Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 Januari 2025.

Menteri Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR. "Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujar dia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, Bappenas bersama BPS terus memadukan data sekaligus memutakhirkan dan mengintegrasikan kelengkapan data.

"Prinsipnya kami di Bappenas ingin membantu sedemikian rupa sehingga Kementerian PKP bisa menghasilkan benar-benar yang dibutuhkan masyarakat khususnya dalam pembangunan rumah," kata Kepala Bappenas.

Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, juga telah melalukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam memadukan data, terutama terkait data kependudukan. "Karena salah satu data yang terus menerus termutakhirkan adalah data Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil) karena data kependudukan bersifat dinamis dan menjadi salah satu basis perencanaan pembangunan," ungkap dia.

Rachmat mengatakan, progres pemutakhiran data saat ini sudah mendekati 100 persen. "Meskipun begitu data ini nanti masih perlu diverifikasi langsung di lapangan, apakah masyarakat yang terdata itu layak untuk mendapatkan bantuan dan juga terkait kategori bantuan dan berapa alokasinya. Hal semacam itu yang perlu untuk saling melengkapi," ujarnya.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, data tunggal sosial ekonomi nasional yang juga akan digunakan untuk bantuan perumahan mengatakan telah disepakati bersama Bappenas dan juga Mendagri yang menyediakan data Dukcapil.

"Intinya data tunggal sudah siap digunakan. Ke depan kami mengusulkan kriteria pendapatan MBR tidak dipukul rata di semua provinsi, karena standar pengeluaran ekonominya juga berbeda di setiap daerah," ujar Amalia.

Menjawab usulan tersebut, Menteri Ara mengatakan pada prinsipnya setuju dengan pembagian kategori pendapatan MBR berdasarkan setiap provinsi/daerah. "Pada prinsipnya kami akan mengikuti semua data yang disampaikan BPS, kami tunggu surat resmi dari BPS untuk data yang berhak menerima bantuan perumahan dan kriteria pendapatan MBR per provinsi,"ujar dia.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam program 3 juta rumah dikhawatirkan menimbulkan bias.

Hal ini menyusul Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang kerap melibatkan BPKP dalam sejumlah diskusi pelaksanaan 3 juta rumah.

"Kalau pihak yang akan melakukan audit, yang akan menilai, ikut merumuskan, kan akan terjadi bias," ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko dalam media gathering di kantornya, Jakarta, Selasa (04/02/2025).

Apalagi, BPKP juga dilibatkan dalam perencanaan porsi baru pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Jangan sampai BPKP nanti sebuah lembaga terhormat yang sebenarnya dalam konteks bekerjanya adalah post factum, harus bertanggung jawab atas kebijakan yang terjadi," kata Joko.

Ada pun pemerintah tengah menyiapkan skema baru Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP tahun 2025.

Pembagian porsi FLPP akan diubah menjadi 50 persen dari negara dan 50 persen dari perbankan, dengan penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Saat ini, pembagian proporsi dukungan FLPP masih 75 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan, serta tenor 20 tahun.

Pada tahun 2025, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.

Namun sampai dengan awal Februari 2025, perubahan porsi FLPP tersebut masih juga belum jelas.

Saat ini, sebanyak 20.000 unit rumah FLPP telah tersalurkan, namun sisanya harus ditahan karena menunggu kepastian porsi baru.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh berpendapat bahwa rencana tersebut sangat bagus karena bisa menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

"Namun memang perlu direview dulu dari perbankannya terkait dampak perubahan bunga dan tenor angsurannya dengan adanya perubahan proporsi ini. Kita lihat sama-sama terlebih dulu berdasarkan aturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk suku bunga KPR," kata Ateh saat menerima kunjungan kerja Menteri PKP Maruarar Sirait pada Rabu (1/1/2025), dikutip dari keterangan resmi.

Jakarta -

Pemerintah tengah mengupayakan realisasi Program 3 Juta Rumah, salah satunya dengan menggaet investor asing. Pengembang sebagai investor lokal pun berharap dapat dilibatkan menjadi mitra program tersebut.

Ketua DPP Realestat Indonesia Joko Suranto mengatakan sektor properti memberikan kontribusi besar terhadap investasi di Indonesia. Ia menyebutkan pada 2023 investasi properti mencapai Rp 115 triliun, lalu meningkat hingga Rp 122 triliun pada 2024.

"Ada kenaikan sebesar 2 persen lebih dikit atas investasi itu. Pertanyaannya, kok kita nggak diajak Prabowo tanda tangan ya di istana? Padahal kita selalu menjadi investor dalam negeri empat besar," ujar Joko di Kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Joko mengatakan pengembang sebagai investor dalam negeri setiap tahun sudah memberi kontribusi dalam hal pemasukan pajak hingga lapangan kerja, dan menumbuhkan industri terkait.

Ia menghargai adanya investasi asing untuk Program 3 Juta Rumah yang nantinya bakal diakomodasi tanah negara. Namun, menurutnya pengakuan dan akomodasi semestinya juga berlaku untuk investor dalam negeri.

Lalu, ia menjelaskan sektor properti bisa menjadi pembangkit ekonomi (propertinomic) jika ada ada pengaturan dalam hal kelembagaan, kebijakan, dan pembiayaan. Untuk pembiayaan, upaya reliable pemerintah adalah menyediakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Pembiayaan perumahan yang mendapatkan fasilitas sebenarnya perbankan, likuiditas, artinya yang menjadi nadinya bank yang mendapat manfaat siapa, rakyat. Developer dalam ini REI adalah menjadi mitra pemerintah, menjadi pelaku ekosistem untuk mensuplai rumah yang ada, yang dibeli yang digunakan yang dibutuhkan oleh masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, Indonesia resmi menjalin kerja sama MoU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada . Penandatanganan kerja sama (MoU) menjadikan Qatar investor pertama dalam proyek pembangunan 3 juta rumah.

Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mewakili pihak Indonesia, dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sempat mengungkapkan beberapa lokasi yang bisa dibangun, seperti Senayan hingga Kalibata yang merupakan lahan dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Selain itu, pembangunan juga akan dilakukan di dekat stasiun seperti yang dilakukan oleh Perumnas.

"Lokasi akan disurvei segera oleh Sheikh. Dan kita sudah siap membawa beberapa lokasi yang sudah dikatakan tadi. Ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, ada di sekitar Kalibata," jelas Ara.

"Nanti Pak Erick akan menyiapkan dari PTPP, KAI, dan Perumnas. Nanti dari situ lebih lanjut karena ini G2G maka negara hadir untuk menyiapkan lahan idle dan tidak bermasalah yang siap untuk dibangun," kata Maruarar.

(dhw/dhw)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) mempertanyakan alasan pemerintah yang lebih memilih menggandeng investor luar negeri dibandingkan dalam negeri untuk program 3 juta rumah.

Hal ini menyusul penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan investor dari Qatar Qilaa International Group Sheikh Abdul Aziz Al Thani untuk pembangunan 1 juta unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penandatanganan MoU dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025) dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Pertanyaannya, kok kita enggak diajak Pak Prabowo tanda tangan ya di Istana? Padahal kita selalu jadi investor dalam negeri," ujar Joko dalam media gathering di Kantor DPP REI, Jakarta, Selasa (04/02/2025).

Padahal, sektor properti dalam negeri selalu menduduki peringkat 4 penyumbang investasi terbanyak.

Papar Joko, pada tahun 2023 investasi di sektor properti tembus di angka Rp 115 triliun, dan naik menjadi Rp 122 triliun pada tahun 2024.

"Sesuai dengan research yang kita lakukan, kerja sama dengan FEB UI bahwa sektor properti itu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, secara data ketika diinjeksi sekitar Rp 112 triliun maka akan memberikan impact 0,5 persen," kata Joko.

Karenanya, Joko berharap pemerintah bisa lebih menghargai dan melibatkan investor atau pengembang dalam negeri yang selama ini juga telah menghidupkan bisnis sektor perumahan.

Sementara selain dengan Qatar, pemerintah juga membidik kerja sama dengan Uni Emirat Arab (UEA), Turkiye, hingga Singapura.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Turkiye berminat membangun 50.000 rumah, sedangkan Singapura sebanyak 100.000 rumah.

"Nanti tanggal 31 Januari 2025, Insya Allah, nanti disaksikan oleh Presiden di Istana nanti dari Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, itu nanti 1 juta perumahan," kata Hashim, dikutip dari keterangan resmi Kementerian PKP.

Namun sampai dengan awal Februari 2025, penandatanganan MoU antara Pemerintah Indonesia dengan UEA tersebut terpantau belum terealisasi.

Jakarta -

Pemerintah tengah mengupayakan realisasi Program 3 Juta Rumah, salah satunya dengan menggaet investor asing. Pengembang sebagai investor lokal pun berharap dapat dilibatkan menjadi mitra program tersebut.

Ketua DPP Realestat Indonesia Joko Suranto mengatakan sektor properti memberikan kontribusi besar terhadap investasi di Indonesia. Ia menyebutkan pada 2023 investasi properti mencapai Rp 115 triliun, lalu meningkat hingga Rp 122 triliun pada 2024.

"Ada kenaikan sebesar 2 persen lebih dikit atas investasi itu. Pertanyaannya, kok kita nggak diajak Prabowo tanda tangan ya di istana? Padahal kita selalu menjadi investor dalam negeri empat besar," ujar Joko di Kantor DPP REI, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Joko mengatakan pengembang sebagai investor dalam negeri setiap tahun sudah memberi kontribusi dalam hal pemasukan pajak hingga lapangan kerja, dan menumbuhkan industri terkait.

Ia menghargai adanya investasi asing untuk Program 3 Juta Rumah yang nantinya bakal diakomodasi tanah negara. Namun, menurutnya pengakuan dan akomodasi semestinya juga berlaku untuk investor dalam negeri.

Lalu, ia menjelaskan sektor properti bisa menjadi pembangkit ekonomi (propertinomic) jika ada ada pengaturan dalam hal kelembagaan, kebijakan, dan pembiayaan. Untuk pembiayaan, upaya reliable pemerintah adalah menyediakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Pembiayaan perumahan yang mendapatkan fasilitas sebenarnya perbankan, likuiditas, artinya yang menjadi nadinya bank yang mendapat manfaat siapa, rakyat. Developer dalam ini REI adalah menjadi mitra pemerintah, menjadi pelaku ekosistem untuk mensuplai rumah yang ada, yang dibeli yang digunakan yang dibutuhkan oleh masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, Indonesia resmi menjalin kerja sama MoU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada . Penandatanganan kerja sama (MoU) menjadikan Qatar investor pertama dalam proyek pembangunan 3 juta rumah.

Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mewakili pihak Indonesia, dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sempat mengungkapkan beberapa lokasi yang bisa dibangun, seperti Senayan hingga Kalibata yang merupakan lahan dari aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Selain itu, pembangunan juga akan dilakukan di dekat stasiun seperti yang dilakukan oleh Perumnas.

"Lokasi akan disurvei segera oleh Sheikh. Dan kita sudah siap membawa beberapa lokasi yang sudah dikatakan tadi. Ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, ada di sekitar Kalibata," jelas Ara.

"Nanti Pak Erick akan menyiapkan dari PTPP, KAI, dan Perumnas. Nanti dari situ lebih lanjut karena ini G2G maka negara hadir untuk menyiapkan lahan idle dan tidak bermasalah yang siap untuk dibangun," kata Maruarar.

(dhw/dhw)

Bisnis.com, JAKARTA – Komitmen investasi sejuta rumah yang diguyurkan oleh pemerintah Qatar guna mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto disebut bakal dieksekusi oleh kontraktor asal China.

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menuturkan bahwa hal itu sebagaimana informasi yang disampaikan oleh pihak Satuan Tugas (Satgas) Perumahan.

“Qatar mereka membangun sejuta di kota, dan mereka harap yang jadi main contractor [kontraktor utama] itu dari China,” tuturnya saat ditemui di Kantornya, Selasa (4/2/2025).

Joko menyebut, keputusan itu diminta Qatar lantaran mereka telah memiliki pengalaman yang baik usai bekerja sama dengan kontraktor China kala menggarap proyek persiapan piala dunia Qatar.

Namun demikian, Joko menyebut pengerjaan investasi itu tak sepenuhnya bakal dikerjakan oleh asing saja. Nantinya, korporasi nasional bakal digaet untuk menjadi sub-kontraktor.

“REI [juga dilibatkan] kami bisa usulkan ambil di blok mana sendiri juga jadi tak dipotong mereka sendiri. Hanya saja main contractor China kita ada di posisi subkontraktor,” tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, komitmen kerja sama investasi antara Qatar dan Indonesia membangun 1 juta rumah itu telah diteken pada awal Januari 2025.

Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan Rakyat Maruarar Sirait memastikan bahwa pembangunan 1 juta unit rumah akan dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk wilayah Jakarta.

“Tadi rencananya diutamakan di sekitar Jakarta, daerah padat, di Banten, Jawa Barat di daerah padat penduduk. Kan kita juga ada membangun di desa dan kota. Kalau grup ini untuk membangun kota kelihatannya. Kami akan bicarakan, ini bukan satu-satunya nanti ada lagi,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Pandu Sjahrir selaku Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) sebagai ‘Bos’ Badan Pengelola Investasi Danantara.

Maruarar atau akrab disapa Ara, melalui unggahan di akun Instagram miliknya, beberapa kali membagikan momen bersama keponakan Luhut Binsar Pandjaitan itu.

Salah satunya adalah foto yang memperlihatkan keduanya saling berjabat tangan. Berdasarkan keterangan foto yang diunggah pada Senin (3/2/2025) tersebut, Ara menyebut Pandu Sjahrir dengan label ‘Bos’ Danantara.

“Diskusi dengan Pak Pandu Bos Danantara untuk pembiayaan perumahaan. Semoga bermanfaat untuk Rakyat Indonesia sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo,” tulis unggahan akun @maruararsirait dikutip pada Selasa (4/2/2025).

Rumor Pandu Sjahrir masuk ke dalam jajaran petinggi Danantara sudah bergulir sejak lama. Salah satunya ketika Pandu beberapa kali terlihat jalan bareng Kepala BPI Danantara Muliaman Hadad terutama saat bertemu Prabowo di Istana.

Sementara itu, dalam perkembangan sebelumnya, salah seorang narasumber Bisnis mengatakan Pandu akan menjadi Chief Operating Officer Danantara.

“Pandu Sjahrir masuk jadi pengurus,” ujar salah satu sumber pada November 2024.

Di sisi lain, merujuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19/2003 tentang BUMN, pemerintah dan DPR mengatur organ BPI Danantara terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.

Dewan Pengawas BPI Danantara terdiri atas Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota.

Sementara itu, Badan Pelaksana BPI Danantara terdiri atas dua orang dari unsur profesional yang akan duduk sebagai Kepala dan Anggota Badan Pelaksana. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pelaksana akan dibantu enam orang Direktur Eksekutif.

Sedikitnya ada tiga persyaratan khusus untuk menjabat Badan Pelaksana BPI Danantara yakni berusia maksimal 60 tahun pada pengangkatan pertama, bukan pengurus atau anggota partai politik, serta berpengalaman atau ahli di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, atau manajemen perusahaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Darat (AD) akan membangun sebanyak 5.500 unit rumah untuk para prajurit. Adapun pembiayaan untuk pembangunan perumahan ini akan menggunakan skema pembiayaan Tabungan Wajib Perumahan (TWP).

"Kegiatan ini murni dilaksanakan oleh Angkatan Darat. Tidak ada keterlibatan kementerian tertentu atau program pemerintah lainnya,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana di Balai Kartini, Senin (3/2/2025).

“Pembiayaan proyek ini berasal dari Tabungan Wajib Perumahan (TWP) yang dikelola oleh TNI AD," katanya lagi.

TWP adalah skema yang mewajibkan setiap prajurit untuk menabung sejak awal masa dinas hingga pensiun. Dana yang terkumpul dapat digunakan sebagai uang muka (DP) untuk kepemilikan rumah, sementara sisanya dapat dicicil setiap bulan.

Wahyu menjelaskan bahwa pembangunan 5.500 rumah ini merupakan kebijakan dari TNI AD untuk meningkatkan kesejahteraan prajuritnya.

Sementara itu, rencana groundbreaking akan menyesuaikan jadwal dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Rencananya (sebelumnya) pada Januari, tetapi karena ada beberapa dinamika, rencana itu sekarang mundur ke minggu ini,” ujarnya.

“Namun, masih belum bisa direalisasikan karena ada komunikasi lebih lanjut dengan Kementerian Perumahan yang rencananya akan hadir dalam acara tersebut," kata Wahyu lagi.

Menurut Wahyu, pembangunan perumahan ini ditujukan bagi prajurit TNI AD dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga rumah pada umumnya. Program ini juga melibatkan beberapa pengembang yang menjadi mitra Angkatan Darat.

"Harga rumah dalam program ini lebih rendah dibanding harga pasar. Kami bekerja sama dengan beberapa pengembang yang sudah menjadi mitra dan memastikan kualitas konstruksi yang baik," ujar Wahyu.

Meski demikian, Wahyu menegaskan bahwa program ini tetap bersifat eksklusif bagi prajurit TNI AD dan tidak terkait dengan skema pembangunan rumah bagi masyarakat umum yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Kita punya privilege untuk pegawai kita, kalau ngambil rumah di sini, yang dapat potongan sekian, biasa seperti itu. Tapi program ini hanya programnya kita. Tapi tentu kita tetap berkomunikasi dengan program Kementerian Perumahan untuk membangun rumah bagi masyarakat," katanya.

Sebelumnya, pemerintah berencana akan membangun 5.500 unit rumah khusus untuk anggota TNI AD.

Pembangunan tersebut dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, groundbreaking proyek atau peletakan batu pertama akan dilakukan pada akhir Januari 2025.

Adapun 5.500 unit rumah khusus tersebut tidak terpusat di satu lokasi, melainkan tersebar di lima lokasi.

"Di Serang sekitar 1.900 unit, kemudian di Bantul, Bekasi, Bogor, dan Brebes," ujar Maruarar, dikutip dari keterangan resmi.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Menteri Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

"Tadi saya diskusi termasuk dengan Bapak Kepala BPKP melalui telepon. Nanti BPKP akan secara resmi bersurat kepada rekan-rekan asosiasi pengembang untuk bisa menjelaskan berapa biaya pembangunan rumah subsidi di luar harga tanah untuk kaitan FLPP," kata Menteri Ara dikutip Senin, 3 Januari 2025.

Menurutnya, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat. "Sehingga kita nanti pada saatnya bisa menetapkan harga rumah juga dengan bijak. Tentu juga mempertimbangkan banyak hal termasuk soal inflasi dan sebagainya," ujar dia.

Menteri Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha. "Pengusaha harus untung, karena juga akan bayar pajak. Tetapi rakyat juga harus diuntungkan mendapatkan kualitas dan harga yang wajar. Negara juga harus untung dari pajak dan dari bagaimana menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi," ungkap dia.

Menteri Maruarar juga menekankan pentingnya memastikan bahwa program FLPP tepat sasaran, sehingga hanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang bisa memanfaatkan pembiayaan rumah tersebut.

"Karena rumah subsidi ini adalah berasal dari APBN dan arahan dari Presiden juga harus tepat sasaran, dan juga harus dikerjakan dengan benar," ujar Menteri Ara.

Pada tahun 2025 ini Kementerian PKP tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk FLPP yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP dengan anggaran yang ada.

Saat ini pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.

(KIE)