JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Tata KotaNirwono Yoga menyoroti lokasi pembangunan 1 juta rumah di Qatar.

Rencananya, rumah hasil investasi Qatar akan dibangun di perkotaan berupa hunian vertikal.

Menurut Nirwono, pembangunannya tersebut harus dipikirkan dengan matang peruntukannya untuk apa.

"Perlu dipastikan adalah tujuannya untuk apa? Untuk orang kerja atau untuk orang tinggal? Beda itu pendekatannya," tegas Nirwono kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Kedua, mengenai status lahan yang dinilai tidak kalah penting.

Apabila mengguna lahan di tanah stasiun PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, maka tidak boleh membangun rusunami.

"Milik tidak bisa, beli tidak boleh, apalagi gratis mungkin, karena ada lahannya, yang punya jelas. Maka yang bisa dilakukan adalah pemerintah harus jelas bahwa yang dibangun adalah rusunawa (rumah susun sewa)," sambung dia.

Namun, hal yang membedakan adalah rusunawa tersebut diberikan subsidi. Sehingga, harga sewanya jauh lebih murah.

Sementara hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah kepastian hukum dalam jangka panjang.

Sebab, kebijakan yang nantinya akan diambil Pemerintah harus diperhitungkan apakah hanya berlaku selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saja, atau untuk masa pemerintahan selanjutnya.

"Itu hanya bisa kalau undang-undang mengatakan bahwa mereka tinggal di situ dalam tanda petik, nyewa gitu ya, setiap lima tahun dan bisa diperpanjang. Karena apa? Kalau kita kejadiannya ganti pemerintahan, besok Menteri BUMN-nya ngomong gitu, yang beda, gimana?," lanjut Nirwono.

Dia mewanti-wanti Pemerintah agar tidak menjanjikan kepada masyarakat bahwa rumah tersebut dibangun secara gratis.

"Karena, tidak mungkin negara membangun di tanahnya sendiri, kemudian digratiskan, tentu nanti itu akan jadi temuan. Karena, warga kan tidak boleh memiliki sertifikat hak milik di tanah negara. Itu yang menurut saya harus, meskipun bicara dengan rakyat miskin loh ya, yang bilangnya rakyat miskin, rakyat MBR, tapi itu harus tegas di awal," tuntasnya.

Indonesia bakal mendatangkan dua juta sapi dari Brazil dalam lima tahun ke depan untuk mendukung Indonesia menuju swasembada daging dan susu serta memenuhi kebutuhan untuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Dari tahun lalu, ya saya jadi Wamen di periode Pak Jokowi, kita sudah mencanangkan dan insya Allah ya, ini peraturan pemerintahan sudah diteken oleh Presiden, maka kita akan mendatangkan sapi hidup," kata Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam acara 3 Bulan Pertama Prabowo-Gibran di Youtube Garuda TV, Selasa (28/1).

"Pemerintah dalam lima tahun ke depan, sudah dicanangkan, akan mendatangkan sapi hidup totalnya 2 juta," imbuh dia.

Ia menjelaskan dua juta sapi itu terdiri dari 1,2 juta sapi perah dan 800 ribu sapi pedaging.

"Dengan begitu, maka kita insya Allah swasembada daging, swasembada susu dan bisa memenuhi kebutuhan untuk makan bergizi gratis," kata Sudaryono.

Ia mengatakan pemerintah akan mendatangkan sapi ke Indonesia tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sudaryono mengatakan pemerintah membuka kesempatan sektor swasta untuk berinvestasi dalam pengadaan sapi tersebut.

"Maksudnya bukan APBN kemudian kita impor, pemerintah impor, bukan. Tapi kita membuka ruang investasi yang besar kepada siapapun. Entitas private sector, baik itu di dalam maupun luar negeri, kooperasi, perorangan," ujarnya.

Ia mengatakan sudah ada lebih dari 160 perusahaan yang berkomitmen untuk berinvestasi dalam pengadaan sapi tersebut.

"Komitmennya sudah ada 160 sekian perusahaan. Dari pemerintah fasilitasi lahannya kita siapkan, kemudian nanti komitmen dengan makan bergizi gratisnya kita siapkan, sehingga investor itu mendatangkan sapi hidup itu juga ada jaminan pembelian daging maupun susunya," katanya.

Yogyakarta, Kompas.com - Serangga, khususnya belalang, berpotensi menjadi bagian dari menu protein dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, pengolahan belalang harus dilakukan dengan baik dan matang agar aman untuk dikonsumsi.

Ahli Gizi dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Toto Sudargo, menekankan pentingnya proses memasak yang benar. "Proses memasak serangga seperti belalang harus baik dan benar-benar matang," ujarnya saat dihubungi pada Senin (27/01/2025).

Toto menjelaskan bahwa pengolahan belalang perlu dilakukan dengan hati-hati karena serangga ini dapat mengandung bakteri Salmonella Typhosa serta histamin yang tinggi, yang dapat menyebabkan alergi.

"Pengolahannya harus matang sekali. Dan itu dikerjakan oleh pemasak yang profesional sehingga aman untuk dikonsumsi," tambahnya.

Belalang dan ulat sagu, menurut Toto, dapat menjadi alternatif protein dalam program MBG, terutama di daerah yang sudah terbiasa mengonsumsinya, seperti Kabupaten Gunungkidul.

"Jadi tidak mengada-ada, misalnya Jakarta dikirim belalang. Tidak seperti itu. Tapi wilayah di mana mereka sudah habitnya atau biasanya mengonsumi itu," jelasnya.

Toto juga mengungkapkan bahwa memasak belalang dengan cara digoreng hingga kering dapat menghilangkan histamin penyebab alergi.

"Kalau digoreng kering, itu ada kelebihan dalam kalsium karena tulang belalang bisa langsung dikonsumsi. Dalam belalang saat dimasak dengan digoreng, yang jelas ada kandungan lemak," ucapnya.

Belalang, lanjut Toto, termasuk dalam kategori protein hewani yang memiliki fungsi sebagai hormon pertumbuhan. "Kandungan tersebut bagus untuk pertumbuhan dan memperbaiki jaringan yang rusak," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa belalang juga berfungsi sebagai "alat angkut" untuk mineral tertentu dalam tubuh, membantu mencegah kekurangan zat gizi, seperti anemia dan kekurangan vitamin A.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana juga menyatakan bahwa serangga seperti belalang dan ulat sagu bisa menjadi bagian dari menu protein program MBG.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Sabtu (25/1/2025).

"Mungkin saja ada satu daerah yang suka makan serangga, belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Dadan.

Meski demikian, Dadan menekankan bahwa penerapan menu protein tersebut harus disesuaikan dengan potensi sumber daya dan kesukaan lokal anak-anak di masing-masing daerah.

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah berdiskusi dengan Asosiasi Pengembang Perumahan di Yogyakarta dan pemangku kepentingan lainnya tentang Program 3 Juta Rumah di Bale Raos Kota Yogyakarta kemarin. Ia meminta asosiasi pengembang berperan aktif dalam menyiapkan berbagai skema bantuan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Jangan bicara tidak ada uang, uang ada dan banyak untuk rakyat, dengan hal tersebut bagaimana kita pelan-pelan berpikir untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut dengan skema yang luar biasa hebat karena dua program yang Presiden utarakan dengan lantang yakni makan bergizi dan Program 3 Juta Rumah," ujar Fahri dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (28/1/2025).

Kemudian, ia mengungkapkan Kementerian PKP juga sedang menyiapkan dokumen-dokumen legal yang mengatur, mempermudah dan percepatan dalam proses program perumahan dan kawasan permukiman.

Fahri berharap pemerintah daerah (pemda) aktif dalam mengajukan proposal bantuan program perumahan. Menurutnya pemda yang lebih mengetahui permasalahan dan kondisi di daerah masing-masing.

Ia pun menekankan pentingnya kepemilikan rumah karena hal tersebut memiliki efek positif ke berbagai sektor.

"Kementerian PKP juga diminta membuat skema dan desain untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," katanya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam diskusi tersebut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Sekarang berkat Kementerian PKP kami terus didorong untuk menjadi tulang punggung di hulunya dalam hal mengelola skema pembiayaan," ujar Heru.

Di samping itu, Kepala BTN Kanwil Jawa Tengah Waluyo menyampaikan bahwa pentingnya melibatkan seluruh elemen stakeholders baik sektor publik, sektor privat dan bisnis domestik

"Program 3 juta rumah bukan sekadar angka atau mimpi tapi harus direalisasikan. Tahun 2025 kami menargetkan 14 ribu unit rumah di wilayah kami. Misi kami yang utama adalah menjadi pendamping pemerintah dalam mendukung pembangunan perumahan yang lebih baik," tutur Waluyo.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Jakarta: Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan masuknya investasi asing dari Qatar dan beberapa negara lainnya pada Program 3 Juta Rumah menjadi peluang positif untuk membantu dan memudahkan rakyat memiliki rumah.

"Dari sisi aspek positif terutama dari sisi investor saya rasa itu juga salah satu peluang untuk bisa katakanlah sifatnya mungkin berinvestasi karena kita punya target 3 juta rumah dari pemerintah, sehingga dengan adanya investor dan nanti dengan berbagai skema yang memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah itu harapannya bisa terealisasi," ujar Eko kepada Antara di Jakarta, Selasa, 28 Januari 2025.

Dalam Program 3 Juta Rumah, kehadiran investor swasta baik nasional maupun asing menjadi penting mengingat jika hanya mengandalkan sektor perbankan dalam negeri maka akan menghadapi keterbatasan karena bank-bank dalam negeri juga dituntut untuk membiayai program-program lainnya di luar sektor perumahan.

"Sehingga masuknya investor ini saya rasa, asalkan mereka segera merealisasikan investasinya, itu bagus," jelas dia.

Masuknya investasi dari Qatar untuk membantu pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini juga harus segera direalisasikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menyiapkan detailing mengenai Program 3 Juta per tahun tersebut.

"Masuknya investor dari Qatar, Singapura, Turki, Uni Emirat Arab, itu merupakan hal-hal yang positif dan tentu harus segera merealisasikannya. Detailing dari Program 3 Juta per tahun juga harus benar-benar disiapkan oleh pemerintah seperti lokasinya, skemanya, profil konsumennya nanti seperti apa," kata Eko.

Seperti diketahui, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta.

Penandatanganan itu turut disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Hal ini menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Selain Qatar, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lain dijadwalkan mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat untuk menjajaki peluang investasi sektor perumahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait mengatakan bahwa minat investor asing dalam sektor perumahan di Indonesia semakin meningkat.

Kementerian PKP diminta Presiden untuk menyiapkan kebutuhan lahan bagi investor melalui pembentukan tim yang berkoordinasi dengan Satgas Perumahan untuk membuka akses dengan para investor.

Dalam mewujudkan itu, pemerintah menyiapkan lahan dari berbagai sumber, seperti tanah sitaan kasus BLBI dan korupsi yang dikelola oleh Ditjen Kekayaan Negara di bawah Kementerian Keuangan.

Selain itu, lahan dari BUMN juga akan dioptimalkan, termasuk milik PT Kereta Api Indonesia, Perkebunan Nusantara dan Perumnas.

(KIE)

Buleleng -

Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan Pemerintah Bali membuat perumahan khusus untuk seniman di Bali. Hal ini dipandang perlu untuk mendukung seniman Bali yang menjadi ujung tombak pelestarian budaya Bali.

Menteri yang akrab disapa Ara itu melakukan kunjungan kerja ke Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025). Ara ditemani Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dan Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana.

Ara awalnya ditanya soal sulitnya mengakses perumahan murah dan layak di Bali. Sebab, harga rumah di Pulau Dewata, khususnya di kawasan ibu kota, mahal. Sehingga masyarakat nyaris tidak bisa membeli rumah. Ara menyebut telah menyiapkan skema terkait permasalahan tersebut.

"Saya minta usulan konkret surat rapat dengan bupati-bupati sampaikan ke Jakarta. Kami juga ada kayak di Papua itu MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," beber Ara.

Ia mengatakan bahwa budaya di masing-masing daerah berbeda-beda sehingga penanganannya tentu tidak sama. Contohnya khusus di Papua, rumah subsidi bagi MBR memiliki angka berbeda dari daerah lain.

Ia juga menyebut Bali memiliki budaya yang luar biasa. Termasuk dalam hal arsitektur perumahan, sehingga ia berharap perumahan di Bali harus mengedepankan budaya yang ada.

Ara kemudian mengusulkan untuk membuat perumahan untuk seniman yang menjadi ujung tombak budaya Bali. Terlebih program tersebut belum pernah ada.

"Kenapa kita nggak buat itu perumahan untuk seniman? Saya pikir harus ada program untuk memelihara dan pro kepada seniman karena sangat terkenal memajukan Bali," pungkasnya.

(nor/hsa)

DI TENGAH maraknya persoalan program makan bergizi gratis (MBG)—mulai dari masalah rasa yang kurang enak, insiden keracunan, hingga kasus ayam tertukar dengan jahe—banyak pihak memberikan respons beragam.

Salah satu yang mendapat sorotan tajam publik adalah respons influencer Deddy Corbuzier. Pemilik program Close The Door tersebut menyayangkan jawaban seorang anak SD yang mengeluhkan makanan tidak enak.

Menurut Deddy, anak tersebut "peak" dan perlu bersyukur. Bahkan, Deddy menambahkan pertanyaan retoris, "Sekaya apa Anda mengatakan makanan tidak enak?"

Pernyataan tersebut menuai kritik, karena selain mengandung kesalahan berpikir, pernyataan tersebut cenderung bernada emosional dan tidak relevan dengan konteks bahasan.

Penilaian rasa adalah hal alami, terlebih lagi jika yang menilai adalah seorang anak yang masih berpikir apa adanya.

Apalagi, jawaban tersebut diberikan dalam konteks menjawab pertanyaan wartawan. Menjawab enak pun juga bukan langkah yang baik bila ternyata memang tidak enak.

Oleh karena itu, tidak perlu mengaitkan pendapat anak dengan sikap bersyukur, ilmu parenting, atau ekonomi keluarga.

Sebagai influencer dengan jutaan pengikut, justru pernyataan Deddy akan mengarah pada polarisasi pendapat dan menutup peluang untuk diskusi yang konstruktif.

Padahal dalam keadaan pro dan kontra seperti program MBG ini, kita sebagai bangsa memerlukan telaah dengan perspektif yang bijaksana, substantif, dan objektif.

Untuk mendapatkan nilai tersebut, langkah pertama tentu melihat program makan siang gratis berdasarkan wujud, tujuan, dan manfaat. Bukan menyangkutpautkan dengan aspek atau unsur di luar program.

Selain itu, juga tidak perlu membandingkannya dengan kondisi masa lalu, seperti mengatakan bahwa dulu tidak ada program ini sehingga kita harus bersyukur.

Cara berpikir seperti itu merupakan kesalahan dalam menempatkan perbandingan. Bagaimana mungkin membandingkan dua hal yang secara eksistensi berbeda? Ada dengan tidak ada secara empiris tidak bisa dibandingkan.

Menjadi sangat penting untuk tetap dalam koridor melihat program MBG atas wujud materinya yang sekarang. Hal tersebut guna menjaga substansi persoalan dan membatasi perluasan bahasan.

Mempertanyakan Gizi

Lalu terkait tujuan dan manfaat, kita dapat melihat aspek tersebut melalui aksesibilitas dan ekosistem. Tujuan yang dapat ditangkap adalah program MBG tidak lain tentu perbaikan gizi semua anak Indonesia.

Hal tersebut yang perlu menjadi headline analisis. Kalaupun pada akhirnya tujuan janji tersebut tidak terpenuhi, dan program hanya menyasar golongan tertentu, kita perlu mulai bertanya, bagaimana kriteria pemilahannya? Dasar apa saja yang menentukan antara yang berhak dengan yang tidak?

Harus diakui bahwa biaya untuk makan gizi gratis tidak sedikit. Jumlah siswa se-Indonesia semua jenjang totalnya lebih dari 53 juta.

Seporsi makanan katakanlah Rp 10.000, itu membutuhkan biaya total mendekati Rp 530 miliar per hari.

Sekalipun dipangkas menjadi separuh (Rp 250-an miliar), angka tersebut tergolong banyak. Sebab itu hitungan hari, belum minggu apalagi tahun.

Menjadi dilematis saat justru biaya makan gratis ini pada akhirnya gagal tertutup anggaran resmi dan mengakibatkan tambal sulam dari anggaran lain. Semisal menggunakan uang pribadi, zakat, dana daerah, atau lainnya.

Mencampur adukan hal sesubstansial ini akan menambah masalah baru. Kalaupun memang ada keterbatasan, rasanya perlu untuk memiliki kriteria yang jelas, adil, dan bijak terkait target sasaran penerima. Sejauh ini peta sebaran dan ruang lingkup terkait ini belum begitu jelas.

Kemudian terkait ekosistem. Kita lebih gampang menyebut percontohan sekolah di negara luar (Asia Timur dan Skandinavia). Namun banyak dari kita melupakan bahwa terdapat ekosistem di sekolah luar yang belum kita miliki. Seperti kondisi kantin dan sebaran makanan publik.

Siswa yang telah makan makanan bergizi di sekolah masih akan menghadapi godaan junk food di kantin, luar sekolah, atau bahkan di rumah. Tanpa pengendalian ekosistem ini, tujuan perbaikan gizi berisiko gagal tercapai.

Bila hal ini tak kunjung mendapat sorotan, bukan tidak mungkin persoalan ini hanya akan mengarah pada kontradiksi orientasi.

Perbaikan implementasi

Terlepas dari tantangan yang ada, program MBG memiliki orientasi mulia: memperbaiki gizi anak bangsa. Karena itu, pemerintah harus bersikap terbuka terhadap masukan dan kritik. Semua laporan terkait pelaksanaan program perlu dijadikan bahan evaluasi yang konstruktif.

Upaya awal pemerintah dalam waktu dekat seminimalnya segera mengevaluasi kualitas program MBG dengan melibatkan ahli gizi untuk memastikan makanan bergizi, aman, dan memenuhi standar rasa.

Kemudian melibatkan sekolah dan orangtua melalui survei serta laporan berkala. Hal ini dapat meminimalkan keluhan dan meningkatkan efektivitas program.

Tidak kalah penting mulai membangun dan memperhatikan dukungan ekosistem, seperti sosialisasi aturan kantin sehat dan kampanye edukasi gizi di masyarakat.

Selain itu semua, yang terpenting pemerintah segera menyusun kriteria penerima yang adil, transparan, dan memprioritaskan siswa kurang mampu atau dari daerah rawan gizi.

Program MBG bagaimanapun harus terus diperbaiki dengan sikap keterbukaan yang dewasa, bukan melibatkan narasi emosional atau politis.

Kita perlu diskusi yang konstruktif, objektif, dan substantif. Hanya dengan cara ini, tujuan program meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia dapat tercapai secara maksimal.

DI TENGAH maraknya persoalan program makan bergizi gratis (MBG)—mulai dari masalah rasa yang kurang enak, insiden keracunan, hingga kasus ayam tertukar dengan jahe—banyak pihak memberikan respons beragam.

Salah satu yang mendapat sorotan tajam publik adalah respons influencer Deddy Corbuzier. Pemilik program Close The Door tersebut menyayangkan jawaban seorang anak SD yang mengeluhkan makanan tidak enak.

Menurut Deddy, anak tersebut "peak" dan perlu bersyukur. Bahkan, Deddy menambahkan pertanyaan retoris, "Sekaya apa Anda mengatakan makanan tidak enak?"

Pernyataan tersebut menuai kritik, karena selain mengandung kesalahan berpikir, pernyataan tersebut cenderung bernada emosional dan tidak relevan dengan konteks bahasan.

Penilaian rasa adalah hal alami, terlebih lagi jika yang menilai adalah seorang anak yang masih berpikir apa adanya.

Apalagi, jawaban tersebut diberikan dalam konteks menjawab pertanyaan wartawan. Menjawab enak pun juga bukan langkah yang baik bila ternyata memang tidak enak.

Oleh karena itu, tidak perlu mengaitkan pendapat anak dengan sikap bersyukur, ilmu parenting, atau ekonomi keluarga.

Sebagai influencer dengan jutaan pengikut, justru pernyataan Deddy akan mengarah pada polarisasi pendapat dan menutup peluang untuk diskusi yang konstruktif.

Padahal dalam keadaan pro dan kontra seperti program MBG ini, kita sebagai bangsa memerlukan telaah dengan perspektif yang bijaksana, substantif, dan objektif.

Untuk mendapatkan nilai tersebut, langkah pertama tentu melihat program makan siang gratis berdasarkan wujud, tujuan, dan manfaat. Bukan menyangkutpautkan dengan aspek atau unsur di luar program.

Selain itu, juga tidak perlu membandingkannya dengan kondisi masa lalu, seperti mengatakan bahwa dulu tidak ada program ini sehingga kita harus bersyukur.

Cara berpikir seperti itu merupakan kesalahan dalam menempatkan perbandingan. Bagaimana mungkin membandingkan dua hal yang secara eksistensi berbeda? Ada dengan tidak ada secara empiris tidak bisa dibandingkan.

Menjadi sangat penting untuk tetap dalam koridor melihat program MBG atas wujud materinya yang sekarang. Hal tersebut guna menjaga substansi persoalan dan membatasi perluasan bahasan.

Mempertanyakan Gizi

Lalu terkait tujuan dan manfaat, kita dapat melihat aspek tersebut melalui aksesibilitas dan ekosistem. Tujuan yang dapat ditangkap adalah program MBG tidak lain tentu perbaikan gizi semua anak Indonesia.

Hal tersebut yang perlu menjadi headline analisis. Kalaupun pada akhirnya tujuan janji tersebut tidak terpenuhi, dan program hanya menyasar golongan tertentu, kita perlu mulai bertanya, bagaimana kriteria pemilahannya? Dasar apa saja yang menentukan antara yang berhak dengan yang tidak?

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyampaikan bahwa serangga bisa menjadi salah satu menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wacana ini kemudian menuai bermacam-macam komentar.

Salah satunya dari pakar kesehatan dari Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Idham Cholid. Dia mengatakan rencana tersebut tak ada salahnya, sebab serangga bisa menjadi cara dalam memanfaatkan makanan lokal.

Namun, ia memberikan saran agar pemerintah juga ikut memperhatikan kebiasaan siswa. Olahan serangga di Indonesia masih belum lazim kecuali di beberapa daerah tertentu.

"MBG merupakan program bagus, tetapi memang dalam praktik pemberiannya perlu memperhatikan preferensi atau kebiasaan anak dalam mengkonsumsi jenis makanan di berbagai daerah. Memanfaatkan bahan pangan lokal boleh, asal memenuhi standar gizi," ujarnya dilansir dari laman UM Surabaya, Selasa (28/1/2025).

Harus Perhatikan Habitus Gizi Anak

Rencana ini menurut Idham harus dikaji dan merelevansikannya dengan budaya atau kebiasaan anak. Pasalnya, belum banyak anak yang paham bahwa serangga bisa dimakan.

"Ada yang namanya 'habitus gizi' yaitu anak-anak dibentuk oleh lingkungan budaya dan ekonomi rumah tangga, yang pada gilirannya terkait dengan praktik-praktik makanan dan ideologi makan tertentu," jelasnya.

Anak-anak yang belum pernah memakan serangga bisa bereaksi jijik atau menolak untuk makan. Terlebih ketika mereka melihat serangga mirip ulat.

Belalang dan Ulat Sagu Kaya Vitamin tapi...

Idham mengatakan belalang dan ulat sagu memang kaya akan protein, lemak dan mikronutrien. Kandungan tersebut mirip dengan apa yang dimiliki oleh hewan.

"Misalnya ulat dikenal karena kandungan vitamin B1, B2, dan B6, serta vitamin D. Sedangkan belalang menyediakan vitamin A, D3, dan B12, beserta mineral penting seperti zat besi dan seng," imbuhnya.

Meskipun kaya vitamin, Idham mengingatkan untuk tidak luput dari potensi racun dari pestisida. Banyak serangga yang terpapar pestisida hingga logam berat.

Jika serangga akan dijadikan menu MBG, Idham menyarankan untuk membuat peternakannya dahulu. Serangga yang diternak akan lebih aman daripada serangga yang ditangkap di alam liar.

Pembukaan peternakan serangga juga dapat membantu ekonomi warga lokal. Pemerintah bisa mengajak masyarakat di sekitar peternakan untuk membudidayakannya.

"Serangga yang dibudidayakan merupakan pilihan yang lebih aman karena mereka menerima pakan yang terkontrol dan menjalani pemeriksaan kesehatan yang ketat," pungkasnya.

(cyu/faz)

JAKARTA - Bagi kebanyakan orang di Eropa dan AS, gagasan makan jangkrik dan belalang dapat tampak menjijikkan, tetapi serangga ini menjadi camilan populer di beberapa bagian Afrika dan Asia.

Belalang adalah camilan kaya protein dan berkelanjutan. Belalang memainkan peran penting dalam meningkatkan nutrisi, ketahanan pangan dan pekerjaan di Afrika Timur. Leonard Alfonce, seorang peneliti di bidang entomologi di Sokoine University of Tanzania, yang percaya membudidayakan serangga sebagai sumber makanan berkelanjutan sepanjang tahun.

?Belalang yang dapat dimakan sangat dihargai dan perdagangan mereka adalah sumber pendapatan di Uganda,? kata Alfonce dikutip BBC.

?Mengoptimalkan protokol pemeliharaan massal untuk belalang yang dapat dimakan akan memastikan pasokan sepanjang tahun mereka untuk meningkatkan nutrisi, keamanan pangan, dan mata pencaharian di Afrika Timur,? tutur dia lagi.

Dalam hal kandungan nutrisi, belalang bertanduk panjang, yang dikenal sebagai Nsenene memiliki 34-45% protein, 42-54% lemak dan 4-6% serat. Serangga umumnya dikemas dengan vitamin dan asam amino.

Peter Alexander, seorang peneliti senior dalam ketahanan pangan global di University of Edinburgh di Inggris, memperkirakan mengurangi emisi karbon dari makan belalang dengan mengganti daging sapi sebagai sumber utama protein.

"Apa yang kita pilih untuk makan benar-benar penting untuk emisi yang terkait dengan diet kita," ucapnya.

Mengganti setengah dari daging yang dimakan di seluruh dunia dengan ulat dan jangkrik bisa mengurangi penggunaan lahan pertanian sebesar sepertiga, membebaskan 1.680 juta hektare, setara dengan sekira 70 kali wilayah Inggris dan mengurangi emisi global. Hal ini menurut sebuah studi oleh Alexander dan peneliti lain di University of Edinburgh.

Serangga juga memiliki tinggi Tingkat konversi makanan. Jangkrik misalnya, membutuhkan pakan enam kali lebih sedikit daripada ternak, empat kali lebih sedikit dari domba dan dua kali lebih sedikit daripada babi dan ayam untuk menghasilkan jumlah protein yang sama.

Menumbuhkan serangga menghasilkan secara signifikan lebih sedikit gas rumah kaca daripada produksi ternak ? terutama ketika Anda mempertimbangkan pengangkutan ternak dan pakan yang menyumbang 18% dari emisi tersebut.

Sementara, jangkrik menghasilkan hingga 80% lebih sedikit metana daripada sapi dan 8-12 kali lebih sedikit amonia daripada babi. Studi oleh para peneliti di University of Wageningen di Belanda. Metana adalah gas yang sangat kuat dengan dampak pemanasan global. 84 kali lebih tinggi dari CO2 selama periode 20 tahun dan polusi amonia telah dikaitkan dengan pengamanan tanah, polusi air tanah dan kerusakan ekosistem.

Serangga juga bisa makan Sampah organik, membantu mengurangi emisi yang terjadi saat limbah ini membusuk dan mengurangi emisi keseluruhan per kg makanan secara lebih umum.

Sementara serangga mungkin tidak menggantikan daging sama sekali, serangga mewakili sumber protein alternatif yang signifikan di dunia yang cenderung berjuang dengan kelangkaan makanan selama tahun-tahun mendatang karena populasi global terus tumbuh. Pasalnya, untuk setiap kilogram protein hewani berkualitas tinggi yang diproduksi, ternak diberi makan sekitar 6kg protein nabati.

Diperkirakan bahwa sebuah Peningkatan biaya pertanian, seperti pupuk dan pakan ternak, akan menghasilkan peningkatan 30% dalam harga untuk daging sapi, babi dan unggas pada 2050. Ini juga berpikir bahwa harga ini mungkin meningkat dengan tambahan 18-21% karena perubahan iklim dan penurunan produktivitas pertanian, yang akan menaikkan biaya pakan, memperkuat kebutuhan akan sumber protein alternatif.

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjadi sorotan setelah mengungkapkan bahwa serangga dapat menjadi salah satu menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hanya saja, dia menggarisbawahi jika serangga yang dikonsumsi ini disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal di masing-masing daerah.

Lalu, serangga apa saja yang ada di daerah yang biasa dimakan oleh masyarakat setempat? Dikutip dari berbagai sumber, berikut daftar serangga yanh sering dikomsumsi masyarakat di daerahnya masing-masing.

Serangga yang Jadi Makanan di Daerah Indonesia

1. Belalang

Belalang menjadi salah satu serangga yang bisa dimakan. Bahkan, sejak zaman dahulu. Nah, Belalang sering dikonsumsi masyarakat di kawasan Gunungkidul, Yogyakarta. Umumnya, belakang dibuat dengan olahan sederhana, yakni digoreng.

2. Jangkrik

Hampir sama dengan belalang, jangkrik juga enak digoreng. Serangga ini suka disantap oleh warha Ciamis, Jawa Barat. Jangkrik juga populer disantap dikonsumsi masyaakat Thailand. Namun, jangkrik juga bisa semakin nikmat dibalado dengan rasa pedas yang menggugah selera.

3. Laron

Peyek laron merupakan camilan khas Jawa Tengah, khususnya daerah Yogyakarta, Boyolali dan Wonogiri. Laron yang diolah menjadi peyek atau rempeyek merupakan salah satu kuliner unik dan ekstrem di Indonesia.

Selain peyek, laron juga bisa diolah menjadi oseng, botok, dan sate. Laron kaya akan kandungan gizi seperti protein, karbohidrat, lemak, asam amino, serta antioksidan.

4. Tawon

Tawon juga menjadi serangga yang menjadi makanan khas Banyuwangi, Jawa Timur. Makanan ini terbuat dari sarang lebah, parutan kelapa muda, dan bumbu-bumbu.
Botok tawon memiliki rasa manis, gurih, dan sedikit pedas. Makanan ini biasanya disajikan dengan nasi putih hangat.

5. Ulat Sagu

Ulat sagu berwarna putih, gempal, dan berkepala merah. Sesuai namanya, serangga tersebut berada di dalam pohon sagu. Di samping pohon sagu yang telah tua diolah jadi papeda. Ini menjadi makanan khas Papua. Makanan ini juga bisa ditemukan di Karo Sumatra Utara, Sulawesi Selatan dan Dayak Kalimantan.

Sate ulat sagu terbuat dari ulat sagu yang ditusuk pada tusuk sate dan dipanggang. Ulat sagu yang digunakan berasal dari pohon sagu yang dipotong dan dibiarkan membusuk.
Sate ulat sagu memiliki rasa yang unik dan tekstur yang renyah di luar, tetapi lembut di dalam. Makanan ini kaya akan protein, lemak, dan serat.

6. Capung

Sayok merupakan makanan khas Pontianak dan Danau Linow, Sulawesi Utara. Sayok Pontianak terbuat dari keladi, sedangkan sayok Danau Linow terbuat dari larva capung.

Sayok Danau Linow merupakan makanan khas masyarakat Danau Linow, Tomohon, Sulawesi Utara. Sayok ini terbuat dari larva capung yang biasanya ditemukan di danau.

IDXChannel - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong peran aktif asosiasi pengembang untuk menyiapkan berbagai skema bantuan penyediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Fahri Hamzah mengatakan bantuan dan kolaborasi dari badan usaha dalam rangka mewujudkan program 3 juta rumah Prabowo-Gibran menjadi hal yang penting dalam terwujudnya target tersebut.

"Jangan bicara tidak ada uang, uang ada dan banyak untuk rakyat, dengan hal tersebut bagaimana kita pelan-pelan berpikir untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut dengan skema yang luar biasa hebat karena dua program yang Presiden utarakan dengan lantang yakni makan bergizi dan Program 3 Juta Rumah," kata Wamen PKP dikutip Selasa (28/1/2025).

Dikatakan Wamen PKP, Kementerian PKP juga sedang menyiapkan dokumen-dokumen legal yang mengatur, mempermudah dan percepatan dalam proses program perumahan dan kawasan permukiman.

Wamen PKP juga berharap Pemerintah Daerah (Pemda) aktif dalam mengajukan proposal bantuan program perumahan, karena menurutnya Pemda yang lebih mengetahui permasalahan dan kondisi di daerah masing-masing.

Dalam kesempatan ini Wakil Menteri Fahri Hamzah menyampaikan bahwa pentingnya kepemilikan rumah karena hal tersebut memiliki efek positif ke berbagai sektor.

"Kementerian PKP juga diminta membuat skema dan desain untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," kata Fahri.

Sementara itu, Komisioner BP tapera Heru Pudyo Nugroho mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bergotong royong dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Sekarang berkat Kementerian PKP kami terus didorong untuk menjadi tulang punggung di hulunya dalam hal mengelola skema pembiayaan," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)