Badan Gizi Nasional akan mengundang perusahaan swasta besar untuk turut serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dukungan dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bahan makanan, pendanaan, dan lain sebagainya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan hingga saat ini belum ada perusahaan swasta yang menyatakan komitmennya mendukung mega proyek yang diusung Presiden Prabowo Subianto itu. Meski begitu, kesempatan terbuka untuk kerja sama.

"Kalau (ada swasta) ikut juga kita berterima kasih. Kan kita diringankan beban kita," kata Dadan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12) seperti dikutip dari detik.com.

Selaras dengan hal tersebut, dalam waktu dekat pihaknya akan membuka pengumuman pembukaan kemitraan program MBG melalui website. Harapannya, akan ada swasta yang tertarik untuk mendukung kelangsungan program tersebut.

"Kita nanti akan sebentar lagi buka pengumuman. Siapapun yang ingin bermitra dengan kita, daftar di website. (Bentuknya) bebas, program ini program besar, apapun bisa," ujarnya.

Kerja sama ini juga terbuka bentuk dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) maupun komersil dengan menjual produk. Dadan mengatakan, semua pihak dipersilahkan untuk turut serta.

Sedangkan saat ditanya mengenai dana bantuan luar negeri, Dadan mengatakan, saat ini hal tersebut belum ada. Menurutnya, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan program MBG ini secara mandiri.

Dalam alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) sendiri, sudah dianggarkan sebesar Rp 71 triliun.

Lebih lanjut Dadan mengatakan, uji coba program MBG akan dilakukan mulai  Desember ini di 150 titik di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk pelaksanaan programnya akan dimulai Januari 2025, dengan menyasar sekitar 3 juta anak untuk tahap awalnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya telah mengantongi data anak-anak sekolah yang akan menjadi sasarannya. Namun tantangan lainnya ialah bagaimana menghimpun data dari ibu hamil. Nantinya, hal itu akan menjadi tugas dari Satuan Pelayanan Gizi.

"Satuan pelayanan akan terdiri dari 3.000 (porsi per hari) Basisnya adalah data sekolah, karena geospasial sekolah kan statik. Setelah itu kita akan tambah dengan ibu hamil, ibu menyusui, anak balita. Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp7 miliar-Rp10 miliar. Itu bervariasi setiap wilayah," terang dia.

Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan terkesan setelah mencicipi produk makanan dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) asal Provinsi Bangka Belitung.

"Prof Dadan pun menyebut produk UMKM Babel sangat enak, luar biasa dan terus menciptakan produk-produk sehat," kata pengiat UMKM asal Babel, Romi, melalui pesan singkatnya kepada ANTARA Babel di Pangkalpinang, Selasa.

Romi mengungkapkan bahwa pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional ini saat dirinya memperkenalkan berbagai makanan produk UMKM asal Babel di salah satu restoran di Jakarta Pusat pada Senin (2/12) malam.

Dia mengatakan kesempatan memperkenakan produk UMKM asal Babel ini saat dirinya memenuhi undangan makan malam dari Kepala Badan Gizi Nasional di Jakarta.

"Memenuhi undangan makan malam bersama Prof Dadan membahas banyak hal yang ada di Bangka Belitung, khususnya gizi, ekonomi, UMKM, dan lain lain," kata Romi.

Dalam kesempatan ini, Romi pun membawa produk-produk UMKM asli Bangka Belitung, seperti berbagai olahan makanan dan juga berbagai madu asli Babel, seperti madu musong, adapula madu khas dari Desa Namang Bangka Tengah, yaitu madu pelawan.

Romi pun mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Namang Zaiwan yangg terus mendukung UMKM khas desa yang di Babel.

Romi juga mengungkapkan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional berniat ingin mengunjungi gallery produk UMKM Desa Namang tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Prof Dadan yang sudah mengajak kami makan malam. Kami pemuda Babel menunggu kunjungan Prof Dadan atau pemerintah pusat ke Pulau Bangka," harapnya.

Presiden RI Prabowo Subianto memangkas anggaran makan siang gratis menjadi Rp 10 ribu per porsi. Ada kekhawatiran total yang dianggarkan dari semula Rp 15 ribu per orang menjadi Rp 10 ribu tidak mencukupi kebutuhan gizi ideal.

Menurut pakar epidemiologi Dicky Budiman dari Universitas Griffith Australia, keterbatasan anggaran tersebut sebetulnya bisa diakali dengan subsidi silang. Bukan tidak mungkin kebutuhan anggaran makanan berdasarkan ketersediaan bahan pangan di masing-masing daerah relatif berbeda.

"Terkait anggaran sekarang yang hanya 10 ribu, menurut saya ini bisa asal dilakukan prinsip subsidi silang, karena ada beberapa daerah yang 10 ribu itu betul-betul tidak cukup," bebernya kepada detikcom, Selasa (3/12/2024).

"Jadi intinya harus ada mekanisme lain yang bisa memitigasi, melengkapi, menutupi kekurangan dari keterbatasan anggaran itu entah dari bentuk subsidi silang, public private partnership atau kerja sama lain yang ini sekaligus akan perlu dilakukan terutama pada wilayah yang membutuhkan anggaran lebih besar," lanjut dia.

Terlebih menurutnya di daerah terpencil, ketersediaan penyiapan makanan termasuk dalam bentuk kemasan nantinya diperlukan biaya tambahan. Walhasil, kebutuhan di setiap daerah dinilai Dicky tidak bisa disamaratakan.

Program makan bergizi gratis memang sudah berbasis ilmiah dan terbukti memperbaiki gizi anak berdasarkan penerapan di banyak negara. Namun, tantangannya bila dilakukan di negara berkembang, tidak hanya berkaitan dengan jumlah SDM, melainkan kesiapan transportasi, hingga menu makan bergizi yang wajib dipastikan sesuai dengan yang diharapkan.

Program semacam ini juga disebut Dicky tidak efektif bila hanya berjalan selama satu tahun.

"Kuncinya kan di konsistensi, keberlanjutan, kalau hanya hitungan 1 tahun ya tidak akan berdampak signifikan," pungkasnya.

NEXT: Penjelasan Pemerintah soal Hasil Uji Coba

Pengurangan anggaran makan bergizi gratis diklaim sudah melalui uji coba di sejumlah wilayah, utamanya pulau Jawa dengan masing-masing mendapatkan minimal 600-700 kalori.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menunjukkan salah satu hasil uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam seporsi makanan bernilai Rp 10 ribu, anak-anak di Sukabumi, Jawa Barat, mendapatkan pangan dengan kandungan gizi lengkap meliputi karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral.

"Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya.

Uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) kali pertama diuji coba di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, sejak Januari 2024. Melibatkan sekitar 3 ribu pelajar dari 20 sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA yang ditangani oleh Satuan Pelayanan Program MBG di desa tersebut.

Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan terkesan setelah mencicipi produk makanan dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) asal Provinsi Bangka Belitung.

"Prof Dadan pun menyebut produk UMKM Babel sangat enak, luar biasa dan terus menciptakan produk-produk sehat," kata pengiat UMKM asal Babel, Romi, melalui pesan singkatnya kepada ANTARA Babel di Pangkalpinang, Selasa.

Romi mengungkapkan bahwa pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional ini saat dirinya memperkenalkan berbagai makanan produk UMKM asal Babel di salah satu restoran di Jakarta Pusat pada Senin (2/12) malam.

Dia mengatakan kesempatan memperkenakan produk UMKM asal Babel ini saat dirinya memenuhi undangan makan malam dari Kepala Badan Gizi Nasional di Jakarta.

"Memenuhi undangan makan malam bersama Prof Dadan membahas banyak hal yang ada di Bangka Belitung, khususnya gizi, ekonomi, UMKM, dan lain lain," kata Romi.

Dalam kesempatan ini, Romi pun membawa produk-produk UMKM asli Bangka Belitung, seperti berbagai olahan makanan dan juga berbagai madu asli Babel, seperti madu musong, adapula madu khas dari Desa Namang Bangka Tengah, yaitu madu pelawan.

Romi pun mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Namang Zaiwan yangg terus mendukung UMKM khas desa yang di Babel.

Romi juga mengungkapkan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional berniat ingin mengunjungi gallery produk UMKM Desa Namang tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Prof Dadan yang sudah mengajak kami makan malam. Kami pemuda Babel menunggu kunjungan Prof Dadan atau pemerintah pusat ke Pulau Bangka," harapnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 11 bulan terakhir di berbagai daerah di Pulau Jawa rata-rata menyentuh harga Rp10.000 per porsi.

"Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa itu rata-rata dapatnya di harga itu," kata Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di ruang Rapat Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

"Yang kita bayar bukan paket makan, tetapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu. Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," katanya.

Menanggapi pertanyaan apakah Rp10.000 merupakan harga minimum, ia menegaskan indeks itu dihitung berbasis pengalaman selama 11 bulan uji coba di Pulau Jawa.

"Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau lakukan uji coba Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujarnya.

Terkait anggaran tahunan, Kepala BGN menyatakan bahwa alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir di 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengatakan, uji coba program makan bergizi gratis di Aceh, Pulau Sumatera, hingga wilayah lain akan dimulai pada Desember 2024 bulan ini.

Uji coba dilakukan salah satunya untuk mengetahui anggaran Rp 10.000 per porsi relevan di daerah lain atau sebaliknya karena anggaran tersebut saat ini masih rata-rata usai pihaknya melakukan uji coba selama 11 bulan terakhir di Pulau Jawa.

"Kita baru akan uji coba di Desember. Ya Kita sudah siap-siap, nih," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

"Untuk sementara dari hasil uji coba di Jawa (Rp 10.000 per porsi) itu yang kita dapatkan. Ya tapi kita belum tahu nih, yang di luar Jawa, karena kita baru mau akan melakukan di Desember," ujar dia.

Dadan menuturkan, petugas untuk melakukan uji coba tersebut sudah mulai turun ke lapangan.

Ada yang melakukan uji coba di Aceh, Palembang, hingga Pulau Sumatera. Ada pula yang turun ke Merauke di wilayah Papua.

"Dan mereka sudah sampai di tempat masing-masing. Nah, itu akan mempersiapkan dalam beberapa hari ini Desember nanti kita uji coba," ucap Dadan.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan, badan gizi tidak membeli paket makanan, melainkan bahan baku untuk diolah menjadi makanan jadi.

Satuan pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia bakal mengelola anggaran Rp 7-10 miliar secara bervariasi untuk keperluan distribusi program.

Setiap satuan pelayanan bakal mengelola sekitar 3.000 kelompok penerima yang basis datanya dari sekolah. Setelahnya akan ditambah dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sebanyak 85 persen dari anggaran tersebut bakal digunakan untuk membeli bahan baku makanan. Satuan pelayanan itu pun seluruhnya akan dikelola oleh BGN.

"Semua satuan pelayanan yang mengelola Badan Gizi Nasional, seluruh satuan pelayanan dari Sabang sampai Merauke. Penyiapan infrastruktur bisa dilakukan melalui dana APBN, bisa melalui kementerian lain, lembaga lain, termasuk TNI/Polri, bisa juga melalui mitra," sebut dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, satuan pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia bakal mengelola anggaran Rp 7-10 miliar secara bervariasi untuk keperluan distribusi program.

Pasalnya, satuan pelayanan bakal mengelola sekitar 3.000 kelompok penerima yang basis datanya dari sekolah. Setelahnya akan ditambah dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengelola uang kisarannya antara Rp 7-10 miliar, itu bervariasi setiap wilayah," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Dadan menyampaikan, sebanyak 85 persen dari dana yang diturunkan bakal digunakan untuk membeli bahan baku, kemudian dimasak menjadi makanan jadi untuk didistribusikan kepada penerima.

Sisanya, sekitar 10,5 persen akan digunakan untuk menggaji atau membayar ibu-ibu yang memasak maupun mengolah bahan tersebut.

Begitu pula untuk keperluan lain, misalnya ketika bapak-bapak akan dimobilisasi untuk mencuci dan sebagainya.

Ia lantas mengingatkan, Badan Gizi tidak membeli paket makanan, melainkan bahan baku yang akan diolah dengan anggaran rata-rata sekitar Rp 10.000 per porsi.

"Jadi mohon diingat bahwa Badan Gizi tidak membeli paket makan, tetapi membayar bahan baku. Menu itu akan diset 1 bulan. Katakanlah kalau hari Senin kita masak ayam balado dengan sayur, dengan nasi, dengan buah. Berapa bahan baku hari itu, itu yang dibayar," beber Dadan.

Menurut rencana, bakal ada sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang bertugas mengecek data setiap radius 6 kilometer dari tempatnya untuk menentukan penerima berbasis data.

"Berapa jumlah (penerima dari radius 6 kilometer), Itu dari pengalaman kita yang selama 11 bulan. Itu akan bertambah 10 persen dari data anak sekolah," jelas Dadan.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada 2 Januari 2025 dengan sasaran 3 juta anak pada 3 bulan pertama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, satuan pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia bakal mengelola anggaran Rp 7 miliar-Rp 10 miliar secara bervariasi untuk keperluan distribusi program.

Pasalnya, satuan pelayanan bakal mengelola sekitar 3.000 kelompok penerima yang basis datanya dari sekolah. Setelahnya akan ditambah dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Jadi satu-satuan pelayanan itu nanti akan mengelola uang kisarannya antara Rp 7 miliar-Rp 10 miliar, itu bervariasi setiap wilayah," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Dadan menyampaikan, sebanyak 85 persen dari dana yang diturunkan bakal digunakan untuk membeli bahan baku, kemudian dimasak menjadi makanan jadi untuk didistribusikan kepada penerima.

Sisanya, sekitar 10,5 persen akan digunakan untuk menggaji atau membayar ibu-ibu yang memasak maupun mengolah bahan tersebut.

Begitu pula untuk keperluan lain, misalnya ketika bapak-bapak akan dimobilisasi untuk mencuci dan sebagainya.

Ia lantas mengingatkan, Badan Gizi tidak membeli paket makanan, melainkan bahan baku yang akan diolah dengan anggaran rata-rata sekitar Rp 10.000 per porsi.

"Jadi mohon diingat bahwa Badan Gizi tidak membeli paket makan, tetapi membayar bahan baku. Menu itu akan diset 1 bulan. Katakanlah kalau hari Senin kita masak ayam balado dengan sayur, dengan nasi, dengan buah. Berapa bahan baku hari itu, itu yang dibayar," beber Dadan.

Menurut rencana, bakal ada sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang bertugas mengecek data setiap radius 6 kilometer dari tempatnya untuk menentukan penerima berbasis data.

"Berapa jumlah (penerima dari radius 6 kilometer), Itu dari pengalaman kita yang selama 11 bulan. Itu akan bertambah 10 persen dari data anak sekolah," jelas Dadan.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada 2 Januari 2025 dengan sasaran 3 juta anak pada 3 bulan pertama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memperkirakan anggaran negara hanya mampu membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 10.000 per orang, atau turun dari rencana sebelumnya yang sebesar Rp 15.000 per orang.

Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pembahasan anggaran MBG menjadi wewenang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Sehingga, dia mengaku tidak tahu menahu apakah anggarannya benar akan sebesar Rp 10.000 per orang dan mencukupi dengan kondisi harga pangan saat ini.

"Itu nanti bisa ditanyakan dengan Menteri Keuangan, rinciannya sama Badan Gizi. Karena waktu membahas dari Rp 10.000 kan itu bukan koordinasi saya," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengungkapkan bahwa Kemenko Pangan tidak ikut membahas dan menghitung anggaran Makan Bergizi Gratis lantaran hanya berperan sebagai pelaksana.

Yang jelas, pemerintah dalam RAPBN 2025 menganggarkan Rp 71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis yang akan dikelola oleh BGN.

"Badan Gizi anggarannya total Rp 71 triliun. Tetapi apa isinya? Tentu itu dibahas dengan Menteri Keuangan, Badan Gizi, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Itu dibahas di situ ya, jadi dalam pelaksanaannya nanti di bawah saya," jelasnya.

Sebelumnya, dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024) kemarin, Presiden Prabowo mengaku ingin menganggarkan Rp 10.000 per porsi untuk Makan Bergizi Gratis.

Berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo.

Menariknya, penetapan anggaran Rp 10.000 ini dilakukan beberapa hari setelah Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut anggaran program Makan Bergizi Gratis dipatok sebesar Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Hitungan APBN adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung tingkat kemahalan di daerah," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

Adapun anggaran mengenai program Makan Bergizi Gratis telah diotak-atik sejak lama. Bahkan, sempat mencuat isu bahwa anggaran untuk Makan Bergizi Gratis ini disunat dari Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.

IDXChannel - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan pihaknya tak akan membeli paket makan dalam program makan bergizi gratis.

Namun, anggaran yang disediakan oleh pemerintah akan dikucurkan ke satuan pelayanan di setiap wilayah untuk mengelola menu makanan yang akan dibagikan kepada para pelajar.

"Jadi mohon diingat bahwa Badan Gizi tidak membeli paket makan tetapi membayar bahan baku, menu itu akan diset satu bulan. Katakanlah kalau hari Senin kita masak Ayam Balado dengan sayur, dengan nasi, dengan buah. Berapa bahan baku hari itu, itu yang dibayar," kata Dadan, Selasa (3/12/2024).

"Jadi satuan-satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp7 juta sampai Rp10 juta. Itu bervariasi setiap wilayah 85 persen dari uang yang diturunkan ke Satuan Pelayanan itu Itu akan digunakan untuk beli bahan baku yang dipakai untuk masak," katanya.

Dia menambahkan, rencananya akan ada puluhan ribu satuan pelayanan yang akan dibangun badan Gizi mulai dari Sabang hingga Merauke untuk program makan bergizi di sekolah ini.

Nantinya setelah program makan bergizi di sekolah ini sudah berhasil, satuan pelayanan di setiap wilayah akan menambahkan data secara bertahap untuk memasukkan Ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.

"30 Ribu, kurang lebih itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Per Satuan 3.000 anak sekolah di awal," kata dia.

Di sisi lain, Dadan menegaskan bahwa anggaran makan bergizi gratis Rp10 ribu per anak merupakan hasil rata-rata usai uji coba selama 11 bulan di Pulau Jawa.

"Begini, begini, begini, jangan salah paham. Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu," kata Dadan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10 ribu per anak. Dadan pun mengatakan bahwa di wilayah lain bisa lebih mahal jika dibandingkan dengan Pulau Jawa.

"Pak Presiden mengatakan, kan rata-rata. Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," kata Prabowo.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Biaya Makan Bergizi Gratis per porsi jadi sorotan. Anggaran satu porsi makanan yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu turun, dari awalnya Rp 15 ribu menjadi Rp 10 ribu per porsi.

Prabowo sendiri yang mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 pada Jumat 29 November 2024 kemarin.

Prabowo bercerita memaparkan Program Makan Bergizi Gratis di depan para pemimpin buruh. Dia menyatakan program ini bisa menjadi tambahan kesejahteraan bagi para buruh. Sebab, program ini akan menyasar langsung kepada keluarga para buruh. Mulai dari anak hingga ibu-ibu hamil.

Nah pada momen itu Prabowo menyatakan biaya per porsi Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 10 ribu. Awalnya dia ingin Rp 15.000 per porsi, namun anggarannya ternyata tidak mencukupi.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15 ribu tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tegas Prabowo saat memberikan keterangan resmi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat.

Istana Buka Suara

Sementara itu Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyatakan Rp 10 ribu dapat memenuhi kebutuhan makan bergizi dengan jumlah 600-700 kalori dalam satu porsi.

Hal ini terbukti dari beberapa uji coba yang dilakukan selama hampir setahun di kawasan Pulau Jawa. Kesimpulannya, untuk di cakupan Pulau Jawa, uang Rp 10 ribu dinilai cukup untuk memberikan satu porsi Makan Bergizi Gratis ke masyarakat.

"Setelah uji coba selama hampir setahun, maka untuk Pulau Jawa, ketercukupan 600-700 kalori per sajian bisa didapatkan dengan harga Rp 10 ribu," sebut Hasan Nasbi ketika dihubungi detikcom.

Meski alokasinya mengalami penurunan, Hasan Nasbi menegaskan anggaran total untuk program Makan Bergizi Gratis tak berkurang, tetap Rp 71 triliun untuk 2025.

Respons Bos Badan Gizi Nasional

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ikut buka suara. Dia bilang angka Rp 10 ribu per porsi merupakan hasil perhitungan rata-rata dari uji coba tahap awal yang telah dilakukan. Dalam hal ini, lokasi dari pelaksanaan uji coba ini mayoritas baru dilakukan di Pulau Jawa.

"Jangan salah paham, kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu. Pak Presiden mengatakan rata-rata, nanti di tempat yang lebih mahal pasti lebih dari itu," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Begitu pula di daerah yang harga rata-rata pangannya lebih murah, menurutnya anggaran per porsinya juga tidak menutup kemungkinan menjadi lebih murah lagi. Dadan mengatakan, harganya pun akan mengalami penyesuaian kembali.

Dia juga menegaskan bahwa angka tersebut berasal dari pengalaman dalam 11 bulan di sejumlah daerah. Rata-rata tersebut juga bukan anggaran maksimum batas bawah maupun atas.

"Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau melakukan uji coba di Desember dari mulai Aceh sampai Papua, nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu," jelas Dadan.

"Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost, yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," sambungnya.

Saat ditanya lebih lanjut tentang daerah yang berpotensi tarifnya lebih dari Rp 10 ribu per porsi, Dadan tidak merincikannya. Namun ia memastikan saat ini timnya sudah turun ke berbagai daerah untuk persiapan pelaksanaan uji coba. Uji coba akan dilakukan di 150 titik di seluruh Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa humaniora terjadi di Indonesia, Senin (2/12), mulai dari penambahan tunjangan kesejahteraan akan menyasar 1,9 juta orang pada 2025 hingga satuan layanan dirancang mengelola anggaran senilai Rp7-10 miliar untuk distribusi program Makan Bergizi Gratis.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca.

Istana: Tunjangan kesejahteraan guru sasar 1,9 juta orang tahun 2025

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa penambahan tunjangan kesejahteraan untuk guru akan menyasar 1,9 juta orang pada 2025 dengan total anggaran yang sudah diumumkan Presiden sebesar Rp81 triliun.

Hasan merinci bahwa Presiden Prabowo Subianto menambah anggaran untuk tunjangan kesejahteraan guru sebesar Rp16,7 triliun menjadi Rp81 triliun pada 2025, yang nantinya secara bertahap ditujukan seluruh guru di Indonesia yang saat ini berjumlah 2,9 juta orang.

Selengkapnya baca di sini.

Badan Geologi perluas zona bahaya setelah Gunung Ibu erupsi 2.577 kali

Zona bahaya atau larangan bagi masyarakat untuk beraktivitas di kawasan Pulau Halmahera, Maluku Utara, diperluas oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setelah terjadi peningkatan letusan vulkanik Gunung Ibu lebih dari 2.577 kali dalam sebulan terakhir.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengatakan dalam 30 hari terakhir petugas pemantau juga merekam sejumlah aktivitas vulkanik lainnya yang menunjukkan adanya peningkatan dari Gunung Ibu yang berstatus Siaga/Level III.

Selengkapnya baca di sini.

KPPPA perkuat kerja sama Polda Metro tangani kekerasan pada perempuan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkuat kerja sama dengan Polda Metro Jaya dalam menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak, serta terkait pencegahan dan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"KemenPPPA berharap ada sinergi yang lebih kuat dengan kepolisian mengingat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan juga kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang itu masih tinggi," kata Wamen PPPA Veronica Tan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/12).

Selengkapnya baca di sini.

RI gandeng Rusia rencanakan pembangunan bandar antariksa pertama

Indonesia melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggandeng perusahaan negara untuk aktivitas antariksa Rusia, Roscosmos State Space Corporation untuk mematangkan rencana pembangunan bandar antariksa pertama di Indonesia melalui pertemuan yang digelar di Jakarta, Senin (2/12).

“Saya berharap kita dapat melangkah maju dan menjalin kerja sama, serta mewujudkan pembangunan bandar antariksa tersebut sesegera mungkin,” kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/12).

Selengkapnya baca di sini.

BGN: Satuan layanan Makan Bergizi Gratis kelola anggaran Rp7-10 miliar

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengemukakan satuan layanan di seluruh daerah dirancang mengelola anggaran senilai Rp7-10 miliar untuk menangani distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara terstruktur ke berbagai kelompok sasaran.

Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12), mengatakan setiap satuan layanan akan mencakup sekitar 3.000 anak sekolah sebagai basis utama.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024