Jakarta (ANTARA) -

Ia melanjutkan, SMF sejak tahun 2017 sampai Oktober 2024, secara akumulasi dari dana yang diberikan pemerintah sejumlah Rp 9,33 triliun, telah ditingkatkan nilainya (leverage) untuk disalurkan pada Program FLPP senilai Rp25,50 triliun kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Bank Penyalur, atau setara dengan 689.583 unit rumah.

"Peningkatan nilai/ leverage tersebut seluruhnya didapatkan SMF dari pasar modal," ujar Ananta.

Dalam kesempatan ini, Ia berharap Program 3 Juta Rumah dapat mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan di seluruh Indonesia.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi mencapai sebanyak 199.649 unit senilai Rp24,5 triliun per 13 Desember 2024.

Capaian itu telah melebihi target pembiayaan rumah subsidi pada tahun ini yang sebanyak 166.000 unit rumah.

Ia menyebut sektor perumahan dan kawasan permukiman memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam periode 2018 sampai 2022, kontribusinya mencapai Rp2.349 sampai Rp2.865 triliun per tahun, menyumbang 14,63 persen hingga 16,3 persen terhadap PDB nasional, serta mendukung 185 sektor lainnya. Selain itu, sektor ini menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 13,8 juta orang, sekaligus menyumbang Rp185 triliun pendapatan pajak setiap tahun,” ujar Menteri Ara.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan bahwa saat ini tersedia lahan cadangan yang dapat digunakan untuk pemukiman seluas seluas 79.925 Ha.

"Lahan ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung program tiga juta rumah dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan, zona nilai tanah dan wilayah lahan yang tersedia,” ujar Menteri Nusron.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) membantah jika negara memberikan tanah gratis untuk memperlancar program 3 juta rumah.

Nusron menyebut, tanah yang diberikan pemerintah sebagai pengembangan kawasan permukiman untuk mendukung program 3 juta rumah bisa didapatkan pengembang dengan harga yang lebih murah. Sehingga tetap ada harga yang harus dibayar untuk pengembangan perumahan dengan memanfaatkan tanah negara.

"Oh enggak ada gratis. Tidak ada," kata Nusron saat ditemui usai Acara Dialog Program 3 Juta Rumah bersama BP Tapera di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Adapun skemanya, Nusron mengatakan aset-aset negara berupa tanah statusnya akan dijadikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). HPL tersebut akan diserahkan ke bank yang selanjutnya diatur skema pemanfaatannya oleh bank.

"Ini tanah negara yang gratis, nanti kita serahkan HPL- nya ke dalam bank. Selebihnya nanti teman-teman ini (pengembang) berhubungan dengan bank. Kita atur skemanya supaya negara tidak dirugikan, rakyat juga. Tapi tentunya dengan harga yang murah," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Nusron memaparkan setidaknya ada 850 ribu hektare tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) maupun eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang.

Sehingga tanah-tanah tersebut praktis kembali menjadi milik negara dan akan digunakan kembali untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Kami punya 850 ribu bisa dipakai untuk transmigrasi, bisa dipakai untuk tanaman pangan, dan bisa dipakai untuk perumahan. Setelah kami analisis, sekitar 79 ribu itu bisa dipakai untuk perumahan," kata Nusron.

"Tapi apakah cocok untuk MBR, atau tidak untuk perumahan, kami belum tahu. Tentunya bapak-bapak pelaku perumahan yang lebih paham," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

JAKARTA, investor.id – Badan Pangan Nasional (Bapanas) sedang mempersiapkan produksi pangan yang nantinya akan didistribusikan untuk program makanan bergizi gratis (MBG).

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi memastikan upaya tersebut tidak akan mengurangi kesejahteraan petani di Indonesia yang menjadi bagian penting dalam program pemerintah itu.

Seperti diketahui, anggaran yang diproyeksikan untuk program tersebut berkisar senilai Rp 10.000 per porsi. Arief yakin jika volume bahan yang diperlukan banyak, maka harga beli bahan pangan juga bisa menurun tanpa mengurangi kesejahteraan petani.

“Kalau Rp 10.000 – Rp 15.000 nanti dengan badan gizi, tapi yang jelas kalau langsung ke sumbernya, volumenya banyak biasanya harganya bisa lebih baik tanpa mengurangi kesejahteraan petani,” ungkapnya kepada media di kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Jakarta, pada Senin (16/12/2024).

Dalam hal ini, pemerintah juga berupaya menyamakan kurasi harga dan kualitas dengan para petani dan peternak di Tanah Air. Kerja sama dengan warga lokal dan koperasi-koperasi daerah menjadi salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pengadaan makanan bergizi gratis.

“Kita tidak bicara supermarket, kalau bicara supermarket pasti ke middle atau high pasarnya. Tapi kalau kita bicara langsung kepada petani dan peternak hanya nanti kurasinya yang harus disamakan,” jelas dia.

Lebih lanjut, Arief menyampaikan kesiapan program makanan bergizi gratis diserahkan kepada Badan Gizi Nasional. Adapun pihaknya saat ini terus mempersiapkan produksi pangan yang salah satunya akan dihilirisasi untuk program makanan bergizi gratis.

“Untuk (kesiapan program makanan bergizi gratis) itu nanti dengan Prof Dadan, Kepala Badan Gizi Nasional. Tetapi yang disampaikan kepada kita semua adalah mempersiapkan produksi kemudian bisa hilirisasinya salah satunya dari kegiatan makan bergizi gratis,” papar Arief.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Grab Indonesia, GoTo dan koperasi terus berusaha terlibat dalam program makan bergizi gratsi yang digelar oleh pemerintah, kendati anggaran yang disiapkan dipangkas.

Pemerintah memotong anggaran dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per anak. Langkah ini diakui terlalu kecil.

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menilai anggaran makan bergizi gratis (MBG) senilai Rp71 Triliun perlu ditambah di tengah tingginya animo masyarakat.

Zulhas sapaan akrabnya menuturkan, anggaran Rp71 triliun untuk program MBG di tahun 2025 masih belum cukup untuk mewujudkan apa yang diharapkan dari program ini.

Adapun, tujuan dari MBG ini diketahui mengurangi angka malnutrisi, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mencegah penyakit yang terkait dengan pola makan yang buruk.

“Anggaran kita tahun depan Rp71 triliun di anggarkan 10 ribu (per porsi), tentu nungkin belum cukup dengan yang kita harapkan, kalau semua diperkirakan itu Rp400an triliun, tapi APBN kita baru cukup Rp71 triliun,” kata Zulhas setelah meninjau uji coba program MBG yang dilakukan Grab Indonesia di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (16/12/2024).

Meski dinilai kurang, Zulhas menuturkan bahwa dirinya selaku Menko Pangan harus bisa memaksimalkan anggaran yang sudah disiapkan pemerintah.

Dirinya menyampaikan bakal terus mengupayakan agar dana yang belum maksimal ini bisa mencakup kebutuhan makan bergizi. bagi anak anak di seluruh Indonesia

“Untuk karena itu ini (anggaran) perlu dimaksimalkan sehingga bisa sebanyak mungkin dari anggaran terbatas itu sebanyak mungkin anak anak yang mendapatkan makan siang bergizi,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB, sesuai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN 2025.

Perbesar

RUU APBN 2025 tersebut resmi diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024—2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

Program MBG sendiri merupakan janji kampanye presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto. Jokowi, dalam pidatonya sebelum serahkan RUU APBN 2025, menyatakan program MBG akan diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM dan tingkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RPABN 2025, dijelaskan bahwa rancangan anggaran sebesar Rp71,0 triliun tersebut akan digunakan untuk pembiayaan makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program MBG.

GRAB

Sebelumnya, Chief of Public Affairs, Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan Grab dan OVO turut mendukung program pemerintah, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berfokus pada peningkatan gizi di Indonesia, dengan melakukan uji coba program serta penelitian peningkatan gizi dan dampak sosial-ekonomi. ]

Uji coba program MBG ini dilaksanakan selama 90 hari atas rekomendasi ahli gizi sejak September hingga Desember 2024 di tiga wilayah, yaitu Kulon Progo (Yogyakarta), Kebumen (Jawa Tengah) dan Langowan (Sulawesi Utara).
Sesuai acuan pemerintah, paket makanan yang dibagikan untuk siswa sekolah yaitu senilai Rp15.000 per paket makanan.

Adapun mengenai pemesanan makanan, pihak sekolah memesan makan bergizi gratis melalui aplikasi Grab menggunakan e-voucher dari Grab For Business, sehingga memudahkan dalam memonitor pesanan. Setelah itu, Mitra UMKM akan mendapatkan pesanan dan jadwal pengiriman terjadwal.

“Makanan akan diantarkan oleh Mitra Pengemudi ke sekolah sesuai kuantitas yang dipesan. Kami akan terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah maupun kolaborasi dengan pihak swasta lainnya untuk menyukseskan program MBG,” kata Tirza.

Diketahui bahwa masing-masing perusahaan menyediakan pemesanan melalui aplikasi. Perbedaannya adalah GOTO akan menunjuk UMKM langsung yang berada di dekat sekolah untuk menyiapkan makanan. Sementara itu Grab Indonesia memberikan menyerahkan sepenuhnya merchant penyedia MBG kepada pihak sekolah.

GOTO mengintegrasikan aplikasi pemesanan dengan dompet digital sehingga lebih seamless. Sementara Grab mengharuskan pihak sekolah untuk membeli e-voucher di Grab terlebih dahulu. Mengenai harga, masing-masing membanderol dengan tarif Rp15.000 per porsi.

Perbesar

GOTO

Chief of Public Policy and Government Relation GoTo Group Ade Mulya mengatakan program MBG CSR GOTO diinisiasi oleh Grup GoTo sebagai bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sekaligus untuk mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis pemerintah.

Adapun proses pemesanan dimulai dengan perwakilan sekolah melakukan konfirmasi jadwal pembelajaran sekolah melalui layanan digital fitur Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA) di aplikasi Gojek. Selanjutnya, layanan digital fitur GOTA secara otomatis memesan makan bergizi gratis dari UMKM unggulan di sekitar sekolah.

“Semua proses ini terintegrasi dengan dompet digital. Jumlah porsi makanan bergizi gratis disesuaikan dengan jumlah siswa yang menjadi penerima manfaat.” kata Ade kepada Bisnis, Senin (25/11/2024).

Ade menambahkan setelah dipesan, makanan akan diantar oleh mitra pengemudi ke masing-masing sekolah dengan standar kualitas makanan yang terjaga.

Lebih lanjut, demi menjamin kualitas makanan dan penyajiannya, GOTO sudah menyiapkan SOP yang rigid untuk memastikan makanan yang dikonsumsi memenuhi standar gizi yang baik dan juga aman untuk dikonsumsi oleh para siswa penerima.

“Program MBG CSR GoTo di setiap sekolah telah mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan setiap porsi makanan yang diberikan ke siswa memenuhi gizi,” kata Ade.

Koperasi

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan koperasi menjadi bagian rantai pasok (supply chain) dalam program MBG, mulai dari memasok bahan baku, mengumpulkan bahan baku, hingga mendistribusikannya.

Pasalnya, ungkap Budi, tidak semua wilayah menghasilkan produk untuk menunjang program andalan Presiden Prabowo Subianto.

“Nggak semua daerah menghasilkan semua produk untuk makan bergizi gratis, sehingga perlu ada pengaturan supply chain-nya,” jelas Budi dalam acara Launching Logo Baru Kementerian Koperasi.

Di samping itu, Budi menjelaskan bahwa Kemenkop juga telah melakukan uji coba (piloting) di tiga koperasi untuk memasok bahan baku MBG. Yang pasti, kata dia, koperasi di Indonesia akan mendukung program makan bergizi gratis di tahun depan.

Dia juga menuturkan bahwa Kemenkop tengah mengidentifikasi koperasi yang siap berpartisipasi dalam program MBG. “Yang penting kan ini jalan, nanti juga kita tunggu dari Badan Gizi Nasional, karena ini kan leading sector-nya Badan Gizi,” terangnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan dalam kurun waktu dua bulan menjabat sebagai menteri, sekitar 30 ribu orang sudah mendapatkan rumah. Hal itu sudah ia sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Tadi malam saya sudah laporkan langsung bersama Pak Erick kepada Presiden Republik Indonesia dalam dua bulan ini kita sudah bisa menyediakan tempat, rumah bagi rakyat Indonesia sekitar 30 ribu rumah dalam waktu dua bulan ini," ujar Ara di BTN Property Expo, Mal Kota Kasablanka, Minggu (15/12/2024).

Ia mengatakan dari kisaran 30 ribu rumah tersebut, lebih dari 28 ribu unit disalurkan dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada BTN atas pencapaian itu.

Kemudian, ia menyebutkan BTN menyalurkan KPR kepada masyarakat pekerja informal sebesar 9,7 persen dari total penyaluran KPR. Menurutnya, hal ini menunjukkan masih ada harapan bagi masyarakat seperti pedagang bakso, pedagang sayur, dan pegawai minimarket untuk mempunyai rumah.

"Kemudian juga bisa menyalurkan kredit kepada milienial dan gen z. Tadi saya lihat angkanya sudah besar. Jadi ada harapan anak-anak muda Indonesia memiliki rumah dari umurnya masih sekitar 30 tahun," katanya.

Ara juga menyebut BTN sudah mampu memberikan pendampingan kepada pengembang. Ia berharap ada semakin banyak pengusaha properti lokal, sehingga pembangunan perumahan bisa merata di Indonesia.

Lebih lanjut, Ara mengucapkan juga terima kasih kepada banyak pihak yang telah membantunya dalam penyediaan rumah. Ia pun menyebut pemerintah daerah, asosiasi-asosiasi, menteri BUMN, menteri keuangan, menteri dalam negeri, menteri ATR/BPN, dan teman-teman media.

Selain itu, pihaknya telah meresmikan pengembang yang membangun perumahan. Kemudian, bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial, ia memindahkan masyarakat yang tinggal di bawah jembatan di Jakarta ke rumah susun agar hidup lebih layak. Ia berharap tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di kolong jembatan dan tol.

"Minggu depan tanggal 18 (Desember) Pak Erick, kami akan datang ke Bandung. Tentu juga melakukan hal yang sama di Kota Bandung, sehingga di Kota Bandung kami sudah siapkan tempat sekitar 106 tempat," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Pemerintah sedang mempersiapkan Undang-Undang (UU) terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Aturan ini akan dirancang untuk secara komprehensif mengatasi berbagai tantangan di sektor perumahan.

"Kementerian PKP telah berupaya mengidentifikasi berbagai masalah yang ada dalam ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan," ungkap Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah.

"Hasil pembicaraan tersebut akan kami rangkum dalam sebuah skema yang diatur dalam satu regulasi komprehensif. Inilah cikal bakal lahirnya Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang utuh," ujar Fahri, pada Kamis (12/12/2024).

Dalam identifikasi sementara, Fahri menyebutkan ada tiga tantangan utama yang perlu diselesaikan oleh pemerintah dan mitra kerja dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Ketiga tantangan tersebut adalah masalah tanah, perizinan, dan pembiayaan. Oleh karena itu, Kementerian PKP memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk menangani masalah tersebut.

"Saya setiap hari berdiskusi dengan Pak Nusron (Menteri ATR/BPN) dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengatasi masalah tanah," kata Fahri.

Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pihak swasta, Kementerian BUMN, serta lembaga hukum seperti Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengumpulkan data dan menentukan lokasi tanah yang dapat digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat.

Tantangan berikutnya yang dihadapi adalah terkait perizinan pembangunan rumah. "Kami telah berkoordinasi dengan sejumlah institusi yang terkait dengan perizinan untuk mempercepat proses pembangunan," ujarnya.

Fahri juga menjelaskan bahwa tantangan terakhir di sektor perumahan berkaitan dengan skema pembiayaan.

"Kami sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK. Masalah perumahan ini harus ditangani secara kolaboratif semua pihak. Kementerian PKP juga terus menumbuhkan semangat gotong royong pembangunan rumah," tutup Fahri. (*)

Editor : Syahrir Rasyid

Hujan deras yang mengguyur Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengakibatkan permukiman di sejumlah wilayah terendam banjir. Kondisi itu turut membuat Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel hingga rumah sakit ikut terdampak bencana hidrometeorologi tersebut.

Data Tim Kaji Cepat BPBD Makassar hingga pukul 20.00 Wita pada Minggu (15/12/2024), tercatat 11 kecamatan terdampak banjir. Kecamatan yang dimaksud, yakni Makassar, Biringkanaya, Manggala, Tamalanrea, Wajo, Ujung Pandang, Mamajang, Rappocini, Panakkukang, Ujung Tanah, dan Tallo.

Dari 11 wilayah tersebut, hanya 5 kecamatan di antaranya yang membuat warga terpaksa dievakuasi ke tempat aman. Sebanyak 528 warga atau 159 kepala keluarga (KK) diungsikan ke masjid, kampus, hingga gereja.

Warga dari Kecamatan Makassar termasuk wilayah yang paling terdampak. Sebanyak 222 warga terpaksa diungsikan ke Universitas Terbuka, Jalan Monginsidi Baru, Kelurahan Maricaya Baru.

Di Kecamatan Manggala, tercatat 110 korban banjir dievakuasi di dua titik. Rinciannya, 65 orang diungsikan di Masjid Jabal Nur dan 45 orang lainnya dievakuasi ke Masjid Makkah Al Mukarramah.

Sementara di Kecamatan Wajo ada 103 warga diungsikan ke Masjid Nurul Islam, Kelurahan Pattunuang. BPBD Makassar juga mencatat 35 korban banjir dievakuasi ke Masjid Al Qudus, Kelurahan Mandala.

Di Kecamatan Panakkukang, korban banjir dievakuasi di dua titik. Sebanyak 50 orang diungsikan di Masjid Nurul Hikmah, sedangkan 8 jiwa lainnya dievakuasi di Gereja Toraja Masale.

"Evakuasi warga dengan menggunakan perahu karet dan perahu polyethylene. BPBD Makassar juga melakukan pendampingan warga di lokasi pengungsian," kata Kepala BPBD Makassar Achmad Hendra Hakamuddin dalam keterangannya.

Rumah hingga Toko Terendam Banjir

Foto: Banjir di Jalan Veteran Inspeksi Kanal Kota Makassar. (dok. BPBD Makassar)

BPBD Makassar belum mengakumulasikan total rumah yang terdampak banjir di 11 kecamatan. Namun ada 70 rumah di Jalan Veteran Inspeksi Kanal, Kecamatan Makassar, sempat terendam banjir pada pukul 10.20 Wita, Minggu (15/12).

Ketinggian air di lokasi tersebut mencapai 30 sampai dengan 50 cm. Banjir di ruas jalan membuat akses terhambat meski jalanan masih dilalui kendaraan roda dua.

"Jumlah bangunan terdampak 70 rumah semi permanen. Jumlah masyarakat terdampak 100 KK dan 410 warga," ungkap Hendra.

Sejumlah ruko atau rumah toko di Jalan Sulawesi, Kecamatan Wajo, juga memilih tutup akibat banjir sejak pagi. Ketinggian air di lokasi setinggi lutut orang dewasa.

"Dari pagi jam 7 sudah masuk itu air di rumah, ini surut mi," kata salah satu pemilik toko di Jalan Sulawesi, Aheng (73) saat ditemui wartawan di lokasi.

Aheng mengaku rukonya sudah tiga kali kebanjiran dalam bulan ini. Namun dia menyebut banjir yang terjadi kemarin, merupakan yang terparah.

"Empat hari lalu juga masuk tapi tidak setinggi ini, ini banjir yang paling parah satu bulan terakhir ini," sambung Aheng.

Banjir juga sempat memicu kemacetan hingga sejumlah kendaraan mogok karena pengendara nekat menerobos genangan air. Situasi itu terjadi di Jalan AP Pettarani Makassar pada pukul 17.00 Wita, Minggu (15/12).

"(Macet terjadi) Sejak hujan tadi, kalau tidak salah pukul 12 (siang) mulai terjadi ketinggian air di Jalan AP Pettarani. Yang paling tinggi di daerah kantor Pos dan jalan depan UNM," kata Wakasat Lantas Polrestabes Makassar AKP Mahrus.

Di lokasi itu, sejumlah pengendara terpaksa mengamankan motornya di bawah tol layang karena mogok. Aparat kepolisian mengingatkan pengendara agar mencari jalur alternatif setiap banjir menerjang ruas jalan nasional itu.

"Kami mengimbau saja kepada pengguna jalan untuk menghindari dulu ketika musim berhujan daerah (Jalan AP) Pettarani," tutur Mahrus.

Pasien RSI Faisal Makassar Dievakuasi

Banjir mengakibatkan sejumlah pasien intensive care unit (ICU) Rumah Sakit Islam (RSI) Faisal Makassar dievakuasi. Banjir yang menerjang kawasan RS tersebut mulai terjadi sejak pukul 13.45 Wita, kemarin.

"Jadi, untuk sekarang tindak lanjut yang dilakukan rumah sakit adalah kita mengevakuasi pasien yang terdampak," ujar Manager on Duty RS Islam Faisal, dr Farida kepada detikSulsel, Minggu (15/11).

Farida tidak merinci jumlah pasien yang dievakuasi. Dia menegaskan pasien terdampak hanya dievakuasi di ruangan lain di RSI Faisal Makassar yang tidak terkena banjir.

"Intinya siapa yang butuh untuk dievakuasi, kami evakuasi internal dalam rumah sakit. Kami berkeliling sudah dari tadi pagi supaya pasien bisa terevakuasi dengan baik," paparnya.

Dia memastikan layanan RSI Faisal Makassar tetap berjalan meski sejumlah area terdampak banjir. Farida mengaku personel sudah berbagi tugas agar layanan perawatan tidak berhenti.

"Kami membagi perawat, petugas medis, semuanya, supaya pelayanan kepada pasien tetap jalan," tegas Farida.

Sedikitnya 26 pasien di rumah sakit tersebut dievakuasi ke beberapa rumah sakit lain yang tidak terdampak banjir sementara pasien lainnya dipindahkan ke ruangan yang masih aman dari genangan air. (Foto: ANTARA FOTO/Arnas Padda/nym)

Banjir di Halaman Rujab Gubernur Sulsel

Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh mengungkap hujan seharian di Makassar membuat halaman Rujab Gubernur Sulsel terkena banjir. Namun banjir tidak sampai masuk ke dalam gedung atau ruangan.

"Banjir di halaman samping rujab. Di kebun dan lapangan futsal. Rumah aman damai karena tinggi posisinya, sehingga air tidak masuk rujab," kata Zudan kepada detikSulsel, Minggu (15/12).

Zudan sempat berkeliling di area Rujab Gubernur Sulsel yang tergenang air. Dia mengungkap banjir diduga dipicu drainase di luar rujab yang meluap.

"Kayaknya karena hujan yang sangat deras dan saluran pembuangan di jalan penuh. (Tetapi) Airnya sudah surut sendiri," ungkap Zudan.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengungkap banjir cuma merendam lapangan futsal, lapangan tenis, hingga Taman Ininnawa yang berada di area Rujab Gubernur Sulsel. Banjir masuk ke kawasan itu karena fungsi drainase yang tidak bekerja maksimal.

"Jadi rendaman air merupakan akibat dari kurang berfungsinya drainase bagian luar pada satu sisi. Pada satu sisi di halaman, utamanya sayap selatan rujab itu permukaan tanahnya lebih rendah daripada permukaan jalan," tutur Darmawan.

Darmawan telah meninjau kawasan Rujab Gubernur Sulsel yang terdampak banjir. Pihaknya berencana memasang pompa sebagai solusi jangka pendek mengatasi banjir di lokasi itu ketika hujan deras melanda.

"Sekarang kita memikirkan pompa dan jangka panjang itu kita akan membuat bak kontrol terutama yg berada di saluran pembuang," jelasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) belum lama ini bertemu dengan delegasi World Bank. Pertemuan ini bermaksud untuk mencari peluang kerja sama dalam mewujudkan target Program 3 Juta Rumah.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257.000 rumah," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (15/12/2024).

Ara mengatakan Kementerian PKP bukan kementerian teknis saja, tetapi juga strategis. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah inovatif yang menggabungkan aspek teknis dan rencana strategis untuk program tersebut.

"Karena jika teknis saja kami akan gagal karena berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300.000 rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah tiga juta rumah. Jadi kami harus mengombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," katanya.

Kemudian, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah juga menyebutkan pentingnya masyarakat memiliki rumah. Hal ini lantaran industri perumahan memiliki efek positif ke berbagai sektor lainnya.

"Selain itu, Kementerian PKP juga diminta membuat skema untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," ucap Fahri.

Di sisi lain, Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk menyinggung soal pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam upaya merealisasikan Program 3 Juta Rumah. Pihak tersebut merupakan stakeholder baik sektor publik, sektor privat, bisnis domestik maupun bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena Program Tiga 3 Rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," tuturnya.

Carolyn menjelaskan bentuk dukungan World Bank yang dapat disediakan berupa pinjaman atau permodalan. Selain itu, juga ada kerja-kerja analitis untuk menyelesaikan dan mengonsolidasikan semua isu data baik pengumpulan, pengkajian, serta dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan untuk mewujudkan target.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu, juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ujar Carolyn.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengembang properti Madana Land Jakarta bekerja sama dengan PT United Tractors Tbk (UT) akan membangun perumahan karyawan UT di Cikarang. Kerja sama itu tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU).

MoU sebagai penanda awal dimulainya kerja sama antara Madana Land dan UT itu ditandatangani oleh CEO Madana Land Teja Galih Pradipta, Direktur PT United Tractors Tbk. Edhie Sarwono, dan Ketua koperasi karyawan UT Kanitra, Lidya Fortuna.

Galih menyatakan penandatanganan kerja sama dengan UT merupakan langkah strategis pengembang dalam membantu mewujudkan kesejahteraan karyawan UT. Kerja sama tersebut menjadi solusi UT untuk menyejahterakan karyawannya.

"Menyejahterakan karyawan bukan hanya tentang uang. Kuncinya UT harus memikirkan bagaimana karyawan dapat memiliki rumah dengan mudah, cepat dan tepat sebagai hunian untuk keluarga karyawan UT," kata Galih dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (15/12/2024).

Penandatangan perjanjian kerja sama di salah satu restoran di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Marketing Director Madana Land Aldrin Yani dan CEO Main Property Oki Librata Suratman, dan Marketing Director Main Property Reinaldo Julian selaku pelaksana pemasaran proyek perumahan karyawan UT.

Galih mengatakan nanti setiap karyawan UT dapat mengajukan kepemilikan rumah yang dibangun Madana Land lewat koperasi karyawan UT Kanitra.

Di samping itu, tujuan utama MoU adalah untuk menyamakan visi stakeholder, saling memberi value dan benefit kedua belah pihak, serta berupaya membangun ekosistem yang berkesinambungan. Lalu, pelaksanaan MoU ini turut ditujukan agar mencapai akselerasi pemasaran sekaligus branding produk-produk hunian yang telah dirilis Madana Land.

Selanjutnya, Galih mengungkapkan Madana Land sudah menyiapkan lahan seluas 40 hektare di Cikarang, Bekasi untuk perumahan karyawan UT beserta beragam fasilitas pendukungnya. Lahan tersebut bisa segera dibangun awal 2025.

Di sisi lain, Aldrin menyatakan saat ini Madana Land sedang mempersiapkan lahan seluas 40 hektare itu. Selain residensial, kawasan tersebut akan dibangun berbagai sarana penunjang seperti area komersial, rumah sakit, hotel, masjid, dan fasilitas umum lainnya.

"Sinergi antara Madana Land dan UT menunjukkan komitmen Madana Land dalam menciptakan solusi perumahan untuk karyawan UT. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara perusahaan, koperasi, dan karyawan dalam mencapai kesejahteraan bersama," ujarnya.

"Kepemilikan rumah merupakan kebutuhan pokok bagi semua orang, mengingat lebih dari 9,9 juta penduduk Indonesia belum memiliki rumah. Oleh karena itu, kerja sama ini memberikan angin segar terhadap jaminan nasib karyawan di kemudian hari. Madana Land terus berinovasi untuk menyediakan hunian berkualitas dengan akses mudah bagi para pekerja industri," tambah Aldrin.

Lebih lanjut, Aldrin menjelaskan proyek Madana Land ini memberikan ekosistem lingkungan yang terintegrasi dengan perencanaan fasilitas utama. Salah satunya rumah sakit besar dengan fasilitas lengkap yang dirancang dapat memberikan layanan kesehatan berkualitas tinggi. Rumah sakit ini tidak hanya melayani penghuni Madana Land tetapi juga masyarakat di sekitar kawasan.

Kemudian, akan dibangun sekolah terpadu dengan kapasitas besar yang mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Sekolah ini dirancang agar mampu menghadirkan lingkungan belajar yang modern, mendukung pengembangan potensi siswa, serta memastikan akses pendidikan berkualitas tinggi bagi generasi penerus.

Untuk mendukung kebutuhan transportasi penghuni dan masyarakat sekitar, Madana Land membangun SPBU modern. Selain bahan bakar, SPBU itu akan menyediakan fasilitas pendukung seperti minimarket dan layanan kendaraan.

"Menariknya kawasan ini akan mempunyai ikon baru di Cikarang, yakni berupa masjid yang didesain langsung oleh Ridwan Kamil, sedangkan masterplan-nya digarap oleh Urbane Indonesia, biro arsitek di Bandung yang portofolio karya-karya arsitekturnya tak perlu diragukan," imbuhnya.

Kawasan yang dibangun Madana Land meliputi rumah tapak, cluster dan pengembangan mixed-use. Spesifikasi rumah meliputi tipe 42/60m2, 48/60m2, dan 60/66m2 dengan harga mulai Rp 400 jutaan. Beberapa bank yang akan mendukung pembiayaan melalui fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) adalah BRI, BSI dan BTN.

"Kami pun tetap menggandeng agen pemasaran, Main Property yang selama ini telah menjalin kerja sama pemasaran produk-produk properti lainnya dari Madana Land," tutur Aldrin.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengembang properti Madana Land Jakarta bekerja sama dengan PT United Tractors Tbk (UT) akan membangun perumahan karyawan UT di Cikarang. Kerja sama itu tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU).

MoU sebagai penanda awal dimulainya kerja sama antara Madana Land dan UT itu ditandatangani oleh CEO Madana Land Teja Galih Pradipta, Direktur PT United Tractors Tbk. Edhie Sarwono, dan Ketua koperasi karyawan UT Kanitra, Lidya Fortuna.

Galih menyatakan penandatanganan kerja sama dengan UT merupakan langkah strategis pengembang dalam membantu mewujudkan kesejahteraan karyawan UT. Kerja sama tersebut menjadi solusi UT untuk menyejahterakan karyawannya.

"Menyejahterakan karyawan bukan hanya tentang uang. Kuncinya UT harus memikirkan bagaimana karyawan dapat memiliki rumah dengan mudah, cepat dan tepat sebagai hunian untuk keluarga karyawan UT," kata Galih dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (15/12/2024).

Penandatangan perjanjian kerja sama di salah satu restoran di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Marketing Director Madana Land Aldrin Yani dan CEO Main Property Oki Librata Suratman, dan Marketing Director Main Property Reinaldo Julian selaku pelaksana pemasaran proyek perumahan karyawan UT.

Galih mengatakan nanti setiap karyawan UT dapat mengajukan kepemilikan rumah yang dibangun Madana Land lewat koperasi karyawan UT Kanitra.

Di samping itu, tujuan utama MoU adalah untuk menyamakan visi stakeholder, saling memberi value dan benefit kedua belah pihak, serta berupaya membangun ekosistem yang berkesinambungan. Lalu, pelaksanaan MoU ini turut ditujukan agar mencapai akselerasi pemasaran sekaligus branding produk-produk hunian yang telah dirilis Madana Land.

Selanjutnya, Galih mengungkapkan Madana Land sudah menyiapkan lahan seluas 40 hektare di Cikarang, Bekasi untuk perumahan karyawan UT beserta beragam fasilitas pendukungnya. Lahan tersebut bisa segera dibangun awal 2025.

Di sisi lain, Aldrin menyatakan saat ini Madana Land sedang mempersiapkan lahan seluas 40 hektare itu. Selain residensial, kawasan tersebut akan dibangun berbagai sarana penunjang seperti area komersial, rumah sakit, hotel, masjid, dan fasilitas umum lainnya.

"Sinergi antara Madana Land dan UT menunjukkan komitmen Madana Land dalam menciptakan solusi perumahan untuk karyawan UT. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara perusahaan, koperasi, dan karyawan dalam mencapai kesejahteraan bersama," ujarnya.

"Kepemilikan rumah merupakan kebutuhan pokok bagi semua orang, mengingat lebih dari 9,9 juta penduduk Indonesia belum memiliki rumah. Oleh karena itu, kerja sama ini memberikan angin segar terhadap jaminan nasib karyawan di kemudian hari. Madana Land terus berinovasi untuk menyediakan hunian berkualitas dengan akses mudah bagi para pekerja industri," tambah Aldrin.

Lebih lanjut, Aldrin menjelaskan proyek Madana Land ini memberikan ekosistem lingkungan yang terintegrasi dengan perencanaan fasilitas utama. Salah satunya rumah sakit besar dengan fasilitas lengkap yang dirancang dapat memberikan layanan kesehatan berkualitas tinggi. Rumah sakit ini tidak hanya melayani penghuni Madana Land tetapi juga masyarakat di sekitar kawasan.

Kemudian, akan dibangun sekolah terpadu dengan kapasitas besar yang mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Sekolah ini dirancang agar mampu menghadirkan lingkungan belajar yang modern, mendukung pengembangan potensi siswa, serta memastikan akses pendidikan berkualitas tinggi bagi generasi penerus.

Untuk mendukung kebutuhan transportasi penghuni dan masyarakat sekitar, Madana Land membangun SPBU modern. Selain bahan bakar, SPBU itu akan menyediakan fasilitas pendukung seperti minimarket dan layanan kendaraan.

"Menariknya kawasan ini akan mempunyai ikon baru di Cikarang, yakni berupa masjid yang didesain langsung oleh Ridwan Kamil, sedangkan masterplan-nya digarap oleh Urbane Indonesia, biro arsitek di Bandung yang portofolio karya-karya arsitekturnya tak perlu diragukan," imbuhnya.

Kawasan yang dibangun Madana Land meliputi rumah tapak, cluster dan pengembangan mixed-use. Spesifikasi rumah meliputi tipe 42/60m2, 48/60m2, dan 60/66m2 dengan harga mulai Rp 400 jutaan. Beberapa bank yang akan mendukung pembiayaan melalui fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) adalah BRI, BSI dan BTN.

"Kami pun tetap menggandeng agen pemasaran, Main Property yang selama ini telah menjalin kerja sama pemasaran produk-produk properti lainnya dari Madana Land," tutur Aldrin.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

IDXChannel – Rasio kredit kepemilikan rumah (KPR) di Indonesia disebut terendah dari negara-negara Asia lainnya. Lalu apa yang menjadi penyebabnya?

Direktur Utama Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, rendahnya rasio KPR itu lantaran masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memiliki hunian. Selain itu, sebagian besar masyarakat juga membangun rumah secara swadaya atau gotong royong oleh masyarakat di kampung.

"Sehingga menjadi isu yang cukup besar dari sisi layak huni. Sebagai data, kita memiliki 10 juta keluarga yang tidak memiliki rumah hari ini di Indonesia, angkanya cukup besar. Kemudian ada 24-26 juta orang berdasarkan data PLN 450 VA yang tidak layak huni," kata Nixon dalam Seminar KAFEGAMA, Sabtu (14/12/2024).

Dia menuturkan, ada masalah lain yakni antrean backlog yang cukup besar, pemerintah menyediakan 200-250 ribu setiap tahun dan biasanya pada Agustus sudah habis.

"Hari ini di kami hampir 50 ribu, kita sudah kasih penawaran kredit, tapi enggak bisa diakadkan karena kuotanya udah abis dan itu setiap tahun terjadi, dan antrean ini harus diselesaikan pemerintah," kata Nixon.

Adapun kemampuan developer atau pengembang dalam membangun rumah dalam setahun hanya berkisar 400-600 ribu. Dengan hadirnya Program 3 Juta Rumah dari pemerintah, hal ini menjadi tantangan besar bagi mereka untuk bisa meningkatkan 7-8 kali lipat dari kondisi semula.

"Ada beberapa PR yang harus diselesaikan. Dari sisi developer supply mengenai perizinan, kualitas bangunan, sertifikasi pertanahan, AMDAL dan sebagainya," ungkap Nixon.

Dari sisi pembiayaan, soal likuiditas perumahan juga menjadi PR besar. Salah satu solusinya dengan sekuritisasi. Akan tetapi, persoalannya pasar Indonesia tipis, dan satu-satunya bank yang menjalankannya adalah BTN.

"Kita negara ketiga terbesar di dunia yang BABS, buang air besar sembarangan karena nggak memiliki sanitasi yang baik di rumahnya, ini jadi persoalan yang mesti bantu untuk pertumbuhan rumah," kata Nixon.

(Ahmad Islamy Jamil)

KOMPAS.com - Pemerintah telah melakukan uji coba Program Makan Bergizi Gratis ke sekolah-sekolah di berbagai daerah.

Hasilnya, program tersebut mendapat sambutan positif dari sekolah, siswa, dan orangtua. Mereka menyatakan harapan agar Program Makan Bergizi Gratis terus dilanjutkan. Respons ini menjadi modal berharga menjelang peresmian pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada Kamis (2/1/2025).

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hariqo Wibawa Satria menjelaskan, Program Makan Bergizi Gratis merupakan wujud nyata perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesehatan dan masa depan generasi muda.

Adapun tujuan besar program tersebut adalah memenuhi kebutuhan makanan kaya protein untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini supaya dapat berjalan optimal.

Program tersebut menargetkan anak-anak sekolah di seluruh jenjang pendidikan, dari pendidikan anak usia dini sampai sekolah menengah atas (SMA)/madrasah aliyah atau sederajat, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Presiden ingin anak-anak Indonesia tercukupi gizinya dengan makanan sehat. Harapannya, pelajar dan santri dapat menjadi generasi emas yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Hariqo dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (14/12/2024).

Senin (9/12/2024), PCO meninjau pelaksanaan uji coba Program Makan Bergizi Gratis di bawah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Bogor.

Selain bertanggung jawab dalam memasak dan pengemasan makanan, PCO juga mengawasi proses distribusi ke SDN Kedung Badak 1 dan SMP Siliwangi Bogor. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal menyediakan makanan bergizi untuk 3.081 siswa di 15 sekolah.

Sebelum menerima makanan, siswa dan siswi berbaris rapi untuk mencuci tangan. Mereka juga mengantre tertib saat mengambil makanan bergizi. Sebelum menyantap makanan, siswa dan siswi melaksanakan doa bersama.

Kepala Sekolah SDN Kedung Badak 1 Kariyanti mengatakan, antre dan berdoa merupakan contoh kebiasaan positif yang terbentuk dari uji coba Makan Bergizi Gratis.

Melalui program tersebut, siswa dan siswi mengantre satu per satu ketika mengambil makanan. Mereka juga teredukasi tentang makanan yang seimbang. Inisiatif ini menjadi salah satu cara positif untuk mencegah anak-anak menjadi "generasi junk food".

“Kami mengedukasi anak-anak bahwa kesehatan itu adalah investasi untuk masa depan. Bagaimana kita mau menyiapkan generasi emas kalau mereka tidak sadar akan apa yang mereka makan,” ujar Kariyanti.

Kariyanti menilai, Program Makan Bergizi Gratis dapat mengurangi beban para orangtua siswa. Terlebih, 80 persen siswa SDN Kedung Badak 1 berasal dari kalangan menengah ke bawah.

DOK. Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office. Siswa penerima Program Makan Bergizi Gratis.

Ia menjelaskan, di sekolahnya, terdapat orangtua siswa dengan empat orang anak yang tiga diantaranya adalah anak kembar. Orang tua harus mengeluarkan Rp 60.000 per hari untuk makanan anak-anak.

“Sekarang, mereka sudah tidak memikirkan itu lagi karena anak-anak sudah mendapatkan makan bergizi gratis dari pemerintah,” ujarnya.

Orangtua siswa SDN Kedung Badak 1, Lina, mengatakan bahwa ia tidak lagi khawatir menyiapkan makan siang sejak ada Program Makan Bergizi Gratis. Dengan demikian, ia bisa lebih fokus ke hal-hal lain.

“Anak saya menjadi lebih sering menabung uang saku karena tidak perlu lagi jajan di sekolah,” kata Lina.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Siliwangi Bogor Rosmiati mengatakan, Program Makan Bergizi Gratis mendekatkan siswa dengan berbagai macam makanan bergizi yang belum pernah mereka konsumsi.

Terlebih, 70 persen siswa SMP Siliwangi berasal dari kalangan menengah ke bawah. Program ini membuat siswa juga menjadi lebih bersemangat untuk datang ke sekolah.

Rosmiati menilai, Program Makan Bergizi Gratis yang telah berjalan kurang lebih tiga minggu berhasil membuat anak-anak percaya diri.

“Saya berharap, program ini bisa berjalan sampai jenjang pendidikan SMA,” kata Rosmiati.