IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membagikan rumah gratis ke masyarakat. Hal ini untuk menjalankan program 3 juta rumah yang digaungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menilai beberapa kebijakan yang diambil Maruarar seperti pembangunan rumah berkonsep gotong royong melalui program CSR konglomerat, pemberian rumah gratis, serta rencana penurunan harga jual tidak berkorelasi terhadap pencapaian program 3 juta rumah.

"Berbeda dari arah yang selama ini disampaikan. Tetapi REI masih terus berkomunikasi dengan pemerintah, termasuk Satgas perumahan," kata Joko, Rabu (27/11/2024).

Joko menambahkan kebijakan-kebijakan yang belakangan diambil Menteri PKP ini menimbulkan kebingungan bagi para pengembang dibawah keanggotaan REI.

Pengusaha khawatir kebijakan bagi rumah gratis, dan diskon harga rumah akan menahan masyarakat untuk membeli rumah baru, sebab menunggu bantuan pemerintah.

"REI tetap berkomunikasi dan beradaptasi dengan nomenklatur kementerian untuk mendorong program 3 juta rumah ini. Meskipun saat ini ada banyak pertanyaan dan juga kebingungan informasi dari para anggota kami terutama di daerah," kata Joko Suranto.

Terkait pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

"REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan. Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepreneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah," katanya.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api," kata dia.

Seperti diketahui, Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya melakukan groundbreaking perdana program Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah yang dilakukan bersama Agung Sedayu Group. Proyek tersebut merupakan bagian dari program CSR dari perusahaan milik Sugianto Kusuma alias Aguan senilai Rp60 miliar.

Maruarar menjelaskan groundbreaking ini dimulai dari alokasi lahan pribadinya seluas 2,5 hektare yang berlokasi di Tangerang, kepada pengembang Agung Sedayu Group untuk dibangun sebanyak 250 unit rumah susun. Rumah tersebut akan diberikan secara gratis untuk beberapa golongan masyarakat tertentu.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyoroti aset lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI di beberapa stasiun kereta api. Sebab, beberapa tanah belum dimanfaatkan secara maksimal.

Menurut dia, lahan milik KAI di stasiun kereta api sangat potensial untuk dijadikan perumahan rakyat. Namun, aset negara tersebut justru tidak tertata dan cenderung kumuh.

“Karena banyak tanah negara yang ideal, tidak dimaksimalkan dan tidak ditata selama ini. Dan banyak sudah dihuni, bahkan juga kadang kumuh,” ujar pria yang akrab disapa Ara itu saat ditemui di Apartemen Mahata Semesta, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024).

Kendati begitu, Ara memastikan pemerintah bakal memanfaatkan aset perseroan, salah satunya digunakan untuk program 3 juta rumah.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebelumnya mengatakan bakal memetakan beberapa aset milik perusahaan pelat merah untuk mendukung program 3 juta rumah.

Lahan BUMN bakal dipakai untuk membangun program hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kelas menengah.

"Tadi kita ada kesepakatan untuk memetakan seluruh aset BUMN, yang tentu konteksnya perumahan, di mana untuk perumahan rakyat, dan di mana untuk rumah kelas menengah," ujar Erick.

Dua BUMN yang asetnya dimanfaatkan untuk pembangunan rumah yaitu Perum Perumnas dan KAI.

“Kita ada Perumnas, kita juga ada milik KAI, kemudian ada proyek percontohan, bagaimana lahan-lahan milik KAI itu menjadi efektif, dan terjadi subsidi silang antara yang mampu dengan yang membutuhkan," kata dia.

(Febrina Ratna)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menaikan kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800 ribu unit. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan KPR FLPP sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan angsuran terjangkau.

"Program KPR FLPP yang disalurkan oleh pemerintah bersama perbankan ini sangat bagus dan perlu ditingkatkan targetnya. Banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk dapat memiliki rumah bersubsidi dengan harga yang murah dan angsuran terjangkau," ujar Ara dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Menurutnya, program penyaluran KPR FLPP yang sudah berjalan sejak tahun 2010 sangat baik untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Pasalnya, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membutuhkan bantuan pembiayaan KPR agar dapat mengangsur dengan biaya yang tetap serta masa tenor yang cukup lama.

Untuk diketahui, program KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Program KPR ini memberikan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyalurannya dari pemerintah sementara pengelolaan dan penyaluran pembiayaan dilakukan oleh sejumlah perbankan nasional.

"Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200.000 unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800.000 unit. Tentu hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan," katanya.

Ia juga menyatakan Kementerian PKP tidak segan untuk melanjutkan berbagai program perumahan yang dinilai baik meskipun kebijakan dan program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan sejak 2010 kalau bermanfaat, bagus dan benar untuk perumahan rakyat harus dilanjutkan dan ditingkatkan targetnya. Saya siap habis-habisan dorong KPR FLPP dan sebagai birokrat juga harus memiliki jiwa negarawan dan jangan saling menyalahkan jika ada pergantian pemerintahan dengan melanjutkan berbagai program bidang perumahan yang ada untuk rakyat," tuturnya.

Hal ini disampaikan dalam diskusi bersama Direktur Utama BTN dan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Menara 2 BTN, Jakarta, Selasa (26/11). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, Direktur Rumah Umum dan Komersial Fitrah Nur, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti.

Kemudian, ada Wakil Direktur Utama BTN Oni Febriarto Rahardjo, Direktur Risk Management Setiyo Wibowo, Direktur Operasional and Customer Experience Hakim Putratama, Direktur SME and Retail Funding Muhammad Iqbal dan SEVP Wholesale Banking Benny Yoslim, dan Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional membuka peluang untuk bekerja sama dengan pihak katering dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis yang bakal diimplementasi tahun depan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, sejatinya, pihaknya akan membangun satuan pelayanan untuk pengadaan menu makan bergizi yang seluruhnya dikelola badan gizi, dengan masyarakat lokal sebagai pekerjanya.

Namun, ia mempersilakan pihak katering yang terbuka untuk bekerja sama, untuk turut ambil bagian.

"Seluruhnya dilakukan oleh Badan Gizi Nasional, jadi nanti kalau ada catering yang bersedia dan siap jadi bagian makan bergizi gratis, kita gunakan catering itu," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

Kendati begitu, pihaknya akan menempatkan pegawai BGN dalam perusahaan catering tersebut untuk menjamin seluruh pengendalian operasional dan kualitas menu.

Dadan menuturkan, menu makan bergizi gratis merupakan tanggung jawab ahli gizi di setiap satuan pelayanan. Ahli gizi ini bakal ditempatkan di satuan pelayanan seluruh Indonesia.

"Jadi menu itu tidak ditentukan Badan Gizi, tapi Badan Gizi menentukan secara nasional komposisi nutrisi, gizi nasional," ucap dia.

Menunya, kata Dadan, disesuaikan dengan bahan pangan di daerah masing-masing.

Adapun bahan pangan yang menjadi perhatian, antara lain beras, ayam, telur, susu, sayuran, buah, dan ikan.

"Atau bahan pangan lain misalnya daun kelor yang akan menambah kandungan gizi makanan sehat," ucap dia.

Sementara itu, anggaran program makan bergizi gratis dipatok sebesar Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun praktiknya bersifat fleksibel menyesuaikan harga bahan pangan di daerah.

Ia tak menutup kemungkinan bakal ada subsidi silang dengan mengalihkan sisa anggaran dari kota dengan biaya bahan pangan rendah ke kota yang lebih mahal.

"Mungkin ada yang kurang dari (Rp 15.000) itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi ditentukan di APBN per anak sekian. Tapi implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," tutur dia.

Dadan menyatakan, pihaknya tidak membeli paket makanan seharga Rp 15.000, melainkan membeli bahan baku untuk dimasak sendiri.

Untuk tahap pertama, program makan bergizi gratis bakal menyadari 3 juta anak terlebih dahulu.

"Januari mungkin kita 3 juta anak, untuk 3 bulan pertama. (Tiga bulan berikutnya) kita tambah doubling," jelasnya.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada 2 Januari 2025.

Sejumlah persiapan dan uji coba terus berlanjut, sembari menentukan menu yang sesuai untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap meningkatkan target program penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menteri PKP Maruarar Sirait menilai KPR FLPP sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga dan angsuran yang terjangkau.

"Program KPR FLPP yang disalurkan oleh pemerintah bersama perbankan ini sangat bagus dan perlu ditingkatkan targetnya. Banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk dapat memiliki rumah bersubsidi dengan harga yang murah dan angsuran terjangkau," ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 27 November 2024.
Menurutnya, program penyaluran KPR FLPP yang telah dilaksanakan pemerintah sejak 2010 sangat baik guna mendukung Program 3 Juta Rumah. Hal itu karena masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan bantuan pembiayaan KPR sehingga mereka dapat mengangsur dengan biaya angsuran yang tetap dengan masa tenor yang cukup lama.

KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

"Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200 ribu unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800 ribu unit. Tentu hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan," jelas dia.

Menteri PKP juga menyatakan, Kementerian PKP dibawah kepemimpinannya tidak segan untuk melanjutkan berbagai program perumahan yang dinilai baik meskipun kebijakan dan program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan sejak 2010 kalau bermanfaat, bagus dan benar untuk perumahan rakyat harus dilanjutkan dan ditingkatkan targetnya. Saya siap habis-habisan dorong KPR FLPP dan sebagai birokrat juga harus memiliki jiwa negarawan dan jangan saling menyalahkan jika ada pergantian pemerintahan dengan melanjutkan berbagai program bidang perumahan yang ada untuk rakyat," ungkap dia.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menekankan perlu ada bank khusus untuk membiayai ekosistem bidang perumahan. Ia pun kembali meminta Bank Tabungan Negara (BTN) dapat menjadi Bank Perumahan.

Hal ini untuk membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan pembangunan rumah di Indonesia. Ara menyebut BTN selama ini memegang peran penting dan strategis dari berbagai sudut bidang perumahan.

"Saya minta ke depan BTN bisa lebih fokus untuk sektor perumahan. Untuk itu perlu transformasi besar BTN menjadi Bank Perumahan," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Dengan berbagai pengalaman dan jaringan mitra kerja BTN, Ara menilai transformasi tersebut sangat penting dan menjadi peluang besar. BTN akan dapat bersaing dengan bank-bank besar lainnya di Indonesia.

Lalu, BTN bisa membangun kerja sama dengan berbagai mitra dalam ekosistem perumahan. Mitra tersebut antara lain dari pengembang, pengusaha yang bergerak di sektor material perumahan seperti cat, kaca, semen, pasir dan lainnya.

"Bank BTN sangat strategis di bidang perumahan dan berbagai sudut keuangan juga sangat siap. Selain itu, hubungan baik BTN dengan developer, pengusaha di sektor perumahan dan konsumen juga baik," katanya.

Di samping itu, ia berharap cost of fund BTN ke depannya dapat lebih efisien. Kemudian, uga membangun desain besar mulai dari perubahan nama, teknologi informasi dan sumber daya manusia (SDM) yang baik.

Adapun perubahan nama bank harus bersamaan dengan target besar penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) komersial dan bersubsidi untuk masyarakat. Selain itu, Ara mengatakan BTN harus mempunyai mimpi besar agar bisa bersaing dengan bank besar lainnya.

"Tolong dipikirkan ke depan perubahan nama bank BTN, sisi IT dan SDM akan juga penting sekali dalam desain besar perbankan agar fokus di sektor perumahan," tuturnya.

Sebelumnya, dalam diskusi Program 3 Juta Rumah di Menara BTN di Kawasan Harmoni Jakarta, Ara sempat meminta agar BTN mengubah nama menjadi Bank Perumahan agar lebih fokus dalam pembiayaan perumahan.

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu menyatakan BTN siap mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP. Menurutnya, dukungan di sektor perumahan sangat diperlukan untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

"Saat langkah percepatan pembangunan yang dilaksanakan Menteri PKP sangat baik supaya rumah yang dibangun oleh dapat terjangkau oleh semua pihak. Mungkin rumah selama ini jadi kebutuhan mahal di daerah tertentu jadi terjangkau baik dari suku bunga dan angsuran atau kemampuan masyarakat membayar angsuran untuk memiliki rumah yang menjadi hak rakyat di Indonesia," katanya.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Direktur Utama BTN Oni Febriarto Rahardjo, Direktur Risk Management Setiyo Wibowo, Direktur Operasional and Customer Experience Hakim Putratama.

Kemudian, ada Direktur SME and Retail Funding Muhammad Iqbal dan SEVP Wholesale Banking Benny Yoslim, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto Direktur Rumah Umum dan Komersial, Fitrah Nur, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti, Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta: Lampung adalah salah satu dari kota yang berada di bagian ujung Selatan Pulau Sumatera. Secara geografis, posisi provinsi ini di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur dengan Laut Jawa.

Provinsi Lampung memiliki pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Internasional Panjang dan Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni. Kota ini juga memiliki rumah dengan tipe dan harga yang bervariasi. Untuk tipe subsidi, harga per unit rumah dibanderol Rp160 jutaan.

Jika kamu mencari rumah di Kota Lampung, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah dari Medcom.id yang diambil dari laman resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah murah di Indramayu

Perumahan subsidi di Kota Lampung. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Perumahan Baiti Jannati IV

Perumahan yang satu ini berada di Sukadana Ham, Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung, Lampung. Perumahan yang dibangun oleh Sembilan Siger Group ini memiliki 283 unit rumah.

Untuk setiap unit rumah dibanderol dengan harga Rp166 juta. Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi.

Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Adapun spesifikasi rumah mencakup atap genteng pasir, dinding plester aci, lantai keramik, dan pondasi batu belah.

2. Perumahan Adreena Garden

Perumahan yang terletak di Seputih Jaya, Gunung Sugih, Kab Lampung Tengah, Lampung ini dibangun oleh Saibumi Perkasa Jaya. Ada 126 rumah yang tersedia dengan Harga Rp166 juta.

Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 84 meter persegi. Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunan mencakup atap dengan rangka baja, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi menggunakan batu belah.

3. Garuda Regency

Perumahan selanjutnya berada di kurungan Nyawa, Geding Tataan, Kab Pesawaran, Lampung. Perumahan yang dibangun oleh Sinar Hayati Abadi ini memiliki 95 unit rumah subsidi.

Untuk setiap unit rumah dibanderol dengan harga Rp166 juta. Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi.

Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Adapun spesifikasi rumah mencakup atap genteng, dinding bata plester, lantai keramik, dan pondasi batu belah.

4. Grand Rajawali Tahap II

Perumahan subsidi yang berada di Candi Mas, Natar, Kab Lampung Selatan, Lampung ini dibangun oleh Ari Wibowo Konstruksi. Ada 89 rumah yang tersedia dengan harga Rp166 juta.

Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 72 meter persegi. Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunan mencakup atap dengan metal polos, dinding bata bolong, lantai keramik, serta pondasi menggunakan batu gunung.

5. Sentosa Regency

Perumahan terakhir berada di Karangrejo, Metro Utara, Kota Metro, Lampung. Perumahan yang dibangun oleh Sembilan Arwana Duasatu ini memiliki 85 unit rumah.

Untuk setiap unit rumah dibanderol dengan harga Rp162 juta. Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi.

Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Adapun spesifikasi rumah mencakup atap rangka kayu, dinding plester, lantai keramik, dan pondasi batu belah.

(KIE)

IDXChannel- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait berencana untuk menaikan penyaluran kuota FLPP Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari sebelumnya sekitar 200 ribu unit, menjadi 800 ribu per tahun.

Menurutnya KPR FLPP dinilai sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga dan angsuran yang terjangkau.

"Program KPR FLPP yang disalurkan oleh pemerintah bersama perbankan ini sangat bagus dan perlu ditingkatkan targetnya. Banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk dapat memiliki rumah bersubsidi dengan harga yang murah dan angsuran terjangkau," ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Selasa (27/11/2024).

Menurut Menteri PKP, program penyaluran KPR FLPP yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2010 sangat baik guna mendukung Program 3 Juta Rumah. Hal itu karena masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan bantuan pembiayaan KPR sehingga mereka dapat mengangsur dengan biaya angsuran yang tetap dengan masa tenor yang cukup lama.

Sebagai informasi, KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

"Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200.000 unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800.000 unit. Tentu hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan," kata Maruarar.

Menteri PKP juga menyatakan, Kementerian PKP di bawah kepemimpinannya tidak segan untuk melanjutkan berbagai program perumahan yang dinilai baik meskipun kebijakan dan program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan sejak 2010 kalau bermanfaat, bagus dan benar untuk perumahan rakyat harus dilanjutkan dan ditingkatkan targetnya. Saya siap habis - habisan dorong KPR FLPP dan sebagai birokrat juga harus memiliki jiwa negarawan dan jangan saling menyalahkan jika ada pergantian pemerintahan dengan melanjutkan berbagai program bidang perumahan yang ada untuk rakyat," katanya.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis bakal menyasar 3 juta anak pada tiga bulan pertama usai diimplementasikan pada awal tahun depan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, nantinya, jumlah anak yang menjadi sasaran program ini akan meningkat dua kali lipat setelah tiga bulan pertama.

"Januari mungkin kita 3 juta anak, untuk 3 bulan pertama. (Tiga bulan berikutnya) kita tambah doubling," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2024).

Dadan menuturkan, anggaran program makan bergizi gratis dipatok sebesar Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun praktiknya bersifat fleksibel menyesuaikan harga bahan pangan di daerah.

Ia menyatakan, pihaknya tidak membeli paket makanan seharga Rp 15.000, melainkan membeli bahan baku untuk dimasak sendiri.

Menunya pun akan disesuaikan dengan bahan pangan di daerah masing-masing.

"Hitungan APBN adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung tingkat kemahalan di daerah," tuturnya.

Ia tak menutup kemungkinan bakal ada subsidi silang dengan mengalihkan sisa anggaran dari kota dengan biaya bahan pangan rendah ke kota yang lebih mahal.

"Mungkin ada yang kurang dari (Rp 15.000) itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi ditentukan di APBN per anak sekian. Tapi implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," jelas Dadan.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada 2 Januari 2025.

Sejumlah persiapan dan uji coba terus berlanjut, sembari menentukan menu yang sesuai untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, anggaran program makan bergizi gratis dipatok sebesar Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun praktiknya bersifat fleksibel menyesuaikan harga bahan pangan di daerah.

"Hitungan APBN adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung tingkat kemahalan di daerah," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

Ia tak menutup kemungkinan bakal ada subsidi silang dengan mengalihkan sisa anggaran dari kota dengan biaya bahan pangan rendah ke kota yang lebih mahal.

"Mungkin ada yang kurang dari (Rp 15.000) itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi ditentukan di APBN per anak sekian. Tapi implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," tutur dia.

Dadan menyatakan, pihaknya tidak membeli paket makanan seharga Rp 15.000, melainkan membeli bahan baku untuk dimasak sendiri.

Menunya pun akan disesuaikan dengan bahan pangan di daerah masing-masing. Adapun untuk tahap pertama, program makan bergizi gratis bakal menyasar 3 juta anak terlebih dahulu.

"Januari mungkin kita 3 juta anak, untuk 3 bulan pertama. (Tiga bulan berikutnya) kita tambah doubling," jelasnya.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada 2 Januari 2025.

Sejumlah persiapan dan uji coba terus berlanjut, sembari menentukan menu yang sesuai untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

Terbaru, pemerintah memiliki opsi untuk mengganti susu kemasan menjadi susu cair sebagai alternatif pengganti dalam menu program makan bergizi gratis.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan, alternatif ini mempertimbangkan susu yang menjadi salah satu komponen menu paling mahal dalam program itu.

Pertimbangan ini pun menjadi salah satu catatan usai uji coba program makan bergizi gratis dilakukan selama berbulan-bulan di beberapa kota.

"Jadi, kita perlu berpikir alternatif lain selain susu yang susu kemasan itu. Mungkin dengan menggunakan susu cair," kata Prasetyo di Akademi Militer Magelang, Minggu (27/10/2024).

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) kembali meminta agar Bank Tabungan Negara (BTN) bisa bertransformasi menjadi Bank Perumahan.

Menurutnya, hal itu diperlukan agar ada bank yang fokus untuk membiayai ekosistem bidang perumahan sehingga mampu membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan pembangunan rumah di Indonesia.

"Saya minta ke depan BTN bisa lebih fokus untuk sektor perumahan. Untuk itu perlu transformasi besar BTN menjadi Bank Perumahan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2024).

Maruarar menyebut, BTN selama ini memegang peran penting dan strategis dari berbagai sudut bidang perumahan. Dengan berbagai pengalaman dan jaringan mitra kerja yang ada tentunya transformasi tersebut sangat penting dan menjadi peluang besar bagi BTN untuk dapat bersaing dengan bank-bank besar lainnya di Indonesia.

Mantan anggota DPR RI itu menyebut BTN dapat membangun kerja sama dengan berbagai mitra dalam ekosistem perumahan mulai dari pengembang, pengusaha yang bergerak di sektor matetial perumahan seperti cat, kaca, semen, pasir dan lainnya.

Adanya perubahan nama bank, dikatakan Maruarar, juga harus dibarengi dengan target besar penyaluran KPR komersial dan bersubsidi untuk masyarakat. Selain itu, BTN juga harus memiliki mimpi besar agar bisa bersaing dengan bank-bank besar lainnya di Indonesia saat ini.

"Tolong dipikirkan ke depan perubahan nama bank BTN, sisi IT dan SDM akan juga penting sekali dalam desain besar perbankan agar fokus di sektor perumahan," kata dia.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga berharap cost of fund BTN ke depan bisa lebih efisien. Selain itu juga membangun desain besar mulai dari perubahan nama, teknologi informasi dan sumber daya manusia (SDM) yang baik.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratisPresiden Prabowo Subianto telah dipatok senilai Rp15.000 per anak.

Kendati demikian, Dadan menyatakan bahwa besaran anggaran tersebut akan berjalan secara fleksibel karena tergantung dengan tingkat ketersediaan bahan baku makanan di setiap daerah.

“Mungkin ada yang kurang dari itu dan yang berlebih akan kita kirim ke daerah yang memang membutuhkan bujet lebih. Jadi itungan untuk APBN per anak sekian [Rp15.000] dengan implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (26/11/2024).

Dadan menambahkan bahwa pihaknya juga akan melakukan subsidi silang dalam pelaksanaan program tersebut. Apalagi, harga bahan baku makanan di setiap daerah bisa berbeda-beda, ada daerah yang memiliki harga di bawah standar Rp15.000 per anak ada juga yang memiliki harga di atas alokasi yang dianggarkan pemerintah.

“Nanti berapa bahan baku untuk dikatakan menu Senin itu yang akan kita bayar, tenaga kerjanya kita bayar nanti itungan dampak indeks-nya itu setelah pelaksanaan program itu. Nanti untuk daerah yang bahan baku mahal nanti disesuaikan,” tuturnya.

Dadan memastikan bahwa program makan bergizi gratis akan mulai berlaku pada awal Januari 2025. Untuk tahap awal, program itu akan menyasar 3 juta pada 3 bulan pertama. Nantinya, penambahan penerima bantuan program akan bertambah secara berkala.

“Tahap awal kami di Januari mungkin kami terapkan di 3 juta anak untuk 3 bulan pertama dan bertambah setiap tahap secara berkala,” pungkas Dadan.