JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, investor Qatar telah melakukan perjanjian pertemuan dan penugasan kepada konsultan yang dipilih dalam membangun 1 juta rumah.

"Ya jadi Qatar itu mereka sudah melakukan appointment (perjanjian pertemuan) dan penugasan kepada konsultan untuk perencanaan (pembangunan 1 juta rumah)," kata Fahri usai ditemui acara Silatnas Apersi, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Sehingga, Pemerintah dalam hal ini Kementerian PKP sedang mengambil tanah mana yang diminati investor tersebut.

Nantinya, mereka akan mengukur, menghitung, dan mendesain mana saja tanah yang diminati.

Kemudian, hasil dari perhitungan tersebut akan dibandingkan dengan perhitungan yang dibuat Pemerintah.

"Karena harga dasarnya adalah harus harga terendah supaya bisa dijual kepada social housing, kepada masyarakat yang disebut berpahasilan rendah (MBR) itu," tambahnya.

Sebelumnya, Fahri memastikan harga rumah susun (rusun) garapan investor Qatar yang akan dibangun di bekas perumahan DPR Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan bakal dibuat terjangkau.

Pasalnya, lahan proyek sudah disediakan gratis, sehingga sudah seharusnya harga rumah bisa diintervensi pemerintah agar lebih murah.

"Kita lagi menghitung dan lagi bernegosiasi biaya konstruksi. Karena kalau tanah sudah dimudahkan oleh pemerintah, nanti pemerintah akan menetapkan harga tanah," ujar Fahri, beberapa waktu lalu.

Ini mereka (asosiasi-asosiasi pengembang) kemarin meminta saya untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri karena pelaksanaan SKB 3 Menteri mengenai pembebasan BPHTB dan PBG belum berjalan di banyak daerah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian siap menindaklanjuti keluhan asosiasi pengembang perumahan terkait masih banyaknya pemerintah daerah yang belum menjalankan surat keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini mereka (asosiasi-asosiasi pengembang) kemarin meminta saya untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri karena pelaksanaan SKB 3 Menteri mengenai pembebasan BPHTB dan PBG belum berjalan di banyak daerah," ujar Maruarar Sirait atau Ara dalam pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian bersama pengembang di Jakarta, Selasa.

Ara dan Tito berencana akan melakukan pengecekan langsung di lapangan terkait pelaksanaan SKB Tiga Menteri tersebut di daerah-daerah pada Mei.

Sejauh ini daerah-daerah yang rencananya akan dilakukan pengecekan tersebut yakni Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

Mendagri Tito Karnavian berencana akan melakukan zoom meeting terlebih dahulu dengan kepala daerah yang belum menjalankan SKB 3 Menteri tersebut, sebelum melakukan pengecekan langsung ke daerah-daerah terkait pelaksanaan SKB Tiga Menteri tersebut bersama Menteri PKP pada Mei.

"Nanti saya akan melakukan zoom meeting dengan daerah-daerah yang belum menjalankan," kata Tito.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama asosiasi pengembang perumahan terkait pembahasan dan evaluasi pelaksanaan proses pengurusan BPHTB dan PBG di Jakarta, Selasa.

Asosiasi-asosiasi pengembang yakni Real Estate Indonesia (REI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya), dan Pengembang Indonesia mengeluhkan masih banyaknya daerah yang belum menjalankan SKB Tiga Menteri.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR.

Penandatanganan itu berlangsung di Jakarta pada 25 November 2024. SKB itu berisi sejumlah ketentuan, beberapa di antaranya mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.

Selain itu, SKB tersebut juga menekankan pentingnya mempercepat penerbitan PBG dalam rangka mendukung pembangunan 3.000.000 rumah untuk MBR.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Program pembangunan 3 juta rumah dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Penyediaan perumahan bukan hanya tanggung jawab satu pihak tetapi membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat.

Dengan strategi yang telah dirancang, diharapkan program 3 juta rumah dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan perumahan tak hanya menyediakan tempat tinggal tetapi juga memastikan masyarakat memiliki hunian layak, terjangkau, dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Joko Suranto mengatakan pihaknya siap membangun 1 juta rumah di pedesaan yang merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan 1 juta rumah di pedesaan juga akan menggerakkan ekonomi desa.

Saat ini program 3 juta rumah baru menyentuh sekitar 5% hingga 7% dari target program yakni melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang tahun ini berkisar hanya 220.000 unit hingga 420.000 unit. Di sisi lain, hampir 95% lagi dari target 3 juta unit hingga kini belum fokus dikerjakan termasuk 1 juta rumah di pedesaan.

“REI mengambil inisiatif untuk mendorong perluasan target program 3 juta rumah hingga pedesaan, karena program ini sejak awal memang hendak menyasar masyarakat di perkotaan, pedesaan dan pesisir. Sesuai paradigma Propertinomic 2.0, maka kami siap untuk membangun 1 juta rumah di desa-desa di Indonesia,” ujarnya dikutip Selasa (22/4/2025).

Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan membangun 3 juta rumah bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, 1 juta di perdesaan, 1 juta di pesisir, dan 1 juta di perkotaan. Selain itu, terdapat sekitar 13 juta penduduk miskin di desa atau sekitar 11,3% dari total penduduk pedesaan yang harus dituntaskan.

Hal ini yang memacu pembangunan rumah di desa akan memiliki manfaat besar antara lain mempercepat pengentasan kemiskinan di perdesaan, menggerakkan ekonomi di desa karena menciptakan putaran ekonomi hingga Rp80 triliun, menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, dan menciptakan stimulus pendapatan di setiap desa sekitar Rp400 juta.

“Ekosistem ekonomi baru akan terbentuk di pedesaan. Bakal muncul banyak wiraswasta di setiap desa hingga 200.000 wiraswasta yang terdidik selama 5 tahun program sejuta rumah di pedesaan berjalan, misalnya pabrik pembuatan bahan material dan sebagainya,” katanya.

Menurutnya, pengembang membutuhkan kriteria penentuan dan kebijakan yang jelas dari pemerintah. Kriteria tersebut antara lain menyangkut syarat penerima manfaat program perumahan tersebut, kriteria desa yang menjadi lokasi pembangunan, kriteria lahan yang dapat dibangun rumah, dan standar spesifikasi serta biaya bangunan.

Namun demikian, pembangunan rumah di pedesaan juga perlu dukungan beberapa kebijakan seperti kebijakan pertanahan yang berkaitan dengan legalitas tanah untuk lokasi pembangunan rumah. Di samping itu, butuh kebijakan perizinan khusus untuk membangun rumah di desa, kebijakan peruntukkan tata ruang, kebijakan perbankan menyangkut skema pembiayaan dan aturan penilaian kelayakan oleh perbankan/lembaga yang ditunjuk pemerintah, serta kebijakan pengawasan.

“Kebijakan legalitas tanah misalnya soal program sertifikasi lahan milik masyarakat yang akan dibangun rumah, sehingga masyarakat desa menjadi bankable. Ini tentunya menjadi peran Kementerian ATR-BPN yang juga segera kami diskusinya,” ucapnya.

Dia menilai setelah ada kriteria dan kebijakan yang jelas, pengembang tinggal membangun sesuai panduan teknis yang telah ditentukan. REI saat ini memiliki anggota lebih dari 6.000 perusahaan pengembang dimana 80% diantaranya merupakan pengembang perumahan bersubsidi yang sudah berpengalaman membangun jutaan unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan anggota sebanyak itu, maka rerata setiap pengembang anggota REI hanya membangun sekitar 200 unit rumah di desa.

“Kami punya 6.000 anggota yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Proyek anggota REI menyebar hingga ke tingkat kecamatan hingga desa di seluruh pelosok negeri. Oleh karena itu, REI sangat siap untuk memulai pembangunan 1 juta rumah di pedesaan sesuai target Program 3 Juta Rumah,” tuturnya.

Adapun berdasarkan data Satgas Perumahan, angsuran KPR untuk masyarakat di pedesaan 80% akan disubsidi pemerintah yang direncanakan dari anggaran pengalihan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran sehingga hanya 20% dari cicilan KPR yang dibayarkan masyarakat. Dengan asumsi nilai bangunan sekitar Rp80 juta hingga Rp100 juta per unit dan angsuran KPR Rp800.000 per bulan, maka masyarakat desa cukup membayar sekitar Rp160.000 setiap bulannya.

SOLO, KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mendirikan dapur SPPG (Sentra Penyediaan Pangan Gizi) mandiri di Kota Solo, Jawa Tengah.

Hingga saat ini, jumlah dapur SPPG yang telah beroperasi di Solo baru mencapai empat unit, sementara kebutuhan mencapai 45 dapur untuk mencakup seluruh wilayah.

"Kurang lebih 40-45 SPPG (yang dibutuhkan). Kita membuka peluang bagi masyarakat untuk mendirikan SPPG mandiri," kata Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, Brigjen TNI (Purn) Suardi Samiran, dalam sosialisasi di Balai Kota Solo, Selasa (22/4/2025).

Syarat Mendirikan Dapur SPPG

Suardi menjelaskan, masyarakat yang ingin mendirikan dapur SPPG mandiri harus memenuhi sejumlah syarat yang telah ditetapkan oleh BGN. Beberapa syarat tersebut meliputi:

• Ketersediaan bangunan dapur
• Peralatan memasak dan makan
• Standar kebersihan dan higienitas
• Legalitas status hukum dapur

Selain itu, ia menegaskan bahwa harga per porsi untuk program MBG ditetapkan sebesar Rp 15.000, kecuali untuk wilayah tertentu seperti Papua dan sekitarnya yang akan disesuaikan.

"Tentunya kalau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan sama (harganya). Tetapi untuk wilayah timur Papua dan sekitarnya tidak boleh disamakan," jelasnya.

Target 45 Dapur SPPG Tercapai Akhir 2025

BGN menargetkan seluruh kebutuhan dapur SPPG di Solo bisa terpenuhi paling lambat akhir tahun 2025.

"Sebisa mungkin akhir 2025 sudah tercapai semua (SPPG)," ujar Suardi.

Wali Kota Solo, Respati Ardi, menyatakan bahwa Pemerintah Kota Solo mendukung penuh pelaksanaan program MBG sebagai bagian dari program nasional Presiden Prabowo Subianto.

"Semua yang dibutuhkan regulasi di kota akan kita siapkan semua. Dan tadi sudah disampaikan keterbukaan. Di Solo juga akan terbuka. Silakan pengawasannya normal semua asalkan memenuhi standar dari BGN," kata Respati.

Ia juga menambahkan bahwa saat ini empat dapur SPPG yang sudah beroperasi tersebar di wilayah Jebres, Laweyan, Serengan, dan Banjarsari. Namun, belum mencakup seluruh kecamatan di Kota Solo.

"Sekarang baru empat SPPG. Belum tersebar di seluruh kecamatan," ungkapnya.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam masa awal pemerintahannya.

Pemerintah juga membentuk Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menangani MBG.

Di media sosial kemudian muncul sejumlah unggahan terkait BGN, namun diindikasi sebagai konten hoaks dan modus penipuan.

Misalnya, unggahan disertai tautan yang diklaim sebagai akses untuk pendaftaran relawan untuk program MBG. Unggahan itu diklaim berasal dari BGN.

Narasi yang muncul, relawan untuk MBG akan mendapatkan gaji sebesar Rp 3 juta hingga RP 6 juta per bulan. Program juga diklaim melibatkan 140 UMKM dan tidak dipungut biaya apa pun.

Saat diklik, tautan yang ada dalam unggahan tidak mengarah ke situs resmi BGN.

Situs yang muncul malah menampilkan formulir yang meminta pengunjung memberikan data pribadi seperti nama dan alamat lengkap, serta nomor telepon yang digunakan dalam aplikasi Telegram.

Situs yang meminta data pribadi biasanya mengarah ke aksi phishing, yang menjadi pintu masuk penipuan online. Waspada, jangan sembarang memberikan data pribadi Anda.

BGN juga sudah meminta masyarakat untuk mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan Lembaga. Informasi dari BGN hanya diberikan melalui situs resmi dan media sosial yang terverifikasi.

Seperti apa penjelasan lengkap atas penelusuran faktanya? Simak dalam infografik berikut ini:

View this post on Instagram

A post shared by Cek Fakta Kompascom (@cekfakta.kompascom)

Surabaya (ANTARA) - BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah nyata mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Sinergi tersebut dikukuhkan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana.

"Selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi bagi generasi penerus bangsa, program tersebut secara tidak langsung juga digadang-gadang mampu menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia," kata Anggoro dalam keterangannya di Sidoarjo, Selasa.

Ia mengapresiasi dan menyambut baik langkah strategis BGN tersebut dan menyatakan kesiapannya dalam memberikan layanan dan perlindungan yang maksimal kepada seluruh pekerja.

"Kami mengapresiasi tim di BGN atas inisiatif hari ini, dan ini kita sama-sama menyukseskan program yang sangat baik, program strategis dan kami tentu saja siap mendukung program tersebut," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Dadan menyebut bahwa saat ini sudah terdapat 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan total pekerja mencapai lebih dari 50 ribu.

Sesuai peta jalan BGN jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga 1,2 juta pekerja.

"Kami tidak memotong gaji mereka, tetapi kami membayar preminya untuk mereka, Sehingga semua yang terlibat di dalam program makan bergizi, secara sosial terlindungi. Ini kerja keras yang luar biasa, menyiapkan makanan untuk penerima manfaat, anak-anak masa depan kita, tetapi mereka tidak boleh cemas ketika bekerja keras," katanya.

Di tempat terpisah, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo, Arie Fianto Syofian, siap menindaklanjuti pemberian perlindungan bagi pekerja yang terlibat dalam MBG tersebut.

"Perlindungan ini akan menjadikan pekerja MBG lebih tenang saat beraktivitas. Karena risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian yang bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, sudah diambil alih oleh BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengungkapkan bahwa dalam jangka pendek, kebijakan fiskal akan fokus untuk biayai program unggulan pemerintah seperti program makan bergizi gratis dan koperasi desa.

Tommy, sapaan Thomas Djiwandono, menjelaskan bahwa pemerintah ingin meningkatkan kualitas belanja agar lebih efisien dan efektif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto pun sempat mengintruksikan proses realokasi anggaran untuk belanja produktif.

Oleh sebab itu, belanja pemerintah ke depan akan fokus ke program unggulan yang diyakini memberikan efek pengganda besar seperti program makan bergizi gratis dan koperasi desa.

"Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong konvergensi regional antarprovinsi," ujar Tommy dalam acara HSBC Summit 2025, Selasa (22/4/2025).

Selain dua program unggulan itu, sambungnya, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk program yang diyakini memberikan dampak nyata ke masyarakat seperti pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit di daerah, percepatan penuntasan TBC, hingga renovasi sekolah.

Lebih lanjut, keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menyatakan pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga anggaran negara yang sehat. Oleh sebab itu, pemerintah masih berupaya menjaga defisit fiskal di bawah 3%.

Dia menyatakan ambang batas defisit fiskal 3% berfungsi sebagai jangkar kebijakan utama, memperkuat stabilitas makroekonomi, memperkuat kredibilitas kebijakan, dan mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Oleh sebab itu, Tommy mengaku APBN 2025 dirancang dalam upaya peningkatan pendapatan, efisiensi, dan produktivitas belanja. Caranya, dengan pelaksanaan reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah juga ingin meningkatkan pemerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, memperbaiki tata kelola, melakukan inovasi pelayanan publik, dan mendorong reformasi pengelolaan aset negara.

"Selain itu, pemerintah memberikan insentif fiskal yang tepat sasaran, dan terukur pada berbagai sektor strategis untuk membantu mempercepat transformasi ekonomi," klaim Tommy.

Tambahan Pengeluaran APBN

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya sudah mengungkapkan akan menambah anggaran program makan bergizi gratis pada tahun ini dari yang awalnya Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun.

Sementara itu, Prabowo menargetkan pembangunan 80.000 koperasi desa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sumber dana pembangunan puluhan ribu koperasi desa itu berasal dari anggaran belanja tidak terduga (BTT).

"Kalau belanja tidak terduga ini digunakan untuk ngejar yang sekarang, karena kan kita rencanakan 80.000 desa lebih ini akan di-launching di bulan Juli,” kata Tito kepada wartawan, Senin (14/4/2025).

Tito menjelaskan, anggaran BTT untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dapat digunakan bagi daerah-daerah yang belum memasukan program tersebut dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan.

Sejalan dengan hal itu, Kemendagri telah menyiapkan Surat Edaran Mendagri sebagai payung hukum bagi para Kepala Daerah agar dapat menggunakan BTT untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih paling lambat Juli 2025.

“Saya sudah siapkan nanti dengan izin Bapak Menko [Zulkifli Hasan], saya siapkan surat edaran Mendagri sebagai payung hukum kepala daerah-kepala daerah supaya nggak ragu-ragu. Kadang-kadang takut diperiksa gitu kan. Kita gunakan BTT, belanja tidak terduga,” tuturnya.

KOMPAS.com – Dugaan keracunan massal yang menimpa puluhan siswa MAN 1 Cianjur berbuntut pada penghentian sementara dapur penyedia Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur langsung bergerak cepat menyelidiki kasus tersebut dan menutup sementara operasional dapur yang menyediakan makanan program MBG untuk sekolah tersebut.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Cianjur, Frida Laila Yahya, mengatakan timnya telah mengunjungi langsung lokasi dapur dan mengambil sampel makanan untuk diuji di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

“Pagi ini kami sudah mendatangi dapur MBG bersangkutan dan menghentikan sementara seluruh aktivitas di sana, sampai hasil uji laboratorium keluar,” kata Frida saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/4/2025).

Frida menjelaskan, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh. Tak hanya proses penyajian makanan, namun juga bahan baku yang digunakan akan ditelusuri kembali.

“Sebenarnya dapur MBG sudah diawasi, dan hasil pengawasan terakhir menunjukkan semuanya aman, tidak ada masalah. Namun karena terjadi kasus ini, kami akan mengecek kembali semua aspek tersebut untuk mencari kemungkinan penyebabnya,” ujarnya.

Hingga saat ini, penyebab pasti keracunan masih belum dapat dipastikan. Frida menegaskan, pihaknya masih menunggu hasil dari laboratorium.

“Nanti, setelah hasil pemeriksaan keluar, akan terlihat apakah makanan tersebut mengandung bakteri atau jamur, dan jenisnya apa, termasuk jika ada kandungan bahan pengawet, atau bahan-bahan yang sudah kedaluwarsa,” katanya.

“Atau bisa jadi hasilnya tidak ditemukan, dan ternyata berasal dari sumber lain,” tambahnya.

Kasus ini mencuat pada Senin (21/4/2025), saat sejumlah siswa MAN 1 Cianjur mengalami gejala mual, muntah, dan pusing setelah makan siang dari program MBG.

Sebagian besar siswa mengalami gejala tersebut di sore hari dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis.

Total ada 51 siswa yang terdampak. Dari jumlah itu, 45 siswa telah dipulangkan usai mendapat perawatan, sementara enam lainnya masih dirawat intensif. Salah satunya masih menjalani observasi di RS Bhayangkara.

“Termasuk satu orang yang saat ini masih dalam tahap observasi,” ungkap Frida.

“Sementara yang sebelumnya ditangani di RSUD Sayang Cianjur seluruhnya sudah dipulangkan karena kondisi mereka membaik,” lanjutnya.

Menurut Frida, seluruh siswa yang menjadi korban menunjukkan gejala umum keracunan makanan. Meski belum bisa disimpulkan penyebab utamanya, Frida mengatakan dugaan awal mengarah pada makanan yang dikonsumsi para siswa saat makan siang.

“Untuk penyebab pastinya, apakah berasal dari makanan atau dari sumber lain, masih dalam proses pemeriksaan di laboratorium. Namun, memang, dari informasi yang didapat, para siswa mulai merasakan gejala setelah menyantap makanan tersebut,” jelasnya.

Ia menambahkan, para siswa mulai berdatangan ke IGD RSUD Sayang Cianjur dan RS Bhayangkara sekitar pukul 18.00 WIB.

“Rata-rata para korban tersebut mengalami gejala muntah, mual, dan pusing,” katanya.

Sumber: Kompas.com

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara berjanji segera menerbitkan aturan gaji masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhak menerima rumah subsidi.

Awalnya, Ara berniat menerbitkan keputusan menteri (kepmen) terkait MBR pada 21 April 2025 alias hari ini. Waktu tersebut bertepatan dengan Hari Kartini, tetapi batal terlaksana.

"Mudah-mudahan ya minggu ini kita akan mengeluarkan aturan soal MBR di Kementerian Hukum dan juga dengan Badan Pusat Statistik (BPS)," janjinya usai Halalbihalal dengan DPP Real Estat Indonesia (REI) di Sheraton Grand Jakarta, Senin (21/4).

Ia menegaskan pemerintah akan menaikkan batas maksimal gaji masyarakat miskin. Ara menekankan tujuannya memperluas syarat penghasilan ini agar semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu juga menyinggung soal inflasi yang terjadi beberapa tahun ini sebagai salah satu pertimbangan merelaksasi kelompok MBR. Begitu pula dengan masalah daya beli yang dialami warga Indonesia.

Sang menteri juga meminta bantuan untuk meluruskan kesalahpahaman di masyarakat. Ara menegaskan menaikkan syarat gaji yang dimaksud adalah batas maksimal pendapatan, bukan minimal.

"Contoh nih ya, kemarin kan (MBR yang berhak atas rumah subsidi) penghasilan Rp0 sampai Rp7 juta. Nanti Rp0 sampai misalnya Rp12 juta, Rp13 juta, atau Rp14 juta ya, begitu," tuturnya.

"Jadi, makin luas. Jangan salah ngerti, makanya dibantu yang kurang mengerti karena tidak mengerti substansi," pinta Ara.

Di lain sisi, Menteri Ara mengakui bahwa kuota rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sudah hampir habis. Ini karena Kementerian PKP telah membagi-bagikan alokasinya untuk sejumlah kategori, misalnya petani, buruh, nelayan, tenaga kesehatan, sampai wartawan.

Walau begitu, ia menegaskan Kementerian PKP mengantongi dukungan dari stakeholder terkait. Ara memberi sinyal akan ada tambahan kuota FLPP pada Juni 2025 mendatang, meski tak dirinci berapa.

"Mohon doanya ya (tambahan kuota FLPP), namanya juga usaha kan. Supaya waktunya kan jangan sampai terlambat. Tentu dengan pengalokasian ini (rumah subsidi dibagi per kategori) kan pertama kali terjadi. Dengan begini ada kepastian buat pengembang, konsumen, bank, kan jadi terarah," tandasnya.

Jakarta -

Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap data backlog perumahan mencapai 15 juta unit berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jumlah backlog baru itu bukan 9,9 (juta) atau 12 (juta) yang disebutkan. Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta antrean untuk pemilikan rumah baru. Backlog renovasi RTLH (rumah tidak layak huni) sama sekitar 26 juta," ujar Fahri di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Hal itu disampaikannya dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025.

Fahri mengatakan jumlah keluarga bertambah, sementara jumlah rumah tidak bertambah secara signifikan. Menurutnya, hal ini menunjukkan pasar perumahan yang semakin besar.

Ia menyebutkan populasi Indonesia sekitar 289,5 juta jiwa. Jumlah keluarga yang semula sekitar 74-78 juta pada tahun 2023-2024, sekarang sebanyak 93,1 juta keluarga. Lalu, rata-rata anggota keluarga mengecil.

"Tinggal tiga orang dalam satu keluarga. Dugaan saya ini karena waktu demographic bonus, itu anak-anak muda ini kemudian dalam usia menikah sekarang ini. Tapi begitu menikah mereka menyaksikan kenyataan bahwa mereka sulit memiliki rumah," katanya.

Selain itu, Fahri mengatakan ada kekeliruan cara pengambilan data. Ia menyebut terkadang ada percampuran antara pengambilan data rumah sebagai fisik dan keluarga sebagai isinya. Untuk itu, ia akan mengundang sepuluh kementerian untuk membahas data yang lebih akurat.

Sebelumnya diberitakan, Iwan Suprijanto yang dulu merupakan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pernah menyampaikan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS angka backlog di Indonesia menyentuh 9,9 juta. Namun, survei ini dilakukan dengan metode purposive random sampling.

"Hasil Susenas 2023, backlog 9,9 juta. Tapi itu berdasarkan hasil survei purposive random sampling dengan keyakinan terbatas. Jadi backlog hanya sebagai indikasi, bukan riil," kata Iwan kepada detikProperti pada Rabu (11/9/2024).

Sementara itu, Herry Trisaputra Zuna yang sempat menjabat Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan ada 9,9 juta rumah tangga yang belum mempunyai rumah berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Lalu, terdapat 26 juta rumah tidak layak huni, sehingga jumlah rumah yang perlu diselesaikan sekitar 36 juta.

"Besarnya unit yang harus diselesaikan tadi tentu kalau yang belum punya rumah solusinya bisa KPR atau kredit membangun rumah, bangun sendiri. Tetapi kalau yang rumahnya tidak layak huni, mereka butuh yang namanya kredit renovasi rumah. Jadi dua hal ini harus kita selesaikan," ujar Herry dalam Konferensi Pers Konferensi Pers Kantor Staf Presiden tentang Program Tapera di Jakarta pada Jumat (31/5/2024).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya yang ingin memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota ke daerah terpencil agar lahannya bisa dialihfungsikan sebagai kawasan perumahan.

"Itulah pikiran cerdas dari Presiden Prabowo yang (berencana) memindahkan penjara-penjara yang strategis di kota buat perumahan," kata Ara dikutip dari Antara, Selasa, 22 April 2025.

Menurut Ara, penjara-penjara, yang saat ini berdiri di lokasi strategis seperti Medan, Bandung, dan Jakarta, bisa dialihfungsikan lahannya menjadi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengungkapkan Presiden Prabowo sudah menghubunginya secara langsung untuk membahas langkah pemindahan penjara, sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyat yang membutuhkan akses terhadap hunian layak.

"Masa penjahat dibuat tidurnya nyenyak, ya enggak? Pak Prabowo sudah telpon saya. 'Ara kita pindahkan penjara-penjara di daerah strategis buat rumah. Kita pindahkan penjara keluar kota, biar dibesuknya susah," kata dia.

"Penjara rata-rata di kota, nggak? Strategis, enggak? Sudah jadi perintah Presiden Prabowo, penjara-penjara itu kita bangun perumahan," ungkap Ara.

Menteri PKP menilai rencana Presiden tersebut menjawab kebutuhan perumahan, yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar, yang lahannya semakin terbatas.

Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto untuk memetakan lokasi-lokasi penjara yang siap dialihfungsikan dan merencanakan lokasi baru yang jauh dari pusat kota.

Menurutnya, lokasi baru penjara harus terpencil agar mempersulit akses komunikasi narapidana dan mengurangi risiko kabur, sekaligus memberi ruang lebih luas bagi pembangunan kota yang terencana.

"Kita bikin agak jauh, biar besuknya susah dan jangan kabur dari penjara. Enak nanti bisa masuk hotel, berlagak sakit," ujar dia.

Kendati demikian, Ara belum menyebutkan secara rinci dimana saja titik lapas yang akan dialihfungsikan menjadi perumahan.

"Itu arahan Presiden dan Presiden menyampaikan kepada saya, itu langkah strategis," kata Ara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo berniat membangun penjara di pulau terpencil agar dapat membuat para koruptor yang telah menyengsarakan rakyat bisa merasakan efek jera karena tidak bisa kabur.

"Saya juga akan sisihkan dana buat penjara di suatu tempat yang terpencil mereka nggak bisa keluar. Kita akan cari pulau, kalau mereka keluar biar ketemu sama (ikan) hiu," kata Prabowo.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan terdapat 73.432 hektare lahan indikasi tanah terlantar yang bisa digunakan untuk perumahan. Hal ini tentu bisa membantu realisasi Program 3 Juta Rumah.

"Saya akan menyampaikan peta tanah yang telah kami tetapkan menjadi tanah terlantar yang bisa dipakai untuk menunjang program perumahan," kata Nusron saat hadir di acara Halal Bihalal Keluarga Besar Realestate Indonesia di Hotel Sheraton, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Ia menyadari apabila ingin mendukung Program 3 Juta Rumah, maka pemerintah perlu menyediakan lahan dengan harga yang murah. Lahan tersebut, kata Nusron, tidak lain dan tidak bukan adalah lahan pertanian.

Namun, negara menentang keras penggunaan lahan pertanian seperti sawah untuk dipakai sebagai perumahan. Sebab, pemakaian lahan sawah menjadi perumahan atau fungsi lain berseberangan dengan tujuan pemerintah yang tengah mengusahakan ketahanan pangan.

"Tanah di bawah Rp 500 ribu per meter, apa? Sawah. Maka mau tidak mau harus minta LSD (Lahan Sawah Dilindungi). Maka saya katakan, demi ketahanan pangan, maka lawannya 3 Juta Rumah," ujarnya.

Kementerian ATR/BPN akhirnya membuat rumusan untuk melindungi lahan persawahan tersebut agar tidak cepat menyusut imbas permintaan perumahan yang semakin tinggi.

Pihaknya memiliki peta data Lahan Baku Sawah (LBS) yakni lahan baru, sama dengan lahan eksisting yang sudah terpetakan dari awal yakni sekitar 8,5 juta hektare. LBS ini merupakan data yang belum ter-update dengan kondisi di lapangan.

Kenyataannya banyak lahan sawah telah beralih fungsi menjadi tempat berdirinya bangunan, jalan, dan lainnya. Tanah-tanah yang sudah berubah fungsi tersebut akan masuk dalam data yang mereka sebut sebagai Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

"Hasil verifikasi ulang secara fisik menunjukkan adanya perubahan. Biasanya LSD menyisakan sekitar 92-93 persen dari LBS, jadi sekitar 7 persen sudah hilang," jelasnya.

Setelah itu, ada lagi sebutannya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yakni sawah yang sudah direkomendasikan oleh Bupati sebagai lahan pertanian permanen, atau akan menjadi lokasi persawahan selamanya.

"Namun, apakah sawah permanen ini bisa berubah? Bisa, jika ada program prioritas nasional seperti program pembangunan 3 juta rumah. Namun, pemohon harus mengganti dengan mencetak sawah baru dengan tingkat produktivitas yang sama. Bukan luas yang sama lho, ingat," ujarnya.

Dari pemetaan ini didapatkan bahwa LBS nilainya adalah 100 persen lahan untuk sawah yakni 8,5 juta. Lalu jumlah LSD sudah berkurang karena adanya peralihan fungsi menjadi 93 persen. Ada pun nilai sawah yang harus dipertahankan atau LP2B adalah 87 persen dari LSD. Maka, dari itu, selisih antara LSD dengan LP2B adalah 13 persen yang bisa digunakan sebagai lahan 'kosong' yang bisa dimanfaatkan.

Kata Nusron, nilai lahan sebesar 13 persen tersebut tidak bisa digunakan semua untuk perumahan. Sebab, banyak permintaan pasti berdatangan dari berbagai kalangan, seperti ada yang ingin menggunakan lahan tersebut sebagai sekolah, rumah sakit, dan hal-hal yang diklaim bermanfaat untuk masyarakat luas. Melihat permintaan yang tinggi, Kementerian ATR/BPN akan memilih yang paling bermanfaat.

"Untuk perumahan yang bisa kita pakai ada sekitar 73.432 hektare. Yang sudah ditetapkan dan bisa bapak-bapak bisa tengok ada itu ada 14.490 hektare," sebut Nusron.

Nusron menampilkan daftar provinsi yang sudah menyerahkan tanah terlantar yang bisa digunakan untuk program 3 Juta Rumah yakni ada di 33 provinsi.

Selanjutnya, tanah terlantar yang sudah dikumpulkan akan diserahkan kepada Badan Bank Tanah. Masyarakat yang ingin membeli tanah tersebut bisa membeli melalui Badan Bank Tanah. Ada pun untuk penentuan harga tanahnya akan melihat dari zona nilai tanah (ZNT).

"Tanah ini nantinya akan diserahkan kepada Bank Tanah. Sekalian transaksinya dengan Bank Tanah kecuali fasum dan fasosnya karena sebelum diserahkan sama Bank Tanah harus diambil dahulu 30 persen untuk kepentingan reforma agraria agar tidak terjadi konflik," ungkap Nusron.

(aqi/abr)