JAKARTA, KOMPAS.com -Presiden Prabowo Subianto mengatakan, program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan pemerintah bisa meningkatkan peredaran uang hingga 800 persen di daerah-daerah.

Peningkatan itu jika diperbandingkan dengan program dana desa yang selama ini memberi suntikan anggaran Rp 1 miliar per tahun untuk desa.

Perhitungan itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) di Istana Negara, Selasa (11/12/2024).

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Program makan bergizi gratis di Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (9/12/2024).

Mula-mula, Presiden menyebut makan bergizi merupakan program yang strategis.

Sebab, selain memberikan tambahan gizi kepada anak-anak, makan bergizi juga menghidupkan ekonomi pedesaan, kecamatan, kabupaten hingga provinsi.

"Puluhan triliun (rupiah) akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh sederhana, dengan dana desa kita gulirkan Rp 1 miliar per desa per tahun," ujar Prabowo dilansir siaran langsung YouTube Kompas TV, Selasa.

"Dengan makan bergizi, desa per tahun melalui uang makan anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," tegasnya.

Dengan begitu, lanjut Prabowo, pemerintah ingin mengembalikan uang yang biasanya tersedot di pusat kota menjadi bergulir ke setiap daerah.

Adapun selain menjelaskan soal peruntukan anggaran APBN 2025, Presiden Prabowo juga menekankan soal penghematan anggaran kepada seluruh jajaran pemerintah pusat hingga daerah.

JAKARTA, KOMPAS.com -Presiden Prabowo Subianto mengatakan, program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan pemerintah bisa meningkatkan peredaran uang hingga 800 persen di daerah-daerah.

Peningkatan itu jika diperbandingkan dengan program dana desa yang selama ini memberi suntikan anggaran Rp 1 miliar per tahun untuk desa.

Perhitungan itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) di Istana Negara, Selasa (11/12/2024).

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Program makan bergizi gratis di Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (9/12/2024).

Mula-mula, Presiden menyebut makan bergizi merupakan program yang strategis.

Sebab, selain memberikan tambahan gizi kepada anak-anak, makan bergizi juga menghidupkan ekonomi pedesaan, kecamatan, kabupaten hingga provinsi.

"Puluhan triliun (rupiah) akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh sederhana, dengan dana desa kita gulirkan Rp 1 miliar per desa per tahun," ujar Prabowo dilansir siaran langsung YouTube Kompas TV, Selasa.

"Dengan makan bergizi, desa per tahun melalui uang makan anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," tegasnya.

Dengan begitu, lanjut Prabowo, pemerintah ingin mengembalikan uang yang biasanya tersedot di pusat kota menjadi bergulir ke setiap daerah.

Adapun selain menjelaskan soal peruntukan anggaran APBN 2025, Presiden Prabowo juga menekankan soal penghematan anggaran kepada seluruh jajaran pemerintah pusat hingga daerah.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengusulkan 3 skema pembiayaan subsidi untuk Program 3 Juta Rumah. Ketiganya memiliki masa tenor yang panjang yakni hingga 30 tahun.

VP Subsidized Mortgage Division PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero), Nur Ridho menyebutkan skema pembiayaan tersebut di antaranya Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Hal ini disampaikan dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti yang digelar oleh Indonesia Housing Creative Forum & Urban Forum di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Rumah Desa Sehat merupakan program yang diperuntukkan untuk perumahan di desa. Nantinya BTN akan menawarkan 4 layanan pembiayaan, di antaranya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), KPR, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah. Masa tenornya cukup panjang yakni bisa sampai 30 tahun untuk KPR subsidi maupun yang normal.

Kedua, Rumah Sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Layanan pembiayaannya di antaranya KPR rumah tapak dan rusun, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah. Dengan masa tenor sampai 10 tahun untuk KPR subsidi dan sampai 30 tahun untu KPR normal.

Ketiga, Rumah Perkotaan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan. Layanan pembiayaannya lebih sedikit yakni hanya untuk kredit kepemilikan rumah dan rusun. Dengan masa tenor sampai 10 tahun untuk KPR subsidi dan sampai 30 tahun untu KPR normal.

"Kalau nggak salah satu desa, 25 unit rumah. Saya optimis juga kalau 25 unit dikali berapa desa di Indonesia, insyaAllah 3 juta kalau memang bisa dilaksanakan, insyaAllah bisa dilaksanakan, dalam tempo satu tahun," ujarnya.

Ada pun besaran anggaran yang disiapkan untuk program subsidi sekitar Rp 53 triliun.

Kemudian, BTN juga sudah mengusulkan kuota FLPP ditambah tahun depan, dari yang semula 200 ribu unit akan menjadi 400 ribu.

"Program FLPP tahun kemarin 166 (ribu), kemudian ditambah atau digenapkan jadi 200 (ribu) unit. Tahun depan insyaAllah sesuai dengan anggaran yang sudah dicanangkan, sekitar 220 ribu unit rumah lagi. Atau kemarin ada diskusi juga sekitar 400 (ribu) unit untuk tahun depan, ini akan terus berkembang," jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ada Rp8 miliar uang yang bakal beredar di desa-desa per tahunnya jika program makan bergizi gratis mulai bergulir.

Ia mengatakan selama ini desa hanya mendapatkan Rp1 miliar yang berasal dari dana desa. Namun, angka ini akan melonjak delapan kali lipat jika program makan bergizi gratis bergulir.

"Sebagai contoh dengan dana desa kita gulirkan Rp1 miliar per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun, melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya Rp8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," ujar Prabowo dalam acara penyerahan DIPA dan TKD 2025 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12).

Baginya, program makan bergizi gratis menjadi strategis lantaran dapat memberdayakan ekonomi di tingkat desa hingga provinsi.

Karenanya, ia mengatakan bakal mengembalikan uang yang awalnya kerap tersedot di tingkat pusat menjadi turun ke desa-desa.

"Kita akan balikkan yang uang tersedot berpusat ke Jakarta, uang akan turun ke desa-desa dan daerah-daerah," ujarnya.

Di sisi lain, Prabowo mengatakan fokus pemerintahannya untuk program makan bergizi gratis sama seperti tema dunia. Ia mengatakan forum G20 kini memiliki tema memerangi kemiskinan dan kelaparan.

"Karena itu, subsidi dan Perlinsos akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang merumuskan langkah supaya semua subsidi bisa dirasakan. Dan dinikmati golongan rakyat kita paling lemah," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, perusahaan asal China menyatakan kesiapannya untuk membangun satu juta rumah.

Hal ini disampaikan Fahri saat ditemui usai melakukan kunjungan kerja ke Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024).

"Jadi dari China itu mereka menunjukkan kemampuannya membangun ya, jadi ada satu perusahaan yang bisa membangun satu juta itu sendiri," ujar Fahri.

Sinyal positif untuk menyukseskan program 3 juta rumah tersebut ia peroleh saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke China beberapa waktu lalu.

Selain China, ada negara-negara di Timur Tengah yang menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan pembiayaan.

"Kalau di Timur Tengah itu lebih banyak skema pembiayaan. Nah rata-rata, Qatar mau sejuta, Emirat (Uni Emirat Arab) mau sejuta," lanjut Fahri.

Oleh karena itu pemerintah tengah mengatur bagaimana skema pembiayaan yang hendak diberikan oleh asing tersebut bisa diterapkan di Indonesia.

Fahri juga menyebut tugas pemerintah saat ini adalah membereskan persoalan lahan yang digunakan untuk membangun 3 juta rumah setahun.

"Tanah, kemudian soal izin skema pembiayaannya dan stimulus ekonominya, sedang kita atur termasuk bagaimana menarik rencana investasi besar yang ingin membantu sektor perumahan kita, itu sedang kita siapkan," tuntas Fahri.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo mencanangkan program membangun 3 juta rumah setiap tahun, dengan rincian 2 juta rumah dibangun di desa dan 1 juta rumah dibangun di kota.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa program makan bergizi gratis akan meningkatkan alokasi anggaran ke desa-desa, sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi di tingkat pedesaan, kecamatan, hingga provinsi.

"Makan bergizi hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah," ujar Prabowo saat memberikan arahan dalam acara pemberian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2024).

Prabowo menambahkan bahwa peredaran uang di desa akibat program ini diperkirakan akan meningkat sebesar 800 persen.

Dari sebelumnya Rp 1 miliar per desa per tahun melalui dana desa, angka tersebut akan melonjak menjadi Rp 8 miliar per desa per tahun.

"Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," jelas Prabowo.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk mendistribusikan kembali dana yang selama ini tersedot ke pusat.

"Kita akan balikkan, uang tersedot ke pusat ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah," imbuhnya.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Memerangi kemiskinan dan kelaparan menjadi agenda global, yang ditandai dengan tema besar G20 di Brasil baru-baru ini.

Oleh karena itu, selain pemberian makan bergizi gratis, pihaknya akan memberikan subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

"Subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah," kata Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan, tidak semua program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bakal diberikan secara gratis kepada rakyat.

Hal ini menanggapi kritik yang dilayangkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang menyebut program tiga juta rumah membuat rakyat menjadi malas.

"Oh iya dong, enggak mungkin semua gratis, ya," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Mauarar menuturkan, program tiga juta rumah pun bertujuan untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Sebagian pembangunan rumah gratis pun dibantu oleh para pengusaha.

"Ya kan memang sebagian ada rumah gratis dari teman-teman pengusaha, enggak apa-apa kita yang membutuhkan. Tapi itu enggak banyak kok jumlahnya, tapi ada yang gratis, tapi kebanyakan kita pasti bayar, lah," ucap dia.

Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Rinciannya, sebanyak 2 juta rumah dibangun di pedesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

Dalam rapat bersama DPD RI, pria yang karib disapa Ara ini mengaku ingin kementeriannya berpikir kreatif untuk bisa mencapai target pembangunan 3 juta rumah.

Padahal, ia bisa saja pasrah dengan dana sekitar Rp 5 triliun yang hanya cukup untuk membangun kurang lebih 250.000 rumah.

Pun tinggal melaporkan pada Presiden Prabowo Subianto bahwa kegagalannya membangun 3 juta rumah karena anggaran tak mencukupi.

“Bagi saya paling mudah menjalankan saja (anggaran) Rp 5 triliun itu. Nanti awal tahun depan, saya bilang sama Pak Prabowo, 2026, ‘Pak ini gagal karena uangnya enggak ada. Padahal kita sudah tahu dari sekarang uangnya enggak cukup gitu, itu paling gampang ngomong begitu kan,” jelas Ara.

Bank Mandiri terus berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor-sektor strategis, khususnya pangan. Langkah ini sekaligus mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang tengah digalakkan pemerintah, serta menciptakan ekonomi kerakyatan yang tangguh.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan dalam upaya untuk mendukung ketahanan pangan, pihaknya telah memanfaatkan penyaluran KUR untuk memberdayakan pelaku usaha di sektor pangan, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari hulu ke hilir. Terutama para pelaku UMKM di bidang produksi dan distribusi pangan seperti pertanian, perikanan hingga perdagangan.

"Dengan memberikan akses permodalan melalui KUR, Bank Mandiri membantu meningkatkan kapasitas produksi pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan, dan pengolahan makanan, yang kemudian berkontribusi pada pasokan makanan bergizi kepada masyarakat," ujar Darmawan dalam keterangan resminya, Selasa (10/12/2024).

Bank berlogo pita emas ini menyampaikan langkah tersebut merupakan bentuk kontribusi Bank Mandiri sebagai agen perubahan dan pencipta nilai yang berfokus pada ekonomi kerakyatan. Hasilnya, Hingga akhir November 2024, Bank Mandiri berhasil merealisasikan penyaluran KUR sebesar Rp 37,48 triliun kepada lebih dari 351 ribu pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Pencapaian tersebut hampir mencapai plafon maksimum yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 37,5 triliun dan per Desember 2024 telah tersalurkan sepenuhnya. Jika dirinci dari total tersebut, sektor pertanian sebagai pilar utama rantai pasok pangan menerima alokasi signifikan sebesar Rp 11,06 triliun atau 29,53% dari total penyaluran KUR.

"Fokus kami adalah memastikan pelaku usaha di sektor pangan mendapatkan akses finansial yang optimal untuk meningkatkan produktivitas mereka. Ini sejalan dengan misi Bank Mandiri untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional," imbuhnya.

Selain sektor pertanian, sektor perdagangan yang mendukung distribusi pangan juga menerima porsi KUR terbesar, yaitu sebesar 39,79% atau Rp 14,91 triliun. Sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mendukung sektor produksi, sebanyak 60,21% dari total realisasi atau senilai Rp 22,56 triliun KUR Bank Mandiri telah disalurkan ke sektor tersebut. Sementara sektor non-produksi, yang melengkapi rantai pasok lainnya, menerima alokasi sebesar 39,79% atau Rp 14,91 triliun.

Darmawan menjelaskan dalam mendorong percepatan penyaluran KUR, Bank Mandiri telah menerapkan pendekatan yang inklusif dan fokus pada sektor produksi unggulan di berbagai wilayah. Hal ini didukung oleh sinergi bisnis dan kolaborasi strategis dengan nasabah wholesale.

"Penyaluran KUR ini merupakan bagian dari strategi akuisisi berbasis ekosistem dengan pola closed loop yang kami optimalkan melalui value chain nasabah wholesale Bank Mandiri," terangnya.

Dengan kolaborasi erat bersama pemerintah, Bank Mandiri memastikan bahwa program penyaluran KUR dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sektor-sektor yang menjadi prioritas, seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan, diharapkan mampu memperkuat ekonomi nasional secara berkelanjutan.

"Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang signifikan. Kami percaya bahwa melalui dukungan yang berkelanjutan, pelaku usaha dapat berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat," kata Darmawan.

Lihat juga Video: Wamendes Targetkan Setiap Desa Bisa Jadi Pemasok Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Pengembang, perbankan, hingga produsen material dan bahan bangunan berkumpul membahas perkembangan properti sepanjang 2024 dan tantangan yang akan akan dihadapi di 2025.

Acara yang digelar oleh Indonesia Housing Creative Forum & Urban Forum ini merupakan bagian dari rangkaian acara Housing & Urban Awards 2025.

Bahasan utama dalam pertemuan ini masih seputar tantangan besar sektor properti di 2025 yakni Program 3 Juta Rumah. Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menyatakan bahwa dalam realisasi program ini, mereka tidak akan bekerja sendiri. Mereka akan menggandeng berbagai pihak, seperti pengembang, asosiasi, perbankan, dan lainnya.

Menurut Wakil Ketua DPP REI, Hari Ganie banyak yang perlu dipersiapkan untuk realisasi Program 3 Juta Rumah, mengingat nilai targetnya meningkat. Jika melihat tahun sebelumnya, pengembang hanya mampu membangun rumah sekitar 300-400 ribu unit per tahun.

"Kita per tahun kan cuma sanggup bangun 300-400 ribu unit rumah sebenarnya. Itu fakta ya kan. Tapi dikasih tugas sekarang 3 juta, berapa kali lipat ini? Nah ini kita bicara tentang isu kapasitas," kata Hari dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan di tahun depan. Sebab, adanya insentif PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti di tahun ini.

Ada pun tantangan yang perlu diatasi tahun depan menurutnya adalah tata letak kota yang dinilai tidak cocok dengan tingginya urbanisasi, masalah KPR terhalang karena pinjol, hingga daya beli masyarakat yang melemah.

Kemudian, Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah mengharapkan kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah di tahun depan. Ia mendukung usulan dari pemerintah yang menginginkan kuota bertambah hingga 800 unit. Namun, pihaknya menyatakan optimis kuota FLPP di 2025 sekitar 250-350 unit.

"Untuk pengalaman melihat data history, itu kami optimis di angka antara 250 sampai dengan 350 untuk tahun 2025," sebutnya.

VP Subsidized Mortage Division PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero), Nur Ridho menuturkan sudah menyiapkan beberapa skema pembiayaan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rumah subsidi. Mulai dari Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Ada pun perwakilan dari produsen material dan bahan bangunan yang hadir berasal dari Asosiasi Rumah Modular Indonesia (ARMI) dan produsen baja ringan dari PT Motive Mulia.

Dalam kesempatan ini hadir hadir pula Ketua Umum SRIDEPPI, Risma Gandhi; Ketua Umum ARMI, Nicolas Kesuma; Direktur Operasional RMC & Precast PT Motive Mulia, Akhmad Syamsuddin; dan Pengamat dari Stellar Property, M. Gali Ade Nofrans.

Program prioritas pemerintah, makan bergizi gratis (MBG) akan mulai dijalankan pada Januari 2025 mendatang. Sejalan dengan itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga berperan dalam program tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan KKP berperan dalam menyuplai kebutuhan protein di menu MBG. Pria yang akrab disapa Trenggono ini menjelaskan pihaknya telah menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan, dan Daerah Tertinggal untuk mengoptimalkan potensi desa-desa di bidang kelautan dan perikanan.

"Kalau itu kemudian kita mendorong untuk membangun, kemarin kita dengan Menteri Desa salah satunya adalah membangun misalnya desa perikanan. Jadi misalnya desa gurame, desa lele, desa patin, desa nila, misalnya begitu," kata Trenggono dalam wawancara khusus dengan detikcom, dikutip Senin (9/12/2024).

Trenggono menyebut hasil kelautan dan perikanan dari desa-desa ini nantinya dapat diserap oleh unit dapur di bawah naungan Badan Gizi Nasional di daerah setempat. Menurut dia, Badan Gizi Nasional berencana menyiapkan 30 ribu unit dapur yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjalankan program MBG. Setiap dapur dapat melayani 3.000 siswa.

Dia pun menilai program tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Sebab, Badan Gizi telah mengalokasikan dana sebesar Rp 1,2 triliun per hari untuk belanja menu MBG.

"Belanjanya menurut Kepala Badan Gizi yang disampaikan ke saya, satu hari itu Rp 1,2 triliun. Jadi kalau Senin-Jumat berarti kan Rp 6 triliun itu uang yang di-spending. Nah, kalau ini kemudian beredar di seluruh masyarakat, di desa-desa. Satu desa katakan ada 3 ribu siswa di situ, ada 30 ribu desa. Itu ekonominya kebayang, 'kan?" tambah Trenggono.

Tak berhenti di situ, pihaknya juga terus mendorong kawasan budidaya komoditas kelautan dan perikanan lebih masif lagi. Rencananya, kawasan tersebut akan dikelola oleh korporasi lalu komoditasnya dapat dikembangkan menjadi berbagai macam olahan.

Dia menerangkan budidaya ini akan menjadi salah satu unggulan di Indonesia. Sebab, Indonesia sebagai negara maritim berpotensi produksi ikan lebih tinggi lagi. Saat ini, produksi perikanan budidaya baru mencapai 5 juta ton. Angka ini jauh tertinggal dari negara Vietnam yang mencapai 25 juta ton ikan budidaya.

"Nanti yang dikelola oleh korporasi, lalu produknya dalam kuantum atau dalam kuantiti yang besar, yang bisa diolah ke proses hilirisasi berikut, bisa menjadi bakso ikan, bisa menjadi fishball, dan lain sebagainya. Taste-nya dan lain sebagainya itu bisa secara umum bisa diterima, dan kandungan proteinnya tinggi," jelas Trenggono.

Trenggono pun menambahkan KKP mempunyai lima kebijakan ekonomi biru yang menjadi program prioritas. Pertama, memperluas kawasan konservasi laut hingga mencapai 30 juta hektar sampai 2045.

Kedua, penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Kebijakan ini mengatur ikan siap yang diperbolehkan ditangkap. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dan ekosistem di laut.

Ketiga, mendorong budidaya perikanan air laut, air payau, dan air tawar yang berkelanjutan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan produksi ikan budidaya Indonesia yang masih tertinggal. Keempat, pengawasan dan pengelolaan pesisir dan pulau kecil.

"Keempat itu pulau-pulau kecil, pengawasan pemanfaatan dan pengawasan pulau kecil. Kelima, pembersihan sampah plastik di laut itu yang jadi penting juga ya," imbuh Trenggono.

Pangkalpinang (ANTARA) - PT Timah Tbk berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melaksanakan uji coba Makan Bergizi Gratis bagi siswa sekolah dasar untuk mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto.

"PT Timah mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan, salah satunya dengan program makan bergizi bagi pelajar," kata Departemen Head Corporate Communication PT Timah Anggi Siahaan di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan di SDN 8 dan SDN 9 Desa Baskara Bakti, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai komitmen PT Timah Tbk dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan operasional perusahaan.

"Program makan bergizi ini selaras dengan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi para pelajar sehingga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendukung Indonesia Emas 2045," katanya.

Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Alamsyah mengapresiasi dan berharap program makan bergizi bersama PT Timah Tbk dapat terus berlanjut.

“Kami berharap ke depannya anak-anak kami terpenuhi gizinya, dengan gizi yang baik nanti anak-anak akan lebih fokus dalam belajar dan akan lebih mudah memahami pelajaran, dan harapan kami program ini dapat terus berlanjut," katanya.

Kepala SDN 9 Desa Baskara Bakti Muhammad mengatakan program ini memang sangat diharapkan agar dapat memastikan gizi anak-anak.

“Kami menyambut baik kegiatan makan bergizi bagi para pelajar, program ini sangat diperlukan oleh anak-anak kami, dan harapan kami untuk ke depannya anak-anak kita lebih terjamin kesehatannya dan mutu pendidikannya juga lebih meningkat lagi," katanya.

Dia bersyukur sekolahnya dipilih untuk pelaksanaan program ini, di mana program ini juga sejalan dengan program pemerintah.

"Terima kasih kepada pemerintah daerah setempat, karena PT Timah sudah diberi kepercayaan untuk melakukan program pemerintah ini. Harapannya program ini akan memberikan nilai positif untuk pertumbuhan anak-anak di masa-masa yang akan datang," ujarnya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Pangkalpinang (ANTARA) - PT Timah Tbk berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan ujicoba makan bergizi gratis bagi siswa sekolah dasar, guna mendukung Program Asa Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

"PT Timah mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan, salah satunya dengan program makan bergizi bagi pelajar," kata Departemen Head Corporate Communication PT Timah Anggi Siahaan di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan di SDN 8 dan SDN 9 Desa Baskara Bakti Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, sebagai komitmen PT Timah Tbk dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan operasional perusahaan.

"Program makan bergizi ini selaras dengan program Pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi para pelajar sehingga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung Indonesia Emas 2045," katanya.

Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Alamsyah mengapresiasi dan berharap program makan bergizi bersama PT Timah Tbk dapat terus berlanjut.

“Kami berharap kedepannya kesehatan anak-anak kami terpenuhi gizinya, dengan gizi yang baik nanti anak-anak akan lebih fokus dalam belajar dan akan lebih mudah memahami pembelajaran, dan harapan kami program ini dapat terus berlanjut," katanya.

Kepala Sekolah SDN 9 Desa Baskara Bakti Muhammad yang mengatakan program ini memang sangat diharapkan agar dapat memastikan gizi anak-anak.

“Kami menyambut baik kegiatan makan bergizi bagi para pelajar, program ini sangat diperlukan oleh anak-anak kami, dan harapan kami untuk ke depannya anak-anak kita lebih terjamin kesehatannya dan mutu pendidikannya juga lebih meningkat lagi," katanya.

Dirinya bersyukur sekolah mereka dipilih untuk dilaksanakan program ini, dimana program ini juga sejalan dengan program Pemerintah.

"Terima Kasih kepada Pemerintah Daerah setempat, karena PT Timah sudah diberi kepercayaan untuk melakukan program pemerintah ini. Harapannya program ini akan memberikan nilai positif untuk pertumbuhan anak-anak di masa-masa yang akan datang.