JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pemerintah akan mengevaluasi pelaku investasi swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sudah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking, tetapi belum melanjutkan pembangunan.

Maruarar mengatakan banyak proyek swasta di kawasan IKN yang berhenti setelah seremoni groundbreaking. Evaluasi dilakukan untuk memastikan proyek tersebut dapat berjalan sesuai rencana.

“Kita diskusikan panjang soal peran swasta di IKN. Banyak yang groundbreaking, tetapi sedikit yang benar-benar membangun. Saya sudah diskusi dengan Pak Basuki (Kepala Otorita IKN), dan beliau setuju untuk melakukan review terhadap proyek-proyek yang sudah groundbreaking,” ujar Maruarar di kawasan Istana Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Maruarar akan memanggil investor swasta yang belum memulai pembangunan untuk memahami kendala yang dihadapi.

“Mereka akan ditanya apakah mau melanjutkan pembangunan atau tidak. Kalau tidak, proyek tersebut bisa diberikan kepada pihak yang lebih serius membangun, sehingga lahannya produktif,” jelasnya.

Ia juga menyarankan pemberian batas waktu bagi investor untuk memulai pembangunan. Jika tidak ada kemajuan hingga tenggat waktu, peluang akan dialihkan ke pihak lain.

“Saya rasa harus ada deadline yang jelas. Kalau tidak ada progres, kesempatan diberikan kepada pihak lain,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono sepakat untuk mengoptimalkan peran swasta dalam pembangunan di IKN.

“Pembangunan tidak boleh berhenti hanya pada seremoni groundbreaking. Harus ada tindak lanjut konkret di lapangan,” tegas Basuki.

Pemerintah berharap evaluasi ini dapat mempercepat pembangunan di IKN sekaligus memastikan proyek-proyek yang direncanakan benar-benar terealisasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pemerintah akan mengevaluasi pelaku investasi swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sudah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking, tetapi belum melanjutkan pembangunan.

Maruarar mengatakan banyak proyek swasta di kawasan IKN yang berhenti setelah seremoni groundbreaking. Evaluasi dilakukan untuk memastikan proyek tersebut dapat berjalan sesuai rencana.

“Kita diskusikan panjang soal peran swasta di IKN. Banyak yang groundbreaking, tetapi sedikit yang benar-benar membangun. Saya sudah diskusi dengan Pak Basuki (Kepala Otorita IKN), dan beliau setuju untuk melakukan review terhadap proyek-proyek yang sudah groundbreaking,” ujar Maruarar di kawasan Istana Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Maruarar akan memanggil investor swasta yang belum memulai pembangunan untuk memahami kendala yang dihadapi.

“Mereka akan ditanya apakah mau melanjutkan pembangunan atau tidak. Kalau tidak, proyek tersebut bisa diberikan kepada pihak yang lebih serius membangun, sehingga lahannya produktif,” jelasnya.

Ia juga menyarankan pemberian batas waktu bagi investor untuk memulai pembangunan. Jika tidak ada kemajuan hingga tenggat waktu, peluang akan dialihkan ke pihak lain.

“Saya rasa harus ada deadline yang jelas. Kalau tidak ada progres, kesempatan diberikan kepada pihak lain,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono sepakat untuk mengoptimalkan peran swasta dalam pembangunan di IKN.

“Pembangunan tidak boleh berhenti hanya pada seremoni groundbreaking. Harus ada tindak lanjut konkret di lapangan,” tegas Basuki.

Pemerintah berharap evaluasi ini dapat mempercepat pembangunan di IKN sekaligus memastikan proyek-proyek yang direncanakan benar-benar terealisasi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Uni Emirat Arab (UEA) dan sejumlah negara lain berminat menanamkan investasi pada bidang perumahan di Indonesia.

Ia mengatakan Qatar yang lebih dulu telah menanam investasi dan berniat membangun sekitar satu jutaan rumah di Indonesia bukanlah satu-satunya negara.

"Qatar bukan satu-satunya negara yang berminat investasi di Indonesia, di bidang perumahan, ada lagi Uni Emirat Arab, ada juga beberapa negara lainnya," kata Ara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1).

Ara mengatakan kini mereka tengah mengonsolidasikan diri dalam menyiapkan lahan hingga aturan untuk itu.

Ia menyebut negara calon investor itu akan mengawali langkahnya dengan melakukan survei pasar dan lahan.

"Tentu namanya orang invest kan ada tahapannya, investornya dia akan melihat market Indonesia yang ya semua tahu sangat besar, sangat besar sekali market Indonesia," ujarnya.

Ara mengatakan jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah juga sangatlah tinggi.

Ia pun menyatakan akan mempersiapkan hal itu dengan baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Qatar sebelumnya berkomitmen membangun jutaan rumah di Indonesia. Pihak swasta Qatar bakal membangun 1 juta rumah di perkotaan dengan nilai investasi US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun (asumsi Rp16.378 per dollar AS).

Sementara untuk investasi dari Pemerintah Qatar mencapai US$20 miliar atau Rp327,6 triliun. Investasi ini akan digunakan untuk membangun perumahan di perkotaan dan pedesaan.

Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo memastikan perumahan yang akan dibangun lewat investasi Qatar itu bukan rumah gratis.

Hashim mengatakan rumah-rumah itu tetap akan diperjualbelikan. Namun, bank-bank milik negara bakal dilibatkan dalam proses penjualan.

"Bukan, bukan rumah gratis. Nanti orang harus membayar. Itu di kota itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI," kata Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1) kemarin.

minat investor asing dalam sektor perumahan di Indonesia semakin meningkat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait menyampaikan bahwa selain Qatar, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lain dijadwalkan mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat untuk menjajaki peluang investasi sektor perumahan.

Maruar seusai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa minat investor asing dalam sektor perumahan di Indonesia semakin meningkat.

“Begitu banyak investor yang datang. Bapak Presiden mengatakan akan datang lagi, sudah Qatar minggu lalu, dari Uni Emirat Arab, dan juga beberapa negara lain," katanya.

Ia mengatakan, Kementerian PKP diminta Presiden untuk menyiapkan kebutuhan lahan bagi investor melalui pembentukan tim yang berkoordinasi dengan Satgas Perumahan untuk membuka akses dengan para investor.

Dalam persiapannya, pemerintah menyiapkan lahan dari berbagai sumber, seperti tanah sitaan kasus BLBI dan korupsi yang dikelola oleh Ditjen Kekayaan Negara di bawah Kementerian Keuangan.

Selain itu, lahan dari BUMN juga akan dioptimalkan, termasuk milik PT Kereta Api Indonesia, Perkebunan Nusantara, dan Perumnas.

“Itu nanti akan sebagian untuk diperlihatkan kepada investor, calon investor kita," katanya.

Maruar menambahkan, bahwa rencana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung investasi di sektor perumahan, sekaligus memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah ke bawah.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rahman
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2025

Proyek itu diharapkan tidak hanya menyediakan hunian bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan ekosistem perumahan yang produktif.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan kebutuhan lahan untuk mendukung proyek pembangunan 1 juta unit rumah oleh investor asal Qatar.

Maruarar, seusai memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan proyek ini menyasar masyarakat menengah ke bawah dan dilakukan melalui skema kerja sama antarpemerintah (G to G).

“Kami diminta Bapak Presiden menyiapkan lahan, termasuk tanah-tanah strategis seperti eks perumahan DPR, wilayah sekitar GBK, hingga tanah sitaan BLBI yang dikelola Dirjen Kekayaan Negara dan Bank Tanah,” ujar Maruarar.

Proses persiapan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian BUMN, yang akan menyediakan lahan dari Perumnas, PT KAI, dan BUMN lainnya. Selain itu, Kejaksaan Agung juga mendukung melalui lahan sitaan yang berada di Banten.

Maruarar menambahkan, Qatar bukan satu-satunya negara yang berminat berinvestasi di bidang perumahan. Negara lain, seperti Uni Emirat Arab, juga menunjukkan ketertarikan serupa. Saat ini, pemerintah sedang mengonsolidasikan data lahan, regulasi, dan potensi pasar untuk mempermudah proses survei dan persiapan investasi.

“Qatar dan negara lain akan memulai dengan survei lahan dan pasar. Sebagai investor, mereka perlu melihat potensi besar Indonesia, termasuk kebutuhan perumahan yang sangat tinggi,” ujarnya pula.

Proyek itu diharapkan tidak hanya menyediakan hunian bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan ekosistem perumahan yang produktif.

Maruarar mencontohkan, perumahan dapat diisi oleh kombinasi berbagai profesi, seperti guru, TNI berpangkat rendah, pelaku UMKM, dan dokter muda, untuk mendorong pembangunan yang inklusif.

Proyek perumahan ini direncanakan mulai berjalan pertengahan tahun 2025 dengan harapan dapat selesai tepat waktu.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rahman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menekankan agar PT Perum Perumnas membangun perumahan bertingkat alih-alih rumah tapak. Menurutnya, pemetaan bangunan harus akurat lantaran ketersediaan tanah terbatas di Indonesia.

Tanah yang terbatas itu terdapat lahan produktif seperti pertanian dan kawasan hutan yang dilindungan. Apalagi, ada kawasan industri yang meningkat selaras dengan dorongan investasi.

"Selalu saya tekankan ke Perumnas kita jangan terjebak landed house lagi karena ingat 70 persen wilayah Indonesia itu laut, kita hanya 30 persen darat," dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Tak terbatas di perkotaan, ia juga mengatakan sudah ada business model di Perumnas, sehingga membangun perumahan di kawasan lainnya berupa bangunan bertingkat.

"Jangan terpikir gara-gara ini titiknya di sebuah tempat yang mungkin tidak diperkotakan kita tidak bangun yang namanya tentu perumahan yang bertingkat," katanya.

Selain itu, Erick juga menekankan agar perumahan bertingkat harus memiliki infrastruktur dan utilitas yang memadai. Mulai dari jalan, listrik, hingga air harus tersambung ke perumahan tingkat tersebut. Hal itu dipastikan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah.

Erick mengaku beberapa kali melihat di daerah, perumahan yang dibangun oleh Perumnas tidak dibukakan akses jalan. Ia tak ingin hal itu terulang kembali.

"Semua penugasan harus transparan, dan komitmen dari masing-masing yang menugaskan juga harus tertera black and white kapan jalannya ditembuskan kapan tentu kita support listrik dan lain-lain. Jadi benar-benar good corporate governance-nya kita jaga, bukan hanya bangun-bangun hanya visual hanya penampakan, nggak mau, itu yang kita tentu perbaiki dari Perumnas," tutur Erick.

Kemudian, Erick juga mendorong Program 3 Juta Rumah dengan pengadaan perumahan berbasis transit oriented development (TOD). Salah satunya dengan membangun perumahan dekat bandara untuk mengakomodasi pekerja di tempat tersebut.

Menurutnya, hal tersebut dapat meningkatkan percaya diri masyarakat untuk memiliki rumah dengan akses mumpuni ke transportasi publik. Ia mencontohkan pembangunan perumahan bisa di kawasan Batuceper ataupun hunian di antara pusat kota dengan bandara lainnya.

"Kita juga tadi bisa bangunkan fasilitas perumahan yang lebih dekat dari airport, juga mengurangi beban transportasi mereka. Ini ekosistem yang kita harus dukung, antar perumahan dan transportasi ini menjadi sebuah kesatuan solusi," imbuhnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Program (MBG) ini akan tetap berjalan, tapi pastikan bahwa pelaksanaan program itu benar-benar bisa mengatasi objektif awalnya, which is eradicating stunting.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Jahen Fachrul Rezki menekankan pentingnya untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengandung protein tinggi guna mencapai target pengurangan tengkes (stunting) secara optimal.

Hal itu merupakan bagian dari laporan bertajuk Sector Overview Report on Navigating Opportunities: Nurturing Dynamic Economic Policies in Indonesia yang dirilis oleh US-ASEAN Business Council (USABC) bekerja sama dengan LPEM UI.

"Program (MBG) ini akan tetap berjalan, tapi pastikan bahwa pelaksanaan program itu benar-benar bisa mengatasi objektif awalnya, which is eradicating stunting," kata Jahen dalam acara Peluncuran USABC Sector Overview Report on Navigating Opportunities: Nurturing Dynamic Economic Policies in Indonesia, di Jakarta, Selasa.

Jahen mengungkapkan bahwa meskipun program MBG telah berjalan untuk mengurangi prevalensi stunting, beberapa target menengah terkait intervensi spesifik perlu dioptimalkan.

Dalam laporan tersebut, program MBG harus memastikan kandungan protein dalam makanan yang diberikan, terutama dari sumber hewani.

Penggunaan Pangan Olahan Berkebutuhan Medis Khusus (PKMK) atau Food for Special Medical Purposes (FSMP) diperlukan untuk anak-anak stunting.

Laporan Sector Overview Report on “Navigating Opportunities: Nurturing Dynamic Economic Policies in Indonesia” memberikan empat rekomendasi utama untuk memastikan efektivitas program MBG.

Pertama, Program MBG harus memberikan makanan dengan rasio protein tinggi, khususnya dari sumber hewani. Ini mencakup pengobatan berbasis protein untuk anak-anak stunting di bawah kategori PKMK atau FSMP.

Kedua, Program ini perlu menyasar anak balita hingga usia 10 tahun serta ibu hamil. Setelah masalah mendasar terkait stunting diatasi, cakupan program dapat diperluas untuk kelompok lain.

Ketiga, Pemerintah harus mengembangkan mekanisme yang jelas untuk melibatkan sektor swasta dalam mendukung pembiayaan, rantai pasok, dan pelaksanaan program MBG.

"Mekanisme dari partisipasi swasta dan juga sektor lainnya karena kita tahu tadi pemerintah kan akan punya keterbatasan in terms of financing, supply chain dan sebagainya. Jadi harusnya pemerintah juga berkolaborasi dengan semua pihak agar program ini bisa berjalan secara maksimal," katanya pula.

Keempat, mekanisme pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu memberantas stunting.

Adapun sebagai upaya lain pemenuhan gizi masyarakat, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengupayakan penerapan nutri-grade atau klasifikasi pangan dan minuman berdasarkan kandungan gula dan lemak jenuh, agar publik dapat lebih cerdas dalam memilih makanan bergizi untuk dikonsumsi.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi, di Jakarta, Selasa, mengatakan saat ini pihaknya masih mengadakan dialog bersama para penyedia produk makanan dan minuman untuk menentukan sistematika penerapannya.

Namun sementara belum ada kebijakan itu, pihaknya berupaya memperluas edukasi publik tentang pemilihan makanan yang sehat.

Maria mencontohkan praktik terbaik dalam pemberian makanan bergizi dengan pangan lokal oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HTS), Kalimantan Selatan (Kalsel), Cheri Bayuni Budjang, perlu direplikasi di daerah lain.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa telah terdapat sejumlah lokasi sebagai lahan pembangunan 1 juta rumah hasil investasi dari Qatar.

Maruarar membenarkan bahwa wilayah di Kalibata seluas 24 hektare yang dimiliki Pemerintah Pusat atau Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), bekas kompleks perumahan DPR RI menjadi salah satunya.

“Dari Setneg itu saya sudah sampaikan kepada Kementerian Sekretaris Negara, arahan dari Bapak Presiden di Kemayoran, di sekitar GBK dan di Kalibata, khususnya bekas perumahan DPR,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (21/1/2025).

Kemudian, Ara melanjutkan bahwa Kementerian BUMN di bawah komando Erick Thohir juga membuka pintu bagi investor Qatar untuk dapat memfungsikan lahan milik perusahaan pelat merah sebagai lokasi proyek 1 juta rumah rakyat.

“Dari BUMN, saya sudah sampaikan sama Pak Erick langsung tolong disiapkan 1 dari Kereta Api, 2 dari Perumnas, 3 dari PTB, PTB. Kemudian dari Pak Nusron juga, Pa Nusron sudah sangat lengkap, sudah menyiapkan data-datanya, ada berapa ribu hektare itu, ada berapa titik, sudah dikasih datanya. Jadi tinggal kita rapat kordinasi,” imbuhnya.

Termasuk, Ara mengatakan telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar tanah-tanah sitaan dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) juga menjadi lokasi pembangunan dan juga kejaksaan yang selama ini telah banyak menyita hunian di daerah Banten.

“Itu kan nanti masuk ke Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah, supaya nanti sesuai arahan Presiden kan ini kerjasamanya G to G, Government to Government. Jadi mereka bawa uang dan kita menyiapkan lahannya,” pungkas Ara.

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, menyebut program layak huni luar biasa. Menurut Tito, program itu luar biasa karena menjadi gambaran dari prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Dan ini program Bapak Presiden ini luar biasa, perhatiannya kepada rakyat bawah,” ujar Mendagri dalam keterangan yang dilansir Selasa, 21 Januari 2025.

Hal tersebut diungkap Tito, saat peluncuran rumah layak huni di Johar Baru, Jakarta Pusat, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Dalam penilaiannya itu, Tito mengenang saat masa tugas.

Tito bercerita pernah bertugas di Sentiong, Jakarta Pusat, tak jauh dari Johar Baru. Menurut dia, kawasan tersebut merupakan daerah yang padat penduduk.

"Saya nostalgia sebetulnya. Masuk gang, lihat kamar, satu kamar itu ada bisa 8 keluarga, 6 keluarga,” kenangnya.

Dia mengatakan saat ini pemerintah berupaya mengubah citra kawasan itu. Menjadi, kawasan yang layak huni dan sehat.

Mendagri mengapresiasi langkah Kementerian PKP yang turun langsung ke lapangan untuk memahami permasalahan serta mencari solusi yang tepat. “Jujur saja, perasaan saya baru kali ini saya ketemu Menteri Perumahan yang mau turun, masuk memahami persoalan betul dan mau mencari solusi,” ungkapnya.

Program ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Meski sebagian masyarakat setempat lebih memilih opsi bedah rumah, Mendagri tetap menekankan tentang pentingnya pembangunan rumah vertikal sebagai solusi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan layak huni.

“Tapi ketika masyarakat juga di sini tidak mau [rumah vertikal], maunya hanya bedah, ya mau diapain? Enggak apa-apa. Tapi ingat, dibedah itu hanya sifatnya temporer, sebentar aja, karena strukturnya enggak berubah,” kata Mendagri.

Mendagri pun berharap program ini dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki kondisi hunian masyarakat kecil agar lebih layak. Ia juga menargetkan program serupa bisa diterapkan di daerah kumuh lainnya.

"Ini bukan penggusuran. Bukan. Ini adalah betul-betul murni membantu [agar] ada perubahan nasib. Itu aja," kata Tito.

(ADN)

Bisnis.com, JAKARTA — US-Asean Business Council (USABC) membahas minat investor Amerika Serikat untuk terlibat dalam program 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Senior Vice President & Regional Managing Director USABC, Brian McFeeters, mengatakan pihaknya belum mendengar program pembangunan rumah dari Pemerintah Indonesia tersebut secara detail.

Dia mengatakan, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat (AS) anggota USABC kemungkinan tidak berinvestasi secara langsung ke dalam proyek itu.

McFeeters mengatakan, bentuk keterlibatan AS kemungkinan dalam upaya memasok komponen atau barang-barang yang dibutuhkan pada proyek itu.

Selain itu, dia juga tidak menutup kemungkinan adanya perusahaan AS yang menawarkan bantuan dalam bentuk keahlian teknologi untuk mendukung program 3 juta rumah tersebut.

"Mereka dapat memasok kebutuhan terkait program itu. Contohnya, kami memiliki perusahaan yang dapat memasok pendingin udara [AC] atau komponen terkait lainnya. Saya melihat potensi keterlibatan perusahaan [AS] akan dalam bentuk tersebut, atau dalam memasok teknologi pendukung," kata McFeeters dalam acara peluncuran USABC Sector Overview Report, Navigating Opportunities: Nurturing Dynamic Economic Policies in Indonesia di Jakarta pada Selasa (21/1/2025).

Sementara itu, McFeeters juga mengatakan dirinya telah mendiskusikan masuknya Indonesia ke dalam BRICS dengan perusahaan-perusahaan AS yang tergabung dalam USABC. Menurutnya, minat perusahaan-perusahaan AS untuk berinvestasi di Indonesia tidak terpengaruh dengan keputusan bergabung dalam aliansi tersebut.

"Mereka [perusahaan AS] tidak terlalu khawatir. Perusahaan melihatnya sebagai peluang untuk mendiversifikasi posisinya," katanya.

McFeeters melanjutkan, para pelaku bisnis di AS juga tidak melihat adanya dampak langsung dari bergabungnya Indonesia ke BRICS terhadap kondisi finansial perusahaan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melarang penggunaan tanah produktif seperti sawah sebagai lahan perumahan dalam program 3 juta rumah per tahun.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan pada prinsipnya, pengembang properti setuju membangun rumah di atas lahan sesuai dengan peruntukan bukan di lahan produktif seperti sawah.

Menurutnya, masih banyak lahan yang sesuai dengan peruntukan untuk membangun perumahan dengan istilah zona kuning.

"Kami mendukung lahan sawah untuk menjaga ketahanan pangan dan menuju swasembada pangan," ujarnya.

Qatar turut mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Negara di Timur Tengah itu berkomitmen membangun satu juta rumah di Indonesia.

Komitmen Qatar tersebut bahkan telah disepakati lewat MoU Pengembangan Proyek Hunian 1 Juta Unit yang ditandatangani Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait dan pihak Kerajaan Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1).

Berikut fakta-fakta rumah yang akan dibangun Qatar di Indonesia:

Pihak swasta Qatar bakal membangun 1 juta rumah di perkotaan dengan nilai investasi US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun (asumsi Rp16.378 per dollar AS).

Hal tersebut disampaikan Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Tak hanya dari pihak swasta, pemerintah Qatar juga akan berinvestasi rumah di pedesaan dan rusun di perkotaan.

Total investasi yang bakal masuk bisa mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp327,6 triliun.

Hashim mengatakan ada sejumlah daerah yang akan menjadi lokasi perumahan yang dibangun Qatar.

Beberapa lokasi di antaranya 24 hektare di Kalibata, Jakarta Selatan; 41 hektare di Metland Cibitung, Kabupaten Bekasi; dan 30 hektare di Kemayoran, Jakarta Utara. Tanah-tanah itu milik Kementerian Sekretariat Negara.

"Hasil diskusi Pak Prabowo, nanti bila dimungkinkan setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu harus ada rumah susun. Itu namanya TOD, transit oriented development," ucap Hashim.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan 1 juta rumah yang akan dibangun Qatar diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).Hal itu sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah untuk kelompok menengah ke bawah.

"Jadi bukan rumah kelas atas ya, rumah rakyat. Nah, tentu diperlukan lahan. Kita terbuka, apakah dengan konsep TOD (transit oriented development) di samping-samping kereta api," kata Erick di The Energy Building, Jakarta, Kamis (9/1).

Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait mengatakan proyek ini akan menggunakan lahan yang dimiliki negara untuk dimanfaatkan sebagai kawasan hunian untuk masyarakat menengah ke bawah.

"Seusai arahan presiden bahwa Ini kerja sama antarpemerintah. Kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick akan siapkan dari KAI, Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan sekitar Senayan. Kemudian dari Kemenkeu dari DJKN ada di Kalibata," ujar Maruarar.

Sementara itu, Erick membuka peluang rumah-rumah itu dibangun di tanah milik BUMN. Menurut Erick, Kementerian BUMN memiliki sejumlah lahan yang siap dipakai untuk perumahan.

"Mungkin tanah BUMN yang memang lokasinya sudah di tengah kota, tetapi kurang feasible untuk industri sendiri atau bisnis sendiri, ya kita bisa manfaatkan," ujarnya.

Hashim Djojohadikusumo memastikan perumahan yang akan dibangun dari investasi Qatar bukanlah rumah gratis.Rumah-rumah itu katanya tetap akan diperjualbelikan.

Namun, bank-bank milik negara bakal dilibatkan dalam proses penjualan.

"Bukan, bukan rumah gratis. Nanti orang harus membayar. Itu di kota itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI," kata Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1).

Sementara itu, untuk rumah-rumah yang akan dibangun di pedesaan akan ada skema berbeda. Pemerintah akan menjamin cicilan rumah-rumah itu dengan APBN.

Menurut Hashim, pemerintah menyediakan sekitar Rp18 triliun. Setiap orang akan mendapatkan jaminan cicilan Rp600 ribu per bulan.

"Kalau di pedesaan, itu nanti cicilannya ada, nanti cicilannya dijamin oleh pemerintah. Itu beda," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkomitmen menyukseskan program 3 juta rumah dengan keterbukaan data base serta bersinergi dengan kementerian terkait lainnya.

Erick menyampaikan, Kementerian BUMN telah bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam penyediaan lahan-lahan yang berpotensi untuk dibangun hunian transit oriented development (TOD) atau perumahan terintegrasi dengan transportasi umum.

"Untuk perumahan, kemarin kita sudah membuka database kita, mana potensi-potensi lahan yang dimiliki kereta api bisa dibangun TOD, itu banyak sekali. Sudah ada enam sampai delapan percontohan, formulanya sudah ada," ujar Erick di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan, Kementerian BUMN dan BUMN fokus terhadap pembangunan TOD untuk mendukung program 3 juta rumah.

Dalam setiap titik TOD, rata-rata bisa dibangun 800-1.000 unit rumah dengan konsep hunian vertikal. Dari jumlah tersebut, 60 persen diperuntukkan bagi rumah non subsidi dan 40 persen rumah subsidi.

Untuk dapat mewujudkan 3 juta rumah tersebut, lanjut Erick, diperlukan perbaikan database dari developer dan notaris. Menurut Erick, hal ini bertujuan agar kasus developer dan notaris nakal, tidak terulang lagi khususnya terhadap rumah-rumah bersubsidi.

"Kami menjaga jangan sampai uang pemerintah yang digelontorkan, salah sasaran. Uang rakyat yang 40 persen dipotong dari gajinya, tetapi setelah selesai menyicil, sertitikatnya tidak ada, bahkan yang paling mengenaskan rumahnya belum jadi," katanya.

Erick juga mendorong PT Bank Tabungan Negara (Persero) BTN untuk melakukan perbaikan tata kelola perusahaan atau good corporate governence-nya juga harus diperbaiki. Sebab, BTN telah mengayomi hampir 82 persen dari perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025