletak di dekat Jembatan Dayakan atau berjarak sekitar 100 an meter dari perumahan.

"Iya mas, jadi awalnya karena tanggul di jembatan itu jebol, terus airnya meluap sampai sini," ucapnya.

Menurutnya peristiwa serupa sudah pernah terjadi sebelumnya. Namun dia menyebut jika peristiwa semalam menjadi yang terparah.
"Sebelumnya sudah pernah mas, tapi paling parah memang baru kali ini," ujarnya.

Mengalami Insiden Terperosok di Air Saat Bermain Offroad di Yogyakarta

Mengalami Insiden Terperosok di Air Saat Bermain Offroad di Yogyakarta

Banjir bandang melanda perumahan Bumi Progo Sejahtera, Dusun Karangtengah Kidul, Kalurahan Margosari, Pengasih, Kulon Progo, malam tadi. Sejumlah rumah di lokasi sempat terendam hingga ketinggian 1,5 meter. Salah satu rumah sampai ambruk.

Pantauan detikJogja di lokasi pagi ini, sisa banjir masih nampak di perumahan tersebut. Sejumlah warga sedang sibuk membersihkan lumpur yang masuk ke dalam rumah.

"Kejadiannya cepet banget, pas pukul 22.00 airnya baru setinggi lutut. Tapi nggak lama terus naik sampai 1,5 meter," ucap salah satu penghuni perumahan, Chikma Putri saat ditemui wartawan di lokasi, Sabtu (29/3/2025).

Chikma mengatakan banjir pada Jumat (28/3) malam itu menggenangi seluruh kawasan perumahan yang berjumlah 200-an unit. Satu unit rumah juga ambruk akibat kejadian ini.

"Kalau yang rumah ambruk ini kejadiannya tadi pagi," ujarnya.

Sisa banjir bandang dan 1 rumah ambruk di perumahan Bumi Progo Sejahtera, Dusun Karangtengah Kidul, Kalurahan Margosari, Kapanewon Pengasih, Sabtu (29/3/2025) pagi. Foto: Jalu Rahman Dewantara/detikJogja

Salah satu pekerja perumahan, Triana mengatakan ambruknya rumah itu terjadi saat dirinya hendak membersihkan kantor pengelola perumahan. Ketika itu dia melihat kondisi rumah sudah miring dan tak lama kemudian ambruk.

"Saya ke sini jam 5.40, ketinggian air di jalan itu masih 20-an cm. Nah itu saya lihat pondasi rumah terkikis akhirnya miring dan roboh. Ini bangunan dua lantai. Rencananya buat tempat tinggal," ujar Triana.

Warga sekitar perumahan, Ribut, mengatakan banjir terjadi karena tanggul Sungai Serang jebol. Lokasi tanggul jebol itu dekat Jembatan Dayakan, sekitar 100 meter dari perumahan.

"Karena tanggul di jembatan itu jebol terus airnya meluap sampai sini," ucapnya.

"Sebelumnya sudah pernah, tapi paling parah memang baru kali ini," imbuh Ribut.

Video: Detik-detik Banjir Bandang di Spanyol, Sejumlah Mobil Hanyut

Video: Detik-detik Banjir Bandang di Spanyol, Sejumlah Mobil Hanyut

Bisnis.com, JAKARTA – Pejabat publik atau penyelenggara negara di Indonesia wajib melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap tahun.

Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan transparansi dan membentuk budaya antikorupsi di antara penyelenggara negara.

Langkah ini penting pasalnya korupsi masih akut di kalangan peyelenggara negara. Data KPK, misalnya, mengungkap selama tahun 2024 lalu ada sebanyak 154 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara baik itu dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif di semua level baik pusat maupun daerah.

Tak hanya itu, LHKPN bekalangan juga membantu penyidik lembaga antikorupsi untuk memitigasi risiko termasuk menindak penyelenggara negara yang memiliki harta melebihi profil pendapatannya.

Salah satu kasus yang berhasil ditindak oleh KPK adalah mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Pengungkapan kasus Rafael Alun tidak lepas dari proses penelaahan laporan harta kekayaannya. Dia terbukti bersalah dan telah berstatus terpidana.

Adapun, hingga Sabtu (29/3/2025), dari 416.401 wajib lapor, sebanyak 94,8% penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN. Sisanya sebanyak 22.581 atau sekitar 5,42% belum melaporkan LHKPN ke KPK.

Di antara penyelenggaran negara yang telah lapor LHKPN, terdapat 10 orang yang diketahui memiliki harta cukup besar.

Berikut daftarnya per 10 Maret 2025:

• Menteri Pariwisata Widiyanti Putri: Rp5,4 triliun
• Rusdi Kirana (anggota DPR): Rp2,6 triliun
• Maruarar Sirait (Menteri Perumahan dan Pemukiman): Rp1,5 triliun
• Otto Hasibiuan (Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan): Rp1,5 triliun.
• Menpora Dito Ariotedjo: Rp292,2 miliar
• Yusril Ihza Mahendra: Rp269 miliar
• Wali Kota Palu Hadianto Rasyid: Rp266,6 miliar
• Silmy Karim: Rp229, 2 miliar
• Agus Gumiwang Kartasasmita: Rp193,3 miliar
• Suahasil Nazara: Rp129,7 miliar.

Kehidupan bertetangga memang ada saja ceritanya, mulai dari yang menyenangkan hingga menyebalkan. Salah satu permasalahan yang terjadi terkait dengan bangunan rumah.

Sebagai contoh, A memiliki tetangga yang ingin membangun rumah di samping tanah miliknya. Ternyata, tetangga tersebut membangun rumah dengan 'menumpang' pada tembok A. A pun tidak terima karena hal itu bisa mempengaruhi kekuatan struktur rumah miliknya.

Jika ada kasus seperti itu, masyarakat bisa mengadukannya ke layanan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) yang diluncurkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nantinya pengaduan tersebut akan diproses oleh Tim Satgas Pengaduan dengan pihak terkait.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menuturkan, contoh kasus tersebut sebenarnya merupakan suatu permasalahan yang seharusnya diselesaikan oleh pemerintah daerah (pemda) setempat. Hal itu karena terkait dengan izin persetujuan pembangunan gedung (PBG) yang dikeluarkan oleh pemda.

Walau demikian, masyarakat masih tetap bisa melaporkan ke BENAR-PKP melaluiWhatsApp di nomor 0812-88888-911. Nantinya, masyarakat bisa mengisi data terkait pengaduan. Setelah itu, masyarakat yang sudah mengisi pengaduan akan diberi 'tiket' elektronik untuk mengetahui progres pengaduannya sudah sampai mana. Semua bisa dilakukan hanya melalui WhatsApp saja.

"Kadang-kadang kalau ada pengaduan ke kita sebenarnya itu adalah porsi dari Pemda, ya kita larikan ke Pemda. (Bisa tetap lapor BENAR-PKP?) Oh nggak apa-apa, nanti kami yang kontak Pemda-nya. Bisa (tetap lapor)," ujarnya saat ditemui detikcom di kantor Kementerian PKP, Kamis (27/3/2025).

Sebagai informasi layanan tersebut aktif 24 jam. Namun pengaduan akan diproses pada jam kerja yaitu Senin-Jumat pada pukul 08.00-17.00 WIB.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Ada 1675 Pengaduan Konsumen Sepanjang 2024

Video: Ada 1675 Pengaduan Konsumen Sepanjang 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta menegaskan bau sampah yang tercium warga di perumahan Jakarta Garden City (JGC) bukan berasal dari fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara.

Humas Dinas LH Jakarta Yogi Ikhwan mengatakan, sumber bau yang tercium bersumber dari tumpukan sampah yang belum diangkut dan membusuk di pusat perbelanjaan.

Petugas DLH DKI juga menemukan sumber bau berasal dari tumpukan sampah sisa makanan pada saluran air di depan pasar modern.

"DLH DKI Jakarta menuntaskan pengangkutan sampah pada malam yang sama di sekitar wilayah tersebut guna menghilangkan sumber bau yang dikeluhkan oleh sejumlah warga," ujar Yogi dikutip dari Antara, Jumat (28/3/2025).

Yogi menyampaikan, DLH DKI mendapatkan laporan bau pertama kali pada Kamis (27/3) pukul 20.50 WIB. Adapun wilayah yang mencium bau tersebut berada di Kompleks Jakarta Garden City (JGC) dan sekitarnya, seperti di Cluster Shinano, Casia, La Seine, Asya, North Thames, dan South Thames.

Selain itu, warga Harapan Indah Bekasi berada di Cluster Harmoni, Ifolia, Aralia, dan Symphony, serta Metland juga melapor mencium bau.

Dia memastikan saat ini tidak ada aktivitas apapun di fasilitas RDF Plant dan seluruh sampah di dalam bunker sudah dikosongkan sejak sepuluh hari lalu. Ini dilakukan dalam rangka penyempurnaan sistem operasi di RDF Plant tersebut.

"Tidak ada aktivitas apapun di RDF Plant Rorotan. Bunker sampah sudah dikosongkan dan dibersihkan, termasuk Waste Water Treatment Plant (WWTP) atau pengolahan air limbah atau air lindi pun tertutup rapat, jadi dipastikan bau tersebut bukan dari fasilitas RDF Plant," katanya.

Dia mengimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan ke media sosial resmi Dinas LH DKI Jakarta bila mengalami keluhan serupa.

Diketahui sebelumnya, warga mengancam menggelar demo besar di depan Balai Kota Jakarta jika Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara, kembali menimbulkan bau tak sedap.

Sebelumnya, warga dari tiga wilayah yakni Perumahan Jakarta Garden City (JGC) Jakarta Timur, Harapan Indah Bekasi, dan Rorotan, sudah melakukan unjuk rasa di depan RDF Rorotan meminta tempat pengelolaan sampah itu ditutup karena mencemari udara.

"Akan ada aksi demonstrasi yang lebih besar lagi ke Balai Kota," ucap Ketua RT 18/RW 14 Perumahan JGC Klaster Shinano, Wahyu Andre, saat diwawancarai Kompas.com, Senin (24/3/2025).

Polres Mojokerto mengintensifkan patroli ke perumahan yang banyak ditinggal mudik penghuninya. Peningkatan intensitas patroli ini untuk mencegah pencurian dan kejahatan lainnya.

Patroli salah satunya menyasar Perumahan Zian Residence di Desa Menanggal, Kecamatan Mojosari. Sejumlah personel Satsamapta Polres Mojokerto yang dipimpin Aipda Arik keliling perumahan ini menggunakan mobil dan sepeda motor.

Mereka juga belusukan dengan berjalan kaki untuk menjangkau rumah-rumah di gang sempit. Aipda Arik dan personelnya memantau situasi setiap rumah yang kosong karena ditinggal mudik penghuninya. Ia ingin memastikan semua rumah aman dari pencuri.

Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto menjelaskan, layanan patroli perumahan yang ditinggal mudik ini bagian dari komitmen Polri untuk Masyarakat. Menurutnya, intensitas patroli ditingkatkan pada jam-jam rawan kejahatan, baik siang dan malam hari.

Tujuannya tak lain untuk mencegah pembobolan rumah kosong dan kejahatan lainnya. Sehingga masyarakat bisa mudik dengan aman dan nyaman.

"Patroli ini kami lakukan secara rutin siang dan malam untuk memastikan keamanan lingkungan," jelasnya, Jumat (28/3/2025).

Setiap patroli ke permukiman penduduk, tim dari Polres Mojokerto juga mengedukasi para satpam perumahan dan warga yang tidak mudik. Mereka diimbau melapor ke kantor polisi terdekat apabila menemukan aktivitas mencurigakan di rumah yang kosong karena ditinggal mudik penghuninya.

"Masyarakat juga kami imbau bekerja sama dengan tetangga untuk saling menjaga rumah masing-masing, serta memastikan rumah dalam keadaan terkunci dan aman sebelum ditinggal mudik," terang Ihram.

Polres Mojokerto juga menyediakan penitipan kendaraan gratis di 14 kantor polsek mulai 24 Maret sampai 8 April 2025. Masyarakat yang hendak mudik bisa menitipkan kendaraan yang tidak dipakai di kantor polisi terdekat. Sehingga kendaraan dijamin lebih aman dari pencurian.

"Dengan upaya-upaya ini, kami berharap dapat menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif selama musim mudik lebaran," tandas Ihram.

Video: KCIC Sediakan 808 Ribu Kursi Whoosh saat Masa Mudik Lebaran

Video: KCIC Sediakan 808 Ribu Kursi Whoosh saat Masa Mudik Lebaran

Jakarta (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menegaskan bau sampah yang tercium warga di sekitar Kompleks Perumahan Jakarta Garden City pada Kamis (27/3) bukan berasal dari fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara.

Humas Dinas LH DKI Jakarta Yogi Ikhwan di Jakarta, Jumat mengatakan, sumber bau yang tercium bersumber dari tumpukan sampah yang belum diangkut dan membusuk di AEON Mal JGC.

Petugas juga menemukan sumber bau berasal dari tumpukan sampah sisa makanan pada saluran air di depan pasar modern AEON JGC.

Yogi menyampaikan, DLH DKI mendapatkan laporan bau pertama kali pada Kamis (27/3) pukul 20.50 WIB. Adapun lokasi atau wilayah yang mencium bau tersebut berada di perumahan itu sekitarnya, seperti di Cluster Shinano, Casia, La Seine, Asya, North Thames, dan South Thames.

Selain itu, warga Harapan Indah Bekasi berada di Cluster Harmoni, Ifolia, Aralia, dan Symphony, serta Metland juga melapor mencium bau.

"Dinas menuntaskan pengangkutan sampah pada malam yang sama di sekitar wilayah tersebut guna menghilangkan sumber bau yang dikeluhkan oleh sejumlah warga," ujar Yogi.

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal pengangkatan sejumlah pejabat kementerian menjadi komisaris di bank BUMN. Langkah ini ditujukan sebagai bagian dari strategi meningkatkan efisiensi, transparansi dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir, tentu komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergitas program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi," kata Erick saat ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Erick mengatakan, pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Misalnya, kata Erick, Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM). Kemudian, Bank Tabungan Negara (BTN) diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," katanya.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan meskipun ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Berikut beberapa pejabat kementerian yang jadi komisaris di bank pelat merah:

-Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRI
-Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN
-Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
-Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo: Komisaris Utama BTN
-Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman: Komisaris Bank Mandiri
-Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

Wakil Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah resmi diangkat menjadi Komisaris Bank Tabungan Negara (BTN). Ia ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengisi posisi tersebut.

Dilansir dari detikFinance, Erick menjelaskan pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Ia mencontohkan Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM).

Hal itu juga berlaku untuk Bank Tabungan Negara (BTN) yang diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," kata Erick saat ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir, tentu komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergitas program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi,"

Erick menambahkan meski ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Artikel ini sudah tayang di detikFinance.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja sebagai tenaga kesehatan (nakes) mendapat rumah murah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dukungan 30 ribu unit rumah subsidi untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan kemarin.

Ara mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperhatikan tenaga kesehatan. Ia berharap program ini dapat segera dilakukan proses serah terima kunci rumah subsidi kepada nakes yang berhak.

"Tanggal 28 April saya minta sudah penyerahan kunci kepada perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat. Jangan terlalu banyak basa basi kalau bisa cepat jangan diperlambat," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Jumat (28/3/2025).

Selain itu, Ara mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah mendukung terwujudkan program tersebut. Program ini pun baru pertama kalinya dilakukan dalam sejarah Indonesia.

"Terima kasih Bu Mufti atas inisiatifnya. Terima kasih Kepala Bappenas yang punya perencanaan yang kokoh dan memberikan bantuan supervisi data dengan BPS. Terima kasih BPS atas datanya yang cepat dan akan diperbarui lagi 3 Mei 2025 datanya, terima kasih atas kerja kerasnya. Terima kasih Pak Menkes, pesan satu saja pilih pengembang yang bertanggung jawab, supaya nanti niat baik Presiden Prabowo kepada Nakes dapat terwujud dengan baik," kata Ara.

Sementara itu, Budi menyampaikan kegembiraannya terhadap kolaborasi yang terjalin saat ini antaran Kementerian PKP dan Kementerian Kesehatan.

"Terobosan Pak Ara luar biasa sekali. Karena harus menyediakan tanah kurang lebih 3 juta meter persegi untuk 30 ribu nakes dan pembiayaan yang tidak sedikit. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo melalui Menteri Ara dapat memberikan bantuan perumahan kepada para nakes di seluruh Indonesia," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mengatakan tenaga kesehatan mempunyai peran penting dalam dunia kesehatan di Indonesia. Langkah ini diharapkan bisa mendukung kinerja tenaga kesehatan.

"Alhamdulillah bisa diakomodir sebanyak 30 ribu. Tentu nantinya akan bertahap, ini bagian daripada percepatan pemerataan pembangunan. Diharapkan dapat mempengaruhi kinerja tenaga kesehatan. Ini kolaborasi luar biasa dalam program penyediaan perumahan," imbuhnya.

Kemudian, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya akan terus menyediakan berbagai indikator statistik yang diperbarui secara rutin.

"Untuk perumahan kami menyediakan data makro dan mikro. Di data makro kita menyelenggarakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), salah satunya data backlog. Untuk data mikro kami ada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat digunakan untuk berbagai program intervensi pemerintah termasuk penyaluran rumah subsidi," terangnya.

Sebagai informasi, penandatanganan MoU juga disaksikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) belum lama ini meluncurkan layanan seperti '911' khusus perumahan. Layanan bernama Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) ini bisa diakses gratis.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, layanan tersebut bisa digunakan secara gratis hingga permasalahan yang dilaporkan selesai. Fitrah mengatakan, sejak resmi diluncurkan sudah ada 25 kasus yang dilaporkan melalui BENAR-PKP.

"(Layanan) Gratis, gratis. (Sampai masalah selesai gratis?) Iya gratis," kata Fitrah saat ditemui detikcom di kantor Kementerian PKP, Kamis (27/3/2025).

Dalam menyelesaikan permasalahan yang diadukan masyarakat, Kementerian PKP akan bekerja sama dengan pihak terkait, seperti Kementerian ATR/BPN untuk masalah pertanahan, pihak perbankan untuk masalah pembiayaan, dan lainnya. Maka dari itu, untuk menyelesaikan masalah yang dilaporkan memerlukan waktu.

Untuk alur pelaporannya, masyarakat bisa menguhubungi WhatsApp di nomor 0812-88888-911. Nantinya, masyarakat bisa mengisi data terkait pengaduan. Setelah itu, masyarakat yang sudah mengisi pengaduan akan diberi 'tiket' elektronik untuk mengetahui progres pengaduannya sudah sampai mana. Semua bisa dilakukan hanya melalui WhatsApp saja.

Sebagai informasi, layanan ini bisa diakses 24 jam. Namun, untuk pengaduan akan diproses pada jam kerja saja yaitu Senin-Jumat pukul 08.00-17.00 WIB.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan kanal pengaduan masyarakat di sektor perumahan. Kanal ini nantinya tidak hanya digunakan untuk pengaduan saja, tetapi juga untuk edukasi dan kepastian hukum bagi konsumen perumahan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, kanal pengaduan ini diluncurkan untuk menunjang Program 3 Juta Rumah, di mana tidak hanya fisik bangunannya saja yang disiapkan tetapi juga adanya kanal pengaduan apabila rumah yang diterima tidak sesuai spesifikasi dan lainnya.

"Jadi tentu kanal pengaduan ini sangat bermanfaat bagi kita. Kalau boleh kami sampaikan kanal pengaduan ini kami beri nama adalah Benar PKP," kata Fitrah dalam acara Peluncuran Layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu BENAR-PKP, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kemenkes tengah menyiapkan total 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan total 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Secara rinci, sebanyak 15 ribu unit rumah subsidi dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan. Penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, di Jakarta, Kamis, berpesan agar program dukungan penyediaan perumahan ini harus melibatkan pengembang (developer) yang bertanggung jawab dan berkualitas.

“Di Indonesia ada banyak pengembang yang bagus, tapi ada juga pengembang yang tidak bagus. Jangan pilih pengembang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas karena itu akan membuat kepedihan dan kepahitan nanti bagi bidan, perawat, dan tenaga kesehatan,” kata Maruar atau akrab disapa Ara, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis.

Kementerian PKP bersama Kemenkes dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis. Penandatanganan kerja sama juga dilakukan antara BP Tapera, BTN, dan organisasi profesi kesehatan.

Melalui kolaborasi ini, alokasi rumah subsidi untuk tenaga kesehatan diharapkan lebih tepat sasaran, karena didukung oleh data administrasi tenaga kesehatan dari Kemenkes yang dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima total 1,362 juta data tenaga kesehatan yang terdiri dari 781.664 tenaga perawat, 542.805 data bidan, dan 38.056 tenaga kesehatan masyarakat lainnya dari Kemenkes.

Data tersebut kemudian direkonsiliasikan dengan DTSEN, dengan hasilnya disampaikan kembali kepada Kemenkes yang akan digunakan oleh kementerian untuk dijadikan dasar bagi intervensi kebijakan untuk bantuan perumahan terhadap tenaga kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pihaknya telah mengerucutkan data tenaga kesehatan tersebut menjadi 30 ribu orang yang memenuhi persyaratan atau masuk sebagai kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah dengan penghasilan Rp7 juta untuk individu yang belum menikah dan Rp8 juta bagi yang sudah menikah.

“Kami (Kemenkes) berterima kasih. Kenapa? Karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi, ini mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah oleh pemerintah melalui Pak Presiden dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (perkiraan harga satu unit rumah subsidi), itu ada Rp4,8 triliun disediakan (total nilai pembiayaan),” kata Budi.

Adapun 30 ribu unit rumah subsidi untuk tenaga kesehatan ini diharapkan dapat disalurkan seluruhnya pada tahun ini. Kementerian PKP memberikan target agar BP Tapera dan BTN menyiapkan 300 unit sebagai langkah awal untuk serah terima kunci yang dilakukan pada 28 April mendatang.

Penyediaan perumahan bagi tenaga kesehatan ditargetkan dapat tersebar di delapan titik, antara lain Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025