KOMPAS.com - Papua Barat salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena Kabupaten Teluk Bintuni menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 234 juta.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah subsidi melalui laman Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Teluk Bintuni:

1. Bintuni Bless Residence: Tipe Standar

   Perumahan pertama terletak di Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni. Dikembangkan PT Nauli Bintuni Jaya, rumah-rumah ini dibanderol Rp 234 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/96 meter persegi. Hingga saat ini masih tersedia 10 rumah lagi.

2. Bintuni Indah Regency: Tipe 36/2023

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Papua Sukses Pratama dan terletak di Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni.

   Dengan luas 36/119 meter persgei, rumah-rumah ini dibanderol seharga Rp 234 juta. Hingga kini, masih tersedia 198 unit lagi.

KOMPAS.com - Papua Barat salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena Kabupaten Sorong Selatan menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 240 juta.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah subsidi melalui situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Sorong Selatan:

1. Juriko Permai: Tipe 36

   Perumahan pertama terletak di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Dikembangkan PT Juriko Putra Perkasa dengan harga Rp 219 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/97 meter persegi. Hingga kini masih tersedia 65 rumah lagi.

2. Permata Indah Regency: Tipe 36

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Prima Mulya Malasoom dan terletak di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.

   Dengan luas 36/107 meter persegi, rumah-rumah ini dibanderol seharga Rp 240 juta. Sampai saat ini masih tersedia 62 rumah lagi.

KOMPAS.com - Papua Barat salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena Kabupaten Sorong Selatan menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 240 juta.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah subsidi melalui situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Sorong Selatan:

1. Juriko Permai: Tipe 36

   Perumahan pertama terletak di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Dikembangkan PT Juriko Putra Perkasa dengan harga Rp 219 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/97 meter persegi. Hingga kini masih tersedia 65 rumah lagi.

2. Permata Indah Regency: Tipe 36

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Prima Mulya Malasoom dan terletak di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.

   Dengan luas 36/107 meter persegi, rumah-rumah ini dibanderol seharga Rp 240 juta. Sampai saat ini masih tersedia 62 rumah lagi.

Jakarta, Investor.id- Pembangunan rumah subsidi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diusulkan masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN).

“Salah satu terobosan yang sedang kami perjuangkan adalah PSN (Program Strategis Nasional) untuj MBR,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dalam HUT Apersi di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Dia menambahkan, pihaknya terus bersinergi dengan Kementerian terkait lainnya, seperti Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Kita akan terus bersinergi dengan berbagai kementerian, karena program yang seperti apa yang akan kita buat untuk meggerakkan sektor perumahan dan trentunya untuk mendorong Program 3 Juta Rumah. Dan ini akan kita laporkan pada presiden karena ini bagian dari terobosan dari Program Tiga Juta Rumah,” kata Menteri PKP.

Menurut Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Program Tiga Juta Rumah harus terwujud.

“Salah satu solusinya adalah lewat PSN,” tutur dia dalam kesempatan yang sama.

Dia menambahkan, dalam menjalankan PSN akan terbuka juga bekerja sama dengan swasta.

“Kita juga bisa bekerja sama dengan tanah PTPN atau Perhutani,” kata Nusron.

Sementara Junaidi Abdilah, ketua umum Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyambut positif terkait adanya rencana PSN untuk rumah subsidi bagi MBR.

“Kalau menjadi program strategis pemerintah tentunya diperlukan perlakukan khusus atau lex specialist terkait aturan dan kebijakannya. Kami berterimakasih kepada pemerintah, khususnya kementerian PKP yang sejak menjabat menjadi menteri langsung bergerak cepat dan melakukan sinergi dengan ekositem perumahan,” kata dia.

Dia menegaskan, Apersi sangat siap jika PSN untuk perumahan ini dijalankan karena bisa melibatkan swasta dan ini jadi peluang pengembang-pengembang di daerah.

“Kami optimistis dengan program ini, namun dengan catatan harus ada kemudahan terkait birokrasi dan program yang akan dijalankannya,” ujar Junaidi.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Indonesia memperoleh dukungan Prancis terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) andalan Presiden Prabowo Subianto. Prancis yang punya program serupa akan membantu melalui berbagi pengalaman dan keahlian.

Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Fabien Penone mengatakan, Prabcis akan membantu pemerintahan Prabowo memenuhi janji kampanyenya untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah Indonesia, khususnya untuk mengurangi angka stunting secara nasional.

Prancis, kata dia, memiliki program pemberian makanan ke anak-anak sekolah serupa Makan Bergizi Gratis. Dalam hal ini, Prancis bermaksud untuk berbagi keahliannya. Prancis juga terbuka untuk membantu Indonesia memodernisasi sektor pertaniannya.

“Kami (Prancis) akan menanggapi apa yang dibutuhkan Indonesia. Kami punya program serupa, jadi (mungkin) bisa saling bertukar keahlian. Mungkin ada peluang bagi para ahli untuk ambil bagian dalam memodernisasi pertanian Indonesia,” kata Penone kepada wartawan di kediamannya di Jakarta, pada Rabu (11/12/2024).

Di Prancis, pemerintah memberikan subsidi makanan kepada para siswa di sekolah. Pemberian subsidi tidak dilakukan penuh, namun dengan dukungan para orang tua yang wajib membayar sebagian biaya tergantung pada pendapatan mereka. Beberapa tahun lalu, Prancis mulai mendistribusikan sarapan gratis ke sekolah-sekolah di daerah kurang mampu.

Penone menyatakan bahwa Indonesia telah mengirim beberapa delegasi ke negaranya untuk mempelajari bagaimana Prancis memberi makan siswanya.

Indonesia telah menjalankan proyek percontohan untuk program makanan gratis selama beberapa bulan terakhir. Pada bulan Oktober, Penone mengunjungi salah satu lokasi uji coba di wilayah Sukabumi, Jawa Barat.

“Kami sudah bekerja sama dengan Program Pangan Dunia PBB untuk hal ini … Kami akan melihat bagaimana kami dapat bekerja sama lebih lanjut dalam (rencana makanan gratis) ini,” kata Penone.

Anggaran Makan Bergizi Gratis

Adapun Prancis merupakan salah satu penyumbang dana Program Pangan Dunia PBB (UN’s World Food Program) mencapai 6 juta euro atau sekitar US$ 6,3 juta pada tahun 2024 saja.

Menurut laporan media lokal, Prancis telah mengalokasikan sekitar 260.000 euro (sekitar US$ 272.852) untuk distribusi makanan sekolah di Indonesia melalui skema Program Pangan Dunia.

Sementara, Indonesia menyiapkan anggaran sebesar Rp 71 triliun (hampir US$ 4,5 miliar) dalam anggaran negara untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis sepanjang tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto belum lama ini mengumumkan rencanaya untuk memangkas biaya dari Rp 15.000 per porsi menjadi Rp 10.000 per porsi karena keterbatasan anggaran.

Namun, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyanggah bahwa anggaran sebesar Rp 10.000 per porsi masih jadi sebuah sumulasi. Pemerintah masih mencari tahu apakah mungkin dana sebesar itu memang bisa memberi makan seorang anak.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menginisiasi Program Strategis Nasional (PSN) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara mengungkapkan hal ini dalam sambutan pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

"Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati adalah, mohon doanya kita akan memperjuangkan PSN untuk MBR di Indonesia," jelas Ara.

Dia beralasan, kesepakatan antara dirinya dengan Nusron dilakukan demi merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencapai Program 3 Juta Rumah per tahun.

Oleh karena itu, mereka ingin meyakinkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait inisiasi tersebut.

Dia beralasan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 5 triliun pada tahun 2025 hanya bisa membangun sekitar 225.000 rumah.

Sehingga, masih ada sekitar 2,75 juta rumah lagi yang harus dibangun Kementerian PKP.

Namun demikian, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan telah memberikan pemikiran cerdas untuk mencapai hal tersebut. Mulai dari subsidi bunga hingga cicilan.

"Tapi, ini baru sesuatu rencana, yang tentu bagaimana bisa diterima oleh negara. Nah, itu salah satunya paling utama. Ya, bisa dua juta, bisa tiga juta. Tentu, kalau program Satgas ini bisa diterima oleh DPR dan juga pemerintah, itu akan sangat membantu," tandas Ara.

Pemerintah tengah mempersiapkan penyediaan perumahan bagi masyarakat melalui program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengungkapkan program ini sebenarnya merupakan program pengentasan kemiskinan.

"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Ia mengatakan program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Melalui program ini, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa oleh UMKM lokal. Sementara itu, sisa 1 juta akan berupa rumah susun di perkotaan.

Bonny menyebut orang desa bukan tak punya penghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji. Alhasil, masyarakat miskin tak dapat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada perbankan.

"Presiden memberikan (rumah) bagi orang yang miskin yang kriterianya nanti diumumkan siapa yang penerima. Ya orang yang tidak mampu benar, dia akan menjadi penerima rumah itu," katanya.

Bonny mengatakan awalnya Prabowo menggagas program 3 juta rumah berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Pasal tersebut berbunyi 'Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'. Selain itu, program ini sesuai dengan sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Program ini berangkat dari pemikiran Prabowo tentang subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini diberikan pemerintah untuk masyarakat. Masyarakat yang mempunyai mobil mendapat subsidi, sementara masyarakat tidak mampu tidak menerimanya.

Bonny menghitung pemberian subsidi BBM saat ini sebesar Rp 3.000 per liter. Maka masyarakat dengan mobil tanpa sadar menerima subsidi senilai Rp 720 ribu per bulan kalau seminggu membeli 60 liter.

Bonny mengatakan Prabowo menilai masyarakat tanpa mobil pun semestinya dapat menerima subsidi juga sebagaimana asas keadilan. Prabowo pun memilih menyalurkannya berupa rumah.

"Bagi yang miskin sekarang Pak Prabowo, yang tidak punya mobil. Nah format, ini adalah format ekonomi. Sekarang dia harusnya dapat Rp 720 ribu. Sekarang Pak Prabowo bilang, uang itu tidak kita berikan kepada mereka. Tapi kita berikan cicilan rumahnya, dia harus memiliki rumah.

Untuk itu, Bonny menyatakan pemerintah akan membayar cicilan KPR masyarakat tidak mampu sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun. Hal ini akan diwujudkan melalui peraturan presiden yang sedang dipersiapkan. Dana untuk cicilan tersebut pun akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Gara-gara Perpres ini bank datang nggak? Bank datang. Jelas ini pembayarannya. Cuman satu kertas aja Perpres tadi jadi bankable-kan rakyat (miskin sebanyak) 25 juta. Setelah itu kalau bank datang. Siapa yang datang? developer datang, kontraktor datang. Ada pertumbuhan ekonomi," katanya.

Ia mengatakan Satgas Perumahan mengusulkan dan mengajukan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 53,6 triliun. Angka tersebut sudah termasuk cicilan tahun pertama 3 juta rumah masyarakat miskin senilai Rp 21,6 triliun.

"Jadi untuk merumahkan 3 juta (keluarga miskin), negara tidak perlu keluarkan Rp 300 triliun kalau satu rumah Rp 100 juta. Negara hanya membayar cicilannya yang di mana satu rumah itu Rp 600 ribu ditetapkan Presiden dikali 12 (bulan) jadi Rp 7,2 juta (setahun) dikali 3 juta (rumah). Setahun itu (cicilan) adalah Rp 21,6 triliun," jelasnya.

"Pak Prabowo Presiden pertama yang membangun rumah full," ucap Bonny.

Di sisi lain, Bonny mengatakan Prabowo memilih perumahan lantaran merupakan sektor yang dapat memacu pertumbuhan perekonomian. Mengingat, sektor ini memiliki 185 subsektor atau chain supply terkait dengannya.

Menurutnya, sektor properti sendiri merupakan penyumbang PDB terbesar. Ia juga menyebutkan sektor ini dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 1,8%.

Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan melalui program 3 juta rumah dinilai dapat mengurangi angka kemiskinan. Sebab, penerima yang merupakan masyarakat miskin akan mempunyai rumah, yakni tambahan aset senilai Rp 100 juta.

Rumah tersebut dapat menjadi modal usaha penerima rumah untuk membuka usaha. Lalu, rumah itu juga bisa dikontrakan sebagai sumber penghasilan.

"Penerima ini akan mendapatkan kredit lagi nanti, Kur (Kredit Usaha Rakyat) dengan menjaminkan haknya," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah akan menyediakan rumah bagi masyarakat miskin melalui program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengatakan skema pendanaan program tersebut dengan membayarkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat tak berpenghasilan tersebut.

Ia menyebut pemerintah akan membayar cicilan setiap rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun. Anggaran yang dibutuhkan untuk cicilan program 3 juta rumah sebesar Rp 21,6 triliun. Menurutnya, hal ini dapat diwujudkan setelah terbitnya peraturan presiden (Perpres) yang kini sedang dipersiapkan.

"Jadi untuk merumahkan 3 juta (keluarga miskin), negara tidak perlu keluarkan Rp 300 triliun kalau satu rumah Rp 100 juta. Negara hanya membayar cicilannya yang di mana satu rumah itu Rp 600 ribu ditetapkan Presiden, dikali 12 (bulan) jadi Rp 7,2 juta (setahun), dikali 3 juta (rumah). Setahun itu (cicilan) adalah Rp 21,6 triliun," ujar Bonny kepada detikProperti, Selasa (10/12/2024).

Bonny menjelaskan penerima program 3 juta rumah merupakan masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Penerima tersebut seperti masyarakat desa yang meski berpenghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji.

Pasalnya, slip gaji merupakan syarat formil untuk mendapatkan KPR. Dengan adanya perpres, maka masyarakat miskin memiliki kejelasan pendanaan, sehingga bisa mendapat akses KPR.

"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin Perpres menyatakan presiden akan membayar cicilannya, negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," jelasnya.

Langkah awal menjalankan program 3 juta rumah adalah menentukan kriteria penerima. Kriteria penerima tersebut pun saat ini masih dirumuskan.

Namun, Bonny menyebutkan salah satu usulan kriteria penerima antara lain pelanggan terendah PLN, yakni yang menggunakan 450 VA. Menurutnya, ciri-ciri pelanggan tersebut adalah mereka yang ketika memasak nasi, tidak bisa sambil menyalakan TV atau setrika karena listrik bakal mati.

"Tentu yang berhak menerima adalah masyarakat miskin tidak mampu tidak memiliki penghasilan. Banyak orang di Indonesia tanpa diketahui di rumah-rumah yang gubuk itu ditinggali oleh 2, 3, atau 4 kepala keluarga berdesakan. Itu adalah salah satu yang langsung terima," katanya.

Setelah itu, kriteria tersebut akan diberikan kepada seluruh kepala desa untuk memverifikasi warga dan memilih penerima. Langkah ini akan melibatkan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI.

"Setelah diverifikasi benar dipilih nama itu, satu desa 26 (keluarga) setelah dipilih 26 nama ini dikali 75 ribu desa atau 3 juta nama ini diberikan kepada bank penyalurnya BTN dan BRI," ucap Bonny.

Ia menuturkan ketika BTN menyatakan nama-nama tersebut dapat menerima KPR, maka kontraktor dan developer pun akan datang ke desa untuk membangun rumah. UMKM akan membangun rumah tipe 36 di atas lahan 70 meter persegi selama 3-4 bulan.

Pembangunan 3 juta bakal terdesentralisasi ke 75 ribu desa di seluruh Indonesia, termasuk pesisir. Adapun lahan yang perlu disiapkan untuk setiap desa seluas 3.000 meter persegi. Lahan tersebut bisa didapatkan dengan membeli tanah milik warga.

"Kita ada krisis lahan nggak? Nggak ada. Di desa ada nggak 3.000 meter? Puluhan hektare ada. Terjadilah kegiatan ekonomi secara serentak di 75 ribu desa," imbuhnya.

Sebelumnya, Bonny mengungkapkan program 3 juta rumah sebenarnya merupakan program pengentasan kemiskinan. Melalui program ini, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa dan 1 juta rumah susun di perkotaan untuk masyarakat miskin.

"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," tutur Bonny.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah (Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) menggulirkan Program Pembangunan 3 Juta Rumah per tahun yang patut diapresiasi. Program itu tiga kali program sebelumnya Program Sejuta Rumah (PRS) per tahun pada era Jokowi.

Apa saja faktor kunci keberhasilan (key success factors) yang wajib dipenuhi agar program itu berjalan mulus?

Bagaimana kinerja PSR yang mulai berjalan pada 2015 ketika kekurangan rumah (backlog) mencapai 11,4 juta? PSR diharapkan dapat menekan backlog menjadi 6,8 juta dalam waktu 5 tahun sejak 2015. Sayangnya, setelah hampir 10 tahun, backlog justru naik menjadi 9,9 juta per 2023 (BPS).

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rayat (PUPR), target PSR mencapai 1.042.738 unit pada 2024. Hingga Agustus 2024, realisasi PSR mencapai 666.432 unit atau 63,9% dari target yang meliputi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan untuk non-MBR. Realisasi dari 2015 hingga Agustus 2024 telah mencapai 9,8 juta unit rumah.

Backlog boleh dikatakan akan terus mendaki sebab kebutuhan rumah mencapai 800.000 unit setahun. Oleh karena itu, Program Pembangunan 3 Juta Rumah setahun layak didukung.

Lantas, apa saja faktor kunci keberhasilan yang wajib dipenuhi agar program tersebut berhasil?

Pertama, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) mengemukakan bahwa pencapaian program 3 juta rumah per tahun sulit terwujud jika hanya mengandalkan APBN.

Anggaran perumahan pada 2024 tercatat Rp14 triliun sedangkan pada 2025 turun menjadi Rp5 triliun. Jika hanya mengandalkan APBN, hanya sedikit rumah yang bisa dibangun.

Ada tiga terobosan. Pertama, penyediaan tanah gratis atau lahan murah untuk pembangunan rumah rakyat. Kedua, pengurangan atau penghilangan biaya perpajakan dan perizinan 21%. Biaya itu meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%, Pajak Penghasilan (PPh) 2,5%, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BBHTB) 5% dan retribusi 2,5%. Ketiga, efisiensi biaya material bangunan melalui sistem belanja terpusat (central purchasing) yang bisa dilakukan pengembang perumahan dalam (Kompas, 13/11/24).

Kedua, terobosan itu membutuhkan koordinasi prima dengan kementerian lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung.

Namun, rencana mengenai pengurangan atau penghilangan biaya perpajakan dan perizinan itu bisa bertentangan dengan rencana kenaikan penerimaan negara dari pajak. Bahkan pemerintah akan mengenakan pajak untuk ekonomi bawah tanah (underground economy) yang selama ini terlewat dari perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB).

Koordinasi itu hendaknya diwujudkan dalam memorandum of understanding (MoU). Hal itu bertujuan untuk menciptakan komitmen dan sinergi dalam pembangunan rumah sejalan dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing kementerian.

Ketiga, satu hal yang juga wajib diperhatikan adalah legalitas surat kepemilikan lahan sitaan negara untuk dijadikan rumah (gratis). Hal ini penting untuk memberikan jaminan keamanan bagi pemilik rumah. Bisa dibayangkan betapa nestapanya ketika di kemudian hari pemilik rumah digusur gegara tanah yang ditempati ternyata bermasalah.

Keempat, sekalipun rumah sederhana, jangan pernah mengabaikan kualitas pembangunan rumah tersebut. Untuk itu, pemerintah perlu menetapkan spesifikasi rumah seperti material dan standar kualitas.

Kelima, sumber pendanaan juga wajib dipertimbangkan dengan matang. Saat ini, likuiditas perbankan tergolong masih memadai. Hal tersebut tampak dari rasio alat likuid/non-core deposit yang mencapai 112,66% per September 2024 atau masih di atas ambang batas 50%. Selain itu, rasio alat likuid/dana pihak ketiga (DPK) tercatat 25,4% yang juga jauh di atas ambang batas 10%.

Namun, bank juga dibatasi untuk tidak terlalu banyak membiayai satu sektor tertentu misalnya perumahan. Mengapa? Lantaran, hal itu bisa memicu potensi risiko konsentrasi kredit (Paul Sutaryono, Kompas, 12/11/24). Dengan bahasa lebih bening, pemerintah wajib mempertimbangkan sumber pendanaan lainnya di luar perbankan.

Keenam, selain itu, pemerintah wajib menjamin kelancaran rantai pasokan (supply chain) bahan bangunan. Hal itu perlu dipertimbangkan sebagai salah satu variabel penting untuk mencapai target 250.000 sebulan atau 8.333 unit rumah sehari.

Ketujuh, pembangunan perumahan dapat menggairahkan paling tidak 174 subsektor. Sebut saja, pasir, semen, batu kali, batu bata, cat, besi, kawat, paku, baja ringan, kayu, genteng dan arsitektur.

Alhasil, sektor properti juga dapat membantu pemerintah dalam menekan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mencapai 4,91% per Agustus 2024 turun 0,41 poin dari 5,32% per Agustus 2023.

Kedelapan, Indonesia bisa belajar dari China yang membangun rumah susun bukan rumah tapak seperti penulis amati di Beijing. Rumah susun itu lebih strategis untuk mengatasi keterbatasan lahan.

Kesembilan, Kementerian PRKP juga wajib menggandeng Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mengelola rumah subsidi melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Mengapa? Lantaran selama ini Menteri PUPR sebagai Ketua Komite BP Tapera.

BP Tapera memiliki fungsi untuk mengatur, mengawasi dan melakukan tindak turun tangan terhadap pengelolaan Tapera untuk melindungi kepentingan peserta. BP Tapera merupakan transformasi dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Bahkan BP Tapera sudah memiliki ekosistem pembiayaan pembangunan perumahan.

Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan menyediakan rumah buat masyarakat miskin melalui program 3 juta rumah. Hal ini dengan cara membayarkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) para penerima program selama 25 tahun.

Lantas, bagaimana nasib pembayaran cicilan tersebut setelah masa jabatan Presiden Prabowo Subianto sudah selesai?

Bonny mengatakan pihaknya tengah mengejar agar pemerintah dapat membayar cicilan KPR atas nama masyarakat miskin. Dengan adanya perpres, masyarakat miskin atau masyarakat tak berpenghasilan bisa mendapat akses KPR dari bank.

"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin perpres menyatakan presiden akan membayar cicilannya. Negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," ujar Bonny kepada detikProperti, Selasa (10/12/2024).

Menurut Bonny, masyarakat miskin dalam hal ini berpenghasilan di bawah Rp 3 juta per bulan dan tidak mempunyai slip gaji. Adapun kriteria lain golangan masyarakat tak berpenghasilan masih dirumuskan.

Kemudian, ia menilai program ini akan terus berjalan dan pelunasan KPR bisa dipenuhi hingga 25 tahun. Bahkan, ketika Prabowo sudah tidak menjabat pun, pembayaran cicilan tetap berjalan karena sudah didukung dengan perpres.

"Ini kan menjadi program nasional, seperti BPJS dilanjutkan dan BLT dari zaman SBY. Jokowi dan Pak Prabowo juga melanjutkan," katanya

Menurutnya, negara akan terus membayar cicilan tersebut walaupun sudah berganti presiden. Program ini mengatasi masalah sosial serta sudah menjadi kewajiban negara, sehingga tidak bisa diberhentikan.

Selain membayar cicilan KPR masyarakat miskin, perpres juga untuk mendapat anggaran tambahan buat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Mengingat saat ini Kementerian PKP baru mendapat pagu anggaran sebesar Rp 5,27 triliun.

Bonny menjelaskan anggaran tersebut sebenarnya untuk operasional kementerian. Angkanya pun masih berdasarkan jatah Perumahan Rakyat dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Satgas mengusulkan dan mengajukan anggaran Kementerian PKP dengan jumlah anggaran Rp 53,6 triliun kepada Kementerian Keuangan. Jumlah anggaran itu sudah termasuk Rp 21,6 triliun untuk cicilan KPR 3 juta rumah selama setahun.

"Saya rasa di Desember ini akan perpres turun dan di Januari diusulkan, anggaran tuh masuk," tuturnya.

Sebelumnya, Bonny mengungkapkan pendanaan program 3 juta rumah adalah pemerintah membayar cicilan setiap rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun. Anggaran yang dibutuhkan untuk cicilan program 3 juta rumah sebesar 21,6 triliun setahun.

Ia menegaskan program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Melalui program ini, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa oleh UMKM lokal. Sementara itu, sisa 1 juta akan berupa rumah susun di perkotaan.

"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," imbuhnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Kehadiran Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) disambut eforia positif para pemangku kepentingan, karena akan membuat iklim investasi perumahan semakin membaik.

Terlebih Kementerian PKP mewacanakan menambah alokasi KPR bersubsidi untuk 800.000 unit rumah tahun depan.

Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie menjelaskan, salah satu titik berat Pemerintahan Prabowo Subianto di bidang perumahan adalah penyediaan rumah layak huni di kawasan pedesaan sebanyak 2 juta unit per tahun.

Ini artinya, akan ada sebanyak 25 unit rumah baik baru maupun renovasi di setiap desa per harinya.

Demikian juga untuk kawasan perkotaan yang ditargetkan 1 juta unit per tahun. Hal ini merupakan peluang bagi dunia usaha.

Namun, pemerintah tetap harus realistis dengan kapasitas kesanggupan pembangunan dan pembiayaan setiap tahun di kisaran 300.000-400.000 unit rumah per tahun.

“Diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan tahun depan. Sebab, PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti tahun ini,” ujar Hari saat diskusi Banking & Property Outlook 2025 “Era Baru Kebangkitan Industri Properti”, di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berpandangan, pemerintah harus melakukan sinkronisasi aturan-aturan yang menghambat dan menghilangkan ego sektoral.

"Kementerian PKP diharapkan bisa maksimal melakukan singkronisasi dengan kementerian atau lembaga lain terhadap aturan yang menghambat dunia usaha dan terus melakukan terobosan khususnya cakupan kepemilikan rumah bagi pekerja sektor informal,” ulasnya.

Junaidi berharap kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah tahun depan. Dia pun optimistis, kuota FLPP tahun 2025 sekitar 250.000-350.000 unit.

Rumah Bagi Pekerja Migran Indonesia

Adapun Ketua Umum Asosiasi Srikandi Pengusaha Properti Indonesia (Srideppi) Risma Gandhi menyoroti tentang penyediaan rumah bagi pekerja migran Indonesia (PMI).

Menurutnya, selama ini sulit bagi pekerja migran untuk bisa memiliki rumah, padahal mereka adalah penyumbang devisi terbesar.

Akibatnya mereka bikin rumah secara swadaya, atau pakai KPR tetapi meminjam nama saudaranya.

"Kementerian PKP dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus bisa mengupayakan dan merealisasikan kredit murah bersubsidi untuk kepemilikan rumah bagi para PMI atau Pembiayaan proses penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat dan memberikan Kredit Tanpa Agunan,” usulnya.

Bagi perbankan, program 3 juta rumah, jelas memberi sinyal positif, dan industri pembiayaan properti akan bangkit.

Menurut VP Subsidized Mortgage Division BTN Nur Ridho, BTN sudah menyiapkan beberapa skema pembiayaan subsidi untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

Mulai dari Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan. Ketiganya memiliki masa tenor yang panjang, sampai dengan 30 tahun.

“Kami optimistis, 3 juta bisa dilaksanakan, dalam tempo satu tahun. BTN juga sudah mengusulkan kuota FLPP ditambah tahun depan, dari yang semula 200.000 unit akan menjadi 400.000 unit,” tambahnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disambut euforia positif para pemangku kepentingan karena akan membuat iklim investasi perumahan semakin membaik.

Terlebih, Kementerian PKP mewacanakan menambah alokasi KPR bersubsidi untuk 800.000 unit rumah tahun depan.

Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie menjelaskan, salah satu titik berat Pemerintahan Prabowo Subianto di bidang perumahan adalah penyediaan rumah layak huni di kawasan perdesaan sebanyak 2 juta unit per tahun.

Ini artinya, akan ada sebanyak 25 unit rumah baik baru maupun renovasi di setiap desa per harinya.

Demikian juga untuk kawasan perkotaan yang ditargetkan 1 juta unit per tahun. Hal ini merupakan peluang bagi dunia usaha.

Namun, pemerintah tetap harus realistis dengan kapasitas kesanggupan pembangunan dan pembiayaan setiap tahun di kisaran 300.000-400.000 unit rumah per tahun.

“Diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan tahun depan. Sebab, PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti tahun ini,” ujar Hari saat diskusi Banking & Property Outlook 2025 “Era Baru Kebangkitan Industri Properti”, di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berpandangan, pemerintah harus melakukan sinkronisasi aturan-aturan yang menghambat dan menghilangkan ego sektoral.

"Kementerian PKP diharapkan bisa maksimal melakukan singkronisasi dengan kementerian atau lembaga lain terhadap aturan yang menghambat dunia usaha dan terus melakukan terobosan khususnya cakupan kepemilikan rumah bagi pekerja sektor informal,” ulasnya.

Junaidi berharap kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah tahun depan. Dia pun optimistis, kuota FLPP tahun 2025 sekitar 250.000-350.000 unit.

Rumah bagi Pekerja Migran Indonesia

Adapun Ketua Umum Asosiasi Srikandi Pengusaha Properti Indonesia (Srideppi) Risma Gandhi menyoroti tentang penyediaan rumah bagi pekerja migran Indonesia (PMI).

Menurutnya, selama ini sulit bagi pekerja migran untuk bisa memiliki rumah, padahal mereka adalah penyumbang devisi terbesar.

Akibatnya, mereka bikin rumah secara swadaya, atau pakai KPR tetapi meminjam nama saudaranya.

"Kementerian PKP dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus bisa mengupayakan dan merealisasikan kredit murah bersubsidi untuk kepemilikan rumah bagi para PMI atau Pembiayaan proses penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat dan memberikan Kredit Tanpa Agunan,” usulnya.

Bagi perbankan, program 3 juta rumah, jelas memberi sinyal positif, dan industri pembiayaan properti akan bangkit.

Menurut VP Subsidized Mortgage Division BTN Nur Ridho, BTN sudah menyiapkan beberapa skema pembiayaan subsidi untuk mendukung Program 3 Juta Rumah, yaitu Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Ketiganya memiliki masa tenor yang panjang, sampai dengan 30 tahun.

“Kami optimistis, 3 juta bisa dilaksanakan, dalam tempo satu tahun. BTN juga sudah mengusulkan kuota FLPP ditambah tahun depan, dari yang semula 200.000 unit akan menjadi 400.000 unit,” tambahnya.