JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak pengembang Perumahan The Arthera Hill 2 Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi meninggikan tanggul di titik-titik rawan banjir area sekitar perumahan.

Selain itu, pihak pengembang juga memperkuat struktur tanggul sesuai rekomendasi teknis terbaru, membangun posko pemantauan banjir, dan menerapkan sistem peringatan dini.

Langkah ini dilakukan menyusul banjir yang merendam perumahan tersebut pada Selasa (4/3/2025).

“Kami terus memperkuat upaya mitigasi seperti melanjutkan pembuatan sistem drainase dan infrastruktur di lingkungan perumahan guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang,” kata Manajer Perizinan dan Sertifikasi PT Prisma Inti Propertindo selaku pihak pengembang, Ratna Damayanti, di Bekasi, Selasa (11/3/2025), dikutip dari Warta Kota.

Pihak pengembang mengeklaim telah menurunkan tim untuk membantu warga dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat proses pemulihan.

Warga yang terdampak juga mendapatkan bantuan berupa pembersihan rumah serta pengecatan ulang, baik untuk interior maupun eksterior.

Ratna mengatakan, saat ini kondisi The Arthera Hill 2 berangsur pulih. Katanya, jalan utama dan area permukiman sudah dibersihkan.

Dia juga mengeklaim, sejak dibangun pada 2021 hingga 2024, wilayah tersebut tidak pernah banjir, termasuk saat curah hujan tinggi.

Apalagi, perumahan ini memiliki sistem drainase, waterpond untuk menampung air hujan, serta tanggul buat mencegah luapan air sungai.

Namun, menurut Ratna, derasnya debit air dari hulu pada pekan lalu menyebabkan banjir di sejumlah wilayah, termasuk The Arthera Hill 2.

"Artinya kejadian ini diluar perkiraan dan prediksi, kami sebelumnya sudah lakukan upaya mitigasi. Adanya kejadian ini menjadi pelajaran kami untuk lebih meningkatkan mitigasi bencananya," imbuhnya.

Ratna menambahkan, pengembang perumahan subsidi ini memenuhi seluruh regulasi yang berlaku.

Beberapa izin telah dikantongi antara lain Persetujuan Kesesuaian Kegiatatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) meliputi Persetujuan Peil Banjir dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi.

Lalu, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan sejumlah izin lainnya.

“Sedikitnya terdapat 13 dokumen yang sudah kami kantongi sebagai pengembang,” klaim Ratna.

Seperti diketahui, banjir merendam berbagai wilayah Kabupaten Bekasi sejak Selasa (4/3/2025).

Di sejumlah wilayah, banjir menggenang selama berhari-hari, bahkan hingga Minggu (9/3/2025).

Nabire, Papua Tengah (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan prioritas Makan Bergizi Gratis atau MBG di Papua adalah untuk masyarakat rentan gizi, sama seperti sasaran di daerah-daerah lain, mulai dari anak-anak sekolah, ibu hamil, menyusui, hingga balita.

Hal tersebut disampaikan oleh Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Niken Gandini untuk menjawab pertanyaan tentang permintaan dari papa-papa Lembaga Masyarakat Adat Nabire, Papua Tengah, yang juga menginginkan mendapatkan Makan Bergizi Gratis.

"Filosofinya ada, mengapa kami memprioritaskan ibu-ibu hamil dan menyusui, karena mereka yang rentan gizi. Anak-anak remaja juga rentan gizi. Ibu-ibu itu kami berharap mereka gizinya baik, karena mereka kan mengandung janin untuk anak-anak yang akan dilahirkan, nantinya harus kita pastikan anak-anak tersebut sehat," kata Niken di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa.

Ia menegaskan, apabila ibu memiliki gizi yang baik, maka anaknya juga akan tumbuh sehat, sedangkan jika anak sudah mendapatkan gizi baik sejak sekolah, maka di masa depan ia juga akan tumbuh dengan sehat.

Niken menambahkan, untuk pembagian MBG di Papua, utamanya Nabire, BGN akan mengikuti hari efektif sekolah, mengingat hari efektif kegiatan belajar-mengajar pada sebagian besar sekolah di Nabire berlangsung hingga Sabtu.

"Kami dari BGN mengikuti hari efektif sekolah, kalau di sini sampai Sabtu, maka kami juga mengikuti sampai Sabtu," ucapnya.

Niken juga menyebutkan, setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) setiap harinya mulai bekerja sejak pukul 2 pagi, maka, hal tersebut secara otomatis akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

"Diprioritaskan jam 7 pagi sudah siap sehingga bisa dikirimkan ke sekolah-sekolah sebelum mereka pulang. Ini akan menjadi pemberdayaan ekonomi yang sangat kuat, misalnya dalam sehari saja ada tiga ribu telur yang diproduksi, sudah berapa peternak ayam lokal yang terlibat, belum lagi nasi, sayur, dan lain sebagainya yang seluruhnya dikelola oleh masyarakat lokal," ujar Niken.

Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat Papua mendukung BGN dalam menyukseskan MBG, karena sangat mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, mendorong peran aktif koperasi, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, serta membangun desa dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan sesuai Astacita Presiden-Wakil Presiden.

Niken juga memaparkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 4,78 masyarakat dikategorikan miskin apabila dihitung rata-rata jumlah anggota keluarga menurut kelas pengeluaran per tahun 2024.

"Rata-rata anggota rumah tangga di penduduk miskin lebih banyak dibandingkan penduduk kelas menengah dan atas, sehingga perlu intervensi pemerintah untuk pemenuhan gizi," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Program Makan Bergizi Gratis (MGB) belum terlaksana di Denpasar, Bali. Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar masih menunggu petunjuk teknis (juknis) soal pelaksanaan MBG dari pemerintah pusat.

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menegaskan Pemkot Denpasar mendukung program Presiden Prabowo Subianto itu. Pemkot Denpasar telah menyiapkan anggaran pendamping sebanyak Rp 5 miliar.

"Artinya, kami tetap selaku pemerintah daerah pasti mendukung kebijakan pemerintah pusat. Kami mendukung pola ini untuk kepentingan masyarakat," kata Jaya Negara saat dijumpai di kantor DPRD Denpasar, Selasa (11/3/2025).

Pemkot Denpasar, jelas Jaya Negara, juga tengah mencari lokasi yang tepat untuk pembangunan dapur umum MBG. Hal ini dilakukan menindaklanjuti beberapa surat dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditujukan pada Pemkot Denpasar.

"Kemarin memang kami ada sarankan di Peguyangan (sebagai lokasi dapur umum), kayaknya representatif. Kami masih mengkaji, mencari agar bisa berjalan dan tempatnya strategis," jelas Jaya Negara.

Jaya Negara juga belum dapat memastikan program MBG dapat berjalan pertengahan tahun ini atau tidak. Sebab, Pemkot Denpasar sedang menindaklanjuti permintaan dari BGN.

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Program Makan Bergizi Gratis (MGB) belum terlaksana di Denpasar, Bali. Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar masih menunggu petunjuk teknis (juknis) soal pelaksanaan MBG dari pemerintah pusat.

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menegaskan Pemkot Denpasar mendukung program Presiden Prabowo Subianto itu. Pemkot Denpasar telah menyiapkan anggaran pendamping sebanyak Rp 5 miliar.

"Artinya, kami tetap selaku pemerintah daerah pasti mendukung kebijakan pemerintah pusat. Kami mendukung pola ini untuk kepentingan masyarakat," kata Jaya Negara saat dijumpai di kantor DPRD Denpasar, Selasa (11/3/2025).

Pemkot Denpasar, jelas Jaya Negara, juga tengah mencari lokasi yang tepat untuk pembangunan dapur umum MBG. Hal ini dilakukan menindaklanjuti beberapa surat dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditujukan pada Pemkot Denpasar.

"Kemarin memang kami ada sarankan di Peguyangan (sebagai lokasi dapur umum), kayaknya representatif. Kami masih mengkaji, mencari agar bisa berjalan dan tempatnya strategis," jelas Jaya Negara.

Jaya Negara juga belum dapat memastikan program MBG dapat berjalan pertengahan tahun ini atau tidak. Sebab, Pemkot Denpasar sedang menindaklanjuti permintaan dari BGN.

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Yang paling mendapat manfaat dari program makan bergizi ini adalah ayam, baik telur, maupun ayam potongnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan manfaat dalam meningkatkan penyerapan pasokan daging ayam.

“Yang paling mendapat manfaat dari program makan bergizi ini adalah ayam, baik telur, maupun ayam potongnya,” ujar Rachmat Pambudy dalam Seminar Nasional Huluisasi dan Hilirisasi Sawit sebagai Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia serta Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi Nasional, di Institut Pertanian Bogor (IPB), dipantau secara virtual, di Jakarta, Selasa.

Indonesia disebut telah menghadapi permasalahan kelebihan pasokan (oversupply) ayam hingga mencapai sekitar 25 tahun. Masalah ini seringkali dianggap sebagai kelebihan produksi, padahal sebenarnya disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat.

Dengan adanya program MBG, terbukti bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya mau dan ingin makan ayam maupun telur, tetapi tidak memiliki daya beli.

“Baru kita tahu bahwa ternyata rakyat di Indonesia bukan tidak mau makan ayam, (tetapi) tidak mampu beli ayam, tidak mampu makan telur, bahkan ada beberapa lokasi di daerah ketika mereka tidak menghabiskan ayamnya, tidak menghabiskan telurnya, ketika ditanya kenapa, (katanya) mau dibawa pulang. Jadi, begitulah kondisi perekonomian kita, begitulah kondisi masyarakat kita,” ujar Rachmat.

Berdasarkan data statistik yang dimiliki Bappenas, ada 180 juta orang Indonesia kekurangan gizi. Angka ini belum termasuk yang tidak tercatat.

Menghadapi kondisi tersebut, katanya lagi, jika tidak segera bertindak, maka akan kehilangan kesempatan untuk mengatasi masalah mendasar yang dialami masyarakat. Karena itu, pemerintah berupaya mengatasi persoalan kekurangan gizi melalui program MBG.

“IPB punya Jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga, IPB punya Fakultas Ekonomi dan punya Program Studi Ekologi Manusia. Inilah sekarang tugas IPB (untuk menyelesaikan masalah kekurangan gizi),” katanya pula.

“Saya mohon dukungan dari IPB. Kalau saya sering-sering datang ke IPB, karena kita tahu bahwa pengetahuan kita terbatas. Kita minta dukungan Pak Rektor. Jadi, kalau Pak Rektor datang ke sana (Bappenas), bukan Pak Rektor yang minta bantuan, saya yang minta bantuan,” ujarnya lagi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

SERANG BARU, iNewsBekasi.id - Perumahan The Arthera Hill yang berlokasi di Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi dilanda banjir besar pada Selasa 4 Maret 2025, dengan ketinggian air hampir mencapai dua hingga tiga meter. 

Akibatnya, ratusan kepala keluarga terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam air. Banjir ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi serta buruknya sistem drainase di kawasan permukiman tersebut.

Manajemen PT. Prisma Inti Propertindo selaku pengembang Perumahan The Arthera Hill 2 menyampaikan rasa empati kepada seluruh keluarga yang terdampak banjir. Sebagai bentuk kepedulian, pihak pengembang telah menurunkan tim untuk membantu warga serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna mempercepat proses pemulihan.

“Kami terus memperkuat upaya mitigasi seperti melanjutkan pembuatan sistem drainase dan infrastruktur di lingkungan perumahan, guna mencegah kejadian serupa,” ujar Manajer Perizinan dan Sertifikasi PT. Prisma Inti Propertindo, Ratna Damayanti, Selasa (11/3/2025).

Menurut dia, banjir besar pekan lalu itu berdampak bukan hanya di perumahannya saja. Akan tetapi terjadi sedikitnya 7 kecamatan dan 40 desa di Kabupaten Bekasi. Data ini belum digabungkan dengan wilayah-wilayah di Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi yang juga terdampak.

Secara keseluruhan, banjir melanda berbagai kompleks perumahan, kawasan permukiman, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan. Ratna menjelaskan, sejak dibangun pada 2021 hingga 2024, kawasan The Arthera Hill tidak pernah mengalami banjir, termasuk saat curah hujan tinggi.

Perumahan ini dilengkapi dengan sistem drainase, waterpond untuk menampung air hujan, serta tanggul guna mencegah luapan air sungai. Namun, derasnya debit air dari hulu pada pekan lalu menyebabkan banjir di banyak tempat di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.

“Artinya kejadian ini diluar perkiraan dan prediksi, kami sebelumnya sudah lakukan upaya mitigasi. Adanya kejadian ini menjadi pelajaran kami untuk lebih meningkatkan mitigasi bencananya,” imbuhnya.

Saat ini kondisi di The Arthera Hill 2 berangsur pulih. Dijelaskan, jalan utama dan area pemukiman telah dibersihkan. Sementara warga yang terdampak mendapatkan bantuan berupa pembersihan rumah serta pengecatan ulang, baik untuk interior maupun eksterior.

Sebagai upaya mitigasi jangka panjang, pengembang telah menyiapkan antisipasi dengan meninggikan tanggul di titik-titik rawan banjir, memperkuat struktur tanggul sesuai rekomendasi teknis terbaru dengan membangun posko pemantauan banjir.

Kemudian menerapkan sistem peringatan dini bagi warga untuk mengantisipasi kemungkinan bencana di masa mendatang.

“Kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam penanganan banjir ini. Kami siap bekerja sama mencari solusi terbaik demi keamanan dan kenyamanan warga,” tambahnya lagi.

Bantah Tak Punya Izin

Ratna menegaskan, pengembang perumahan subsidi ini memenuhi seluruh regulasi yang berlaku. Beberapa izin telah dikantongi antara lain Persetujuan Kesesuaian Kegiatatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR): Persetujuan Peil Banjir dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan sejumlah izin lainnya. “Sedikitnya terdapat 13 dokumen yang sudah kami kantongi sebagai pengembang,” papar Ratna.

Dia menambahkan, The Arthera Hill 2 merupakan proyek yang sepenuhnya dikembangkan sebagai program rumah subsidi pemerintah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Perumahan ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat dengan harga jual Rp185 juta per unit.  Meskipun terdampak banjir, The Arthera Hill 2 tetap menawarkan berbagai keunggulan, di antaranya sistem keamanan one gate system.

Lalu infrastruktur jalan yang memadai, serta desain rumah subsidi modern dengan bahan berkualitas seperti dinding hebel dan kusen aluminium tahan rayap. “Kami berharap dengan langkah mitigasi yang telah dirancang, kejadian serupa dapat diminimalisir,” tandasnya.

Editor : Abdullah M Surjaya

JAYAPURA, iNews.id – Sekretaris Dewan Adat Suku Moy, Benhur Yaboisembut menyampaikan dukungan penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah pusat. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka malnutrisi dan stunting serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan makanan sehat bagi siswa di tingkat SD, SMP, dan SMA. 

Dalam keterangannya, Benhur Yaboisembut menegaskan bahwa program ini sangat bermanfaat bagi anak-anak sekolah di Papua, terutama dalam mendukung tumbuh kembang mereka melalui asupan gizi yang baik. Selain berdampak positif bagi kesehatan dan prestasi belajar, program ini juga dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga serta memberdayakan masyarakat lokal, termasuk petani dan nelayan. 

"Kami masyarakat adat sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat atas kebijakan ini. Makanan bergizi sangat penting bagi anak-anak sekolah agar mereka tumbuh cerdas dan mampu bersaing dengan bangsa lain," ujar Benhur Yaboisembut dalam pernyataannya, Senin (10/3/2025). 

Ia juga menegaskan bahwa Dewan Adat Suku Moy sepenuhnya mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi generasi muda di Papua. 

"Kami mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang telah memikirkan kesejahteraan anak-anak bangsa, terutama melalui penyediaan makanan bergizi bagi siswa. Harapannya, program ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi pendidikan dan masa depan anak-anak di Papua," tambahnya. 

Dukungan dari tokoh adat ini mencerminkan harapan besar masyarakat Papua terhadap keberlanjutan program MBG, sebagai salah satu langkah strategis dalam membangun generasi muda yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan.

Editor : Darul Muttaqin

Jakarta: Kota Kediri yang terletak di Provinsi Jawa Timur memiliki peninggalan sejarahnya, seperti candi dari masa Kerajaan Majapahit. Kota ini juga memiliki potensi dalam wisata kuliner, wisata kuliner, alam, hingga seni budaya.

Sebagai salah satu pilihan destinasi wisata budaya bagi wisatawan, Kediri juga memiliki potensi pada bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. Selain itu, kota ini juga memiliki berbagai tipe dan harga rumah yang bervariasi.

Bagi kamu yang mencari rumah, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah di Banjarbaru dengan harga mulai dari Rp140 juta untuk kamu yang dikutip dari Sikumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Kediri

Perumahan subsidi di Kediri. Foto: SiKumbang PUPR

1. Mawar Jingga

Perumahan ini berlokasi di Manisrenggo, Kota, Kota Kediri, Jawa Timur ini dibangun oleh Kembang Jawa Permai. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 37 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp150,5 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap galvalum, dinding batu bata finishing cat, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

2. Griya Citra Wardhani

Perumahan ini berlokasi di Manisrenggo, Kota, Kota Kediri, Jawa Timur. Perumahan ini dibangun oleh Sari Bumi Surya Buana yang menyediakan 4 unit tipe rumah subsidi.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi mulai dari Rp140 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lain rangka atap galvalum/baja ringan, dinding bata merah diplester, lantai keramik ukuran 30 x 30 polos, serta pasangan pondasi batu kali.

3. Griya Manisrenggo Kota

Berlokasi di Manisrenggo, Kota, Kota Kediri, Jawa Timur. Dikelola oleh Bangun Jagad Sejahtera dengan jumlah unit tersedia sebanyak 12 subsidi.

Rumah seharga Rp162 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap genteng, dinding hebel, lantai keramik, dan pondasi batu gebal.

4. Grand Kalingga

Berlokasi di Betet, Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur. Dikelola oleh Persada Dhahana Pura dengan 14 tipe subsidi yang tersedia.

Rumah dengan harga Rp162 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lain atap genteng beton, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. Griya Ngronggo Permai 2

Perumahan yang berlokasi di Ngronggo, Kota, Kota Kediri, Jawa Timur ini dibangun oleh Bangun Jagad Sejahtera ini menawarkan 14 rumah subsidi.

Rumah mulai dari Rp162 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi yang dimiliki rumah ini yaitu atap genteng, dinding hebel, lantai keramik, serta pondasi batu gebale.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Warga di RW 26, Mekarjaya, Perumahan Pesona Depok Estate II, Depok, Jawa Barat, menolak pembangunan tanki air berkapasitas 10 juta liter di dekat tempat tinggal mereka. Warga mengaku takut keberadaan tanki itu membahayakan.

Perwakilan warga RW 26, Didik J Rachbini, mengatakan penolakan warga sudah terjadi sejak tahun 2020. Dia mengatakan keberadaan tangki air berkapasitas 10 juta liter itu dapat membahayakan warga.

"Warga terdampak tetap ingin bangunan water tank 10 juta liter air di relokasi. Proyek ini diperkirakan menghabiskan dana setengah triliun rupiah dan ada indikasi kuat korupsi pemerintahan sebelumnya. Tetapi setelah 4 tahun vakum karena ditolak warga, proyek ini akan dilakukan lagi dengan kondisi bangunan sudah semakin miring," ujar Didik dalam keterangan tertulis, Selasa (11/3/2025).

Didik mengatakan ada analisis teknis dari Universitas Indonesia (UI) yang menemukan banyak cacat serius pada desain, jenis tanah dan konstruksi tangki air itu. Dia menyebut analisis itu menemukan pekerjaan perkuatan struktur terhadap water tank wajib melibatkan warga terdampak untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan warga terdampak.

"Adapun cacat teknis yang di analisa oleh Lemtek UI yang akhirnya berimbas kerugian kepada warga terdampak dari watertank tersebut yang mulai berdiri di tahun 2022 menyebabkan tanah longsor, banjir lumpur ke kompleks kami dan beberapa rumah," ujarnya.

Dia mengatakan analisis oleh Lembaga Teknologi (Lemtek) UI menunjukkan design engineering details yang cacat dan tidak memenuhi standar keselamatan. Pengerjaan ulang perkuatan struktur dengan desain baru disebut tidak melibatkan warga.

Dia mengatakan pekerjaan memperkuat struktur water tank sulit karena kondisi tangki itu sudah miring ke arah perumahan Pesona Depok Estate II meski belum diisi air. Dia mengatakan hal itu disebabkan jenis tanah yang berubah menjadi hujan akan berubah menjadi clay atau tanah liat dan jika musim panas akan kering.

Dia mengatakan kondisi itu menyebabkan kondisi itu membuat kondisi water tank tidak seimbang. Kondisi itu memicu bangunan retak dan miring.

Warga di Depok tolak proyek water tank berkapasitas 10 juta liter (dok. Istimewa)

Dia menyebut posisi water tank berada di atas atap perumahan warga. Dia juga menyebut tanah warga terdampak hanya berjarak 6 sampai 7 meter dari garis sepadan proyek itu.

"Keempat, dengan jenis tanah yang sudah dijelaskan di atas dan lokasi water tank di atas atap perumahan kami warga terdampak dengan logika sehat kami akan sulit untuk PDAM melakukan penguatan karena setiap musim akan ada perubahan sifat tanah yang akan mengakibatkan posisi water tank akan mengalami kemiringan, hanya menunggu waktu saja water tank tersebut akan mengalami tragedi yang berdampak kerugian materi dan nyawa," ujarnya.

Dia menyebut PDAM dan Pemkot Depok membangun tangki air berkapasitas 10 juta liter itu dengan angkuh tanpa memikirkan hak-hak warga. Dia menyebut banyak kerugian yang dialami warga gara-gara proyek itu.

"PDAM dan Pemkot melakukan pembangunan dengan angkuh tanpa memikirkan hak-hak warga terdampak dan mengakibatkan kerugian yang di PDAM dan Pemkot ciptakan, membangun atas nama kebutuhan air bagi masyarakat tanpa melihat banyak aspek di antara adalah dampak lingkungan yang sudah dirasakan akibat berkurangnya penyerapan air, longsor, serta jebol tembok-tembok pembatasan di kompleks perumahan kami. Warga terdampak tidak pernah menghalangi pembangunan yang bersifat untuk kepentingan masyarakat tapi ada cara-cara yang sesuai norma dan adab yang benar," ujarnya.

Dia mengatakan warga setempat berharap Wali Kota Depok yang baru, Supian Suri, dan Gubernur Jawa Barat yang baru, Dedi Mulyadi, dapat merelokasi proyek itu. Dia juga menyarankan ada audit terhadap anggaran proyek tersebut.

"Catatan pengingat Depok bukan punya PDAM atau Pemkot dan water tank terbangun dari hasil uang tax payer, masyarakat. Warga terdampak meminta Gubernur Jawa Barat yang baru, Kang Dedi Mulyadi dan Wali kota Depok, bisa segera menghentikan pekerjaan penguatan struktur dan merelokasikan ke tempat lain. Juga tidak kalah penting memeriksa proyek berbiaya setengah triliun tersebut, yang lebih penting dialihkan untuk pendidikan atau MBG," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, diminta tidak hanya merevitalisasi kantin sekolah, tetapi juga membangun dapur makan bergizi gratis (MBG) dengan standar hotel.

Usulan ini didorong oleh Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta yang menilai bahwa membangun dapur MBG lebih efektif karena dapat mengontrol kualitas gizi makanan yang disajikan di sekolah.

"Kami usulkan itu, karena ini lebih baik daripada hanya memperbaiki kantin yang belum mampu mengontrol kualitas gizi makanan yang dijual,” ujar Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jakarta Yudha Permana dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

Menurut Yudha, konsep dapur di sekolah ini telah diterapkan di berbagai negara maju seperti Jepang.

Dengan program tersebut, para pedagang kantin yang selama ini berjualan di sekolah dapat diberdayakan. sebagai tenaga kerja di dapur MBG.

Adapun program perbaikian kantin sekolah ini dinilai dapat menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemprov Jakarta dapat membangun infrastruktur dapur, sementara pemerintah pusat melalui BGN menyediakan tenaga koki hingga bahan makanan.

"Hematnya adalah kalau dibangun di sekolah, pertama tidak ada biaya sewa dan kedua investasi untuk membangun dapur di sekolah ini berkelanjutan sehingga ekosistemnya jadi programnya sukses,” kata Yudha.

Sebelumnya diberitakan, rencana Pramono dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno untuk menghadirkan program Sarapan Gratis bagi siswa sekolah terhalang restu pemerintah pusat.

Program yang digagas Pramono-Rano pada awal masa kampanye mereka pada Oktober 2024 itu kini resmi diganti dengan proyek renovasi kantin sekolah.

Pembatalan progam tersebut disampaikan langsung oleh Pramono dalam acara pembubaran tim sukses mereka di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

“Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono.

Pramono menuturkan, program Sarapan Gratis untuk siswa di sekolah diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.

Pemerintah pusat meminta agar gagasan itu diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Pramono.

Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu.

Pramono menyebutkan, Dadan melarang pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang serupa dengan makan bergizi gratis.

“Jadi, pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono.

Pramono mengaku sebagai pimpinan kepala daerah, ia tidak bisa menolak arahan pusat. Untuk itu, ia bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan kembali mengantongi komitmen pembangunan rumah rakyat dari konglomerat Sugianto Kusuma atau Aguan.

Dalam penjelasannya, Aguan melalui Yayasan Budha Tzu Chi bakal merenovasi sebanyak 500 rumah yang tak layak huni milik warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat.

"Dengan semangat melaksanakan arahan Bapak Presiden Prabowo, Gotong Royong membangun rumah untuk rakyat, saya bersama Pak Aguan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia siap merenovasi 500 unit rumah tidak layak huni di Kelurahan Johar Baru," kata Aguan dalam keterangan resmi, Senin (10/3/2025).

Tak hanya itu, Ara menjelaskan bahwa Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia juga menyatakan siap membangun rumah vertikal untuk warga yang tinggal di atas bidang tanah yang kepemilikannya berkelompok.

Akan tetapi, tambah Ara, berdasarkan hasil dialog dengan warga disepakati bahwa program perumahan yang dilakukan adalah program bedah rumah melalui renovasi rumah warga.

Seiring dengan hal itu, Ara menegaskan bahwa proses renovasi rumah itu bakal dilakukan setelah momentum Lebaran 2025.

“Jadi kami akan menjadikan program bedah rumah melalui renovasi rumah warga di Kelurahan Johar Baru ini. Nanti renovasinya setelah Lebaran dan ini diskusi ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat" terang Ara.

Sementara itu, mengutip unggahan video yang dibagikan Ara dalam akun Instagram pribadinya @maruararsirait, dia menegaskan bahwa pemerintah tak mengeluarkan biaya sepeserpun untuk menyukseskan program tersebut.

Selain melakukan renovasi, Yayasan Budha Tzu Chi juga bakal mendukung pembangunan 30 rumah apung dengan nilai Rp150 juta per rumah.

“Ini bukan BSPS [Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya] jadi tak gunakan anggaran negara. Ini seperti yang di Tangerang itu, jadi sifatnya gotong royong tanah dari saya yang bangun Agung Sedayu Group,” pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatra Barat menyatakan telah melakukan pendataan penerima makan bergizi gratis (MBG) dan telah menentukan titik dapur di seluruh wilayah di Sumbar.

Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi mengatakan pemprov telah menyerahkan data penerima MBG di Sumbar ke Badan Gizi Nasional, dimana terdapat jumlah penerima hampir sebanyak 2 juta orang, yang terdiri dari pelajar mulai dari PAUD, TK, SD, SMP sederajat, SMA sederajat, balita, hingga ibu hamil.

“Begitupun untuk dapur umumnya, kami telah menyampaikan ke badan gizi, untuk seluruh kabupaten dan kota di Sumbar membutuhkan 600 dapur umum untuk pelaksanaan MBG,” katanya, Senin (10/3/2025).

Dia menjelaskan penentuan 600 dapur itu setelah mengukur kebutuhan penyaluran di sebuah wilayah. Dimana untuk satu titik dapur umum itu syaratnya maksimal menjangkau radius 3,5 km, atau 30 menit jarak tempuh, atau mendistribusikan untuk 3.500 penerima MBG.

Medi menyebutkan dengan telah diterimanya data-data untuk pelaksanaan MBG itu, pelaksanaan MBG di Sumbar mulai dilaksanakan secara bertahap di sejumlah kabupaten dan kota.

“Untuk mulai serentak belum, tapi beberapa daerah sudah mulai, seperti di Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, dan daerah lainnya. Tapi memang belum bisa berkelanjutan setiap harinya, karena ada kendala sejumlah hal,” ujarnya.

Kendala yang dihadapi itu telah ditemukan di Pariaman, dimana pembungkus MBG menimbulkan tumpukan sampah baru. Sehingga membuat pelaksanaan MBG di Pariaman itu, saat ini masuk dalam tahap evaluasi.

“Jadi untuk pelaksanaan MBG di Sumbar ini setiap daerah itu bertahap tentunya, karena anggarannya itu dari pusat,” sebutnya.

Medi menyampaikan peran Pemprov Sumbar dalam pelaksanaan MBG ini yakni membantu fasilitasnya, seperti lokasi dapur yang memungkin menggunakan fasilitas aset pemerintah daerah, seperti gedung dan bangunan lainnya. Sementara untuk modal membeli sejumlah kebutuhan MBG, dihendel oleh APBN melalui badan gizi.

“Kami berharap masyarakat bersabar untuk MBG,” tutupnya.