Satgas Perumahan: Negara Bayarin Cicilan Rp 600 Ribu/Bulan buat 3 Juta Rumah
Satgas Perumahan mengatakan pemerintah akan membayar cicilan KPR masyarakat miskin dalam program 3 juta rumah. Cicilan satu rumah sebesar Rp 600 ribu/bulan. [607] url asal
#program-3-juta-rumah #kpr #perumahan #bangun-rumah #masyarakat-miskin #masyarakat-tak-berpenghasilan #rumah #satgas-perumahan #prabowo-subianto #negara-bayarin-cicilan-rp-600-ribu #bintara-pembina-desa #badan-pe
(detikFinance) 11/12/24 15:00
v/7442/
Jakarta - Pemerintah akan menyediakan rumah bagi masyarakat miskin melalui program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengatakan skema pendanaan program tersebut dengan membayarkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat tak berpenghasilan tersebut.
Ia menyebut pemerintah akan membayar cicilan setiap rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun. Anggaran yang dibutuhkan untuk cicilan program 3 juta rumah sebesar Rp 21,6 triliun. Menurutnya, hal ini dapat diwujudkan setelah terbitnya peraturan presiden (Perpres) yang kini sedang dipersiapkan.
"Jadi untuk merumahkan 3 juta (keluarga miskin), negara tidak perlu keluarkan Rp 300 triliun kalau satu rumah Rp 100 juta. Negara hanya membayar cicilannya yang di mana satu rumah itu Rp 600 ribu ditetapkan Presiden, dikali 12 (bulan) jadi Rp 7,2 juta (setahun), dikali 3 juta (rumah). Setahun itu (cicilan) adalah Rp 21,6 triliun," ujar Bonny kepada detikProperti, Selasa (10/12/2024).
Bonny menjelaskan penerima program 3 juta rumah merupakan masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Penerima tersebut seperti masyarakat desa yang meski berpenghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji.
Pasalnya, slip gaji merupakan syarat formil untuk mendapatkan KPR. Dengan adanya perpres, maka masyarakat miskin memiliki kejelasan pendanaan, sehingga bisa mendapat akses KPR.
"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin Perpres menyatakan presiden akan membayar cicilannya, negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," jelasnya.
Langkah awal menjalankan program 3 juta rumah adalah menentukan kriteria penerima. Kriteria penerima tersebut pun saat ini masih dirumuskan.
Namun, Bonny menyebutkan salah satu usulan kriteria penerima antara lain pelanggan terendah PLN, yakni yang menggunakan 450 VA. Menurutnya, ciri-ciri pelanggan tersebut adalah mereka yang ketika memasak nasi, tidak bisa sambil menyalakan TV atau setrika karena listrik bakal mati.
"Tentu yang berhak menerima adalah masyarakat miskin tidak mampu tidak memiliki penghasilan. Banyak orang di Indonesia tanpa diketahui di rumah-rumah yang gubuk itu ditinggali oleh 2, 3, atau 4 kepala keluarga berdesakan. Itu adalah salah satu yang langsung terima," katanya.
Setelah itu, kriteria tersebut akan diberikan kepada seluruh kepala desa untuk memverifikasi warga dan memilih penerima. Langkah ini akan melibatkan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI.
"Setelah diverifikasi benar dipilih nama itu, satu desa 26 (keluarga) setelah dipilih 26 nama ini dikali 75 ribu desa atau 3 juta nama ini diberikan kepada bank penyalurnya BTN dan BRI," ucap Bonny.
Ia menuturkan ketika BTN menyatakan nama-nama tersebut dapat menerima KPR, maka kontraktor dan developer pun akan datang ke desa untuk membangun rumah. UMKM akan membangun rumah tipe 36 di atas lahan 70 meter persegi selama 3-4 bulan.
Pembangunan 3 juta bakal terdesentralisasi ke 75 ribu desa di seluruh Indonesia, termasuk pesisir. Adapun lahan yang perlu disiapkan untuk setiap desa seluas 3.000 meter persegi. Lahan tersebut bisa didapatkan dengan membeli tanah milik warga.
"Kita ada krisis lahan nggak? Nggak ada. Di desa ada nggak 3.000 meter? Puluhan hektare ada. Terjadilah kegiatan ekonomi secara serentak di 75 ribu desa," imbuhnya.
Sebelumnya, Bonny mengungkapkan program 3 juta rumah sebenarnya merupakan program pengentasan kemiskinan. Melalui program ini, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa dan 1 juta rumah susun di perkotaan untuk masyarakat miskin.
"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," tutur Bonny.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(dhw/das)
Cicilan 3 Juta Rumah Mau Dibayarin Negara, Butuh Anggaran Rp 21 T/Tahun
Pemerintah berupaya memberikan 3 juta rumah ke masyarkat miskin dengan membayar cicilan KPR. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 21,6 triliun. [503] url asal
#program-3-juta-rumah #cicilan-kpr #kpr #kementerian-pkp #satgas-perumahan #prabowo-subianto #rumah #perumahan #cicilan #jokowi #perpres #prabowo #presiden #harga #pkp #hunian #hunian-tipe #cicilan-3-juta-rumah-mau-dib
(detikFinance) 11/12/24 15:00
v/7503/
Jakarta - Pemerintah sedang mengupayakan pembangunan untuk program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengatakan negara akan membayar cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat miskin agar bisa punya rumah.
Ia menyebut cicilan KPR untuk satu rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan akan dibayarkan pemerintah selama 25 tahun. Dengan begitu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membutuhkan Rp 21,6 triliun setahun untuk membayar cicilan program 3 juta rumah.
"Satgas mengusulkan, mengajukan anggaran kementerian tersebut. Jumlah anggaran yang diusulkan oleh Satgas ke Kementerian Keuangan itu Rp 53,6 triliun, termasuk 21,6 triliun yang cicilan pertama," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Adapun pembangunan 3 juta rumah akan berupa 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah susun di perkotaan. Bonny mengatakan pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, negara cukup mengeluarkan Rp 21,6 triliun untuk cicilan KPR, maka bank penyalur seperti BTN dan BRI bisa memberikan memenuhi biaya Rp 300 triliun. Bonny menyebutkan harga rumah yang disasar adalah Rp 100 juta.
Rumah tapak dalam program 3 juta rumah akan berupa hunian tipe 36 dengan luas lahan 70 meter persegi. Sebanyak 75 ribu desa masing-masing akan disalurkan 26 unit rumah yang dibangun oleh UMKM.
Soal pagu anggaran sebesar Rp 5,274 triliun untuk Kementerian PKP, Bonny menjelaskan itu masih menggunakan rencana APBN berdasarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Waktu Pak Jokowi pidato di 16 Agustus 2024 itu Presiden harus melaporkan pertanggungjawabannya dan harus mengumumkan rencana APBN tahun 2024-2025. Waktu itu Perumahan itu masih dalam PUPR. Lah Pak Prabowo belum dilantik, sehingga ditaruh lah kebutuhan PUPR itu sekitar 14 atau 16 triliun lah terdiri dari 5 triliun PR," jelasnya.
"Nah sewaktu Pak Prabowo dilantik, Pak Prabowo membuat Kementerian Perumahan, sehingga anggarannya adalah dari PUPR itu disisikan Rp 5 triliun itu dari PU. Itu adalah anggaran operasional," sambungnya.
Anggaran operasional ini seperti gaji pegawai kementerian dan perjalanan dinas. Anggaran tersebut belum termasuk program 3 juta rumah. Untuk itu, Satgas akan mengajukan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas bahwa Kementerian membutuhkan Rp 53,6 triliun.
Namun, untuk mendapatkan anggaran tersebut dibutuhkan peraturan presiden (perpres) dan undang-undang. Hal ini lantaran Kementerian PKP merupakan kementerian baru, sehingga membutuhkan waktu untuk memprosesnya, mengingat ada banyak badan dan kementerian baru di pemerintahan Prabowo.
"Dari Rp 53,6 triliun disudahi Rp 5 triliun. Jadi kurangnya berapa? Rp 48 triliun kan gitu. Dia (Kementerian PKP) nggak dapet 5 triliun, dia dapet Rp 53 triliun. Kenapa dapet Rp 5 triliun? Bagaimana Kementerian Keuangan untuk menyentor itu? Kementerian ini perpresnya belum turun," ucapnya.
Bonny mengatakan tahap awal adalah mengejar terbitnya perpres agar anggaran bisa mendapat tambahan anggaran.
"Saya rasa di Desember ini akan perpres turun dan di Januari diusulkan, anggaran tuh masuk," tuturnya.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(dhw/das)
Cicilan 3 Juta Rumah Dibayarin Negara, Gimana Nasibnya saat Prabowo Lengser?
Pemerintah mau bayar cicilan KPR masyarakat miskin selama 25 tahun dalam program 3 juta rumah. Gimana nasib cicilannya saat Presiden Prabowo selesai menjabat? [481] url asal
#cicilan-rumah #program-3-juta-rumah #kpr #cicilan-kpr #rumah #perumahan #masyarakat-miskin #kementerian-pkp #satgas-perumahan #bpjs #pkp #presiden-prabowo #gimana-nasibnya-saat-prabowo-lengser #detikproperti #prabo
(detikFinance) 11/12/24 15:00
v/7556/
Jakarta - Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan menyediakan rumah buat masyarakat miskin melalui program 3 juta rumah. Hal ini dengan cara membayarkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) para penerima program selama 25 tahun.
Lantas, bagaimana nasib pembayaran cicilan tersebut setelah masa jabatan Presiden Prabowo Subianto sudah selesai?
Bonny mengatakan pihaknya tengah mengejar agar pemerintah dapat membayar cicilan KPR atas nama masyarakat miskin. Dengan adanya perpres, masyarakat miskin atau masyarakat tak berpenghasilan bisa mendapat akses KPR dari bank.
"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin perpres menyatakan presiden akan membayar cicilannya. Negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," ujar Bonny kepada detikProperti, Selasa (10/12/2024).
Menurut Bonny, masyarakat miskin dalam hal ini berpenghasilan di bawah Rp 3 juta per bulan dan tidak mempunyai slip gaji. Adapun kriteria lain golangan masyarakat tak berpenghasilan masih dirumuskan.
Kemudian, ia menilai program ini akan terus berjalan dan pelunasan KPR bisa dipenuhi hingga 25 tahun. Bahkan, ketika Prabowo sudah tidak menjabat pun, pembayaran cicilan tetap berjalan karena sudah didukung dengan perpres.
"Ini kan menjadi program nasional, seperti BPJS dilanjutkan dan BLT dari zaman SBY. Jokowi dan Pak Prabowo juga melanjutkan," katanya
Menurutnya, negara akan terus membayar cicilan tersebut walaupun sudah berganti presiden. Program ini mengatasi masalah sosial serta sudah menjadi kewajiban negara, sehingga tidak bisa diberhentikan.
Selain membayar cicilan KPR masyarakat miskin, perpres juga untuk mendapat anggaran tambahan buat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Mengingat saat ini Kementerian PKP baru mendapat pagu anggaran sebesar Rp 5,27 triliun.
Bonny menjelaskan anggaran tersebut sebenarnya untuk operasional kementerian. Angkanya pun masih berdasarkan jatah Perumahan Rakyat dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Satgas mengusulkan dan mengajukan anggaran Kementerian PKP dengan jumlah anggaran Rp 53,6 triliun kepada Kementerian Keuangan. Jumlah anggaran itu sudah termasuk Rp 21,6 triliun untuk cicilan KPR 3 juta rumah selama setahun.
"Saya rasa di Desember ini akan perpres turun dan di Januari diusulkan, anggaran tuh masuk," tuturnya.
Sebelumnya, Bonny mengungkapkan pendanaan program 3 juta rumah adalah pemerintah membayar cicilan setiap rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun. Anggaran yang dibutuhkan untuk cicilan program 3 juta rumah sebesar 21,6 triliun setahun.
Ia menegaskan program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Melalui program ini, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa oleh UMKM lokal. Sementara itu, sisa 1 juta akan berupa rumah susun di perkotaan.
"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," imbuhnya.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(dhw/das)
Wamen PKP ungkapkan tantangan program 3 juta rumah per tahun
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per ... [278] url asal
#kementerian-perumahan-dan-kawasan-permukiman #kementerian-pkp #perumahan #kawasan-pemukiman #rumah #program-3-juta-rumah
Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.
Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.
"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.
Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.
Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.
“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.
Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
Satgas Perumahan Sebut 3 Juta Rumah Bukan buat MBR
Anggota Satgas Perumahan menjelaskan Program 3 Juta Rumah diperuntukkan masyarakat miskin. Program ini tidak termasuk FLPP untuk MBR. [398] url asal
#program-3-juta-rumah #mbr #flpp #perumahan #rumah #masyarakat-miskin #satgas-perumahan #subsidi-rumah #subianto #satgas #dewan #indonesia #pemerintah #bonny-z-minang #prabowo #tim #cicilan-kredit-perumahan-rakyat
(detikFinance) 11/12/24 15:00
v/7595/
Jakarta - Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang menjelaskan Program 3 Juta Rumah adalah program pengentasan kemiskinan. Untuk itu, penerima program merupakan masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan.
Ia menjelaskan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tidak termasuk dalam program 3 juta rumah. FLPP adalah program tersendiri untuk menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"MBR suatu hal yang lain. Masyarakat berpenghasilan rendah itu melalui FLPP Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan kan. Nah kalau yang 3 juta ini program pengentasan kemiskinan dengan instrumen perumahan. Nah saya dengan Dewan Pakar Tim TKN (Tim Kampanye Nasional) dengan instruksi Presiden kita persiapkan ini," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Kriteria masyarakat miskin atau tidak berpenghasilan masih dirumuskan untuk program 3 juta rumah. Namun, secara umum masyarakat ini punya penghasilan di bawah Rp 3 juta dan tidak memiliki slip gaji.
Kemudian, Bonny menyebutkan salah satu usulan kriteria, yakni pelanggan terendan PLN. Tempat tinggal pelanggan PLN itu menggunakan 450 VA. Ciri-ciri pelanggan tersebut misalkan mereka ketika memasak nasi, tidak bisa sambil menyalakan TV atau setrika karena listrik bakal mati.
Dari segi harga rumah pun berbeda antara program 3 juta rumah dan program FLPP. Bonny mengatakan harga rumah yang disasar untuk program 3 juta rumah adalah Rp 100 juta. Sementara itu, rumah FLPP bisa berkisar Rp 160 juta.
"Bukan FLPP, bukan MBR 3 juta ini. FLPP ini (untuk) MBR hanya ditambah 100 ribu unit dari 200 ribu per tahun menjadi 300 ribu per tahun," katanya.
Sebelumnya, Bonny menegaskan program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Program ini akan menyediakan 2 juta rumah akan dibangun di desa oleh UMKM lokal. Sementara itu, sisa 1 juta akan berupa rumah susun di perkotaan.
"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," imbuhnya.
Pemerintah akan membayar cicilan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) selama 25 tahun agar masyarakat miskin dapat memiliki rumah. Cicilan untuk satu rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan, maka anggaran yang dibutuhkan untuk cicilan 3 juta rumah adalah Rp 21,6 triliun per tahun.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(dhw/das)
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.
Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.
"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.
Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.
Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.
“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.
Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.
Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia Ahmad Riza Patria meninjau simulasi program makan bergizi gratis bagi siswa SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (11/12).
"Saya ingin memastikan dan mendukung program makan siang bergizi gratis Presiden RI Prabowo Subianto di kabupaten dan kota se-Kepulauan Babel ini," kata Ahmad Riza Patria di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan peninjauan simulasi makan bergizi bergizi gratis di SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Babel ini, sebagai langkah Kementerian Desa dan PDT mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, khususnya Kepulauan Babel ini.
"Kami hadir di sini untuk mendukung program makan siang bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar di daerah ini," katanya.
Ia optimistis Kepulauan Babel siap mendukung dan melaksanakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis dan akan menjadi contoh yang baik bagi provinsi lainnya.
"Insya Allah, Kepulauan Babel termasuk provinsi yang siap melaksanakan program makan bergizi gratis ini," katanya.
Ia berharap seluruh desa se-Kepulauan Babel dapat mengambil peran penting dalam program ini, yaitu mempersiapkan dan menyuplai semua kebutuhan program makan bergizi gratis ini.
"Kita berharap setiap desa bisa mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini, tanpa menyuplai kebutuhan makan bergizi ini dari luar provinsi, kabupaten dan kota lain," katanya.
Menurut dia, program makan bergizi gratis ini dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan seluruh masyarakat desa.
"Kita berharap setiap desa dengan waktu tidak terlalu lama dapat mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini," katanya.
Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia Ahmad Riza Patria meninjau simulasi program makan bergizi gratis bagi siswa SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (11/12).
"Saya ingin memastikan dan mendukung program makan siang bergizi gratis Presiden RI Prabowo Subianto di kabupaten dan kota se-Kepulauan Babel ini," kata Ahmad Riza Patria di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan peninjauan simulasi makan bergizi bergizi gratis di SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Babel ini, sebagai langkah Kementerian Desa dan PDT mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, khususnya Kepulauan Babel ini.
"Kami hadir di sini untuk mendukung program makan siang bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar di daerah ini," katanya.
Ia optimistis Kepulauan Babel siap mendukung dan melaksanakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis dan akan menjadi contoh yang baik bagi provinsi lainnya.
"Insya Allah, Kepulauan Babel termasuk provinsi yang siap melaksanakan program makan bergizi gratis ini," katanya.
Ia berharap seluruh desa se-Kepulauan Babel dapat mengambil peran penting dalam program ini, yaitu mempersiapkan dan menyuplai semua kebutuhan program makan bergizi gratis ini.
"Kita berharap setiap desa bisa mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini, tanpa menyuplai kebutuhan makan bergizi ini dari luar provinsi, kabupaten dan kota lain," katanya.
Menurut dia, program makan bergizi gratis ini dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan seluruh masyarakat desa.
"Kita berharap setiap desa dengan waktu tidak terlalu lama dapat mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini," katanya.
Wamen Desa PDT tinjau program makan bergizi gratis di Babel
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia Ahmad Riza Patria meninjau simulasi program makan bergizi gratis bagi siswa SDN ... [267] url asal
Pangkalpinang (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia Ahmad Riza Patria meninjau simulasi program makan bergizi gratis bagi siswa SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (11/12).
"Saya ingin memastikan dan mendukung program makan siang bergizi gratis Presiden RI Prabowo Subianto di kabupaten dan kota se-Kepulauan Babel ini," kata Ahmad Riza Patria di Pangkalpinang, Rabu.
Ia mengatakan peninjauan simulasi makan bergizi bergizi gratis di SDN Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Babel ini, sebagai langkah Kementerian Desa dan PDT mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, khususnya Kepulauan Babel ini.
"Kami hadir di sini untuk mendukung program makan siang bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar di daerah ini," katanya.
Ia optimistis Kepulauan Babel siap mendukung dan melaksanakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis dan akan menjadi contoh yang baik bagi provinsi lainnya.
"Insya Allah, Kepulauan Babel termasuk provinsi yang siap melaksanakan program makan bergizi gratis ini," katanya.
Ia berharap seluruh desa se-Kepulauan Babel dapat mengambil peran penting dalam program ini, yaitu mempersiapkan dan menyuplai semua kebutuhan program makan bergizi gratis ini.
"Kita berharap setiap desa bisa mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini, tanpa menyuplai kebutuhan makan bergizi ini dari luar provinsi, kabupaten dan kota lain," katanya.
Menurut dia, program makan bergizi gratis ini dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan seluruh masyarakat desa.
"Kita berharap setiap desa dengan waktu tidak terlalu lama dapat mempersiapkan kebutuhan program makan bergizi gratis ini," katanya.
Pewarta: Aprionis
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Wamen PKP ungkapkan tantangan program 3 juta rumah per tahun
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per ... [250] url asal
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.
Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.
"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.
Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.
Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.
“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.
Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.
Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.
"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.
Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.
Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.
“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.
Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.
Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.
"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.
Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.
Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.
“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.
Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.