JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp10.000 per porsi telah melalui proses uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat.

Dikutip dari Antara, Dadan memastikan bahwa alokasi dana tersebut cukup untuk menyediakan makanan dengan kandungan gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral sesuai kebutuhan harian penerima manfaat.

"Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya saat dihubungi, Sabtu (30/11/2024).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kali pertama diuji coba di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, sejak Januari 2024.

Uji coba ini mencakup sekitar 3.000 pelajar dari 20 sekolah, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA, yang dilayani oleh satu Satuan Pelayanan Program MBG di desa tersebut.

Dalam pelaksanaan uji coba ini, setiap penerima manfaat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5 juta per tahun, dengan angka sasaran 457 ribu penerima manfaat.

Untuk memastikan keberlanjutan program ini, seluruh anggaran ditanggung oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak dibebani alokasi anggaran tambahan.

Dalam kesempatan berbeda, Dadan menyatakan bahwa implementasi anggaran Rp10.000 per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Jika ada daerah yang menghabiskan anggaran lebih sedikit, sisa anggaran tersebut akan dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan dana tambahan, terutama yang menghadapi harga bahan baku lebih tinggi, kata Dadan menambahkan.

Anggaran tersebut tidak digunakan untuk membeli paket makanan jadi, melainkan untuk membeli bahan baku yang akan dimasak di lokasi dengan melibatkan peran masyarakat maupun usaha katering lokal.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan indeks anggaran program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil ditetapkan senilai Rp10.000 per anak/ibu hamil, per hari.

Presiden mengatakan pemerintah ingin mengalokasikan besaran anggaran makan bergizi gratis Rp15.000 per anak/ibu hamil per hari, namun kondisi anggaran yang memungkinkan saat ini adalah Rp10.000.

POLEWALI MANDAR, investor.id - Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia (RI) Prof. Dr. Nasaruddin Umar memberikan kejutan kepada para siswa madrasah di Pondok Pesantren (ponpes) Nahdlatul Ummah Kanang, Desa Batetangnga, Buanuang, Polewali Mandar Sulawesi Barat, Sabtu (30/11/24).

Kedatangan Nasaruddin untuk meninjau pelaksanaan simulasi makan bergizi seimbang dan gratis di tempat tersebut.

"Ini kita memberikan sebuah kejutan bahwa madrasah tidak ada bedanya dengan sekolah lain. Sama sama menikmati pembangunan yang dicanangkan oleh presiden Prabowo untuk makan siang gratis," kata Nasaruddin kepada wartawan

Pria kelahiran Ujung-Bone, Sulawesi Selatan itu mengungkapkan program makan bergizi gratis adalah program pemerintah pusat. Program ini dapat dirasakan semua sekolah tanpa memandang latarbelakang.

"Kita tidak akan membeda-bedakan antar satu sama lain, (sekolah negeri ataupun sekolah madrasa) semuanya kita sama ratakan, semuanya sama," tegasnya. 

Prof Nasaruddin mengatakan simulasi ini merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan memberikan akses makanan bergizi secara merata kepada semua kalangan.

Kedatangan Nasaruddin didampingi Pj Gubernur Sulbar, Pj Bupati Polewali Mandar, dan pejabat lainnya.

Para santri terlihat sangat antusias saat menyantap makan siang geratis yang berisi nasi,sayur, telur, tahu, tempe dan ayam ditambah lagi dengan susu kemasan.

Program makan siang gratis merupakan wujud komitmen presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka demi meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dan menggerakkan ekonomi nasional.

Usai memantau pelaksanaan makan siang gratis, Menteri Agama RI Nazaruddin melakukan penanaman pohon sukun di halaman Pondok Pesantren Nahdatul Ummah. Penghijauan ini dilakukan sesuai dengan deklarasi Istiqlal untuk lintas agama.

Tidak hanya itu, kedatangan Prof Nasaruddin di Kabupaten Polewali Mandar ini juga untuk menghadiri Haul AG. KH. Abdurrahman Ambo Dalle di Ponpes Al-Ihsan Kanang.

Haul ke 26 ini di hadiri ratusan santri dan masyarakat sekitar. Nasaruddin Umar juga membuka secara resmi pekan olahraga dan seni (Porseni) DDI Cup II tingkat Nasional. 

Setelah menghadiri sejumlah kegiatan di Kabupaten Polman, Nasaruddin kemudian melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Majene untuk menghadiri kegiatan di salah satu Universitas di wilayah tersebut.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Tim Badan Gizi Nasional (BGN) yang dipimpin Inspektur  III Laksma TNI (Purn) Dadang Sudrajat meninjau renovasi sarana prasaran dapur sehat di Gudang 10 GPP 2 Lanud Husein Sastranegara, Minggu (01/12/2024). 

Tim ingin memastikan kesiapan dapur sehat Lanud Husein Sastranegara dalam mendukung program makan siang bergizi bagi pelajar SD, SMP, dan SMA.

Kedatangan tim BGN disambut Komandan Lanud (Danlanud) Husein Sastranegara Kolonel Pnb Alfian. Danlanud mengatakan, renovasi Gudang 10 menjadi dapur sehat adalah langkah strategis untuk memastikan standard pelayanan dan kualitas gizi terpenuhi. 

“Renovasi ini merupakan upaya kami mendukung program makan siang bergizi secara optimal. Kehadiran tim Badan Gizi Nasional memberikan masukan berharga agar dapur dapat beroperasi sesuai standard,” kata Danlanud.

Kolonel Pnb Alfian menyatakan, tim BGN melaksanakan asesmen terkait desain renovasi, kebersihan, pengelolaan bahan makanan, dan kesiapan fasilitas dapur.

Laksma TNI (Purn) Dadang Sudrajat mengatakan, apresiasi terhadap komitmen Lanud Husein Sastranegara dalam meningkatkan kualitas gizi siswa dan masyarakat. 

“Renovasi dapur ini diharapkan menjadi fasilitas yang optimal dan percontohan dalam mendukung kebutuhan gizi,” kata Laksma TNI (Purn) Dadang Sudrajat. 

Proyek ini, ujar Laksma TNI (Purn) Dadang Sudrajat, dirancang untuk memastikan efisiensi dan keamanan pangan dalam pengolahan makanan. Setelah selesai, dapur sehat akan menjadi fasilitas penting bagi siswa sekolah di lingkungan Lanud Husein Sastranegara Bandung.

Kolaborasi antara Lanud Husein Sastranegara dan BGN diharapkan dapat menciptakan fasilitas unggulan yang tidak hanya memenuhi standard, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat dari Badan Gizi Nasional dan Lanud Husein Sastranegara. Antara lain, Inspektur I  Kolonel Sus Rudiyanto, Inspektur II Kolonel Kav A Agung NS, Kadislog Letkol Kal Robbi Tingga,  Kadispotdirga Letkol Pas R Sandhika R Wijaya, Kasi Fasint Mayor Sus Fajar Ustman; dan Pgs Ka GPP 2 Kapten Kal Dedi Sumiarsa.

Editor : Ude D Gunadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Teka-teki mengenai berapa anggaran per porsi untuk program makan bergizi gratis terjawab sudah. Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024) kemarin, Prabowo mengaku ingin menganggarkan Rp 10.000 per porsi untuk makan bergizi gratis.

Berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Dia memaparkan, satu keluarga yang berada dalam desil terbawah biasanya memiliki 3-4 anak yang harus diberi makan.

Dengan demikian, lewat program makan bergizi gratis, satu keluarga bisa menerima Rp 30.000 - Rp 40.000 per hari.

Menariknya, penetapan anggaran Rp 10.000 ini dilakukan beberapa hari setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut anggaran program makan bergizi gratis dipatok sebesar Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Hitungan APBN adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung tingkat kemahalan di daerah," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

Adapun anggaran mengenai program makan bergizi gratis telah diotak-atik sejak lama.

Bahkan, sempat mencuat isu anggaran untuk makan bergizi gratis ini disunat dari Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.

Berikut perjalanan program makan bergizi gratis (yang awalnya disebut makan siang gratis) yang selalu digembor-gemborkan Prabowo sejak kampanye Pilpres 2024.

Janji kampanye

Pada September 2023, Prabowo menjanjikan program peningkatan gizi bagi anak-anak sekolah hingga pesantren.

Caranya adalah dengan memberikan makan siang bergizi dan susu gratis untuk anak sekolah.

"Selanjutnya kita harus, rencana kita memberi makan siang dan minum susu gratis untuk semua murid di sekolah negeri, sekolah swasta, pesantren, anak-anak balita dan bantuan gizi untuk ibu-ibu hamil," kata Prabowo dikutip dari siaran Live YouTube Gerindra TV, pada Minggu (10/9/2023).

Prabowo bilang, program-program dari pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi untuk anak-anak sekolah sudah cukup banyak dan perlu ditingkatkan lagi seperti Kartu Indonesia Pintar.

KOMPAS.COM/FARIDA Simulasi pelaksanaan program makan bergizi di SDN Anggadita 4, Karawang, Jawa Barat, Senin (25/11/2024).

Seandainya dirinya terpilih menjadi Presiden RI, program pemberian makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah sudah dihitung dengan matang oleh tim pakar ekonominya.

Meski bakal menyedot banyak anggaran, program tersebut bukanlah hal yang mustahil dijalankan. Asalkan rakyat bisa memenangkan dirinya, Prabowo berjanji untuk membuat banyak kebijakan yang berpihak pada rakyat.

"Nanti akan ada yang tanya apakah bisa? 'Oh mana bisa? Dari mana?' Eh, saudara-saudara, kita sudah hitung matematika, sumber-sumbernya bisa, asalkan mau. Mau enggak berpihak kepada rakyat?" ucap Prabowo.

Walhasil, pada Oktober 2023, program makan siang gratis pun masuk ke dalam visi misi Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 lalu.

"Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren," isi dokumen visi misi dan program kerja pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Gibran dikutip pada Jumat (27/10/2023).

Butuh duit Rp 450 triliun

Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hashim Djojohadikusumo, pernah menyebutkan bahwa biaya program makan siang gratis untuk anak-anak mencapai Rp 450 triliun per tahun.

Nantinya, program tersebut akan ditujukan bagi 82,9 juta anak-anak, termasuk yang masih belum sekolah.

"Tiap hari nih kita akan berikan makanan gratis untuk 82,9 juta jiwa minimal, dan saya bisa katakan bahwa dana untuk ini, program ini akan memakan dana Rp 450 triliun setiap tahun," kata Hashim di acara Konsolidasi Pasukan Digital Menangkan Prabowo-Gibran di The Dharmawangsa Jakarta, Rabu (20/12/2023).

Hashim juga memastikan dana program makan siang gratis tidak akan mengambil dana dari anggaran program bantuan sosial (bansos).

Menurut Hashim, dana program makan siang gratis akan menggunakan anggaran baru.

"Saya bisa katakan karena saya ikut tim pakar, dana ada dan bakal ada, dan ini bukan dari anggaran bansos, aliran bansos. Yang Rp 500 triliun tahun depan itu tetap bansos, kita tidak akan ambil uang bansos untuk ini," tegas dia.

Selain itu, adik dari Prabowo Subianto ini juga mengatakan, jumlah anggaran program makan siang gratis lebih besar dari anggaran pertahanan.

"Pak Prabowo menganggap ini sangat penting sekali, begitu penting, dana ini tiga kali anggaran pertahanan dan TNI setiap tahun, tiga kali lebih anggaran TNI dan pertahanan Rp 137 triliun dan program untuk makanan gratis Rp 450 triliun," kata dia.

Di bulan Februari 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, anggaran program makan siang gratis sekitar Rp 15.000 per anak.

Nantinya, program makan siang gratis akan menyasar balita, siswa sekolah, dan ibu hamil.

"Per anak kira-kira Rp 15.000," kata Airlangga, Senin (26/2/2024).

Anggaran untuk program ini pun sempat jadi polemik setelah seorang Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengungkapkan bahwa anggaran tersebut turun jadi Rp 7.500.

Ia mengaku diajak mendiskusikan program makan bergizi gratis untuk anak-anak oleh tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Yang saya mau sharing itu adalah angka itu memang dibahas dengan Pak Prabowo gitu, yang dikomunikasikan ke saya. Angka Rp 71 triliun dan defisit 2,5 persen, bukan ke 3 persen ataupun ke 3,5 persen gitu, enggak begitu. Mereka sudah agree on that,” ujar Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024, yang disiarkan lewat kanal YouTube, Selasa (16/7/2024).

Dari situ, Heriyanto melihat ada keinginan dari pihak Prabowo untuk bisa menjalankan program makan bergizi gratis secara maksimal, tanpa perlu menambahkan atau mengurangi pagu anggaran Rp 71 Triliun.

Menurut Heriyanto, opsi yang kemudian dimunculkan oleh tim sinkronisasi dalam diskusi adalah menurunkan alokasi biaya makanan per anak, dari rencana Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.

“Yang menarik buat saya Bapak Ibu sekalian adalah, setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden terpilih ke tim ekonomi ini adalah untuk memikirkan, apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin, lebih hemat dari Rp 15.000,” ungkap Heriyanto.

“Mungkin ke Rp 9.000, ke Rp 7.500 kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi, tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat,” ujar dia.

Pastikan layak dan Bergizi

Pemerintah memastikan anggaran program makan bergizi (MBG) gratis Rp 10.000 per porsi per anak sudah layak dan bergizi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menuturkan, pemerintah sudah melakukan uji coba selama setahun terakhir sebelum memutuskan.

"Sudah dilakukan uji coba hampir setahun ini. Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp 10.000," kata Hasan kepada Kompas.com, Sabtu (30/11/2024).

Hasan menuturkan, uji coba itu sudah diadakan di beberapa provinsi. Tiga di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

BPMI - Sekretariat Wakil Presiden RI Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (21/11/2024).

Tak hanya itu, penurunan harga per porsi menjadi Rp 10.000 tidak memangkas anggaran program makan bergizi gratis tahun 2025.

Pada tahun depan, pemerintah tetap menganggarkan Rp 71 triliun dalam APBN. Dengan begitu, sasaran penerima program makan bergizi gratis akan lebih banyak secara bertahap.

"Sudah ada uji coba di Jabar, Jateng, dan DKI Jakarta. Anggaran untuk MBG tahun depan tetap Rp 71 triliun," ucap Hasan.

Dikutip Dari Antara, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp10.000 per porsi telah melalui proses uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat.

Dadan, yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, memastikan bahwa alokasi dana tersebut cukup untuk menyediakan makanan dengan kandungan gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral sesuai kebutuhan harian penerima manfaat.

"Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kali pertama diuji coba di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, sejak Januari 2024.

Uji coba ini mencakup sekitar 3.000 pelajar dari 20 sekolah, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA, yang dilayani oleh satu Satuan Pelayanan Program MBG di desa tersebut.

Dalam pelaksanaan uji coba ini, setiap penerima manfaat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5 juta per tahun, dengan angka sasaran 457 ribu penerima manfaat.

Untuk memastikan keberlanjutan program ini, seluruh anggaran ditanggung oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak dibebani alokasi anggaran tambahan.

Dalam kesempatan berbeda, Dadan menyatakan bahwa implementasi anggaran Rp10.000 per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Jika ada daerah yang menghabiskan anggaran lebih sedikit, sisa anggaran tersebut akan dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan dana tambahan, terutama yang menghadapi harga bahan baku lebih tinggi, kata Dadan menambahkan.

Anggaran tersebut tidak digunakan untuk membeli paket makanan jadi, melainkan untuk membeli bahan baku yang akan dimasak di lokasi dengan melibatkan peran masyarakat maupun usaha katering lokal.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bercerita tentang perjalanannya turut serta dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah. Salah satu program yang digembar-gemborkan di setiap perjalanan ialah program 3 juta rumah.

Anindya mengatakan, dirinya melihat potensi besar di sektor perumahan RI, didukung dengan harapan besar Prabowo dalam pembangunan 3 juta hunian per tahun. Namun memang program ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

"Kita setiap hari memikirkan 3 juta rumah itu bukan uang kecil. Setiap sejuta itu kira-kira Rp 300 triliun, berarti Rp 900 triliun (3 juta rumah). Kan lumayan besar tuh," kata Anindya, dalam acara Forum Anggota Luar Biasa (ALB) Pra-Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

Dengan anggaran jumbo tersebut, pemerintah membutuhkan dukungan pendanaan dari investor swasta. Anindya mengatakan, ada dua negara yang menyatakan kesiapannya untuk mendukung program itu yakni Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi. "Dari kunjungan ke Abu Dhabi mereka bilang kita siap untuk ikutan sejuta. Arab Saudi juga sejuta," ujarnya.

Menariknya, meski investasi masuk dari Arab Saudi dan UEA, Anindya bilang kalau eksekutor dari pembangunan dua juga rumah tersebut justru China.

"Lucunya 2 juta itu semua bicara yang ngerjain China. Tapi nggak ada masalah, ada yang punya duit, ada yang ngerjain. Waktu kita ke China, China bilang jangankan 2 juta, 4 juta pun bisa," kata dia.

Anindya mengatakan, China sendiri melihat potensi industri perumahan bisa berkembang dengan pesat dan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam program 3 juta rumah yang diusung Prabowo sendiri, terdiri atas pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta hunian vertikal di perkotaan. Anindya mengingatkan, pengusaha besar dilarang untuk masuk ke proyek perumahan di pedesaan.

"Jadi harus ikut pengusaha-pengusaha daerah dan pemula yang nantinya juga jadi besar. Di sini juga disampaikan bahwa dari setiap proyek perumahan itu ada ratusan tender yang terkait. Jadi teman-teman di ALB (Kadin) dan juga daerah jangan kehilangan kesempatan ini," ujarnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membagikan ribuan makan siang gratis dengan menu ikan di SMP Ali Maksum, Jogokaryan, Kemantren Mantrijeron, Kota Jogja. Hal itu untuk mengenalkan menu ikan yang digunakan dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Direktur Direktorat Jenderal (Dirjen) Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Sulistiyo mengatakan bahwa hari ini membagikan 2 ribu paket MBG dengan menu ikan kepada anak-anak sekolah di Jogja. Sedangkan secara nasional, pihaknya telah berbagi sebanyak ratusan ribu paket makanan dengan lauk ikan.

"Dengan dukungan Komisi IV DPR RI kami sudah berbagi 200 ribu paket se-Indonesia. Nah, kalau hari ini bagian dari memperkenalkan contoh makan bergizi gratis dengan menu ikan," kata Budi kepada wartawan di SMP Ali Maksum, Jogja, Sabtu (30/11/2024).

Di sisi lain, Budi mengungkapkan bagaimana distribusi bahan olahan berupa ikan ke daerah yang tidak ada di pesisir pantai. Menurutnya, KKP bersama Badan Gizi Nasional telah melakukan pemetaan untuk dapur MBG.

"Distribusi ikan pastinya dari yang terdekat, satu titik dapur untuk tiga ribu anak siswa. Jadi kita bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional memetakan titik-titik itu," ujarnya.

KKP bagikan makan bergizi gratis dengan menu ikan di SMP Ali Maksum, Jogokaryan, Mantrijeron, Kota Jogja, Sabtu (30/11/2024). Foto: Pradito Rida Pertana/detikJogja

Untuk membuat anak-anak menyukai olahan ikan, pihaknya telah mempersiapkan langkah khusus. Langkah itu dengan memasak ikan berdasarkan makanan khas tiap daerah.

"Dan itu pun (dapur lokal MBG) harus resepnya lokal. Sehingga rasa lokal yang kita tumbuhkan agar anak-anak nanti menyukai menu olahan ikan," ucapnya.

Budi melanjutkan, penggunaan ikan sebagai salah satu lauk dalam program MBG memiliki dua nilai strategis. Kedua nilai itu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi para nelayan dan membantu peningkatan gizi generasi muda.

"Nah, nilai strategisnya apa? Pertama, serapan dari produk mereka itu meningkat, kemudian pertumbuhan ekonomi lokal. Kedua, adalah menjamin peningkatan kualitas gizi bagi masyarakat khususnya generasi muda," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi mengatakan, bahwa MBG adalah program pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Tujuannya agar anak-anak lebih cerdas lagi dan ke depan bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas.

"Karena program dari KKP jadi menunya ikan, nasi dan sayur," ujarnya.

Wanita yang kerap disapa Titiek Soeharto ini juga mengungkapkan bahwa Pondok Pesantren Ali Maksum berpotensi menjadi salah satu percontohan terkait produksi MBG. Hal itu setelah dirinya melakukan pengecekan terkait kesiapan dapur.

"Tadi sudah dicek juga bahwa dapurnya di sini bagus, memenuhi syarat. Sehingga bisa menjadi percontohan untuk memproduksi persiapan makanan bergizi gratis," ucapnya.

Dengan adanya dapur MBG di Kompleks Ponpes Ali Maksum, Titiek berharap bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Program makan bergizi gratis ini untuk meningkatkan ekonomi daerah sekitar. Contoh beli beras dari petani lokal, ibu-ibu yang menanam sayur di rumah seperti kangkung, bayam dan daun bawang bisa dibeli oleh pihak dapur," katanya.

KKP bagikan makan bergizi gratis dengan menu ikan di SMP Ali Maksum, Jogokaryan, Mantrijeron, Kota Jogja, Sabtu (30/11/2024). Foto: Pradito Rida Pertana/detikJogja

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menjadikan makanan bergizi gratis (MBG) jadi salah satu program prioritas dalam masa pemerintahannya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jadi salah satu pihak yang turun tangan dalam pelaksanaan program ini, dan akan melaksanakan rapat teknis dengan badan gizi.

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perlu memastikan di tiap dapur yang menjadi tempat produksi MBG ini ada produksi atau stok perikanan. Hal ini juga untuk mendorong penyerapan hasil ikan dari para penangkap ikan.

"Jadi nanti kita secara teknis itu akan kita lakukan rapat dengan badan gizi. Tetapi yang pasti kita harus pastikan di seluruh wilayah, dapur-dapur itu, itu ada produksi-produksi perikanan. Kalau tidak ada produksi perikanan, harus ada stok-stok perikanan di situ. Kita akan dorong para pelaku penangkapan ikan, di wilayah mana yang cocok, tematik ya," ujar Trenggono di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (28/11) dilansir detikNews.

Trenggono bilang bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) dalam hal ketersediaan protein dari sektor perikanan.

"Misalnya produksi saya dengan Menteri Desa sudah koordinasi, ada kampung lele nanti di situ, ada kampung gurame, ada kampung nila yang kita develop. Bahwa ketersediaan soal protein dari sektor perikanan itu harus tersedia di seluruh wilayah dapur-dapur makan bergizi gratis," katanya.

Video 13 Rekomendasi KPAI untuk Keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis

Video 13 Rekomendasi KPAI untuk Keberhasilan Program Makanan Bergizi Gratis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) berharap bahwa seiring berjalannya kebijakan program makan bergizi gratis oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat melibatkan dan mendorong Gerakan ekonomi bagi rakyat kecil, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat kecil.

"Harapan ICMI dengan kebijakan makan bergizi gratis akan membuka akses bagi kelompok-kelompok petani, nelayan dan rakyat kecil yang selama ini sulit mendapat akses keuangan, sehingga terjadi perputaran keuangan dari kota ke desa dan ekonomi rakyat kecil juga dapat digerakan," ujar Wakil Ketua Umum ICMI, Riri Fitri Sari, dalam sambutannya pada Webinar bertajuk "Makanan Bergizi Untuk Anak Indonesia & Permasalahannya" Jumat malam (29 Nopember 2024) secara daring.

Dalam kesempatan yang sama, Riri juga mengapresiasi positif atas dimulainya program Makanan Bergizi Gratis oleh pemerintah, karena diharapkan mampu mengatasi masalah generasi "stunting (gizi buruk) dan wasting (kelebihan makanan)" yang terjadi akhir-akhir ini.

"ICMI salut atas perhatian Presiden saat menyampaikan di forum dunia tentang fenomena fakta masih ada 25 persen anak Indonesia mengalami kelaparan, dan program ini tentunya adalah upaya terbaik beliau untuk memberikan solusi atas masalah tersebut," ujar Riri.

Karenanya, ICMI ingin memastikan bahwa program tersebut terdistribusi dan sampai kepada sasaran yang tepat bagi rakyat yang benar-benar membutuhkannya, sehingga tujuan memperbaiki gizi anak-anak Indonesia dapat tercapai.

"Kita berharap, dengan suksesnya program pemerintah ini anak-anak Indonesia akan tumbuh dengan baik dan berkecukupan nutrisi dan gizinya, sehingga mereka akan mampu berprestasi dan mengabdi dengan baik bagi Indonesia kelak," kata Riri.

Dalam kesempatan itu, hadir juga Kepala Badan Gizi Naional, Dadan Hindayana, yang mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis ini adalah program yang besar yang tentu saja bentuk komitmen dari Pemerintah untuk investasi jangka Panjang dalam penyiapan sumber daya manusia.

"Tentu saja mengundang semua pihak untuk terlibat untuk bersama menyukseskan program ini, karena tidak mungkin salah satu pihak saja yang bisa mengerjakannya. Jadi mudah mudahan ini akan memberikan manfaat satu kepada peningkatan kualitas SDM Indonesia," ujar Dadan.

Selain itu menurutnya, aspek pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia adalah dampak lain yang diharapkan terjadi melalui program ini. Ia mencontohkan propinsi Jawa Barat dengan anggaran APBD hanya Rp 32 Triliun, sedangkan Badan Gizi Nasional sendiri akan mengirim ke Jawa barat sekitar Rp 40 Triliun, sehingga melebihi APBD propinsinya.

"Mudah-mudahan akan memberikan stimulus yang cukup tinggi bagi pergerakan produktifitas ekonomi dan budaya di daerah-daerah tentunya," pungkas Dadan.

Hadir juga Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudin yang menyampaikan harapannya agar dengan adanya masukan di webinar ICMI malam ini, Badan Gizi Nasional yang sudah dibentuk akan bisa mengelola kebijakan pemenuhan yang ingin dicapai dengan berbagai stakeholder bisa berjalan baik.

"DPR tentu saja akan terus mendukung secara regulasi dan pengawasannya, dan semoga yang hadir dalam diskusi malam ini juga bisa berkontribusi maksimal dalam program tersebut," tutup Hetifah.

Narasumber lainnya yang turut hadir adalah Ketua Pemberdayaan Anak dan Lansia MPP ICMI, Herawati Tarigan, Ahli Spesialis Gizi, dr. Tirta Prawita Sari, Pimpinan Ponpes Nurul Bahri Sula, Maluku Utara, Absah Arifin, Ketua Konferensi Perempuan Muslim Internasional, Hanifah Husein dan Moderator adalah Marlina Buamona, yang juga Ketua Departemen Pengembangan Organisasi dan Perlindungan Anak MPP ICMI.

ICMI akan selalu hadir untuk memberikan solusi dan kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia. ICMI yang berlandaskan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan berbasis kecendekiaan akan selalu berperan aktif mendorong kebaikan untuk bangsa dan negara.

Presiden Prabowo Subianto memiliki program 3 juta rumah per tahun. Program tersebut bertujuan untuk menyediakan rumah layak huni sebanyak 1 juta di perkotaan dan 2 juta di perdesaan.

Untuk bisa menjalankan program tersebut tentunya dibutuhkan lahan untuk pembangunan rumah. Nah, Badan Bank Tanah (BBT) merupakan badan yang bertugas dalam penyediaan tanah untuk bisa dipakai berbagi hal, salah satunya untuk perumahan.

Namun, apakah tanah yang sudah ada di Badan Bank Tanah bisa dipakai untuk program tersebut?

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, mengatakan pihaknya siap menyuplai tanah jika dibutuhkan untuk program 3 juta rumah. Namun saat ini jumlahnya masih sangat terbatas.

Hingga Oktober 2024, pihaknya baru menguasai 27.169 ha tanah di berbagai wilayah RI. Dari sebaran tanah yang sudah dikuasai BBT, ada beberapa kawasan yang cocok untuk perumahan dan permukiman. Beberapa di antaranya adalah di wilayah Asahan dan Tanjung Balai sekitar 40 Ha, Purwakarta 18 Ha, Batang 0,5 Ha, Brebes 1,05 Ha, Kendal 4,26 Ha, dan Penajam Paser Utara sekitar 164,67 Ha.

"Purwakarta ada 95 Ha, karena ini untuk industri, sekitar 18 Ha atau 20% dari 95 Ha bisa digunakan untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," kata Parman di media gathering di Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Ditemui usai acara, Parman menuturkan bahwa tanah yang dikuasai Bank Tanah tersebar di beberapa daerah, namun bukan di perkotaan. Maka dari itu, jika ingin digunakan untuk program 3 rumah maka hunian yang dibangun berupa rumah tapak.

"Kayaknya di situ bukan rumah vertikal karena bukan di kota. Kalau di kota baru vertikal karena cukup padat kan," tuturnya.

Meski demikian, Parman mengatakan tidak menutup kemungkinan tanah-tanah terlantar di perkotaan juga bisa masuk ke penguasaan Badan Bank Tanah di kemudian hari.

"Semuanya nggak ada yang nggak mungkin," kata Parman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengusulkan penyusunan regulasi yang khusus berisi aturan-aturan terkait perumahan atau omnibus law perumahan.

Dia mengapresiasi upaya pemerintah yang mendirikan kementerian khusus perumahan yaitu Kementerian PKP sebagai bentuk keseriusan mewujudkan program 3 juta rumah per tahun.

Namun menurutnya, upaya itu saja tidak cukup. Upaya ini harus diperkuat dengan menyatukan regulasi-regulasi terkait perumahan.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

"Saya sendiri ingin mengusulkan agar perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini. Tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana. Ini semua kan ingin mempersulit, daerah-daerah ingin mempersulit, tata kotanya berbelit-belit," ujarnya saat acara dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya dengan terpencarnya aturan terkait perumahan, dapat menjadikan suatu kota menjadi kota yang kumuh karena tidak ditata dengan benar akibat ketidaktahuan regulasi yang baik.

Belum lagi masalah pada perizinan yang berbelit-belit, ketersediaan lahan yang sulit, hingga permasalahan terkait analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dapat memperlambat pembangunan perumahan.

"Peran negara yang pertama itu adalah menyiapkan regulasi, semua harus clear," tegasnya.

Dia mengungkapkan, usulan omnibus law perumahan ini tengah dikaji dan akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat rapat berikutnya.

Setiap hunian perlu dilengkapi dengan fasilitas umum yang dapat mendukung kebutuhan masyarakat sekitar, terutama area olahraga. Gagasan serupa dilakukan Astra Land Indonesia (ALI) yang hendak menghadirkan DBL Academy di Asya, yakni pusat olahraga modern dan inklusif.

ALI berkolaborasi dengan DBL Indonesia untuk membangun DBL Academy di lahan seluas 3.300 meter persegi. Fasilitas baru ini menambah nilai plus dari township mereka yang berlokasi di Jakarta Timur.

Fasilitas olahraga ini ke depannya tidak hanya dapat dirasakan oleh penghuni Asya, melainkan masyarakat dari luar yang membutuhkan ruang saran olahraga yang memadai.

"Kolaborasi bersama DBL Indonesia menjadi salah satu langkah strategis kami untuk memperluas fasilitas premium di Asya. Kami bangga menjadi lokasi pertama di Jakarta yang menghadirkan DBL Academy dalam format stand-alone terbesar, sekaligus menambah fasilitas lapangan tenis yang untuk pertama kalinya dihadirkan DBL di kawasan ini," kata Presiden Direktur Astra Land Indonesia, Wibowo Muljono, seperti yang dikutip dari pernyataan tertulis pada Sabtu (30/11/2024).

Nantinya, akan tersedia pelatihan basket untuk anak-anak usia 4 hingga 18 tahun (TK hingga SMA) dan fasilitas lapangan tenis dewasa yang hanya ditemukan di DBL Academy Asya.

Fasilitas ini direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2026, melengkapi berbagai fasilitas premium yang telah ada di Asya, termasuk clubhouse dan sekolah internasional SIS. Dengan konsep pengembangan yang menyatukan keberlanjutan, gaya hidup sehat, dan fasilitas modern, Asya diharapkan menjadi hunian yang mendukung keseimbangan hidup penghuni dan masyarakat sekitarnya.

Sebelumnya, mereka juga telah mendapatkan sertifikasi Gold Greenship Neighbourhood dari Green Building Council Indonesia (GBCI) atas desain ramah lingkungan dan efisiensi energi pada township mereka.

Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp10.000 per porsi telah melalui proses uji coba yang dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat.

Dadan, yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, memastikan bahwa alokasi dana tersebut cukup untuk menyediakan makanan dengan kandungan gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral sesuai kebutuhan harian penerima manfaat.

"Rata-rata indeks uji coba kami di Sukabumi tidak jauh dari yang disebutkan Pak Presiden, gizi seimbang dengan kalori sesuai kebutuhan," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kali pertama diuji coba di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, sejak Januari 2024.

Uji coba ini mencakup sekitar 3.000 pelajar dari 20 sekolah, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA, yang dilayani oleh satu Satuan Pelayanan Program MBG di desa tersebut.

Dalam pelaksanaan uji coba ini, setiap penerima manfaat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5 juta per tahun, dengan angka sasaran 457 ribu penerima manfaat.

Untuk memastikan keberlanjutan program ini, seluruh anggaran ditanggung oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak dibebani alokasi anggaran tambahan.

Dalam kesempatan berbeda, Dadan menyatakan bahwa implementasi anggaran Rp10.000 per porsi di lapangan akan bersifat fleksibel, bergantung pada kebutuhan dan pemahaman masing-masing daerah.

Jika ada daerah yang menghabiskan anggaran lebih sedikit, sisa anggaran tersebut akan dialihkan ke daerah lain yang membutuhkan dana tambahan, terutama yang menghadapi harga bahan baku lebih tinggi, kata Dadan menambahkan.

Anggaran tersebut tidak digunakan untuk membeli paket makanan jadi, melainkan untuk membeli bahan baku yang akan dimasak di lokasi dengan melibatkan peran masyarakat maupun usaha katering lokal.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan indeks anggaran program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil ditetapkan senilai Rp10.000 per anak/ibu hamil, per hari.

Presiden mengatakan pemerintah ingin mengalokasikan besaran anggaran makan bergizi gratis Rp15.000 per anak/ibu hamil per hari, namun kondisi anggaran yang memungkinkan saat ini adalah Rp10.000.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan...

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono mengusulkan agar para pembangun dan pengembang perumahan turut memperhatikan sisi keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan hunian.

“Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan, memanfaatkan sampah plastik dan juga menurunkan emisi," kata Diaz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dukungan terhadap program ini juga disampaikan oleh Diaz yang membahas bagaimana proses Persetujuan Lingkungan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah 5 hektare (ha) bisa mengurus izin UKL-UPL tanpa biaya dan secara otomatis dalam sistem Amdalnet.

“Kami (Kementerian Lingkungan Hidup) mendukung penuh Program 3 juta rumah,” ujar Diaz.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan bahwa permasalahan backlog persediaan rumah bagi masyarakat adalah permasalahan yang besar, dan menyambut baik program Presiden Prabowo untuk membangun 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di pesisir, dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Saya harus meluruskan bahwa dengan Program 3 Juta Rumah ini pemerintah tidak berniat menjadi pesaing para kontraktor dan developer, tetapi menjadi regulator yang baik," kata Fahri pula.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024