KOMPAS.com - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk dan Badan Gizi Nasional (BGN) bekerjasama menyalurkan gas bumi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kerja sama ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman oleh Kepala BGN Dadan Hindayana dan Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko di Jakarta. Kerja sama ini mulai berlaku 2 Desember 2024.

Kerja sama ini juga menjadi tindak lanjut penugasan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kepada delapan BUMN, salah satunya PGN, untuk mendukung penuh kolaborasi antara Kementerian BUMN dan BGN melalui Program MBG Presiden Prabowo.

"PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," kata Erick dalam siaran pers Kementerian BUMN, Senin (8/11/2024).

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan, kerja sama dengan PGN dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi swasembada energi sekaligus Program MBG.

BGN memperkirakan akan ada 30.000 Satuan Pelayanan Gizi di seluruh Indonesia dan gas bumi bagian penting untuk memasak di dapur Satuan Pelayanan Gizi.

“Kerja sama ini sangat potensial sebagai bagian dari pelaksanaan Program MBG. Kita akan bersama-sama menjadikan Satuan Pelayanan Gizi sebagai entry point pemanfaatan gas bumi. Mudah-mudahan kita juga dapat mendorong pemanfaatan gas bumi secara maksimal melalui program MBG dan mengurangi subsidi untuk impor LPG,” ujar Dadan dalam siaran persnya, Rabu (4/12/2024).

PGN berkomitmen mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan BGN dalam program MBG. Dukungan PGN akan dijalankan sesuai dengan kapabilitas PGN dalam menyediakan energi gas bumi di Indonesia.

Dalam kerja sama dengan BGN ini, PGN akan menyediakan pasokan gas bumi melalui moda pipa gas maupun compressed natural gas (CNG), beserta infrastruktur pendukungnya di berbagai wilayah eksisting PGN.

Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi dapat bekerja sama dengan BGN.

PGN diberikan kesempatan untuk berkiprah dalam menyukseskan program pemerintah. Kami akan mendukung penuh, gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam proses penyediaan makanan bergizi oleh Satuan Pelayanan Gizi," kata Dadan.

"Dukungan PGN ini diharapkan dapat memberikan layanan energi yang bersih dan meningkatkan pemanfaatan energi domestik, sehingga dapat sejalan dengan tujuan dari Asta Cita Pemerintah khususnya swasembada energi,” ujar Arief Setiawan Handoko.

Saat ini, wilayah operasi PGN tersebar di 17 provinsi yang meliputi 73 kabupaten/kota di Indonesia yang terintegrasi baik pipeline maupun beyond pipeline.

Pemanfaatan gas bumi melalui infrastruktur beyond pipeline atau CNG memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan energi Satuan Pelayanan Gizi yang lokasinya jauh dari jaringan pipa gas bumi.

Untuk diketahui, gas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan jika dibandingkan energi fosil lainnya. Maka dari itu, pemanfaatkan gas bumi akan menjadi nilai lebih ketika digunakan untuk pemenuhan nutrisi anak-anak Indonesia.

Selain itu, kata dia, gas bumi yang bersumber dari bumi Indonesia juga akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Dengan demikian, dapat mendukung kemandirian energi dan bersama-sama menjadi inisiator dalam mengurangi beban subsidi energi.

“PGN berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam pendirian Satuan Pelayanan Gizi. Semoga dapat memberi kebermanfaatan yang berkelanjutan terutama demi menyiapkan generasi berkompetensi tinggi menuju Visi Emas Indonesia 2045 dan menjadi peluang bagi PGN melakukan berbagai upaya untuk ketahanan energi Indonesia,” ujar Arief.

Pada kesempatan yang sama, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menambahkan bahwa Pertamina mendorong seluruh anak usahanya mendukung program pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi.

"Gas merupakan energi transisi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional termasuk untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis pemerintah sebagai sumber energi bagi satuan pelayanan gizi," tandas Fadjar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia mendatangkan 600 ekor domba dan kambing perah dari Australia. Domba dan kambing perah itu tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu (4/12/2024).

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Suganda meninjau langsung kedatangan domba dan kambing tersebut.

Sebanyak 600 ekor bibit domba dan kambing perah itu terdiri dari 400 ekor domba dorper dan 200 ekor kambing perah jenis Saanen.

Domba dan kambing perah itu didatangkan oleh PT Samana Agri Yasa dan rencananya akan dikirim di Cilacap, Jawa Tengah.

“Bibit ternak ini milik PT Samana Agri Yasa dan rencananya akan dikirim ke instalasi karantina di Cilacap,” kata Agung, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu.

Selain domba dan kambing perah, Indonesia juga kedatangan 50 ekor sapi perah bunting berjenis Friesian Holstein atau FH di Bandara Soekarno-Hatta, pada kesempatan yang sama.

Sapi-sapi tersebut akan dikembangkan PT Juang Jaya Abdi Alam di Lampung.

Sapi-sapi yang didatangkan sudah dalam keadaan bunting dengan usia bervariasi, yakni antara 3 hingga 7 bulan.

Kedatangan sapi perah bunting, domba, dan kambing perah ini merupakan langkah konkret dalam mempercepat investasi sapi perah nasional, sekaligus mendukung program makan bergizi gratis.

Pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto akan melaksanakan program makan bergizi gratis, dimulai di 932 titik pada 2 Januari 2025.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat sambutan pada acara Simposium Pangan Nasional bertema “Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional” di Indofood Tower, Jakarta, Senin (25/11/2024).

“InsyaAllah Januari (2025) kita akan lakukan program secara masif, dimulai dari 932 titik. Nanti akan berkembang menjadi 2.000 titik di April (2025), kemudian berkembang menjadi 5.000 titik di bulan Juli-Agustus (2025),” kata Dadan.

Dadan menyebutkan, program akan menjangkau 82,9 juga penerima yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawah lima tahun (balita).

Jakarta: PT PGN Tbk dan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kerja sama dalam rangka penyaluran gas bumi untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kerja sama ini diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko yang berlaku mulai 2 Desember 2024.

Kerja sama ini juga menjadi tindak lanjut penugasan dari Menteri BUMN Erick Thohir kepada delapan BUMN. Salah satunya PGN, untuk mendukung penuh kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo.

"PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," kata Erick dalam Siaran Press Kementerian BUMN, 8 November 2024.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menerangkan, kerja sama dengan PGN dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi swasembada energi sekaligus program Makan Bergizi Gratis. BGN memperkirakan akan ada 30 ribu Satuan Pelayanan Gizi di seluruh Indonesia dan gas bumi bagian penting untuk memasak di dapur Satuan Pelayanan Gizi.
“Kerja sama ini sangat potensial sebagai bagian dari pelaksanaan Program MBG. Kita akan bersama-sama menjadikan Satuan Pelayanan Gizi sebagai entry point pemanfaatan gas bumi. Mudah-mudahan kita juga dapat mendorong pemanfaatan gas bumi secara maksimal melalui program MBG dan mengurangi subsidi untuk impor LPG,” ujar Dadan.

PGN berkomitmen mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan BGN dalam program MBG. Dukungan PGN akan dijalankan sesuai dengan kapabilitas PGN dalam menyediakan energi gas bumi di Indonesia. Dalam kerja sama dengan BGN ini, PGN akan menyediakan pasokan gas bumi melalui moda pipa gas maupun Compressed Natural Gas (CNG), beserta infrastruktur pendukungnya di berbagai wilayah eksisting PGN.

“Kami sangat mengapresiasi dapat bekerja sama dengan BGN. PGN diberikan kesempatan untuk berkiprah dalam menyukseskan program pemerintah. Kami akan mendukung penuh, gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam proses penyediaan makanan bergizi oleh Satuan Pelayanan Gizi. Dukungan PGN ini diharapkan dapat memberikan layanan energi yang bersih dan meningkatkan pemanfaatan energi domestik, sehingga dapat sejalan dengan tujuan dari Asta Cita Pemerintah khususnya swasembada energi,” ujar Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko.

Wilayah operasi PGN saat ini tersebar di 17 Provinsi meliputi 73 kabupaten/ kota di Indonesia yang terintegrasi baik pipeline maupun beyond pipeline. Pemanfaatan gas bumi melalui infrastruktur beyond pipeline atau CNG memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan energi Satuan Pelayanan Gizi yang lokasinya jauh dari jaringan pipa gas bumi.

Gas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan jika dibandingkan energi fosil lainnya. Maka akan menjadi nilai lebih ketika gas bumi dimanfaatkan dalam pemenuhan nutrisi anak-anak Indonesia. Selain itu, gas bumi yang bersumber dari bumi Indonesia akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Dengan demikian, dapat mendukung kemandirian energi dan bersama-sama menjadi inisiator dalam mengurangi beban subsidi energi.

“PGN berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam pendirian satuan pelayanan gizi. Semoga dapat memberi kebermanfaatan yang berkelanjutan terutama demi menyiapkan generasi berkompetensi tinggi menuju Visi Emas Indonesia 2045 dan menjadi peluang bagi PGN melakukan berbagai upaya untuk ketahanan energi Indonesia,” tutur Arief.

(ROS)

Pemerintah akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025. Pada tahap awal, program ini menargetkan 3 juta anak di seluruh Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan uji coba program akan dimulai pada Desember 2024 di 150 lokasi.

"Nanti Januari kita mulai dengan melayani 3 jutaan (anak)," ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12) melansir dari detikfinance.

Anggaran program MBG mengacu pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp71 triliun.

Dadan juga menjelaskan rata-rata biaya satu porsi makanan bergizi adalah Rp10 ribu, berdasarkan hasil uji coba awal di Pulau Jawa. Namun, angka tersebut dapat berbeda di setiap daerah.

"Bukan bottom price, itu rata-rata. Di daerah-daerah, kita akan melakukan uji coba mulai dari Aceh sampai Papua, sehingga nanti akan ditemukan satuan indeks harga rata-rata," jelasnya.

Uji coba program pada Desember diharapkan dapat memberikan data harga per porsi makanan di setiap daerah. Ia juga menekankan anggaran tidak digunakan untuk membeli makanan per porsi tetapi untuk membeli bahan bakunya.

Selain itu, Dadan mengatakan saat ini pihaknya sudah mengantongi data anak-anak sekolah yang menjadi sasarannya, namun pemerintah masih menghadapi tantangan dalam mengumpulkan data ibu hamil yang juga menjadi target program.

"Satuan pelayanan akan terdiri dari 3.000 (porsi per hari). Basisnya adalah data sekolah karena geospasial sekolah kan statik. Setelah itu kita akan tambah dengan ibu hamil, busui, dan anak balita," kata Dadan.

Setiap satuan pelayanan akan mengelola dana operasional antara Rp7 miliar hingga Rp10 miliar, bergantung pada wilayah masing-masing.

"Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp7 miliar sampai Rp10 miliar. Itu bervariasi setiap wilayah," terang dia.

Kami akan mendukung penuh, gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam proses penyediaan makanan bergizi oleh satuan pelayanan gizi

Jakarta (ANTARA) - PT PGN Tbk melakukan kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka penyaluran gas bumi untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan dalam kerja sama tersebut, PGN akan menyediakan pasokan gas bumi melalui moda pipa gas maupun compressed natural gas (CNG), beserta infrastruktur pendukungnya di berbagai wilayah eksisting PGN.

"Kami sangat mengapresiasi dapat bekerja sama dengan BGN. PGN diberikan kesempatan untuk berkiprah dalam menyukseskan program pemerintah. Kami akan mendukung penuh, gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam proses penyediaan makanan bergizi oleh satuan pelayanan gizi," ujarnya.

Ia berharap PGN dapat memberikan layanan energi yang bersih dan meningkatkan pemanfaatan energi domestik, sehingga dapat sejalan dengan tujuan dari Astacita pemerintah khususnya swasembada energi.

Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko, yang berlaku mulai 2 Desember 2024.

Kerja sama tersebut juga merupakan tindak lanjut penugasan dari Menteri BUMN Erick Thohir kepada delapan BUMN, salah satunya PGN, untuk mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dan BGN melalui program MBG Presiden Prabowo.

"PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," kata Erik dalam siaran pers Kementerian BUMN pada 8 November 2024.

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan kerja sama dengan PGN dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi swasembada energi sekaligus program makan bergizi gratis.

BGN memperkirakan akan ada 30.000 satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia dan gas bumi bagian penting untuk memasak di dapur satuan pelayanan gizi.

"Kerja sama ini sangat potensial sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG. Kita akan bersama-sama menjadikan satuan pelayanan gizi sebagai entry point pemanfaatan gas bumi. Mudah-mudahan kita juga dapat mendorong pemanfaatan gas bumi secara maksimal melalui program MBG dan mengurangi subsidi untuk impor LPG," ujar Dadan.

PGN pun berkomitmen mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan BGN dalam program MBG.

Dukungan PGN akan dijalankan sesuai dengan kapabilitas PGN dalam menyediakan energi gas bumi di Indonesia.

Wilayah operasi PGN saat ini tersebar di 17 provinsi meliputi 73 kabupaten/kota di Indonesia yang terintegrasi baik pipeline maupun beyond pipeline.

Pemanfaatan gas bumi melalui infrastruktur beyond pipeline atau CNG memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan energi satuan pelayanan gizi yang lokasinya jauh dari jaringan pipa gas bumi.

Gas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan jika dibandingkan energi fosil lainnya, sehingga akan menjadi nilai lebih ketika gas bumi dimanfaatkan dalam pemenuhan nutrisi anak-anak Indonesia.

Selain itu, gas bumi yang bersumber dari bumi Indonesia akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.

Dengan demikian, dapat mendukung kemandirian energi dan bersama-sama menjadi inisiator dalam mengurangi beban subsidi energi.

"PGN berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam pendirian satuan pelayanan gizi. Semoga dapat memberi kebermanfaatan yang berkelanjutan terutama demi menyiapkan generasi berkompetensi tinggi menuju Visi Emas Indonesia 2045 dan menjadi peluang bagi PGN melakukan berbagai upaya untuk ketahanan energi Indonesia," sebut Arief.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Kami akan mendukung penuh, gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam proses penyediaan makanan bergizi oleh satuan pelayanan gizi

Jakarta (ANTARA) - PT PGN Tbk melakukan kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka penyaluran gas bumi untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan dalam kerja sama tersebut, PGN akan menyediakan pasokan gas bumi melalui moda pipa gas maupun compressed natural gas (CNG), beserta infrastruktur pendukungnya di berbagai wilayah eksisting PGN.

"Kami sangat mengapresiasi dapat bekerja sama dengan BGN. PGN diberikan kesempatan untuk berkiprah dalam menyukseskan program pemerintah. Kami akan mendukung penuh, gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam proses penyediaan makanan bergizi oleh satuan pelayanan gizi," ujarnya.

Ia berharap PGN dapat memberikan layanan energi yang bersih dan meningkatkan pemanfaatan energi domestik, sehingga dapat sejalan dengan tujuan dari Astacita pemerintah khususnya swasembada energi.

Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko, yang berlaku mulai 2 Desember 2024.

Kerja sama tersebut juga merupakan tindak lanjut penugasan dari Menteri BUMN Erick Thohir kepada delapan BUMN, salah satunya PGN, untuk mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dan BGN melalui program MBG Presiden Prabowo.

"PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," kata Erik dalam siaran pers Kementerian BUMN pada 8 November 2024.

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan kerja sama dengan PGN dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi swasembada energi sekaligus program makan bergizi gratis.

BGN memperkirakan akan ada 30.000 satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia dan gas bumi bagian penting untuk memasak di dapur satuan pelayanan gizi.

"Kerja sama ini sangat potensial sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG. Kita akan bersama-sama menjadikan satuan pelayanan gizi sebagai entry point pemanfaatan gas bumi. Mudah-mudahan kita juga dapat mendorong pemanfaatan gas bumi secara maksimal melalui program MBG dan mengurangi subsidi untuk impor LPG," ujar Dadan.

PGN pun berkomitmen mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan BGN dalam program MBG.

Dukungan PGN akan dijalankan sesuai dengan kapabilitas PGN dalam menyediakan energi gas bumi di Indonesia.

Wilayah operasi PGN saat ini tersebar di 17 provinsi meliputi 73 kabupaten/kota di Indonesia yang terintegrasi baik pipeline maupun beyond pipeline.

Pemanfaatan gas bumi melalui infrastruktur beyond pipeline atau CNG memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan energi satuan pelayanan gizi yang lokasinya jauh dari jaringan pipa gas bumi.

Gas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan jika dibandingkan energi fosil lainnya, sehingga akan menjadi nilai lebih ketika gas bumi dimanfaatkan dalam pemenuhan nutrisi anak-anak Indonesia.

Selain itu, gas bumi yang bersumber dari bumi Indonesia akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.

Dengan demikian, dapat mendukung kemandirian energi dan bersama-sama menjadi inisiator dalam mengurangi beban subsidi energi.

"PGN berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam pendirian satuan pelayanan gizi. Semoga dapat memberi kebermanfaatan yang berkelanjutan terutama demi menyiapkan generasi berkompetensi tinggi menuju Visi Emas Indonesia 2045 dan menjadi peluang bagi PGN melakukan berbagai upaya untuk ketahanan energi Indonesia," sebut Arief.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - PT PGN Tbk melakukan kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka penyaluran gas bumi untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan dalam kerja sama tersebut, PGN akan menyediakan pasokan gas bumi melalui moda pipa gas maupun compressed natural gas (CNG), beserta infrastruktur pendukungnya di berbagai wilayah eksisting PGN.

"Kami sangat mengapresiasi dapat bekerja sama dengan BGN. PGN diberikan kesempatan untuk berkiprah dalam menyukseskan program pemerintah. Kami akan mendukung penuh, gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam proses penyediaan makanan bergizi oleh satuan pelayanan gizi," ujarnya.

Ia berharap PGN dapat memberikan layanan energi yang bersih dan meningkatkan pemanfaatan energi domestik, sehingga dapat sejalan dengan tujuan dari Astacita pemerintah khususnya swasembada energi.

Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko, yang berlaku mulai 2 Desember 2024.

Kerja sama tersebut juga merupakan tindak lanjut penugasan dari Menteri BUMN Erick Thohir kepada delapan BUMN, salah satunya PGN, untuk mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dan BGN melalui program MBG Presiden Prabowo.

"PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," kata Erik dalam siaran pers Kementerian BUMN pada 8 November 2024.

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan kerja sama dengan PGN dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi swasembada energi sekaligus program makan bergizi gratis.

BGN memperkirakan akan ada 30.000 satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia dan gas bumi bagian penting untuk memasak di dapur satuan pelayanan gizi.

"Kerja sama ini sangat potensial sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG. Kita akan bersama-sama menjadikan satuan pelayanan gizi sebagai entry point pemanfaatan gas bumi. Mudah-mudahan kita juga dapat mendorong pemanfaatan gas bumi secara maksimal melalui program MBG dan mengurangi subsidi untuk impor LPG," ujar Dadan.

PGN pun berkomitmen mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan BGN dalam program MBG.

Dukungan PGN akan dijalankan sesuai dengan kapabilitas PGN dalam menyediakan energi gas bumi di Indonesia.

Wilayah operasi PGN saat ini tersebar di 17 provinsi meliputi 73 kabupaten/kota di Indonesia yang terintegrasi baik pipeline maupun beyond pipeline.

Pemanfaatan gas bumi melalui infrastruktur beyond pipeline atau CNG memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan energi satuan pelayanan gizi yang lokasinya jauh dari jaringan pipa gas bumi.

Gas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan jika dibandingkan energi fosil lainnya, sehingga akan menjadi nilai lebih ketika gas bumi dimanfaatkan dalam pemenuhan nutrisi anak-anak Indonesia.

Selain itu, gas bumi yang bersumber dari bumi Indonesia akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.

Dengan demikian, dapat mendukung kemandirian energi dan bersama-sama menjadi inisiator dalam mengurangi beban subsidi energi.

"PGN berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam pendirian satuan pelayanan gizi. Semoga dapat memberi kebermanfaatan yang berkelanjutan terutama demi menyiapkan generasi berkompetensi tinggi menuju Visi Emas Indonesia 2045 dan menjadi peluang bagi PGN melakukan berbagai upaya untuk ketahanan energi Indonesia," sebut Arief.

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Badan Gizi Nasional. Penandatanganan MoU itu berlangsung dalam malam ramah tamah Tanwir dan resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), kemarin.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir mengatakan, pihaknya mendukung Makan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, kebijakan Kepala Negara ini penting untuk bonus demografi Indonesia serta menyongsong Indonesia Emas 2045.

Ia mengingatkan, berdasarkan rilis World Population Review 2023, Indonesia menduduki peringkat bawah dalam hal kecerdasan intelektual (intelligence quotient/IQ) dibanding negara-negara Asia tenggara dan bahkan dunia. Menurut rilis tersebut, RI menempati urutan ke-126 dari 199 negara.

"Skor kita, 78,49 tingkat IQ. Itu persis sama dengan saudara-saudara kita di Timor Leste. Di bawah sembilan negara ASEAN lain. Tertinggi Singapura, dengan 105,89," ujar Haedar Nashir di Balai Sidang Hotel Harper, Kupang, NTT, Selasa (3/12/2024) malam.

Ia memandang, program Makan Bergizi Gratis adalah sebuah upaya negara untuk mempersiapkan SDM Indonesia sejak awal, yakni saat mereka masih berusia anak-anak dan remaja. Sebab, masih banyak anak Indonesia yang berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu. Kebutuhan mereka akan asupan yang bergizi masih menemui banyak kendala.

"Program ini menjadi trigger, memacu kesadaran bangsa kita dan tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dari awal agar mereka sehat. Sehingga nanti rata-rata IQ (Indonesia) jadi lebih baik," ucap Haedar.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan apresiasi pada Muhammadiyah. Selain itu, ia juga memuji langkah-langkah Persyarikatan dalam mendukung peningkatan kualitas asupan gizi untuk anak-anak Indonesia.

Dalam masa percobaan program Makan Bergizi Gratis, Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta juga turut terlibat. Adapun bentuk kerja sama yang dapat diberikan Muhammadiyah berkaitan dengan penyediaan infrastruktur dan lembaganya untuk menjadi lokasi penyelenggaraan program tersebut.

"Untuk infrastrukturnya (program Makan Bergizi Gratis), kami membuka diri untuk bisa bekerja sama dengan semua pihak, termasuk dengan Muhammadiyah," ujar Dadan Hindayana, kemarin malam.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp10 ribu hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil (at cost), tidak untuk makanan matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," ujar Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan. "Standar komposisi gizi tetap diutamakan," ucapnya.

Dadan juga mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

"Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," tutur Dadan.

Sebelumnya Dadan juga sudah menegaskan bahwa terkait anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujar Dadan.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” kata Dadan Hindayana.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BGN: Biaya makan gratis Rp10 ribu hanya rata-rata berdasarkan uji coba

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp10 ribu hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil (at cost), tidak untuk makanan matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," ujar Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan. "Standar komposisi gizi tetap diutamakan," ucapnya.

Dadan juga mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

"Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," tutur Dadan.

Sebelumnya Dadan juga sudah menegaskan bahwa terkait anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujar Dadan.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” kata Dadan Hindayana.

Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan biaya Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp10 ribu hanya rata-rata sesuai hasil uji coba selama 11 bulan di Sukabumi, Jawa Barat.

"Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil (at cost), tidak untuk makanan matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," ujar Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan. "Standar komposisi gizi tetap diutamakan," ucapnya.

Dadan juga mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal.

"Dana dikelola terpusat di Badan Gizi Nasional, subsidi silang dilakukan internal, dan sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," tutur Dadan.

Sebelumnya Dadan juga sudah menegaskan bahwa terkait anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujar Dadan.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” kata Dadan Hindayana.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengatakan, uji coba program makan bergizi gratis di Aceh, Pulau Sumatera, hingga wilayah lain akan dimulai pada Desember 2024 bulan ini.

Uji coba dilakukan salah satunya untuk mengetahui anggaran Rp 10.000 per porsi relevan di daerah lain atau sebaliknya karena anggaran tersebut saat ini masih rata-rata usai pihaknya melakukan uji coba selama 11 bulan terakhir di Pulau Jawa.

"Kita baru akan uji coba di Desember. Ya Kita sudah siap-siap, nih," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

"Untuk sementara dari hasil uji coba di Jawa (Rp 10.000 per porsi) itu yang kita dapatkan. Ya tapi kita belum tahu nih, yang di luar Jawa, karena kita baru mau akan melakukan di Desember," ujar dia.

Dadan menuturkan, petugas untuk melakukan uji coba tersebut sudah mulai turun ke lapangan.

Ada yang melakukan uji coba di Aceh, Palembang, hingga Pulau Sumatera. Ada pula yang turun ke Merauke di wilayah Papua.

"Dan mereka sudah sampai di tempat masing-masing. Nah, itu akan mempersiapkan dalam beberapa hari ini Desember nanti kita uji coba," ucap Dadan.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan, badan gizi tidak membeli paket makanan, melainkan bahan baku untuk diolah menjadi makanan jadi.

Satuan pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia bakal mengelola anggaran Rp 7-10 miliar secara bervariasi untuk keperluan distribusi program.

Setiap satuan pelayanan bakal mengelola sekitar 3.000 kelompok penerima yang basis datanya dari sekolah. Setelahnya akan ditambah dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sebanyak 85 persen dari anggaran tersebut bakal digunakan untuk membeli bahan baku makanan. Satuan pelayanan itu pun seluruhnya akan dikelola oleh BGN.

"Semua satuan pelayanan yang mengelola Badan Gizi Nasional, seluruh satuan pelayanan dari Sabang sampai Merauke. Penyiapan infrastruktur bisa dilakukan melalui dana APBN, bisa melalui kementerian lain, lembaga lain, termasuk TNI/Polri, bisa juga melalui mitra," sebut dia.