Jakarta (ANTARA) - Dokter spesialis obstetri dan ginekologi Ardiansjah Dara Sjahruddin menyampaikan pentingnya ibu hamil menerapkan pola makan bergizi seimbang untuk mencegah munculnya diabetes selama kehamilan.

Dalam acara diskusi yang diikuti dari Jakarta pada Senin, dr. Ardiansjah Dara Sjahruddin, SpOG, MKes, FICS, FESICOG mengatakan, pendapat bahwa ibu hamil harus menambah porsi makan menjadi dua kali lipat dari porsi normal untuk mendukung pertumbuhan janin tidak lah tepat.

"Makan dua porsi itu tidak tepat, yang tepat adalah menjaga pola makan dengan nutrisi seimbang," kata dokter yang tergabung dalam Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) itu.

"Dan setiap orang berbeda, itulah gunanya kontrol ke dokter," ia menambahkan.

Ia menyampaikan bahwa diabetes berpeluang terjadi pada ibu hamil yang tidak menerapkan pola makan sehat, termasuk pada ibu hamil yang tidak memiliki riwayat diabetes dalam keluarga.

Menurut dia, penerapan pola makan yang tidak sehat bisa menyebabkan kenaikan berat badan signifikan pada ibu hamil dan kondisi yang demikian dapat memicu munculnya diabetes.

"Kalau sampai berat badan berlebihan, biasanya ada potensi kencing manis (diabetes), kalau ibunya sudah kencing manis, bisa terjadi kematian janin di dalam rahim," kata dokter Dara.

Oleh karena itu, ibu hamil harus memperhatikan pola makan dan asupan gizi untuk mencegah munculnya masalah kesehatan.

Dokter Dara menganjurkan ibu hamil menerapkan pola makan dengan nutrisi seimbang, mengonsumsi beragam makanan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, lemak, dan serat serta zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral.

Menurut dia, ibu hamil sebaiknya mengonsumsi lebih banyak makanan sumber protein, yang disebut sebagai zat pembangun.

Protein dibutuhkan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, penting untuk kesehatan ibu dan pertumbuhan janin.

"Kalau kita makan satu piring, itu bisa disiapkan 50 persennya terdiri dari protein, 25 persennya karbohidrat, lalu 25 persennya serat," kata dokter Dara.

Ia juga menganjurkan ibu hamil untuk memperhatikan pemenuhan kebutuhan zat gizi mikro, termasuk asam folat, zat besi, kalsium, dan macam-macam vitamin.

Ibu hamil bisa berkonsultasi dengan dokter dan petugas kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi perihal pemenuhan kebutuhan zat gizi mikro sesuai dengan usia kehamilan.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2025

Majalengka, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji melibatkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, tepat sasaran.

"Memang di sini masih uji coba khusus MBG, ibu hamil, ibu menyusui, balita, karena tugas kementerian kita tiga, yakni mendata di sekeliling Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada titik enam km sekitarnya," ujarnya saat mengunjungi SPPG Yayasan Kusuma Raga Utama, Majalengka, Jawa Barat, Senin.

Menurut dia, ada berapa MBG untuk ibu hamil, menyusui, dan balita karena itu penting. "Jangan sampai nanti yang menerima manfaat justru enggak makan, yang makan malah orang lain," katanya.

Ia menjelaskan, sasaran MBG di Majalengka secara keseluruhan berjumlah 3.294 orang, di mana 10 persen (sekitar 329 orang) merupakan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Saat ini, Kemendukbangga/BKKBN bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan pendataan untuk memastikan sasaran tersebut sesuai.

"Setelah kita data, Kemendukbangga/BKKBN mendapatkan tugas untuk mendistribusikan. Kita punya TPK yang selama ini bertugas di lini lapangan untuk membantu mendistribusikan. Mengapa kita perlu cek ke lapangan ini? Untuk memastikan penerima manfaat betul-betul sesuai apa yang ada dengan data, mengukur jaraknya, dan pembiayaan sebagai pengganti transportasi untuk para TPK," kata dia.

Menurutnya, MBG merupakan program unggulan Presiden untuk menciptakan generasi masa depan yang berkualitas, dengan memastikan ibu hamil dan anak-anaknya sehat.

Ia juga menyebutkan, saat ini di seluruh Indonesia sudah ada sekitar 1.010 SPPG yang berjalan. Dari jumlah tersebut, 500 di antaranya bekerja untuk melayani MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hingga saat ini, sudah ada 17 ribu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah mendapatkan MBG.

Sementara itu, Bupati Majalengka Eman Suherman mengemukakan pentingnya MBG untuk menekan angka stunting di Majalengka, yang saat ini prevalensinya masih tinggi, yakni 21 persen.

"Saya berharap semoga program yang menyentuh masyarakat ini bisa menekan angka stunting, apalagi di tahun 2030, kita ingin nol stunting. Hari ini kita masih tinggi, 21 persen, maka kami sangat berharap dengan program ini, angka stunting bisa turun," tuturnya.*

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Lubuk Basung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, resmi meluncurkan program pemberian makan bergizi gratis bagi pelajar sesuai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Senin.

Sekretaris Daerah Agam Edi Busti di Lubuk Basung, Senin, mengatakan peluncuran makan bergizi gratis tahap awal untuk Kecamatan Lubuk Basung di SMAN 1 Lubuk Basung, Senin ini.

"Siswa SMAN 1 Lubuk Basung menerima makan gizi gratis perdana tersebut," katanya.

Ia mengatakan makan gizi gratis untuk Senin (21/4) sebanyak 2.100 siswa dari target di dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terletak di Siguhuang, Kecamatan Lubuk Basung sebanyak 3.500 porsi makanan.

Sementara target dapur umum di Agam sebanyak 48 unit tersebar di 16 kecamatan.

Ke Depan bakal tumbuh dapur umum di daerah itu, setelah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) melakukan peninjauan lokasi dapur umum tersebut.

"Nanti SPPI melakukan peninjauan lokasi dapur umum yang layak dan kita telah menjalankan program dari pemerintah pusat," katanya.

Ia mengatakan program pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta didik di Agam.

Program ini dapat memberi nilai tambah dalam memberikan kualitas pendidikan, kualitas belajar bagi seluruh siswa.

Setelah itu bisa mengentaskan masalah gizi buruk, stunting, dan membangun generasi yang sehat serta cerdas, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga global.

"Saya mengucapkan terimakasih atas program ini dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Sementara Kepala SMAN 1 Lubuk Basung Muhammad Mustafa Kamil mengatakan jumlah siswa yang menerima makan gizi gratis sebanyak 699 orang.

"Penerima makan gizi gratis siswa kelas 10 dan 11. Sebelumnya kita mengusulkan seluruh siswa termasuk kelas 12 dan mereka telah selesai ujian akhir," katanya.

Menu makanan yang diberikan sudah sesuai dan telah dinikmati oleh siswa dengan lahap.

Pada program ini pihak sekolah bersifat menerima porsi makanan dari dapur umum yang ditunjuk.*

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Lubuk Basung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, resmi meluncurkan program pemberian makan bergizi gratis bagi pelajar sesuai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Senin.

Sekretaris Daerah Agam Edi Busti di Lubuk Basung, Senin, mengatakan peluncuran makan bergizi gratis tahap awal untuk Kecamatan Lubuk Basung di SMAN 1 Lubuk Basung, Senin ini.

"Siswa SMAN 1 Lubuk Basung menerima makan gizi gratis perdana tersebut," katanya.

Ia mengatakan makan gizi gratis untuk Senin (21/4) sebanyak 2.100 siswa dari target di dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terletak di Siguhuang, Kecamatan Lubuk Basung sebanyak 3.500 porsi makanan.

Sementara target dapur umum di Agam sebanyak 48 unit tersebar di 16 kecamatan.

Ke Depan bakal tumbuh dapur umum di daerah itu, setelah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) melakukan peninjauan lokasi dapur umum tersebut.

"Nanti SPPI melakukan peninjauan lokasi dapur umum yang layak dan kita telah menjalankan program dari pemerintah pusat," katanya.

Ia mengatakan program pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta didik di Agam.

Program ini dapat memberi nilai tambah dalam memberikan kualitas pendidikan, kualitas belajar bagi seluruh siswa.

Setelah itu bisa mengentaskan masalah gizi buruk, stunting, dan membangun generasi yang sehat serta cerdas, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga global.

"Saya mengucapkan terimakasih atas program ini dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Sementara Kepala SMAN 1 Lubuk Basung Muhammad Mustafa Kamil mengatakan jumlah siswa yang menerima makan gizi gratis sebanyak 699 orang.

"Penerima makan gizi gratis siswa kelas 10 dan 11. Sebelumnya kita mengusulkan seluruh siswa termasuk kelas 12 dan mereka telah selesai ujian akhir," katanya.

Menu makanan yang diberikan sudah sesuai dan telah dinikmati oleh siswa dengan lahap.

Pada program ini pihak sekolah bersifat menerima porsi makanan dari dapur umum yang ditunjuk.*

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Purwakarta (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menyebutkan sebanyak 10.775 unit rumah di daerah tersebut masih berkategori rumah tidak layak huni (rutilahu).

Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Purwakarta Ofi Sofyan Gumelar di Purwakarta, Senin mengatakan ribuan rutilahu itu tersebar di sejumlah kecamatan sekitar Purwakarta.

Seiring dengan masih tingginya jumlah rutilahu di wilayah Purwakarta, kata dia, pihaknya akan memfokuskan penanganan rutilahu. Hal itu digulirkan sebagai upaya membantu masyarakat yang membutuhkan.

Menurut dia, sesuai dengan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Purwakarta, hingga saat ini masih terdapat 10.775 unit rutilahu.

Untuk menuntaskan rutilahu, pihaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp12 miliar.

Penanganan rutilahu di wilayah Purwakarta akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun ini akan dilakukan perbaikan sebanyak 278 unit dengan alokasi sebesar Rp40 juta per unit.

"Penanganan rutilahu tahun ini, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Karena pada 2024, yang kita perbaiki hanya 85 unit," katanya.

Jakarta -

Jakarta Selatan masih menjadi kawasan favorit bagi para konsumen perumahan, terutama perumahan mewah, modern dan berkonsep urban living. Tren gaya hidup yang semakin modern membuat pengembang pun kian percaya diri mengembangkan hunian mewah di kawasan ini.

Pengembang Jagakarsa Signature, PT Mentari Timur Properti menggarap sebuah hunian townhouse mewah yang terdiri dari 3 lantai. CEO Jagakarsa Signature, Rieky Gunawan mengatakan, konsep hunian luxury living di Jagakarsa ini akan mengincar keluarga muda dan para pekerja.

"Kami menghadirkan rumah dengan konsep modern luxury yang tetap homey, karena setiap sudut dirancang dengan pemikiran fungsi dan kenyamanan. Target kami adalah keluarga muda dan profesional yang mencari hunian di kawasan strategis seperti Jagakarsa yang aksesnya sangat mudah dari dan ke CBD Sudirman," kata Rieky dalam keterangannya, Senin (21/4/2025).

Pemilihan lokasi Jagakarsa, menurut Rieky, adalah karena kawasan ini contoh nyata dari sunrise area yang sudah matang. Pertumbuhan properti di kawasan ini masih menjanjikan, salah satunya, karena lingkungan dan aksesibilitasnya telah berkembang pesat.

Jika dibandingkan dengan kawasan lain seperti Lebak Bulus yang kisaran harganya berada di Rp5 miliar, Jagakarsa masih menawarkan harga lebih terjangkau namun dengan potensi kenaikan nilai yang sangat kompetitif. Jagakarsa Signature sendiri dibanderol mulai Rp 3,4 miliar.

Hunian garapan PT Mentari Timur Properti ini juga menawarkan komitmen waktu yang jarang ditemui di proyek serupa. Setiap unit siap huni (ready stock) ditargetkan dapat dihuni dalam waktu kurang dari enam bulan setelah peluncuran.

"Kami selalu pastikan legalitas dan peruntukan lahan sebelum membangun. Kami juga bekerja sama dengan sejumlah bank untuk memastikan kenyamanan konsumen dalam proses pembiayaan," jelasnya.

Disinggung mengenai profil konsumen, pihaknya mengungkapkan hingga saat ini mayoritas konsumen adalah end user dan bukan investor. Sebanyak 90% di antaranya berdomisili di DKI Jakarta. Hal ini menandakan tingginya kebutuhan akan tempat tinggal yang nyaman dan strategis di kawasan seperti Jagakarsa dan Jakarta Selatan.

(zlf/zlf)

KOMPAS.com - Wakil Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Kementerian PKP sedang menyiapkan sistem digitalisasi untuk menampung usulan bantuan perumahan dan penataan kawasan permukiman dari Pemerintah Daerah (Pemda).

Hal tersebut diungkapkan Fahri saat melakukan pertemuan dengan rombongan dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang dipimpin Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga di Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Konsep digitalisasi usulan dari daerah tujuannya untuk menghindari adanya indikasi praktik korupsi dengan meminimalisir tatap muka sehingga menimbulkan peluang komunikasi informal," ujarnya dikutip dari keterangan resmi.

Lanjut Fahri, digitalisasi tersebut juga untuk memudahkan Pemda yang lokasinya jauh dari Jakarta agar lebih mudah dalam mengajukan usulan bantuan perumahan tanpa perlu datang langsung.

"Inilah pentingnya digitalisasi ke depan. Pemda juga juga akan lebih mudah koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga nanti solid antara gubernur dan bupati. Sehingga sinkron antara penataan kawasan dan pembangunan perumahannya," tukasnya.

9.447 RTLH di Pohuwato Perlu Ditangani

Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga mengatakan, permasalahan perumahan di Pohuwato tercatat sebanyak 15.172 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Di mana selama tujuh tahun, telah terbangun 5.725 unit rumah. Namun, yang masih perlu penanganan sebanyak 9.447 unit rumah.

"Lahan usulan sudah disiapkan di 12 titik. InsyaAllah dengan program 3 juta rumah dapat membantu daerah kami dalam penanganan perumahan," katanya.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Imran menuturkan, prinsipnya usulan dari Pemda akan diterima Kementerian PKP dan diverifikasi dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Selain BSPS, PSU juga silahkan diusulkan untuk mendukung sarana di perumahan yang telah dibangun. Ke depannya pembangunan rumah di tiap daerah diupayakan ada ciri khas lokal," tutupnya.

KOMPAS.com - Wakil Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Kementerian PKP sedang menyiapkan sistem digitalisasi untuk menampung usulan bantuan perumahan dan penataan kawasan permukiman dari Pemerintah Daerah (Pemda).

Hal tersebut diungkapkan Fahri saat melakukan pertemuan dengan rombongan dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang dipimpin Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga di Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Konsep digitalisasi usulan dari daerah tujuannya untuk menghindari adanya indikasi praktik korupsi dengan meminimalisir tatap muka sehingga menimbulkan peluang komunikasi informal," ujarnya dikutip dari keterangan resmi.

Lanjut Fahri, digitalisasi tersebut juga untuk memudahkan Pemda yang lokasinya jauh dari Jakarta agar lebih mudah dalam mengajukan usulan bantuan perumahan tanpa perlu datang langsung.

"Inilah pentingnya digitalisasi ke depan. Pemda juga juga akan lebih mudah koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga nanti solid antara gubernur dan bupati. Sehingga sinkron antara penataan kawasan dan pembangunan perumahannya," tukasnya.

9.447 RTLH di Pohuwato Perlu Ditangani

Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga mengatakan, permasalahan perumahan di Pohuwato tercatat sebanyak 15.172 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Di mana selama tujuh tahun, telah terbangun 5.725 unit rumah. Namun, yang masih perlu penanganan sebanyak 9.447 unit rumah.

"Lahan usulan sudah disiapkan di 12 titik. InsyaAllah dengan program 3 juta rumah dapat membantu daerah kami dalam penanganan perumahan," katanya.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Imran menuturkan, prinsipnya usulan dari Pemda akan diterima Kementerian PKP dan diverifikasi dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Selain BSPS, PSU juga silahkan diusulkan untuk mendukung sarana di perumahan yang telah dibangun. Ke depannya pembangunan rumah di tiap daerah diupayakan ada ciri khas lokal," tutupnya.

Medan (ANTARA) - Wakil Menteri Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka meninjau lokasi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Kota Binjai, Sumatera Utara, guna memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat terpenuhi.

"SPPG sudah bagus ya, sudah berjalan dan terus ini ada penyesuaian karena masih baru," ujar Wamendukbangga Isyana di Kota Binjai, Senin.

Ia mengatakan dari informasi yang didapatkan dari Pemerintah Kota Binjai, SPPG itu baru satu tempat yang berjalan dan semoga ini terus bertambah.

Agar seluruh masyarakat seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui di seluruh Kota Binjai ini dan nantinya seluruh Sumatera Utara maupun Indonesia dapat merasakan manfaat MBG tersebut.

Ditambah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN juga bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) bertugas untuk mengantar atau mendistribusikan MBG, serta mengedukasi penerimaan manfaat tersebut.

"Kami juga menyempatkan untuk melihat langsung pelaksanaan MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak di bawah usia dua tahun," tuturnya.

Karena, menurut dia, 1.000 hari pertama kehidupan merupakan waktu yang sangat penting dan massa yang sangat krusial untuk pencegahan stunting atau tengkes.

"Bagaimana pencegahan stunting itu akan lebih efektif jika dicegah pada saat 1.000 hari pertama kehidupan," kata dia.

Mulai dari pada saat masih janin dalam kandungan, pada saat ibu menyusui dari air susu ibu (ASI) eksklusif di awal kemudian sampai periode yang sangat krusial.

Isyana menambahkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki cita-cita visi agar Indonesia menjadi Indonesia Emas tahun 2045.

Salah satunya Asta Cita ke-4, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dimana meningkatkan itu seperti memastikan anak sekolah memiliki gizi yang cukup untuk menerima pelajaran yang baik, dan juga terhindar dari stunting.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamendukbangga tinjau SPPG Binjai pastikan MBG terpenuhi

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan langsung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara untuk membereskan kasus proyek kompleks apartemen Meikarta.

Ini diungkap Ara saat menerima puluhan pembeli apartemen yang merasa ditipu PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang di bawah naungan Lippo Group. Sang menteri mengaku sudah melaporkan kasus ini kepada Presiden Prabowo dalam lawatannya ke Qatar beberapa waktu lalu.

"Saksinya ada Pak Ketua Satgas (Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo), namanya Pak Hashim. Pak Presiden (Prabowo) sudah minta (kasus Meikarta) dibereskan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan," ungkapnya di Kantor Menteri PKP, Jakarta Pusat, Senin (21/4).

"Karena presiden kita adalah presiden yang sangat menjunjung hak-hak rakyat, kebenaran, dan keadilan, tetapi kita mencari solusi yang terbaik," tegas Ara.

Maruarar Sirait mengklaim Kementerian PKP sudah menjalin komunikasi dengan CEO Lippo Group James Riady. Ia menyebut bos dari grup pengembang Meikarta itu sudah bersedia duduk bersama mencari solusi terbaik.

Ara menegaskan bakal memanggil James Riady dan jajaran petinggi Lippo Group ke kantornya pada Rabu (23/4) mendatang. Oleh karena itu, anak buah Prabowo tersebut meminta para korban mengonsolidasikan data yang ada agar pertemuan nanti berlangsung efektif.

Ia mengaku pihaknya juga melibatkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sampai Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam kasus ini. Ia ingin penanganannya bisa sekaligus dan berjalan efektif.

Di lain sisi, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pihaknya sudah menerima aduan resmi terkait kasus perumahan, termasuk Meikarta melalui layanan BENAR-PKP. Ini bisa diakses melalui WhatsApp di nomor 0812-88888-911.

"Kita validasi ada 35 konsumen (Meikarta) yang datang. Kita sudah validasi, hasilnya itu ada sekitar Rp6,8 miliar yang harus dikembalikan," beber Fitrah selepas acara.

"Jadi, target saya adalah maksimal empat bulan itu sudah selesai, tapi itu maksimal. Kalau bisa satu bulan selesai, kenapa tidak?" tegas anak buah Ara itu.

Fitrah menegaskan Kementerian PKP masih terus membuka layanan pengaduan terkait kasus Meikarta. Dengan kata lain, ada peluang tambahan kasus, jika ada aduan baru yang masuk ke layanan BENAR-PKP.

JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, data backlog terbaru di tahun 2025 naik menjadi 15 juta. Angka ini merupakan catatan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait jumlah keluarga baru yang belum mempunyai rumah.

"Backlog baru yang secara resmi diumumkan BPS kepada kami, mungkin belum kepada publik, bukan 9,9 juta atau 12 juta. Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta," ujarnya dalam acara Halal Bi Halal Apersi di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Fahri Hamzah menjelaskan angka tersebut merupakan akumulasi jumlah antrean keluarga untuk memiliki rumah baru. Sedangkan untuk backlog renovasi rumah terbaru dari BPS, jumlahnya sekitar 26 juta.

Pada kesempatan itu, Fahri Hamzah mengungkap, jumlah backlog yang meningkat ini sejalan dengan pertumbuhan populasi dan keluarga baru di Indonesia. Pada awal 2025, jumlah penduduk Indonesia sekitar 290 juta jiwa, jumlah keluarga baru naik menjadi 93,1 juta.

Masih mengutip survei BPS, Fahri Hamzah melanjutkan, jumlah orang dalam satu keluarga turun dari sebelumnya satu keluarga terdiri dari 5 orang, termasuk suami dan istri, menjadi 3,1 orang dalam satu keluarga pada tahun 2025. Jika dibulatkan, satu keluarga rata-rata hanya mempunyai satu anak.

"Dugaan saya, anak-anak muda dalam usia menikah, tapi ketika menikah mereka sulit punya rumah, maka backlog meningkat," tambahnya.

Menurut Fahri Hamzah, data BPS tersebut menggambarkan, bahwa suplai perumahan di Indonesia memiliki cukup jarak dengan pertumbuhan populasi dan pertumbuhan keluarga baru di Indonesia.

"Jumlah keluarga terus bertambah, sedangkan jumlah rumah tidak. Mari kita lihat pasar yang lebih progresif di sektor perumahan ini," pungkasnya.

Sukabumi -

Hujan deras yang mengguyur Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, pada Sabtu malam (19/4/2025), tak hanya menyebabkan longsor, tapi juga memunculkan pemandangan tak biasa di Perumahan Frinanda, Desa Citepus: air terjun mini muncul tiba-tiba di tengah permukiman.

Longsor yang terjadi membuat sebagian badan jalan amblas dan membentuk lubang besar tepat di depan rumah warga. Yang mencolok, aliran air dari pipa yang pecah kini jatuh bebas dari bibir longsoran, menciptakan curug dadakan yang mengalir deras menyerupai air terjun alami.

"Itu tadinya jalan aspal, sekarang sudah hilang, tinggal jurang sama air," ucap seorang warga, sembari menampung air dari pipa yang menggantung di tepi longsoran. Akses jalan utama pun kini terputus total.

Pantauan detikJabar pada Minggu pagi (20/4/2025) menunjukkan kondisi wilayah terdampak sangat memprihatinkan. Permukaan jalan yang sebelumnya menopang aktivitas warga, kini berubah menjadi tebing terjal dengan air mengalir deras di sela-sela tanah dan bebatuan yang longsor.

Lubang menganga pasca longsor di tengah erumahan warga Palabuhanratu Sukabumi Foto: Syahdan Alamsyah/detikJabar

Dampak longsor juga mengubah wajah lingkungan secara drastis. Deretan rumah yang sebelumnya berdampingan dengan jalan kini hanya menyisakan lorong sempit. Lorong itu pun dipenuhi aliran air dari lima pancuran alami yang mengucur dari sela-sela tembok batu penahan tanah-seperti air terjun mini yang muncul secara tiba-tiba.

"Ini bukan banjir, ini seperti kampung yang diganggu air terjun liar," ujar seorang warga sambil menunjuk ke pancuran yang jatuh dari ketinggian dua meter, melintasi pot tanaman, motor, dan ember yang berserakan.

Aliran air yang terus menggerus struktur tanah menyebabkan retakan muncul di beberapa titik, termasuk di Blok B yang dilaporkan warga menjadi pusat longsoran.

"Kejadiannya malam tadi, ramai di grup perumahan. Katanya ada longsor di blok B depan. Sampai saat ini masih ada retakan," ungkap Rissa, salah satu warga.

Warga kini harus ekstra hati-hati. Tak ada rambu, garis pengaman, atau penutup akses. Semua mengandalkan naluri dan kewaspadaan sendiri. Beberapa dari mereka bahkan berinisiatif mengangkut tanah dan batu dengan sekop untuk membuka jalur darurat agar kendaraan bisa masuk.

Di sisi lain, warga yang khawatir rumahnya tergenang, memilih menutup saluran air agar aliran tak masuk ke dalam rumah. Meski tinggal berdampingan dengan ancaman, aktivitas tetap berlangsung-anak-anak pun masih bermain di dekat aliran air, meski lumpur membasahi kaki mereka.

Fenomena air terjun mini ini memang menarik perhatian, tapi juga menjadi pengingat akan kondisi tanah yang tak lagi stabil dan perlunya penanganan darurat dari pihak berwenang.

(yum/yum)