Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Rektor Unhan Jonni Mahroza mengunjungi rumah apung dan panggung Muara Angke di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara kemarin. Rumah agung dan rumah panggung dinilai menjadi solusi persoalan hunian layak bagi warga yang sering terdampak banjir rob.

"Pembangunan rumah apung dan rumah panggung ini sangat tepat untuk pembangunan rumah masyarakat di kawasan pesisir. Tentu ini sangat mendukung Program 3 Juta yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).

Hunian tersebut dibangun untuk nelayan oleh PT. PAL Indonesia dengan berkolaborasi dengan Universitas Pertahanan (Unhan) dan PT. Panca Karya Unggul Abadi. Pembangunan rumah panggung dan rumah apung merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bekerja sama dengan program bakti sosial Unhan.

Dalam kesempatan itu Ara juga mengucapkan terima kasih kepada Unhan dan developer yang memberikan CSR bantuan rumah tersebut.

"Karena gotong royong sangat dibutuhkan dalam melanjutkan perjuangan Pak Prabowo untuk pemenuhan rumah bagi rakyat," ujarnya.

Untuk diketahui, program ini dimulai dengan melakukan mitigasi permasalahan yang sering kali dihadapi masyarakat terdampak banjir rob di kawasan pesisir pantai Pluit Jakarta Utara. Ketinggian luapan air bisa mencapai satu meter yang berdampak pada aktivitas dan perekonomian warga.

Setidaknya ada 200 unit rumah yang terdiri dari 16 unit rumah apung dan 184 rumah panggung yang sudah dibangun di RT 06 dan RT 07 yang berada di wilayah RW 022 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Selain itu, Ara mengungkapkan pembangunan rumah rumah panggung di Muara Angke, Jakarta Utara akan dilanjutkan. Rencana pembangunan rumah panggung selanjutnya akan dibangun berjumlah 30 unit terbagi di RT 6 sebanyak 14 unit dan RT 7 sebanyak 16 unit di Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Pembangunan lanjutan ini merupakan CSR dari PT Harum Energi.

"Saya senang rencana pembangunan rumah panggung selanjutnya selama 75 hari sehingga para penerima bantuan tidak terlalu lama menunggu dan dalam proses verifikasinya harus tepat sasaran berdasarkan arahan Pak Prabowo," katanya.

Di sela kunjungannya, Ara sempat mengunjungi fasilitas pencetakan paving blok cangkang kerang hijau bantuan dari Menteri Pertahanan periode lalu yang sekarang menjadi Presiden RI, yakni Prabowo Subianto. Beliau menyarankan agar hasil dari cetakan paving blok ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan menambah kesejahteraan hidup.

Di samping itu, salah satu penghuni rumah panggung bernama Amin (59) mengaku merasa bersyukur atas bantuan yang sudah diberikan sehingga rumahnya tidak lagi kebanjiran air rob.

"Rumah saya sebelumnya tidak layak huni karena selalu terdampak banjir rob. Setelah dapat bantuan rumah panggung ini kan lebih tinggi ya jadi kami sekeluarga tidak perlu takut lagi kalau tiba-tiba banjir rob datang saat malam dan waktu tidur," ucapnya.

Amin menjelaskan rumahnya memiliki satu kamar tidur, ruang tamu, toilet dengan air bersih, satu kasur lantai dan dua kasur tingkat. Lalu ada meja makan, kursi, untuk kelistrikan menggunakan tenaga surya. Di kampung nelayan tersebut juga dibangun lapangan futsal apung untuk tempat bermain anak-anak.

"Saya juga berharap rumah panggung ini lebih banyak dibangun di sini. Semoga tetangga saya yang belum dapat rumah panggung ini bisa segera dapat supaya tidak kena banjir lagi," harapnya.

Sementara itu, Linda (36) yang juga penghuni rumah apung juga senang dengan pembangunan rumah dari pemerintah. Menurut Ibu yang memiliki tiga orang anak itu, kebanyakan warga khususnya yang perempuan di kampung nelayan bekerja sebagai pengupas kerang dan yang laki-laki sebagai nelayan.

"Saya sampai nangis bersyukur mendapatkan bantuan rumah ini karena sebelumnya saya mengontrak dengan membayar sewa tiap bulan. Harapan saya untuk para pemulung yang tinggal di daerah ini bisa dapat rumah apung juga," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Saat Menteri PKP Intip-intip Rumah Apung dan Panggung di Muara Angke

Video: Saat Menteri PKP Intip-intip Rumah Apung dan Panggung di Muara Angke

KENDAL,iNewsPantura.id -  Puluhan warga perumahan di Desa Sarirejo dan Wonorejo, Kabupaten Kendal, menggelar aksi protes di depan perumahan mereka pada Minggu pagi (19/01/2025).

Aksi ini sebagai bentuk kekesalan warga yang kerap kali diterjang banjir setiap kali hujan deras mengguyur daerah tersebut.

Menurut para peserta aksi, banjir yang melanda perumahan mereka tidak hanya terjadi sesaat, tetapi genangan air seringkali baru surut setelah lima hari atau lebih.

Hal ini disebabkan oleh saluran air yang tidak berfungsi dengan maksimal, sehingga air tidak bisa mengalir dengan lancar.

Para warga dan komunitas peduli lingkungan yang terlibat dalam aksi tersebut membentangkan poster dan spanduk sambil berorasi, menyampaikan tuntutan agar permasalahan banjir ini segera diselesaikan oleh pemerintah dan instansi terkait.

Kordinator aksi, Jawahir Muhammad, dalam orasinya mengungkapkan bahwa pembangunan Kawasan Industri Kendal (KIK) dan pembangunan SPBE di jalan lingkar Kaliwungu menjadi penyebab utama terhambatnya aliran air, yang akhirnya menggenangi pemukiman warga.

“Kondisi banjir di perumahan ini semakin sering terjadi dan surut dalam waktu lebih dari lima hari. Banjir ini disebabkan oleh limpasan sungai dan kondisi gorong-gorong jalan lingkar yang tersumbat oleh sedimentasi lumpur,” ujar Jawahir.

Dirinya juga menilai bahwa pemerintah tidak menunjukkan niatan serius untuk menangani permasalahan banjir yang rutin terjadi di kawasan tersebut.

“Bahkan banyak warga yang terpaksa menjual rumah mereka karena tidak tahan dengan banjir yang terus-menerus datang, dan rumah tersebut pun sulit terjual,” tambah Jawahir.

Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah, antara lain agar segera melakukan normalisasi sungai, memperbaiki dan memfungsikan pintu air yang rusak, serta membuat pintu penahan rob di kawasan tersebut.

Mereka juga meminta agar gorong-gorong yang tersumbat sedimentasi di jalan lingkar Kaliwungu segera dibersihkan, dan saluran air yang ada di SPBE jalan lingkar dikembalikan seperti semula.

Selain itu, pihak KIK juga diminta untuk lebih peduli terhadap lingkungan yang terdampak banjir akibat pembangunan mereka.

Aksi sempat mendapat pengawasan ketat dari petugas kepolisian yang meminta warga tidak melakukan long march ke Kawasan Industri Kendal atau ke SPBE di jalan lingkar Kaliwungu. Petugas hanya mengizinkan mereka untuk berorasi di depan pintu masuk perumahan Graha Raya Sarirejo.

Pj Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari, yang hadir menemui warga, berjanji untuk menampung keluhan dan aspirasi mereka.

“Kami akan segera melakukan pendataan terkait keluhan dan aspirasi warga yang terdampak banjir. Tentunya kami tidak bisa langsung memenuhi tuntutan tersebut, tetapi kami akan cari solusi untuk memperbaikinya,” ujarnya.

Namun, warga yang sudah bosan dengan janji-janji sebelumnya mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika dalam waktu tiga bulan ke depan tidak ada tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi masalah banjir yang sudah lama mereka hadapi.

Editor : Eddie Prayitno

IDXChannel - Badan Bank Tanah (BBT) siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa sekolah dasar dan menengah. Dukungan itu diberikan dalam bentuk pemanfaatan lahan Hak Pengelolaan (HPL) untuk menjadi dapur MBG.

Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha BBT, Hakiki Sudrajat mengatakan, Badan telah menyiapkan 11 titik lokasi yang bisa dimanfaatkan untuk dapur MBG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama di daerah-daerah yang relatif sulit terjangkau seperti daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),

"Lokasi-lokasi ini kira-kira cukup berdekatan dengan desa, terutama desa-desa terluar yang mungkin saja belum tersentuh. Mudah-mudahan kita bisa mengejar mitra-mitra kita untuk berpartisipasi untuk persiapan Makan Bergizi Gratis," katanya di Bandung, Jawa, Barat dikutip Minggu (19/1/2025).

Dia menyebut, inisiatif BBT untuk mendukung program pemerintah ini merupakan tahap awal. Sebelas titik yang ditawarkan sebagian besar di luar Jawa yakni Batubara (Sumatera Utara), Solok (Sumatera Barat), Bangka Belitung, Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur), Poso (Sulawesi Tengah), Lombok Utara (Nusa Tenggara Barat), Kendal dan Brebes (Jawa Tengah), Cianjur serta Purwakarta (Jawa Barat).

Hakiki mengatakan, lahan yang disiapkan untuk SPPG sangat memadai karena rata-rata lahan yang dimiliki BBT luasnya di atas 500 meter persegi. Namun, lokasinya mesti disesuaikan lagi dengan kebutuhan program MBG supaya tidak jauh dari sekolah.

"Mungkin inisiatif kami ini akan bergulir terus. Saat ini 11, mungkin nanti menjadi 15 karena lokasi-lokasi seperti di Sumut itu dekat dengan keramaian, ada SD atau SMP dan yang paling terdekat untuk kami support di lokasi-lokasi kami itu (jaraknya) 500 meter ke sekolah sehingga cocok untuk keperluan dapur," ujar Hakiki.

Di tempat yang sama, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi mengatakan, kebutuhan dapur MBG ditetapkan minimal 20x20 meter. Syarat luas lahan ini diperlukan karena SPPG bertanggung jawab menyediakan 3.000 porsi MBG per hari.

"Kenapa (luasnya) harus segitu? Karena SPPG bertanggung jawab membagikan dan mengumpulkan bahan baku makanan itu 3.000 porsi per hari. Kalau terlalu kecil, chaos karena stok beras saja 250 kg, sayur 350 kg, ayam 350 kg, dan telur 3.000 butir," katanya.

Dedek memastikan kebutuhan dapur MBG sangat besar sehingga perlu kolaborasi dari berbagai pihak. Saat ini, kata dia, pemerintah lewat Badan Gizi Nasional mengoperasikan 220 SPPG. Pada April 2025 direncanakan bisa mencapai 937 SPPG dan akan terus bertambah secara bertahap menjadi 30 ribu titik pada 2029.

"Jadi kita banyak butuh dapur dengan luas yang cukup. Kalau penyimpanan, chiller atau kulkas kurang, nanti tingkat kesegaran berkurang atau merosot. Atau ruang terlalu kecil karena ada 45-50 orang di situ, itu nanti chaos, hieginitasnya juga akan merosot juga," katanya.

(Rahmat Fiansyah)

BANDUNG, KOMPAS.com - Badan Bank Tanah menyediakan 11 lokasi untuk dapurmakan bergizi gratis (MBG).

Hal itu diungkapkan oleh Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat dalam media gathering di Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/1/2025).

"Ini merupakan inisiatif dari kami karena kami juga mendapat banyak masukan dan kami melihat mungkin saja inisiatif kami ini akan bergulir terus," ujar Hakiki.

Hakiki menjelaskan bahwa sekitar 95 persen dari 11 titik tersebut mampu menyediakan lahan untuk dapur MBG seluas 500 meter persegi.

"Rata-rata lokasi kami hampir 95 persen itu di atas 500 meter persegi, jadi mungkin sudah cukup untuk memfasilitasi penyediaan dapur," lanjut Hakiki.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menjelaskan bahwa kebutuhan luas area dapur MBG adalah minimal 400 meter persegi.

"Minimal 20 x 20 meter, cuma di beberapa dapur atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) itu memang ada yang lebih karena ada lahan parkir dan lain-lain," kata Uki.

Ada pun daftar 11 lokasi dapur MBG di atas lahan Badan Bank Tanah adalah sebagai berikut:

1. Batubara - Sumatra Utara,
2. Solok - Sumatra Barat,
3. Kepulauan Bangka Belitung,
4. Penajam Paser Utara - Kalimantan Timur,
5. Penajam Paser Utara - Kalimantan Timur,
6. Poso - Sulawesi Tengah,
7. Cianjur - Jawa Barat,
8. Purwakarta - Jawa Barat,
9. Kendal - Jawa Tengah,
10. Brebes - Jawa Tengah, dan
11. Lombok Utara - Nusa Tenggara Barang (NTB).

KOMPAS.com-Program makan bergizi gratis (MBG) berpotensi besar meningkatkan kemampuan fungsi kognitif siswa jika dikelola dengan baik. Namun, hal itu juga perlu diimbangi dengan pengolahan gizi dari menu makanan.

“Konsumsi makanan bergizi, seperti protein dari telur, sangat penting untuk mendukung perkembangan otak. Namun, penyajiannya juga harus diperhatikan agar anak-anak tertarik untuk mengkonsumsinya,” kata Dosen Departemen Gizi Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Toto Sudargo, M.Kes, seperti dilansir laman UGM, beberapa waktu lalu.

Ia mencontohkan, menu telur yang diolah dengan baik, seperti dadar atau orak-arik, akan memberikan manfaat lebih karena tambahan kalorinya.

Toto menekankan kualitas gizi makanan lebih diutamakan daripada kuantitas makanan saja.

“Yang penting anak-anak mau makan dan makanan tidak terbuang. Jangan sampai makanan hanya diacak-acak dan menjadi sampah,” ungkapnya.

Sementara Dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Prof. Subejo menyoroti pentingnya memanfaatkan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan program MBG.

Ia menyebut ketergantungan pada bahan impor seperti gandum menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

“Indonesia memiliki banyak sumber karbohidrat lokal seperti singkong, jagung, dan sagu. Jika bahan-bahan ini dimanfaatkan, kita tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga memberdayakan petani lokal,” ujarnya.

Subejo juga menyarankan pemberdayaan desa sebagai basis distribusi makanan bergizi. Menurutnya, jika desa diberi otoritas untuk mengelola dana dan menyusun menu berbasis bahan lokal, distribusi akan lebih efisien dan dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat.

“Mekanisme ini juga dapat mengurangi risiko makanan basi karena perjalanan distribusi yang terlalu jauh,” tambahnya.

KOMPAS.com-Program makan bergizi gratis (MBG) berpotensi besar meningkatkan kemampuan fungsi kognitif siswa jika dikelola dengan baik. Namun, hal itu juga perlu diimbangi dengan pengolahan gizi dari menu makanan.

“Konsumsi makanan bergizi, seperti protein dari telur, sangat penting untuk mendukung perkembangan otak. Namun, penyajiannya juga harus diperhatikan agar anak-anak tertarik untuk mengkonsumsinya,” kata Dosen Departemen Gizi Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Toto Sudargo, M.Kes, seperti dilansir laman UGM, beberapa waktu lalu.

Ia mencontohkan, menu telur yang diolah dengan baik, seperti dadar atau orak-arik, akan memberikan manfaat lebih karena tambahan kalorinya.

Toto menekankan kualitas gizi makanan lebih diutamakan daripada kuantitas makanan saja.

“Yang penting anak-anak mau makan dan makanan tidak terbuang. Jangan sampai makanan hanya diacak-acak dan menjadi sampah,” ungkapnya.

Sementara Dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Prof. Subejo menyoroti pentingnya memanfaatkan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan program MBG.

Ia menyebut ketergantungan pada bahan impor seperti gandum menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

“Indonesia memiliki banyak sumber karbohidrat lokal seperti singkong, jagung, dan sagu. Jika bahan-bahan ini dimanfaatkan, kita tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga memberdayakan petani lokal,” ujarnya.

Subejo juga menyarankan pemberdayaan desa sebagai basis distribusi makanan bergizi. Menurutnya, jika desa diberi otoritas untuk mengelola dana dan menyusun menu berbasis bahan lokal, distribusi akan lebih efisien dan dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat.

“Mekanisme ini juga dapat mengurangi risiko makanan basi karena perjalanan distribusi yang terlalu jauh,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketersediaan lahan untuk mendukung sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti swasembada pangan, pembangunan 3 juta rumah, dan pemerataan ekonomi sangat penting dilakukan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan pihaknya memiliki 854.662 hektare cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektare tanah hasil konversi dari Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Guna Bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang.

Menurutnya, dari total cadangan tersebut, sebanyak 209.780 hektare dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

“Langkah ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan lahan pertanian yang cukup untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan,” ujarnya dilansir Antara, Sabtu (18/1/2025).

Selain itu, 567.585 hektare tanah telah dialokasikan kepada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, sekaligus mengurangi tekanan penduduk di daerah padat.

Untuk mendukung program perumahan rakyat, terdapat 77.297 hektare lahan ditambah 10.000 hektare hasil konversi telah dialokasikan untuk pembangunan pemukiman. Hal ini memastikan kelancaran program pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan pemerintah.

Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan tanah yang tidak produktif untuk mendukung agenda prioritas nasional.

“Kami rasa untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak ada masalah. Kemarin juga sudah kami laporkan kepada menteri terkait, dan semua berjalan dengan lancar,” katanya.

Sekretaris Dirjen Pengendalian & Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Ariodilah Virgantara menuturkan pemerintah mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto.

Kendati demikian, program ini didukung penuh oleh pihak kementerian, pengendalian dan pengaturan lahan harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Ini termasuk komitmen untuk membangun serta menjaga fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum) di kawasan hunian,” ucapnya.

PURWOREJO, KOMPAS.com - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyebut dana desa dapat dialokasikan untuk mendanai makan bergizi gratis (MBG).

Hal itu diungkapkan Kemendes PDT melalui Mulyadin Malik, Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, di sela-sela kegiatan Hari Desa Nasional yang digelar di Desa Krandegan, Purworejo, Jawa Tengah.

"Bisa (digunakan untuk makan siang bergizi gratis), nanti dikelola oleh Bumdes," kata Malik, Sabtu (18/1/2025).

Malik menyebut, dengan potensi yang ada di Desa Krandegan dan teknologi pompa tenaga surya, pihaknya yakin desa akan mampu berswasembada pangan sekaligus swasembada energi.

Dengan swasembada pangan, kata Malik, nantinya Bumdes akan hidup dan bisa menjadi jembatan untuk bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk menyelenggarakan MBG di daerah.

"Dana desa kita prioritaskan untuk swasembada pangan, energi, termasuk makan siang bergizi," kata Malik.

Kepala Desa Krandegan, Dwinanto, mengatakan, di desanya kini telah memiliki teknologi pompa air bertenaga surya.

Pompa tersebut bisa mengairi sawahnya sekitar 70 hektare tanpa ada biaya operasional karena sudah menggunakan tenaga matahari.

Dwinanto mengatakan, pembuatan pompa bertenaga surya tersebut bekerja sama dengan Agros Global, perusahaan agritech berbasis di Singapura.

Kolaborasi dua lembaga ini menghasilkan pompa air bertenaga surya yang digunakan untuk memperkuat ketahanan pangan di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.

Hasilnya, lahan di Desa Krandegan seluas 70 hektare yang semula hanya dapat panen 1-2 kali kini sudah dapat panen 3 kali dalam satu tahun.

Penggunaan pompa air bertenaga surya ini juga bisa menghemat sekitar 50 persen biaya operasional pertanian.

Berkat kerja sama ini, kata Dwinanto, tahun ini akan menambah pompa air bertenaga surya portable sebanyak 7 pompa.

Hal ini dilakukan untuk membantu para petani yang belum terpenuhi pengairan di desanya.

"InsyaAllah tahun ini akan kita tambah sekitar 7 pompa air bertenaga surya," kata Dwinanto.

"Untuk air yang digunakan untuk lahan pertanian para petani kita gratiskan. Namun kita imbau untuk membayar zakat pertanian yang hasilnya kita gunakan untuk memberantas kemiskinan di desa," tambah Dwinanto.

Media asing menyoroti puluhan murid yang keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah Indonesia.

Media asal Singapura, Straits Times, merilis laporan berjudul "Food poisoning mars second week of free meals roll-out in Indonesia" (Keracunan makanan nodai peluncuran makan gratis pekan kedua di Indonesia) pada Sabtu (18/1).

Di paragraf pertama, mereka mencatat sekolah di sejumlah daerah melaporkan puluhan kasus usai mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis dua pekan usai peluncuran program Presiden Prabowo Subianto.

Straits Times juga melaporkan ada 16 Januari, 40 murid SDN Dukuh 03 di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sakit setelah makan siang yang disiapkan pihak katering setempat.

Menu makan siang itu terdiri dari nasi putih, ayam goreng tepung, ca wortel, tahu goreng, potongan buah naga, dan susu kotak.

Puluhan murid di SDN Dukuh 3 belakangan ini menyedot perhatian karena karena keracunan usai santap siang MBG.

Para siswa-siswi itu mengeluh pusing, mual, hingga muntah diduga karena olahan ayam yang kurang matang.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindaya mengatakan kejadian itu murni kesalahan teknis dan memastikan tak ada unsur kesengajaan.

"Yang Sukoharjo terutama ya, ini adalah kesalahan murni teknis, tidak ada kesengajaan," ujar Dadan di Istana Negara Jakarta, Jumat (17/1).

Dia juga menerangkan insiden itu cepat teratasi karena kesigapan petugas di lapangan.

Untuk mencegah masalah lebih lanjut, Dadan mengatakan sisa makanan sebanyak 2.400 porsi langsung ditarik dan diganti dengan telur.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi juga buka suara menanggapi kasus keracunan di kalangan pelajar SD.

Dia mengatakan pemerintah akan memantau ketat standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan dalam program Makan Bergizi Gratis.

"SOP yang diterapkan dalam MBG ini adalah sekolah melaporkan kepada SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] dan Puskesmas jika ada kejadian yang tidak diinginkan. Makanan langsung ditarik oleh SPPG dan kemudian diganti dengan menu lain," kata Hasan dalam rilis resmi pada Kamis.

Setiap SPPG, kata dia, harus menyiapkan sampel makanan selama 2x24 jam.

Dengan demikian, jika ada kejadian seperti di Sukoharjo penyebabnya bisa dilacak dengan cermat.

"Saat ini sampel makanan yang disiapkan di SPPG tersebut sedang diperiksa oleh Dinas Kesehatan," imbuh Hasan.

MEDAN, iNewsMedan.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) memberikan perhatian khusus terhadap program pembangunan 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat di era Presiden Prabowo Subianto. DPRD Sumut meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) dan pemerintah kota (Pemko) di wilayah Sumatera Utara untuk segera mengambil langkah nyata demi kelancaran program tersebut.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, mengimbau Pemkab dan Pemko se-Sumut untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi persyaratan administrasi bagi MBR. Hal ini termasuk percepatan perizinan, khususnya terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Kita minta Pemkab dan Pemko agar masalah PBG atau izin terkait program 3 juta rumah ini dipermudah, sehingga proses pendiriannya bisa segera dilakukan," ujar Zeira pada Sabtu (18/1/2025).

Menurut Zeira, program pembangunan rumah ini sangat dibutuhkan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Ia juga menegaskan bahwa sasaran program harus benar-benar tepat, sehingga manfaatnya dirasakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

"Program ini bagus. Bisa dalam bentuk subsidi atau bahkan digratiskan kepada masyarakat," katanya.

Zeira juga menyoroti pentingnya ketersediaan lahan untuk program ini. Ia menyarankan agar lokasi pembangunan rumah diprioritaskan di kawasan padat penduduk seperti Kota Medan, meski diakuinya harga tanah di Medan semakin mahal. Sebagai alternatif, pembangunan bisa diarahkan ke wilayah Kabupaten Deli Serdang yang masih dekat dengan Medan, asalkan fasilitas umum turut disediakan.

"Jika tidak memungkinkan di Medan, bisa di Deli Serdang. Yang penting fasilitas umum harus diperhatikan agar program ini menarik bagi masyarakat," tambahnya.

Untuk memastikan program ini tepat sasaran, Zeira mengusulkan agar rumah dialokasikan kepada masyarakat dengan penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR), termasuk keluarga muda yang baru memulai rumah tangga.

"Seleksi harus dilakukan dengan benar dan cermat, agar penerima program benar-benar berasal dari kalangan MBR," tutup Zeira.

Editor : Odi Siregar

Badan Bank Tanah saat ini memiliki aset pertanahan mencapai 33.115,6 hektare. Lahan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan swasembada pangan.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja mengungkapkan lokasi lahan yang bisa dipakai untuk pembangunan rumah MBR cukup banyak. Lokasinya pun tidak terbatas di Pulau Jawa, melainkan ada di pulau-pulau lainnya.

"Jadi dari 34 ribu yang dipergunakan untuk lahan perumahan itu cukup banyak, Di Tanjung Balai Asahan, kita luasnya 40 hektare, bisa semua dipergunakan untuk perumahan itu," kata Parman dalam acara Media Gathering 'Kinerja 2024 dan Outlook 2025' di Bandung, Jumat (17/1/2025).

Titik kedua berada di dekat Jakarta yakni Tangerang Selatan. Namun, lokasi lahan Bank Tanah ini di kawasan yang tidak begitu ramai.

Lokasi ketiga ada di Purwakarta, luasnya sekitar 90 hektare. Namun, tidak semuanya akan digunakan untuk perumahan. Hanya 19 hektare atau 20 persennya yang bisa dipergunakan.

Tempat keempat ada di Puger, Jember, Jawa Timur. Lalu, lokasi kelima ada di Panajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur yang lokasinya dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Uniknya lahan di PPU ini pada waktu tahun 2022, saya berkunjung sana, penduduk yang tinggal di sana nggak ada. Jadi kurang menarik ya. Begitu bandara dibangun, langsung kliennya banyak. Ini karena PPU udah menjadi lahan yang menarik dan lahan yang cantik. Jadi investasinya cukup menarik dan menarik investor juga" jelasnya.

Menurut Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Hakiki Sudrajat lahan yang telah disiapkan oleh Badan Bank Tanah di Panajam Paser Utara sekitar 120 hektare dengan perhitungan bisa membangun 12 ribu rumah.

Namun, tidak semuanya digunakan untuk perumahan, mengingat jumlah penduduk yang belum banyak. Jumlah yang akan terbangun akan disesuaikan lagi dengan kebutuhan yang ada.

"Itu ada sekitar 120-an (hektare). Ya, nanti kita tentunya dibagi ya. Karena kalau 120 hektare itu kan sekitar 12 ribu unit rumah. Belum tentu ada orangnya 12 ribu unit yang siap menghuni. Jadi harus di staging. Tapi, kita siapkan luas areanya sekitar 120 hektare," ujarnya.

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

Video: Prabowo Minta Tanah Sitaan Kasus Korupsi-BLBI Dibangun Rumah MBR

Jajaran Pengurus Besar dan Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) di Nusa Tenggara Barat (NTB) siap mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya dengan mengerahkan ibu-ibu.

Ketua PBNU Bidang Organisasi Kadeisasi dan Keanggotaan (OKK) Muhammad Faesal mengatakan jajaran PBNU telah Gerakan Keluarga Berseloroh NU untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.

"Ini kami kembangkan dengan segala variabel dan instrumen di dalamnya. Itulah sebabnya PBNU mendukung program pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis bagi siswa dan santri," kata Faesal saat Konferensi Wilayah (Konferwil) ke-XIV PWNU NTB di Pondok Pesantren Qamarul Huda, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu (18/1/2025).

Menurut Faesal, para kader NU akan mengisi dan membantu pemerintah dalam menyukseskan program MBG yang telah berlangsung saat ini.

"Insyaallah kami akan ada di dalamnya. Itu nanti pekerjaan ibu-ibu muslimah dan Fatayat. Biar tidak menyakiti suami menjadi pengurus. Karena kami pengurus NU gajinya pas-pasan," ujarnya.

Faesal menjelaskan ada empat hal yang harus dilakukan jajaran pengurus seluruh pengurus NU. Pertama, memperkokoh transformasi Ahlussunnah wa Jamaah (Aswaja), pengembangan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi, serta penguatan organisasi kelembagaan dan jaringan.

"Seluruh kader NU dikirim ke Eropa, China dan berbagai belahan dunia untuk memastikan kualitas SDM bisa bersaing dan menjawab tantangan begitu besar," katanya.

Faesal menargetkan dalam lima tahun ke depan jajaran pengurus NTB yang telah dikirim ke luar negeri untuk pengembangan SDM memiliki doktor uranium, doktor perkapalan, dan doktor persenjataan.

"Meskipun jumlahnya sedikit jika kita bandingkan dengan doktor Pendidikan Agama Islam ya. Oleh karena itu saya mengingatkan selalu diskusi untuk peningkatan SDM," tegas Faesal.

Faesal mengeklaim 56,9 persen warga Indonesia mengaku sebagai warga NU. Menurut dia, jumlah warga NU di Indonesia mencapai 159 juta orang.

"Tapi jumlah dokter kita baru 1.900 orang. Artinya satu dokter harus melayani berapa juta orang. Maka terus kami lakukan pengembangan kualitas SDM. Termasuk pengembangan SDM struktur NU melalui kaderisasi," tandasnya.

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...