KOMPAS.com– Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono, menilai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menjadi salah satu kendala utama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengakses pembiayaanperumahan melalui perbankan.

Oleh karena itu, dia menyambut baik upaya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen dengan kredit non-lancar.

Pernyataan ini disampaikan Ari di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himperra 2025 di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, Jumat (18/4/2025).

“Banyak calon pembeli ditolak bank karena status rendah di SLIK, padahal aturan OJK tidak melarang pemberian kredit untuk debitur dengan kredit non-lancar. Kami harap ada solusi untuk masalah ini,” ujar Ari.

Selain itu, Ari mengapresiasi rencana Kementerian PKP untuk memperluas batas pendapatan MBR hingga Rp 12 juta untuk lajang dan Rp 14 juta untuk yang sudah menikah.

“Kebijakan ini memperluas peluang MBR dengan pendapatan Rp3 juta hingga Rp14 juta untuk memiliki rumah. Ini langkah yang sangat baik,” tambahnya.

Ia juga menegaskan pentingnya edukasi agar masyarakat tidak salah paham bahwa hanya mereka yang berpenghasilan Rp 14 juta yang bisa membeli rumah subsidi.

Himperra mengusulkan skema baru untuk kelompok berpenghasilan Rp 8 juta hingga Rp 14 juta, yang memungkinkan mereka membeli rumah komersial seharga Rp 185 juta hingga Rp 400 juta dengan insentif bunga KPR 2-3 persen di atas bunga KPR subsidi.

“Skema ini akan menarik minat milenial, dengan cicilan terjangkau, flat, dan rumah berkualitas lebih baik dari segi lokasi dan desain,” jelas Ari.

Untuk mendukung program 3 juta rumah pemerintah, Himperra membentuk sekolah guna meningkatkan keterampilan anggota dalam membangun perumahan MBR berkualitas.

Selain itu, dibentuk bidang khusus untuk menangani penjaminan mutu dan kualitas pembangunan.

“Ini komitmen kami untuk mendukung program pembangunan rumah berkualitas sesuai visi Presiden Prabowo,” tegas Ari.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa pemerintah akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 440.000 unit pada 2025, dua kali lipat dari sebelumnya, dengan bunga KPR 5 persen untuk rumah seharga Rp 175 juta.

Selain itu, tersedia kuota 100.000 unit untuk rumah komersial (Rp 400 juta) melalui mekanisme pasar.

“Kebutuhan pendanaan program ini mencapai Rp 56,6 triliun, terdiri dari SBUM Rp 1,8 triliun, FLPP Rp 47 triliun, dan SMF Rp 7,9 triliun,” jelas Heru.

Kuasa hukum mitra dapur Ibu Ira, Danna Harly mengungkapkan bukannya membayar ke kliennya, Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN malah menagih Rp400 juta kepada korban terkait dugaan penggelapan pembayaran dana senilai Rp975.375.000.

"Jadi kemarin ada komunikasi, saya dengan pihak yayasan, lucunya mereka malah menagih ibu Ira sebesar Rp400 juta," kata Danna kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (18/4).

Danna mengaku kebingungan karena pihak yayasan mengeluarkan tagihan senilai Rp100 juta kepada kliennya.

Menurut dia, adanya tagihan ompreng (tempat bekal) yang sudah dibayar kliennya Rp200 juta, tetapi malah dimasukkan ke dalam anggaran MBG.

"Kemudian juga ada tagihan ompreng. Jadi ibu Ira beli ompreng, kemarin (masing-masing Rp12.000, sudah dibayar Rp200 juta. Nah, itu ditagihkan ke dalam mekanisme di MBG ini. Jadi dua hal yang berbeda dicampur-adukan, jadi kacau semua ini," ucapnya.

Pihak kepolisian memeriksa mitra dapur dan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN sebagai saksi soal dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000 di Kalibata, Jakarta Selatan pada Jumat pukul 10.00 WIB.

Sempat terhenti karena mitra dapur kekurangan biaya sebab belum dibayar, dapur makanan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, kembali mendistribusikan makanan ke sejumlah sekolah pada Kamis (17/4).

Sebelumnya, mitra dapur sempat berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025 karena belum dibayar pihak yayasan. Mereka pun melaporkan pihak yayasan itu ke kepolisian.

Adapun laporan polisi tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Ira sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan.

Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi. Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke Kepolisian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka terus dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.

Terbaru, program itu dilakukan kepada ratusan pelajar di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

George Santos, pimpinan PT Bintan Alumina Indonesia (PT BAI) yang mendukung pembiayaan pelaksanaan program MBG yang digelar di dua sekolah yakni SDN 005 dan SMPN 27 Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Kedua sekolah tersebut berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang.

"Kami ikut serta dalam mendukung pembiayaan dan mensukseskan program Makan Bergizi Gratis ini. Ini adalah salah satu cara kami agar PT BAI selalu bermanfaat untuk Bintan, jadi tidak hanya investasi saja," ujar George.

Sebanyak 179 pelajar dan guru dari SDN 005 dan SMPN 27 Gunung Kijang mendapatkan program MBG tersebut. Mereka begitu antusias dan menyambut gembira program Makan Bergizi Gratis tersebut.

"Jadi sekolah yang kami bangun yang masuk dalam kawasan KEK kami beri makanan program MBG," terang George.

Dirinya berharap apa yang PT BAI dan KEK Galang Batang lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat Bintan.

"Yang terpenting apa yang kami lakukan ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat Bintan. Ini juga berkat dukungan dari Bupati Bintan dan Gubernur Kepri," pungkas George.

George yang juga pemilik Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) Galang Batang tersebut tampak ikut menikmati secara langsung menu makanan MBG yang dibagikan kepada para pelajar.

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak 38 kepala keluarga (KK) penghuni Perumahan Bintang Sriamur Residence, RT 8/RW 3, Desa Sriamur, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terancam terisolir.

Penyebabnya, jembatan yang menjadi akses utama keluar-masuk warga bakal dibongkar Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat pada Sabtu (19/4/2025).

Pembongkaran dalam rangka normalisasi saluran air depan perumahan.

Ketua RT 08/RW 03 Sriamur, Dedi Beben mengatakan bahwa warga dilema lantaran pihak developer lepas tangan.

"Di perumahan ini developer sudah lepas tangan dengan alasan unit sudah terjual semua," ujar Beben kepada Kompas.com di Perumahan Bintang Sriamur Residence, Jumat (18/4/2025).

Beben mengatakan, mobilitas warga dipastikan sangat terganggu apabila jembatan dibongkar.

Karena itu, warga meminta SDA Jawa Barat membongkar jembatan sepanjang di jalur saluran air Jalan Kong Isah secara bertahap.

Tujuannya tak lain agar warga bisa mengakses jembatan perumahan terdekat seraya menunggu proses pembangunan.

"Kita berharap pembongkaran jembatan dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu mobilitas, kita bisa ke perumahan sebelah, jangan serempak," jelasnya.

Beben juga berharap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mempertimbangkan lagi waktu pembongkaran jembatan.

Hal ini menyusul warga masih kesulitan mengumpulkan dana swadaya untuk pembangunan jembatan baru.

Sebaliknya, warga mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa apabila jembatan tetap dibongkar besok.

"Kami akan menggelar demo, kami bukan tidak mendukung normalisasi, itu bagus. Tapi, mohon kebijakannya untuk mengulur waktu," tegas dia.

Koordinator Lapangan Normalisasi Tambun Utara dari Dinas SDA Jawa Barat, Nurman mengungkapkan, terdapat enam jembatan yang segera dibongkar di sepanjang jalur saluran air Jalan Kong Isah.

Pembongkaran dilakukan karena jembatan perumahan melanggar spesifikasi.

"Diameter sungai itu lebarnya 15 meter, sementara gorong-gorongnya cuma berapa meter, kami hanya melaksanakan tugas," kata Nurman.

JAKARTA, investor.id – Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik upaya yang tengah diperjuangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non-lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra, Ari Tri Priyono kepada sejumlah awak media, disela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himperra 2025 yang berlangsung di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, Jumat, (18/4/2025).

Menurut Ari, selama ini SLIK masih menjadi salah satu hambatan terbesar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan lewat perbankan.

“Kenyataan di lapangan, teman-teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK. Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit/pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Kami ingin ada solusi dari masalah itu,” ujar Ari.

Pada kesempatan tersebut, Ari juga menyambut baik rencana kebijakan Kementerian PKP untuk memperluas kebijakan maksimal penghasilan MBR sebesar Rp 12 juta untuk lajang, dan Rp 14 juta untuk yang sudah menikah.

“Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp 3 juta – Rp 14 juta. Kebijakan ini, sangat baik bahkan,” tambahnya.

Ia menjelaskan, saat ini masih terdapat informasi yang salah di masyarakat. Di sosial media disebutkan hanya masyarakat yang bergaji Rp 14 juta saja yang dapat beli rumah subsidi, pada hal informasi tersebut salah.

Terkait dukungan kebijakan itu, Himperra lanjut Ari, mengusulkan ada skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp 8 juta - Rp14 juta.

“Sehingga masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp 185 juta sampai dengan Rp 400 jutaan, bisa juga menikmati insentif bunga murah. Suku bunga KPR-nya bisa 2-3% di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik,” terangnya

Pihaknya yakin, konsumen milenial akan sangat tertarik, selain angsuran terjangkau, cicilan flat, dan dapat rumah komersial yang secara lokasi, desain, dan kualitas lingkungan jauh lebih baik dari rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Himperra juga sangat setuju dengan himbauan pemerintah akan pembangunan perumahan FLPP berkualitas. Hal ini diwujudkan dengan membentuk Sekolah Himperra untuk membina dan mendidik anggota meningkatkan skill agar secara kualitas dan kapasitas yg baik dalam membangun rumah MBR.

“Himperra juga secara khusus menunjuk bidang khusus yang menangani penjaminan mutu dan kualitas pembangunan rumah DPP Himperra. Ini semua dilakukan untuk mendukung penuh Program 3 Juta Rumah yang berkualitas,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, selain memperluas kelompok penerima subsidi sampai dengan yang berpenghasilan Rp 14 juta, pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat, yaitu sebanyak 440 ribu unit rumah sepanjang 2025. Di samping penyediaan pendanaan rumah komersil (harga rumah Rp 400 juta) dengan kuota hingga 100 ribu unit, lewat mekanisme pasar.

“Untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditasnya lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (bunga KPR 5% dan harga rumah Rp 175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp 1,8 triliun, FLPP Rp 47 trilun dan SMF Rp 7,9 triliun,” tambah Heru.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar pada kesempatan tersebut mengatakan adanya penambahan kuota FLPP menjadi dua kali lipat tahun ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat pengembangan dan perbankan.

“BTN menyambut baik, (kenaikan kuota). Tetapi teman-teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan. Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas,” pungkasnya.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Dalam pemeriksaan Jumat ini, tim mitra dapur telah menyerahkan sejumlah bukti dengan diperiksa selama sembilan jam

Jakarta (ANTARA) - Ira Mesra Destiawati selaku pemilik Mitra Dapur di Kalibata, Jakarta Selatan tetap melanjutkan laporan penggelapan dana Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN senilai Rp975.375.000.

"Sejauh ini dari ibu Ira tetap lanjut, karena ini untuk pembelajaran seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Yayasan bahwa ketika melakukan penyelewengan seperti ini akan ditindak tegas dan tidak ada damai," kata kuasa hukum Ira, Danna Harly kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat.

Danna menegaskan MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto sehingga niat jahat harus ditindak tegas.

Lebih lanjut, tindakan tegas ini diharapkan menjadi pelajaran setiap SPPG maupun yayasan di Indonesia tidak melakukan hal serupa.

"Dan agar tahu, jika yayasan melakukan hal serupa akan ditindak tegas dan akan dilaporkan ke polisi," ujarnya.

Dalam pemeriksaan Jumat ini, tim mitra dapur telah menyerahkan sejumlah bukti dengan diperiksa selama sembilan jam.

Kemudian, Danna sebagai pengacara ditanya 21 pertanyaan dan Ira sekitar 28 pertanyaan untuk mendukung proses pemeriksaan.

Terkait dapur yang telah beroperasi kembali, pihaknya menyatakan masih melanjutkan memakai dana pribadi dengan harapan sudah dapat berjalan kembali secara normal pada minggu depan.

Lebih lanjut, pada minggu depan dikatakan dari pihak pelapor atau mitra dapur akan mendatangkan sejumlah saksi dan ahli pidana.

"Informasi kapan pemanggilan terlapor belum ada, tapi minggu depan rencana dari pihak pelapor akan mendatangkan lima orang saksi dan juga satu ahli pidana," ucapnya.

Sebelumnya, dapur makanan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, kembali mendistribusikan makanan ke sejumlah sekolah pada Kamis (17/4), setelah sempat berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.

Adapun laporan polisi tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025.

Ira sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan Yayasan ke Kepolisian.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Mitra dapur makan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, mengaku sempat dihubungi pihak yayasan berinisial MBN terkait pembayaran yang menunggak. Namun, mitra dapur tetap melanjutkan proses hukum.

"Tadi setengah 6 pada hari ini pihak yayasan memberitahu saya bahwa akan menyerahkan bilyet giro untuk pembayaran hak (Ibu) Ira dan beliau menanyakan di mana alamatnya," ujar kuasa hukum korban, Danna Harly kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (18/4/2025).

Danna mengatakan kepada pihak yayasan untuk mengantar bilyet giro ke Polres Metro Jakarta Selatan hari ini. Namun tak ada jawaban dari pihak yayasan.

"Saya sampaikan tadi untuk diantar ke Polres Jakarta Selatan pada hari ini, tapi sampai sekarang tidak ada jawaban. Jadi saya juga kurang paham niatnya seperti apa, ingin menyampaikan bilyet giro di tengah hari libur, saat dikonfirmasi tiba-tiba tidak ada kabar lagi. Kurang lebih seperti itu," jelasnya.

Danna menjelaskan kliennya tetap melanjutkan proses hukum perkara tersebut. Hal ini supaya menjadi pelajaran terhadap setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia agar tak melakukan hal serupa.

"Jadi gini, untuk laporan, tadi saya sudah ngobrol cukup panjang dengan Ibu Ira. Pada intinya, beliau sejauh ini tetap akan melanjutkan laporan. Kenapa? Untuk menjadi pelajaran bagi setiap SPPG maupun yayasan di 1.702 SPPG di Indonesia ini," ucapnya.

"Supaya tidak melakukan hal serupa. Dan agar tahu, jika yayasan melakukan hal serupa, akan ditindak tegas dan akan dilaporkan ke polisi," tambahnya.

Danna menegaskan kliennya tetap melanjutkan proses hukum meskipun yauasan membayar uang tersebut. Menurutnya, penyelewengan itu harus ditindaktegas dan tidak ada damai mengenai hal itu.

"(Apkah akan damai apabila pihak yayasan membayar) Dari Ibu Ira tetap lanjut karena ini untuk pembelajaran seluruh SPPG dan yayasan bahwa ketika melakukan penyelewengan seperti ini akan ditindaktegas dan tidak ada damai," ujarnya.

"Dan sekali lagi ini program prioritas Pak Prabowo, jika ada penyelewengan harus ditindaktegas," tutupnya.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000. Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

(azh/azh)

Jakarta -

Polisi memeriksa mitra dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata, Jakarta Selatan terkait dugaan penggelapan dana senilai Rp 1 miliar oleh yayasan berinisial MBN. Mitra dapur dicecar 28 pertanyaan.

"Pada hari ini kita sudah sekitar 9 jam diperiksa di Polres Jakarta Selatan. Tadi saya ditanya sekitar 21 pertanyaan dan Ibu Ira (korban) ditanya sekitar 28 pertanyaan," ujar kuasa hukum korban, Danna Harly kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (18/4/2025).

Danna mengatakan kliennya juga sudah memberikan bukti kepada polisi. Pihaknya menekankan keobjektifan dan dan profesionalitas polisi dalam menangani perkara ini.

"Dan kita juga sudah memberikan bukti-bukti pendukung yang dibutuhkan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Pada intinya, disini kami menekankan agar penyidik tetap objektif dan profesional dalam menangani perkara ini," jelasnya.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000. Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

(azh/azh)

Jakarta: Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyambut baik inisiatif Menteri Perumahan Rakyat dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk menyediakan 20 ribu rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI).

Melalui penyediaan tersebut, pekerja migran akan menjadi satu dari 10 penerima manfaat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan Tapera.

"Niat baik dari Menteri PKP harus kita sambut baik, karena ini menjadi peluang bagi pekerja migran untuk memiliki rumah," kata Menteri Karding dikutip dari Antara, Jumat, 18 April 2025.

Meski demikian, Menteri Karding ingin kementeriannya duduk bersama Kementerian PKP dan BP Tapera untuk merumuskan syarat-syarat mendapat rumah, yang tentunya juga meringankan pekerja migran.

"Karena memang sedikit ada problem, karena untuk mengakses rumah subsidi ini, minimun gaji yang harus dimiliki sebesar Rp8 juta, sementara pekerja migran kita lebih dari itu," kata dia.

Masalah lainnya adalah soal jangka waktu cicilan rumah yang umumnya di atas 10 tahun. Sedangkan masa kontrak dari pekerja migran Indonesia hanya berkisar 2 tahun, yang diperpanjang hanya beberapa kali saja, kata Menteri Karding lebih lanjut.

"Ini yang mau kita bicarakan dengan Menteri PKP," ujarnya.

Saat disinggung soal sebaran lokasi rumah subsidi yang bisa diakses pekerja migran, Menteri Karding menambahkan hal itu akan disesuaikan dengan data dari pekerja migran Indonesia.

"Kita umumkan, yang pasti terbuka, pekerja migran atau purna pekerja migran boleh mendaftar," imbuh Abdul Kadir Karding.

Selain pekerja migran, segmentasi penerima manfaat FLPP dan Tapera yaitu petani sebanyak 20 ribu unit, nelayan 20 ribu unit, buruh 20 ribu unit, Polri 14.500 unit, Kemenparekraf 3 ribu unit dan Kemendagri 2 ribu unit.

Selanjutnya, Kemenkeu 2 ribu unit, BP seribu unit dan asisten rumah tangga (ART) seribu unit. Sepuluh segmentasi penerima manfaat FLPP tersebut saat ini sedang dalam proses perumusan syarat dan ketentuan yang akan menerima.

Sementara yang telah bekerja sama sebagai penerima FLPP dan Tapera yaitu TNI Angkatan darat sebanyak 5.760 unit, guru 20 ribu unit, tenaga kesehatan 30 ribu unit dan wartawan seribu unit.

(KIE)

NIR YITZHAK, KOMPAS.com - Sebuah jet tempur milik militer Israel (IDF) secara tidak sengaja menjatuhkan bom di dekat permukiman warga di wilayah selatan Israel, Selasa (15/4/2025) malam.

Insiden terjadi di area terbuka dekat permukiman pertanian Nir Yitzhak, yang terletak sekitar tiga kilometer dari perbatasan Gaza.

Militer Israel menyebut insiden ini dipicu oleh kesalahan teknis saat pesawat tersebut sedang menuju misi militer di Jalur Gaza.

“Sebuah amunisi jatuh dari pesawat tempur IDF yang sedang dalam perjalanan ke misi di Jalur Gaza. Amunisi tersebut mendarat di area terbuka dekat Nir Yitzhak akibat kesalahan teknis,” demikian pernyataan resmi militer Israel, dikutip dari CNN.

Pihak IDF memastikan bahwa tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut.

Meski begitu, hingga saat ini mereka belum mengungkapkan jenis bom yang terjatuh. Sebuah penyelidikan internal sedang dilakukan guna mencari tahu penyebab pasti kejadian ini.

Juru bicara komunitas Nir Yitzhak menyatakan bahwa bom tersebut jatuh di area pertanian milik warga.

Ia menambahkan, pihak komunitas tengah berkoordinasi dengan militer Israel untuk memastikan keselamatan warga dan mencegah insiden serupa terulang.

Bukan yang pertama

Meskipun tergolong jarang, insiden serupa bukan kali pertama terjadi di wilayah tersebut.

Pada Mei 2024, jet tempur Israel juga tak sengaja menjatuhkan bom di permukiman Yated yang bersebelahan dengan Nir Yitzhak. Bom tersebut tidak meledak dan berhasil diamankan oleh pasukan Israel.

Sebulan setelahnya, peluru tank yang ditembakkan ke wilayah selatan Gaza menyimpang dari target dan mendarat di dekat pagar perbatasan, menyebabkan kerusakan pada sebuah mobil di sisi Israel.

Adapun Nir Yitzhak merupakan salah satu komunitas kecil yang dihuni sekitar 550 penduduk, berdasarkan data Biro Pusat Statistik Israel.

Permukiman ini sempat menjadi target serangan dalam serangan besar yang dilancarkan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Pasca-serangan Hamas, sebagian besar warga sempat mengungsi. Namun, hingga Februari 2025 sekitar separuh dari penduduk telah kembali ke permukiman tersebut.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan lahan persawahan tidak boleh digunakan untuk perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh lahan persawahan dibuat perumahan," ujar Ara dikutip dari Antara, Jumat, 18 April 2025.

Menurut dia bahwa hal tersebut merupakan tantangan di sektor perumahan, namun jangan sampai menyelesaikan masalah perumahan dengan mengorbankan ketahanan pangan.

"Tantangan kita memang berat, jangan nanti kita menyelesaikan masalah perumahan dengan cara sawah dijadikan rumah, nanti soal pangan menjadi masalah karena lahan sawah dijadikan rumah sehingga produksi pangan turun," kata dia.

Ketersediaan lahan menjadi faktor penting bagi pembangunan perumahan rakyat, Kementerian PKP akan berupaya mencarikan lahan yang baik dan bisa juga cukup strategis tetapi bukan lahan persawahan.

"Saya sebagai Menteri PKP tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan tetapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif. Itulah sikap kami sebagai negara, sebagai pemerintah," ungkap dia.

Ara akan mengumpulkan para pengembang untuk membahas masalah lahan perumahan ini.
Selain itu dirinya juga akan membahas soal lahan tersebut dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama para pengembang.

Sebelumnya para pengembang mengeluhkan soal lahan perumahan yang semakin terbatas di Jawa Barat dikarenakan lahan persawahan yang tidak boleh digunakan untuk pembangunan perumahan.


"Kita nanti melakukan pertemuan untuk membahas masalah lahan perumahan di Jawa Barat, nanti saya undang Pak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau saya datang ke Jawa Barat bersama dengan teman-teman pengembang untuk mencari solusi. Harus ada solusinya, bagaimana sektor pangan dan perumahan dua-duanya maju," kata Ara.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid memastikan sinergi pengadaan lahan dalam mewujudkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan, hilirisasi, hingga pengadaan 3 juta rumah.

Menurut dia, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, makar bergizi gratis, hilirisasi industri, serta pembangunan 3 juta rumah.

Oleh karena itu, lanjut dia, harus dilakukan upaya untuk melakukan perlindungan agar saat membangun pabrik atau perumahan jangan sampai memakan lahan persawahan, sehingga ketahanan pangan tidak terganggu.

(KIE)

Jakarta -

Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Daerah Khusus Jakarta baru saja menyambut pemimpin baru yakni Iwan Hermawan. Dalam sambutannya, Iwan menyampaikan harapannya ada kolaborasi antara pemerintah yakni Pemerintah Provinsi Jakarta dengan pengembang dalam menyediakan hunian yang terjangkau mengingat angka backlog di Jakarta masih cukup tinggi.

Pernyataan tersebut disampaikan kepada awak media, sesaat setelah terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD HIMPERRA Daerah Khusus Jakarta, dalam ajang Musyawarah Daerah atau Musda II DPD HIMPERRA Jakarta di Hotel RA Suites Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

"Di Jakarta ini memang tidak ada pilihan selain kita membangun ke atas (vertikal). Ada angka backlog kebutuhan hunian di Jakarta sampai 1,2 juta unit. Harapan kami sebagai pihak swasta bisa berkolaborasi dengan Pemprov Jakarta, memanfaatkan lahan-lahan idle untuk kebutuhan hunian vertikal. Kami siap bekerjasama membantu pemerintah mendukung Program 3 Juta Rumah, khususnya hunian vertikal, agar bisa terealisasi dengan baik dan tepat sasaran di Jakarta," kata Iwan dalam keterangannya, dikutip Jumat (18/4/2025).

Untuk dapat mempermudah pembangunannya, pengembang berharap ada regulasi yang dapat mendukung dan mempercepat. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian PKP yang telah menaikkan batas penghasilan pasangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari yang tadinya Rp 7-8 juta, menjadi Rp 14 juta.

"Pemerintah pusat lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengeluarkan aturan perluasan pendapatan untuk pembelian hunian subsidi sampai dengan penghasilan maksimal Rp 14 juta. Itu angin segar dan peluang bagi warga DKI Jakarta bisa membeli hunian vertikal bersubsidi. Kami ingin rumah susun milik bersubsidi di Jakarta ada lagi," ujarnya.

Lebih lanjut, Iwan menyampaikan Himperra memiliki target besar yang optimis dapat mereka capai selama 2025 ini yakni membangun 5.000 rumah subsidi.

Target ini melampaui capaian Himperrra pada 2024 lalu yang berhasil membangun 3.100 rumah. Lokasinya kebanyakan berada di kawasan penyangga Jakarta seperti Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, Serang bahkan sampai ke Karawang.

"Tiga bulan pertama sudah tercapai 10 persennya. Kami optimis tahun ini dari 180 perusahaan aktif anggota Himperra Jakarta, bisa memproduksi sebanyak 5.000 unit rumah subsidi. Keahliannya anggota kami memang membangun perumahan bersubsidi," ungkapnya.

Selain meningkatkan jumlah unit yang tersedia, Himperra juga melakukan inovasi dengan memberikan desain rumah yang kekinian dan dengan kualitas bangunan yang hampir setara dengan bangunan komersial.

"Infrastruktur pendukung kawasan juga sudah bagus. Jadi tinggal dan bisa memiliki rumah subsidi tetap akan merupakan kebutuhan dan kebanggaan bagi milenial ke depan," jelasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(aqi/abr)