IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan berbagai bentuk dukungan pasar modal untuk menyukseskan program pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dukungan tersebut mencakup sejumlah instrumen pendanaan yang dapat dimanfaatkan, baik oleh perusahaan sektor properti dan real estate, hingga lembaga keuangan yang membiayai pembangunan perumahan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, perusahaan sektor properti dapat melakukan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO).

Menjadi perusahaan terbuka dinilai dapat menjadi alternatif dalam menggalang dana untuk modal korporasi membangun perumahan.

"Tentunya untuk perusahaan-perusahaan di sektor properti, itu dapat melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas, atau melakukan penawaran umum, atau sering kita sebut dengan IPO,” kata Inarno dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Opsi yang kedua, perusahaan properti dapat memanfaatkan pendanaan melalui surat utang, seperti penerbitan obligasi, sukuk, atau medium-term notes (MTN), maupun long-term notes (LTN).

Hingga 10 Januari 2025, total nilai emisi surat utang (baik obligasi atau sukuk) telah mencapai Rp7 triliun, berasal dari lima emisi yang diterbitkan oleh empat emiten penerbit.

Instrumen lain yang potensial, ujar Inarno, adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT), yang dirancang untuk mendukung pendanaan di sektor real estate dan perumahan.

RDPT dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendanaan sektor real estate dan perumahan di Indonesia.

“Melalui RDPT, perusahaan di sektor perumahan dapat memperoleh pendanaan pembangunan melalui efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, atau hybrid instrumen yang akan menjadi investasi dari RDPT," tutur Inarno.

OJK juga menyoroti Efek Beragun Aset (EBA) sebagai instrumen pendanaan potensial bagi sektor properti.

EBA dapat dimanfaatkan oleh perusahaan di sektor perumahan atau lembaga pembiayaan, atau bank penyalur kredit perumahan untuk memperoleh pendanaan.

“Caranya dengan melakukan sekuritisasi aset keuangan, termasuk piutang usaha, account receivable, future revenue, atau juga future income," tutur Inarno.

Instrumen lain yang juga mendapat perhatian adalah Dana Investasi Real Estate (DIRE), dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA).

DIRE merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estate, aset yang berkaitan dengan real estate, dan/atau kas dan setara kas.

Sedangkan, DINFRA adalah wadah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh Manajer Investasi (MI)

Selain itu, terdapat Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) yang juga berpeluang besar mendukung pendanaan perumahan.

"Melalui produk ini, lembaga pembiayaan atau bank penyalur kredit perumahan dapat memperoleh pendanaan dengan cara melakukan sekuritisasi aset keuangan berupa KPR (Kredit Pemilikan Rumah), sehingga pendanaan perumahan dapat terus bergulir atau recycle terus,” kata Inarno.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, potensi besar yang dimiliki EBA-SP untuk mendukung program ini.

"Potensi mengoptimalkan EBA-SP ini masih sangat besar. Dan karena itu, OJK bersama stakeholders terkait akan terus memperkuat dan merumuskan antara lain penyempurnaan, skema efek beragunan aset surat partisipasi atau EBA-SP di pasar modal," ujarnya.

(Fiki Ariyanti)

JAKARTA, investor.id – DPR RI mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera membentuk dokumen peta jalan (road map) program tiga juta rumah sehingga pemanfaatannya lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Anggota Komisi V DPR RI, Reni Astuti menyatakan sebagai anggota Komisi V yang bermitra kerja dengan Kementerian PKP, pihaknya siap selalu mendukung sekaligus mengawasi proses realisasi pembangunan rumah bagi masyarakat. Hal ini dilakukannya dalam upaya untuk memastikan agar program tiga juta rumah benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan Indonesia memperluas pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi bagian dari dukungan regulator terhadap program 3 juta rumah untuk pembangunan dan penyediaan rumah bagi masyarakat.

“Bentuk dukungan yang telah dilakukan termasuk menyampaikan surat kepada perbankan dan LJK [lembaga jasa keuangan] lainnya agar dapat mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya dalam konferensi pers daring, Selasa (14/1/2025).

Menurutnya, OJK juga memberikan ruang bagi setiap lembaga jasa keuangan untuk mengambil kebijakan pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan penerapan manajemen risiko, yang sesuai dengan toleransi risiko (risk appetite) dan pertimbangan bisnis masing-masing.

Mahendra meyakini bahwa selain memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk memiliki hunian, program ini akan menggerakkan dan meningkatkan pertumbuhan di sektor perumahan dan konstruksi.

Hal ini dinilai berdampak penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Tanah Air. Sebagaimana diketahui, Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto menargetkan laju pertumbuhan ekonomi mampu menembus 8%.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan telah bertemu dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membahas rencana peningkatan porsi perbankan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ara, sapaan akrabnya, mengeklaim bahwa pihaknya sedang menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut.

“Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, saya ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (5/1/2025).

Lebih lanjut, rencana peningkatan porsi perbankan itu dilakukan untuk meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220.000 unit menjadi lebih dari 300.000 unit, tanpa penambahan alokasi APBN.

Dengan demikian, meskipun penyaluran kuota meningkat, dia mengeklaim bahwa pemerintah tetap dapat melakukan penghematan dan tidak membebani APBN.

Rencana penambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul. Anggaran yang sudah ada sebesar Rp 71 triliun dinilai belum cukup untuk membiayai program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan penambahan anggaran memang masuk dalam rencana Prabowo. Tapi keputusannya memang belum bulat.

"Masih dalam rencana Pak Presiden, masih harus sabar," kata Dadan ketika ditanya detikcom soal rencana penambahan anggaran, Selasa (14/1/2025).

Sebelumnya, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025. Zulhas mengatakan kemungkinan anggaran harus ditambah menjadi Rp 210 triliun.

"Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," kata Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jawa Timur, disiarkan secara virtual, Selasa (7/1/2025) yang lalu.

Kembali ke Dadan, dia mengungkapkan anggaran Rp 71 triliun sebetulnya cukup untuk program MBG berjalan selama setahun. Dengan catatan, skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap.

Januari hingga April MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir menyentuh 17,5 juta orang penerima manfaat di akhir tahun 2025.

"Agustus akhir sampai Desember melalui 5000 SPPG untuk 15 hingga 17.5 juta penerima manfaat," sebut Dadan.

Nah masalahnya jumlah itu pun masih jauh dari target awal mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Maka dari itu, bila ada anggaran yang ditambahkan, tentu MBG akan makin luas pembagiannya.

"Kalau ada penambahan (anggaran), artinya akan ada penambahan penerima manfaat," sebut Dadan.

Simak juga Video: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 T Kesepakatan Jokowi-Prabowo

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, investor.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, akan rampung pada Januari 2025, khususnya untuk tower 8, 9, dan 10. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, untuk tower 1 hingga 7 akan rampung pada April 2025.

Hal tersebut disampaikan usai melakukan peninjauan perkembangan revitalisasi tower 10, di kawasan Wisma Atlet Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara. Adapun proyek revitalisasi ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-WIKA.

“Jadi kontraktor komit sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Jadi 3 tower ini 8, 9, 10 akhir Januari 2025 (selesai). Tower 1 sampai 7 selesai bulan April. Jadi kita senang kalau semua komit,” ungkap pria yang akrab disapa Ara itu, pada Senin (13/1/2025).

Saat melakukan peninjauan, Ara menilai secara fisik atau eksterior bangunan sudah cukup baik. Namun, terdapat beberapa fasilitas penunjang yang perlu diselesaikan seperti pembenahan sistem kelistrikan, sistem jaringan gas bumi (jargas), kamera CCTV, water heater, hingga perawatan pendingin ruangan. Dia meminta fasilitas penunjang para penghuni Wisma Atlet itu dapat segera dipenuhi oleh pihak pengelola.

Ke depan, Wisma Atlet Kemayoran yang yang sudah rampung direvitalisasi akan dijadikan sebagai rumah susun (rusun) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, Kementerian PKP akan meninjau dan menghitung ulang terhadap harga sewa rusun agar mendapatkan harga yang terjangkau bagi ASN dan masyarakat umum. Sebanyak 7 tower kawasan D10 Kemayoran memuat sebanyak 5.494 unit dan 3 tower di C2 berkapasitas 1.932 unit. Ini akan mendukung target program 3 juta rumah atau hunian yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Ara, Wisma Atlet memiliki sejarah panjang dalam pemanfaatannya, mulai dari kegiatan Asian Games 2018 hingga penanganan Covid-19. Untuk itu, dia berharap proyek revitalisasi bisa berjalan baik dan lancar.

“Ini Wisma Atlet punya sejarah perjuangan bangsa. Dokter-Dokter hingga perawat membantu rakyat Indonesia pada saat Covid-19. Dulu Asian Games dan Asian Paragames. Jadi tower ini banyak sekali sejarah dalam perjalanan bangsa kita, semoga kami bisa menyelesaikan dengan baik dan tanggungjawab,” pungkas Ara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mengingatkan kerja sama Indonesia dan Qatar dalam proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat jangan sampai membuat Jakarta mengalami kelebihan pasokan hunian.

Meski demikian, dia tetap menyambut baik keterlibatan Qatar sebagai investor guna mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hanya saja, dia berharap adanya kajian potensi pasokan dan permintaan terhadap pembangunan rumah. Menurutnya ini penting supaya pasokan rumah tidak melebihi keputusan pasar.

“Kalau nanti pasokan banyak, tetapi tidak terserap pasar karena melebihi permintaan maka akan banyak terjadi rusun-rusun kosong yang tidak berpenghuni. Hal itu juga jadi masalah besar,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (12/1/2025).

Lebih lanjut, Syaiful mengemukakan masuknya investor dari Qatar tentu akan sangat membantu pemerintah merealisasikan program 3 juta hunian per tahun.

Terlebih, imbuhnya, Indonesia hanya akan menyediakan lahan saja, sedangkan investor Qatar akan membangun penuh 1 juta rumah termasuk penyediaan dana hingga kontraktor.

“Tentu ini akan sangat membantu karena dukungan APBN untuk sektor perumahan hanya di kisaran Rp40,2 triliun saja, terdiri dari alokasi Kementerian PKP Rp5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp35 triliun. Hitungan ini di atas kertas tidak cukup untuk membiayai pembangunan 3 juta rumah/tahun,” urainya.

Meski begitu, legislator PKB ini turut mewanti-wanti agar keikutsertaan investor ini benar-benar juga dioptimalkan dengan didukung data yang solid dalam program 3 juta rumah.

“Termasuk data status lahan untuk lokasi perumahan, data masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program, hingga data regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program,” pungkasnya.

Prabowo Subianto gaet investor Qatar

Presiden Prabowo Subianto resmi menggaet investor Qatar untuk proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat. Kerja sama antara Indonesia dan Qatar ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa Qatar nantinya tak menjadi satu-satunya investor asing yang akan masuk di bidang perumahan.

“Ini terjadi berkat kepercayaan kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang sangat tinggi, dan ini bukan hanya investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, dan Presiden mendapatkan banyak dukungan,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai berlangsung di sejumlah sekolah sejak Senin (6/1/2025).

Pemerintah mengadakan Makan Bergizi Gratis dengan target 3 juta penerima hingga Januari 2025 untuk memberikan asupan gizi lebih baik dan mencegah stunting.

Nah, di tengah-tengah pelaksanaan program tersebut, rupanya ada warganet yang mengaku dipungut biaya pembelian wadah makanan oleh pihak sekolah.

Pengguna akun X @tanya****s itu pada Jumat (10/1/2025) membagikan tangkap layar pesan WhatsApp berisi perintah agar wali murid mengumpulkan uang Rp 10.000 untuk membeli wadah makan program Makan Bergizi Gratis.

"Jelas2 program makan siang GRATIS, sekolah adik gw masih aj dimintain uang astagaa. alesannya buat wadah makan. Tolongg aku bingung harus lapor kmn selain ke adm*n g3r*ndr*," tulis warganet itu dalam unggahan yang tayang hingga 1,8 juta kali hingga Minggu (12/1/2025).

Lalu, benarkah masyarakat dipungut uang untuk pembelian wadah makanan program Makan Bergizi Gratis dan ke mana masyarakat bisa melaporkan pungutan tersebut?

Wadah Makan Bergizi Gratis

Saat dimintai konfirmasi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan masyarakat seharusnya tidak boleh dipungut biaya apa pun dalam pelaksanaan program MBG, termasuk membeli wadah makanan.

"Semua program dilakukan dan dikelola Badan Gizi Nasional secara gratis untuk masyarakat," ujarnya kepada Kompas.com pada Minggu (12/1/2025).

Dalam program Makan Bergizi Gratis, penerima akan mendapatkan makanan dalam wadah berbahan stainless steel. Pemakaian wadah tersebut ditujukan untuk mengurangi produksi limbah. Wadah dari bahan stainless steel pun dianggap lebih higienis dan bisa digunakan berulang-ulang.

Terkait penyediaan wadah makan stainless steel untuk Makan Bergizi Gratis, Dadan memastikan, biayanya berasal dari anggaran BGN.

"Sekolah bersabar untuk menerima manfaat program dan tidak melakukan pungutan-pungutan yang tidak diperlukan," tegasnya.

Dadan meyakinkan, BGN akan meningkatkan cakupan layanan secara bertahap untuk menjangkau semua sekolah yang akan menyalurkan makan bergizi gratis.

Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis yang berlangsung saat ini memang baru diadakan pada tahap awal dan belum terlaksana di semua sekolah.

Lapor pungutan wadah makan

Dadan menambahkan, semua informasi resmi terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis akan disampaikan BGN kepada masyarakat lewat laman www.bgn.go.id.

"Adapun informasi yang bukan dari portal resmi BGN dapat diabaikan," lanjut dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terjadi di Jawa Timur tidak mengganggu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan Imron Suandy mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan program vaksinasi untuk mengendalikan kasus PMK.

Imron menyampaikan pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha peternakan, asosiasi, dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lain untuk mengendalikan wabah PMK.

“Diharapkan kasus segera terkendali terjadi penurunan kasus [PMK], sehingga tidak mengganggu program MBG,” kata Imron kepadaBisnis, dikutip pada Minggu (12/1/2025).

Secara nasional, pada 28 Desember 2024–8 Januari 2025, terdapat 13.287 ekor ternak sakit dilaporkan akibat PMK. Data ini sebagaimana mengacu pelaporan harian Satuan Tugas (Satgas) Kesiapsiagaan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku serta Penyakit Hewan Menular Strategis Lainnya.

Kementan juga mengakui bahwa kasus wabah PMK terbanyak memang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Data menunjukkan total 496 kasus terjadi dalam satu bulan terakhir.Kendati demikian, Imron menjelaskan bahwa tingkat kematian PMK sangat kecil, yakni kurang dari 2%.

“PMK bukan penyakit menular dan berbahaya bagi manusia, ternak yang terinfeksi aman untuk dikonsumsi, yang harus diperhatikan penanganannya tidak mencemari lingkungan dan berpotensi menjadi sumber penular bagi ternak hidup di sekitarnya,” terangnya.

Selain vaksinasi, Imron menyampaikan bahwa pengendalian PMK dilakukan dengan strategi pembentukan Satgas agar pekerjaan lebih terkoordinasi dari pusat hingga daerah, investigasi dan respons cepat terhadap laporan dugaan kasus PMK. Serta, vaksinasi pada hewan sehat di sekitar wilayah kasus.

Di samping itu, pengendalian PMK juga dilakukan dengan pengobatan pada ternak sakit, peningkatan daya tahan tubuh ternak dengan pemberian vitamin, pembersihan dan disinfeksi kandang, peternakan, pasar hewan, dan edukasi kepada peternak dan masyarakat.

Selain itu, Kementan melalui Ditjen PKH juga menyediakan layanan hotline pelaporan masyarakat dan pengaturan lalu lintas ternak. Di samping itu, Imron menuturkan bahwa kewaspadaan kejadian PMK juga sudah dilakukan oleh wilayah yang masih bebas dari wabah ini.

Dalam catatan Bisnis, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa di hari pertama penyelenggaraan program MBG, tepatnya pada Senin (6/1/2025), sebanyak 600.000 penerima manfaat telah menerima program ini.

Dadan menjelaskan bahwa penerima MBG bukan hanya untuk siswa di sekolah, melainkan juga untuk santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Secara bertahap, Dadan menyampaikan bahwa penerima manfaat MBG akan terus bertambah, yakni sampai 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk minimal 3 juta penerima manfaat sampai April 2025.“[Target sampai akhir 2025] 15-17 juta penerima manfaat,” kata Dadan kepadaBisnis.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka suara soal program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini untuk menyikapi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyoroti program tersebut.

Menurut Hasto program yang dicanangkan Prabowo untuk mengatasi kemiskinan telah senapas dengan PDIP.

"Jadi memang di dalam program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan, itu senapas juga dengan kebijakan PDI Perjuangan," kata Hasto di kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1) mengutip detik.

Ia menjelaskan seluruh kepala daerah dari PDIP telah berkomitmen menyediakan rumah untuk rakyat tidak mampu. Program ini juga dilakukan anggota legislatif dari PDIP.

"Maka untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, menyediakan rumah rakyat miskin itu menjadi komitmen bagi seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan. Juga anggota legislatif dari PDI Perjuangan," ucapnya.

"Nah tentu saja target-target itu akan terus ditingkatkan karena PDI Perjuangan melalui HUT ke-52, diingatkan untuk jati dirinya yang berasal dari wong cilik, di mana Pancasila sebagai ideologi pembebasan bagi rakyat Marhaen," imbuh Hasto.

Sementara itu, Hasto enggan mengomentari program makan bergizi gratis, karena pemerintah baru belum genap 100 hari.

Kendati demikian Hasto sangat mendukung sepenuhnya program tersebut ditujukan untuk rakyat.

"Ya karena program 100 hari itu masih in progress. Tetapi sejauh itu ditujukan kepada wong cilik, maka PDI Perjuangan akan memberikan dukungan sepenuhnya," tukas Hasto.

Terlepas dari posisi PDIP di pemerintahan saat ini, Hasto membeberkan bahwa PDIP menyetujui program-program Prabowo melalui DPR.

"Karena melalui HUT ini, napas partai menjadikan rakyat sebagai cakrawati partai itu ditunjukkan. Termasuk berbagai program-program kerakyatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Itu senapas, mengapa? Karena di situ juga melalui persetujuan dari fraksi-fraksi DPR RI, di mana PDI Perjuangan berada di dalamnya," ujar Hasto.

Seperti diketahui, program 3 juta rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Diprediksi bisa ada 15 juta rumah terbangun dalam masa jabatan Prabowo selama 5 tahun.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berbicara soal Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyoroti program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hasto mengatakan apa yang dilakukan oleh Prabowo dalam program mengatasi kemiskinan telah senapas dengan PDIP.

"Jadi memang di dalam program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan, itu senapas juga dengan kebijakan PDI Perjuangan," kata Hasto di kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Hasto mengatakan, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, seluruh kepala daerah dari PDIP berkomitmen menyediakan rumah untuk rakyat miskin. Upaya ini, katannya, juga dilakukan anggota legislatif dari PDIP.

"Maka untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, menyediakan rumah rakyat miskin itu menjadi komitmen bagi seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan. Juga anggota legislatif dari PDI Perjuangan," kata dia.

"Nah tentu saja target-target itu akan terus ditingkatkan karena PDI Perjuangan melalui HUT ke-52, diingatkan untuk jati dirinya yang berasal dari wong cilik, di mana Pancasila sebagai ideologi pembebasan bagi rakyat Marhaen," imbuh dia.

Terkait program Prabowo lainnya seperti makan bergizi gratis, Hasto enggan mengomentarinya karena belum berjalan 100 hari. Namun selama program itu ditujukan untuk rakyat kecil, maka PDIP akan memberikan dukungan sepenuhnya.

"Ya karena program 100 hari itu masih in progress. Tetapi sejauh itu ditujukan kepada wong cilik, maka PDI Perjuangan akan memberikan dukungan sepenuhnya," katanya.

Hasto menyatakan PDIP juga menyetujui program kerakyatan Prabowo lewat DPR. Karena itu, dia menyebut program kerakyatan Prabowo senapas dengan PDIP.

"Karena melalui HUT ini, napas partai menjadikan rakyat sebagai cakrawati partai itu ditunjukkan. Termasuk berbagai program-program kerakyatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Itu senapas, mengapa? Karena di situ juga melalui persetujuan dari fraksi-fraksi DPR RI, di mana PDI Perjuangan berada di dalamnya," ujar Hasto.

Diketahui, program 3 juta rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebutkan bahwa program 3 juta rumah merupakan target dalam setahun. Dengan begitu, selama masa jabatan Prabowo selama 5 tahun bisa ada 15 juta rumah terbangun.

"Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan 3 juta (1 periode). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya harap pembangunan 3 juta (rumah) setiap tahun," katanya dalam acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Janji Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat kampanye dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, mulai diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai pada 6 Januari 2025, seiring dengan dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Program itu akan dilakukan secara bertahap, dengan target sasaran 3 juta penerima manfaat, mulai dari balita, santri, siswa pendidikan anak usia dini (PAUD), sampai sekolah menengah atas (SMA) sederajat, ibu hamil dan ibu menyusui pada periode Januari-April 2025.

Dalam satu pekan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, banyak cerita menarik yang muncul dari berbagai daerah. Ada sejumlah murid yang merasa senang dengan menu makanan yang disajikan, ada pula yang menyatakan lebih enak masakan ibu di rumah.

Menu-menu yang disajikan pada program Makan Bergizi Gratis tersebut, terbilang lengkap, mulai dari karbohidrat, yakni nasi, dilengkapi dengan sayuran, lauk, yakni ayam goreng atau olahan lainnya, buah-buahan dan susu.

Bagi sebagian kalangan, menu makanan yang disalurkan pada program Makan Bergizi Gratis ini biasa dinikmati saat berada di rumah. Maklum saja, sasaran penerima program itu bukan hanya anak dari keluarga tidak mampu, namun targetnya adalah seluruh anak-anak Indonesia.

Ada pula penerima manfaat yang tidak menghabiskan makanannya, lantaran rasa menu ayam dalam program Makan Bergizi Gratis, dirasa kurang pas di lidah. Memang, urusan lidah adalah hal yang relatif dan subjektif, apalagi terbiasa memakan masakan ibu yang enak dan sedap.

Cerita penerima program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Negeri 1 Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menjadi pelajaran bermakna mengenai program dari pemerintah ini. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial menampilkan pembagian makanan program Makan Bergizi Gratis.

Masih dalam video tersebut, terlihat sejumlah anak mulai membuka kotak makanan dan segera menyantapnya. Namun, ada satu anak yang dalam rekaman video tersebut, hanya meminum susu yang merupakan salah satu menu dari program Makan Bergizi Gratis.

Sosok perekam video, yaitu Kapolsek Bone Raya Ipda Yahya Boudelo, yang kemudian berkata kepada anak bernama Muhammad Suleman Datau, siswa kelas 3 di sekolah tersebut "Silahkan makan, kenapa tidak dimakan?" ucapnya.

Sang anak menjawab, "Mau diberikan ke mama". Perekam video kembali bertanya, "Kenapa mau dikasihkan ke mama?" Sang anak menjawab, "Karena di rumah tidak ada nasi". Sungguh, jawaban itu sangat menggugah rasa penuh makna.

Menu Makan Bergizi Gratis yang disimpan Suleman Datau untuk orang tuanya, sebetulnya relatif sederhana. Dalam video tersebut, terlihat ada nasi, telor, sayuran dan lauk lainnya. Niat Suleman Datau untuk membawa makanan itu kepada orang tuanya, sungguh mulia.

Berbagai sudut pandang bisa kita gunakan untuk memaknai fenomena yang ditunjukkan oleh Suleman, salah satunya adalah makna dari makanan yang tersaji di hadapan kita.

Hadirnya makanan di hadapan kita memiliki makna tajalli atau perwujudan af'al (perbuatan) Tuhan, meskipun yang menghadirkan makanan itu adalah manusia.

Karena itu, sikap yang ditunjukkan oleh Suleman mengajak kita, khususnya para siswa penerima bantuan MBG, untuk menghargai setiap butir nasi yang lengkap dengan sayur dan lauknya.

Lewat Suleman, Tuhan sedang menunjukkan bahwa tidak sepatutnya anak meremehkan sajian makanan yang dihasilkan dari jerih payah banyak pihak, mulai dari petani, buruh tani, pemanggul gabah di sawah, hingga kaum ibu yang mengolah makanan itu menjadi siap santap.

Belajar bersyukur

Kisah yang disuguhkan oleh Suleman mengajarkan kita, para orang dan anak-anak dari kalangan berada, agar memaknai keberadaan makanan itu dengan penuh nikmat dan rasa syukur mendalam.

Bagi anak-anak yang merasa tidak cocok dengan sajian makanan gratis itu perlu belajar, meskipun memerlukan proses, untuk tidak mengeluh karena rasanya yang tidak sesuai dengan selera mereka.

Pembelajaran rasa syukur ini tentu perlu melibatkan para orang tua dari kalangan berada untuk mengingatkan anak-anaknya agar menghargai makanan yang disediakan secara gratis di sekolah dengan cara melahapnya tanpa sisa.

Kalau bagi kalangan yang sangat mampu, makanan itu kurang bermakna karena rasanya "kurang enak" (ini sangat subjektif), namun bagi siswa dari keluarga tidak mampu, makanan itu justru merupakan sajian mewah yang jarang ditemukan di rumah.

Bagi keluarga dari kalangan berada, sesekali bisa mengajak anak-anaknya untuk melihat masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh atau di sekitar tempat penampungan sampah.

Anak-anak dari keluarga kaya perlu diajarkan untuk berempati pada keadaan orang lain yang jauh di bawah kehidupan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup, khususnya makanan.

Dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara program mulia ini, kasus yang ditunjukkan oleh Suleman bisa menjadi bahan evaluasi bagaimana program MBG ini juga bisa menyentuh masyarakat yang kurang mampu, misalnya melibatkan warga yang kondisi ekonominya sama dengan keluarga Suleman.

Warga dengan kondisi ekonomi ibu dari Suleman bisa dilibatkan, setidaknya sebagai pekerja ketika program itu dikerjakan untuk disajikan kepada siswa.

Pemerintah mewajibkan penerima proyek pengadaan makanan gratis itu untuk mempekerjakan warga dari kalangan tidak mampu, sehingga program itu betul-betul memiliki dampak berganda, di luar memenuhi kebutuhan siswa akan makanan bergizi.

Program Makan Bergizi Gratis, sesungguhnya memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, dengan alokasi anggaran yang direncanakan hingga mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Besarnya anggaran itu, bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau kekurangan, salah satunya seperti orang tua Suleman Datau.

Pelibatan masyarakat kurang mampu, antara lain memanfaatkan jasa mereka untuk membantu proses produksi makanan yang ada dalam program Makan Bergizi Gratis. Mereka dilibatkan dalam produksi, sembari dibekali pengalaman untuk di kemudian hari membuka usaha secara mandiri.

Pembekalan untuk memulai usaha tersebut perlu dilakukan supaya pada saatnya, mereka bisa hidup mandiri dengan penghidupan yang layak, mengingat program Makan Bergizi Gratis tidak akan berjalan selamanya.

Kisah Suleman Datau yang menyita perhatian publik seiring berjalannya program Makan Bergizi Gratis, bisa menjadi pintu masuk pemerintah untuk melakukan intervensi, sehingga sejalan dengan program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP mengalokasikan 26 hektar lahan yang siap digunakan untuk mendukung kerja sama investasi pembangunan 1 juta rumah antara Pemerintah Indonesia dengan Qatar.

Seperti diketahui, lahan milik PT PP merupakan salah satu lahan yang dikelola Kementerian BUMN yang akan digunakan untuk pembangunan 1 juta rumah selain dari PT KAI (Persero) dan Perumnas.

Corporate Secretary PT PP, Joko Raharjo menyampaikan, pihaknya berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah.

PT PP juga berkomitmen untuk berperan aktif dalam melaksanakan konstruksi untuk pembangunan tersebut.

Joko menuturkan bahwa lahan-lahan yang telah siap digunakan tersebut berlokasi di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Pekanbaru.

Joko menyatakan bahwa pihaknya optimistis dapat menjadi salah satu penggerak dalam realisasi program 1 juta rumah hasil kerja sama Indonesia dan Qatar tersebut.

"Dengan selalu mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, PT PP akan selalu berkomitmen dalam mengimplementasikan aspek environment, social, and governance (ESG) yang akan berdampak positif tidak hanya sebagai competitive advantage perseroan, namun juga pembangunan yang berkelanjutan untuk negara," tuturnya dalam keterangan resmi pada Sabtu (11/1/2025) dikutip dari Antara.

Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia dan Qatar telah menyatakan komitmen investasi untuk pembangunan 1 juta rumah sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.

Komitmen investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).