KOMPAS.com - Papua Barat salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena Kabupaten Sorong Selatan menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 240 juta.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah subsidi melalui situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Sorong Selatan:

1. Juriko Permai: Tipe 36

   Perumahan pertama terletak di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Dikembangkan PT Juriko Putra Perkasa dengan harga Rp 219 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/97 meter persegi. Hingga kini masih tersedia 65 rumah lagi.

2. Permata Indah Regency: Tipe 36

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Prima Mulya Malasoom dan terletak di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.

   Dengan luas 36/107 meter persegi, rumah-rumah ini dibanderol seharga Rp 240 juta. Sampai saat ini masih tersedia 62 rumah lagi.

Jakarta, Investor.id- Pembangunan rumah subsidi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) diusulkan masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN).

“Salah satu terobosan yang sedang kami perjuangkan adalah PSN (Program Strategis Nasional) untuj MBR,” ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dalam HUT Apersi di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Dia menambahkan, pihaknya terus bersinergi dengan Kementerian terkait lainnya, seperti Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Kita akan terus bersinergi dengan berbagai kementerian, karena program yang seperti apa yang akan kita buat untuk meggerakkan sektor perumahan dan trentunya untuk mendorong Program 3 Juta Rumah. Dan ini akan kita laporkan pada presiden karena ini bagian dari terobosan dari Program Tiga Juta Rumah,” kata Menteri PKP.

Menurut Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Program Tiga Juta Rumah harus terwujud.

“Salah satu solusinya adalah lewat PSN,” tutur dia dalam kesempatan yang sama.

Dia menambahkan, dalam menjalankan PSN akan terbuka juga bekerja sama dengan swasta.

“Kita juga bisa bekerja sama dengan tanah PTPN atau Perhutani,” kata Nusron.

Sementara Junaidi Abdilah, ketua umum Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyambut positif terkait adanya rencana PSN untuk rumah subsidi bagi MBR.

“Kalau menjadi program strategis pemerintah tentunya diperlukan perlakukan khusus atau lex specialist terkait aturan dan kebijakannya. Kami berterimakasih kepada pemerintah, khususnya kementerian PKP yang sejak menjabat menjadi menteri langsung bergerak cepat dan melakukan sinergi dengan ekositem perumahan,” kata dia.

Dia menegaskan, Apersi sangat siap jika PSN untuk perumahan ini dijalankan karena bisa melibatkan swasta dan ini jadi peluang pengembang-pengembang di daerah.

“Kami optimistis dengan program ini, namun dengan catatan harus ada kemudahan terkait birokrasi dan program yang akan dijalankannya,” ujar Junaidi.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera di Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Sid Herdi Kusuma menyatakan bahwa pihaknya bisa dilihat sebagai sumber pendanaan murah jangka panjang untuk sektor perumahan.

“Kami bisa dilihat sebagai sumber pendanaan murah jangka panjang untuk sektor perumahan,” ujarnya dalam acara Indonesia Policy Dialogue bertajuk “Arah Baru Sektor Energi dan Perumahan” di Jakarta, Rabu.

Hingga saat ini, pihaknya telah bekerja sama dengan 37 bank penyalur, baik dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Dia mengharapkan bank-bank Himbara terus meningkatkan layanan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, BP Tapera menyampaikan harapan khusus kepada BPD agar dapat mulai berperan aktif meningkatkan volume KPR bagi masyarakat di daerah masing-masing.

“Ini yang terus kami lakukan, termasuk juga di dalamnya kami memberikan kapasitas building agar kemampuan para bankir di BPD itu terus meningkat, khususnya untuk menyediakan KPR bagi masyarakat di daerah,” ucap Sid Herdi.

Dia juga melaporkan bahwa BP Tapera telah bekerja sama dengan 20 asosiasi pengembang dalam rangka meningkatkan kualitas bangunan, khususnya bagi MBR, supaya mereka dapat membeli rumah siap dan layak huni melalui program KPR.

“Jadi tidak ada lagi (alasan) belum bisa masuk (rumah) karena rumahnya belum siap huni, mereka harus menyewa atau mengontrak. Kami ingin bantuan dari para pengembang ini makesure bahwa rumah tersebut sudah siap huni dan layak huni,” ungkap dia

Terakhir, Sid Heri mengharapkan para investor lokal maupun luar negeri dapat membantu dalam memperbanyak kebutuhan perumahan di Indonesia.

“Sektor perumahan ini kebutuhan mendasar dan bisnisnya sudah berjuta-juta tahun. Investasi bagi para investor di sektor perumahan, khususnya di Indonesia, seharusnya memberikan keamanan dan keuntungan yang besar. Jadi, ke depannya diharapkan makin banyak para investor, dan dana pensiun, asuransi, baik lokal maupun dari luar negeri masuk untuk men-support program tiga juta rumah,” katanya.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menginisiasi Program Strategis Nasional (PSN) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara mengungkapkan hal ini dalam sambutan pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) ke-26 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

"Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati adalah, mohon doanya kita akan memperjuangkan PSN untuk MBR di Indonesia," jelas Ara.

Dia beralasan, kesepakatan antara dirinya dengan Nusron dilakukan demi merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencapai Program 3 Juta Rumah per tahun.

Oleh karena itu, mereka ingin meyakinkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait inisiasi tersebut.

Dia beralasan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 5 triliun pada tahun 2025 hanya bisa membangun sekitar 225.000 rumah.

Sehingga, masih ada sekitar 2,75 juta rumah lagi yang harus dibangun Kementerian PKP.

Namun demikian, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan telah memberikan pemikiran cerdas untuk mencapai hal tersebut. Mulai dari subsidi bunga hingga cicilan.

"Tapi, ini baru sesuatu rencana, yang tentu bagaimana bisa diterima oleh negara. Nah, itu salah satunya paling utama. Ya, bisa dua juta, bisa tiga juta. Tentu, kalau program Satgas ini bisa diterima oleh DPR dan juga pemerintah, itu akan sangat membantu," tandas Ara.

Jakarta -

Kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk tahun depan masih belum jelas. Sebab, hingga saat ini pemerintah masih belum menetapkan berapa kuota FLPP untuk tahun depan.

Hal itu membuat para pengembang khawatir. Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah menyampaikan keluhannya itu di depan Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

"Walaupun terlambatnya kuota ini dan juga masih abu-abu Pak sampai sekarang izin kapan kuota (FLPP keluar), sampai sekarang masih abu-abu. Kalau sebelumnya bulan Desember sudah ada cerita kapan kita tanda tangan PKO bersama dengan Tapera,t api sampai sekarang kami belum dengar itu Pak," kata Junaidi dalam acara tersebut.

"Jadi kekhawatiran kami, ketakutan kami itu sangat tinggi, nanti di bulan Januari ini apakah bisa kita langsung segera realisasi," tambahnya.

Junaidi menuturkan, saat kuota FLPP habis pertengahan tahun ini, pihaknya cukup kesulitan. Sebab tidak ada pemasukan untuk operasional atau membangun perumahan.

Untuk itu, pihaknya berharap dengan adanya Kementerian PKP ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan perumahan maupun permasalahan lintas kementerian yang berhubungan dengan perumahan.

"Jadi harapan kami kehadiran bapak-bapak yang terhormat,yang penentu kebijakan,saya pikir inilah 'kecengengan' kami ketika bapak-bapak selalu bertanya belanja masalah-belanja masalah,inilah yang saya sampaikan karena memang kami bangga Kementerian sekarang terbuka, ada permasalahan ngomong,minta solusi kepada kita," tuturnya.

Sebagai informasi, hingga saat ini jumlah kuota FLPP tahun 2025 masih belum diumumkan. Beberapa waktu lalu, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta tambahan kuota FLPP tahun depan ditambah menjadi 800.000 dari yang sebelumnya sekitar 200.000.

"Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200.000 unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800.000 unit. Tentu hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Ia juga menyatakan Kementerian PKP tidak segan untuk melanjutkan berbagai program perumahan yang dinilai baik meskipun kebijakan dan program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan sejak 2010 kalau bermanfaat, bagus dan benar untuk perumahan rakyat harus dilanjutkan dan ditingkatkan targetnya. Saya siap habis-habisan dorong KPR FLPP dan sebagai birokrat juga harus memiliki jiwa negarawan dan jangan saling menyalahkan jika ada pergantian pemerintahan dengan melanjutkan berbagai program bidang perumahan yang ada untuk rakyat," tuturnya.

(abr/das)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah (Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) menggulirkan Program Pembangunan 3 Juta Rumah per tahun yang patut diapresiasi. Program itu tiga kali program sebelumnya Program Sejuta Rumah (PRS) per tahun pada era Jokowi.

Apa saja faktor kunci keberhasilan (key success factors) yang wajib dipenuhi agar program itu berjalan mulus?

Bagaimana kinerja PSR yang mulai berjalan pada 2015 ketika kekurangan rumah (backlog) mencapai 11,4 juta? PSR diharapkan dapat menekan backlog menjadi 6,8 juta dalam waktu 5 tahun sejak 2015. Sayangnya, setelah hampir 10 tahun, backlog justru naik menjadi 9,9 juta per 2023 (BPS).

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rayat (PUPR), target PSR mencapai 1.042.738 unit pada 2024. Hingga Agustus 2024, realisasi PSR mencapai 666.432 unit atau 63,9% dari target yang meliputi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan untuk non-MBR. Realisasi dari 2015 hingga Agustus 2024 telah mencapai 9,8 juta unit rumah.

Backlog boleh dikatakan akan terus mendaki sebab kebutuhan rumah mencapai 800.000 unit setahun. Oleh karena itu, Program Pembangunan 3 Juta Rumah setahun layak didukung.

Lantas, apa saja faktor kunci keberhasilan yang wajib dipenuhi agar program tersebut berhasil?

Pertama, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) mengemukakan bahwa pencapaian program 3 juta rumah per tahun sulit terwujud jika hanya mengandalkan APBN.

Anggaran perumahan pada 2024 tercatat Rp14 triliun sedangkan pada 2025 turun menjadi Rp5 triliun. Jika hanya mengandalkan APBN, hanya sedikit rumah yang bisa dibangun.

Ada tiga terobosan. Pertama, penyediaan tanah gratis atau lahan murah untuk pembangunan rumah rakyat. Kedua, pengurangan atau penghilangan biaya perpajakan dan perizinan 21%. Biaya itu meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%, Pajak Penghasilan (PPh) 2,5%, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BBHTB) 5% dan retribusi 2,5%. Ketiga, efisiensi biaya material bangunan melalui sistem belanja terpusat (central purchasing) yang bisa dilakukan pengembang perumahan dalam (Kompas, 13/11/24).

Kedua, terobosan itu membutuhkan koordinasi prima dengan kementerian lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung.

Namun, rencana mengenai pengurangan atau penghilangan biaya perpajakan dan perizinan itu bisa bertentangan dengan rencana kenaikan penerimaan negara dari pajak. Bahkan pemerintah akan mengenakan pajak untuk ekonomi bawah tanah (underground economy) yang selama ini terlewat dari perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB).

Koordinasi itu hendaknya diwujudkan dalam memorandum of understanding (MoU). Hal itu bertujuan untuk menciptakan komitmen dan sinergi dalam pembangunan rumah sejalan dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing kementerian.

Ketiga, satu hal yang juga wajib diperhatikan adalah legalitas surat kepemilikan lahan sitaan negara untuk dijadikan rumah (gratis). Hal ini penting untuk memberikan jaminan keamanan bagi pemilik rumah. Bisa dibayangkan betapa nestapanya ketika di kemudian hari pemilik rumah digusur gegara tanah yang ditempati ternyata bermasalah.

Keempat, sekalipun rumah sederhana, jangan pernah mengabaikan kualitas pembangunan rumah tersebut. Untuk itu, pemerintah perlu menetapkan spesifikasi rumah seperti material dan standar kualitas.

Kelima, sumber pendanaan juga wajib dipertimbangkan dengan matang. Saat ini, likuiditas perbankan tergolong masih memadai. Hal tersebut tampak dari rasio alat likuid/non-core deposit yang mencapai 112,66% per September 2024 atau masih di atas ambang batas 50%. Selain itu, rasio alat likuid/dana pihak ketiga (DPK) tercatat 25,4% yang juga jauh di atas ambang batas 10%.

Namun, bank juga dibatasi untuk tidak terlalu banyak membiayai satu sektor tertentu misalnya perumahan. Mengapa? Lantaran, hal itu bisa memicu potensi risiko konsentrasi kredit (Paul Sutaryono, Kompas, 12/11/24). Dengan bahasa lebih bening, pemerintah wajib mempertimbangkan sumber pendanaan lainnya di luar perbankan.

Keenam, selain itu, pemerintah wajib menjamin kelancaran rantai pasokan (supply chain) bahan bangunan. Hal itu perlu dipertimbangkan sebagai salah satu variabel penting untuk mencapai target 250.000 sebulan atau 8.333 unit rumah sehari.

Ketujuh, pembangunan perumahan dapat menggairahkan paling tidak 174 subsektor. Sebut saja, pasir, semen, batu kali, batu bata, cat, besi, kawat, paku, baja ringan, kayu, genteng dan arsitektur.

Alhasil, sektor properti juga dapat membantu pemerintah dalam menekan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mencapai 4,91% per Agustus 2024 turun 0,41 poin dari 5,32% per Agustus 2023.

Kedelapan, Indonesia bisa belajar dari China yang membangun rumah susun bukan rumah tapak seperti penulis amati di Beijing. Rumah susun itu lebih strategis untuk mengatasi keterbatasan lahan.

Kesembilan, Kementerian PRKP juga wajib menggandeng Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mengelola rumah subsidi melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Mengapa? Lantaran selama ini Menteri PUPR sebagai Ketua Komite BP Tapera.

BP Tapera memiliki fungsi untuk mengatur, mengawasi dan melakukan tindak turun tangan terhadap pengelolaan Tapera untuk melindungi kepentingan peserta. BP Tapera merupakan transformasi dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Bahkan BP Tapera sudah memiliki ekosistem pembiayaan pembangunan perumahan.

Jakarta -

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengungkapkan 211 perusahaan berkomitmen untuk mengimpor sapi perah dan sapi pedaging untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun impor yang dilakukan ini bukan untuk langsung dikonsumsi, tetapi dikembangkan guna meningkatkan produksi susu dan daging sapi dalam negeri. Dengan begitu Indonesia tak lagi impor susu dan daging sapi.

"(Perusahaan yang komitmen) 141 untuk yang perah, yang 70 sapi pedaging," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, usai melalukan FGD dengan Kementerian/Lembaga tentang Investasi Pengembangan Sapi Perah dan Sapi Pedaging di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Agung menyebut, total target impor sapi perah dan pedaging sebanyak 2 juta ton selama lima tahun ke depan. Rinciannya, sebanyak 141 investor berkomitmen mengimpor 1,2 juta ekor sapi perah dan 70 investor mengimpor sapi pedaging.

"Berdasarkan komitmen yang mereka sudah sampaikan itu sebanyak 1,2 juta selama 5 tahun. Dari tahun 2025 sampai 2029. Kemudian kalau untuk sapi pedaging itu ada 70 calon investor yang berkomitmen akan memasukkan sapi pedaging betina produktif ya itu 800 ribu ekor 5 tahun ke depan," terangnya.

Untuk menarik investor melakukan pengembangan produksi sapi perah dan pedaging, pemerintah memberikan berbagai kemudahan untuk perusahaan. Pertama, Agung meyakini Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani aturan untuk kemudahan impor sapi perah dan pedaging dari negara lainnya.

Karena untuk diketahui, selama ini Indonesia bergantung dengan beberapa negara seperti Australia dan Amerika. Dengan beberapa aturan yang akan direvisi, maka akan ada kemudahan impor sapi dari sumber lainnya terbuka lebar.

"Bapak Presiden sudah menandatangani revisi kedua peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2016 dimana dengan ditanda tangannya revisi kedua peraturan pemerintah tersebut maka akan diikuti dengan revisi peraturan turunannya dan ini akan membuka peluang masuknya sapi perah maupun sapi pedaging betina produktif dari Brasil,"terangnya.

Kedua, tadi dari sisi lahan. Kementerian Pertanian telah mengidentifikasi dengan pemerintah daerah lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan untuk investasi sapi perah dan sapi pedaging. Lalu dalam pemanfaatan lahan-lahan tersebut pemerintah akan memberikan skema pembiayaan dengan bunga yang cukup rendah.

"Untuk periode yang agak panjang, di atas 3 tahun. Itu juga sedang kita diskusikan karena tentu untuk investasi ini membutuhkan dukungan pembiayaan terutama yang model kemitraan. Karena para peternak itu kita bukan untuk bantuan tapi bentuknya adalah kerjasama bisnis dengan calon-calon investor sehingga perlu ada dukungan pembiayaan tadi," jelasnya.

Ketiga dukungan infrastruktur, ada 21 lokasi yang disediakan untuk perusahaan membangun peternakan. Lokasi-lokasi ini akan diusulkan menjadi proyek strategi nasional (PSN).

"Ada lahan di 21 wilayah salah satunya di Sulawesi, di Jawa Tengah," pungkasnya.

Lihat Video: Kementan Gandeng 36 Perusahaan Siap Impor Sapi untuk Susu Gratis

[Gambas:Video 20detik]

(ada/eds)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kehadiran Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) disambut eforia positif para pemangku kepentingan, karena akan membuat iklim investasi perumahan semakin membaik.

Terlebih Kementerian PKP mewacanakan menambah alokasi KPR bersubsidi untuk 800.000 unit rumah tahun depan.

Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie menjelaskan, salah satu titik berat Pemerintahan Prabowo Subianto di bidang perumahan adalah penyediaan rumah layak huni di kawasan pedesaan sebanyak 2 juta unit per tahun.

Ini artinya, akan ada sebanyak 25 unit rumah baik baru maupun renovasi di setiap desa per harinya.

Demikian juga untuk kawasan perkotaan yang ditargetkan 1 juta unit per tahun. Hal ini merupakan peluang bagi dunia usaha.

Namun, pemerintah tetap harus realistis dengan kapasitas kesanggupan pembangunan dan pembiayaan setiap tahun di kisaran 300.000-400.000 unit rumah per tahun.

“Diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan tahun depan. Sebab, PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti tahun ini,” ujar Hari saat diskusi Banking & Property Outlook 2025 “Era Baru Kebangkitan Industri Properti”, di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berpandangan, pemerintah harus melakukan sinkronisasi aturan-aturan yang menghambat dan menghilangkan ego sektoral.

"Kementerian PKP diharapkan bisa maksimal melakukan singkronisasi dengan kementerian atau lembaga lain terhadap aturan yang menghambat dunia usaha dan terus melakukan terobosan khususnya cakupan kepemilikan rumah bagi pekerja sektor informal,” ulasnya.

Junaidi berharap kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah tahun depan. Dia pun optimistis, kuota FLPP tahun 2025 sekitar 250.000-350.000 unit.

Rumah Bagi Pekerja Migran Indonesia

Adapun Ketua Umum Asosiasi Srikandi Pengusaha Properti Indonesia (Srideppi) Risma Gandhi menyoroti tentang penyediaan rumah bagi pekerja migran Indonesia (PMI).

Menurutnya, selama ini sulit bagi pekerja migran untuk bisa memiliki rumah, padahal mereka adalah penyumbang devisi terbesar.

Akibatnya mereka bikin rumah secara swadaya, atau pakai KPR tetapi meminjam nama saudaranya.

"Kementerian PKP dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus bisa mengupayakan dan merealisasikan kredit murah bersubsidi untuk kepemilikan rumah bagi para PMI atau Pembiayaan proses penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat dan memberikan Kredit Tanpa Agunan,” usulnya.

Bagi perbankan, program 3 juta rumah, jelas memberi sinyal positif, dan industri pembiayaan properti akan bangkit.

Menurut VP Subsidized Mortgage Division BTN Nur Ridho, BTN sudah menyiapkan beberapa skema pembiayaan subsidi untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

Mulai dari Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan. Ketiganya memiliki masa tenor yang panjang, sampai dengan 30 tahun.

“Kami optimistis, 3 juta bisa dilaksanakan, dalam tempo satu tahun. BTN juga sudah mengusulkan kuota FLPP ditambah tahun depan, dari yang semula 200.000 unit akan menjadi 400.000 unit,” tambahnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disambut euforia positif para pemangku kepentingan karena akan membuat iklim investasi perumahan semakin membaik.

Terlebih, Kementerian PKP mewacanakan menambah alokasi KPR bersubsidi untuk 800.000 unit rumah tahun depan.

Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie menjelaskan, salah satu titik berat Pemerintahan Prabowo Subianto di bidang perumahan adalah penyediaan rumah layak huni di kawasan perdesaan sebanyak 2 juta unit per tahun.

Ini artinya, akan ada sebanyak 25 unit rumah baik baru maupun renovasi di setiap desa per harinya.

Demikian juga untuk kawasan perkotaan yang ditargetkan 1 juta unit per tahun. Hal ini merupakan peluang bagi dunia usaha.

Namun, pemerintah tetap harus realistis dengan kapasitas kesanggupan pembangunan dan pembiayaan setiap tahun di kisaran 300.000-400.000 unit rumah per tahun.

“Diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan tahun depan. Sebab, PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti tahun ini,” ujar Hari saat diskusi Banking & Property Outlook 2025 “Era Baru Kebangkitan Industri Properti”, di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berpandangan, pemerintah harus melakukan sinkronisasi aturan-aturan yang menghambat dan menghilangkan ego sektoral.

"Kementerian PKP diharapkan bisa maksimal melakukan singkronisasi dengan kementerian atau lembaga lain terhadap aturan yang menghambat dunia usaha dan terus melakukan terobosan khususnya cakupan kepemilikan rumah bagi pekerja sektor informal,” ulasnya.

Junaidi berharap kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah tahun depan. Dia pun optimistis, kuota FLPP tahun 2025 sekitar 250.000-350.000 unit.

Rumah bagi Pekerja Migran Indonesia

Adapun Ketua Umum Asosiasi Srikandi Pengusaha Properti Indonesia (Srideppi) Risma Gandhi menyoroti tentang penyediaan rumah bagi pekerja migran Indonesia (PMI).

Menurutnya, selama ini sulit bagi pekerja migran untuk bisa memiliki rumah, padahal mereka adalah penyumbang devisi terbesar.

Akibatnya, mereka bikin rumah secara swadaya, atau pakai KPR tetapi meminjam nama saudaranya.

"Kementerian PKP dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus bisa mengupayakan dan merealisasikan kredit murah bersubsidi untuk kepemilikan rumah bagi para PMI atau Pembiayaan proses penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat dan memberikan Kredit Tanpa Agunan,” usulnya.

Bagi perbankan, program 3 juta rumah, jelas memberi sinyal positif, dan industri pembiayaan properti akan bangkit.

Menurut VP Subsidized Mortgage Division BTN Nur Ridho, BTN sudah menyiapkan beberapa skema pembiayaan subsidi untuk mendukung Program 3 Juta Rumah, yaitu Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Ketiganya memiliki masa tenor yang panjang, sampai dengan 30 tahun.

“Kami optimistis, 3 juta bisa dilaksanakan, dalam tempo satu tahun. BTN juga sudah mengusulkan kuota FLPP ditambah tahun depan, dari yang semula 200.000 unit akan menjadi 400.000 unit,” tambahnya.

IDXChannel— Pada 2025 sektor properti berpeluang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Meski pada beberapa tahun ke belakang hanya bertahan di rate 1,5 persen sampai 2 persen, tetapi sektor ini diyakini mampu bertumbuh lebih tinggi.

Keyakinan ini ditopang oleh kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang khusus dan fokus pada perumahan rakyat.

Hal itu dikemukakan Pengamat Properti dari Stellar Property, M. Gali Ade Nofrans dalam diskusi Banking & Property Outlook 2025 “Era Baru Kebangkitan Industri Properti” yang diselenggarakan oleh Indonesia Housing Creative Forum dan Urban Forum.

Menurut Nofrans, adanya regulasi baru dan sederet insentif dari pemerintah juga dapat mendorong peningkatan penjualan properti di Indonesia.

Pada 2025 menjadi momentum transformasi industri properti di tanah air. Untuk itu perlu dorongan kebijakan pemerintah yang proaktif inovatif. Misalnya soal sistem perizinan satu pintu yang efisien dan subsidi tepat sasaran.

“Perubahan pemerintah membawa kebijakan strategis seperti Program 3 Juta Rumah dan insentif fiskal memberikan dasar yang kokoh bagi pertumbuhan pasar. Dengan kolaborasi antar pemangku kepentingan, sektor properti memiliki potensi untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan sektor ekonomi nasional,” kata Nofran.

Nofrans menilai kehadiran Kementerian PKP mendapat sambutan positif dari para pemangku kepentingan. Mereka meyakini kehadirannya akan membuat iklim investasi perumahan yang disokong oleh perbankan ke depan akan semakin membaik. Apalagi Kementerian PKP telah mewacanakan menambah alokasi KPR bersubsidi di tahun depan menjadi 800 ribu unit rumah.

Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Hari Ganie menuturkan, salah satu titik berat Pemerintah Prabowo-Gibran dibidang perumahan adalah penyediaan rumah layak huni di Kawasan Pedesaan sebanyak 2 juta unit.

Angka tersebut menurut Harie Ganie berarti akan ada sebanyak 25 unit rumah baik baru maupun renovasi disetiap desa.

Demikian juga untuk kawasan perkotaan yang ditargetkan di angka 1 juta unit rumah. Hal ini merupakan peluang bagi dunia usaha. Tinggal pemerintah mencari terobosan bagaimana program-program tersebut bisa terserap pasar dengan baik oleh masyarakat dan pasar.

“Dengan jumlah penduduk yang banyak, housing backlog yang besar dan kriteria calon pembeli rumah di Indonesia yang makin beragam, bagi pemerintah, pelaku usaha dan perbankan perlu kolaborasi mengatasi sumbatan dan hambatan baik dari sisi supplay dan demand-nya agar program 3 juta rumah bisa berjalan,” ujar Harie Gani.

Namun pemerintah tetap harus realistis dengan kapasitas kesanggupan pembangunan dan pembiayaan setiap tahun dikisaran 300-400 ribu unit rumah per tahun.

"Sekarang program 3 juta rumah, diperlukan cara baru dan insentif untuk dapat mendukung program ini. Adanya insentif PPN DTP merupakan salah satu contoh regulasi yang dibutuhkan di tahun depan. Sebab, adanya insentif PPN DTP terbukti dapat mendorong penjualan properti di tahun ini,” katanya

Secara keseluruhan, menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, hal yang dilakukan oleh pemerintah lewat Kementerian PKP lewat door to door ke lintas kementerian berbelanja dan mengatasi masalah perumahan harus diberikan apresiasi.

Jika pemerintah terus melakukan singkronisasi terhadap aturan-aturan yang menghambat dan menghilangkan ego sektoral, Apersi optimis program 3 juta rumah bisa tercapai.

“Kementerian PKP diharapkan bisa maksimal melakukan singkronisasi dengan kementerian atau lembaga lain terhadap aturan yang menghambat dunia usaha dan terus melakukan terobosan khususnya cakupan kepemilikan rumah bagi pekerja sektor informal,” tuturnya.

Junaidi berharap kuota FLPP untuk rumah MBR bisa ditambah di tahun depan. Namun, pihaknya menyatakan optimistis kuota FLPP di 2025 sekitar 250-350 ribu unit. "Pengalaman melihat data history, itu kami optimistis di angka antara 250 ribu sampai dengan 350 ribu untuk tahun 2025," kata dia.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Srikandi Pengusaha Properti Indonesia (SRIDEPPI) Risma Gandhi menuturkan, bahwa salah satu yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam program 3 juta rumah adalah penyediaan rumah bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Selama ini katanya sulit bagi pekerja migran untuk bisa memiliki rumah, padahal mereka adalah penyumbang devisi terbesar.

“Akibatnya mereka bikin rumah secara swadaya, atau pakai KPR tetapi meminjam nama saudaranya. Kementerian PKP dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus bisa mengupayakan dan merealisasikan kredit murah bersubsidi untuk kepemilikan rumah bagi para PMI atau Pembiayaan proses penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat dan memberikan Kredit Tanpa Agunan,” ujar dia.

Bagi perbankan, program 3 juta rumah di era pemerintahan baru, jelas memberi sinyal positif, dan industri pembiayaan properti akan bangkit. Bank Tabungan Negara (BTN) menurut VP Subsidized Mortgage Division BTN, Nur Ridho, BTN sudah menyiapkan beberapa skema pembiayaan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rumah subsidi. Mulai dari Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Ketiganya memiliki masa tenor yang panjang, sampai dengan 30 tahun. “Kami optimis. InsyaAllah 3 juta bisa dilaksanakan, dalam tempo satu tahun. BTN juga sudah mengusulkan kuota FLPP ditambah tahun depan, dari yang semula 200 ribu unit akan menjadi 400 ribu,” kata dia.

Ketua Asosiasi Rumah Modular Indonesia (ARMI, Nicolas Kesuma mengungkapkan, metode konstruksi modular menjadi solusi paling relevan bagi implementasi Program 3 Juta Rumah di tengah-tengah gencarnya upaya dunia menekan dampak pemasan global.

Pasalnya, selain dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, konstruksi modular juga mampu memastikan keberlanjutan serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sebab, metode ini mengadopsi teknologi produksi yang lebih bersih dan ramah lingkungan termasuk penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah lebih baik dan pengurangan emisi.

Sehingga, dapat mengurangi dampak negatif industri terhadap lingkungan. Selain itu, perakitan jenis bangunan dari bagian-bagian (modul-modul) juga tidak menimbulkan dampak apapun terhadap lingkungan karena telah diproduksi di pabrik yang kemudian diangkut ke lokasi konstruksi untuk dipasang menjadi bangunan lengkap.

“Saat ini, modular housing menjadi solusi terbaik karena memiliki lima karakter konstruksi yang dibutuhkan industri sesuai tuntutan global. Kelima karakter itu adalah pengerjaan konstrusksi bangunan lebih cepat, kontrol kualitas bangunan terjamin, design lebih flexible, hemat biaya, dan ramah lingkungan,” ujar Nicolas.

Direktur Operasional PT Motive Mulia, Produsen Beton Merah Putih Akhmad Syamsuddin mengatakan bahwa Program 3 Juta Rumah bukan hanya sebuah kesempatan, tetapi juga tantangan bagi semua pemangku kepentingan di industri properti. Tantangan tersebut meliputi bagaimana menyeimbangkan aspek kualitas rumah dengan harga yang terjangkau, mengingat semakin sempitnya lahan perumahan dan meningkatnya biaya konstruksi.

Oleh karena itu, kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk memberikan solusi pembangunan perumahan yang berkualitas, efisien dalam hal biaya, serta memiliki waktu pembangunan yang cepat. Beton modular pracetak adalah solusi tepat untuk mendukung target pemerintah dalam penyediaan perumahan berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.

Sistem modular Beton Merah Putih juga telah mengadopsi teknologi dan bahan ramah lingkungan yang semakin dibutuhkan dalam pembangunan masif dan berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan proyek nasional

“Solusi Prefabricated Modular Concrete akan mengurangi waktu dan biaya pembangunan secara signifikan, sehingga sangat relevan dan tepat untuk implementasi berbagai proyek hunian di kawasan perkotaan yang memerlukan pembangunan cepat dengan biaya terjangkau, seperti program 3 juta rumah ini,” kata Akhmad.

Sistem Modular juga memiliki fleksibilitas tinggi, mulai dari desain hingga konstruksinya, sehingga cocok untuk pembangunan berbagai proyek, mulai dari rumah tapak hingga gedung bertingkat.

(kunthi fahmar sandy)

Bogor: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berlaku di sekolah umum tetapi juga akan diterapkan di pondok pesantren. Hal ini disampaikan Gibran saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Muhammadiyah Boarding School, Kemang, Bogor, Jawa Barat, Rabu 11 Desember 2024.

"Yang namanya Makan Bergizi Gratis itu ada juga di pesantren-pesantren, dan karena ini sudah menjadi kegiatan rutin, mungkin nanti ke depan akan ada stimulan untuk pondok-pondok," ujar Gibran kepada wartawan.

Baca juga: Pihak Sekolah dan Wali Murid Berharap Program Makan Bergizi Gratis Konsisten Diselenggarakan

Menunya Bergizi, Harga Terjangkau

Dalam kunjungannya, Gibran melihat langsung menu yang disediakan dalam program tersebut. Menu Makan Bergizi Gratis mencakup ayam, tahu, telur, sayur, pisang, dan susu, dengan total harga per porsi hanya Rp 11 ribu.
"Ada ayam, tahu, telur, sayur, pisang, ada susu juga. Rp 11 ribu (harganya)," ungkapnya.

Gibran mengapresiasi antusiasme siswa dan santri di lokasi tersebut. Ia menegaskan bahwa perhatian khusus akan diberikan kepada santri yang tinggal di asrama agar kebutuhan gizi mereka tetap terpenuhi.

"Yang penting kebutuhan gizinya terpenuhi, dan karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama atau dormitory, mereka nanti harus mendapatkan perhatian khusus," kata Gibran.

Dorongan untuk Pesantren

Menurut Gibran, pelaksanaan program ini di pesantren akan menjadi salah satu prioritas pemerintah. Selain mendukung gizi santri, program ini juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui pengadaan bahan pangan lokal.

Wapres juga menyebutkan bahwa pemerintah akan terus mengawal implementasi program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah, termasuk memberikan dorongan khusus untuk pondok pesantren sebagai bagian dari pengembangan pendidikan berbasis agama yang berkualitas.

Pemerintah berharap anak-anak Indonesia, baik di sekolah maupun pesantren, dapat tumbuh dengan sehat dan cerdas melalui pemenuhan gizi yang memadai. "Yang jelas, kita akan mengawal terus program-program ini," ujar Gibran

(DHI)

KOMPAS.com - Papua salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena di Kabupaten Biak Numfor menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi kurang dari Rp 219 juta.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah subsidi melalui laman Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Biak Numfor:

1. Perumahan Artamakmur Regency: Tipe 30

   Perumahan pertama terletak di Samofa, Kabupaten Biak Numfor. Dikembangkan oleh PT artamakmur Regency dengan patokan harga Rp 212 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 30/72 meter persegi. Dari total 114 rumahmasih tersedia 80 unit lagi.

2. Biak Permai: Tipe T 36

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Wika Yohana. Terletak di Samofa, Kabupaten Biak Numfor, banderol yang dipasang per unit adalah Rp 219 juta.

   Setiap unit dibangun seluas 36/100 meter persgei. Hingga kini masih tersedia 7 unit lagi dari total 11 rumah yang ditawarkan.

3. Griya Mandouw Indah 1: Tipe T 36

   Berlokasi di Samofa, Kabupaten Biak Numfor, perumahan ini dikembangkan oleh PT Wika Yohana.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/108 meter persegi dengan harga Rp 219 juta. Hingga kini dari total 53 unit, masih tersedia 6 rumah lagi.

4. Griya Mandouw Indah 2: Tipe T 36

   Terletak di Samofa, Kabupaten Biak Numfor, perumahan ini dibangun oleh PT wika Yohana dengan banderol Rp 219 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/144 meter persgei. Hingga saat ini masih tersisa satu rumah lagi.