Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, datang langsung memantau kondisi para pengungsi di Kantor Logistik dan Peralatan BNPB, tepat di depan gerbang Perumahan Pondok Gede Permai, Rabu petang.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP mendengarkan keluhan para pengungsi sekaligus membagikan bantuan bagi mereka.

Usai membagikan bantuan, Maruarar menyatakan rencana pemerintah merelokasi para penduduk yang tinggal di bantaran kali dan sungai.

Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait  membuka opsi untuk merelokasi warga perumahan Pondok Gede Permai di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat usai menjadi langganan banjir.

Pernyataan itu disampaikan Maruarar usai meninjau posko pengungsian warga di gudang BNPB yang tak jauh dari lokasi banjir, Rabu (5/3) petang.

Ara, sapaan akrabnya, mengaku sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto yang turun langsung dalam dua kali banjir hebat di wilayah tersebut. Menurut dia, ada lahan yang telah disiapkan jika warga bersedia direlokasi.

"Saya sudah berbincang dengan Bapak Wali Kota. Ada di tempat di pasar ya Pak ya. Pasar Bintara. Tanahnya sudah ada. Punya kota. Nanti kalau cocok bagaimana caranya kita bangunkan. Supaya ada solusi," ujar Ara didampingi Tri pada kesempatan itu.

Ara menjelaskan dirinya punya pengalaman untuk merelokasi warga di Flores Timur, NTT yang langganan menjadi korban banjir.

Kala itu, pihaknya bersama BNPB mengajak masyarakat untuk berdiskusi.

Bahkan, diskusi dibuat terpisah antara bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak.

Menurut dia, pemerintah harus menyampaikan dengan baik-baik. Pasalnya, relokasi bukan hanya memindahkan rumah, namun juga kehidupan.

"Karena itu kan memindahkan bukan hanya tempat tinggal tapi kehidupan. Sekolahnya, pasarnya, tempat ibadahnya. Jadi diajak baik-baik," ujar Ara.

"Saya rasa masyarakat di sini mungkin satu dua hari lagi boleh Pak BNPB sama Bapak Wali Kota ditanya baik-baik ya," sambungnya.

Perumahan Pondok Gede Permai menjadi wilayah korban Banjir di Kota Bekasi. Banjir hebat sebelumnya merendam wilayah itu pada 2020. Kini, banjir ikut merendam wilayah itu hingga ketinggian 3 meter pada Selasa (4/3).

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak 300 penghuni Perumahan Villa Gading Harapan (VGH) 2 di Desa Satriamekar, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, mengungsi setelah permukimannya terendam banjir setinggi dua meter sejak Selasa (4/3/2025).

Mereka mengungsi ke Masjid Jani Ummu Faishal di Desa Srimukti yang berjarak satu kilometer dari permukimannya.

"Kita sudah di sini sejak Selasa, karena rumah terendam air dua meter, sampai sekarang belum surut," kata seorang pengungsi, Slamet Mulyantoro (52) kepada Kompas.com di lokasi pengungsian, Rabu (5/3/2025) malam.

Warga yang mengungsi ini terdiri dari anak-anak, orang remaja, hingga lansia.

Setiap harinya, mereka tidur di atas lantai halaman masjid beralaskan terpal. Sejauh ini, mereka belum terjangkau bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Untuk kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa mengeluarkan uang dari kantong pribadi mereka.

"Sementara kita mengeluarkan uang dari kantong pribadi sendiri dulu," jelas dia.

Slamet menambahkan, para pengungsi saat ini sangat memerlukan bantuan makanan cepat saji hingga selimut untuk menghangatkan tubuh saat malam hari.

"Yang jelas sekarang kita butuh bantuan makanan cepat saji karena enggak ada dapur umum, selimut, obat nyamuk, dan perlengkapan bayi," ungkap Slamet.

Sebelumnya diberitakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mencatat, sebanyak 61.648 jiwa terdampak banjir sejak Selasa hingga Rabu (5/3/2025).

"Jumlah terdampak 16.371 KK atau 61.648 jiwa," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi Muchlis dalam keterangannya, Rabu.

Puluhan ribu jiwa terdampak banjir tersebut tersebar di 16 kecamatan, antara lain Babelan, Sukawangi, Tambun Utara, Cibitung, Tambun Selatan, Cikarang Selatan, Serang Baru, dan Sukatani.

Kecamatan lainnya, Cikarang Barat, Cikarang Utara, Kedungwaringin, Cikarang Timur, Bojongmangu, Cibarusah, Cikarang Pusat, dan Setu.

Hingga kini, terdapat 14 lokasi pengungsian untuk menampung warga terdampak banjir.

"Pengungsian ada 14 lokasi," tutur Muchlis.

JAKARTA - Personel dari Dinas Penanggulan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DK Jakarta menyemprotkan air untuk membersihkan endapan sisa lumpur di Pemukiman warga di Kawasan Rawajati, Kalibata, Jakarta, Rabu (5/3/2025). Ratusan personel dari unsur Gulkarmat, PPSU, dan Sudin Sumber Daya Air serta Dinas Lingkungan Hidup Daerah Khusus Jakarta dikerahkan untuk membantu warga membersihkan permukiman pasca banjir yang terjadi pada Selasa (4/3/2025). Pembersihan yang dimulai sejak Rabu (5/3/2025) pagi tersebut menggunakan satu ekskavator kecil dan pompa penyemprot air untuk membersihkan sedimen lumpur dan tanah. Bersama warga, mereka bahu-membahu menyikat sekaligus menyapu serta membersihkan rumah dari sisa material banjir. Petugas juga mengerahkan beberapa unit truk untuk mengangkut sampah sisa banjir.

BEKASI, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengimbau Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengajak warga Pondok Gede Permai (PGP), Jatiasih, Kota Bekasi, yang terdampak banjir untuk direlokasi.

“Untuk Wali Kota Bekasi dan Kepala BNPB bisa mengajak masyarakat yang terdampak banjir di sini berdialog tentang relokasi pada 1-2 hari ke depan,” kata Maruarar saat diwawancarai di Gedung Logistik dan Peralatan BNPB Pondok Gede, Rabu (5/3/2025).

Maruarar berujar, dirinya ingin proses relokasi korban banjir di PGP bisa berlangsung dengan tertib.

“Jadi pindah semuanya, diajak tanya baik-baik,” terang dia.

Maruarar mengaku sudah membahas tentang relokasi dengan Tri. Bahkan, mereka sudah menentukan tempat untuk relokasi.

Maruarar mengungkapkan, Pasar Bintara menjadi salah satu tempat yang akan digunakan untuk relokasi.

“Pasar Bintara tanahnya sudah ada dan milik kota. Nanti kalau cocok, itu akan kita bangunkan untuk relokasi supaya ada solusi banjir,” jelas dia.

Maruarar mengatakan akan melakukan relokasi seperti yang pernah dilakukannya di Flores Timur sekitar 2-3 bulan lalu.

“Ini kan kejadiannya udah sering berulang sehingga saya meminta direlokasi seperti di Flores Timur dengan mengajak masyarakat berdialog,” ujar dia.

Saat di Flores Timur, Maruarar juga memisahkan kelompok relokasi antara bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak.

“Karena itu kan memindahkan, bukan hanya tempat tinggal, melainkan kehidupan,” ucap Maruarar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Wali Kota Bekasi Tri Adhianto serta Kepala BNPB Suharyanto menanyakan kesediaan warga terdampak banjir untuk direlokasi. Ara meminta agar pertanyaan terhadap warga dilakukan secara baik-baik.

"Jadi ini kan kejadiannya udah sering berulang. Jadi saya meminta seperti waktu kita di Flores Timur dengan beliau juga kita ajak masyarakat, ajak ngomong baik-baik. Apakah ada keinginan untuk relokasi? Kan begitu ya," ungkap Ara saat kunjungan ke lokasi pengungsian banjir di kantor BNPB Jatiasih, Kota Bekasi, Rabu (5/3/2025).

Ara menjelaskan, upaya menanyakan kesediaan warga untuk direlokasi pernah dilakukannya kepada warga di Flores Timur. Dia mengatakan saat itu menggunakan cara berbicara secara baik-baik.

"Karena itu kan memindahkan bukan hanya tempat tinggal tapi kehidupan. Dia sekolahnya, pasarnya, tempat ibadahnya, jadi pindah semua. Jadi diajak, tanya baik-baik. Jadi tanya baik-baik. Saya rasa masyarakat disini mungkin satu sampai dua hari lagi boleh Pak BNPB sama Bapak Wali Kota ditanya baik-baik ya. Bagaimana ya," ujar Ara.

Dia juga menyampaikan untuk relokasi di Bekasi, sudah ada lahan yang siap digunakan. Letaknya berada di sekitar Pasar Bintara.

"Kemudian, tadi saya sudah berbincang dengan Bapak Wali Kota ada di tempat, di pasar ya, Pak, ya? Di pasar Bintara. Pasar Bintara tanahnya sudah ada. Punya kota ya? Punya kota Nanti kalau cocok itu bagaimana caranya kita bangunkan ya. Supaya ada solusi," imbuhnya.

Lihat Video 'Menteri Ara Bicara Peluang Relokasi Korban Banjir PGP Bekasi':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kuota rumah subsidi rencananya akan ditambah. Pengumuman penambahan kuota untuk rumah subsidi itu rencananya akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Istana Kepresidenan, Selasa (4/3) malam. Namun, Ara tidak merinci jumlah dan waktu pengumuman penambahan kuota rumah subsidi akan disampaikan.

"Mohon doanya karena kami diminta untuk kreatif oleh Presiden, mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Presiden umumkan juga akan ada tambahan kuota karena memang rumah subsidi ini sangat diminati oleh masyarakat, banknya juga happy karena kredit macetnya rendah," ujar Ara di lokasi.

Ara mengungkapkan, dalam penyediaan rumah subsidi ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah penyalurannya harus tepat sasaran.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ara mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Nah untuk itu kami sudah berkoordinasi dengan BPS karena yang diminta untuk memberikan data adalah BPS. Kita juga sudah meminta data MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) itu nanti by name by address dari BPS, supaya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran," paparnya.

Selain harus tepat sasaran, pihaknya juga diminta oleh Presiden Prabowo untuk memastikan kualitas rumah subsidi bagus.

"Tentunya kita diminta untuk memastikan, jangan sampai kuotanya meningkat tapi kualitasnya berkurang. Jadi rumah subsidi perintah Presiden Prabowo harus tetap berkualitas," tutupnya.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang pernah mengungkapkan akan ada penambahan kuota rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) 2025 sebanyak 200.000 unit rumah atau bertambah menjadi 420.000 unit rumah.

"Kami dengar, saya minggu lalu rapat dengan Pak Rio Silaban (Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan). Pak Rio bilang sudah ditetapkan 420.000 (unit), penambahan dari 200.000 (unit). Dan akan diturunkan Rp 6 triliun dulu supaya bisa jalan nih (FLPP)," katanya dalam acara Diskusi Media 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' di Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Meski kuota FLPP ditambah, menurut Bonny tidak semuanya akan terserap sempurna. Sebab, waktunya sudah mepet ke akhir tahun ini.

"Dan kami dari saat itu juga memberitahu kepada Pak Rio bahwa kita tinggal berapa lama lagi sampai Desember? Mau kita usahakan 500.000-600.000 (unit)? Tidak mungkin, bener gak? Waktu tinggal mepet. Dikasih 420.000 (unit), paling pengembang bisa sampai 300.000 (unit)," ungkapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memberikan banyak bantuan untuk warga terdampak banjir di Perum Pondok Gede Permai (PGP), Kota Bekasi. Bantuan yang diberikan adalah popok hingga pakaian dalam.

"Pertama, tadi saya berbicara dengan Bapak-Ibu saya. Saya juga berbicara dengan Menteri PU. Tadi kurang lebih 2 jam saya di sini. Saya menemukan beberapa fakta bahwa kebutuhan masyarakat pasti sekarang adalah yang cepat itu bantuan makanan, minuman, dan obat-obatan, madu," ungkap Ara kepada wartawan di pengungsian warga, kantor BNPB Jatiasih, Kota Bekasi, Rabu (5/3/2025).

"Tadi pampers banyak yang perlu. Pakaian dalam juga banyak. Pakaian dalam buat perempuan dan laki-laki. Sudah cukup banyak yang tadi beberapa hari nggak ganti pakaian. Jadi kita tadi untung bawanya cukup banyak jadi kebagian," sambung Ara.

Selain itu, Ara memberikan madu hingga minyak telon untuk bayi. Dia menyebutkan barang-barang yang dia berikan kepada para pengungsi merupakan yang sangat dibutuhkan.

"Kemudian juga tadi yang terpakai banyak itu teman-teman saudara-saudara kita di sini madu. Mereka senang pakai madu. Terus tadi minyak kaya putih. Ada minyak kayak minyak telon gitu ya buat bayinya. Jadi itu terpakai banget tadi. Mungkin saran saya kalau teman-teman nanti yang datang ke sini itu kebutuhan riil lah. Karena malam-malam di sini kan cukup dingin dan sebagainya," kata Ara.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

BEKASI, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meninjau korban yang terdampak banjir di Pondok Gede Permai, Jatiasih, Bekasi, Rabu (3/5/2025).

Pantauan Kompas.com sekitar pukul 18.00 WIB, Ara tiba di Kantor BNPB Pondok Gede, Kota Bekasi. Kedatangannya disambut oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

Saat tiba, Ara langsung masuk ke salah satu tenda pengungsi banjir yang berwarna jingga. Ia memberi semangat kepada para pengungsi banjir.

“Semangat ya,” kata Ara sambil berjabat tangan dengan salah satu pengungsi perempuan di lokasi, Rabu.

Setelah itu, ia lanjut bertanya dengan pengungsi lain terkait kebutuhan yang diperlukan.

“Apa yang dibutuhkan saat ini, Bu?” tanya Ara.

“Butuh peralatan bersih-bersih dan air bersih,” kata salah satu pengungsi perempuan.

Usai bertanya-tanya dengan pengungsi, Ara dan Tri melakukan rapat koordinasi di depan pintu masuk Kantor BNPB Pondok Gede.

Mereka melakukan rapat koordinasi sambil duduk di bangku yang sudah disiapkan.

Namun, saat di tengah-tengah rapat, Ara tampak mengangkat telepon dari ponselnya. Setelah beberapa menit kemudian, ponsel tersebut dipindahkan ke Tri dan melanjutkan percakapan dengan sosok tak diketahui melalui ponsel Ara.

Saat telepon sudah ditutup, Ara dan Tri turun langsung membagikan bantuan kepada korban terdampak banjir. Adapun, bantuan tersebut meliputi sabun cuci piring, minuman sari kacang hijau, dan pembalut.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan rumah subsidi untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) akan segera dilakukan. Groundbreaking tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Minggu (9/3/2025) mendatang.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Istana Kepresidenan, Selasa (4/3) malam. Ia mengungkapkan akan ada sekitar 5.400 rumah subsidi yang akan dibangun untuk TNI AD.

"Hari Minggu, 4 hari lagi, nanti bersama Bapak KSAD Jenderal Maruli, saya akan groundbreaking perumahan buat TNI Angkatan Darat di Serang, sekitar 5.400 rumah," katanya di lokasi.

Pembangunan rumah subsidi tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero). Tak hanya TNI AD saja, nantinya juga akan pembangunan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Laut (AL) dan juga TNI Angkatan Udara (AU).

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), TNI AD, dan juga PT Bank Mandiri (Persero) untuk membangun rumah subsidi. Kerja sama tersebut ditandai oleh penandatanganan nota kesepahaman antara BP Tapera dengan TNI AD dan PT Bank Mandiri (Persero).

Ara menjelaskan, lingkup kerjasamanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui FLPP kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes," ungkap Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (7/2/2025).

Video: Kala Rudal Canggih Arhanud TNI AD Hancurkan 'Pesawat Musuh'

Video: Kala Rudal Canggih Arhanud TNI AD Hancurkan 'Pesawat Musuh'

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam, menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Presiden umumkan juga akan ada tambahan kuota. Karena memang rumah subsidi ini sangat diminati oleh masyarakat, banknya juga happy karena kredit pajaknya rendah," kata Maruarar.

Dalam hal penyediaan hunian MBR, sejak Kabinet Merah Putih bekerja di 20 Oktober 2024 hingga 3 Maret 2025 atau selama 130 hari Presiden Prabowo memimpin, sudah ada sebanyak 110.000 hunian MBR yang telah dikerjakan bahkan sudah dilakukan serah terima.

Maruarar menyebutkan pihaknya berupaya untuk terus meningkatkan jumlah hunian MBR yang tersedia bagi masyarakat sesuai dengan dana yang telah disiapkan pemerintah di 2024 yaitu untuk 220.000 hunian MBR.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyatakan, sejauh ini ditemukan dua tantangan yang coba ditangani Kementerian PKP dalam penyediaan hunian MBR. Pertama adalah terkait dengan memastikan pemberian subsidi hunian MBR diterima tepat sasaran dan kedua terkait dengan kualitas hunian.

Untuk tantangan pertama, Ara menyebutkan pihaknya berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar bisa memastikan data masyarakat penerima subsidi hunian MBR sesuai dengan kebutuhan.

"(Hunian) MBR itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah itu masyarakat berpenghasilan rendah itu ditentukan nanti by name by address dari BPS. Supaya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran. Jadi semuanya tepat sasaran," katanya.

Sementara untuk tantangan kedua dalam penyediaan hunian MBR adalah terkait dengan hasil kualitas bangunan yang dibangun, karena menurutnya ada saja pengembang properti yang kurang teliti sehingga membuat hasil akhir hunian kurang berkualitas.

Menangani tantangan kedua ini, Ara secara khusus membentuk tim kurator yang terdiri dari eselon I Kementerian PKP termasuk dirinya sendiri untuk memeriksa kualitas hunian subsidi.

"Kami diminta untuk terus memastikan, jangan nanti kuotanya (hunian MBR) meningkat tapi kualitasnya berkurang. Jadi walaupun rumah subsidi, perintah Presiden Prabowo juga harus tetap berkualitas," ujar Menteri PKP itu.

Sejauh ini, dalam temuan tim kurator hunian MBR sebenarnya sudah cukup banyak hunian MBR yang berkualitas namun memang ditemukan adanya kualitas bangunan yang kurang baik karena kelalaian pengembang hunian.

Ara mencontohkan salah satu temuannya terkait hunian subsidi yang kurang berkualitas terdapat di Bekasi, yang ternyata baru satu tahun disahkan, namun hunian tersebut sudah mengalami kendala pada bagian lantai yang tidak rata dan bergelembung.

Ada juga temuan hunian tersebut kesulitan akses setelah diterpa hujan dan mengakibatkan hunian terendam banjir.

Menurut Ara, hal-hal seperti ini harus diantisipasi dalam pembangunan hunian MBR selanjutnya di era Presiden Prabowo Subianto, sehingga nantinya masyarakat bisa merasakan secara optimal hunian layak meski disubsidi oleh pemerintah.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden bakal umumkan tambahan kuota untuk hunian MBR

Banjir melanda berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Jawa Barat. Di sana, banyak perumahan yang mengalami kebanjiran dengan ketinggian air mencapai beberapa meter.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan, banyak perumahan di Jawa Barat yang mengklaim bebas banjir namun nyatanya justru kebanjiran. Bahkan, ketinggian airnya ada yang mencapai dua meter.

Untuk itu, dirinya mengatakan akan melakukan audit para perumahan-perumahan tersebut. Namun, dirinya tidak merinci perumahan mana saja yang akan diaudit.

"Saya juga akan mengaudit dari sisi aspek lingkungan seluruh perumahan di Jawa Barat yang banjir. Faktornya oleh apa? Kesalahan tata ruang atau kesalahan pengembang?" katanya usai acara peletakan batu pertama pembangunan rumah subsidi untuk pegawai negeri pada Polri di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang Timur, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Selain terkait banjir, dirinya juga mengungkapkan banyak pembeli rumah, khususnya rumah subsidi, yang tertipu oleh pengembang nakal. Para pembeli sudah membayar rumah subsidi namun tak kunjung mendapatkannya.

"Duitnya sudah bayar, kemudian rumahnya tidak didapat," tuturnya.

Mendengar hal tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Dedi untuk menyampaikan data-data terkait hal tersebut kepadanya pada pertemuan selanjutnya.

"Itu banyak kejadian di Jawa Barat?" kata Ara.

"Banyak," jawab Dedi.

"Saya langsung saja, saya minta datanya, segera saya minta datanya. Bapak mau ketemu saya hari Rabu? Tolong by name, by address, pengembangnya di mana ya, dan kalau bisa ada laporan dari masyarakatnya Pak," ujar Ara.

Kembali ke Dedi, ia menambahkan permasalahan yang terjadi pada rumah subsidi yaitu pembelian rumah lebih dari satu. Ada juga yang membeli rumah subsidi di area hook kemudian membongkar dan membangun baru kemudian disewakan. Padahal, rumah subsidi tidak boleh disewa.

Maka dari itu, menurutnya sangat pas untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit rumah subsidi yang bermasalah tersebut.

"Dan audit BPK adalah langkah untuk menyelesaikan seluruh problem dari kecarut-marutan para pengembang yang nakal di perumahan subsidi," ungkapnya.