JAKARTA , investor.id - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto mampu menghidupkan perekonomian masyarakat hingga di tataran lokal.

"Seiring berjalannya program tiga juta rumah maka pusat-pusat produksi seperti batu bata akan hidup dan berdampak pada ekonomi lokal," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/1/2025).

Fahri Hamzah menyebutkan, bahwa bersama beberapa lembaga pemerintah, Kementerian PKP tengah mengidentifikasi dan menyepakati data kemiskinan, termasuk dalam parameter kepemilikan rumah. Ia menyebut, bahwa saat ini terdapat sekitar 30 - 40 juta rumah keluarga dengan berbagai permasalahan.

Di pedesaan, banyak orang punya rumah tapi tidak layak karena tidak teratur/rapi, kurang sanitasi, dan dihuni terlalu banyak orang dalam satu rumah. Sedangkan di kota, rumah bertumpuk tak teratur dan menjadi sumber polusi yang masif. 

Diketahui, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI berkunjung ke Kota Padang pada Jumat (24/1/2025) untuk melihat langsung proses produksi pembuatan bata interlock presisi, yang direncanakan sebagai bahan utama pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat ekonomi lemah di tanah air.

Menurut mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 tersebut, inovasi anak negeri berupa bata interlock presisi akan berperan besar menyukseskan program tiga juta rumah setiap tahunnya selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Apalagi, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah. Bata interlock presisi dinilai mempunyai kualitas yang bagus sehingga rumah-rumah yang dibangun juga lebih kuat dan berkualitas.

Pemerintah melalui Kementerian PKP akan mendorong system side ekonomi supaya pembangunan rumah tidak terlalu memikirkan pasar. Pemerintah akan menjamin dan mengkonsolidasi dukungan yang dibutuhkan termasuk pembiayaan dan ketersediaan tanah dan berbagai skema dan perizinan yang dipermudah.

“Pemerintah juga akan membantu untuk ketersediaan bahan bangunan, termasuk bata interlock presisi, tidak hanya untuk rumah tapak tapi juga hunian vertikal. SIG harus terus fokus pada peluang blue ocean untuk mendukung proyek Pemerintah, perkuat ekosistemnya, karena solusi ini adalah masa depan pembangunan rumah kita di Indonesia,” tegas Fahri Hamzah.

Sebagai informasi, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mendukung perwujudan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran produk bata interlock presisi sebagai solusi untuk mengejar target pembangunan 3 juta rumah.

Menindaklanjuti koordinasi Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, mengunjungi fasilitas produksi bata interlock presisi SIG yang dioperasikan oleh anak usaha SIG, yaitu PT Semen Padang di Indarung, Padang, pada Jumat, 24 Januari 2025.

Kunjungan Wamen PKP diterima langsung oleh Direktur Utama SIG, Donny Arsal, Direktur Operasi SIG, Reni Wulandari, Direktur Supply Chain SIG, Yosviandri beserta jajaran manajemen SIG, dan Direktur Utama PT Semen Padang, Indrieffouny Indra beserta jajaran manajemen PT Semen Padang.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan bahwa kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis, siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo

“Dalam 100 hari kerja pemerintahan, perusahaan BUMN terkait akan mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur utama, termasuk rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” pungkas Erick Thohir.

Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak dalam industri bahan bangunan, SIG mendorong penggunaan bata interlock presisi yang merupakan produk turunan semen hijau SIG, sebagai solusi untuk menjawab tantangan pembangunan rumah MBR, yaitu waktu pembangunan, biaya pembangunan, dan kualitas bahan bangunan. 

Berkesempatan melihat langsung fasilitas produksi bata interlock presisi dan unit contoh rumah MBR di Indarung, Padang, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah berpendapat bahwa solusi yang dihadirkan SIG adalah langkah terobosan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat sebagai salah satu langkah mengatasi kemiskinan.

Fahri Hamzah menuturkan bahwa Kementerian PKP berfokus untuk membantu mengatasi kemiskinan dan gap ekonomi, salah satunya melalui pembangunan perumahan yang masif di seluruh Indonesia yaitu program 3 juta rumah setahun. 

Direktur Utama SIG, Donny Arsal, menyampaikan terima kasih atas dukungan Wakil Menteri PKP, Satgas Perumahan Republik Indonesia, para pemangku kepentingan, serta para pelaku usaha pengembang perumahan yang turut serta dalam kunjungan.

SIG meyakini, berkumpulnya para pemangku kepentingan di bidang perumahan ini didasari oleh kesamaan visi untuk menghadirkan hunian yang ramah lingkungan, berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat di seluruh Indonesia.

Setelah memperkenalkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus lalu, SIG juga menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Bata interlock presisi merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego.

Penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian yang membuat durasi pembangunan lebih cepat, serta telah dinyatakan ramah gempa.

Selain bata interlock presisi, SIG juga mendorong aplikasi beton inovatif berbasis semen hijau, seperti beton dekoratif, dan paving block berpori sebagai solusi kawasan tergenang.

Hadirnya material bahan bangunan ramah lingkungan yang bisa mempercepat konstruksi rumah tersebut, diharapkan menjadi solusi konkret untuk mendukung Pemerintah menghadirkan sarana infrastruktur dan hunian yang layak bagi masyarakat.

Semangat ini sejalan dengan arahan Kementerian BUMN untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan.

”Untuk mendukung Pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak dan tentunya inovasi teknologi. Bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien, dengan kualitas konstruksi yang kokoh dan tampilan yang modern, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembang dan pemilik rumah,” ujar Donny Arsal.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pembangunan rumah susun (rusun) menjadi salah satu solusi dalam penataan kawasan perkotaan, sekaligus mencegah hadirnya kawasan kumuh.

"Saya berkeinginan bahwa kota-kota yang ada kawasan kumuhnya kita arahkan ke rumah susun agar nantinya kawasan kumuh tersebut dapat berubah menjadi kawasan modern, meski juga harus diperhatikan masalah sanitasinya," ujar Fahri di Jakarta, Senin.

Fahri juga berharap pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk MBR turut membantu masyarakat kecil mendapatkan hunian yang layak, selagi mereka berupaya memiliki rumah sendiri.

Sebelumnya, Fahri meninjau Rumah Susun (Rusun) MBR Bener Kota Yogyakarta dalam rangka mendukung program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Rusun itu diperuntukkan kepada masyarakat dan pekerja kota Yogyakarta dengan total hunian 44 unit yang dibangun satu tower tiga lantai tipe 36 yang dapat menampung 176 orang.

Setiap unit di rusun itu terdapat ruang tamu lengkap dengan meja dan kursi, satu kamar tidur orang tua dengan bed besar dan lemari pakaian, satu kamar tidur anak dengan bed susun dan lemari pakaian, satu kamar mandi dengan kloset duduk dan shower, satu dapur dengan meja dapur, gras trap (perangkap lemak dapur), kitchen zink dan tempat mencuci serta menjemur pakaian.

Sebagai bagian dari penghargaan pengelolaan rusun terbaik pada ajang Hapernas 2023, Rusun MBR Bener Yogyakarta mendapatkan penambahan fasilitas berupa penerangan jalan umum (PJU) tenaga surya, parkir sepeda, toilet umum dan paving.

Fahri menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto mampu menghidupkan perekonomian masyarakat hingga di tataran lokal.

Apalagi, lanjutnya, Presiden Prabowo mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamen PKP: Pembangunan rusun jadi solusi penataan kawasan perkotaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat ternyata rumit.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu.

"Kewenangan penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu," kata Harli kepada Kompas.com, Minggu malam (26/1/2025).

Harli mengatakan instansi Aparat Penegak Hukum (APH) sifatnya hanya mengajukan usul saja.

"Instansi APH penyita hanya mengajukan usul," lanjut Harli.

Oleh karena itu, tanah koruptor tidak bisa serta merta langsung digunakan untuk progam 3 juta rumah.

Sebelumnya, rumitnya pemanfaatan lahan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Tapi, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program 3 juta rumah tidak sepenuhnya gagal.

"Cuma, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, enggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum," tukasnya.

Beberapa waktu lalu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan kehormatan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, dalam rangka membahas pengadaan lahan untuk permukiman rakyat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Burhanuddin menyampaikan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI memiliki program untuk membangun sekitar 5 juta unit rumah bagi masyarakat.

Burhanuddin bilang, program tersebut membutuhkan dukungan bersama agar dapat terlaksana dan tercapai sesuai target.

“Kejaksaan menaungi beberapa tanah sitaan negara, oleh karenanya kami akan sinergikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar tanah-tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan rakyat," kata dia.

"Tentunya hal itu memerlukan mekanisme dan waktu dalam pengerjaannya,” tegasnya.

Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah

Temanggung (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan ada anggaran sebanyak Rp19 triliun untuk renovasi sekolah dasar dan menengah serta pondok pesantren pada tahun 2025.

"Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama agar penanganan asrama dan betul-betul memakai standar yang secara tradisional di pesantren dan di sekolah di seluruh penjuru Indonesia," kata Fahri Hamzah di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu.

Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau Ponpes Karang Santri di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

"Karena Pak Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah," katanya.

Menurut dia, renovasi itu artinya bisa renovasinya dan untuk penambahannya.

"Karena selama ini Kementerian PUPR yang lalu itu belum fokus sementara kami di perumahan sekarang itu difokuskan untuk mengatasi back lock sehingga nanti terkait dengan asrama dan lain-lain itu akan koordinasikan dengan alokasi anggaran yang sudah ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama," katanya.

Ia menyampaikan terkait anggaran akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

MAGELANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat tergolong rumit.

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Fahri menambahkan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan lebih fokus pada pembangunan dan renovasi rumah.

Politisi dari Partai Gelora ini mencontohkan strategi untuk mengatasi masalah perumahan dan permukiman di perkotaan dengan membangun rumah susun (rusun) serta merenovasi rumah yang tidak layak huni.

Meskipun tantangan tersebut ada, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program 3 juta rumah tidak sepenuhnya gagal.

"Cuman, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, nggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum," tukasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa sudah ada data mengenai tanah bekas korupsi yang dikumpulkan oleh Kejaksaan Agung, namun ia enggan memberikan rincian lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dalam wawancara yang dikutip oleh Kompas.com (30/12/2024), menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji dan menyusun regulasi terkait pemanfaatan tanah bekas korupsi.

"Tanah koruptor yang disita negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan dilakukan," ujar Ara, sapaan akrabnya.

Maruarar juga menekankan bahwa ia didukung oleh ekosistem yang baik dalam upaya merealisasikan program perumahan rakyat.

Mantan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar birokrasi dipangkas, tetapi tetap memperketat aturan.

"Jangan terlalu banyak birokrasi, tapi pegang aturan," ucapnya.

MAGELANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat tergolong rumit.

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Fahri menambahkan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan lebih fokus pada pembangunan dan renovasi rumah.

Politisi dari Partai Gelora ini mencontohkan strategi untuk mengatasi masalah perumahan dan permukiman di perkotaan dengan membangun rumah susun (rusun) serta merenovasi rumah yang tidak layak huni.

Meskipun tantangan tersebut ada, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program 3 juta rumah tidak sepenuhnya gagal.

"Cuman, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, nggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum," tukasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa sudah ada data mengenai tanah bekas korupsi yang dikumpulkan oleh Kejaksaan Agung, namun ia enggan memberikan rincian lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dalam wawancara yang dikutip oleh Kompas.com (30/12/2024), menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji dan menyusun regulasi terkait pemanfaatan tanah bekas korupsi.

"Tanah koruptor yang disita negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan dilakukan," ujar Ara, sapaan akrabnya.

Maruarar juga menekankan bahwa ia didukung oleh ekosistem yang baik dalam upaya merealisasikan program perumahan rakyat.

Mantan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar birokrasi dipangkas, tetapi tetap memperketat aturan.

"Jangan terlalu banyak birokrasi, tapi pegang aturan," ucapnya.

Temanggung (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan ada anggaran sebanyak Rp19 triliun untuk renovasi sekolah dasar dan menengah serta pondok pesantren pada tahun 2025.

"Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama agar penanganan asrama dan betul-betul memakai standar yang secara tradisional di pesantren dan di sekolah di seluruh penjuru Indonesia," kata Fahri Hamzah di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu.

Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau Ponpes Karang Santri di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

"Karena Pak Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah," katanya.

Menurut dia, renovasi itu artinya bisa renovasinya dan untuk penambahannya.

"Karena selama ini Kementerian PUPR yang lalu itu belum fokus sementara kami di perumahan sekarang itu difokuskan untuk mengatasi back lock sehingga nanti terkait dengan asrama dan lain-lain itu akan koordinasikan dengan alokasi anggaran yang sudah ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama," katanya.

Ia menyampaikan terkait anggaran akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

Temanggung (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan ada anggaran sebanyak Rp19 triliun untuk renovasi sekolah dasar dan menengah serta pondok pesantren pada tahun 2025.

"Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama agar penanganan asrama dan betul-betul memakai standar yang secara tradisional di pesantren dan di sekolah di seluruh penjuru Indonesia," kata Fahri Hamzah di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu.

Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau Ponpes Karang Santri di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

"Karena Pak Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah," katanya.

Menurut dia, renovasi itu artinya bisa renovasinya dan untuk penambahannya.

"Karena selama ini Kementerian PUPR yang lalu itu belum fokus sementara kami di perumahan sekarang itu difokuskan untuk mengatasi back lock sehingga nanti terkait dengan asrama dan lain-lain itu akan koordinasikan dengan alokasi anggaran yang sudah ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama," katanya.

Ia menyampaikan terkait anggaran akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

Temanggung (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan ada anggaran sebanyak Rp19 triliun untuk renovasi sekolah dasar dan menengah serta pondok pesantren pada tahun 2025.

"Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama agar penanganan asrama dan betul-betul memakai standar yang secara tradisional di pesantren dan di sekolah di seluruh penjuru Indonesia," kata Fahri Hamzah di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu.

Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau Ponpes Karang Santri di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

"Karena Pak Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah," katanya.

Menurut dia, renovasi itu artinya bisa renovasinya dan untuk penambahannya.

"Karena selama ini Kementerian PUPR yang lalu itu belum fokus sementara kami di perumahan sekarang itu difokuskan untuk mengatasi back lock sehingga nanti terkait dengan asrama dan lain-lain itu akan koordinasikan dengan alokasi anggaran yang sudah ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama," katanya.

Ia menyampaikan terkait anggaran akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

Temanggung (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan ada anggaran sebanyak Rp19 triliun untuk renovasi sekolah dasar dan menengah serta pondok pesantren pada tahun 2025.

"Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama agar penanganan asrama dan betul-betul memakai standar yang secara tradisional di pesantren dan di sekolah di seluruh penjuru Indonesia," kata Fahri Hamzah di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu.

Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau Ponpes Karang Santri di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

"Karena Pak Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah," katanya.

Menurut dia, renovasi itu artinya bisa renovasinya dan untuk penambahannya.

"Karena selama ini Kementerian PUPR yang lalu itu belum fokus sementara kami di perumahan sekarang itu difokuskan untuk mengatasi back lock sehingga nanti terkait dengan asrama dan lain-lain itu akan koordinasikan dengan alokasi anggaran yang sudah ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama," katanya.

Ia menyampaikan terkait anggaran akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

Temanggung (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan ada anggaran sebanyak Rp19 triliun untuk renovasi sekolah dasar dan menengah serta pondok pesantren pada tahun 2025.

"Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama agar penanganan asrama dan betul-betul memakai standar yang secara tradisional di pesantren dan di sekolah di seluruh penjuru Indonesia," kata Fahri Hamzah di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu.

Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau Ponpes Karang Santri di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

"Karena Pak Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah," katanya.

Menurut dia, renovasi itu artinya bisa renovasinya dan untuk penambahannya.

"Karena selama ini Kementerian PUPR yang lalu itu belum fokus sementara kami di perumahan sekarang itu difokuskan untuk mengatasi back lock sehingga nanti terkait dengan asrama dan lain-lain itu akan koordinasikan dengan alokasi anggaran yang sudah ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama," katanya.

Ia menyampaikan terkait anggaran akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.

Temanggung (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan ada anggaran sebanyak Rp19 triliun untuk renovasi sekolah dasar dan menengah serta pondok pesantren pada tahun 2025.

"Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama agar penanganan asrama dan betul-betul memakai standar yang secara tradisional di pesantren dan di sekolah di seluruh penjuru Indonesia," kata Fahri Hamzah di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu.

Ia menyampaikan hal tersebut usai meninjau Ponpes Karang Santri di Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

"Karena Pak Presiden di tahap awal sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar yaitu Rp19 triliun untuk merenovasi sekolah dasar dan menengah," katanya.

Menurut dia, renovasi itu artinya bisa renovasinya dan untuk penambahannya.

"Karena selama ini Kementerian PUPR yang lalu itu belum fokus sementara kami di perumahan sekarang itu difokuskan untuk mengatasi back lock sehingga nanti terkait dengan asrama dan lain-lain itu akan koordinasikan dengan alokasi anggaran yang sudah ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama," katanya.

Ia menyampaikan terkait anggaran akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama.