REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana menyebut per 17 Januari 2025 ada 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi untuk memenuhi makan bergizi gratis (MBG) di 31 provinsi. Dadan menyebut dari jumlah itu ada sekitar 650.000 anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menikmati makan bergizi gratis.

“Ini setiap waktu terus bertambah sehingga Insyaallah nanti selama bulan Januari sampai dengan April akan bertambah melayani 3 juta pada bulan April, dan sampai Agustus akan melayani 6 juta,” kata Kepala BGN saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Jumat (17/1/2025).

Dalam mewujudkan itu, Presiden Prabowo pun memanggil jajaran menteri dan kepala lembaga untuk rapat siang ini di Istana Kepresidenan. Di hadapan pembantu-pembantunya, Presiden menekankan seluruh kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, harus bekerja sama mewujudkan MBG terutama di daerah-daerah yang anak-anaknya belum menerima manfaat makan bergizi tersebut.

“Bapak Presiden menginginkan program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan saling bekerja sama satu dengan yang lainnya,” kata Kepala BGN saat jumpa pers.

Dia melanjutkan Presiden juga menyampaikan kegelisahannya terhadap laporan-laporan kepada dirinya, khususnya mengenai anak-anak yang belum menerima makan bergizi gratis.

“Ini satu hal yang mengusik kalbu beliau sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan lintas sektoral,” kata Prof. Dadan.

Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, mulai efektif berjalan pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto belum membahas keterlibatan bantuan-bantuan asing dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada rapat bersama jajaran menteri dan kepala lembaga terkait MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana saat jumpa pers selepas rapat, menyebutkan bahwa Presiden saat ini masih fokus menggunakan seluruh kemampuan dalam negeri untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.

“Untuk hal yang terkait dengan bantuan luar negeri, pembiayaan lain, kami tidak bahas,” kata Kepala BGN menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers.

Dia menekankan Presiden dalam rapat siang ini justru memerintahkan seluruh kementerian/lembaga, TNI/Polri, dan pemerintah daerah bekerja sama mempercepat pelaksanaan Makan Bergizi Gratis agar dapat menyentuh anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan balita di seluruh daerah Indonesia.

“Kami fokus bagaimana agar seluruh anak dan penerima manfaat segera mendapatkan makan bergizi, karena itu kegelisahan (Presiden) yang paling besar. Banyak (anak-anak) yang iri, dan ingin segera mendapatkan manfaat,” kata Prof. Dadan.

Oleh karena itu, Presiden dalam rapat yang berlangsung selama 2 jam lebih di Istana itu memerintahkan jajarannya untuk menjadikan makan bergizi sebagai program lintas sektoral.

“Kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan ini lintas sektoral. Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN, dan lain-lain,” kata Kepala BGN.

Dia menambahkan semua pihak, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan dukungannya dalam rapat terkait pengaturan anggaran, kemudian ada dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang akan memberikan dukungan melalui peraturan-peraturan yang diteken langsung oleh Presiden Prabowo.

Makan Bergizi Gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, mulai efektif berjalan pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.

Dalam rentang waktu seminggu lebih, Kepala BGN menyebut per 17 Januari 2025 ada 238 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk lebih dari 650.000 penerima manfaat di 31 provinsi.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan unit kerja yang dibentuk BGN untuk mengoperasikan dapur-dapur umum makan bergizi gratis. Setiap SPPG dipimpin oleh seorang Kepala SPPG, yang dibantu oleh seorang ahli gizi dan seorang akuntan.

Dadan menargetkan jumlah SPPG bakal terus bertambah. Nantinya pada April 2025, BGN memasang target ada 3 juta penerima manfaat makan bergizi gratis, kemudian pada Agustus ada 6 juta penerima manfaat.

Terkait pelaksanaan MBG, beberapa negara menyatakan ketertarikannya untuk membantu, di antaranya China dan Jepang.

Presiden China Xi Jinping dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo di Beijing, China, 9 November tahun lalu, sepakat mendanai program Makan Bergizi Gratis Pemerintah Indonesia. Komitmen dana itu tertuang dalam nota kesepahaman kerja sama (MoU) antara Pemerintah China dan Pemerintah Indonesia.

Sementara itu, Pemerintah Jepang, sebagaimana disampaikan Perdana Menteri Shigeru Ishiba juga berkomitmen membantu Indonesia memberikan pelatihan dan mengirimkan tenaga ahli.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto belum membahas keterlibatan bantuan-bantuan asing dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada rapat bersama jajaran menteri dan kepala lembaga terkait MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana saat jumpa pers selepas rapat, menyebutkan bahwa Presiden saat ini masih fokus menggunakan seluruh kemampuan dalam negeri untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.

“Untuk hal yang terkait dengan bantuan luar negeri, pembiayaan lain, kami tidak bahas,” kata Kepala BGN menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers.

Dia menekankan Presiden dalam rapat siang ini justru memerintahkan seluruh kementerian/lembaga, TNI/Polri, dan pemerintah daerah bekerja sama mempercepat pelaksanaan Makan Bergizi Gratis agar dapat menyentuh anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan balita di seluruh daerah Indonesia.

“Kami fokus bagaimana agar seluruh anak dan penerima manfaat segera mendapatkan makan bergizi, karena itu kegelisahan (Presiden) yang paling besar. Banyak (anak-anak) yang iri, dan ingin segera mendapatkan manfaat,” kata Prof. Dadan.

Oleh karena itu, Presiden dalam rapat yang berlangsung selama 2 jam lebih di Istana itu memerintahkan jajarannya untuk menjadikan makan bergizi sebagai program lintas sektoral.

“Kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan ini lintas sektoral. Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN, dan lain-lain,” kata Kepala BGN.

Dia menambahkan semua pihak, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan dukungannya dalam rapat terkait pengaturan anggaran, kemudian ada dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang akan memberikan dukungan melalui peraturan-peraturan yang diteken langsung oleh Presiden Prabowo.

Makan Bergizi Gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, mulai efektif berjalan pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.

Dalam rentang waktu seminggu lebih, Kepala BGN menyebut per 17 Januari 2025 ada 238 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk lebih dari 650.000 penerima manfaat di 31 provinsi.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan unit kerja yang dibentuk BGN untuk mengoperasikan dapur-dapur umum makan bergizi gratis. Setiap SPPG dipimpin oleh seorang Kepala SPPG, yang dibantu oleh seorang ahli gizi dan seorang akuntan.

Dadan menargetkan jumlah SPPG bakal terus bertambah. Nantinya pada April 2025, BGN memasang target ada 3 juta penerima manfaat makan bergizi gratis, kemudian pada Agustus ada 6 juta penerima manfaat.

Terkait pelaksanaan MBG, beberapa negara menyatakan ketertarikannya untuk membantu, di antaranya China dan Jepang.

Presiden China Xi Jinping dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo di Beijing, China, 9 November tahun lalu, sepakat mendanai program Makan Bergizi Gratis Pemerintah Indonesia. Komitmen dana itu tertuang dalam nota kesepahaman kerja sama (MoU) antara Pemerintah China dan Pemerintah Indonesia.

Sementara itu, Pemerintah Jepang, sebagaimana disampaikan Perdana Menteri Shigeru Ishiba juga berkomitmen membantu Indonesia memberikan pelatihan dan mengirimkan tenaga ahli.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merekomendasikan tambahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp100 triliun untuk bisa memenuhi seluruh target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang hingga akhir 2025.

Hal tersebut disampaikan Dadan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, terkait upaya mempercepat pemberian MBG kepada lebih banyak penerima manfaat.

"Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun cukup untuk memberikan makan kepada seluruh penerima manfaat 82,9 juta," kata Dadan usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Dadan mengatakan dalam ratas Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan ingin melakukan percepatan pemberian MBG usai menerima banyaknya laporan masyarakat yang mengaku anak-anaknya belum bisa merasakan MBG setelah 10 hari dijalankan. Menurut Dadan, dari anggaran yang saat ini ada yaitu Rp71 triliun, belum mampu mencapai seluruh penerima manfaat yang ada.

Laporan masyarakat tersebut menurut Dadan membuat Presiden gelisah sehingga akhirnya rapat terbatas itu tidak hanya membahas evaluasi program tapi juga mencari solusi untuk mempercepat agar program itu bisa dirasakan lebih banyak penerima manfaat.

"Pak Presiden itu sangat gelisah, karena banyak anak yang lapor ke ibunya belum mendapatkan makan dari Pak Prabowo. Jadi beliau itu sangat ingin program ini segera dinikmati oleh seluruh penerima manfaat," ujar Dadan.

Menurutnya, apabila hanya mengandalkan anggaran yang saat ini sudah ada yaitu Rp71 triliun, percepatan itu tidak bisa dilakukan karena anggaran tersebut dalam hitungan BGN hanya cukup untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Maka dari itu dibutuhkan penambahan anggaran.

Terkait untuk penambahan anggaran tersebut, Dadan menyebutkan Presiden Prabowo memikirkan secara khusus tantangan tersebut agar bisa segera dipecahkan dan akan memberikan pernyataan khusus secara terpisah.

"Mohon bersabar nanti Pak Prabowo akan menyampaikan statement sendiri terkait dengan kegelisahan beliau itu ke media," katanya.

Selain penambahan anggaran, Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam ratas tersebut ialah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama yaitu Januari-April 2025 ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April-Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan program makan bergizi gratis (MBG) telah disalurkan ke lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak dilaksanakan pada 6 Januari 2025 silam.

Hal ini disampaikan setelah melaksanakan rapat dengan Presiden Prabowo Subianto membahas evaluasi program tersebut di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/1) siang.

"Alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 10 hari, dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 230 satuan pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650 ribu penerima manfaat. Dan ini setiap waktu terus bertambah," ujarnya.

Dadan menyampaikan, sejak MBG dilaksanakan, programnya terus diperluas. Hingga April 2025 mendatang, target penerima manfaat diproyeksikan mencapai 3 juta orang, dan pada Agustus 2025 ditargetkan meningkat hingga 6 juta penerima.

Ia pun menegaskan program andalan Prabowo ini dirancang untuk menjangkau berbagai kelompok, termasuk anak-anak sekolah dan ibu hamil.

Kendati demikian, ia mengakui bahwa koordinasi lintas sektor dan percepatan regulasi masih menjadi aspek penting yang harus terus diperkuat agar program berjalan sesuai harapan.

Dadan menekankan bahwa program ini melibatkan banyak pihak, termasuk kementerian dan lembaga seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Pertahanan, Kementerian Desa, serta TNI-Polri.

"Saya kira itu inti dari rapat hari ini, sehingga tadi semua pihak sepakat termasuk Menteri Keuangan (Sri Mulyani) untuk mendukung dan juga dari Mensesneg (Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi) mendukung peraturan-peraturan yang bisa mempermudah program ini bisa berjalan lebih cepat," jelas dia.

Dukungan lintas sektor ini diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan program yang diakui masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menjangkau masyarakat yang belum terlayani.

Menurut Dadan, Prabowo juga menerima laporan dari masyarakat mengenai anak-anak yang belum mendapatkan akses ke program MBG.

"Karena banyak laporan, banyak anak-anak yang bilang ke orang tuanya, bahkan yang baru berumur 5 tahun mengatakan, 'Ibu, kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo sementara teman-teman saya sudah?'. Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau. Sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan-percepatan yang perlu dilakukan," ujar Dadan lebih lanjut.

Pemerintah berencana menambah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) agar bisa menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir tahun.

Hal itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mempercepat pemberian manfaat kepada anak sekolah dan ibu hamil yang menjadi target.

Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana memperkirakan perlu tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk menambah jumlah penerima menjadi 82,9 juta jiwa.

"Beliau (Presiden Prabowo Subianto) sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat (makan bergizi gratis). Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran," ujar Dadan dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1).

Saat ini, APBN mengalokasikan anggaran senilai Rp71 triliun untuk program tersebut.

Menurut Dadan, anggaran tersebut hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG maksimal untuk 17,5 juta penerima saja.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," ujarnya.

Dadan menyampaikan Prabowo gelisah karena masih banyak anak sekolah dan ibu hamil yang belum merasakan manfaat program itu.

"Beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat," jelasnya.

Dadan melaporkan program MBG telah disalurkan ke lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak dilaksanakan pada 6 Januari 2025 lalu.

"Alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 10 hari, dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 230 satuan pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650 ribu penerima manfaat. Dan ini setiap waktu terus bertambah," ujarnya.

Hingga April 2025, target penerima manfaat diproyeksikan mencapai 3 juta orang, dan pada Agustus 2025 ditargetkan meningkat hingga 6 juta penerima.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana menyebut per 17 Januari 2025 ada 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi untuk memenuhi makan bergizi gratis (MBG) di 31 provinsi.

Dadan menyebut dari jumlah itu ada sekitar 650.000 anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menikmati makan bergizi gratis.

“Ini setiap waktu terus bertambah sehingga Insyaallah nanti selama bulan Januari sampai dengan April akan bertambah melayani 3 juta pada bulan April, dan sampai Agustus akan melayani 6 juta,” kata Kepala BGN saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Dalam mewujudkan itu, Presiden Prabowo pun memanggil jajaran menteri dan kepala lembaga untuk rapat siang ini di Istana Kepresidenan. Di hadapan pembantu-pembantunya, Presiden menekankan seluruh kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, harus bekerja sama mewujudkan MBG terutama di daerah-daerah yang anak-anaknya belum menerima manfaat makan bergizi tersebut.

“Bapak Presiden menginginkan program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan saling bekerja sama satu dengan yang lainnya,” kata Kepala BGN saat jumpa pers.

Dia melanjutkan Presiden juga menyampaikan kegelisahannya terhadap laporan-laporan kepada dirinya, khususnya mengenai anak-anak yang belum menerima makan bergizi gratis.

“Ini satu hal yang mengusik kalbu beliau sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan lintas sektoral,” kata Prof. Dadan.

Dalam rapat itu, yang berlangsung selama 2 jam lebih, dihadiri oleh menteri-menteri, Kepala BGN Dadan Hindayana, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Jajaran menteri yang mengikuti rapat terbatas bersama Presiden siang ini, yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Desa Yandri Santoso, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, mulai efektif berjalan pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana menyebut per 17 Januari 2025 ada 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi untuk memenuhi makan bergizi gratis (MBG) di 31 provinsi.

Dadan menyebut dari jumlah itu ada sekitar 650.000 anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menikmati makan bergizi gratis.

“Ini setiap waktu terus bertambah sehingga Insyaallah nanti selama bulan Januari sampai dengan April akan bertambah melayani 3 juta pada bulan April, dan sampai Agustus akan melayani 6 juta,” kata Kepala BGN saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Dalam mewujudkan itu, Presiden Prabowo pun memanggil jajaran menteri dan kepala lembaga untuk rapat siang ini di Istana Kepresidenan. Di hadapan pembantu-pembantunya, Presiden menekankan seluruh kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, harus bekerja sama mewujudkan MBG terutama di daerah-daerah yang anak-anaknya belum menerima manfaat makan bergizi tersebut.

“Bapak Presiden menginginkan program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan saling bekerja sama satu dengan yang lainnya,” kata Kepala BGN saat jumpa pers.

Dia melanjutkan Presiden juga menyampaikan kegelisahannya terhadap laporan-laporan kepada dirinya, khususnya mengenai anak-anak yang belum menerima makan bergizi gratis.

“Ini satu hal yang mengusik kalbu beliau sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan lintas sektoral,” kata Prof. Dadan.

Dalam rapat itu, yang berlangsung selama 2 jam lebih, dihadiri oleh menteri-menteri, Kepala BGN Dadan Hindayana, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Jajaran menteri yang mengikuti rapat terbatas bersama Presiden siang ini, yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Desa Yandri Santoso, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, mulai efektif berjalan pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.

Qatar tambah lagi, kemarin 1 juta unit, sekarang resmi mereka mengatakan mau menambah 5 juta unit menjadi total 6 juta unit.

Mataram (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Waen Perkim) Fahri Hamzah mengungkapkan keinginan Qatar untuk menambah dukungan pembangunan rumah di Indonesia.

"Qatar tambah lagi, kemarin 1 juta unit, sekarang resmi mereka mengatakan mau menambah 5 juta unit menjadi total 6 juta unit," ujar Fahri Hamzah, saat melakukan rapat koordinasi desain penataan perumahan dan permukiman, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya pada 8 Januari 2025, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Qatar resmi menandatangani nota kesepahaman terkait investasi pengembangan program 1 juta hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Investasi itu dilakukan dengan skema government to government antara Indonesia dengan Qatar. Hal itu menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang berkontribusi untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam membangun 3 juta hunian setiap tahun.

Fahri menuturkan dirinya juga ditelepon oleh Pemerintah Uni Emirat Arab (UAE) yang tidak ingin kalah dalam pemberian dukungan pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia.

"Saya ditelepon bolak-balik oleh Pemerintah Uni Emirat Arab, mereka mau bersaing, mereka tidak mau kalah. Saya ditelepon oleh Turki, ditelepon oleh Rusia, semangat mereka bantu karena melihat ada unsur amal di sini," ujarnya pula.

Lebih lanjut Fahri menuturkan bahwa membangun hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan ladang pahala. Rumah yang layak huni untuk masyarakat kurang mampu dapat menjadi hadiah yang menyenangkan bagi mereka yang menempati rumah tersebut.

"Mau ada bisnis atau cuan itu soal lain, tapi orang dapat rumah yang (kualitas) baik pasti senang," katanya lagi.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Salah satunya adalah fokus pada Program KPR FLPP yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan Program KPR FLPP menjadi salah satu fokus dari Peta Jalan Program Tiga Juta Rumah yang sedang disiapkan.

"Salah satunya adalah fokus pada Program Kredit Pemilikan Rumah dengan Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah. Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang 'ready stock'," kata Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam lima tahun Kabinet Merah Putih ke depan.

Ara mengatakan peta jalan
ini juga merupakan langkah strategis dalam mencapai target Program Tiga Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Selain itu, dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta fokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon I yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon I ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," kata Fahri.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang mengungkap spesifikasi 3 juta rumah gratis yang akan dibangun Presiden Prabowo Subianto.

Bonny mengatakan spesifikasi ini masih terus dimatangkan. Namun, ada beberapa hal yang sudah ia bisa bagikan ke publik.

"Kita tetapkan tipe 36, 70 meter, pagu Rp100 juta," kata Bonny pada diskusi Ngobrol Santai Apersi dan Satgas Perumahan di Jakarta, Jumat (17/1).

Bonny berkata program ini akan dilaksanakan di 75 ribu desa. Pemerintah bakal membangun 25 rumah gratis di setiap desa.

Dia berkata pemerintah akan membayarkan cicilan kredit perumahan rakyat (KPR) Rp600 per orang ribu per bulan. Tenor cicilan akan berlangsung 25 tahun.

"Pemerintah membayarkan Rp600 ribu. Kalau ditanya kalau beli rumah cicilan Rp1 juta bisa enggak? Bisa saja, dia nambah Rp400 ribu. Tapi di tahun pertama Pak Prabowo enggak mau segitu, Pak Prabowo ingin seragam. Jangan sampai ada yang mangkrak," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pembangunan 3 juta rumah gratis untuk rakyat. Janji itu ia sampaikan sejak masih berkampanye sebagai calon presiden.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap APBN 2025 mendukung sektor perumahan dengan anggaran Rp40,27 triliun.

Angka itu dibagi untuk likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit, subsidi bantuan uang muka (SBUM) Rp0,98 triliun untuk 240.000 unit, subsidi selisih bunga (SSB) Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan Tapera Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, bakal menjadikan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pilot project program 3 juta rumah. Program 3 juta rumah merupakan janji Presiden Prabowo Subianto.

"Saya memang memilih NTB sebagai percontohan," ujar Fahri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di NTB, Jumat (17/1/2025).

Pemilihan NTB sebagai percontohan program 3 juta rumah karena Fahri telah mengenal seluk-beluk Bumi Gora. "Jadi kalau ada yang bohong, saya tahu itu bohong. Kalau ada yang salah, saya tahu itu salah. Karena saya mengenal," ujar Fahri.

Sebelum melakukan kunjungan kerja ke NTB, Fahri menyempatkan diri bertemu dengan Menteri PKP, Maruarar Sirait. "Saya bilang saya nggak minat jadi kepala daerah. Kenapa? Saya ke NTB karena saya kenal NTB," ujarnya.

Fahri mengungkapkan data menjadi masalah utama pembangunan perumahan di NTB. Permasalahan data ini harus segera diselesaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

"Data itu harus benar karena kemungkinan selama ini kita ambil keputusan yang salah. Jadi saya minta datanya realnya bagaimana," kata Fahri.

Fahri bakal segera menemui Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, untuk melakukan koordinasi terkait data jumlah penduduk yang belum memiliki rumah layak. Selain itu, Fahri juga meminta waktu untuk bertemu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan lembaga lain.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB, Sadimin, mengatakan siap membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah.

"Ini sesuai surat keputusan bersama (SKB) bersama 3 kementerian tanggal 25 November 2024 lalu yang penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pembangunan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," terang Sadimin.

Dalam hal ini, kata Sadimin, pemerintah menetapkan 7 juta MBR bagi masyarakat belum menikah dan 8 juta yang sudah menikah.

"Dalam SKB ini sudah sosialisasikan. Ini untuk wujudkan 3 juta rumah. Apa yang menjadi tugas Pemprov dan kabupaten. Karena sementara tugas pemerintah daerah menangani rumah pasca bencana dan rumah realokasi," ungkap Sadimin.

Sadimin mengungkapkan, dari analisa pemerintah, kondisi rumah layak huni mencapai 69,89 persen pada 2025. Sehingga, rumah tidak layak huni mencapai ada 30,18 persen atau setara 498.000 ribu rumah tangga.

Jumlah rumah layak huni di NTB pada 2025 sudah meningkat dibandingkan 2023 yang mencapai 67,74% berdasarkan hitungan BPS. Jumlah rumah layak huni meningkat karena ada pengembangan pada 2024.

"Jadi estimasi pada perhitungan kami tahun 2024 yang dilaksanakan (pembangunan) oleh pengembang dan pemerintah sekitar 20.000 rumah," terang Sadimin.

Sadimin mengatakan jumlah kepemilikan rumah di NTB tahun 2023 mencapai 7,6 persen atau setara 121.782 rumah. Untuk jumlah kawasan kumuh di NTB tahun 2024 seluas 1.412 hektar.

"Nah, yang menjadi Kewenangan pusat ada 25 lokasi atau setara dengan 525,66 hektar," ujar Sadimin.

Ada pun luas area dari kewenangan provinsi mencapai tersebar di 29 lokasi atau setara 365 hektar. Untuk kewenangan kabupaten tersebar di 146 lokasi dengan luas 520 hektar. "Ini sudah ada SK bupati dan gubernur," tegasnya.

Ada pun jumlah rumah susun di NTB sejak 2005 hingga 2024 sebanyak 49 twin block (TB) atau 1.726 unit. Dari 49 TB, 48 di antaranya sudah dihuni. "Yang belum ditempati itu di rumah susun di Kayangan, Lombok Timur," katanya.

Dari 49 TB itu, 36 rumah rusun sudah diserah terimakan. Untuk 11 TB rusun masih dalam proses dan 2 TB masih dilengkapi dokumen.

Sadimin mengatakan untuk jumlah rumah khusus (Rusus) telah dibangun 1.589 unit. Di antaranya 1.542 unit sudah dilakukan serahterima. "Ada 25 unit on proses dan 22 unit dalam melengkapi dokumen," tandas Sadimin.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah