KEBUMEN, KOMPAS.com - Bupati Kebumen Lilis Nuryani bersama Wakil Bupati Zaeni Miftah melakukan monitoring pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengunjungi dapur sehat dan sejumlah sekolah di Kebumen.

Kunjungan ini dilaksanakan untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada siswa.

Bupati Lilis Nuryani didampingi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen Endi Sulistiyo, Sekretaris Daerah Edi Rianto, dan beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meninjau SPPG yang dikelola Yayasan Saka Tunggal di Jalan Mayjen Soetoyo Kebumen.

Dalam tinjauan tersebut, Wakil Bupati Zaeni Miftah mengimbau siswa dan guru untuk tidak ragu melaporkan kepada pemerintah daerah jika menemukan makanan yang basi atau tidak memenuhi standar gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Saya minta kepada siswa atau guru untuk tidak ragu dan tidak takut menyampaikan kepada kami bila ada temuan makanan yang basi, atau kurang matang, dan sebagainya. Sampaikan saja, karena ini bisa jadi bahan evaluasi agar pelaksanaan MBG semakin baik," ujar Zaeni dalam keterangan resminya pada Kamis (13/3/2025).

Selama kunjungan ke dapur MBG, Bupati dan Wakil Bupati Kebumen memeriksa langsung proses pembuatan makanan bergizi, termasuk kualitas bahan, peralatan, tempat memasak, dan kebersihan.

Setelah itu, mereka juga mengecek pendistribusian MBG di tiga sekolah, yaitu SDN 1 Kebumen, SMPN 1 Kebumen, dan SMAN 1 Kebumen.

"Alhamdulillah berjalan lancar, pertama kita lihat SPPG-nya dapurnya, tadi cukup bersih, makananya fresh, buahnya masih segar, peralatannya juga sudah memadai, dikerjakan secara profesional," kata Bupati Lilis.

Ia juga menambahkan bahwa dari hasil wawancara dengan siswa, mereka mengaku menikmati makanan yang disajikan.

"Demikian juga tadi saya nanya anak-anak sekolah bagaimana masakannya selama dapat MBG, katanya enak, habis terus. Ya alhamdulillah sampai saat ini proses pelaksanaannya berjalan lancar," tambahnya.

Berbeda dengan pelaksanaan MBG biasanya, pada bulan Ramadhan, siswa diberikan makanan kering untuk dibawa pulang, seperti roti, biskuit, wafer coklat, susu, telur rebus, dan buah-buahan. "Jadi berhubung bulan puasa, itu makanan yang dibawa jenisnya makanan kering, untuk dibawa pulang, sehingga sampai rumah tidak basi," jelasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen Endi Sulistiyo juga menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengawal pelaksanaan MBG dengan memberikan pengawasan.

Ia berharap tidak ada pengurangan takaran gizi dan program ini bisa terlaksana dengan baik sesuai standar yang ditetapkan oleh BGN. "Pada prinsipnya kita siap mengawal dan mendukung program ini agar berjalan sukses tidak ada penyelewengan atau penyalahgunaan," jelasnya.

Program Makan Bergizi Gratis di Kebumen telah berjalan sejak Februari 2025, dengan saat ini terdapat tiga dapur sehat yang beroperasi di Kebumen, Gombong, dan Klirong.

Setiap dapur mampu memproduksi 3.000 porsi makanan, namun Kebumen masih membutuhkan 20-26 dapur sehat tambahan untuk memenuhi kebutuhan semua sekolah.

KEBUMEN, KOMPAS.com - Bupati Kebumen Lilis Nuryani bersama Wakil Bupati Zaeni Miftah melakukan monitoring pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengunjungi dapur sehat dan sejumlah sekolah di Kebumen.

Kunjungan ini dilaksanakan untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada siswa.

Bupati Lilis Nuryani didampingi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen Endi Sulistiyo, Sekretaris Daerah Edi Rianto, dan beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meninjau SPPG yang dikelola Yayasan Saka Tunggal di Jalan Mayjen Soetoyo Kebumen.

Dalam tinjauan tersebut, Wakil Bupati Zaeni Miftah mengimbau siswa dan guru untuk tidak ragu melaporkan kepada pemerintah daerah jika menemukan makanan yang basi atau tidak memenuhi standar gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Saya minta kepada siswa atau guru untuk tidak ragu dan tidak takut menyampaikan kepada kami bila ada temuan makanan yang basi, atau kurang matang, dan sebagainya. Sampaikan saja, karena ini bisa jadi bahan evaluasi agar pelaksanaan MBG semakin baik," ujar Zaeni dalam keterangan resminya pada Kamis (13/3/2025).

Selama kunjungan ke dapur MBG, Bupati dan Wakil Bupati Kebumen memeriksa langsung proses pembuatan makanan bergizi, termasuk kualitas bahan, peralatan, tempat memasak, dan kebersihan.

Setelah itu, mereka juga mengecek pendistribusian MBG di tiga sekolah, yaitu SDN 1 Kebumen, SMPN 1 Kebumen, dan SMAN 1 Kebumen.

"Alhamdulillah berjalan lancar, pertama kita lihat SPPG-nya dapurnya, tadi cukup bersih, makananya fresh, buahnya masih segar, peralatannya juga sudah memadai, dikerjakan secara profesional," kata Bupati Lilis.

Ia juga menambahkan bahwa dari hasil wawancara dengan siswa, mereka mengaku menikmati makanan yang disajikan.

"Demikian juga tadi saya nanya anak-anak sekolah bagaimana masakannya selama dapat MBG, katanya enak, habis terus. Ya alhamdulillah sampai saat ini proses pelaksanaannya berjalan lancar," tambahnya.

Berbeda dengan pelaksanaan MBG biasanya, pada bulan Ramadhan, siswa diberikan makanan kering untuk dibawa pulang, seperti roti, biskuit, wafer coklat, susu, telur rebus, dan buah-buahan. "Jadi berhubung bulan puasa, itu makanan yang dibawa jenisnya makanan kering, untuk dibawa pulang, sehingga sampai rumah tidak basi," jelasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen Endi Sulistiyo juga menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengawal pelaksanaan MBG dengan memberikan pengawasan.

Ia berharap tidak ada pengurangan takaran gizi dan program ini bisa terlaksana dengan baik sesuai standar yang ditetapkan oleh BGN. "Pada prinsipnya kita siap mengawal dan mendukung program ini agar berjalan sukses tidak ada penyelewengan atau penyalahgunaan," jelasnya.

Program Makan Bergizi Gratis di Kebumen telah berjalan sejak Februari 2025, dengan saat ini terdapat tiga dapur sehat yang beroperasi di Kebumen, Gombong, dan Klirong.

Setiap dapur mampu memproduksi 3.000 porsi makanan, namun Kebumen masih membutuhkan 20-26 dapur sehat tambahan untuk memenuhi kebutuhan semua sekolah.

Jadi langkah dapur satelit untuk membantu desa-desa di seberang sungai bisa sangat membantu

Kupang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan dibutuhkan dapur satelit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang sulit dijangkau, agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah 3T bisa tetap berjalan.

"Untuk SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang ada di Desa Koa, ini akan melayani beberapa sekolah di desa-desa di kecamatan ini. Kalau yang desanya di seberang sungai bisa dibuatkan dapur satelit," kata Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan di Kupang, Kamis.

Hal ini disampaikan usai meninjau lokasi SPPG yang menjadi mitra BGN dalam mensukseskan program MBG di daerah 3T itu kemarin (12/3).

Untuk mencapai ke Desa Koa, kata dia, butuh waktu sekitar empat jam perjalanan dari Kota Kupang. Selain itu harus melintasi jalur atau jalan yang belum sempurna serta Sungai Noelmina yang lebarnya mencapai kurang lebih dua kilometer.

Dapur satelit itu nantinya, lanjut dia, bisa dimanfaatkan untuk memasak makanan bergizi gratis untuk kemudian bisa diberikan kepada anak-anak di desa tersebut.

Tigor yakin walaupun kondisi infrastrukturnya masih belum memadai, namun pelaksanaan MBG di desa tersebut nantinya bisa dijalankan. "Kami yakin bisa dijalankan," ujar dia.

Hal ini karena antusias masyarakat yang sangat tinggi dengan Program MBG tersebut, lalu kemauan dari seluruh masyarakat di desa tersebut untuk membantu terlaksananya Program MBG di daerah itu.

Sekda Timor Tengah Selatan (TTS) Seperius Edison Sipa juga mengakui bahwa tantangan di kabupaten itu untuk penyelenggaraan MBG memang sangat berat karena memang akses infrastrukturnya kurang sempurna.

"Apalagi kalau musim hujan, jika hujan di hulu pasti banjir akan sampai di sini. Jadi langkah dapur satelit untuk membantu desa-desa di seberang sungai bisa sangat membantu," ujar dia.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jadi langkah dapur satelit untuk membantu desa-desa di seberang sungai bisa sangat membantu

Kupang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan dibutuhkan dapur satelit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang sulit dijangkau, agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah 3T bisa tetap berjalan.

"Untuk SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang ada di Desa Koa, ini akan melayani beberapa sekolah di desa-desa di kecamatan ini. Kalau yang desanya di seberang sungai bisa dibuatkan dapur satelit," kata Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan di Kupang, Kamis.

Hal ini disampaikan usai meninjau lokasi SPPG yang menjadi mitra BGN dalam mensukseskan program MBG di daerah 3T itu kemarin (12/3).

Untuk mencapai ke Desa Koa, kata dia, butuh waktu sekitar empat jam perjalanan dari Kota Kupang. Selain itu harus melintasi jalur atau jalan yang belum sempurna serta Sungai Noelmina yang lebarnya mencapai kurang lebih dua kilometer.

Dapur satelit itu nantinya, lanjut dia, bisa dimanfaatkan untuk memasak makanan bergizi gratis untuk kemudian bisa diberikan kepada anak-anak di desa tersebut.

Tigor yakin walaupun kondisi infrastrukturnya masih belum memadai, namun pelaksanaan MBG di desa tersebut nantinya bisa dijalankan. "Kami yakin bisa dijalankan," ujar dia.

Hal ini karena antusias masyarakat yang sangat tinggi dengan Program MBG tersebut, lalu kemauan dari seluruh masyarakat di desa tersebut untuk membantu terlaksananya Program MBG di daerah itu.

Sekda Timor Tengah Selatan (TTS) Seperius Edison Sipa juga mengakui bahwa tantangan di kabupaten itu untuk penyelenggaraan MBG memang sangat berat karena memang akses infrastrukturnya kurang sempurna.

"Apalagi kalau musim hujan, jika hujan di hulu pasti banjir akan sampai di sini. Jadi langkah dapur satelit untuk membantu desa-desa di seberang sungai bisa sangat membantu," ujar dia.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jadi nanti kalian akan mendapatkan nasi, sayur, telur atau ikan, dan buah-buahan

Wamena, Papua (ANTARA) - Sekitar 700-an pelajar Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen (SD YPK) Betlehem, Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, menyambut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang aman, sehat, dan bergizi.

Sekitar pukul 10.30 WIT para siswa berhamburan lari keluar menyambut mobil rombongan dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua yang akan menyosialisasikan Program MBG.

"Adik-adik, kalau nanti dikasih Makan Bergizi Gratis harus segera dihabiskan, ya. Kalau saya bilang Makan Bergizi Gratis aman, sehat, bergizi, semua ulangi, ya!" ujar Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Niken Gandini saat memasuki halaman SD YPK, Wamena, pada Kamis.

Seluruh siswa pun ramai meneriakkan Makan Bergizi Gratis aman, sehat dan bergizi. Niken juga menyebutkan menu-menu apa saja yang dapat dikonsumsi oleh para siswa.

"Jadi nanti kalian akan mendapatkan nasi, sayur, telur atau ikan, dan buah-buahan," ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Lenis Kogoya juga menyapa para siswa. Kehadirannya membuat para siswa tersebut saling berebut menyalami Letkol Tituler tersebut.

"Adik-adik ini jam 12 siang biasanya lapar, toh? Kalau kakak suruh kau masak keluar sama-sama untuk makan bergizi mau kah tidak?" tanya dia.

Serentak seluruh siswa pun menjawab, "Mau!"

Lenis juga berpesan agar mama-mama saling berkolaborasi untuk memasak makanan bergizi gratis, sehingga keluarga dan anak-anak mendapatkan edukasi yang benar tentang pola makan seimbang.

Sementara itu Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua Junus Simangunsong yang juga hadir berpesan jika MBG sudah dibagikan, maka harus dihabiskan agar menjadi amunisi untuk belajar dengan baik supaya kelak menjadi generasi penerus yang hebat.

"Adik-adik kalau dikasih makan, nanti belajar yang baik ya, harus belajar membaca, karena nanti menjadi generasi penerus bangsa yang hebat," ujar Junus.

Berdasarkan data dari BGN, sekitar 60 persen siswa di Indonesia tercatat sudah sarapan pagi, namun sebagian besar belum memenuhi nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan harian mereka.

Tujuan utama dari Program MBG yakni memberikan makan bergizi seimbang sesuai kebutuhan anak, dengan komposisi yang harus lengkap mulai dari karbohidrat yang bisa disesuaikan dengan kearifan lokal di tiap daerah (misalnya sagu di Papua).

BGN juga menegaskan tidak memaksakan setiap wilayah harus memasak menu-menu yang sama, tetapi harus memenuhi standar gizi yang sesuai usia hingga kebutuhan. Oleh karena itu di setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) masing-masing akan diisi oleh ahli gizi.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan Badan Gizi Nasional (BGN) berkolaborasi membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 154 kawasan transmigrasi.

"Anggaran pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ditanggung oleh BGN, sementara tenaga kerja yang mengelola satuan pelayanan tersebut bisa dari transmigran dan bahan bakunya dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain milik transmigran," kata Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan pihaknya akan segera meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan BGN sebagai tindak lanjut dari kesepakatan untuk bekerja sama dalam implementasi program MBG tersebut.

Kementrans berencana untuk membuat satuan pelayanan program makan bergizi gratis yang dilengkapi dengan rumah makan di kawasan transmigrasi.

"Kementerian Transmigrasi ingin mempelajari tentang konsep SPPG, terkait apa saja yang bisa dilakukan, karena rencananya program transmigrasi akan membuat satuan pelayanan di kawasan transmigrasi," ujar Iftitah.

Ia menuturkan pengembangan SPPG yang dilengkapi rumah makan tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat agar tidak sekadar dapat memanfaatkan bahan mentah, tapi juga makanan yang telah diolah untuk mendukung program MBG.

"Jadi, masyarakat nanti tidak hanya dapat memanfaatkan bahan mentah, tapi juga makanan yang telah diolah untuk menunjang makan bergizi seimbang," ucapnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik kolaborasi dengan Kementrans dalam program MBG serta gagasan kementerian tersebut untuk membangun Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi.

Ia menyampaikan pihaknya menargetkan untuk membangun 1.542 unit SPPG di seluruh Indonesia yang berperan sebagai dapur umum tempat produksi makanan bergizi, dengan mengoptimalkan masyarakat lokal sebagai penggerak satuan pelayanan.

"Jika Kementerian Transmigrasi ingin membangun satuan pelayanan, silakan sediakan lahan. Pembangunan dan pengawasan dapat diserahkan ke BGN. Sebelum proses pembangunan, kami akan menurunkan tim yang mengecek kesiapannya," ujarnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan sudah menggandeng dua perusahaan yang bersedia mendanai program ini lewat skema coorporate social responsibility (CSR). Di mana, proyek ini akan dibantu oleh perusahaan swasta yakni PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dan PT Adaro Energi Tbk (ADRO).

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa yang akan memulai groundbreaking. Dari diskusi sama saya, mungkin ada BRAU di Kalimantan Timur, kemudian Adaro di Kalimantan Selatan," kata Ara belum lama ini.

Ara berharap dengan adanya keterlibatan swasta ini dapat meningkatkan semangat gotong royong untuk pembangunan rumah rakyat. Di mana konsep dari gotong royong sendiri adalah pembangunan rumah bukan hanya dari bantuan pemerintah, melainkan semua pihak bisa berpartisipasi termasuk perusahaan swasta.

Dengan begitu, realisasi 3 juta rumah tidak hanya mengandalkan dari APBN atau dari dana pemerintah. Apabila hanya mengandalkan APBN, jumlah rumah yang terbangun hanya sekitar 200 ribu unit jauh dari target 3 juta rumah.

"Karena kalau pakai dana pemerintah, tahun lalu saya dapat paling sekitar Rp 14 triliun. Cuma bisa bangun paling 200 ribu rumah lebih. Tahun ini dananya kurang, paling Rp 5 triliun. Kalau pakai anggaran aja, sudah pasti nggak tercapai. Jadi kita bisa terobosan," jelasnya.

Kemudian, Ara juga ingin ada efisiensi dari segi pengeluaran selama menjalankan program 3 juta rumah. Apabila biaya pembangunan rumah dapat ditekan, maka harga jual rumah juga bisa lebih terjangkau.

"Yang kedua, efisiensi. Dikorporasi biasa efisiensi. Tentu kita beli semen 100 juta, sama 100 miliar harganya nggak sama. Bisa dapet diskon. Diskonnya tapi buat siapa? Buat rumah rakyat," ujarnya.

Cara selanjutnya untuk menekan biaya jual rumah adalah menghapus pajak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Baru-baru ini Ara bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian baru saja menghapus Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dan mempercepat perijinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi 10 hari kerja.

Sementara itu, sebelumnya Ara telah menyumbang tanah perusahaannya di Tangerang untuk pembangunan rumah gratis. Ia menggandeng Agung Sedayu Group milik Aguan untuk membantu pembangunan rumah di atas lahan seluas 2,5 hektare tersebut.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Batam (ANTARA) - Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menargetkan dapur Sentra Pangan dan Pengelolaan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batam dapat beroperasi pada Juni 2025.

“Hari ini groundbreaking (peletakan batu pertama), Insya Allah bulan Juni 2025 bisa beroperasi,” kata Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin usai kegiatan peletakan batu pertama pembangunan dapur SPPG di Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu.

Jenderal polisi bintang dua itu menjelaskan pembangunan dapur SPPG tersebut merupakan bagian dari program ketahanan pangan Polda Kepri untuk meningkatkan ketersediaan pangan bergizi dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dapur SPPG dibangun di atas lahan seluas 55x20 meter. Total ada dua dapur yang dibangun, dapur pertama dikelola Bhayangkari Polda Kepri dan dapur kedua dikelola Bhayangkari Polresta Barelang.

Setiap dapur memiliki kapasitas produksi hingga 3.000 porsi makanan per hari, sehingga tatal produksi kedua dapur mencapai 6.000 porsi.

“Spesifikasi maupun arahan itu semua dikontrol oleh Badan Gizi Nasional termasuk pembiayaan dicover olehnya, Polda Kepri sebagai pelaksana dalam mendukung kegiatan,” katanya.

Makanan yang diproduksi dapur SPPG didistribusikan langsung ke lokasi penerima manfaat di sekitar Nongsa, dengan pengawasan ketat dari Badan Gizi Nasional untuk memastikan setiap makanan yang diproduksi memenuhi standar gizi nasional dan terjaga kebersihannya.

Asep menyebut operasional dapur SPPG melibatkan konsultan makan dan beverage dalam mengelola produk dan distribusi untuk memastikan kualitas dan kebersihan makanan tetap terjaga.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Batam, Polda kebagian kurang lebih 32 sekolah penerima manfaat di seputar Nongsa, jadi dapur ditempatkan pada lokasi dekat sekolah,” katanya.

Selain itu, untuk mendukung program MBG dan suplai bahan pokok dapur SPPG, Polda Kepri menabur 700 ekor benih ikan di 10 kolam bioflok sehingga total 7.000 ekor benih ditambah 1.000 ekor benih ikan mas.

Metode bioflok dipilih karena mampu meningkatkan efisiensi budidaya ikan dengan penggunaan air yang lebih hemat dan ramah lingkungan.

“Budidaya ikan dengan bioflok diharapkan mampu menjadi sumber protein hewani yang berkelanjutan dan menjadi contoh pengelolaan perikanan berbasis teknologi yang bisa diadopsi oleh masyarakat sekitar,” kata Asep.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Kupang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) khususnya di Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mulai pada April 2025.

"April setelah Lebaran sudah bisa beroperasi," kata Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Tigor Pangaribuan di Desa Koa, Kabupaten TTS, Rabu.

Hal ini disampaikannya usai meninjau lokasi SPPG yang akan menjadi mitra BGN dalam menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah yang masuk dalam daerah 3T tersebut.

BGN sendiri, ujar dia berusaha secepat mungkin untuk mengoperasikan SPPG tersebut, dengan mempersiapkan peralatan-peralatan yang mendukung untuk program tersebut.

Secara umum ujar dia BGN setuju dan siap membantu SPPG Yang dikelola oleh Yayasan Titian Harapan tersebut yang nantinya akan memasak untuk 1.200 anak sekolah di Kecamatan Mollo Barat itu.

Sementara itu Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah NTT, NTB, Bali, Maluku dan Maluku Utara Florencio Mario Vieira mengatakan bahwa saat ini sudah ada 17 titik SPPG yang beroperasi di NTT dengan jumlah murid yang menikmati diperkirakan mencapai 45an ribu murid di seluruh NTT.

"Minggu depan nanti akan ada dua lagi yang akan beroperasi di Flores," ujar dia.

Mario menambahkan bahwa dengan adanya MBG di desa tersebut sudah pasti akan meningkatkan pendapatan atau ekonomi masyarakat.

Karena setiap hari dapur SPPG harus menyiapkan sayur, telur, serta daging. Tentunya semuanya diambil dari masyarakat di desa tersebut.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jayapura, Papua (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut pentingnya masyarakat saling berbagi praktik baik dari masing-masing wilayah untuk menerapkan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua.

"Sebelum MBG, ada program makan bersama di posyandu yang sudah pernah ada di Tolikara, Papua, yang bisa menurunkan stunting di posyandu setiap hari. Hal-hal seperti itu bisa menjadi referensi bagi BGN bahwa program makan bergizi untuk mengenalkan pola gizi seimbang ada di tempat itu dan berhasil," kata Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Niken Gandini pada sosialisasi tentang MBG di Kantor Pemerintah Provinsi Papua, Jayapura, Rabu.

Niken juga mengemukakan, pihak BGN menerima seluruh masukan, baik dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA), kepala dinas, maupun para kepala sekolah agar dapat melaksanakan MBG yang lebih tepat sasaran di Papua.

"Kami sepakat dengan saran ada indikator kesehatan yang terukur supaya dapat mengukur dampak program MBG, juga perlunya kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri agar ada payung hukum bagi program MBG," ujar dia.

Niken melanjutkan, indikator yang digunakan oleh BGN selama ini di antaranya peningkatan tinggi badan balita setelah diberikan MBG, yang juga merupakan salah satu aspek yang memengaruhi penurunan stunting, serta tingkat partisipasi sekolah bagi siswa.

"Selama ini ibu hamil, menyusui, dan balita tentu mengukur di posyandu kan, untuk itu kami akan bekerja sama dengan puskesmas untuk mengukur secara rutin, agar indikator keberhasilan MBG tersebut bisa tercapai," ucapnya.

Ia juga mengemukakan, BGN memfasilitasi dan menampung pihak-pihak yang berminat menjadi mitra BGN untuk mendaftarkan yayasannya melalui situs mitra.bgn.go.id untuk menentukan wilayah mana yang layak menjadi lahan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

"Semua mitra harus mendaftarkan melalui portal tersebut, mereka tersistem, kalau kerja sama dengan BGN melalui portal tersebut. Jadi mitra dapat mendaftarkan nama yayasannya, alamat e-mail, nomor ponsel, dan pendaftaran itu untuk menentukan titik-titik SPPG-nya di mana, nanti yang melakukan survei itu dari sarjana-sarjana pembangunan Indonesia," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalihkan program sarapan gratis ke renovasi kantin sekolah dan penambahan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Keputusan ini diambil setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung dan jajaran berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajaran di Balai Kota Jakarta, Rabu.

"Sarapan pagi yang dulu pernah kami gagas nanti diubah programnya menjadi perbaikan kantin di sekolah-sekolah sehingga nantinya akan mendukung program yang akan dijalankan Badan Gizi Nasional," ujar Pramono di Jakarta, Rabu.

Dia berpendapat perbaikan fasilitas kantin di Jakarta nantinya untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain renovasi kantin, program sarapan gratis juga dialihkan ke penambahan jumlah penerima bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Dari sekitar 520.000 (pada Februari 2025), kami memutuskan dengan pengalihan ini menjadi 705.000 penerima. Mudah-mudahan terselesaikan paling lama April," kata Pramono.

Di samping itu, Pemprov DKI juga melanjutkan pemberian bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan akan menambah jumlah penerima dari semula sekitar 15.000 orang menjadi 20.000 orang.

"Dan tidak perlu evaluasi seperti dulu setiap tahun. Mereka mendapat KJMU sampai lulus tetapi IPK-nya kami syaratkan. Jadi sampai lulus menjadi tanggung jawab Pemprov DKI," kata Pramono.

Adapun Sarapan Gratis sebelumnya menjadi salah satu program prioritas 100 hari kerja Pramono dan Rano Karno setelah dilantik pada 20 Februari lalu.

Pramono dan Doel memiliki total 40 program percepatan (quick wins) dalam 100 hari kerja termasuk pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menuju Program Sekolah Gratis.

Dalam kesempatan itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan kantin-kantin di sekolah wilayah Jakarta nantinya menyediakan makanan untuk program MBG.

"Kantin nanti akan menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baik untuk pelayanan sekolah sendiri maupun sekolah sekitar, seperti yang sudah kami contohkan di Bogor," ujar dia.

Dadan berpendapat ini akan menjadi sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalihkan program sarapan gratis ke renovasi kantin sekolah dan penambahan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Keputusan ini diambil setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung dan jajaran berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajaran di Balai Kota Jakarta, Rabu.

"Sarapan pagi yang dulu pernah kami gagas nanti diubah programnya menjadi perbaikan kantin di sekolah-sekolah sehingga nantinya akan mendukung program yang akan dijalankan Badan Gizi Nasional," ujar Pramono di Jakarta, Rabu.

Dia berpendapat perbaikan fasilitas kantin di Jakarta nantinya untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain renovasi kantin, program sarapan gratis juga dialihkan ke penambahan jumlah penerima bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Dari sekitar 520.000 (pada Februari 2025), kami memutuskan dengan pengalihan ini menjadi 705.000 penerima. Mudah-mudahan terselesaikan paling lama April," kata Pramono.

Di samping itu, Pemprov DKI juga melanjutkan pemberian bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan akan menambah jumlah penerima dari semula sekitar 15.000 orang menjadi 20.000 orang.

"Dan tidak perlu evaluasi seperti dulu setiap tahun. Mereka mendapat KJMU sampai lulus tetapi IPK-nya kami syaratkan. Jadi sampai lulus menjadi tanggung jawab Pemprov DKI," kata Pramono.

Adapun Sarapan Gratis sebelumnya menjadi salah satu program prioritas 100 hari kerja Pramono dan Rano Karno setelah dilantik pada 20 Februari lalu.

Pramono dan Doel memiliki total 40 program percepatan (quick wins) dalam 100 hari kerja termasuk pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) menuju Program Sekolah Gratis.

Dalam kesempatan itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan kantin-kantin di sekolah wilayah Jakarta nantinya menyediakan makanan untuk program MBG.

"Kantin nanti akan menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baik untuk pelayanan sekolah sendiri maupun sekolah sekitar, seperti yang sudah kami contohkan di Bogor," ujar dia.

Dadan berpendapat ini akan menjadi sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI.