Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berencana membantu pembangunan 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) sebelum 17 Agustus 2025.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyebut program ini bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat serta memperkuat sektor pertanian dan pangan.

"Jadi di sini kita membuat tugas-tugas yang fokus untuk membuat up to sampai 100 SPPG sebelum 17 Agustus. Kita lihat apa kendalanya, lalu kita komunikasikan," ujar dia dalam acara Pengukuhan Pengurus Kadin 2024-2029 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Ia menambahkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana telah menyatakan keterbukaannya terhadap keterlibatan Kadin dalam program ini.

"Dari Kepala Badan Gizi Nasional itu sangat terbuka dan nanti jam 15.30 WIB kita akan tanda tangan dengan beberapa kementerian terkait, baik Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, dan juga Kementerian Pertanian," katanya.

Program MBG sendiri merupakan bagian dari inisiatif pemerintah yang menargetkan pembangunan 30 ribu dapur SPPG di seluruh Indonesia.

Anindya juga menyoroti pemerintah telah meningkatkan anggaran program ini dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun. Oleh karena itu, Kadin menilai penting untuk berpartisipasi secara aktif guna memastikan program ini berjalan dengan baik dan transparan.

Anindya menekankan MBG tidak hanya berfokus pada pembangunan dapur semata, namun juga pada hilirisasi sektor pertanian.

"Yang menarik daripada MBG ini, bukan saja ujungnya yaitu dapurnya atau SPPG, tapi hilirisasinya. Nah, teman-teman di sini bisa berpartisipasi," katanya.

Kadin telah berdiskusi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan membuka peluang partisipasi dalam delapan komoditas pangan utama, termasuk cabai, kacang mete, minyak sawit, ternak ayam, serta perikanan.

Selain MBG, Kadin juga menyiapkan tiga program quick win lainnya.

Program pertama adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama melalui puskesmas, sekolah, dan klinik yang ada di perusahaan.

Anindya berharap kesehatan yang dikumpulkan dari pemeriksaan ini juga dapat menjadi dasar bagi kebijakan kesehatan nasional.

"Dengan CKG, data akan terkumpul dan kita bisa berbakti bukan saja dari puskesmas dan sekolah, tapi juga dengan klinik-klinik yang ada di perusahaan kita," kata Anindya.

Program kedua adalah pembangunan rumah layak huni dan terjangkau. Anindya mengatakan Kadin telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BUMN yang memiliki lahan, untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.

Model pembangunan yang ditawarkan mencakup renovasi rumah yang sudah ada serta pembangunan rumah baru yang terjangkau. Program ini juga sejalan dengan target pemerintah untuk membangun 3 juta rumah per tahun.

Program ketiga adalah peningkatan keterampilan tenaga kerja migran Indonesia.

Saat ini, lanjut Anindya, Indonesia memiliki sekitar 5 juta tenaga kerja migran yang menyumbang Rp225 triliun atau sekitar US$15 juta ke perekonomian nasional.

Mayoritas dari mereka bekerja sebagai pekerja domestik, sementara permintaan di sektor lain seperti perawat, pekerja di sektor perhotelan, dan kru kapal pesiar terus meningkat.

"Saya mengajak teman-teman di Kadin, fokuslah di pelatihan, bantu. Bikin 100 (dapur) dulu, silakan sebelum 17 Agustus," ujar Anindya.

KOMPAS.com - Sejumlah unggahan yang memberikan informasi mengenai lowongan kerja di instansi pemerintah banyak beredar di media sosial. Namun, banyak unggahan yang informasinya keliru.

Bahkan, unggahan yang menawarkan lowongan kerja atau memberikan informasi rekrutmen diindikasi sebagai modus penipuan.

Misalnya, beredar posting yang memberikan informasi pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025.

Narasi dalam unggahan menyatakan, posisi yang dibuka adalah pengelola dapur umum makan siang gratis. Unggahan itu mengeklaim dibutuhkan 28.156 orang untuk posisi tersebut.

Posting itu juga menyertakan tautan atau link yang diklaim untuk mendaftar CPNS di BGN. Namun, tautan yang disertakan tidak mengarah ke situs resmi milik BGN atau pemerintah.

Tautan malah meminta kita untuk memberikan nama lengkap dan nomor telepon sesuai akun di aplikasi pesan Telegram.

Waspada, ini merupakan modus phishing yang bisa berujung pada pencurian data pribadi. Informasi mengenai data pribadi bisa jadi pintu masuk untuk beragam modus penipuan.

BGN memang membuka kesempatan masyarakat untuk bergabung sebagai Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Pendaftaran dibuka sejak 27 Desember 2024 dan akan ditutup pada 15 Maret 2025.

Namun, posting yang disertai tautan yang meminta data pribadi merupakan konten hoaks. Simak penjelasannya:

View this post on Instagram

A post shared by Cek Fakta Kompascom (@cekfakta.kompascom)

Tangerang: Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengungkapkan wacana pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk mempercepat pembangunan perumahan tidak relevan, karena sudah ada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Sudah ada kementerian khusus dan saat ini pemerintah sudah memberlakukan sistem perizinan berusaha terintegrasi berbasis risiko atau Online Single Submission (OSS). Jadi wacana adanya BP3 sangat tidak efisien," kata Joko Suranto dikutip dari Antara, Jumat, 14 Maret 2025.

Ia menuturkan rencana awal pembentukan BP3 adalah sebagai lembaga ex officio untuk memudahkan koordinasi, mengingat sektor perumahan ini melibatkan setidaknya lima kementerian terkait.

Tetapi dengan telah adanya Kementerian PKP yang khusus mengurus permukiman, maka BP3 menjadi tidak relevan, tidak dibutuhkan dan tidak efisien untuk dibentuk.

Dia menilai rencana pemerintah untuk mempercepat pembangunan perumahan melalui pemberlakuan hunian berimbang cukup dilakukan oleh Kementerian PKP yang memiliki fungsi dan kewenangan lebih kuat dibandingkan BP3.

Selain itu, keberadaan BP3 justru berpotensi memunculkan dualisme kebijakan dan menumbuhkan kembali pengaturan oleh banyak lembaga di industri properti termasuk perumahan.

“Oleh karena itu, kami berpendapat aturan hunian berimbang cukup diatur dan dikelola oleh Kementerian PKP, sehingga tidak ada tumpang tindih kelembagaan dan kebijakan,” kata Joko Suranto yang juga CEO Buana Kassiti Group.

Berkaitan dengan akan diterapkan hunian berimbang, ujar Joko pula, secara prinsip REI tidak menolak karena aturan tersebut adalah satu kewajiban yang diatur undang-undang.

Tetapi dalam perjalanannya selama 13 tahun, hunian berimbang ternyata belum dapat terealisasi. Oleh karena itu, selain lewat satu pintu regulator, skema aturan hunian berimbang harus realistis untuk diterapkan.

REI pun menyampaikan beberapa usulan kepada pemerintah agar hunian berimbang dapat diterapkan seperti revisi regulasi, agar hunian berimbang untuk skala besar dapat dilaksanakan pada lokasi lain baik lintas kabupaten maupun lintas provinsi.

"Selain itu, hunian berimbang dapat dikerjasamakan antara pengembang skala besar dan pengembang skala kecil," kata dia.

Lalu implementasi hunian berimbang diterapkan melalui rencana tata ruang. Lokasi pembangunan rumah tipe tiga atau rumah sederhana bagi MBR ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan dalam bentuk sub-zonasi khusus untuk rumah sederhana. Dengan begitu, kata Joko Suranto, akan mengunci harga lahan di lokasi pembangunan rumah MBR tersebut.

"Kami berharap segera ada kebijakan yang komprehensif dari Kementerian PKP berkaitan dengan skema hunian berimbang, serta tetap tercipta sinergi dan komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan," ujar dia.

(KIE)

Pada dasarnya kami menerima dengan tangan terbuka untuk kerja sama. Saya juga akan laporkan pertemuan ini kepada Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan...,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengapresiasi dan menyambut baik ketertarikan Islamic Development Bank (IsDB) untuk ikut bekerja sama dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya harap pertemuan ini merupakan awal kerja sama dan keterlibatan IsDB dalam Program 3 Juta Rumah termasuk dalam penanganan renovasi rumah tidak layak huni di daerah perdesaan," ujar Fahri di Jakarta, Jumat.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PKP secara terbuka akan memberikan data yang dibutuhkan untuk kelanjutan kerja sama agar IsDB dapat melakukan identifikasi program di Kementerian PKP.

"Pada dasarnya kami menerima dengan tangan terbuka untuk kerja sama. Saya juga akan laporkan pertemuan ini kepada Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan. Selanjutnya silahkan diatur pertemuan untuk membahas secara detail program yang akan dikerjakan bersama terutama sebagai pilot project ," katanya.

Untuk saat ini dikatakan Kementerian PKP telah mempunyai daftar program penataan kawasan permukiman kumuh yang akan ditangani.

"Di antaranya termasuk kawasan permukiman kumuh di pesisir, bantaran sungai, pinggir rel, dan sekitar pasar tradisional," ujar Fahri.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah bertemu dengan delegasi Islamic Development Bank (IsDB) yang dipimpin Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvić di Jakarta.

Country Director and Resident Representative Regional Hub Indonesia IsDB Amer Bukvić mengatakan, IsDB sangat tertarik untuk bekerja sama membantu pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dalam peningkatan kawasan kumuh.

"Untuk itu kami perlu arahan untuk penyelarasan dengan program kami. Saya harap selanjutnya segera diadakan sesi khusus untuk pemaparan program kerja secara konkrit khususnya untuk peningkatan kawasan kumuh. Lalu kita bicarakan rencana konkrit peta jalan (roadmap) kerja sama, karena dengan target yang sangat besar diperlukan segera membicarakan dengan tim," kata Amer Bukvić.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bertemu Ikatan Arsitek Indonesia dan akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Pertemuan tersebut membicarakan soal penataan Kota Bandung.

Dalam pertemuan yang dilakukan di kantor Kementerian PKP pada Kamis (13/3) kemarin, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan penataan kawasan perkotaan perlu pendekatan kolaboratif baik dari pihak pemerintah, akademisi, maupun praktisi. Hal ini dilakukan agar kawasan perkotaan bisa lebih layak huni.

"Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki tantangan yang kompleks, dan melalui sinergi ini, kita dapat merancang solusi terbaik untuk memastikan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," ujar pria yang akrab disapa Ara dalam keterangannya, dikutip Jumat (14/3/2025).

Dalam pertemuan tersebut, ada berbagai aspek yang dibicarakan untuk penataan Kota Bandung. Beberapa contohnya seperti perencanaan tata ruang, revitalisasi kawasan permukiman hingga peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Salah satu gagasan yang dibahas adalah konsep Udevelop, yakni pembangunan kawasan di pusat kota tanpa menggusur masyarakat setempat. Dengan target pembangunan apartemen terjangkau, pendekatan ini akan mengintegrasikan masyarakat penghuni kawasan kumuh sebagai pemegang saham melalui skema Kemitraan Masyarakat, Pemerintah, dan Badan Usaha (KMPBU).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bandung dalam penataan kawasan permukiman. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Bandung sudah membangun rumah susun di kawasan padat penduduk namun belum terisi penuh.

"Ke depan ini, kami berupaya membangun kawasan permukiman yang sehat untuk mengurangi angka penderita Tuberkulosis karena selama ini di kawasan kumuh banyak masyarakat yang tidak berada di tempat yang tidak layak huni," ujar Farhan.

Dengan keterlibatan IAI dan akademisi ITB, diharapkan solusi yang dihasilkan tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga mengadopsi praktik terbaik dalam desain dan pengelolaan kota.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membahas penanggulangan kawasan permukiman dan rencana pembangunan rumah panggung di Jawa Barat.

"Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan," ujar Menteri dalam keterangan tertulis, Jumat, 14 Maret 2025.

Dalam diskusi tersebut, Menteri Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

"Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami," ungkap Menteri Ara.

Menurutnya yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan.

"Penegakan hukum harus ditegakkan," ujar Menteri Ara.

Selain itu, Menteri Ara juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan, pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

"Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus sekali. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir," ujar dia.

Gubernur Dedi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat. Menurutnya, di hulu yang sebelumnya gunung, hutan dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem

"Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai," kata Gubernur Dedi.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan bahwa kementeriannya bekerja sama dengan penegak hukum untuk mencegah adanya warga mendapatkan rumah subsidi lebih dari satu dengan menggunakan KTP palsu.

Maruarar mengatakan, dia telah melaporkan ini kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam rapat tingkat menteri yang digelar hari ini.

"Kami juga sudah mulai bekerja sama dengan penegakan hukum, bagaimana kalau ada rumah subsidi, itu ada yang double-double dapatnya, menggunakan KTP palsu atau yang tidak berhak, itu juga harus betul-betul dilakukan," kata Maruarar saat ditemui di Kantor BPJS, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025).

Dia menyebut, tak ingin ada masyarakat yang memang tidak berhak mendapat subsidi justru mendapatkan dua rumah subsidi.

"Jangan lagi ada orang yang tidak berhak mendapat rumah subsidi. Tadi saya laporkan kepada Pak Menko," ujarnya.

Selain itu, Maruarar mengatakan, sejumlah langkah telah dilakukan. Salah satunya melalui audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

"Supaya benar-benar penegakan hukum di kementerian kami benar-benar baik," katanya.

Dengan adanya Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menurut Maruarar, Kementerian PKP dapat memberikan rumah kepada yang membutuhkan.

"Tidak ada lagi alasan buat kami untuk segera lebih mempercepat program-program yang prorakyat, khususnya yang untuk membantu masyarakat yang miskin secara ekstrim," ujar Maruarar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah bakal memprioritaskan pengadaan 20.000 unit rumah bagi para guru.

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, pengadaan rumah guru harus diprioritaskan karena guru adalah pahlawan bagi Indonesia.

"Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu menjadi prioritas, 20.000 unit rumah," kata Ara saat ditemui di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).

Ara meminta doa kelancaran agar program ini dapat berjalan dengan baik sehingga para guru yang belum memiliki rumah mendapatkan hunian layak.

"Doakan program ini berjalan dengan baik, karena masih banyak sekali guru-guru kita yang belum memiliki rumah," kata dia.

Ara berencana kembali bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk membahas kelanjutan program ini.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dan Badan Pusat Statistik (BPS) akan membangun 20.000 unit rumah untuk guru.

Abdul Mu'ti mengatakan, program rumah layak huni untuk para guru ini merupakan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

"Pembangunan rumah untuk guru tersebut ditargetkan sebanyak 20.000 unit rumah. Mudah-mudahan dapat membantu para guru agar lebih semangat dalam bekerja," ucap Mu'ti dalam keterangannya, Sabtu (8/3/2025).

"Karena masih banyak guru yang belum mempunyai rumah layak huni, ini sesuai keinginan Presiden Prabowo yang sangat perhatian dengan guru di Indonesia," kata Mu'ti melanjutkan.

Pembangunan rumah subsidi untuk guru sebanyak 20.000 unit tersebut akan menggunakan data penerima yang ditentukan dari pihak BPS yang juga berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.

Sementara, Ara berharap dengan adanya bantuan perumahan, para guru dapat menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik dan mendukung kesejahteraan mereka.

"Agar tepat sasaran kita sangat membutuhkan data masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) karena rumah bersubsidi ini diperuntukkan untuk MBR," ucap Ara.

Ara mengatakan, kriteria guru yang berhak mendapatkan rumah harus menyesuaikan dengan data dari BPS agar tepat sasaran.

IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan membangun 100 dapur untuk mendukung program makan bergizi gratis.

"Di sini, kita membuat tugas-tugas yang fokus untuk membuat sampai dengan 100 Satuan Pelayanan Pangan Bergizi atau SPPG sebelum 17 Agustus 2025," kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie dalam acara pengukuhan pengurus Kadin, Jumat (14/3/2025).

Anindya menambahkan, Kadin telah berkoordinasi Badan Gizi Nasional terkait inisiatif ini. Para pengusaha bisa bergabung dalam mendukung program ini, dengan catatan administrasinya harus rapi.

"Teman-teman di sini silakan (bergabung). Titipan saya, administrasinya harus rapi karena ini memakai APBN," kata Anindya.

Selain fokus pada program Makan Bergizi Gratis, Anindya juga mengungkap Kadin fokus pada tiga program prioritas pemerintah lainnya seperti Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), pembangunan rumah yang layak dan terjangkau, serta program terkait pekerja migran.

"Kita merasa tenaga kerja migran itu berhasil membawa banyak sekali devisa. Nah, bagaimana kalian bisa membantu pelatihan bukan saja untuk pekerja domestik tapi untuk nelayan, pelayan, dan lain-lain. Mudah-mudahan hasilnya bisa membawa manfaat," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta -

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan KADIN Indonesia siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). KADIN Indonesia akan membangun 1.000 Satuan Pelayanan Pangan dan Gizi (SPPG).

Program MBG tidak hanya menjadi wujud nyata dari Asta Cita Presiden Prabowo, tetapi juga mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dengan sinergi yang kuat dari semua pihak, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masa depan generasi muda Indonesia.

"Dengan komitmen yang kuat dari KADIN Indonesia dan kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, program MBG memiliki potensi untuk mencapai target yang ditetapkan. Ini adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, konsistensi dan kolaborasi adalah kunci dalam mewujudkan visi besar untuk meningkatkan kesejahteraan gizi rakyat Indonesia," ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Jumat (14/3/2025).

Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri Pengukuhan Pengurus KADIN Indonesia Masa Bakti 2024-2029 di Jakarta, hari ini.

Ketua MPR RI ke-15 ini memaparkan, berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) untuk dapat melayani 82,9 juta penerima manfaat MBG, dibutuhkan 30.000 SPPG yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.

Dari total 30.000 SPPG yang dibutuhkan, sebanyak 1.542 SPPG akan dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan sisanya, yaitu 28.458 SPPG, akan dibangun melalui kemitraan.

"BGN telah bekerja sama dengan berbagai pihak. Semisal, TNI ditargetkan membangun 2.000 SPPG, Polri 500 SPPG, Badan Intelijen Negara 1.000 SPPG, Nahdlatul Ulama 1.000 SPPG, Muhammadiyah 500 SPPG, dan KADIN ditargetkan 1.000 SPPG. KADIN Indonesia tidak hanya akan terlibat dalam aspek anggaran dan infrastruktur, tetapi juga akan berfungsi sebagai penggerak dalam pengembangan SDM yang akan memastikan keberlanjutan program MBG," kata Bamsoet.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program MBG, setidaknya ada tiga kunci utama yang harus diperhatikan, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Presiden Prabowo telah meminta agar percepatan dalam implementasi program MBG dilakukan, sehingga perencanaan yang matang dalam ketiga aspek tersebut sangat penting.

Dari sisi anggaran, alokasi dana yang memadai harus disediakan untuk memastikan setiap SPPG dapat beroperasi dengan efisien. Dalam hal SDM, pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga kerja menjadi krusial. KADIN Indonesia sebagai organisasi yang mewakili dunia usaha, dapat menyediakan pelatihan dan program pengembangan bagi para pengelola SPPG.

"Infrastruktur juga menjadi faktor penting dalam memastikan distribusi gizi dapat berjalan efektif. Penyediaan fasilitas yang memadai untuk SPPG sangat vital agar layanan yang diberikan kepada penerima manfaat dapat berjalan lancar dan berkelanjutan," pungkas Bamsoet.

(anl/ega)

Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bakal membangun 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis yang masuk dalam program Quick Win Initiative Kadin Indonesia.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menjelaskan rencana pembangunan 100 SPPG itu ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2025.

“Ini merupakan awal yang kita ingin bikin prototipe-nya sebelum 17 Agustus 2025 [rampung],” jelasnya dalam agenda Pengukuhan Dewan Pengurus Kadin 2024 – 2029 di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Anin menjelaskan, rencana pembentukan 100 Dapur SPPG itu dilakukan guna mendorong suksesi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nantinya, lewat prototipe itu Kadin bakal melakukan evaluasi yang bakal dilaporkan ke Presiden.

Pasalnya, tambah Anin, program MBG menyangkut hajat orang banyak yang membutuhkan anggaran jumbo mencapai Rp171 triliun perlu dikelola dengan baik.

Anindya juga menjelaskan dirinya bahkan telah bertemu dengan kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana terkait dukungan rencana pembangunan 100 SPPG tersebut.

“Titipan saya [kepada Kepala BGN], administrasinya harus rapi. Karena ini memakai APBN. Jadi, ini yang saya sampaikan,” tambahnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Pemerintah secara resmi telah menambah anggaran program Makan Bergizi Gratis/MBG dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun, sementara realisasinya hingga 12 Maret 2025 mencapai Rp710,5 miliar.

Wakil Menteri Keuangan Suahazil Nazara menyampaikan realisasi belanja negara tersebut dirasakan oleh 2,05 juta penerima manfaat program MBG sejak awal tahun hingga pertengahan Maret ini.

“Dari waktu ke waktu akan terus ditingkatkan sehingga nantinya dapat menjangkau keseluruhan dari 82,9 juta target penerima Makan Bergizi Gratis,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025).

KOMPAS.com - Sejumlah unggahan yang memberikan informasi mengenai lowongan kerja di instansi pemerintah banyak beredar di media sosial. Namun, banyak unggahan yang informasinya keliru.

Bahkan, unggahan yang menawarkan lowongan kerja atau memberikan informasi rekrutmen diindikasi sebagai modus penipuan.

Misalnya, beredar posting yang memberikan informasi pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025.

Narasi dalam unggahan menyatakan, posisi yang dibuka adalah pengelola dapur umum makan siang gratis. Unggahan itu mengeklaim dibutuhkan 28.156 orang untuk posisi tersebut.

Posting itu juga menyertakan tautan atau link yang diklaim untuk mendaftar CPNS di BGN. Namun, tautan yang disertakan tidak mengarah ke situs resmi milik BGN atau pemerintah.

Tautan malah meminta kita untuk memberikan nama lengkap dan nomor telepon sesuai akun di aplikasi pesan Telegram.

Waspada, ini merupakan modus phishing yang bisa berujung pada pencurian data pribadi. Informasi mengenai data pribadi bisa jadi pintu masuk untuk beragam modus penipuan.

BGN memang membuka kesempatan masyarakat untuk bergabung sebagai Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Pendaftaran dibuka sejak 27 Desember 2024 dan akan ditutup pada 15 Maret 2025.

Namun, posting yang disertai tautan yang meminta data pribadi merupakan konten hoaks. Simak penjelasannya:

View this post on Instagram

A post shared by Cek Fakta Kompascom (@cekfakta.kompascom)