JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Ardi Syahri mengungkapkan, pihaknya turut melakukan uji coba makan bergizi gratis di pangkalan TNI AU (lanud).

Uji coba dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam memenuhi makan bergizi gratis, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kemudian percontohan ataupun program uji coba makan gratis juga kita laksanakan Lanud Tipe A, (yaitu) Lanud Abdulrachman Saleh, Lanud Halim Perdana Kusuma, Lanud Hasanudin. Kemudian Lanud Roesmin Nurjadin itu di Pekanbaru ya, itu sudah dilaksanakan," kata Ardi ditemui di Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/12/2024).

Menurutnya, uji coba itu akan terus dilanjutkan. Salah satunya akan dilaksanakan di Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) di Solo, Jawa Tengah, yang juga akan dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

Selain uji coba, TNI AU juga telah membangun beberapa dapur untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Kita sudah membangun beberapa dapur, dengan kapasitas sampai 3.000 sampai 5.000 (porsi)," ungkap Ardi.

Namun, diakuinya, belum ada evaluasi terhadap uji coba program makan bergizi gratis di TNI AU.

Yang terpenting, jelas Ardi, TNI AU terus bergerak melakukan uji coba program terlebih dulu.

"Karena kan baru uji coba ya, baru uji coba. Kita kerahkan seluruhnya kekuatan yang ada dari mulai personil, equipment, fasilitas, kemudian lahan. Lahan ada juga yang bangun untuk dapur. Jadi seperti di Pontianak juga sudah kita siapkan lahan untuk pembangunan dapur umum," tutur dia.

"Jadi memang program makan bergizi ini karena perintah Presiden melalui Panglima TNI kita siap mendukung dulu," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, TNI akan mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menyiapkan 514 lokasi di lahan milik TNI Angkatan Darat (AD).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto dalam pernyataannya kepada Kompas.com pada Jumat (22/11/2024).

"TNI sudah menyiapkan 514 lokasi di tanah milik TNI AD. Sebanyak 84 lokasi sudah dibangun untuk program tersebut, dan akan dibangun 100 lokasi sampai dengan akhir Desember," ungkap Hariyanto.

Kemudian, TNI juga bakal melakukan peluncuran 100 lokasi makan bergizi gratis yang rencana digelar pada 2 Januari 2025.

Kapuspen juga menjelaskan bahwa TNI telah melakukan perekrutan dan pelatihan terhadap 2.000 personel di Akademi Militer (Akmil) dan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif), yang akan berfungsi sebagai kepala unit pelayanan di setiap lokasi makan bergizi gratis.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Lembaga kemanusiaan International Networking for Humanitarian (INH) menyediakan makanan bergizi dengan pendirian dapur umum untuk para korban bencana alam banjir dan longsor di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Koordinator Dapur Umum INH Abdul Azis di Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu, mengungkapkan para relawan dari INH menunjukkan semangat dengan cekatan dan penuh dedikasi menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat terdampak.

Ia menyebutkan, penyediaan dapur ini untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan makanan, mengingat banyak rumah warga yang mengalami rusak parah akibat terdampak bencana alam.

"Bahkan banyak warga yang terisolasi dan kesulitan mendapatkan akses pangan. Namun, keberadaan dapur umum INH memberikan secercah harapan, memastikan bahwa mereka yang terdampak tidak kekurangan makanan," ungkap Abdul Azis.

Ia juga memastikan bahwa makanan yang disajikan dapat mencakup kebutuhan kalori dan nutrisi yang diperlukan untuk pemulihan para korban.

"Dapur umum ini menyediakan ratusan porsi makanan setiap harinya, dengan menu yang bervariasi untuk memastikan para korban tetap mendapat asupan yang baik baik sarapan, makan siang maupun kebutuhan makan di sore hari atau malam," paparnya.

INH pun mengimbau agar masyarakat ikut serta dalam mendukung upaya kemanusiaan ini, baik melalui donasi maupun menjadi relawan.

“Kami percaya, dengan kerja sama dan semangat kemanusiaan, kita dapat bersama-sama membantu mereka yang sedang menderita,” ujar Abdul Aziz.

Saat ini terdapat dua wilayah yang menjadi fokus pelayanan dapur umum yakni di Wilayah RT 01/01 dan RT 07/07 Kampung Gempol, Desa Cikadu dengan jumlah warga yang terdampak sekitar 390 jiwa dari 95 Kepala Keluarga.

INH juga berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Bogor Jawa Barat memberikan bantuan kepada korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Sukabumi.

"Hari ini kami bekerjasama dengan INH memberikan bantuan 200 paket logistik ke Kabupaten Sukabumi," ungkap Kepala Dinsos Kabupaten Bogor Farid Ma'ruf.

Ia menuturkan selain mengirim bantuan berupa logistik, jajarannya juga mengirimkan personel relawan tangguh bencana (Tagana) dan mobil dapur umum.

"Relawan Tagana Kabupaten Bogor dengan mobil dapur umumnya kami tugaskan membantu korban bencana alam selama dua minggu, selanjutnya bisa kami perpanjang tergantung situasi di lokasi bencana alam," ujar Farid.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) akan segera menjalankan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor perumahan untuk Masyarakat Berpengahasilan Rendah (MBR).

Menteri yang akrab disapa Ara ini mengatakan bahwa rencana itu telah disampaikan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati [saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo] adalah kita akan memperjuangkan PSN untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR,” ujarnya dalam agenda HUT Apersi ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Ara menyebut rencana itu saat ini tengah dirumuskan dengan matang sebelum akhirnya dibawa lebih lanjut usulannya ke Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

“Karena PSN itu ada yang proyek dan program. Yang kita masukin ini adalah program, program agar bagaimana kita buat itu, mohon doanya karena ada proses di Menko Perekonomian supaya ini jadi terobosan,” kata Ara.

Adapun usulan pembentukan PSN pada sektor perumahan itu dilakukan dalam rangka mendorong realisasi pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut program 3 juta rumah dicanangkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Pasalnya, Hashim menuturkan program 3 juta rumah yang digaungkan sang kakak bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintahan Prabowo menilai ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH).

Nantinya, rumah-rumah tersebut bakal dibangun sebanyak 2 juta di wilayah pedesaan dan pesisir dan sisanya yakni sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menginisiasi Program Strategis Nasional (PSN) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara mengungkapkan hal ini dalam sambutan pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

"Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati adalah, mohon doanya kita akan memperjuangkan PSN untuk MBR di Indonesia," jelas Ara.

Dia beralasan, kesepakatan antara dirinya dengan Nusron dilakukan demi merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencapai Program 3 Juta Rumah per tahun.

Oleh karena itu, mereka ingin meyakinkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait inisiasi tersebut.

Dia beralasan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 5 triliun pada tahun 2025 hanya bisa membangun sekitar 225.000 rumah.

Sehingga, masih ada sekitar 2,75 juta rumah lagi yang harus dibangun Kementerian PKP.

Namun demikian, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan telah memberikan pemikiran cerdas untuk mencapai hal tersebut. Mulai dari subsidi bunga hingga cicilan.

"Tapi, ini baru sesuatu rencana, yang tentu bagaimana bisa diterima oleh negara. Nah, itu salah satunya paling utama. Ya, bisa dua juta, bisa tiga juta. Tentu, kalau program Satgas ini bisa diterima oleh DPR dan juga pemerintah, itu akan sangat membantu," tandas Ara.

Jakarta -

Kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk tahun depan masih belum jelas. Sebab, hingga saat ini pemerintah masih belum menetapkan berapa kuota FLPP untuk tahun depan.

Hal itu membuat para pengembang khawatir. Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah menyampaikan keluhannya itu di depan Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

"Walaupun terlambatnya kuota ini dan juga masih abu-abu Pak sampai sekarang izin kapan kuota (FLPP keluar), sampai sekarang masih abu-abu. Kalau sebelumnya bulan Desember sudah ada cerita kapan kita tanda tangan PKO bersama dengan Tapera,t api sampai sekarang kami belum dengar itu Pak," kata Junaidi dalam acara tersebut.

"Jadi kekhawatiran kami, ketakutan kami itu sangat tinggi, nanti di bulan Januari ini apakah bisa kita langsung segera realisasi," tambahnya.

Junaidi menuturkan, saat kuota FLPP habis pertengahan tahun ini, pihaknya cukup kesulitan. Sebab tidak ada pemasukan untuk operasional atau membangun perumahan.

Untuk itu, pihaknya berharap dengan adanya Kementerian PKP ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan perumahan maupun permasalahan lintas kementerian yang berhubungan dengan perumahan.

"Jadi harapan kami kehadiran bapak-bapak yang terhormat,yang penentu kebijakan,saya pikir inilah 'kecengengan' kami ketika bapak-bapak selalu bertanya belanja masalah-belanja masalah,inilah yang saya sampaikan karena memang kami bangga Kementerian sekarang terbuka, ada permasalahan ngomong,minta solusi kepada kita," tuturnya.

Sebagai informasi, hingga saat ini jumlah kuota FLPP tahun 2025 masih belum diumumkan. Beberapa waktu lalu, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta tambahan kuota FLPP tahun depan ditambah menjadi 800.000 dari yang sebelumnya sekitar 200.000.

"Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200.000 unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800.000 unit. Tentu hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Ia juga menyatakan Kementerian PKP tidak segan untuk melanjutkan berbagai program perumahan yang dinilai baik meskipun kebijakan dan program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan sejak 2010 kalau bermanfaat, bagus dan benar untuk perumahan rakyat harus dilanjutkan dan ditingkatkan targetnya. Saya siap habis-habisan dorong KPR FLPP dan sebagai birokrat juga harus memiliki jiwa negarawan dan jangan saling menyalahkan jika ada pergantian pemerintahan dengan melanjutkan berbagai program bidang perumahan yang ada untuk rakyat," tuturnya.

(abr/das)

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengatakan bahwa China tertarik untuk mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Fahri menyebut, pemerintah saat ini telah mengantongi ketertarikan investasi dari perusahaan asal China yang disebut sanggup membangun hingga 1 juta rumah sendiri.

“Jadi dari China itu mereka menunjukkan kemampuannya membangun ya. Jadi, ada satu perusahaan yang bisa membangun satu juta itu sendiri,” jelasnya saat ditemui di Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024).

Di samping itu, Fahri juga menyebut telah menggenggam komitmen pembiayaan dari investor asal Timur Tengah. Salah satunya yakni Uni Emirat Arab (UEA) yang bakal mengguyur pendanaan untuk pembangunan sejuta rumah.

Kemudian, ada juga investor asal Qatar yang juga telah menyampaikan minatnya menginjeksi dana untuk pembangunan satu juta rumah.

Guna menjaga kepastian minat investasi itu, Fahri berharap pemerintah dapat bekerja sama mengentaskan masalah lahan hingga perizinan lainnya.

“Sedang kita atur supaya bagaimana uang-uang yang apa namanya, berminat ini masuk ke dalam sistem kita jadi yang tugas pemerintah adalah membereskan soal lahan, tanah kemudian soal izin skema pembiayaannya dan stimulus ekonominya sedang kita atur,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut program 3 juta rumah dicanangkan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Pasalnya, Hashim menuturkan program 3 juta rumah yang digaungkan sang kakak bukan tanpa alasan. Sebab, pemerintahan Prabowo menilai ada sekitar 37 juta masyarakat yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH).

Nantinya, rumah-rumah tersebut bakal dibangun sebanyak 2 juta di wilayah pedesaan dan pesisir dan sisanya yakni sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di wilayah perkotaan.

“Pemerintah pusat memiliki banyak lahan di kota-kota dan ini yang mau diberdayakan, mau dialokasi oleh Pak Prabowo untuk perumahan sosial,” ujarnya.

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyatakan ada tiga fokus masalah yang harus diselesaikan pemerintah dan mitra kerja dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah ke depan.

Ketiga fokus masalah tersebut adalah soal tanah, perizinan dan pembiayaan sehingga Kementerian PKP membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kementerian PKP baru bekerja selama 51 hari. Tapi dalam 51 hari ini kita berusaha mengidentifikasi dulu seluruh masalah yang ada dalam ekosistem perumahan dan kawasan permukiman," ujar Wamen PKP Fahari Hamzah dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Desember 2024.
Menurut Fahri pihaknya juga berkoordinasi dengan legislatif dengan DPR RI dan DPD RI guna mengevaluasi berbagai kegiatan bidang perumahan dan penetapan anggaran.

Adapun tiga masalah yang telah diidentifikasi dan harus segera di tangani dengan cepat. Pertama adalah soal tanah dimana hal itu menjadi modal utama dalam perumahan.

Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian PKP serta Kementerian BUMN untuk mendapatkan data dan lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan untuk rakyat.

"Saya sudah ngobrol dengan Pak Nusron (Menteri ATR/ BPN -red) dan beberapa pihak yang dapat mengatasi masalah tanah," ungkap dia.

Masalah yang kedua adalah soal perijinan. Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan beberapa institusi yang berkaitan dengan perijinan pembangunan rumah juga.

Ketiga soal pembiayaan perumahan di mana hal ini juga penting dalam bidang perumahan.

“Kami juga sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan, BI dan OJK. jadi masalah perumahan ini harus ditangani oleh semua pihak dan Kementerian PKP juga terus menumbuhkan semangat gotong royong dalam pembangunan rumah," jelas dia.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan tiga tantangan utama untuk melaksanakan program 3 juta rumah per tahun.

Sebagaimana diketahui, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB), pemerintah mendorong percepatan program 3 juta rumah per tahun, sebagai upaya menggerakkan sektor properti dan jasa konstruksi.

"Ketiga tantangan utama itu, di antaranya persoalan tanah, perizinan, dan pembiayaan," kata Wamen Fahri, setelah acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan”, di Jakarta, Rabu.

Terkait pembiayaan, ia menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta stakeholder terkait.

Dari hasil koordinasi itu, dia menjelaskan bahwa nantinya akan dirangkum dalam satu skema, yang bayangannya skema tersebut akan diatur dan diregulasikan dalam satu undang-undang (UU) yang komprehensif.

“Nah, itulah nanti cikal bakalnya dari lahirnya satu undang-undang (UU) tentang rumahan dan kawasan permukiman yang utuh gitu,” ujar Fahri.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PKP mendapatkan amanat untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan perumahan, yang dapat berdampak secara masif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya ada filosofi di balik penyebutan program 3 juta rumah. Pertama, Pak Presiden Prabowo menyebut secara spesifik memang satu juta di kota, satu juta di desa, dan satu juta di pesisir. Tapi, karena pesisir dan desa itu berada di satu wilayah, maka disebut 2 juta di desa,” ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Jakarta -

Pemerintah tengah mempersiapkan penyediaan perumahan bagi masyarakat melalui program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengungkapkan program ini sebenarnya merupakan program pengentasan kemiskinan.

"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Ia mengatakan program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Melalui program ini, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa oleh UMKM lokal. Sementara itu, sisa 1 juta akan berupa rumah susun di perkotaan.

Bonny menyebut orang desa bukan tak punya penghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji. Alhasil, masyarakat miskin tak dapat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada perbankan.

"Presiden memberikan (rumah) bagi orang yang miskin yang kriterianya nanti diumumkan siapa yang penerima. Ya orang yang tidak mampu benar, dia akan menjadi penerima rumah itu," katanya.

Bonny mengatakan awalnya Prabowo menggagas program 3 juta rumah berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Pasal tersebut berbunyi 'Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'. Selain itu, program ini sesuai dengan sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Program ini berangkat dari pemikiran Prabowo tentang subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini diberikan pemerintah untuk masyarakat. Masyarakat yang mempunyai mobil mendapat subsidi, sementara masyarakat tidak mampu tidak menerimanya.

Bonny menghitung pemberian subsidi BBM saat ini sebesar Rp 3.000 per liter. Maka masyarakat dengan mobil tanpa sadar menerima subsidi senilai Rp 720 ribu per bulan kalau seminggu membeli 60 liter.

Bonny mengatakan Prabowo menilai masyarakat tanpa mobil pun semestinya dapat menerima subsidi juga sebagaimana asas keadilan. Prabowo pun memilih menyalurkannya berupa rumah.

"Bagi yang miskin sekarang Pak Prabowo, yang tidak punya mobil. Nah format, ini adalah format ekonomi. Sekarang dia harusnya dapat Rp 720 ribu. Sekarang Pak Prabowo bilang, uang itu tidak kita berikan kepada mereka. Tapi kita berikan cicilan rumahnya, dia harus memiliki rumah.

Untuk itu, Bonny menyatakan pemerintah akan membayar cicilan KPR masyarakat tidak mampu sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun. Hal ini akan diwujudkan melalui peraturan presiden yang sedang dipersiapkan. Dana untuk cicilan tersebut pun akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Gara-gara Perpres ini bank datang nggak? Bank datang. Jelas ini pembayarannya. Cuman satu kertas aja Perpres tadi jadi bankable-kan rakyat (miskin sebanyak) 25 juta. Setelah itu kalau bank datang. Siapa yang datang? developer datang, kontraktor datang. Ada pertumbuhan ekonomi," katanya.

Ia mengatakan Satgas Perumahan mengusulkan dan mengajukan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 53,6 triliun. Angka tersebut sudah termasuk cicilan tahun pertama 3 juta rumah masyarakat miskin senilai Rp 21,6 triliun.

"Jadi untuk merumahkan 3 juta (keluarga miskin), negara tidak perlu keluarkan Rp 300 triliun kalau satu rumah Rp 100 juta. Negara hanya membayar cicilannya yang di mana satu rumah itu Rp 600 ribu ditetapkan Presiden dikali 12 (bulan) jadi Rp 7,2 juta (setahun) dikali 3 juta (rumah). Setahun itu (cicilan) adalah Rp 21,6 triliun," jelasnya.

"Pak Prabowo Presiden pertama yang membangun rumah full," ucap Bonny.

Di sisi lain, Bonny mengatakan Prabowo memilih perumahan lantaran merupakan sektor yang dapat memacu pertumbuhan perekonomian. Mengingat, sektor ini memiliki 185 subsektor atau chain supply terkait dengannya.

Menurutnya, sektor properti sendiri merupakan penyumbang PDB terbesar. Ia juga menyebutkan sektor ini dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 1,8%.

Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan melalui program 3 juta rumah dinilai dapat mengurangi angka kemiskinan. Sebab, penerima yang merupakan masyarakat miskin akan mempunyai rumah, yakni tambahan aset senilai Rp 100 juta.

Rumah tersebut dapat menjadi modal usaha penerima rumah untuk membuka usaha. Lalu, rumah itu juga bisa dikontrakan sebagai sumber penghasilan.

"Penerima ini akan mendapatkan kredit lagi nanti, Kur (Kredit Usaha Rakyat) dengan menjaminkan haknya," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Pemerintah akan menyediakan rumah bagi masyarakat miskin melalui program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengatakan skema pendanaan program tersebut dengan membayarkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat tak berpenghasilan tersebut.

Ia menyebut pemerintah akan membayar cicilan setiap rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun. Anggaran yang dibutuhkan untuk cicilan program 3 juta rumah sebesar Rp 21,6 triliun. Menurutnya, hal ini dapat diwujudkan setelah terbitnya peraturan presiden (Perpres) yang kini sedang dipersiapkan.

"Jadi untuk merumahkan 3 juta (keluarga miskin), negara tidak perlu keluarkan Rp 300 triliun kalau satu rumah Rp 100 juta. Negara hanya membayar cicilannya yang di mana satu rumah itu Rp 600 ribu ditetapkan Presiden, dikali 12 (bulan) jadi Rp 7,2 juta (setahun), dikali 3 juta (rumah). Setahun itu (cicilan) adalah Rp 21,6 triliun," ujar Bonny kepada detikProperti, Selasa (10/12/2024).

Bonny menjelaskan penerima program 3 juta rumah merupakan masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Penerima tersebut seperti masyarakat desa yang meski berpenghasilan, tetapi tidak memiliki slip gaji.

Pasalnya, slip gaji merupakan syarat formil untuk mendapatkan KPR. Dengan adanya perpres, maka masyarakat miskin memiliki kejelasan pendanaan, sehingga bisa mendapat akses KPR.

"Pak Prabowo menginginkan rumah. Kalau saya bikin Perpres menyatakan presiden akan membayar cicilannya, negara akan membayar cicilannya tiap bulan selama 25 tahun seperti subsidi BBM tadi kepada rakyat miskin. Perpres itu satu kertas menjadi slip gaji 25 juta orang miskin," jelasnya.

Langkah awal menjalankan program 3 juta rumah adalah menentukan kriteria penerima. Kriteria penerima tersebut pun saat ini masih dirumuskan.

Namun, Bonny menyebutkan salah satu usulan kriteria penerima antara lain pelanggan terendah PLN, yakni yang menggunakan 450 VA. Menurutnya, ciri-ciri pelanggan tersebut adalah mereka yang ketika memasak nasi, tidak bisa sambil menyalakan TV atau setrika karena listrik bakal mati.

"Tentu yang berhak menerima adalah masyarakat miskin tidak mampu tidak memiliki penghasilan. Banyak orang di Indonesia tanpa diketahui di rumah-rumah yang gubuk itu ditinggali oleh 2, 3, atau 4 kepala keluarga berdesakan. Itu adalah salah satu yang langsung terima," katanya.

Setelah itu, kriteria tersebut akan diberikan kepada seluruh kepala desa untuk memverifikasi warga dan memilih penerima. Langkah ini akan melibatkan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI.

"Setelah diverifikasi benar dipilih nama itu, satu desa 26 (keluarga) setelah dipilih 26 nama ini dikali 75 ribu desa atau 3 juta nama ini diberikan kepada bank penyalurnya BTN dan BRI," ucap Bonny.

Ia menuturkan ketika BTN menyatakan nama-nama tersebut dapat menerima KPR, maka kontraktor dan developer pun akan datang ke desa untuk membangun rumah. UMKM akan membangun rumah tipe 36 di atas lahan 70 meter persegi selama 3-4 bulan.

Pembangunan 3 juta bakal terdesentralisasi ke 75 ribu desa di seluruh Indonesia, termasuk pesisir. Adapun lahan yang perlu disiapkan untuk setiap desa seluas 3.000 meter persegi. Lahan tersebut bisa didapatkan dengan membeli tanah milik warga.

"Kita ada krisis lahan nggak? Nggak ada. Di desa ada nggak 3.000 meter? Puluhan hektare ada. Terjadilah kegiatan ekonomi secara serentak di 75 ribu desa," imbuhnya.

Sebelumnya, Bonny mengungkapkan program 3 juta rumah sebenarnya merupakan program pengentasan kemiskinan. Melalui program ini, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa dan 1 juta rumah susun di perkotaan untuk masyarakat miskin.

"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," tutur Bonny.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah (Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) menggulirkan Program Pembangunan 3 Juta Rumah per tahun yang patut diapresiasi. Program itu tiga kali program sebelumnya Program Sejuta Rumah (PRS) per tahun pada era Jokowi.

Apa saja faktor kunci keberhasilan (key success factors) yang wajib dipenuhi agar program itu berjalan mulus?

Bagaimana kinerja PSR yang mulai berjalan pada 2015 ketika kekurangan rumah (backlog) mencapai 11,4 juta? PSR diharapkan dapat menekan backlog menjadi 6,8 juta dalam waktu 5 tahun sejak 2015. Sayangnya, setelah hampir 10 tahun, backlog justru naik menjadi 9,9 juta per 2023 (BPS).

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rayat (PUPR), target PSR mencapai 1.042.738 unit pada 2024. Hingga Agustus 2024, realisasi PSR mencapai 666.432 unit atau 63,9% dari target yang meliputi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan untuk non-MBR. Realisasi dari 2015 hingga Agustus 2024 telah mencapai 9,8 juta unit rumah.

Backlog boleh dikatakan akan terus mendaki sebab kebutuhan rumah mencapai 800.000 unit setahun. Oleh karena itu, Program Pembangunan 3 Juta Rumah setahun layak didukung.

Lantas, apa saja faktor kunci keberhasilan yang wajib dipenuhi agar program tersebut berhasil?

Pertama, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) mengemukakan bahwa pencapaian program 3 juta rumah per tahun sulit terwujud jika hanya mengandalkan APBN.

Anggaran perumahan pada 2024 tercatat Rp14 triliun sedangkan pada 2025 turun menjadi Rp5 triliun. Jika hanya mengandalkan APBN, hanya sedikit rumah yang bisa dibangun.

Ada tiga terobosan. Pertama, penyediaan tanah gratis atau lahan murah untuk pembangunan rumah rakyat. Kedua, pengurangan atau penghilangan biaya perpajakan dan perizinan 21%. Biaya itu meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%, Pajak Penghasilan (PPh) 2,5%, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BBHTB) 5% dan retribusi 2,5%. Ketiga, efisiensi biaya material bangunan melalui sistem belanja terpusat (central purchasing) yang bisa dilakukan pengembang perumahan dalam (Kompas, 13/11/24).

Kedua, terobosan itu membutuhkan koordinasi prima dengan kementerian lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung.

Namun, rencana mengenai pengurangan atau penghilangan biaya perpajakan dan perizinan itu bisa bertentangan dengan rencana kenaikan penerimaan negara dari pajak. Bahkan pemerintah akan mengenakan pajak untuk ekonomi bawah tanah (underground economy) yang selama ini terlewat dari perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB).

Koordinasi itu hendaknya diwujudkan dalam memorandum of understanding (MoU). Hal itu bertujuan untuk menciptakan komitmen dan sinergi dalam pembangunan rumah sejalan dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing kementerian.

Ketiga, satu hal yang juga wajib diperhatikan adalah legalitas surat kepemilikan lahan sitaan negara untuk dijadikan rumah (gratis). Hal ini penting untuk memberikan jaminan keamanan bagi pemilik rumah. Bisa dibayangkan betapa nestapanya ketika di kemudian hari pemilik rumah digusur gegara tanah yang ditempati ternyata bermasalah.

Keempat, sekalipun rumah sederhana, jangan pernah mengabaikan kualitas pembangunan rumah tersebut. Untuk itu, pemerintah perlu menetapkan spesifikasi rumah seperti material dan standar kualitas.

Kelima, sumber pendanaan juga wajib dipertimbangkan dengan matang. Saat ini, likuiditas perbankan tergolong masih memadai. Hal tersebut tampak dari rasio alat likuid/non-core deposit yang mencapai 112,66% per September 2024 atau masih di atas ambang batas 50%. Selain itu, rasio alat likuid/dana pihak ketiga (DPK) tercatat 25,4% yang juga jauh di atas ambang batas 10%.

Namun, bank juga dibatasi untuk tidak terlalu banyak membiayai satu sektor tertentu misalnya perumahan. Mengapa? Lantaran, hal itu bisa memicu potensi risiko konsentrasi kredit (Paul Sutaryono, Kompas, 12/11/24). Dengan bahasa lebih bening, pemerintah wajib mempertimbangkan sumber pendanaan lainnya di luar perbankan.

Keenam, selain itu, pemerintah wajib menjamin kelancaran rantai pasokan (supply chain) bahan bangunan. Hal itu perlu dipertimbangkan sebagai salah satu variabel penting untuk mencapai target 250.000 sebulan atau 8.333 unit rumah sehari.

Ketujuh, pembangunan perumahan dapat menggairahkan paling tidak 174 subsektor. Sebut saja, pasir, semen, batu kali, batu bata, cat, besi, kawat, paku, baja ringan, kayu, genteng dan arsitektur.

Alhasil, sektor properti juga dapat membantu pemerintah dalam menekan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mencapai 4,91% per Agustus 2024 turun 0,41 poin dari 5,32% per Agustus 2023.

Kedelapan, Indonesia bisa belajar dari China yang membangun rumah susun bukan rumah tapak seperti penulis amati di Beijing. Rumah susun itu lebih strategis untuk mengatasi keterbatasan lahan.

Kesembilan, Kementerian PRKP juga wajib menggandeng Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mengelola rumah subsidi melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Mengapa? Lantaran selama ini Menteri PUPR sebagai Ketua Komite BP Tapera.

BP Tapera memiliki fungsi untuk mengatur, mengawasi dan melakukan tindak turun tangan terhadap pengelolaan Tapera untuk melindungi kepentingan peserta. BP Tapera merupakan transformasi dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Bahkan BP Tapera sudah memiliki ekosistem pembiayaan pembangunan perumahan.

Jakarta -

Pemerintah sedang mengupayakan pembangunan untuk program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengatakan negara akan membayar cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat miskin agar bisa punya rumah.

Ia menyebut cicilan KPR untuk satu rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan akan dibayarkan pemerintah selama 25 tahun. Dengan begitu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membutuhkan Rp 21,6 triliun setahun untuk membayar cicilan program 3 juta rumah.

"Satgas mengusulkan, mengajukan anggaran kementerian tersebut. Jumlah anggaran yang diusulkan oleh Satgas ke Kementerian Keuangan itu Rp 53,6 triliun, termasuk 21,6 triliun yang cicilan pertama," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Adapun pembangunan 3 juta rumah akan berupa 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah susun di perkotaan. Bonny mengatakan pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, negara cukup mengeluarkan Rp 21,6 triliun untuk cicilan KPR, maka bank penyalur seperti BTN dan BRI bisa memberikan memenuhi biaya Rp 300 triliun. Bonny menyebutkan harga rumah yang disasar adalah Rp 100 juta.

Rumah tapak dalam program 3 juta rumah akan berupa hunian tipe 36 dengan luas lahan 70 meter persegi. Sebanyak 75 ribu desa masing-masing akan disalurkan 26 unit rumah yang dibangun oleh UMKM.

Soal pagu anggaran sebesar Rp 5,274 triliun untuk Kementerian PKP, Bonny menjelaskan itu masih menggunakan rencana APBN berdasarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Waktu Pak Jokowi pidato di 16 Agustus 2024 itu Presiden harus melaporkan pertanggungjawabannya dan harus mengumumkan rencana APBN tahun 2024-2025. Waktu itu Perumahan itu masih dalam PUPR. Lah Pak Prabowo belum dilantik, sehingga ditaruh lah kebutuhan PUPR itu sekitar 14 atau 16 triliun lah terdiri dari 5 triliun PR," jelasnya.

"Nah sewaktu Pak Prabowo dilantik, Pak Prabowo membuat Kementerian Perumahan, sehingga anggarannya adalah dari PUPR itu disisikan Rp 5 triliun itu dari PU. Itu adalah anggaran operasional," sambungnya.

Anggaran operasional ini seperti gaji pegawai kementerian dan perjalanan dinas. Anggaran tersebut belum termasuk program 3 juta rumah. Untuk itu, Satgas akan mengajukan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas bahwa Kementerian membutuhkan Rp 53,6 triliun.

Namun, untuk mendapatkan anggaran tersebut dibutuhkan peraturan presiden (perpres) dan undang-undang. Hal ini lantaran Kementerian PKP merupakan kementerian baru, sehingga membutuhkan waktu untuk memprosesnya, mengingat ada banyak badan dan kementerian baru di pemerintahan Prabowo.

"Dari Rp 53,6 triliun disudahi Rp 5 triliun. Jadi kurangnya berapa? Rp 48 triliun kan gitu. Dia (Kementerian PKP) nggak dapet 5 triliun, dia dapet Rp 53 triliun. Kenapa dapet Rp 5 triliun? Bagaimana Kementerian Keuangan untuk menyentor itu? Kementerian ini perpresnya belum turun," ucapnya.

Bonny mengatakan tahap awal adalah mengejar terbitnya perpres agar anggaran bisa mendapat tambahan anggaran.

"Saya rasa di Desember ini akan perpres turun dan di Januari diusulkan, anggaran tuh masuk," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)