Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menanggapi soal permintaan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto untuk mengusut dugaan korupsi keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Hasto sebelum menuju rumah tahanan (rutan) cabang KPK untuk ditahan selama 20 hari ke depan, Kamis (20/2/2025). Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Hasto yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Menanggapi permintaan Hasto, Maruarar mempersilahkan apabila penegak hukum akan memeriksa keluarga Jokowi.

"Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir juga teman-teman di Kepolisian, di Kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing," ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Maruarar lalu memastikan pihak pemerintah maupun DPR sudah membagi hak kewajibn dan menerapkan check and balance. Dia menyebut tidak boleh ada intervensi ke pihak manapun.

"Jadi jangan ada intervensi dari manapun ke mana masing-masing, punya kewenangan masing-masing," kata pria yang dulu merupakan politisi PDIP itu.

Adapun mengenai penahanan Hasto, pria yang akrab disapa Ara itu berpesan agar semua pihak wajib mengikuti proses hukum yang ada.

Adapun Hasto ditahan untuk 20 hari ke depan oleh KPK. Pada saat resmi ditahan kemarin, Kamis (20/2/2025), dia sempat menyampaikan bahwa penahanannya menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Salah satunya yakni untuk mengusut dugaan korupsi keluarga Presiden ke-7 Jokowi.

"Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, beberapa anggota keluarga Presiden Jokowi pernah terseret dalam sejumlah pengusutan kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK. Misalnya, menantu Jokowi, Bobby Nasution yang kini menjabat Gubernur Sumatera Utara pernah disebut dalam persidangan kasus Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.

Pada persidangan tersebut, Bobby dan istrinya yakni Kahiyang, putri Jokowi, diduga memiliki blok tambang di Maluku Utara yang diberikan kode 'Blok Medan'. Abdul Ghani bahkan diakui pernah bertemu Bobby dan Kahiyang sebelum terjerat kasus di KPK.

Sementara itu, putra bungsu Jokowi yakni Kaesang Pangarep pernah terseret dugaan gratifikasi soal fasilitas jet pribadi yang digunakannya pergi ke Amerika Serikat (AS) pada 2024 lalu. Kaesang bahkan pernah mendatangi KPK untuk membuat laporan dugaan gratifikasi ke KPK usai tekanan publik menguat.

Keduanya pun telah dilaporkan ke KPK melalui Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada siang hari ini Jumat (21/2/2025).

Maruarar mengaku dalam pertemuan tersebut turut membahas mengenai Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Ya, ada. Tapi saya no comment. Nanti tunggu tanggal 24," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Selain Maruarar, tampak hadir pula Pandu Patria Sjahrir. Saat dikonfirmasi, Pandu mengaku ikut makan siang dengan beberapa anggota kabinet Merah Putih.

"Makan aja," kata Pandu.

"Beberapa anggota kabinet," kata dia.

Saat ditanyai posisi yang akan dijabatnya pada Badan Pengelola Investasi Danantara, Pandu tidak menjelaskan secara rinci.

"Enggak jadi apa-apa," ujarnya.

Pandu juga membantah dirinya masuk ke dalam struktur Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Enggak," katanya.

(Dhera Arizona)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia yang memberikan dukungan fiskal dan moneter dalam Program 3 Juta Rumah.

"Sesuai janji kemarin kami langsung rapat untuk membahas tindak lanjut pertemuan kemarin. Hari ini saya sebagai bagian dari pemerintah khususnya dibidang perumahan dan kawasan permukiman kami mendapat dukungan yang luar biasa besar dan cepat dari BI dalam mencapai Asta Cita khususnya di bidang perumahan," ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulis, Jumat, 21 Februari 2025.

Menteri Ara juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia sangat membantu dalam 2 minggu terakhir untuk berkoordinasi dengan Kementerian PKP yang menjadi bukti nyata bahwa otoritas fiskal dan moneter adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menteri PKP menyatakan juga akan mengoptimalkan peran bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam mendukung pendanaan program 3 juta rumah. Untuk itu Menteri PKP mengucapkan terima kasih kepada Gubernur BI, Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan, Menteri BUMN atas sinergi yang telah dilakukan.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo turut menegaskan dukungan penuh terhadap program perumahan, baik dari sisi kebijakan maupun pendanaan.

"Pertama, sebagai bagian dari NKRI Bank Indonesia mendukung penuh program-program yang menjadi asta cita dari segi kebijakan dan pendanaannya karena dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedua, dukungan pendanaan yang dilakukan oleh BI adalah tentu saja berupa insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas di aantaranya sektor perumahan itu hingga Rp80 triliun," katanya.

Selain insentif likuiditas, Gubernur BI menambahkan bank sentral juga akan membantu pendanaan program tersebut melalui pembelian SBN di pasar sekunder. "Terakhir, dukungan pendanaan bank desa melalui pembelian SBN dari pasar sekunder yang dananya dapat digunakan untuk pendanaan di antaranya program perumahan," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) khusus perumahan, untuk mendukung program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau rumah subsidi.

Dikatakan Menkeu Sri Mulyani, penerbitan SBN Perumahan ini bagian dari sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna mengatasi backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit.

"Dalam mencapai program di bidang perumahan hari ini fokusnya karena target 3 juta rumah maka kita berdiskusi dan memutuskan kerjasama antara instrumen fiskal dan moneter dimana instrumen fiskal salah satunya berupa FLPP yang sumber dananya dari APBN dengan suku bunga yang sangat rendah yang disalurkan oleh Tapera kemudian melalui perbankan," ujar Menkeu.

Sinergi yang dibangun antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam program ini merupakan contoh kerja sama yang baik antara otoritas fiskal dan sektor perbankan yang diharapkan dapat membantu mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

(KIE)

JAKARTA, investor.id – Mantan kader PDI Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait turut membahas soal Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, siapa pun warga negara Indonesia yang berperkara wajib mengikuti proses hukum.

"Kita negara hukum, wajib mengikuti proses hukum yang ada," kata pria yang kerap dipanggil dengan nama Ara itu di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Soal kasus Hasto, Ara percaya KPK paham tugasnya untuk memberantas apa pun terkait korupsi. Politikus yang kini menjadi kader Gerindra ini pun meminta semua pihak menghormati tugas dan fungsi KPK.

Terkait instruksi Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengarahkan agar seluruh kepala daerah PDIP tak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Ara memilih bungkam.

"No comment," lanjut menteri perumahan dan kawasan permukiman (PKP) itu.

KPK telah menahan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto selaku tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR serta dugaan perintangan penyidikan dalam kasus yang menjerat Harun Masiku.

Hasto ditahan dalam 20 hari mendatang mulai 20 Februari 2025 sampai 11 Maret 2025 di rumah tahanan negara (rutan) kelas I Jakarta Timur. Penahanan dapat diperpanjang tergantung kebutuhan penyidikan.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Ahmad Dhani menegaskan penampilan Dewa 19 di acara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Jumat (21/2/2025) adalah gratis.

Pernyataan Dhani itu menepis anggapan Dewa 19 dibayar dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah adanya efisiensi anggaran.

"Halo teman-teman semua, khsusnya teman-teman wartawan, besok (Jumat) Dewa manggung di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menterinya sahabat saya Maruarar Sirait. Kita mainnya gratis, tidak dibayar, karena persahabatan kita, oke," jelas Dhani dalam unggahan akun Instagramnya @ahmaddhaniofficial pada Kamis (20/2/2025).

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait juga membantah tudingan membayar Dewa 19 untuk pentas seni dalam rangka peluncuran logo Kementerian PKP menggunakan duit negara.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, Ahmad Dhani tak dibayar sepeser pun untuk mengisi acara yang diselenggarakan Kementerian PKP di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan itu.

"Tidak ada APBN, tanya sama Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar," tegas Ara saat ditemui usai konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (20/2/025).

Lanjut dia, Dhani sudah beberapa kali mengisi acara tanpa dibayar apapun, termasuk acara Kementerian PKP yang dihelat nanti.

"Sampai sound system-nya itu adalah dari Dhani. Tanya sama Dhani saja," tukas Ara.

Surat Undangannya Sempat Viral

Surat undangan Kementerian PKP yang akan menggelar peluncuran logo Kementerian PKP serta pentas seni yang menampilkan Dewa 19 ramai dibahas di platform media sosial X.

Dalam unggahan foto yang disebar akun X @BosPurwa, dirinya menyinggung acara tersebut digelar di tengah adanya efisiensi anggaran pemerintah.

"Efisiensi????? Pentas seni dewa 19,” tulis akun tersebut seperti dikutip Kompas.com, Kamis (20/2/2025).

Berdasarkan isi surat tersebut, acara akan berlangsung pada Jumat (21/2/2025) pukul 19:30 WIB. Para undangan yang dihadir diminta menggunakan busana smart casual.

Dalam undangan tersebut juga tertera detail informasi serta konfirmasi contact person (CP).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka-bukaan soal agenda mengundang Dewa 19 tampil di agenda Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumat (21/2).

Penampilan Dewa 19 yang digawangi Ahmad Dhani ini memantik sorotan publik lantaran dilakukan di tengah efisiensi anggaran besar-besaran oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ara, sapaan akrab Maurarar, menjelaskan Dewa 19 tampil gratis alias tidak dibayar dalam agenda kantornya hari ini.

"Tidak ada (pakai anggaran) APBN. Tanya sama Dhani-nya saja. Dhani-nya tidak mau dibayar. Dia nggak dibayar. Tanya sama Dhani aja biar Dhani yang jelasin," katanya ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis kemarin (20/2) dikutip Detikfinance.

Ia mengaku tak tahu alasan Ahmad Dhani menolak bayaran tampil. Ara bahkan mengklaim peralatan sound system disediakan secara mandiri oleh pihak Dewa 19.

"Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat gitu, dia tidak dibayar, termasuk besok, tidak dibayar. Sampai sound system-nya itu adalah dari Dhani. Nggak tahu kenapa dia mau begitu," ucapnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengundang band Dewa 19 dalam peluncuran logo kementerian. Hal itu dilakukan di tengah efisiensi anggaran.

Hal itu diketahui dari salinan surat yang diterima CNNIndonesia.com. Dalam surat bertanggal 18 Januari 2025 itu, peluncuran logo akan diselenggarakan pukul 19.00 WIB di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan.

Surat itu berisi undangan menghadiri "'Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman' dan Pentas Seni menampilkan DEWA 19".

Menteri PKP Maruarar Sirait menandatangani surat tersebut. Surat itu juga dilengkapi kop surat serta cap Kementerian PKP.

Sebelum ramai, Marurar pernah mengungkap rencana mengundang Dewa 19. Hal itu ia ungkap saat melantik pejabat eselon II hingga IV di Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta.

Saat itu, Maruarar meminta pejabat-pejabat yang baru dilantik bekerja cepat untuk rakyat. Dia berkata ada waktunya bekerja dan juga ada waktunya rekreasi.

"Saya sudah telepon Pak Ahmad Dhani, Dewa, untuk menghibur kalian semua, ya. Pada waktunya kita bekerja, kita bekerja. Waktunya kita juga perlu refreshing, ya refreshing," ujar Maruarar saat itu.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terimbas efisiensi anggaran. Awalnya, mereka mendapatkan Rp5,27 triliun untuk 2025. Saat ini, kementerian tersebut hanya memiliki anggaran Rp3,46 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan progres pembahasan pembiayaan soal program 3 juta rumah kepada Presiden Prabowo Subianto siang ini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Maruarar mengatakan dirinya menghadiri makan siang dengan Presiden dan sejumlah menteri. Dia menyebut kedatangannya siang ini untuk melaporkan pertemuan dua hari berturur-turut dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Wakil Menteri BUMN, Menteri dan Wakil Menteri Keuangan hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ara, sapaan akrabnya, menyebut usaha yang dilakukan pemerintah untuk program 3 juta rumah itu merupakan hal yang sangat penting dan bersejarah. Dia pun memastikan lembaga negara lain, seperti BI akan mendukung program prioritas pemerintah itu.

"Dua hari berturut-turut kita mengadakan pertemuan yang sangat penting dan sangat berserjarah dan sangat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, tidak raja-raja kecil. Bagaimana otoritas moneter BI dalam hal ini Gubernur Bank Indonesia pak Perry itu memberikan dukungan yang luar biasa kepada program-program negara, program-program pemerintah," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Politisi Partai Gerindra itu mengaku bahwa Presiden menugaskannya untuk mengawal keseluruhan proses program itu hingga tuntas. Dia memastikan Prabowo akan secara langsung mengumkan dukungan Bank Sentral kepada program pemerintah.

"Dan nanti pada waktunya bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan bentuk dukungan konkret Bank Indonesia kepada program-program pemerintah," tuturnya.

Di sisi lain, Maruarar turut menyampaikan bahwa pihaknya turut berkoordinasi dengan parlemen soal progres program 3 juta rumah. Salah satunya yakni dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan siap untuk mendukung salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Caranya, pemerintah melalui Kemenkeu akan menerbitkan surat utang untuk pembiayaan program 3 juta rumah. BI lalu berencana membeli SBN tersebut di pasar sekunder.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi.

Untuk memaksimalkan upaya tersebut, sambungnya, Kementerian Keuangan pun berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah bisa tercapai.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers.

Di sisi lain, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bank sentral turut akan menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, sambung Perry, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

"Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari eks Covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," katanya pada kesempatan yang sama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, tembok yang membatasi akses jalan tembus Row 47 di Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Jakarta Utara, harus dibongkar.

Ara menekankan, motor, mobil, sepeda, dan semua orang boleh masuk ke wilayah tersebut.

"Ini harus dibuka. Tapi yang boleh masuk ke sini, kompleks, itu adalah misalnya mobil, motor, sepeda, orang. Kalau yang truk-truk industri tentu enggak bisa masuk ke sini. Dia harus jalan yang lain dulu," ujar Ara, di Istana, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

"Di sini PIK 1. Di sini ada pagar. Di sini ada pabrik. Ada rumah warga. Yang gede ini pabrik. Yang kecil-kecil ini rumah warga. Kemudian di sini ada tanah kosong. Ini adalah tembok. Nah, sebagian warga menuntut ini dibuka. Supaya ada akses. Akses dari warga kepada PIK 1," sambung dia.

Ara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan arahannya bahwa tidak boleh ada perumahan eksklusif.

"Saya sebagai Menteri Perumahan sudah tegaskan arahan Presiden, tidak ada perumahan yang eksklusif. Kita NKRI, kita juga harus bisa terbuka. Tidak ada perumahan yang eksklusif," imbuh Ara.

Sebelumnya, Ara telah berencana melarang penutupan akses jalan tembus Row 47 di Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Jakarta Utara.

Hal ini menanggapi penutupan akses jalan tembus Row 47 sejak tahun 2015, padahal sudah ada Surat Keputusan (SK) Gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka.

Penutupan akses itu memicu demonstrasi warga setempat yang menuntut PT Mandara Permai membuka akses jalan tembus Row 47.

"Ada beberapa kasus yang perlu cepat diselesaikan, seperti kasus pagar di PIK itu tidak boleh ada rumah eksklusif. Jadi, harus ada jalan ya di PIK 1, jalan kepada masyarakat," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2024).

Ia menyatakan, akses masyarakat sejatinya tidak boleh ditutup satu sama lain jika mengacu pada aturan yang berlaku.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), misalnya, dinyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Oleh karena itu, pihaknya akan berkunjung ke PIK 1 esok hari untuk menyosialisasikan hal tersebut.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah melantik sejumlah pejabat eselon 2, 3, dan 4 dan meluncurkan logo baru. Untuk merayakan kegiatan tersebut, Kementerian PKP juga mengadakan pentas seni yang diisi oleh Dewa19.

Ditemui sebelum acara peluncuran logo Kementerian PKP, Menteri PKP Maruarar Sirait sedikit bercerita bagaimana pihaknya bisa mengundang Dewa19 untuk mengisi acara tersebut. Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan dirinya dengan Ahmad Dhani bersahabat lama sehingga pihak Ahmad Dhani juga bersedia untuk mengisi acara di Kementerian PKP.

"Gini ya teman-teman, kalau kita bersahabat, tidak semua itu urusannya uang. Tidak semua urusannya persahabatan," katanya kepada wartawan di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

"Dan Mas Dhani terima kasih, Mas Dhani bilang, ya, dulu kita berbeda, ya. Berbeda politik, kita sekarang bersatu," tambahnya.

Ahmad Dhani pun menambahkan, Ara meminta pihaknya untuk tampil di acara Kementerian PKP belum lama ini. Ia kemudian menyetujuinya dan memutuskan untuk perform secara gratis.

"Ya, kemarin, tahun 2024 kemarin, Dewa19 banyak dapet job dari BUMN dan dari pemerintahan. Kalau sekarang sekali-sekali gratis nggak apa-apa lah. Ngepur, ngepur," katanya.

"Ya karena Bang Ara bilang, satu nggak ada budgetnya yaudah nggak apa-apa. (Efisiensi ya?) Efisiensi, kita bersahabat, ya kan?" kelakarnya.

Dhani mengungkapkan Dewa19 akan membawakan sekitar 10 lagu pada acara tersebut.

Sebagai informasi, pada sore hari telah dilaksanakan pelantikan eselon 2, 3, dan 4 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum. Usai melakukan pelantikan pejabat, selanjutnya acara peluncuran logo Kementerian PKP.

Kementerian PKP sempat melakukan sayembara pembuatan logo. Dari 400 peserta yang mengikuti sayembara, akhirnya terpilih satu logo yang akan digunakan.

"Ini logo yang saya pilih, mudah-mudahan logo ini bisa membangun semangat persatuan dan ujungnya rakyat bahagia dengan karya bapak dan ibu semua. Semoga Tuhan memberkati kita," ujar Ara dalam acara peluncuran logo Kementerian PKP.

(abr/zlf)

Mudah-mudahan logo ini bisa membangun semangat, persatuan, dan ujungnya rakyat bahagia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meluncurkan logo baru Kementerian PKP, untuk membangun semangat dan persatuan.

"Mudah-mudahan logo ini bisa membangun semangat, persatuan, dan ujungnya rakyat bahagia," ujar Ara dalam acara peluncuran logo Kementerian PKP dan Pentas Seni, di Jakarta, Jumat.

Logo baru Kementerian PKP yang diluncurkan pada hari ini, mengandung sejumlah elemen, yakni rumah, gotong royong, identitas bangsa, dan berkelanjutan.

Rumah (hunian) memiliki makna rumah sebagai tempat berlindung, membangun karakter, membina keluarga, dan juga representasi dari harkat dan martabat pemiliknya.

Hal itu menjadi tujuan utama dari Kementerian PKP untuk menghadirkan dan menyediakan hunian layak serta terjangkau bagi rakyat.

Sedangkan elemen gotong royong pada logo memiliki makna sesuai dengan tema lomba, dan sejalan dengan tujuan gotong royong dalam menciptakan hunian yang terjangkau dan layak yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan yang mendukung berjalannya semua kebijakan hunian layak dan terjangkau.

Elemen selanjutnya yakni identitas bangsa bermakna lambang negara yang menjadi identitas bangsa dan juga menguatkan karakter yang berintegritas, berwibawa, dan dapat dipercaya.

Makna ini juga menjadi landasan bagi Kementerian PKP untuk menggunakan Pancasila sebagai acuan utama dalam membuat kebijakan yang prorakyat.

Elemen terakhir adalah berkelanjutan yang memiliki makna bahwa segala upaya dan kebijakan dalam menyediakan hunian yang layak serta terjangkau harus juga memperhatikan kelestarian dan keseimbangan alam dengan konsep bangunan green architecture yang dapat membantu mengurangi emisi karbon.

Peluncuran logo baru Kementerian PKP selain dihadiri Menteri PKP dan jajaran pejabat tinggi Kementerian PKP serta tamu undangan, juga dimeriahkan dengan pentas seni.

Pentas seni tersebut dimeriahkan oleh penampilan Band Dewa 19 yang memainkan sejumlah lagu andalan seperti "Pupus" dan "Separuh Nafas".

Menteri Ara memastikan bahwa Kementerian PKP dalam mengundang Dewa 19 tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia mengatakan bahwa Ahmad Dhani sering melakukan konser tanpa meminta bayaran, bahkan untuk penyediaan peralatan konser dilakukan olehnya sendiri, sehingga ia memastikan tidak ada uang negara yang digunakan untuk membayar konser Dewa 19 itu.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, Investor.id – Pendanaan berperan krusial dalam program 3 juta rumah yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto. Betapa tidak, nyaris 100% pembelian rumah subsidi di program ini bakal menggunakan skema kredit. 

Maka tak heran, jika pendanaan adalah urat nadi program 3 juta rumah. Pada titik ini, muncul nama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN/BBTN) selaku penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi terbesar di Indonesia. 

Tak ayal lagi, BTN meracik strategi untuk mencari pendanaan program 3 juta rumah. Salah satu opsinya adalah penerbitann obligasi. 

Dalam Mandiri Investment Forum (MIF) 2025, manajemen BTN berniat mencari pendanaan dari segmen wholesale. Pada semester I-2025, perseroan berniat merilis junior global bond berkisar US$ 300-500 juta, tergantung dari harga. 

Selanjutnya, pada semester II-2025, BTN juga berniat merilis obligasi lokal, obligasi globals senior, dan efek beragun aset (EBA), ekuivalen dengan mortgage backed securities yang membutuhkan persetujuan Bank Indonesia dan Ootoritas Jasa Keuangan. 

“Perseroan juga menjajaki opsi pinjaman bilateral dari IFC,” tulis Mandiri Sekuritas (Mansek) dalam key takeaways BTN di MIF 2025, dikutip Jumat (21/2/2025). 

Selain itu, tulis Mansek, ada sejumlah usulan perubahan dalam skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang kini memiliki bunga 5% dan tenor 20 tahun. Usulan BTN adalah perpanjangan tenor 10 tahun menjadi total 30 tahun. Lalu, bunga diusulkan mencapai 5% dalam 10 tahun, kemudian 5,85% di lima tahun berikutnya, 7% di lima tahun lagi, dan sisanya mengikuti kredit komersial. 

Pemerintah juga tidak tinggal diam. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, belum lama ini. 

Adapun dua Menteri tersebut melakukan pembahasan seputar pembiayaan program 3 juta rumah, bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan juga Gubernur BI Perry Warjiyo. Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, program 3 juta rumah merupakan salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto, yang memerlukan dana yang cukup besar. Maka diperlukan kerja sama dan inovasi untuk dapat memperoleh pendanaan untuk program tersebut.

Menkeu mengungkapkan, pemerintah telah berupaya melakukan sinkronisasi kebijakan dan instrumen keuangan, baik itu yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari kebijakan BI.

Dari APBN, pemerintah telah menetapkan kuota untuk FLPP 220 ribu unit rumah untuk 2025. Dana yang sudah dialokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP. 

Namun nyatanya, kebijakan dan instrumen yang ada, masih kurang untuk membiayai program 3 juta rumah. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan melakukan pembahasan teknis lanjutan bersama stakeholder terkait, yakni BI, Kementerian BUMN selaku pengampu perbankan pelat merah, Kementerian PKP, dan tentunya Kementerian Keuangan.

Menkeu akan mengupayakan hasil dari rapat teknis itu dapat melahirkan solusi final dalam waktu dekat. Dengan begitu, program 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target.

“Pak Ara (Maruarar) dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi dan kami mendukung mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan,” pungkas Sri Mulyani.

Kinerja BBTN dan Target Harga 

Di sisi lain, Phintraco Sekuritas menilai, program 3 juta rumah dan proyeksi penurunan BI-Rate bisa mendongkrak kinerja BTN. Hitungan Phintraco, laba bersih BTN bisa tumbuh 20% dibandingkan 2024 sebesar Rp 3 triliun. 

BBTN, tulis Phintraco. akan melanjutkan upaya pengembangan high yield loan pada 2025. Pada 2023, kredit agunan rumah (KAR), kredit usaha rakyat (KUR), dan kredit ringan (KRING) berhasil memimpin pertumbuhan dengan loan yield 8,12% dan pertumbuhan outstanding loan 13,9% menjadi Rp 16,4 triliun tahun 2024. 

Selain itu, dengan peresmian tiga sales center baru, yakni Pantai Indah Kapuk, Pondok Indah dan Cibubur, yang menjangkau segmen menengah keatas mencapai rata-rata penyaluran KPR sebesar Rp 664 miliar di kuartal IV-2024, meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya Rp 587 miliar. 

BBTN, tulis broker itu, menargetkan memiliki 15 sales center pada  2025, dibandingkan sembilan sales center di tahun 2024. Manajemen menargetkan kontribusi terhadap KPR non-subsidi dapat meningkat 20% lebih pada 2025. 

Menggunakan metode discounted cash flow dengan required return sebesar 9,15% dan terminal growth sebesar 7,56%, broker ini memperkirakan nilai wajar saham BBTN Rp 1.250, dengan proyeksi PER 4,5 kali. 

“Kami mempertahankan rating buy saham BBTN dengan nilai wajar yang lebih rendah dan potential upside 26,26%,” tulis Phintraco Sekuritas.   

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Ahmad Dhani memastikan Dewa 19 tampil gratis dalam peluncuran logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang digelar di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum pada Jumat (21/2).

Pentolan Dewa 19 itu mengonfirmasi penampilan tersebut gratis. Ia menegaskan tidak dibayar pihak kementerian usai ramai disorot netizen di media sosial.

"Halo teman-teman semua, khususnya teman-teman wartawan. Besok (21/2) Dewa 19 manggung di Kementerian Perumahan dan Permukiman," ungkap Ahmad Dhani via Instagram, Kamis (20/2).

"Menterinya sahabat saya, Maruarar Sirait. Dewa 19 ini semua kami mainnya gratis tidak dibayar karena persahabatan kita. Oke?" lanjut Dhani.

CNNindonesia.com telah meminta izin kepada Ahmad Dhani untuk mengutip unggahan tersebut.

Jawaban Ahmad Dhani itu melanjutkan komentar Menteri PKP Maruarar Sirait mengenai agenda mengundang Dewa 19 untuk Launching Logo Kementerian PKP.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menjelaskan band rock itu tampil gratis alias tidak dibayar dalam agenda kantornya. Ia juga memastikan peralatan sound system dan produksi panggung disediakan secara mandiri oleh pihak Dewa 19.

"Tidak ada (pakai anggaran) APBN. Tanya sama Dhani-nya saja. Dhani-nya tidak mau dibayar. Dia nggak dibayar. Tanya sama Dhani aja biar Dhani yang jelasin," katanya, seperti diberitakan detikcom pada Kamis (20/2).

"Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat gitu, dia tidak dibayar, termasuk besok, tidak dibayar. Sampai sound system-nya itu adalah dari Dhani. Nggak tahu kenapa dia mau begitu," ucapnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengundang band Dewa 19 dalam peluncuran logo kementerian. Hal itu dilakukan di tengah efisiensi anggaran.

Agenda itu diketahui dari salinan surat yang diterima CNNIndonesia.com. Dalam surat bertanggal 18 Januari 2025 itu, peluncuran logo akan digelar pada Jumat (21/2) pukul 19.00 WIB di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebelumnya dipastikan terimbas efisiensi anggaran. Awalnya, mereka mendapatkan Rp5,27 triliun untuk 2025. Saat ini, kementerian tersebut hanya memiliki anggaran Rp3,46 triliun.

Sementara itu, Ahmad Dhani sebelumnya juga sempat membeberkan tarif manggung Dewa 19 setiap kali tampil. Ia mengungkapkan tarif penampilan Dewa 19 tanpa vokalis dipatok Rp250 juta.

Tambahan bayaran itu bergantung dengan harga masing-masing vokalis, seperti Ello, Virzha, Once, hingga Ari Lasso.

"Tanpa penyanyi itu Rp250 (juta)," ujar Ahmad Dhani.

"Dari empat vokalis itu, organizer bilang, honor paling mahal ya Once. Tapi ya enggak masalah, kan mereka deal sendiri dengan vokalisnya," jelas Dhani.

[Gambas:Instagram]