Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru berjalan sekitar sepekan. Namun, kini ada rencana penambahan anggaran MBG mengemuka.

Anggaran Rp 71 triliun dinilai belum cukup untuk membiayai program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana pun mengamini penambahan anggaran memang masuk dalam rencana Prabowo, tapi keputusannya memang belum bulat.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan ketika ditanya detikcom soal rencana penambahan anggaran, Selasa (14/1/2025).

Dia mengungkapkan anggaran Rp 71 triliun sebetulnya cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Dengan catatan, skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap.

Januari hingga April, MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir menyentuh 17,5 juta orang penerima manfaat di akhir tahun 2025.

"Agustus akhir sampai Desember melalui 5000 SPPG untuk 15 hingga 17.5 juta penerima manfaat," sebut Dadan.

Nah masalahnya jumlah itu pun masih jauh dari target awal mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya.

"Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat," sebut Dadan.

Kementerian Pertanian sudah menyatakan akan mendukung upaya penambahan anggaran MBG. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan sejauh ini memang cakupan MBG belum menyentuh target besar yang dicanangkan.

Menurutnya, dengan anggaran yang ada saat ini sebesar Rp 71 triliun baru belasan juta saja penerima MBG, padahal targetnya hampir 83 juta orang.

"Saya kira kalau jumlah sekian belas juta siswa kan banyak ya, cuma siswa di Indonesia lebih banyak dari itu. Kalau mau dinaikin ya kita posisinya dukung, kan bagus juga untuk ekonomi kita. Kan targetnya kan 82 koma sekian, hampir 83 juta kan ya," sebut Sudaryono di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, di hari yang sama.

Wacana penambahan anggaran MBG sendiri pertama kali diungkapkan oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025. Zulhas mengatakan kemungkinan anggaran harus ditambah menjadi Rp 210 triliun.

"Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1/2025) yang lalu.

Pasok Susu Makan Bergizi Gratis

Kembali ke Sudaryono, dia juga buka-bukaan soal rencana mengimpor sapi perah untuk produksi susu dalam negeri. Rencananya, susu dari sapi impor ini dipasok untuk kebutuhan program MBG.

Dia bilang, saat ini sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) yang menunggu diteken Presiden Prabowo Subianto untuk melandasi langkah impor sapi perah ke Indonesia.

Pasokan sapi perah, dalam catatan detikcom, akan berasal dari Australia, Brasil, Selandia Baru, Amerika Serikat (AS), hingga Meksiko. Hanya saja dengan PP nanti, pemerintah bisa memperluas negara asal impor sapi perah selama dibutuhkan.

"Ini kan PP-nya baru beres. Kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang ter-register. Kita tambah di negara lain," papar Sudaryono.

Totalnya, akan ada 1,3 juta ekor sapi perah yang mau diimpor hingga 2029. Hanya saja khusus tahun ini, ada 200 ribu ekor terlebih dahulu yang masuk ke Indonesia. Sejauh ini ada 160-an perusahaan yang sudah komitmen untuk masuk ke dalam proyek pengadaan sapi dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dia juga menegaskan upaya impor sapi bukan berarti Indonesia mau menjadi pasar dari negara lain saja. Namun, pola importasi sapi ini nantinya berbentuk investasi pabrik susu.

"Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu sampai akhir tahun. Ini kebut semua urusan lahan, peternakannya di mana. Yang jelas ini bukan negara impor, tapi orang berinvestasi. Orang boleh dong bikin pabrik apa di Indonesia ini bikin pabrik susu dengan sapinya didatangkan," beber Sudaryono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Jepang berminat terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah.

Hal ini disampaikannya dalam Seminar Sustainable Housing, Buildings, and Cities di Fairmont Jakarta, Selasa (14/1/2025).

"Mereka tadi bisik-bisik ke saya juga bunganya cukup rendah, jadi ada kemungkinan Jepang juga bisa cukup besar ya keterlibatannya," ujar Fahri.

Hanya saja, Jepang akan fokus kepada isu bangunan hijau dan berkelanjutan, bila negara tersebut resmi jadi salah satu investor program 3 juta rumah, setelah Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA).

"Seminar ini kan menunjukkan bahwa mereka mau masuk, tapi mereka mau mengusung isu sustainable dan green," lanjutnya.

Sebelumnya, ada Qatar yang telah menunjukkan komitmennya untuk ikut mewujudkan mimpi membangun 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini ditandai lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) komitmen investasi oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," ungkap Fahri.

Artinya, Qatar telah menyatakan minatnya untuk berkontribusi menyukseskan program 3 juta rumah dengan membangun 6 juta rumah di Indonesia.

"Sebelumnya kami ke Emirat (UEA), Menteri Infrastrukturnya menyebut juga 1 juta unit. Tapi kemarin setelah mereka mendengar Qatar nambah, ini kayaknya Emirat juga ingin nambah. China menyebut 1 juta juga," tutur Fahri.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah. Rinciannya, 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

Tujuannya adalah untuk mengentas backlog kepemilikan rumah Indonesia yang telah mencapai 10 juta dan 26,9 juta rumah tidak layak huni.

Karena dirasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa menutup masalah tersebut, pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya untuk swasta dari dalam dan luar negeri ataupun pemerintah luar negeri untuk berinvestasi di sektor ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap saat ini ada wacana pembentukan konsorsium asuransi umum dan asuransi jiwa untuk mendukung perlindungan proyek pembangunan tiga juta rumah yang menjadi program Presiden Prabowo.

Wahyudin Rahman, Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi), menilai peluang tersebut dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan industri asuransi di Indonesia, terutama dalam meningkatkan inklusi asuransi dan stabilitas pembangunan.

"Secara detail, pertumbuhan terjadi pada lini asuransi properti untuk risiko kebakaran, lini asuransi yang dikaitkan dengan kredit/pembiayaan bank seperti asuransi jiwa kredit dan asuransi kredit/pembiayaan FLPP, peran asuransi rekayasa terkait pembangunan tiga juta rumah, dan suretyship terkait penjaminan kontrak antara developer dengan obligee," kata Wahyudin kepada Bisnis, Selasa (14/1/2025).

Dalam implementasinya nanti, Wahyudin melihat ada potensi yang akan menjadi tantangan, yaitu regulasi dan legalitas. Menurutnya, koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengembang properti, dan industri asuransi, dapat menjadi solusi atas kendala dalam menyelaraskan regulasi pembuatan konsorsium dan pembuatan produk asuransi bersama.

"Selain itu, juga soal model bisnis. Kesiapan dan kolaborasi model bisnis tentunya perlu waktu untuk menyepakati teknis pelaksanaan dan pembagian risiko serta premi konsorsium," ujarnya.

OJK sendiri telah menyatakan bahwa perusahaan asuransi yang akan bergabung dengan konsorsium adalah perusahaan asuransi yang sehat. Wahyudin mencatat setidaknya ada lima kriteria ideal.

Pertama adalah kapasitas keuangan yang kuat. Menurutnya, perusahaan harus memiliki solvabilitas dan likuiditas yang cukup untuk menangani risiko besar dari proyek ini.

Kedua adalah prihal kompetensi di bidang terkait. Wahyudin menilai faktor yang harus dilihat adalah pengalaman dan portofolio yang mencakup lini usaha asuransi properti, jiwa kredit, atau suretyship.

Ketiga adalah infrastruktur digital yang memadai. Perusahaan dengan sistem digital yang kuat, ujarnya, dapat mendukung efisiensi proses underwriting, klaim, dan pengelolaan risiko.

Kriteria keempat menurutnya adalah reputasi. Wahyudin mengatakan harus dipastikan perusahaan yang bergabung adalah perusahaan yang memiliki rekam jejak baik dalam hal kepatuhan regulasi, pelayanan pelanggan, dan stabilitas operasional.

"Kelima, kemampuan berkolaborasi. Perusahaan harus terbuka dan memiliki komitmen terhadap tujuan konsorsium, serta mampu beradaptasi dengan dinamika proyek besar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah akan melibatkan industri asuransi dalam proyek pembangunan tiga juta rumah program Presiden Prabowo. Rencananya, akan dibentuk konsorsium asuransi umum dan asuransi jiwa untuk menyediakan perlindungan proyek tersebut.

Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe, Direktur Utama PT Asuransi Asei Indonesia mengatakan semua perusahaan asuransi akan tertarik dengan skema tersebut dan akan ikut serta di dalam konsorsium.

"Proyek perumahan massal bagi penduduk akan melibatkan objek pertanggungan asuransi yang beragam, seperti bangunan rumah itu sendiri, pekerjaan pembangunan tersebut, pinjaman bank kepada debitur, maupun individu pemilik rumah," kata Dody kepada Bisnis, Selasa (14/1/2025).

Semakin banyak objek pertanggungan, Dody menjelaskan, risiko yang ditanggung juga semakin beragam. Dia mencontohkan seperti kegagalan pembangunan rumah, kegagalan pengembalian pinjaman bank akibat ketidaksanggupan bayar, maupun kematian pemilik rumah, serta risiko kebakaran hingga bencana alam.

"Semua bentuk pertanggungan dan potensi risiko yang berpotensi muncul tersebut akan menjadi akumulasi risiko yang dapat bersifat katastropik. Untuk itu, bagus juga jika skema pertanggungan dilakukan bersama-sama oleh perusahaan asuransi melalui konsorsium agar standar kondisi pertanggungan dan penanganan klaim seragam," jelasnya.

Mengingat program perumahan massal ini periodenya jangka panjang, lanjut Dody, perlindungan asuransi ini dapat dilakukan secara ekosistem end-to-end guna menciptakan perlindungan kepada tertanggung yang merupakan debitur dan konsumen, perbankan, maupun pihak-pihak yang terlibat, sehingga menjadi suatu produk asuransi yang komprehensif.

"Tentunya skema ini akan menumbuhkan industri perasuransian, selain juga meningkatkan literasi asuransi bagi masyarakat," pungkasnya.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron mendukung rencana anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) bertambah usai program berjalan. Herman menilai akan ada banyak penyesuaian yang perlu dilakukan setelah program diluncurkan ke masyarakat.

"Sekali lagi, ini adalah program yang baru diluncurkan. Persiapannya memang sudah dilakukan sebelumnya, tetapi dengan besaran yang begitu masif dan continue tiap hari harus dilakukan, ini pasti ada kekurangan di awal-awal. Maka itu tadi saya bilang longgarkan lah dulu daya kritis kita, supaya kita melihat dalam sebulan ini," kata Herman kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Herman menilai, penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan pun beragam, dari menu hingga sistem distribusi. Selain itu, kata dia, penyajian makanan kepada anak-anak harus tepat.

"Karena pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian terhadap menu, penyesuaian terhadap porsi, penyesuaian terhadap delivery, penyesuaian terhadap memulai masaknya kapan, dapurnya. Kan nggak bisa terlalu lama (penyajian makanan), tidak terlalu cepat juga," lanjutnya.

Ketua BPOKK Demokrat ini menilai pengelolaan dapur makan bergizi bukanlah hal mudah. Dia kemudian menyinggung pelaksanaan program makan gratis di Jepang yang telah sukses berjalan bertahun-tahun.

"Oleh karena tadi saya katakan, ini tidak sederhana dan tidak mudah untuk mengelola per dapur, per satuan unit dapurnya itu untuk alokasi 3.000 siswa. Ini tidak mudah. Tetapi saya kira ini pasti dalam hari-hari ke depan akan terjadi penyesuaian dan pada akhirnya akan lancar seperti yang dilakukan di Jepang," katanya.

"Dan apresiasi itu kan juga dilakukan bukan karena saya berasal dari partai pemerintah, tetapi kan pemerintah Jepang juga mendukung dan memberikan apresiasi," lanjut dia.

Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis bisa terus bertambah. Ia menyampaikan saat ini memang baru disepakati pemerintah dan DPR sebesar Rp 71 triliun.

"Mungkin ada miss info mengenai anggaran makanan bergizi yang kemarin saya sampaikan di Jawa Timur ya. Agar ngutipnya tepat, memang tahun 2025 baru disepakati, diputuskan pemerintah dan DPR Rp 71 triliun. Bukan untuk 6 bulan," kata Zulkifli Hasan di Serang, Jumat (10/1/2025).

Pada pelaksanaan tahap pertama ini, Makan Bergizi Gratis ditargetkan untuk 3 juta penerima manfaat. Jumlah itu pun akan terus bertambah hingga akhir tahun.

Zulhas mengungkap adanya pembahasan untuk penambahan anggaran. Ia menyebut potensi anggaran akan bertambah hingga Rp 140 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat.

"Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, nambah ini, kalau, dilihat APBN menambah di Rp 140 triliun di bulan Agustus, Juli atau Agustus, ditambah Rp 140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang, jadi hampir semuanya," ujarnya.

Sebanyak 200 ribu sapi perah impor akan masuk ke Indonesia tahun ini. Sapi perah ini diimpor dalam rangka produksi susu untuk mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan aturan untuk impor sapi perah itu menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini kan PP-nya baru beres. Kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang ter-register. Kita tambah di negara lain," ujarnya dikutip detikFinance, Selasa (14/1/2025).

Impor sapi perah itu rencananya akan dilakukan hingga 2029 mendatang dengan jumlah 1,3 juta ekor. Namun, untuk tahun ini hanya 200 ribu ekor.

Menurutnya sudah 160-an perusahaan yang sudah komitmen untuk masuk ke dalam proyek pengadaan sapi dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dia juga menegaskan upaya impor sapi bukan berarti Indonesia mau menjadi pasar dari negara lain saja. Namun, pola importasi sapi ini nantinya berbentuk investasi pabrik susu.

"Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu sampai akhir tahun. Ini kebut semua urusan lahan, peternakannya di mana. Yang jelas ini bukan negara impor, tapi orang berinvestasi. Orang boleh dong bikin pabrik apa di Indonesia ini bikin pabrik susu dengan sapinya didatangkan," beber Sudaryono.

Sudaryono juga bicara soal banyaknya keluhan soal susu belum masuk dalam menu MBG. Menurutnya, Indonesia tidak ingin impor susu, maka dari itu untuk yang belum ada susu, sumber proteinnya diganti dengan bahan lain.

Yang jelas, pemerintah sudah mengupayakan mendatangkan sapi perah impor untuk menggenjot produksi susu dalam negeri. Dengan begitu susu untuk menu MBG bisa tersedia lebih banyak di Indonesia.

"Susu itu kan sebetulnya maunya pak presiden semua dikasih susu, cuma kita susu masih impor semua. Kalau masih impor kita substitusi dulu sumber protein lain dulu, sembari kita datangkan sapi hidup supaya bisa produksi susu bisa dilakukan di dalam negeri," tutupnya.

Dalam catatan detikcom sapi perah impor itu akan berasal dari Australia, Brasil, Selandia Baru, Amerika Serikat (AS), hingga Meksiko.

Video: Celios Kritik Rencana Pemerintah Impor 1 Juta Sapi Perah untuk MBG

Video: Celios Kritik Rencana Pemerintah Impor 1 Juta Sapi Perah untuk MBG

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencanangkan menginiasi pembentukan konsorsium asuransi mendukung program 3 juta rumah, sebagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Konsorsium asuransi adalah kumpulan perusahaan asuransi dan reasuransi yang terikat dalam kontrak bersama untuk menyelenggarakan dan memberikan perlindungan suatu risiko tertentu. Dalam hal ini, konsorsium asuransi ditujukan untuk memproteksi risiko properti hingga asuransi jiwa kredit (AJK).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono menjelaskan, hanya perusahaan asuransi yang sehat dan baik kondisinya yang dapat bergabung dalam konsorsium pengelolaan perasuransian program 3 juta rumah tersebut.

“Lead (ketua konsorsium)-nya seperti apa kami belum tetapkan, tapi tentunya kami mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat ini adalah tentunya yang kondisinya baik, kondisinya sehat, bisa ikut serta dalam program untuk konsorsium program 3 juta rumah ini,” ujar Ogi dalam konferensi pers, pada Selasa (14/1/2025), seperti dikutip dari Antara.

Ogi yakin program 3 juta rumah tersebut dapat memperdalam pasar industri perasuransian serta meningkatkan inklusi produk asuransi di Indonesia. Apalagi skala proyek tersebut yang cukup besar dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah.

Meskipun telah memaparkan potensi besar, tapi ia belum dapat memberikan gambaran lebih lanjut mengenai besaran premi dan dampak lebih lanjut bagi sektor perasuransian nasional.

Di sisi lain, Ogi menyarankan bahwa berbagai layanan asuransi yang diterima masyarakat dan melekat dalam program 3 juta rumah dapat menjadi bagian dari subsidi pemerintah.

“Ya tentunya (asuransi-asuransi) ini harus di-bundling (dibuat satu paket) dengan program yang sudah ada, jadi bagian dari subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk proyek ini,” ucap Ogi.

Jenis Produk Asuransi

Menurut Ogi, beberapa produk industri perasuransian yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut adalah asuransi jiwa kredit (AJK), asuransi umum properti, serta suretyship maupun surety bond.

“Ada bagian (dari subsidi) untuk pembayaran IJP (Imbal Jasa Penjaminan) atau premi untuk Asuransi Jiwa Kredit yang jumlahnya itu tidak terlalu besar, tapi kalau itu dilakukan dengan 3 juta rumah itu feasible untuk dilakukan pertanggungan asuransi jiwa kreditnya,” terang Ogi.

Program 3 juta rumah atau hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah per tahunnya hingga 2029 merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa program pembangunan 3 juta rumah per tahun tersebut terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di daerah perkotaan dan 2 juta unit rumah di wilayah pedesaan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan mendukung apabila pemerintah menaikkan anggaran untuk kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, dengan angka penerima manfaat yang cukup berlimpah memang wajar apabila ada kenaikan anggaran untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

“Saya kira kalau jumlah sekian belas juta siswa kan banyak ya, cuma siswa di Indonesia lebih banyak dari itu. Kalau mau dinaikin ya kami posisinya dukung, kan bagus juga untuk ekonomi kita,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/1/2025).

Apalagi, kata Sudaryono, saat ini anggaran sebesar Rp71 triliun baru mampu mencakup 17,5 juta penerima manfaat hingga akhir tahun. Padahal, target pemerintah adalah mengincar 83 juta siswa.

“Ya [Rp71 triliun] itu sampai akhir tahun saja kan ya. Cuma kan targetnya kan 82 koma sekian, hampir 83 juta kan ya,” ucapnya

Meski begitu, Sudaryono mengatakan bahwa Kementeriannya tak terpaku dalam meningkatkan anggaran agar program yang dimulai sejak Senin (6/1/2025) itu. Mengingat, saat ini pelaksanaan dan kesiapan unit layanan di lapangan juga menjadi faktor penentu.

Oleh sebab itu, dia menekankan bahwa fokus utama pemerintah adalah meramu antisipasi agar setiap program bisa berjalan dengan baik.

“Tentu saja kalau Presiden kan liat semangatnya, segala sesuatu maunya realisasi segera. Kayak pupuk beres, urusan Bulog juga beres persiapan panen dan lainnya. Pak presiden ini kan programnya bagus, Rencananya bagus semua ingin jalan,” pungkas Sudaryono.

kami mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat ini adalah tentunya yang kondisinya baik, kondisinya sehat

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyarankan bahwa berbagai layanan perasuransian yang nantinya diterapkan dalam program 3 juta rumah dapat menjadi bagian dari subsidi pemerintah.

“Ya tentunya (asuransi-asuransi) ini harus di-bundling (dibuat satu paket) dengan program yang sudah ada, jadi bagian dari subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk proyek (pembangunan 3 juta rumah) ini,” ucap Ogi Prastomiyono di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, beberapa produk industri perasuransian yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut adalah Asuransi Jiwa Kredit (AJK), asuransi umum properti, serta suretyship dan surety bond.

“Ada bagian (dari subsidi) untuk pembayaran IJP (Imbal Jasa Penjaminan) atau premi untuk Asuransi Jiwa Kredit yang jumlahnya itu tidak terlalu besar, tapi kalau itu dilakukan dengan 3 juta rumah itu feasible (mungkin) untuk dilakukan pertanggungan asuransi jiwa kreditnya,” ujarnya.

Ogi menuturkan bahwa hanya perusahaan asuransi yang sehat dan baik kondisinya yang dapat bergabung dalam konsorsium pengelolaan perasuransian program 3 juta rumah tersebut.

“Lead (ketua konsorsium)-nya seperti apa kami belum tetapkan, tapi tentunya kami mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat ini adalah tentunya yang kondisinya baik, kondisinya sehat, bisa ikut serta dalam program untuk konsorsium program 3 juta rumah ini,” katanya.

Meskipun sudah terlihat adanya potensi pengembangan industri perasuransian dari program prioritas pemerintahan tersebut, tapi pihaknya belum dapat memberikan proyeksi kontribusi program tersebut terhadap pertumbuhan industri asuransi nasional.

Ia berharap bahwa program pembangunan tersebut dapat memperdalam pasar industri perasuransian serta meningkatkan inklusi produk asuransi di Indonesia, mengingat skala proyek tersebut yang cukup besar dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah.

Terkait penggunaan dana yang dikelola oleh BPJS, Taspen dan Asabri untuk program pembangunan 3 juta rumah, Ogi menyatakan bahwa masing-masing perseroan memiliki kebijakannya tersendiri untuk berinvestasi dan menempatkan aset mereka dalam industri jasa keuangan.

Menurut dia, jika terdapat instrumen keuangan yang sesuai dengan arah investasi mereka dan memiliki return yang baik, maka perusahaan dengan sendirinya akan melakukan investasi.

“Jadi, sifatnya itu adalah melihat instrumen-instrumen yang ada, dan tentunya kalau itu sesuai dengan arah investasinya maka dengan sendirinya dana-dana itu juga akan diinvestasikan kepada instrumen-instrumen yang memberikan suatu return yang baik, yang sudah aman,” imbuhnya.

Pembangunan 3 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah per tahunnya hingga 2029 merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa program pembangunan 3 juta rumah per tahun tersebut terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di daerah perkotaan dan 2 juta unit rumah di wilayah pedesaan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan saat ini sedang dilakukan pembahasan pembentukan konsorsium asuransi umum dan asuransi jiwa untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pembahasan konsorsium dilakukan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

"Kami sudah diskusikan dengan para aosiasi, AAJI maupun AAUI. Jadi memang akan lebih baik kalau itu dilakukan secara konsorsium. Tidak dilakukan satu per satu, tapi sebuah konsorsium pertanggungan asuransi jiwa kredit maupun asuransi [umum] untuk perlindungan properti," kata Ogi dalam konferensi pers OJK, Selasa (14/1/2025).

Ogi merinci produk asuransi umum yang bisa mendukung program pembangunan tiga juta rumah antara lain seperti asuransi properti yang memberikan perlindungan terhadap risiko kebakaran, banjir dan gempa bumi. Selain itu, asuransi umum juga bisa memberikan perlindungan kepada proyek-proyek ketika dalam masa pembangunan melalui produk suretyship.

Sementara untuk asuransi jiwa, Ogi mencontohkan produk asuransi jiwa kredit dapat memberi perlindungan bagi debitur apabila tidak dapat meneruskan pembayaran kewajiban atas rumah yang dimiliki.

"Tentu ini harus dibundling dengan program yang sudah ada. Jadi bagian dari subsidi yang diberikan pemerintah untuk proyek ini ada bagian untuk pembayaran IJP [imbal jasa penjaminan] atau premi," ujarnya.

Ogi mengatakan saat ini ada beberapa perusahaan asuransi anggora asosiasi telah menyatakan minatnya untuk terlibat dalam perlindungan di proyek pembangunan 3 juta rumah.

"Nanti akan ada lead [pemimpin konsorsium], tapi belum kita tetapkan. Tapi tentu kita mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat tentu yang kondisinya baik, kondisinya sehat," tegas Ogi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perusahaan-perusahaan properti untuk melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) di pasar modal untuk mendukung program 3 juta rumah.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, dengan melakukan IPO di pasar modal, perusahaan properti akan mendapatkan pendanaan untuk membangun rumah pada program 3 juta rumah.

"Tentunya untuk perusahaan-perusahaan di sektor properti itu dapat melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas atau melakukan penawaran umum (IPO)," ujarnya saat konferensi pers daring, Selasa (14/1/2025).

KOMPAS.COM / KIKI SAFITRI Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi

Selain IPO, sumber pendanaan dari pasar modal juga bisa didapatkan melalui penerbitan efek bersifat utang seperti obligasi, sukuk atau medium-term notes (MTN), maupun long-term notes (LTN).

Pasar modal juga memiliki berbagai instrumen pendanaan lain yang bisa dijajaki seperti Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT).

Melalui RDPT, perusahaan properti dapat memperoleh pendanaan pembangunan melalui efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, atau hybrid instrumen yang akan menjadi investasi dari RDPT.

Inarno melanjutkan, perusahaan properti juga bisa mendapatkan pendanaan dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), yakni instrumen investasi berbasis aset yang berbentuk kontrak antara Manajer Investasi (MI) dan Bank Kustodian.

"KIK EBA ini tentunya dapat dimanfaatkan juga oleh perusahaan di sektor perumahan atau lembaga pembiayaan atau bank penyalur kredit perumahan untuk memperoleh pendanaan dengan cara melakukan sekuritisasi aset keuangan termasuk piutang usaha, account receivable, future revenue atau juga future income," ucapnya.

Dok. SHUTTERSTOCK Ilustrasi rumah.

Kemudian ada juga instrumen Dana Investasi Real Estate (DIRE), di mana perusahaan memperoleh pendanaan dengan cara melakukan sekuritisasi aset fisik real estate atau aset terkait dengan real estate melalui kepemilikan efek terkait aset real estate tersebut.

Ada juga sumber pendanaan lainnya yang bisa dibidik perusahaan properti di pasar modal, yaitu Efek Beragun Aset (EBA) berbentuk Surat Partisipasi (SP).

Melalui produk ini, lembaga pembiayaan atau bank penyalur kredit perumahan dapat memperoleh pendanaan dengan cara melakukan sekuritisasi aset keuangan berupa KPR sehingga pendanaan perumahan dapat terus bergulir.

"Instrumen tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kapasitas pendanaan serta aset yang tersedia bagi setiap perusahaan ataupun lembaga jasa keuangan," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perusahaan-perusahaan properti untuk melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) di pasar modal untuk mendukung program 3 juta rumah.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, dengan melakukan IPO di pasar modal, perusahaan properti akan mendapatkan pendanaan untuk membangun rumah pada program 3 juta rumah.

"Tentunya untuk perusahaan-perusahaan di sektor properti itu dapat melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas atau melakukan penawaran umum (IPO)," ujarnya saat konferensi pers daring, Selasa (14/1/2025).

KOMPAS.COM / KIKI SAFITRI Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi

Selain IPO, sumber pendanaan dari pasar modal juga bisa didapatkan melalui penerbitan efek bersifat utang seperti obligasi, sukuk atau medium-term notes (MTN), maupun long-term notes (LTN).

Pasar modal juga memiliki berbagai instrumen pendanaan lain yang bisa dijajaki seperti Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT).

Melalui RDPT, perusahaan properti dapat memperoleh pendanaan pembangunan melalui efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, atau hybrid instrumen yang akan menjadi investasi dari RDPT.

Inarno melanjutkan, perusahaan properti juga bisa mendapatkan pendanaan dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), yakni instrumen investasi berbasis aset yang berbentuk kontrak antara Manajer Investasi (MI) dan Bank Kustodian.

"KIK EBA ini tentunya dapat dimanfaatkan juga oleh perusahaan di sektor perumahan atau lembaga pembiayaan atau bank penyalur kredit perumahan untuk memperoleh pendanaan dengan cara melakukan sekuritisasi aset keuangan termasuk piutang usaha, account receivable, future revenue atau juga future income," ucapnya.