Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) provinsi dan kabupaten/kota harus mendukung program tiga rumah per tahun sebagai salah satu prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

Demikian disampaikan Tito dalam acara Developer Gathering bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang diadakan PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero), di Menara BTN, Jakarta, Jumat (8/11).

"Sekarang ini momentumnya agak bagus, kenapa? Karena, dari 500-an lebih kepala daerah, lebih dari separuh itu adalah penjabat kepala daerah sampai dengan nanti pilkada (pemilihan kepala daerah) pelantikan Februari tahun depan (kalau tidak ada sengketa pemilihan umum). Nah, penjabat ini kan penugasan, ini lebih mudah bagi kita untuk berkomunikasi sama mereka," kata Tito mengutip Antara.

Menurut Tito, ada beberapa poin yang harus dikerjakan pemda untuk menggolkan program tersebut.

Pertama, dia meminta pemda provinsi dan kabupaten/kota untuk mengidentifikasi tanah atau asetidle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tak terlalu jauh dari perkotaan atau pusat pedesaan untuk diberikan dan disumbangkan untuk mendukung program tiga juta rumah.

Kedua, pemda diminta untuk membangun gerakan kesetiakawanan sosial atau gotong royong, khususnya bagi mereka yang mampu dapat membantu kelompok yang membutuhkan.

Misalnya ialah menyumbangkan tanah sebagaimana Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang memberikan lahan seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten, bagi masyarakat kecil secara gratis.

"Dengan konsep kegotongroyongan, kita harapkan dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Ara ini memberikan snow ball effect (efek bola salju) yang makin membesar. Tidak terbatas hanya programnya itu berhenti di beliau, tapi memberikan contoh yang akan ditiru oleh yang lain," ujar dia.

Selanjutnya memberikan kemudahan perizinan dan pajak dari pemda. Mulai dari penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemda kabupaten/kota, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 10 hari, Sertifikasi Laik Fungsi (SLF), penyederhanaan persyaratan, hingga kepastian waktu penerbitan izin.

"Pasal 44 Ayat 6 Huruf A dari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 membolehkan atau menghapuskan BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini tugas saya yang akan menegaskan kepada seluruh daerah. Oleh karena itulah, mungkin kita lakukan zoom meeting, kita undang seluruh kepala daerah, kemudian juga Kementerian ATR-BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman), dan kemudian Dinas Pemda, daerah-daerah, provinsi, kabupaten/ota, Dinas Pendapatan (karena menyangkut retribusi itu urusannya Dinas Pendapatan), bersama dengan rekan-rekan dari Bank Tabungan Negara (BTN), dan juga real estate untuk meyakinkan (pemda)," ujar Tito.

Begitu pula dalam UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah menyebutkan izin persetujuan PBG dapat diberikan keringanan atau penghapusan retribusi PBG dengan memperhatikan kondisi fiskal pemda yang bersangkutan.

Dirinya disebut akan mengeluarkan surat edaran mengenai penghapusan BPHTB untuk program perumahan MBR dan penghapusan retribusi PBG kepada MBR dalam waktu dekat.

"Itu yang penting. Yang sudah pasti akan saya keluarkan, minggu depan. Setelah itu, saya akan akan sosialisasikan langsung (terkait SE tersebut kepada pemda)," ucap Tito.Selain pemda, program tiga juta rumah per tahun juga akan disokong dari berbagai cara. Dua di antaranya yaitu pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan untuk perumahan rakyat dan lainnya, serta lahan atau aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tiga juta rumah yang dimaksud memiliki berbagai skema pembiayaan, dan tergolong gratis untuk kategori tertentu saja.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membahas penghapusan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Hal tersebut disampaikan Ara saat menemui Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Jumat (8/11/2024). Dia menjelaskan, usulan tersebut dilakukan untuk menurunkan harga rumah untuk rakyat kecil.

"Yang juga penting adalah insentif pajak untuk pembangunan rumah bagi rakyat dengan dukungan penghapusan PPH dan PPN," jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (9/11/2024).

Lebih lanjut, dirinya juga meminta dukungan kepada Wamenkeu untuk dapat memberikan kemudahan perizinan dan pajak dari Pemerintah Daerah. Di mana sebelumnya, Ara menyebut telah mengantongi kesepakatan dengan Pemda Tingkat 2 untuk melakukan penghapusan BPHTB.

Kemudian, dirinya juga memastikan bahwa pemerintah turut berkomitmen untuk mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hanya menjadi 10 hari, penyederhanaan persyaratan, dan kepastian waktu penerbitan izin.

Dari segi pembiayaan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengaku siap bersinergi dengan Kementerian PKP untuk dapat mempermudah proses persetujuan KPR bagi masyarakat.

Di mana, untuk mewujudkan hal itu dirinya juga menyampaikan usulan untuk meringankan biaya cicilan masyarakat dengan melakukan perpanjangan tenor hingga 30 tahun.

"Salah satunya dengan wacana usulan perpanjangan tenor hingga 30 tahun," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Wamenkeu Suahasil Nazara menyambut baik berbagai usulan yang disampaikan. Dia menegaskan, Kementerian Keuangan bakal berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait untuk dapat menyediakan payung hukum atas usulan yang disampaikan tersebut.

"Untuk itu tinggal bagaimana menyediakan berbagai payung hukumnya untuk mengimplementasikan semua ide yang ada," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk dapat menyiapkan pembiayaan dari program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya berupaya menyelesaikan masalah pembiayaan program 3 juta rumah dengan Wakil Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan berbagai pihak swasta.

"Dan berbagai macam metode, tadi saya katakan anggaran saya saja turun dari Rp 14 triliun tahun ini menjadi Rp 5 triliun tahun depan. Itu tidak membuat kita menyerah. Kita harus optimistis," kata dia dalam diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, Jumat (9/11/2024).

Ia menambahkan, sebelum menjalankan inisiatif tersebut, pihaknya terus memetakan permasalahan yang ada, termasuk yang terjadi di industri pengembang properti.

"Ini bagian dari belanja masalah. Saya juga punya prinsip bukan hanya belanja masalah tetapi belanja dukungan dan belanja peluang. Jadi kita lakukan tiga belanja dalam tiga minggu ini," imbuh dia.

Pria yang karib disapa Ara itu bilang, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk, di antaranya, memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.

Selain itu, Maruarar bilang, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

“Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program Tiga Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa. Tahun depan, saya berani bilang bahwa banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Jadi, saya minta para pengembang untuk mempersiapkan diri baik-baik,” imbuh dia.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) mendapatkan mandat khusus, yaitu membangun 3 juta unit rumah.

Langkah ini diambil untuk mengurangi backlog perumahan yang tercatat sebesar 12,7 juta unit.

Namun demikian, hal tersebut tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menghitung, program 3 juta rumah membutuhkan anggaran sebesar Rp 750 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, pihaknya akan memetakan aset-aset BUMN yang tak terpakai untuk dipakai dalam membangun proyek 3 juta rumah murah pemerintah.

Hal itu menjadi komitmen Kementerian BUMN untuk membantu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menyukseskan program rumah murah besutan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan. Di mana memang untuk perumahan rakyat,” ujar Erick saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, untuk membantu masyarakat dalam memiliki rumah membutuhkan kerja sama antarkementerian.

Dengan kolaborasi bersama Kementerian BUMN, dia berharap, bukan hanya bisa membantu skema pembiayaan dalam mendapatkan rumah murah saja yang bisa dinikmati masyarakat. Namun, proyek pembangunan rumah murah itu akan memanfaatkan aset-aset miliki perusahaan BUMN yang sudah tidak terpakai lagi.

Penggunaan aset-aset milik BUMN itu dinilai bisa menekan biaya produksi dalam pembuatan rumah.

“Rumah itu kan ada tanah, ada bantuan, ada izin dan pajak kalau misalnya satu variabel itu tidak ada lagi berarti bisa lebih murah. Kalau variable biayanya berkurang, harusnya harga rumahnya berkurang enggak? Maka dari itu, tolong doakan ya semoga itu bisa jalan,” kata Ara.

Tak hanya aset BUMN, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga berencana akan menggunakan aset sitaan Kejagung untuk proyek pembangunan itu.

Menteri PKP Ara pun sudah mendatangi Kejagung di hari pertama kerjanya untuk membahas rencana itu.

Maruarar bilang, hasil sitaan Kejagung itu akan digunakan untuk proyek pembangunan rumah sebagai salah satu program kinerjanya selama 5 tahun ke depan.

Dia mendapatkan mandat untuk menyediakan perumahan layak huni sebanyak 3 juta unit rumah dengan perincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Jadi kita juga akan memanfaatkan tanah-tanah yang katakanlah ada dalam kepemilikan aparat hukum, supaya itu bisa cepat untuk dibangun, kita tentukan nanti langkah berikutnya,” ujarnya usai menghadiri sertijab di Kementerian PU Jakarta, Senin (21/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menggandeng emiten BUMN, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk memangkas salah satu komponen biaya pembelian rumah.

Maruarar atau akrab disapa Ara menyatakan detail pengurangan salah satu komponen ini akan disampaikan di Kantor BTN, Jumat, 8 November 2024. Upaya ini menjadi komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat.

“Kami akan bertemu dan mengabarkan satu kabar baik, di mana salah satu bentuknya, apakah pajak atau pembiayaan bisa kami upayakan untuk dikurangi,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Meski tidak menjelaskan secara rinci, Ara menyatakan pemangkasan salah satu komponen akan membuat harga rumah menjadi lebih murah. Mengingat ada banyak variabel dalam pembelian rumah, mulai dari tanah, bangunan, hingga pajak.

“Kebijakan itu akan berpengaruh kepada harga rumah. Pengaruhnya berapa, tentunya akan kami lihat, tetapi kebijakan tersebut akan [mengurangi] satu variabel,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menghasilkan usulan untuk memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari 15 menjadi 30 tahun.

Erick mengatakan bahwa rencana tersebut diharapkan mampu mendorong minat dan daya beli masyarakat untuk memiliki hunian dengan cicilan yang lebih murah.

“Kami akan mendorong skema pembiyaan di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya bujet tertentu. Dengan ditarik 30 tahun, cicilannya jauh lebih murah,” ucap Erick.

PAJAK PROPERTI

Dalam perkembangan sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Satgas Perumahan pernah mengungkapkan rencana penghapusan pajak properti 16%.

Adapun pajak tersebut terdiri atas PPN 11% serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dari harga rumah. Rencana ini disebut akan bergulir pada 1 hingga 3 tahun pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu sempat mengatakan bahwa penghapusan PPN dan BPHTB perlu dilakukan untuk mewujudkan target 3 juta rumah. Sebab, dua komponen tersebut dinilai cukup membebani masyarakat dalam memiliki hunian.

“Penyebab orang sulit membeli rumah bukan DP [down payment] melainkan adanya biaya PPN, BPHTB, dan asuransi yang semuanya harus dibayar tunai dan tidak bisa dicicil,” kata Nixon di Jakarta pada 15 Oktober 2024.

Menurutnya, pembebasan PPN tidak serta-merta membuat negara kehilangan pendapatan karena nantinya masyarakat akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun. Dengan demikian, penerimaaan negara diyakini tetap terjaga.

“Intinya, pendapatan dari PBB akan terus berkelanjutan setiap tahunnya, sedangkan PPN hanya dibayar sekali. Jadi, idenya adalah mengurangi beban di awal, sehingga masyarakat bisa mencicil dengan lebih ringan untuk membeli rumah,” ucap Nixon.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Penataan kota masih belum merata sekalipun di tengah kota besar seperti Jakarta Pusat. Ada sebuah permukiman padat dengan banyak rumah kecil yang berhimpitan membentuk gang kecil.

Tepatnya di kawasan RT 08 RW 012 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru. Permukiman ini dipadati penduduk, bahkan satu rumah itu bisa diisi oleh 3 kepala keluarga (KK).

detikProperti berkesempatan mengunjungi permukiman padat itu dan melihat kondisinya. Untuk menuju kawasan ini, kami pergi mulai dari Jalan Tanah Tinggi.

Awalnya jalanan terpantau ramai dengan kendaraan berlalu-lalang dan warga beraktivitas. Jalanan masih cukup luas untuk akses dua mobil. Sepanjang jalan terparkir motor, gerobak, dan odong-odong. Banyak rumah difungsikan sebagai warung makan, toko, hingga bengkel.

Kami pun sempat bertemu Ketua RW 012 Imron Buchori di Balai Warga. Ia mengatakan kawasan RW-nya memiliki luas sekitar 2,4 hektare dan terdiri dari 11 Rukun Tetangga (RT). Kawasan tersebut dihuni oleh 1.200 KK atau sekitar 2.500 jiwa.

Menurutnya, ada beberapa RT berisi rumah kurang layak untuk dihuni. Imron menyebutkan kondisi paling parah ada di RT 08 dan RT 09.

"Untuk kondisi di wilayah kami yang agak sedikit (tidak layak) artinya tidak memenuhi standar itu terjadi di 4 bahkan sampai 5 RT. Artinya tidak memenuhi syarat untuk tinggal keluarga, artinya tidak memenuhi standar untuk kesehatan," ujar Imron saat ditemui di Balai Warga, Jl. Tanah Tinggi, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Ia menerangkan rumah tak layak huni karena tata letak permukiman yang padat, sehingga rumah-rumah terlalu berdekatan. Kemudian, kebanyakan rumah berukuran kecil, bahkan hanya sekitar 2x3 meter.

Terlebih lagi, banyak rumah di permukiman ini tidak memiliki kamar mandi yang layak, bahkan tak ada WC. Warga yang ingin buang air harus menggunakan WC umum seharga Rp 2.000 sekali pakai.

"Selain posisi (tata letak rumah), tidak ada fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus). Bahkan, dengan ukuran 2x3 dihuni bisa 5 sampai 6 jiwa," katanya.

Tak jarang ada warga yang merasa tidak nyaman tidur di rumah, sehingga banyak yang memilih untuk tidur di luar rumah atau halaman Balai Warga.

"Ada (warga tidur) di tempat di Balai Warga ini. Saya ini selaku RW, (warga) memanfaatkan silakan asal nggak dipergunakan narkoba, kriminal, yaudah di sini aja lah mereka buat istirahat," katanya.

detikProperti pun memasuki kawasan permukiman padat di belakang Balai Warga. Kami melewati gerbang merah putih dengan ornamen ondel-ondel. Lalu, menyusuri gang yang hanya muat dilalui dua motor.

Beberapa tembok gang dihias lukisan pemandangan alam, sawah, kota, kuda, hingga ondel-ondel. Suasana gang tampak ceria dengan mural dan cat warna-warni.

Namun, kondisi permukiman mulai terlihat kumuh semakin dalam berjalan menelusuri gang. Ada selokan sepanjang jalan yang memunculkan aroma tak sedap di dalam gang.

Jalanan semakin sempit karena jarak antara rumah berdekatan dan ada barang-barang hingga motor yang disimpan di pinggir jalan. Ada sepeda, ember, alat masak, etalase hingga jemuran.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta. Kelurahan Tanah Tinggi masuk ke dalam kawasan Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu permukiman terpadat. Saking padatnya, warga hidup di rumah yang sempit, Rabu (6/11/2024). Foto: Andhika Prasetia

Selain hunian, permukiman pada ini juga terdapat banyak warung. Terlihat rumah-rumah kecil dengan cat temboknya yang retak dan mengelupas.

Bangunan rumah juga banyak yang belum selesai dibangun. Terlihat bata merah, hebel, dan semen pada tembok yang dibiarkan terbuka. Namun, masih ada rumah-rumah dengan tembok rapi tertutup keramik.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta. Kelurahan Tanah Tinggi masuk ke dalam kawasan Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu permukiman terpadat. Saking padatnya, warga hidup di rumah yang sempit, Rabu (6/11/2024). Foto: Andhika Prasetia

Lalu, tampak ada rumah-rumah yang menggunakan triplek dan seng sebagai dinding di lantai dua. Sebagian rumah juga terlihat rusak dengan plafon dan atap yang mulai turun.

Tata letak rumah sembarangan, sehingga membentuk gang sempit yang berliku-liku. Beberapa jalan pun sampai tak tersentuh cahaya matahari terhalang bangunan dan atap rumah yang berhimpitan. Bahkan, terdapat gang sempit yang hanya muat dilewati satu orang, sehingga terasa sesak.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta. Kelurahan Tanah Tinggi masuk ke dalam kawasan Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu permukiman terpadat. Saking padatnya, warga hidup di rumah yang sempit, Rabu (6/11/2024). Foto: Andhika Prasetia

Kemudian, terlihat sampah-sampah berserakan di pinggir jalan. Salah satu rumah tak berpenghuni pun dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga.

"Kita ada juga nih sampah di wilayah kita. Pemiliknya mungkin belum ada dana, itu yang pertama. kedua yang jelas terjadi sekarang ketidakpedulian pemilik, bahkan warga buang sampah ada jadi kayak bank sampah (di) rumah kosong," jelas Imron.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta. Kelurahan Tanah Tinggi masuk ke dalam kawasan Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu permukiman terpadat. Saking padatnya, warga hidup di rumah yang sempit, Rabu (6/11/2024). Foto: Andhika Prasetia

Padahal, pemerintah sudah menyiapkan tempat sampah dan petugas pengangkut sampah. Namun, jumlah sampah yang terlalu banyak serta kurangnya kesadaran masyarakat membuat pengelolaan sampah tak teratasi.

Di sisi lain, ada sebuah rusun baru di dekat Balai Warga. Rusun itu berada di atas tanah seluas 108 meter persegi. Bangunannya terdiri dari 4 lantai dan 12 unit rusun.

Imron mengatakan rusun tersebut sebelumnya adalah rumah-rumah warga yang dirobohkan untuk dibangun hunian yang lebih layak. Rusun tersebut saat ini dihuni oleh 12 Kepala Keluarga (KK).

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta. Kelurahan Tanah Tinggi masuk ke dalam kawasan Kecamatan Johar Baru yang menjadi salah satu permukiman terpadat. Saking padatnya, warga hidup di rumah yang sempit, Rabu (6/11/2024). Foto: Andhika Prasetia

Sebagai informasi, Nenek Hasna (62), seorang warga RT 08 RW 12 sempat viral lantaran tinggal bersama 12 anggota keluarganya di rumah sempit. Rumahnya terdiri dari dua lantai dengan ukuran 2x3 meter.

Rumah Nenek Hanya tidak memiliki kamar dan sekat. Anggota keluarganya harus berbagi satu ruangan bersama, bahkan untuk tidur sekali pun.

"Nggak ada yang bisa kontrak, jadi tinggal sama saya semua sama nenek," kata Nenek Hasna.

Nenek Hasna terpaksa tidur dalam posisi duduk, bahkan meringkuk karena kesempitan. Ia pun biasanya tidur di atas ubin tanpa alas.

"Tidur ya begitu aja, meni meringkel," ucapya.

"Sempit. Tidur aja menekuk kaki," pungkas Nenek Hasna.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Simak Video 'Cerita Nenek Hasna Tidur Duduk-Meringkuk':

[Gambas:Video 20detik]

Ada sebuah permukiman padat di tengah kota Jakarta Pusat, tepatnya di kawasan RT 8 RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru. Rumah-rumah di sini sangat padat hingga berhimpitan dan membentuk gang sempit.

detikProperti berkesempatan mengunjungi permukiman tersebut dan melihat rumah padat penghuni di sana. Kunjungan kami berawal ketika tiba di Jalan Tanah Tinggi, tempat Balai Warga atau Sekretariat RW 012 berada.

Kondisi jalanan ramai dengan kendaraan yang berlalu-lalang serta warga beraktivitas. Jalanan tampak masih cukup luas untuk akses dua mobil.

Sepanjang jalan terparkir motor, gerobak, dan odong-odong. Kedua sisi jalan terdapat deretan rumah-rumah berukuran cukup besar. Namun, banyak pemilik yang menjadikan rumahnya warung, toko, hingga bengkel.

Terlihat bangunan Balai Warga bernuansa hijau dengan halaman depan yang cukup luas serta dihiasi tanaman pot vertikal. Kami pun bertemu dengan Ketua RW 012 Imron Buchori di Balai Warga.

Ia mengatakan kawasan RW-nya memiliki luas sekitar 2,4 hektare dan terdiri dari 11 RT. Kawasan ini dihuni oleh 1.200 KK atau sekitar 2.500 jiwa.

Imron menceritakan kondisi sejumlah RT di kawasannya yang menurutnya kurang layak untuk dihuni, yakni terutama di RT 08 dan 09. Lalu, ia menggambarkan rumah tak layak huni mulai dari tata letak permukiman yang padat, tidak tersedianya kamar kamar mandi di dalam rumah, hingga ukuran rumah yang sempit sebesar 2x3 meter.

"Untuk kondisi di wilayah kami yang agak sedikit (tidak layak), artinya tidak memenuhi standar itu terjadi di 4 bahkan sampai 5 RT. Artinya tidak memenuhi syarat untuk tinggal keluarga, artinya tidak memenuhi standar untuk kesehatan. Karena selain posisi (tata letak rumah), tidak ada fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus). Bahkan, dengan ukuran 2x3 dihuni bisa 5 sampai 6 jiwa," ujar Imron kepada detikProperti, Selasa (5/11/2024).

Sejumlah warga yang tinggal di rumah padat penghuni pun sampai memilih untuk tidur di luar rumah atau halaman Balai Warga di malam hari. Imron mempersilakan warganya yang ingin tidur di berbagai sudut halaman Balai Warga.

"Ada (warga tidur) di tempat di Balai Warga ini. Saya ini selaku RW, (warga) memanfaatkan silakan asal nggak dipergunakan narkoba, kriminal, yaudah di sini aja lah mereka buat istirahat," katanya.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

Selanjutnya, kami menyusuri permukiman padat di belakang Balai Warga. Kami diarahkan oleh petugas keamanan melewati gerbang merah putih dengan ornamen ondel-ondel. Gerbang itu menuju sebuah gang yang muat dilalui 2 motor.

Memasuki gang, awalnya beberapa tembok rumah gang tampak dihias lukisan pemandangan alam, sawah, kota, kuda, hingga ondel-ondel. Suasana memasuki gang masih cukup ceria karena a ada mural dan cat tembok warna-warni, seperti kuning, hijau, dan biru. Namun, kondisi cat temboknya sudah mulai retak dan mengelupas.

Berjalan menyusuri gang, ada selokan sepanjang jalan. Aroma tak sedap pun muncul di dari selokan tersebut.

Aktivitas warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

Jarak antara rumah semakin berdekatan, sehingga gang terasa semakin sempit. Apalagi dengan adanya sejumlah barang hingga motor tersimpan di pinggir jalan.

Banyak bangunan rumah tampak belum selesai dibangun, bahkan rusak. Tembok rumah-rumah terlihat bata merah, hebel, dan semennya. Namun, ada juga rumah yang dindingnya tertutup keramik.

Terlihat sejumlah rumah dengan plafon yang sudah turun, sehingga bergelantung begitu saja. Lalu, beberapa genteng dari seng pun juga mulai turun.

Rumah bertingkat di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

Banyak rumah warga temboknya sebagian terbuat dari bata, terutama di lantai satu. Sedangkan lantai dua ditutupi seng dan triplek.

Melihat kondisi permukiman ini, dapat dikatakan kumuh dengan banyak benda dibiarkan di samping gang, seperti motor, sepeda, ember, alat masak, etalase hingga jemuran. Selain hunian, beberapa rumah juga difungsikan sebagai warung.

Kami pun harus melewati gang yang berliku-liku dan semakin sempit ke dalamnya. Beberapa jalan sampai redup karena tertutup bangunan dan atap rumah yang berhimpitan.

Gang sempit di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

Bahkan, ada gang yang sangat sempit hingga hanya muat dilewati satu orang saja. Suasana di dalam gang ini cukup membuat sesak.

Selain itu, banyak sampah yang berserakan di pinggir jalan. Salah satu rumah yang tidak dihuni pun dijadikan tempat buang sampah oleh warga.

Di sisi lain permukiman ini, terdapat sebuah rusun yang baru. Rusun itu dibangun di atas tanah seluas 108 meter persegi, terdiri dari 4 lantai dan 12 unit rusun.

Rusun itu merupakan bantuan dari pemerintah dan swasta untuk menata kawasan kumuh. Rusun ini dibangun dengan merobohkan beberapa rumah warga buat dibangun rusun untuk 11 Kepala Keluarga (KK).

Rumah Nenek Hasna di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

Namun, masih ada banyak warga yang tinggal di rumah tak layak huni, seperti yang dialami oleh Nenek Hasna (62). Ia tinggal di rumah dua tingkat berukuran 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya.

Posisi rumahnya berada di gang sempit yang hanya bisa dilalui dua orang secara bersamaan. Tampak depan rumahnya seperti rumah kecil biasa dengan tembok dilapisi keramik bernuansa biru.

Namun ketika masuk, kondisi rumah sempit dan sesak dengan barang-barang. Tidak banyak ruang untuk bergerak, bahkan untuk tidur sekali pun. Kondisi bangunan juga sudah mulai rusak dari lantai hingga jendela.

Rumahnya diisi oleh 5 orang dewasa dan 8 anak. Ia terpaksa berbagi tempat tinggal bersama anak, cucu, dan cicitnya. Anak-anak Nenek Hasna tinggal bersamanya karena ada yang tidak mampu mengontrak dan seorang lagi memiliki penyakit kejiwaan.

"Nggak ada yang bisa kontrak, jadi tinggal sama saya semua sama nenek," kata Nenek Hasna.

Untuk berbagi ruang dengan 12 orang, Nenek Hasna harus tidur dalam posisi duduk, bahkan sampai meringkuk di malam hari.

Rumah Nenek Hasna di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Foto: Andhika Prasetia

"Tidur ya begitu aja, meni meringkel," kata Hasna.

"Itu (cucu) kalau nangis di (lantai) atas (mungkin karena) kesempitan kali, turun ke (lantai) bawah. Jadi kita nggak bisa tidur, duduk nyender ke pintu," tambahnya.

Ia merasa kesempitan sampai harus menekuk kakinya. Bahkan dia kerap tidur langsung di atas ubin tanpa alas.

"Sempit. Tidur aja menekuk kaki," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Simak Video 'Cerita Nenek Hasna Tidur Duduk-Meringkuk':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri BUMN Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara). Pertemuan itu dilakukan di Kantor Kementerian BUMN, Kamis malam (7/11/2024)

Erick mengatakan dalam pertemuan itu membahas bagaimana dukungan BUMN untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni 3 juta rumah rakyat. Pihaknya akan memetakan aset BUMN yang konteksnya perumahan untuk mendukung program tersebut.

"Jadi kita tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat. Lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya. Bagaimana sukseskan program Bapak Presiden Program 3 juta rumah dan kita punya komitmen yang sama," ujar Erick usai pertemuan.

Erick mengatakan dukungan BUMN untuk program tersebut bisa menggandeng Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) dan KAI Properti. Dia mencontohkan selama ini lahan-lahan BUMN bidang perumahan sangat efektif digunakan.

"Ya kan kita ada Perumnas, terus ada kereta api. Dan teman-teman sudah melihat beberapa proyek percontohan bagaimana di lahan-lahan kereta api itu menjadi efekti dan terjadi subsidi silang antara yang mampu sama yang membutuhkan," ungkapnya.

Selain itu, Erick dan Ara juga membahas skema pembiayaan untuk mendorong proyek perumahan rakyat. Utamanya, pemerintah akan membuat skema pembiayaan agar masyarakat dapat mencicil lebih lama sehingga bisa lebih murah. Hal ini juga akan berlaku untuk perumahan kelas menengah.

"Kita akan mendorong juga scheme financing, di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun kalau bisa jadi 30 tahun. Supaya kembali membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu, dengan ditarik 30 tahun, dia akan cicilannya jauh lebih murah. Ini bukan rumah rakyat, tapi ini menyeluruh ya, baik rumah rakyat, menengah, ataupun yang kelas lainnya," tuturnya.

Dia mengatakan terkait pembiayaan akan didorong agar dapat lebih murah. Hal itu diharapkan bisa mendorong masyarakat juga menaikkan daya belinya.

"Karena tadi berbagai cicilan terutama yang penting seperti rumah bisa diperpanjang," tutur Erick.

Sementara Ara menyampaikan perlunya dukungan program perumahan dari BUMN, untuk 3 hal utama. Pertama, harga tanah bagaimana harus bisa menjadi lebih murah.

Kedua, efisiensi bahan bangunan. Ketiga ,insentif untuk masyarakat yang mendapatkan rumah rakyat.

"Pajak-pajak yang harusnya buat rakyat jangan lagi dibebani harusnya diberikan insentif ini termasuk buat perumahan untuk rakyat terutama rakyat kecil," terang Ara.

Lihat juga video: Indikator: 94,5% Puas Kinerja Erick Thohir sebagai Ketum PSSI

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait telah melakukan groundbreaking pembangunan rumah gratis di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten. Hal itu merupakan tanda dimulainya program pembangunan 3 juta rumah.

Rumah gratis tersebut diutamakan untuk orang-orang yang belum punya rumah serta mereka yang bekerja sebagai PNS golongan rendah, TNI-Polri golongan rendah, masyarakat berpenghasilan rendah, serta pasangan muda yang belum punya rumah. Namun, gimana ya cara mendapatkan rumah murah tersebut?

Pria yang akrab disapa Ara ini mengaku masih merumuskan skemanya. Meski demikian, ia menegaskan akan membuat skema yang jelas dan adil.

"Kita pikirkan mempelajari semua skema. Yang penting jelas, adil, tidak berbelit, dan yang pasti tidak boleh melanggar hukum," kata Ara usai rapat bersama Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Ia menegaskan, skema yang dibuat akan memiliki dasar yang kuat. Hal itu untuk mencegah adanya masalah di kemudian hari.

"Kita baru 2 minggu bekerja, tentu, tentu terobosan-terobosan ini juga harus dengan dasar-dasar hukum yang kuat. Supaya tidak jadi masalah belakang," ujar Ara.

Nantinya rumah gratis tersebut dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektare milik Ara dan PT Bumi Samboro Sukses. Rumah tipe 36/60 tersebut akan dibangun oleh Agung Sedayu Group.

Kementerian ATR-PKP Akan Bentuk Satgas

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan membentuk satuan tugas (Satgas) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Satgas tersebut nantinya akan bertugas untuk menertibkan kawasan permukiman.

Nusron menuturkan, seharusnya di setiap kawasan perumahan dan permukiman itu ada sekitar 40% lahan yang digunakan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum fasos), misalnya untuk Masjid, sekolah, taman, dan lainnya. Hal itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua perumahan dan permukiman menyediakan 40% lahan untuk fasum dan fasos sehingga melanggar konsep tata ruang. Maka dari itu pihaknya akan membuat satgas bersama.

"Nah kami tadi berdiskusi, akan lapor sama Bapak Presiden, mana kala diperlukan, kami akan mengusulkan dibentuk satgas bersama. Satgas bersama untuk menertibkan tata ruang, terutama di kawasan pemukiman dan perumahan," kata Nusron.

Namun, ia belum tahu pasti pola kerjanya seperti apa. Nusron mengatakan, pihaknya dengan Kementerian PKP akan lapor terlebih dahulu ke Presiden Prabowo Subianto

BPN Sediakan Lahan di Tangerang dan Mojokerto untuk Bangun Rumah

Ara mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan lahan yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan 3 juta rumah. Lahan tersebut ada di Mojokerto seluas 151 hektare dan di Tangerang seluas 6 hektare.

Ara mengatakan pihaknya masih akan melakukan survei terlebih dahulu sebelum menentukan rumah seperti apa yang dibangun, apakah rumah tapak atau rumah susun.

Nantinya, masyarakat yang bisa mendapatkan rumah tersebut adalah masyarakat berpenghasilan rendah, PNS berpenghasilan rendah, TNI, Polri yang berpangkat rendah. Lalu, sertifikat lahan yang didapatkan bisa diagunkan ke bank.

Terkait siapa yang akan membangun rumah di lahan tersebut, Ara masih belum tahu pasti karena ingin berdiskusi dengan Ditjen Kekayaan Negara terlebih dahulu supaya lahan tersebut bisa diberikan gratis untuk kepentingan masyarakat.

"Jadi yang membangun siapa? Ya tentu kombinasi, nggak mungkin APBN semua. Bisa juga dari misalnya FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), Bisa juga nanti ada mungkin CSR swasta, mungkin juga dari APBN. Tapi payung hukumnya, tata kelolanya harus benar," jelasnya.

Status Kepemilikan Lahan

Terkait status kepemilikan nantinya, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menuturkan bahwa masyarakat yang mendapatkan rumah tersebut tidak bisa memiliki lahan, namun akan mendapatkan sertifikat HGB di atas HPL (Hak Pengelolaan).

"Lahannya ini, lahan tetap negara, skemanya, kami serahkan HPL kepada Bank Tanah. Nah oleh Bank Tanah kami menerbitkan HGB di atas HPL, kepada siapa? Kepada pemilik rumah," kata Nusron.

"(Nggak bisa jadi hak milik?) Nggak bisa jadi hak milik, tanahnya. Tapi kalau gedung nya bisa jadi milik dia," sambungnya.

Nusron mengatakan, pihaknya memiliki 1,3 juta hektare lahan terlantar. Namun, belum tentu semuanya bisa digunakan untuk pembangunan rumah.

Terkait lahan di Mojokerto dan Tangerang ini, kata Nusron, akan bisa digunakan 100 hari dari sekarang.

"Kalau itu cepat. Dalam 100 hari ini InsyaAllah bisa," ujarnya.

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk melakukan pemerataan ekonomi, salah satunya dengan cara mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat yang belum memiliki tempat tinggal.

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program tersebut terdiri dari pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan pembangunan satu juta apartemen di perkotaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 mencatat kesenjangan angka kebutuhan rumah (backlog) kepemilikan rumah pada 2023 mencapai 9,9 juta.

Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan hingga 30 Oktober 2024, capaian pembangunan perumahan oleh pemerintah mencapai 94.086 unit dari target 145.976 unit.

Pembangunan itu terdiri dari rumah susun 2.268 unit dari target 7.745 unit, rumah khusus 1.426 unit dari target 2.732 unit, dan realisasi rumah swadaya 90.402 unit dari target 135.319 unit.

Kemudian, capaian bantuan pembiayaan perumahan melalui program subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai 177.961 unit dari target 200.000 unit, serta 4.411 unit melalui program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dari target 7.525 unit.

Sementara itu, realisasi Program Sejuta Rumah (PSR) pada 2015-2023 mencapai 9.206.379 unit. Adapun prognosis capaian PSR pada 2024 ditetapkan sebesar 1.042.739 unit. Namun, capaian PSR hingga Oktober 2024 baru mencapai 947.485 unit.

Perencanaan yang jelas

Melihat data realisasi pembangunan rumah yang ada, ambisi pemerintah membangun 3 juta rumah per tahun jelas membutuhkan strategi dan inovasi apalagi dengan keterbatasan anggaran.

Total anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada 2025 tercatat Rp5,078 triliun, turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp14,3 triliun.

Dalam rapat kerja Komisi V dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada awal pekan ini, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan bahwa backlog rumah merupakan masalah lama. Angka backlog tidak berkurang signifikan meski pemerintah terus menggulirkan program penyediaan rumah.

Pada 2019-2024, pembangunan rumah hanya mampu terealisasi 2,17 juta dengan alokasi dari APBN mencapai Rp119 triliun.

Untuk itu, perlu inovasi dalam mencari sumber pendanaan alternatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan mempercepat pencapaian target 3 juta rumah per tahun.

Selain itu, pentingnya memastikan kepastian hukum atas lahan yang digunakan untuk pembangunan perumahan. Diperlukan langkah-langkah preventif untuk memastikan bahwa status kepemilikan tanah yang digunakan untuk pembangunan rumah tidak menimbulkan masalah hukum di masa mendatang.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menekankan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu segera membuat peta jalan program tiga juta rumah.

Pasalnya, target 3 juta rumah per tahun merupakan lompatan yang signifikan dibandingkan capaian pembangunan rumah selama ini yang rata-rata hanya sekitar 150 ribu unit per tahun.

Oleh karena itu, untuk menghindari narasi pesimisme di publik, diperlukan perencanaan yang matang dan komprehensif untuk memastikan bagaimana program tersebut akan dijalankan.

Peta jalan itu harus merinci segala aspek, mulai dari perencanaan jangka pendek, strategi pencapaian, solusi atas kendala pertanahan, hingga keterlibatan swasta.

Selain itu, peta jalan harus mencantumkan target pembangunan rumah yang akan ditanggung oleh pihak swasta, serta porsi anggaran yang akan dialokasikan pemerintah melalui APBN.

Gotong royong

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan bahwa program 3 juta rumah per tahun membutuhkan gotong royong seluruh pihak, termasuk pihak swasta maupun perusahaan besar.

Maruarar mengungkapkan bahwa sejauh ini sudah ada enam perusahaan yang telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program 3 juta rumah, termasuk sejumlah individu yang bersedia menyumbangkan tanah mereka.

Namun, dia menekankan pentingnya mempersiapkan instrumen yang tepat agar tercipta tata kelola yang baik dalam kerja sama tersebut. Ia juga mengakui bahwa diperlukan fleksibilitas dalam aturannya, termasuk terkait skema pembiayaan.

“Diperlukan kelenturan, tetapi tidak melanggar hukum. Misalnya, tanahnya dari perusahaan, tetapi yang membangun pemerintah atau sebaliknya. Jadi model pembiayaan harus legal, tetapi harus memungkinkan semua pihak bisa bergotong-royong,” ujarnya.

Maruarar menambahkan strategi efisiensi juga diperlukan, salah satunya dengan pemanfaatan rumah-rumah susun yang masih kosong dan belum banyak dihuni.

Dia saat ini sedang menjajaki kerja sama pemanfaatan rumah susun sewa, karena saat ini banyak rumah susun di beberapa daerah yang terbengkalai karena minim penghuni.

Contohnya, Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput di Manggarai, Jakarta dapat dimanfaatkan dalam program 3 juta rumah. Rusun yang memiliki 1.984 unit itu masih menyisakan sekitar 1.400 unit kosong.

Upaya lain adalah pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk dialihfungsikan bagi perumahan rakyat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) serta anggota TNI-Polri.

Salah satu lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu program tersebut adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari koruptor.

Di samping upaya-upaya tersebut, pemerintah juga perlu mengatasi beberapa tantangan dalam pelaksanaan program ini, di antaranya memastikan ketepatan sasaran dan data riil backlog perumahan.

Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto pada Agustus 2024 lalu menyampaikan bahwa masih banyak rumah bersubsidi yang dibangun pemerintah diterima oleh masyarakat tidak berhak.

Penurunan angka backlog perumahan dari 12,7 juta pada 2021 menjadi 9,9 juta unit pada 2023, hanyalah sebuah indikasi. Pada kenyataannya, pemerintah masih belum memiliki data individual yang spesifik mengenai masyarakat yang masuk dalam kategori membutuhkan rumah.

Kementerian juga menemukan banyak rumah bersubsidi di beberapa provinsi yang kosong tidak dihuni. Tingkat kekosongan itu mencapai 60—80 persen.

Selain itu, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyatakan bahwa ada banyak pengalihan rumah bersubsidi kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak.

Program 3 juta rumah per tahun adalah target ambisius. Dibutuhkan perencanaan yang jelas dan komprehensif untuk memastikan keberhasilan program ini.

Dengan peta jalan yang jelas, didukung sinergi yang kuat antar- kementerian/lembaga, swasta, serta kebijakan yang tepat, target 3 juta rumah per tahun bukan hal yang mustahil.

Selain itu, pemerintah perlu melakukan kajian terhadap kebutuhan masyarakat akan hunian dan memastikan bahwa rumah yang dibangun sesuai dengan pasar dan daya beli masyarakat, sehingga rumah yang dibangun dapat terserap dan tidak berakhir menjadi bangunan kosong.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tengah mengupayakan tanah gratis untuk dibagikan kepada masyarakat dalam program 3 juta rumah. Hal diharapkan dapat mengurangi biaya penyediaan rumah.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyampaikan perkembangan tanah sitaan korupsi yang sedang diperoleh dari Kejaksaan Agung. Dari 1.000 hektare tanah yang pernah disebutkan, sebanyak 200 hektare sudah diverifikasi dan diserahkan ke Dirjen Kekayaan Negara.

"Pak Jaksa Agung sudah serahkan 200 hektare tanahnya (tanah sitaan korupsi) ke Dirjen Kekayaan Negara. Dari 1.000 (hektare) itu udah diverifikasi 200 (hektare). Mudah-mudahan saya minggu depan sudah bisa rapat dengan Jaksa Agung dan dengan Menteri ATR dan Dirjen Kekayaan Negara," ujar Ara dikutip dari siaran langsung YouTube TVR Parlemen, Senin (4/11/2024).

Pesan itu diungkapkan dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Ara menilik kembali bagaimana Presiden ke-7 Joko Widodo yang pernah membagikan tanah gratis kepada masyarakat. Ia berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pun dapat membagikan tanah gratis dalam program 3 juta rumah.

"Kalau konsep saya, tolong mohon dukungannya, tanah itu kalau bisa gratis buat rakyat, itu harapan saya. Kenapa Pak Jokowi kemarin bisa bagi tanah? (Sekarang) Pak Prabowo bagi tanah dan bagi rumah. Nah, kalau Bapak (dan) Ibu (dewan) setuju sama pemikiran saya, supaya biayanya (penyediaan rumah) jadi murah nanti kita kalau itu (tanah) jadi gratis. Apalagi buat tni polri asn itu akan sangat membantu karena mereka punya slip gaji," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyinggung soal rencana anggaran Kementerian PKP di tahun 2025 yang hanya Rp 5,078 triliun. Menurutnya, anggaran tersebut terlalu kecil untuk mewujudkan program 3 juta rumah.

Apalagi kalau dibandingkan dengan anggaran program lain seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), program subsidi renovasi rumah, yang jauh lebih besar daripada program 3 juta rumah.

"Kalau bicara 3 juta rumah dimulai dari tahun 2025 dengan modal Rp 5 triliun, tentu jauh panggang dari api. Kita bicara BSPS saja Pak (Ara), BSPS itu satu rumah kita pakai anggaran lama saja kita belum hitung inflasi dan seterusnya. Tiga juta (rumah) kalau pakai BSPS saja, bantuan stimulan perumahan swadaya ini itu aja membutuhkan Rp 60 triliun Pak untuk 3 juta BSPS, apalagi kalau kita bangun rumah tapak dan seterusnya," ucap Lasarus.

Kemudian, ia juga sempat menghitung anggaran membangun 3 juta rumah setiap tahun. Menurutnya, program tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp 750 triliun per tahun.

"Sebagai bahan pembanding kalau pakai harga satuan lama dulu Pak. Anggaran yang sudah kita habiskan di sektor perumahan ini selama 5 tahun ini, kita dengan 2 juta rumah seperti yang Pak Ara sampaikan, kemudian menghabiskan dana Rp 119 triliun. Maka, kalau 3 juta rumah itu kita membutuhkan dana Rp 750 triliun setahun Pak. Kita baru berbicara uang, mampu nggak kita menyiapkan Rp 750 triliun?" pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Turun Tangan, Bantu Hasna Dapat Hunian Layak

Video: Menteri PKP Turun Tangan, Bantu Hasna Dapat Hunian Layak

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) angkat bicara soal anggaran program 3 juta rumah yang disebut bakal mencapai Rp750 triliun.

Saat dikonfirmasi, Ara tidak membenarkan dan tidak menyalahkan pernyataan tersebut. Pasalnya, dirinya juga mengaku hingga saat ini rumusan anggaran untuk pelaksanaan program 3 juta rumah masih dalam tahap perumusan.

“Ya nanti hitungannya [program 3 juta rumah apakah benar Rp750 triliun] kita komprehensifkan lah kita diskusikan,” kata Ara saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (5/11/2024) malam.

Namun demikian, Ara memang memberi sinyal bahwa anggaran untuk merealisasikan program 3 juta rumah tidak akan sedikit. Oleh karena itu, dirinya mencanangkan sinergi bersama dengan perusahaan swasta untuk mewujudkan program tersebut.

Di samping itu, dirinya juga bakal berkolaborasi bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memanfaatkan aset idle yang nantinya bisa digunakan untuk mendukung program 3 juta rumah.

“Makannya kalau kita tidak melakukan efisiensi tak melakukan gotong royong, [serta meminimalisir yang] tak tepat sasaran. Sekarang begitu banyak yang tak tepat sasaran, banyak yang tak terpakai. Nah, makannya sekarang ya saya harus kreatif saya kan tidak mau pasrah ya,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPRI RI fraksi PDIP, Lasarus menyoroti besaran anggaran yang bakal diperlukan pemerintah dalam membangun program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Di hadapan Menteri Perumahan Kabinet Merah Putih (KMP), Maruarar Sirait, Lasarus menyebut proyeksi anggaran yang dibutuhkan untuk memuluskan program tersebut bakal mencapai Rp750 triliun.

“Sebagai bahan pembanding, kalau pakai harga satuan lama anggaran yang sudah kita habiskan di sektor perumahan selama 5 tahun belakangan, kita dengan 2,17 juta rumah saja menghabiskan dana Rp119 triliun. Maka, kalau 3 juta rumah itu kita memerlukan dana Rp750 triliun,” kata Lasarus dalam Raker Komisi V DPR bersama Menteri Perumahan, Senin (4/11/2024).

Sekalipun menggaet bantuan pihak swasta, tambah Lasarus, hal itu dirasa bakal sulit untuk direalisasikan. Terlebih, pihak swasta bakal mengulurkan tangan secara terukur dan mempertimbangkan perhitungan tinggi.

“Semua ada hitung-hitungannya. Oleh karenanya terkait hal ini pimpinan dan seluruh anggota kita tunggu blue printnya terkait 3 juta rumah ini untuk dibahas lebih lanjut, skenario, pembiayaan dan seterusnya,” tegas Lasarus.