KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam lima tahun kabinet Merah Putih ke depan.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, road map ini juga merupakan langkah strategis dalam mencapai target Program 3 Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

"Salah satunya adalah berfokus pada program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah," ujar Ara, sapaan akrabnya, dalam keterangannya dikutip pada Jumat (17/1/2025).

Menurut dia, berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 sampai 5 Januari 2025, total sudah ada sekitar 65.000 unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang ready stock.

Selain itu, Ara juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen (Fahri Hamzah) saya minta berfokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," imbuhnya.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan, Kementerian PKP juga sedang menyelesaikan penetapan para pejabat eselon 1 yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon 1 ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," pungkasnya.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan peta jalan (road map) untuk mencapai target Program Tiga Juta Rumah per tahun hingga 2029.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, peta jalan ini juga merupakan langkah strategi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

"Salah satunya adalah berfokus pada program Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (17/1/2025).

Selain itu, Ara mengatakan, dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan modal transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta berfokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," kata dia.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan, Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon 1 yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon 1 ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," katanya.

(Dhera Arizona)

Di sini ada 386, di mana saat ini sudah terbangun 90 unit

Kendal (ANTARA) - PT Asatu Realty Asri ikut serta dalam menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui pembangunan 386 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menggunakan lahan hasil lelang dari Badan Bank Tanah.

Direktur PT Asatu Realty Asri Yudi Irawan mengatakan pihaknya mengikuti lelang dari Badan Bank Tanah dan mendapat lahan seluas 4,2 hektare untuk membangun rumah berkonsep hunian hijau di Kendal, Jawa Tengah.

"Di sini ada 386, di mana saat ini sudah terbangun 90 unit," ujar Yudi ditemui di Perumahan Bumi Svarga Asri Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat.

Yudi menyebutkan pembangunan rumah ini merupakan inisiasi dari tujuh lembaga pemerintah di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Bank Tanah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Bank BTN.

Rumah-rumah subsidi ini memiliki satu tipe rumah dengan luas bangunan 30 meter dan luas tanah 60 meter. Rumah tersebut memiliki harga jual Rp166 juta dengan biaya cicilan Rp1 juta per bulan selama 20 tahun.

Lebih lanjut, mekanisme penjualan rumah ini sama seperti rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Untuk harganya sendiri memenuhi rumah subsidi sesuai ekspektasi, apalagi ini didukung ekosistem yang sangat-sangat membantu," katanya.

Perumahan Bumi Svarga Asri merupakan proyek rumah bersubsidi percontohan dengan konsep hijau di Kendal. Meski bersubsidi, rumah tersebut didesain kokoh hingga 10-20 tahun ke depan dan ramah lingkungan.

Selain itu, pembangunan perumahan bersubsidi ini juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, salah satunya memberdayakan warga sebagai pekerja bangunan.

Yudi juga mengatakan, pihaknya akan membangun rumah susun sederhana milik (Rusunami) di kawasan yang sama. Rencana pembangunan ini telah mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kendal.

Menurut dia, rusunami ini akan menjadi proyek percontohan dan mampu mengakomodir masyarakat yang tidak bisa mendapatkan hunian di Perumahan Bumi Svarga Asri,

"Ini percontohan dari Pemerintah Kendal, yang nanti akan bersama dengan pemukiman dari Jawa Tengah. Itu akan sangat bermanfaat bagi MBR karena mereka yang tidak terakomodir di sini (perumahan), mereka ada alternatif di sana (rusunami)," jelas Yudi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan Program KPR FLPP menjadi salah satu fokus dari Peta Jalan Program Tiga Juta Rumah yang sedang disiapkan.
"Salah satunya adalah fokus pada Program Kredit Pemilikan Rumah dengan Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah. Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang 'ready stock'," kata Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam lima tahun Kabinet Merah Putih ke depan.

Ara mengatakan peta jalan ini juga merupakan langkah strategis dalam mencapai target Program Tiga Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Selain itu, dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta fokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon I yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon I ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," kata Fahri.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP: KPR FLPP jadi salah satu fokus Peta Jalan 3 Juta Rumah

Jakarta -

Pemerintah mengajak pengusaha swasta untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur, termasuk perumahan di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mendorong porsi yang lebih besar untuk keterlibatan swasta.

"Saya sangat gembira dan ucapkan selamat kepada tokoh-tokoh KADIN, saudara-saudara memegang peran penting dalam menjalankan ekonomi Indonesia. Saya ingin memberikan peran yang lebih besar kepada swasta pada proyek infrastruktur, karena swasta lebih efisien serta lebih inovatif dan lebih pengalaman," kata Prabowo dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (17/1/2025).

Hal itu disampaikannya dalam Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta pada Kamis (16/1). Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.

Senada dengan itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta untuk bergotong royong dalam melakukan pembangunan di sektor perumahan.

"Saya akan mendorong pengusaha swasta, pengembang (developer), pengusaha di bidang lainnya untuk bersama, berlomba, bergotong-royong dalam membangun rumah untuk rakyat. Misalnya ada lahan di BUMN, TNI bisa dibantu dengan teman-teman dari swasta," kata Ara.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari mengatakan Kadin Indonesia siap mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen di bawah kepemimpinan Prabowo.

Menurutnya, perputaran ekonomi terutama untuk kalangan kelas menengah ke bawah akan lebih besar dari sebelumnya. Pasalnya ada Program 3 Juta Rumah dan Makan Bergizi Gratis untuk mencapai hal tersebut.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto mendorong porsi yang lebih besar untuk keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta.

"Saya sangat gembira dan ucapkan selamat kepada tokoh-tokoh KADIN, saudara-saudara memegang peran penting dalam menjalankan ekonomi Indonesia. Saya ingin memberikan peran yang lebih besar kepada swasta pada proyek infrastruktur, karena swasta lebih efisien serta lebih inovatif dan lebih pengalaman," kata Presiden.

Senada dengan Presiden Prabowo, Menteri PKP Maruarar Sirait dalam berbagai kesempatan selalu mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan baik dari BUMN dan swasta untuk bergotong royong dalam melakukan pembangunan di sektor perumahan.

“Saya akan mendorong pengusaha swasta, pengembang (developer), pengusaha di bidang lainnnya untuk bersama, berlomba, bergotong-royong dalam membangun rumah untuk rakyat. Misalnya ada lahan di BUMN, TNI bisa dibantu dengan temen-temen dari swasta,” kata Menteri Ara.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari mengatakan Kadin Indonesia siap menyukseskan target pertumbuhan ekonomi 8 persen di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, menurutnya, lewat program makan bergizi gratis dan program 3 juta rumah, perputaran ekonomi terutama untuk kalangan kelas menengah ke bawah akan lebih besar dari sebelumnya

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan Program KPR FLPP menjadi salah satu fokus dari Peta Jalan Program Tiga Juta Rumah yang sedang disiapkan.

"Salah satunya adalah fokus pada Program Kredit Pemilikan Rumah dengan Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah. Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang 'ready stock'," kata Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam lima tahun Kabinet Merah Putih ke depan.

Ara mengatakan peta jalan
ini juga merupakan langkah strategis dalam mencapai target Program Tiga Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Selain itu, dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta fokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon I yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon I ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," kata Fahri.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan Program KPR FLPP menjadi salah satu fokus dari Peta Jalan Program Tiga Juta Rumah yang sedang disiapkan.

"Salah satunya adalah fokus pada Program Kredit Pemilikan Rumah dengan Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah. Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang 'ready stock'," kata Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam lima tahun Kabinet Merah Putih ke depan.

Ara mengatakan peta jalan
ini juga merupakan langkah strategis dalam mencapai target Program Tiga Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Selain itu, dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta fokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon I yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon I ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," kata Fahri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gelombang protes mencuat dari sana-sini seusai Ketua DPD Sultan Najamudin mengusulkan agar zakat turut digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

Sultan awalnya menganggap dana zakat dapat dimanfaatkan untuk membiayai makan bergizi gratis karena anggaran pemerintah saja tidak akan cukup untuk mendanainya.

Sultan juga menyebut bahwa masyarakat Indonesia punya sifat dermawan dan gotong royong yang semestinya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah.

"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” kata Sultan, Selasa (14/1/2025).

Wacana yang dikemukakan Sultan ini lantas menuai komentar dari beragam pihak, mulai dari organisasi masyarakat Islam hingga wakil rakyat, pihak Istana pun sudah angkat bicara.

Mereka ramai-ramai mengingatkan bahwa tidak semua masyarakat berhak untuk menerima manfaat zakat, apa kata mereka?

Ingatkan Syariat

Organisasi-organisasi masyarakat Islam yakni Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah, kompak mengingatkan bahwa ada syariat Islam yang harus diperhatikan sebelum merealisasikan wacana menggunakan zakat untuk membiayai makan bergizi gratis.

Diketahui, hanya ada delapan golongan yang berhak menerima zakat atau asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyarankan wacana ini harus dibicarakan lebih jauh dengan para pemangku kepentingan agar sesuai dengan syariat yang berlaku.

"Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak terkait. Karena ada dimensi syar'i-nya," kata Haedar saat ditemui di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Haedar mengatakan, lembaga pengelola zakat dan organisasi masyarakat yang mengelola zakat perlu diajak bicara sebelum wacana tersebut direalisasikan.

"Harus dibicarakan apakah ormas-ormas Islam, Lazis, MUI, dan semua bisa sepakat bahwa itu bagian dari delapan asnaf," kata dia.

Senada, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas juga mengingatkan soal aturan pemanfaatan dana zakat.

Ia khawatir akan ada perbedaan pendapat bila wacana tersebut terealisasi karena dana zakat hanya boleh dinikmati oleh masyarakat yang masuk golongan fakir dan miskin.

“Kalau dari dana zakat akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” kata Anwar dalam keterangan resmi, Rabu.

“Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah,” ujar dia melanjutkan.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi juga mengingatkan, peruntukan zakat untuk makan bergizi gratis harus sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Maka apabila makan gratis ini diberikan kepada kelompok yang masih memenuhi kriteria itu ya boleh, tapi tidak bisa diberikan secara umum pada semua orang, di kota dan desa, muslim dan non muslim," ujar Gus Fahrur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Anwar dan Gus Fahrur menyebutkan, ada alternatif lain yang bisa dimanfaatkan, yakni infak dan sedekah.

Sebab, aturan pemanfaatan dana infak dan sedekah tidak seketat zakat.

"(Infak dan sedekah) Ini sangat dianjurkan dalam Islam bisa diberikan kepada siapa pun, lebih fleksibel, dan luas cangkupannya," ujar Gus Fahrur.

Usulan Memalukan

Pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menyatakan tidak pernah berwacana untuk menggunakan zakat demi membiayai makan bergizi gratis.

Ia menjelaskan pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makanan bergizi gratis yang ditujukan khusus bagi ibu hamil dan anak-anak.

"Zakat tidak ditujukan untuk program ini, karena presiden berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia, termasuk siswa-siswa dan pondok pesantren," kata dia, Rabu (15/1/2025).

Putranto pun menekankan bahwa dana zakat tidak boleh diberikan ke sembarang orang karena harus mengikuti syariat yang ada.

Oleh karena itu, ia menganggap wacana menggunakan dana zakat untuk membiayai makan bergizi gratis adalah usul yang memalukan.

"Sumber dana untuk program makanan bergizi ini perlu dipastikan, dan jika berasal dari zakat, itu sangat memalukan," ungkap Putranto.

Klarifikasi Ketua DPD

Setelah menuai protes dari berbagai pihak, Ketua DPD Sultan Najamudin memberi klarifikasi perihal usulannya yang menyebut agar zakat juga ikut mendanai program makan bergizi gratis.

Sultan mengatakan, yang dia maksud sebenarnya adalah pendanaan dengan zakat, infaq, dan sedekah.

Hal tersebut Sultan usulkan mengingat pemerintah hanya memiliki anggaran untuk makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun, yang artinya hanya cukup sampai Juli 2025.

"Karena memang sifat dan karakter asli bangsa kita sangat dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Salah satu ide yang terlintas dan jika memungkinkan dengan melihat potensi zakat, infaq, dan sedekah," ujar Sultan kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Sultan memahami bahwa zakat adalah syariat Islam yang telah diatur batasan golongan penerimanya.

Namun, infak dan sedekah sifatnya lebih fleksibel, baik jumlah, golongan penerima, dan hukumnya sunnah bagi yang bersedia untuk melakukannya.

Sultan mengungkit mayoritas anak-anak sekolah penerima makan bergizi gratis berasal dari keluarga kelas menengah dan bawah, yang secara ekonomi sangat membutuhkan dukungan nutrisi dari negara.

Ia menyebutkan, program makan bergizi gratus membutuhkan anggaran total Rp 210 triliun karena ada 83 juta anak yang menjadi sasarannya.

Sedangkan, sejauh ini, pemerintah baru menganggarkan Rp 71 triliun.

"Maka masih terdapat banyak sekali hal yang harus menjadi perhatian pemerintah dan kita semua sebagai bangsa sekaligus evaluasi ke depan," kata Sultan.

Semeentara, ia menyebutkan bahwa potensi zakat, infak, dan sedekah di Indonesia mencapai Rp 300-an triliun setiap tahun.

Oleh karena itu, Sultan berpandangan bahwa seharusnya tidak ada masyarakat yang kekurangan makanan jika zakat, infak, dan sedekah dikelola secara profesional.

Ia juga mengungkit kebiasaan sejumlah warga yang kerap membagikan makanan gratis ke sekolah-sekolah yang menurutnya bisa diaplikasikan pada program makan bergizi gratis.

"Artinya, sejatinya, ada keinginan dari masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam program ini. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang terkenal dermawan, tolong menolong dan bergotong royong," kata Sultan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menyampaikan bahwa program 3 juta rumah untuk rakyat tidak hanya terkait membangun rumah baru.

Melainkan, karena ada kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat atau backlog.

Namun, menurut Fahri, program 3 juta rumah tersebut dapat mencakup aspek renovasi rumah yang tidak layak huni, seperti yang tidak memiliki sanitasi.

“Intinya adalah backlog itu semua harus kita selesaikan. Yang tidak layak itu harus kita bereskan. Rumah-rumah yang tidak ada sanitasi, kita harus selesaikan,” kata Fahri dalam program I BUSINESS TALK di Kompas TV pada Selasa (14/1/2025).

Fahri Hamzah menilai, renovasi rumah menjadi layak huni sama dengan membangun rumah baru.

Sebab, rumah tanpa sanitasi tidak dapat dikatakan sebagai rumah yang layak.

“Dan membuat layak satu rumah itu sebenarnya sudah menghadirkan satu rumah,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu, dikutip dari Kompas TV, Kamis (16/1/2025).

Namun, menurut dia, mekanisme dan regulasi teknis soal program 3 juta rumah ini masih belum rampung dikaji di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Fahri juga enggan menjawab secara tegas saat ditanyakan apakah program 3 juta rumah akan disalurkan gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

“Ya mekanismenya sedang kita atur. Jadi begini maksudnya, misalnya di desa itu kan ada pertimbangan kayak begini ya. Ini bagian dari debat ya. Kan saya bilang tadi belum final. Jadi regulasinya belum final,” ujarnya.

Di sisi lain, Fahri menjelaskan bahwa kementeriannya berbeda dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Fahri, kajian yang dilakukan satgas memang sudah selesai. Sementara, kajian di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman masih berproses.

“Karena mereka kan bukan lembaga yang formil. Mereka kan lembaga yang dibentuk untuk membantu pembentukan perumahan. Kementerian sudah terbentuk, nah berikutnya kan kami melaksanakan,” kata Fahri.

“Kami itu ada kendala undang-undang, ada kendala regulasi, ada kendala anggaran, ada kendala kelembagaan. Ini kan semua sudah harus kita hadapin,” ujarnya lagi.

Diberitakan sebelumnnya, Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengeklaim bahwa program 3 juta rumah akan disalurkan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

Bonny mengungkapkan program 3 juta rumah berbeda dengan subsidi rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dia lantas memastikan bahwa masyarakat penerima program tiga juta rumah tidak perlu membayar apa pun.

“Artinya bawa ini rumah betul-betul gratis?” tanya anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu ke Bonny dalam program yang sama.

“Gratis,” jawab Bonny.

Berusaha menegaskan, Adian kembali menanyakan kepada Bonny bahwa penerima program 3 juta rumah tidak dikenakan biaya apa pun.

Bonny pun kembali memastikan bahwa masyarakat penerima program tidak perlu mencicil atau membayar uang sepeser pun.

“Rakyat tidak perlu mencicil?” tanya politikus PDI-P itu.

“Tidak. Negara yang mencicil Rp 600.000, cicilan itu negara yang bayar,” jawab Bonny.

Namun, Bonny menjelaskan bahwa perhitungan cicilan Rp 600.000 itu diperuntukkan untuk masyarakat di desa.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berencana membentuk konsorsium asuransi jiwa dan asuransi umum untuk memberikan perlindungan end to end dalam proyek pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi program Presiden Prabowo.

Fauzi Arfan, Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko, GCG Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengatakan keterlibatan industri asuransi dalam proyek tiga juta rumah tersebut akan dapat meingkatkan penetrasi asuransi jiwa.

"Dengan adanya pelindungan end to end yang mencakup asuransi jiwa kredit, masyarakat akan lebih terpapar manfaat asuransi jiwa," kata Fauzi, Kamis (16/1/2025).

Selain itu, menurutnya hal tersebut juga bisa menjadi wadah utama asuransi jiwa untuk mulai meratakan edukasi mengenai asuransi jiwa di seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Dia menilai peran serta asuransi umum dan asuransi jiwa dalam proyek berskala besar ini berdampak baik terhadap peningkatan premi industri asuransi.

"Pembentukan konsorsium ini akan memberikan peluang strategis bagi industri asuransi untuk memperluas jangkauan, meningkatkan pendapatan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kami percaya dengan manajemen yang tepat, masyarakat akan merasakan dampak positifnya dalam jangka panjang," tegasnya.

Fauzi melanjutkan, dalam implementasinya nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sasaran masyarakat berpenghasilan rendah ini mayoritas tidak memandang pengelolaan keuangan dan asuransi sebagai prioritas. Hal itu menurutnya akan menjadi tugas industri asuransi untuk mengembangkan program edukasi dan literasi yang sesuai dengan MBR.

Solusinya, dia berharap industri asuransi jiwa bisa bekerja sama dengan regulator maupun komunitas lokal agar edukasi yang diberikan lebih rasional dengan kondisi MBR.

"Kedua, kondisi keuangan MBR menjadi tantangan tersendiri untuk memiliki produk asuransi. Industri asuransi jiwa diharuskan untuk lebih inovatif dan efektif untuk menciptakan produk yang mampu dijangkau oleh seluruh golongan masyarakat," ungkapnya.

Sependapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fauzi menilai perusahaan yang bisa bergabung dengan konsorsium nantinya harus lah perusahaan asuransi yang memiliki kondisi keuangan yang sehat.

"Oleh karenanya, jumlah perusahaan asuransi yang bergabung akan diumumkan secara berkala sembari proses seleksi dan pembentukan konsorsium masih berlangsung," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengeklaim bahwa program 3 juta rumah akan disalurkan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

Bonny mengungkapkan hal itu dalam tayangan I BUSINESS TALK bertajuk “Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah?” di Kompas TV pada Selasa (14/1/2025).

“Kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia yang membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh itu cuma dapat relaksasi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) itu,” ujar Bonny.

Di acara yang sama, anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu menanyakan harga rumah dalam program tersebut.

Bonny lantas memastikan bahwa masyarakat penerima program 3 juta rumah tidak perlu membayar apa pun.

“Artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis?” tanya Adian ke Bonny.

“Gratis,” jawab Bonny.

“Clear (jelas) ya?” tanya Adian lagi untuk menegaskan.

“Clear,” tegas Bonny.

Seolah masih tidak percaya, Adian kembali menanyakan Bonny untuk memastikan bahwa penerima program 3 juta rumah tidak dikenakan biaya apa pun.

Bonny pun kembali memastikan bahwa masyarakat penerima program tidak perlu mencicil atau membayar uang sepeserpun.

“Rakyat tidak perlu mencicil?” tanya politikus PDI-P itu.

“Tidak. Negara yang mencicil Rp 600.000, cicilan itu negara yang bayar,” jawab Bonny.

Dia menjelaskan bahwa ditetapkan cicilan Rp 600.000 per bulan untuk rumah tipe 36 yang berada di desa.

Lebih lanjut, Bonny menegaskan bahwa program membangun 3 juta rumah ini berbeda dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FKLPP) atau rumah bersubsidi.

Oleh karenanya, program ini tidak akan mangkrak. Sebab, para penerima bantuan adalah orang-orang yang betul membutuhkan.

“Kenapa saya bilang tidak akan mangkrak? Karena calon penerima ini adalah orang yang membutuhkan rumah. Beda dengan kasus FLPP,” kata Bonny.

Sebagaimana diketahui, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait memiliki program membangun 3 juta rumah untuk rakyat.

Maruarar mengatakan pemerintah tengah mengupayakan pemanfaatan tanah bekas korupsi yang disita negara untuk program 3 juta rumah bagi rakyat.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, saat ini pemerintah sedang mengkaji dan menyusun regulasi terkait hal tersebut.

“Tanah koruptor yang disita negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan kita lakukan, saya tegaskan itu yang akan dilakukan,” kata Ara saat mengunjungi perumahan Buana Cicalengka Raya 2, Kampung Nunuk, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 30 Desember 2024.

Meskipun baru tiga bulan menjabat sebagai menteri, Maruara mengaku, sudah didukung oleh ekosistem yang baik dalam upaya merealisasikan program perumahan rakyat.