Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) mengungkapkan aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) masih menjadi hambatan dalam kepemilikan rumah.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra Ari Tri Priyono mengapresiasi upaya yang tengah diperjuangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Pasalnya, selama ini SLIK masih menjadi salah satu hambatan terbesar masyarakat MBR untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan lewat perbankan.

“Kenyataan di lapangan, teman-teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK. Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit/pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Kami ingin ada solusi dari masalah itu,” ujarnya dilansir Antara, Minggu (20/4/2025).

Dia menyambut baik rencana kebijakan Kementerian PKP untuk memperluas kebijakan maksimal penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah.

“Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp3 juta – Rp14 juta. Kebijakan ini sangat baik. Jangan dibalik, hanya masyarakat yang bergaji Rp14 jt saja yang dapat beli rumah subsidi seperti di TikTok,” katanya.

Ari mengusulkan ada skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp8 juta hingga Rp14 juta agar bisa membeli rumah. Hal ini agar masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp185 jt sampai dengan Rp400 jutaan bisa menikmati insentif bunga murah.

“Suku bunga KPR-nya bisa 2% hingga 3% di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik,” ucapnya.

Dia meyakini konsumen milenial akan sangat tertarik selain angsuran terjangkau, cicilan flat, dan dapat rumah komersial yang secara lokasi, desain, dan kualitas lingkungan jauh lebih baik dari rumah subsidi.

Ari mendukung himbauan pemerintah akan pembangunan perumahan subsidi yang berkualitas. Hal ini diwujudkan dengan membentuk sekolah Himperra dalam membina dan mendidik anggota untuk meningkatkan skil sehingga memiliki kualitas dan kapasitas dalam membangun rumah MBR.

"Himperra juga secara khusus menunjuk bidang khusus yang menangani penjaminan mutu dan kualitas pembangunan rumah DPP Himperra. Ini semua dilakukan DPP untuk mendukung penuh program pembangunan rumah berkualitas dari program 3 juta rumah program Presiden Prabowo," tutur Ari.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menuturkan selain memperluas kelompok penerima subsidi sampai dengan yang berpenghasilan Rp14 juta, pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat yaitu sebanyak 440.000 unit rumah sepanjang 2025. Di samping penyediaan pendanaan rumah komersil (harga rumah Rp400 juta) dengan kuota hingga 100.000 unit melalui mekanisme pasar.

“Untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditasnya lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (bunga KPR 5% dan harga rumah Rp175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp1,8 triliun, FLPP Rp47 trilun dan SMF Rp7,9 triliun,” ujarnya.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar berpendapat adanya penambahan kuota FLPP menjadi dua kali lipat tahun ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat pengembangan dan perbankan.

“Kami sambut baik kenaikan kuota tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan. Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas,” katanya.

Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggencarkan sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG) di Rumah Kebon Astuty, Cinangka, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.

Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045.

“Sosialisasi yang mengusung tema Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia itu diikuti oleh lebih dari 300 warga setempat,”

Lucy menegaskan, program MBG adalah salah satu upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu, melalui pemenuhan kebutuhan gizi.

“Program MBG bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak dan ibu. Selain itu juga untuk mengurangi angka stunting dan malnutrisi,” kata Lucy.

Ia menambahkan, program ini tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku makan yang lebih sehat dan membangun kesadaran hidup sehat sejak dini.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025.

Rencananya, anggaran itu akan ditambah Rp100 triliun sehingga menjadi Rp171 triliun, dengan sasaran mencapai 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

“Makan Bergizi Gratis ini menyasar empat kelompok utama, yaitu pelajar (dari PAUD hingga SMA sederajat serta santri), balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” kata Lucy.

Sementara itu, Tenaga Ahli dari BGN Mochammad Halim menyampaikan bahwa program MBG ini dirancang untuk memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dia menambahkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). harus mampu menjangkau 3.000 hingga 3.500 penerima manfaat dalam radius 6 kilometer.

“Selain itu, tenaga kerja dan pasokan bahan baku untuk SPPG juga harus terpenuhi dari sumber daya lokal yang berada di dalamjangkauan wilayah SPPG,” katanya.

Bandung (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni menyampaikan program makan bergizi gratis (MBG) yang telah digulirkan bisa menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045.

“Dengan adanya makanan bergizi yang disediakan setiap hari, anak-anak di seluruh Indonesia diharapkan mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga bisa lebih fokus dalam belajar untuk meraih prestasi sebaik mungkin,” kata Obon dalam keterangan yang diterima di Bandung, Minggu.

Obon menyampaikan komitmennya mendukung penuh program MBG sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan dan tumbuh kembang anak di Indonesia.

Menurut dia, asupan gizi sangat penting untuk menghindari stunting dan menciptakan masyarakat yang berkualitas. Program ini juga akan berdampak pada perekonomian masyarakat.

“Angka stunting dan malnutrisi masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Karena itu, Komisi IX DPR RI mendorong agar program MBG terus diperluas guna mengatasi permasalahan gizi yang berdampak terhadap kualitas SDM,” kata dia.

Sementara itu, Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional Wahyudi Indrayana menjelaskan bahwa pemenuhan gizi yang baik akan berdampak langsung pada kemampuan anak dalam belajar serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

“Harapan dari program MBG ini adalah meningkatkan asupan gizi berkualitas pada masyarakat,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa akan terus memantau pelaksanaan program ini sampai turun ke lapangan agar tujuan akhirnya tercapai.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari aspek fundamental, yakni pemenuhan gizi sejak dini.

“Pencegahan stunting dan gizi buruk menjadiprioritas karena memiliki dampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak dan potensi kecerdasannya di masa depan,” katanya.

Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI bersama mitra kerjanya yakni Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Kegiatan sosialisasi dengan tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia diikuti kurang lebih 300 peserta yang merupakan warga dan tokoh masyarakat setempat,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni dalam keterangan yang diterima di Bandung, Minggu.

Obon mengatakan bahwa MBG langkah pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama untuk mendukung kelompok anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

Dia mengungkapkan pihaknya mendukung penuh tumbuh kembang anak yang optimal serta kesehatan masyarakat yang merata.

“Berdasarkan data menunjukan angka kekurangan gizi seperti stunting dan malnutrisi masih menjaditantangan besar yang dihadapi bangsa ini,” katanya.

Menurut dia, program MBG adalah bentuk kepedulian pemerintahterhadap generasi penerus bangsa di masa mendatang.

Dengan adanya makanan bergizi yang disediakan setiap hari, anak-anak di seluruh Indonesia diharapkan mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga bisa lebih fokus dalam belajar untuk meraih prestasi sebaik mungkin.

“Oleh karena itu Komisi IX DPR RI mendukung program makan bergizi gratis dalam mencegah permasalahan gizi di Indonesia,” kata dia.

Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional Wahyudi Indrayana menegaskan bahwa akan terus memantau pelaksanaan program ini sampai turun ke lapangan agar tujuan akhirnya tercapai.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari aspek fundamental, yakni pemenuhan gizi sejak dini.

“Pencegahan stunting dan gizi buruk menjadiprioritas karena memiliki dampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak dan potensi kecerdasannya di masa depan,” katanya.

Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI bersama mitra kerjanya yakni Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi program makan bergizi gratis (MBG) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Kegiatan sosialisasi dengan tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia diikuti kurang lebih 300 peserta yang merupakan warga dan tokoh masyarakat setempat,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni dalam keterangan yang diterima di Bandung, Minggu.

Obon mengatakan bahwa MBG langkah pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama untuk mendukung kelompok anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

Dia mengungkapkan pihaknya mendukung penuh tumbuh kembang anak yang optimal serta kesehatan masyarakat yang merata.

“Berdasarkan data menunjukan angka kekurangan gizi seperti stunting dan malnutrisi masih menjaditantangan besar yang dihadapi bangsa ini,” katanya.

Menurut dia, program MBG adalah bentuk kepedulian pemerintahterhadap generasi penerus bangsa di masa mendatang.

Dengan adanya makanan bergizi yang disediakan setiap hari, anak-anak di seluruh Indonesia diharapkan mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga bisa lebih fokus dalam belajar untuk meraih prestasi sebaik mungkin.

“Oleh karena itu Komisi IX DPR RI mendukung program makan bergizi gratis dalam mencegah permasalahan gizi di Indonesia,” kata dia.

Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional Wahyudi Indrayana menegaskan bahwa akan terus memantau pelaksanaan program ini sampai turun ke lapangan agar tujuan akhirnya tercapai.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari aspek fundamental, yakni pemenuhan gizi sejak dini.

“Pencegahan stunting dan gizi buruk menjadiprioritas karena memiliki dampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak dan potensi kecerdasannya di masa depan,” katanya.

KOMPAS.com - Rencana pengoperasian rute baru Transjabodetabek Kota Wisata di Kabupaten Bogor menuju Cawang di Jakarta Timur, yang diinisiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Transportasi Jakarta, masih menemui hambatan.

Hingga April 2025, layanan ini belum bisa dinikmati warga penghuni dan masyarakat umum karena Pengelola Perumahan Kota Wisata, PT Mekanusa Cipta, belum mengeluarkan surat dukungan yang diminta operator.

Kendala teknis dan kebutuhan kajian lebih lanjut menjadi alasan utama, meskipun rencana ini mendapat sorotan positif dari pengamat transportasi dan warga yang mengharapkan transportasi umum murah.

Transjabodetabek, sebagaimana kita ketahui, merupakan perluasan layanan Transjakarta yang bertujuan menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Rute Kota Wisata-Cawang, yang melintasi Jatiasih, menjadi salah satu dari empat rute baru yang direncanakan, bersama Bekasi-Cawang, Alam Sutera-Blok M, dan Binong-Grogol.

Rute ini diharapkan mempermudah mobilitas warga Perumahan Kota Wisata, menuju pusat transportasi Cawang, yang terhubung dengan LRT Jabodebek dan koridor utama Transjakarta.

Layanan ini didukung subsidi operasional dari APBD Provinsi DKI Jakarta, menawarkan tarif murah, sekitar Rp 3.500 untuk layanan non-BRT, sehingga menjadi solusi bagi pekerja, pelajar, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Uji coba rute ini telah dimulai sejak 14 Maret 2025, dengan rencana trayek dari Hero Kota Wisata melalui Jalan Raya Narogong, Pasar Bantar Gebang, Jalan Cipendawa Baru, Jalan Swatantra V, Jalan Raya Jatiasih, hingga masuk Tol JORR 1 menuju Halte BNN Cawang.

Namun, operasional penuh tertunda karena pengelola belum memberikan izin formal.

Kendati dalam surat tanggapan yang dikirimkan kepada Kompas.com, Sabtu (19/4/2025), PT Mekanusa Cipta mengapresiasi inisiatif PT Transportasi Jakarta, namun belum bisa mengeluarkan surat dukungan karena tiga kendala utama.

Pertama, kondisi badan jalan belum memadai. Jalan di dalam Perumahan Kota Wisata, mereka nilai belum cukup lebar dan kuat untuk dilalui bus Transjabodetabek, yang merupakan kendaraan umum skala besar.

Kedua, pengelola mengeklaim, belum mendapat izin dari warga di sekitar rute yang akan dilalui, mempertimbangkan potensi gangguan seperti kebisingan atau kemacetan.

Ketiga, keterbatasan lahan operasional, di mana area Kota Wisata belum memiliki lahan yang ideal untuk menampung fasilitas operasional bus, seperti tempat parkir atau halte.

Untuk mengatasi kendala ini, pengelola mengusulkan kajian partisipatif bersama PT Transportasi Jakarta dan pemangku kepentingan lainnya.

Kajian ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan, dampak, dan solusi yang inklusif bagi warga Kota Wisata, penghuni sekitar, dan masyarakat luas.

Pengelola juga menyatakan keterbukaan untuk berdiskusi mengenai aksesibilitas Transjakarta ke wilayah lain yang mereka kelola.

Dorongan Pengamat Transportasi

Pengamat transportasi yang juga akademisi dari Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua MTI Pusat Djoko Setijowarno menilai, penolakan terhadap Transjabodetabek oleh pengelola Kota Wisata tidak seharusnya terjadi.

Meskipun kawasan ini telah dilayani JR Connexion yakni layanan bus penghubung ke stasiun LRT atau pusat kota, Transjabodetabek menawarkan keunggulan berupa tarif murah berkat subsidi APBD DKI Jakarta.

Djoko menegaskan, layanan ini akan sangat bermanfaat bagi pekerja di Kota Wisata, terutama kelompok berpenghasilan setara UMR, seperti asisten rumah tangga, pelajar, atau mahasiswa.

“Kelompok ini tidak perlu membeli sepeda motor untuk ke tempat kerja. Cukup dengan Transjabodetabek bertarif murah, bahkan bisa masuk kategori bebas bayar,” ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (19/4/2025).

Ia juga menyoroti bahwa transportasi umum di perumahan elite seperti Kota Wisata tetap diperlukan untuk mendukung mobilitas pekerja dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Djoko mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk memperhatikan pengembang perumahan yang menolak Transjabodetabek.

Menurutnya, keputusan seharusnya tidak hanya bergantung pada pengelola, melainkan melibatkan suara warga.

“Sebagian wilayah NKRI sudah dikuasai oligarki. Tidak perlu minta surat dukungan dari pengembang, masyarakat yang membuat keputusan,” tegasnya.

Sentimen Publik di Media Sosial

Reaksi warga terhadap penundaan rute ini tentu saja menyayangkan. Bahkan, Sabtu (19/4/2025) muncul petisi Warga Perumahan Kota Wisata yang diinisiasi Linda Rooroh.

Petisi ini meminta pengelola Kota Wisata untuk melakukan tiga hal. Pertama meminta pengelola Kota Wisata mendukung pengembangan Transjadebotabek.

Kedua, meminta pengelola Kota Wisata untuk berkoordinasi dengan pihak terkait dalam meningkatkan infrastruktur transportasi umum.

Ketiga, meminta pengelola Kota Wisata untuk mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan transportasi umum.

Hingga artikel ini tayang, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 451 orang.

Sementara di platform X, sejumlah pengguna menyayangkan sikap pengelola, dengan menyebut penundaan ini sangat merugikan penghuni yang membutuhkan transportasi umum murah.

Salah satu unggahan menyebut Kota Wisata sebagai car-centric housing developer yang menolak akses bus gratis dari Pemprov DKI.

Pengguna lain mempertanyakan alasan penolakan, mengingat operasional rute ini sepenuhnya dibiayai APBD DKI untuk membantu mobilitas warga, termasuk di Kabupaten Bogor.

Urgensi Transportasi Umum di Perumahan

Djoko menegaskan, perumahan tanpa transportasi umum menjadi kurang layak huni. Terlebih perumahan elite seperti Kota Wisata yang saat ini telah dihuni oleh lebih dari 45.000 orang dari puluhan klaster.

Kehadiran Transjabodetabek di Kota Wisata dapat mengurangi kemacetan, mendukung efisiensi waktu, dan meningkatkan kenyamanan perjalanan warga menuju pusat bisnis dan pemerintahan di Cawang.

Di sisi lain, pengelola Kota Wisata memiliki alasan teknis, seperti keterbatasan infrastruktur jalan dan lahan.

Namun, pandangan Djoko bahwa suara warga harus didahulukan menunjukkan perlunya keseimbangan antara kepentingan pengelola dan kebutuhan publik.

Kajian partisipatif yang diusulkan pengelola bisa menjadi langkah awal, tetapi percepatan keputusan diperlukan agar manfaat layanan ini segera dirasakan.

Peran Pemerintah Daerah yakni Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bogor dapat memfasilitasi dialog agar pengelola mendukung kebijakan transportasi publik yang selaras dengan kepentingan warga.

Wamena (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Papua Pegunungan menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) membantu mencerdaskan siswa.

Kepala Disdibud Papua Pegunungan Aron Wanimbo ketika dihubungi di Wamena, Minggu, mengatakan bahwa program MBG akan sangat membantu kecerdasan siswa di semua tingkatan satuan pendidikan.

"Program ini akan mendorong siswa datang ke sekolah untuk belajar, kemudian pelan-pelan ilmu yang diberikan oleh guru akan masuk ketika kebutuhan perutnya terisi dengan baik," katanya.

Menurut Aron, fondasi anak-anak Papua Pegunungan ke depan untuk kecerdasan di bidang pendidikan adalah pemberian makan bergizi sejak anak tersebut berada di dalam kandungan maupun pada usia sekolah.

"Kami inginkan anak-anak Papua Pegunungan menjadi orang-orang sukses, memiliki gelar doktor hingga profesor," ujarnya.

Maka, lanjut dia, program yang baik ini harus didukung dan disukseskan guna ciptakan generasi Papua Pegunungan yang hebat pada masa depan.

Aron menjelaskan bahwa program MBG juga akan sangat membantu orang tua saat mempersiapkan anak-anak mereka ke sekolah.

"Orang tua tidak perlu memikirkan untuk membuat sarapan atau makan pagi bagi anak mereka karena cukup suruh ke sekolah akan diberikan makan," katanya.

Untuk mendukung program ini berjalan sukses, dia memandang perlu pendekatan kebudayaan di Papua Pegunungan, salah satunya dengan melibatkan unsur perempuan, pemuda, dan gereja.

Ia lantas mengusulkan setiap dapur umur program MBG melibatkan mama-mama dari organisasi gereja, PKK, serta melibatkan unsur pemuda supaya mereka membantu memasak dapat menepis isu-isu yang kurang baik terhadap makanan yang mereka berikan.

Kami inginkan anak-anak Papua Pegunungan menjadi orang-orang sukses, memiliki gelar doktor hingga profesor.

Wamena (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Papua Pegunungan menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) membantu mencerdaskan siswa.

Kepala Disdibud Papua Pegunungan Aron Wanimbo ketika dihubungi di Wamena, Minggu, mengatakan bahwa program MBG akan sangat membantu kecerdasan siswa di semua tingkatan satuan pendidikan.

"Program ini akan mendorong siswa datang ke sekolah untuk belajar, kemudian pelan-pelan ilmu yang diberikan oleh guru akan masuk ketika kebutuhan perutnya terisi dengan baik," katanya.

Menurut Aron, fondasi anak-anak Papua Pegunungan ke depan untuk kecerdasan di bidang pendidikan adalah pemberian makan bergizi sejak anak tersebut berada di dalam kandungan maupun pada usia sekolah.

"Kami inginkan anak-anak Papua Pegunungan menjadi orang-orang sukses, memiliki gelar doktor hingga profesor," ujarnya.

Maka, lanjut dia, program yang baik ini harus didukung dan disukseskan guna ciptakan generasi Papua Pegunungan yang hebat pada masa depan.

Aron menjelaskan bahwa program MBG juga akan sangat membantu orang tua saat mempersiapkan anak-anak mereka ke sekolah.

"Orang tua tidak perlu memikirkan untuk membuat sarapan atau makan pagi bagi anak mereka karena cukup suruh ke sekolah akan diberikan makan," katanya.

Untuk mendukung program ini berjalan sukses, dia memandang perlu pendekatan kebudayaan di Papua Pegunungan, salah satunya dengan melibatkan unsur perempuan, pemuda, dan gereja.

Ia lantas mengusulkan setiap dapur umur program MBG melibatkan mama-mama dari organisasi gereja, PKK, serta melibatkan unsur pemuda supaya mereka membantu memasak dapat menepis isu-isu yang kurang baik terhadap makanan yang mereka berikan.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

SALATIGA, KOMPAS.com - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji mendorong Pemerintah Kota Salatiga untuk meningkatkan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Koordinasi ini dianggap penting untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tersebut.

"Saya ke Salatiga untuk mengecek program quick win, semua baik. Tapi ada PR yang harus segera dilakukan, yakni koordinasi soal kerjasama dengan BGN karena belum ada SPPG," ujar Wihaji pada Minggu (20/4/2025).

Wihaji menekankan pentingnya SPPG untuk mendukung anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

"Itu harus segera dilaksanakan karena sangat membantu mereka. Mereka harus dapat makanan bergizi gratis (MBG)," tambahnya.

Mengenai program quick win, Wihaji menilai bahwa program tersebut sudah berjalan dengan baik.

"Penanganan stunting sudah baik, lansia berdaya dan taman asuh anak sudah jalan. Ini harus sesuai pesan Presiden, kurangi diskusi, terjun ke lapangan, dan segera selesaikan masalah," paparnya.

Dia menjelaskan bahwa terdapat lima program unggulan dalam quick win kementerian.

Pertama, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang bertujuan memperkuat peran orang tua, khususnya ibu, dalam pencegahan stunting.

Kedua, Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) yang memberikan dukungan dan pengasuhan yang tepat untuk anak-anak usia dini.

Ketiga, Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) bertujuan mengoptimalkan peran ayah dalam keluarga dan pengasuhan anak.

Keempat, Lansia Berdaya memberikan perhatian dan dukungan pada lansia agar tetap produktif dan berkontribusi bagi keluarga dan masyarakat.

Terakhir, AI Superapps Keluarga Indonesia adalah pengembangan aplikasi yang memberikan informasi dan layanan terkait keluarga, kesehatan, dan pendidikan.

Wihaji berharap bahwa dengan adanya program yang tepat guna, akan tercipta sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas. "Dengan demikian, SDM Indonesia mampu memberi solusi di dunia kerja dan memiliki daya saing. Tugas saya mengendalikan pendudukan di era bonus demografi, ini ikhtiar dengan prinsip SDM Indonesia harus bagus," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Komitmen investasi pemerintah Qatar yang bakal membangun 1 juta rumah rakyat hingga saat ini belum terealisasi. Padahal, nota kesepahaman (MoU) investasi itu telah dilakukan sejak awal 8 Januari 2025.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z. Minang memberi sinyal proyek investasi 1 juta rumah tersebut selambat - lambatnya bakal dilakukan pada Mei 2025.

“Kita telah tulis surat kepada mereka, untuk mereka [merealisasikan pembangunan] selambat-lambatnya bulan Mei. Tetapi bulan April dia harus datang di bulan ini untuk melaksanakan persyaratan formal,” tegasnya saat ditemui di Menara Mandiri I, dikutip Minggu (20/4/2025).

Pasalnya, tambah Bonny, komitmen investasi yang disampaikan oleh Qatar baru sebatas tandatangan MoU. Untuk dapat segera merealisasikan proyek tersebut, Qatar perlu terlebih dahulu melalui sejumlah tahap.

Salah satu yang harus dipenuhi yakni membentuk badan usaha yang bakal mengeksekusi proyek tersebut.

“Dia [Qatar] harus punya kantor, jalan-jalan. Kayak sekarang nih kita mau ngomong saya harus terbang ke Doha. Iya dong [harus buat badan usaha], di Indonesia,” tegasnya.

Adapun sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menjelaskan bahwa groundbreaking perdana program 3 juta rumah lewat skema investasi asing itu bakal dilakukan di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan.

“Kemungkinan yang pertama itu yang sudah siap lahannya dan perizinannya itu lahan bekas perumahan DPR di Kalibata,” kata Fahri saat ditemui di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Lebih lanjut, Fahri menjelaskan bahwa proyek perdana 3 juta rumah itu bakal dibangun di atas lahan seluas 24 hektare (Ha). Di mana 20 Ha berada di dalam kompleks perumahan dan 4 Ha lainnya berada di luar blok lantaran terbatas rel kereta api.

Berdasarkan perhitungan Kementerian PKP, realisasi investasi dari Qatar itu bakal membangun hingga 20.000 unit hunian vertikal.

“Ya kalau total-total di situ bisa 20.000-an unit ya. 20.000 unit Rusunami, kita mengarah kepada milik, semuanya mengarah kepada milik, tapi ya itu kan transisi ya. Artinya nanti kalau di tahap awal ada kepentingan menyewakan, yang saya bilang tadi demand side itu,” ujarnya.

Dalam dinamika demokrasi, kritik terhadap kebijakan publik adalah sesuatu yang sehat dan perlu. Namun, ketika kritik berubah menjadi kampanye pembatalan terhadap program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) seperti yang disampaikan majalah TEMPO minggu ini, maka yang dirugikan bukanlah pemerintah, melainkan anak-anak dari keluarga rentan yang bergantung pada dukungan negara untuk bertahan hidup dan berkembang.

MBG bukan program biasa. Ini adalah intervensi terarah untuk mengatasi tiga persoalan mendasar bangsa: Gizi buruk, kemiskinan struktural, dan minimnya lapangan kerja lokal.

April ini sudah 3 juta anak Indonesia telah mendapat manfaat dari MBG. Dapur komunitas tumbuh di ribuan titik membuka ribuan lapangan pekerjaan baru, dan petani lokal mulai merasakan peningkatan permintaan dari rantai pasok pangan yang terbangun.

Mereka yang hari ini menyerukan agar program ini dibatalkan, barangkali lupa bahwa setiap piring makan yang disediakan bukanlah sekadar bantuan Pemerintah - tetapi investasi masa depan bangsa.

Menyerukan pembatalan program ini sama dengan memutus akses gizi anak-anak miskin, menghentikan pendapatan ribuan pekerja dapur, dan melemahkan ekonomi desa.

Dunia Justru Bergerak Mendukung MBG

Kita perlu melihat ke panggung dunia. Sejak 2021, inisiatif global School Meals Coalition telah mengajak seluruh negara untuk memastikan setiap anak di dunia mendapat satu kali makan sehat di sekolah pada tahun 2030.

Koalisi ini dipimpin oleh negara-negara dengan pengalaman panjang dan keberhasilan dalam program serupa - Prancis, Finlandia, dan Brasil. Indonesia sendiri baru bergabung pada 2025 dan mendapat sambutan positif.

Menolak MBG sama saja dengan menolak membaca fakta dan menutup mata terhadap arah kebijakan global. Sementara dunia bergerak maju menjadikan makan bergizi gratis sebagai hak dasar setiap anak, mengapa sebagian dari kita seperti justru mundur dan mengampanyekan pembatalan?

Yang Dibutuhkan: Perbaiki, Bukan Batalkan

Benar, pelaksanaan MBG belum sempurna. Namun bukan berarti MBG harus dihentikan. Seperti program BPJS, BOS, dan sekolah gratis yang dulu juga ramai kritik, MBG perlu perbaikan bertahap dan penguatan tata kelola, bukan pembatalan.

Langkah-langkah perbaikan bisa dan sedang dilakukan dengan perbaikan kualitas dan pengawasan makanan, digitalisasi sistem pembayaran untuk mitra, dan penguatan kolaborasi antar daerah dan pusat.

Saat bangsa lain berlomba-lomba memastikan anak-anak mereka tidak belajar dalam keadaan lapar, majalah TEMPO justru membangun narasi agar program MBG dihentikan. Ini bukan sekadar kekeliruan strategi - ini adalah kelalaian moral.

Menolak MBG berarti menolak masa depan anak-anak Indonesia. Mari kita waras: Kebaikan yang belum sempurna bukan untuk dihentikan, tapi untuk disempurnakan.

Sejarah akan mencatat - di tengah berbagai perdebatan, apakah kita berdiri di sisi yang membela hak anak-anak untuk makan, atau justru menjadi bagian dari suara yang mengosongkan piring-piring mereka.

Iwan Setiawan, Direktur Indonesia Political Review (IPR).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Pertemuan tersebut rencananya akan membahas mengenai pembangunan rumah di atas lahan sawah yang kini sudah tidak bisa dilakukan.

"Nanti kita akan buat pertemuan, saya akan undang Pak Dedi atau saya datang ke Jawa Barat bersama dengan teman-teman pengembang tadi untuk mencari solusi, harus ada solusinya bagaimana dua-duanya (sektor pangan dan perumahan) maju," kata Ara, sapaan akrab Maruarar, di Menara Mandiri I, Jakarta, Kamis (17/04/2025).

Ia juga menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh lagi dialihfungsi.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat. Tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh pak persawahan dibuat perumahan ya," ucap Ara.

Menurut Ara, hal ini merupakan tantangan bagi pengembang dan Kementerian PKP untuk tetap menyediakan hunian di tengah keterbatasan lahan.

"Sebagai Menteri Perumahan tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan, nah tapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif. Itulah sikap kami sebagai negara sebagai pemerintah," kata Ara.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bangun Famili Sejahtera Hari Purnomo mengeluhkan proyeknya yang terhambat Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Hari mengatakan, pihaknya telah melakukan pembebasan sejumlah lahan di Bekasi, Jawa Barat karena awalnya lahan tersebut masuk dalam zona kuning. Zona kuning artinya lahan yang diperuntukkan untuk permukiman.

Namun, sebagian besar lahan tersebut merupakan persawahan yang mana kini tidak boleh lagi dialihfungsikan.

"Nah sekarang kendalanya tidak mungkin kita sebagai pengembang membebaskan tanah darat di daerah Bekasi, tidak ada lagi yang luas dan zonanya yang kuning juga sudah habis," ungkap Hari.

"Sedangkan kita sudah membebaskan sebagian besar lahan yang sawah zonanya kuning," katanya melanjutkan.