Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku gusar lantaran infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang banyak groundbreaking, tetapi pembangunan sedikit.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk meninjau ulang kinerja investor lantaran banyak aktivitas peletakan batu pertama (groundbreaking), tetapi proyek yang diteruskan pembangunannya sedikit.

“Tadi kita diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak, tetapi yang membangun sedikit,” ujarnya kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan IKN di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).

Ara mengatakan bahwa pemerintah akan lebih rutin dalam meninjau kembali komitmen swasta yang berinvestasi di IKN.

Dia menjelaskan bagi pengusaha atau perusahaan yang telah melakukan groundbreaking tetapi tak ada kelanjutan dalam membangun maka akan pemerintah akan berkomunikasi lebih lanjut untuk mendapatkan komitmen yang diinginkan.

“Ditanya saja satu-satu di review, supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Presiden Prabowo, supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN. Terutama bagi yang serius,” ucapnya.

Dia mengatakan tengah mengkaji bersama dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono terkait batas waktu yang bakal diberikan kepada pengusaha untuk melanjutkan pembangunan di IKN.

“Saya rasa itu harus dikasih deadline-nya waktunya kapan, kalau enggak ada ya sudah, berarti diberikan kesempatan kepada yang lain. Kalau tidak dikituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada deadline,” pungkas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pemerintah akan mengevaluasi pelaku investasi swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sudah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking, tetapi belum melanjutkan pembangunan.

Maruarar mengatakan banyak proyek swasta di kawasan IKN yang berhenti setelah seremoni groundbreaking. Evaluasi dilakukan untuk memastikan proyek tersebut dapat berjalan sesuai rencana.

“Kita diskusikan panjang soal peran swasta di IKN. Banyak yang groundbreaking, tetapi sedikit yang benar-benar membangun. Saya sudah diskusi dengan Pak Basuki (Kepala Otorita IKN), dan beliau setuju untuk melakukan review terhadap proyek-proyek yang sudah groundbreaking,” ujar Maruarar di kawasan Istana Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Maruarar akan memanggil investor swasta yang belum memulai pembangunan untuk memahami kendala yang dihadapi.

“Mereka akan ditanya apakah mau melanjutkan pembangunan atau tidak. Kalau tidak, proyek tersebut bisa diberikan kepada pihak yang lebih serius membangun, sehingga lahannya produktif,” jelasnya.

Ia juga menyarankan pemberian batas waktu bagi investor untuk memulai pembangunan. Jika tidak ada kemajuan hingga tenggat waktu, peluang akan dialihkan ke pihak lain.

“Saya rasa harus ada deadline yang jelas. Kalau tidak ada progres, kesempatan diberikan kepada pihak lain,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono sepakat untuk mengoptimalkan peran swasta dalam pembangunan di IKN.

“Pembangunan tidak boleh berhenti hanya pada seremoni groundbreaking. Harus ada tindak lanjut konkret di lapangan,” tegas Basuki.

Pemerintah berharap evaluasi ini dapat mempercepat pembangunan di IKN sekaligus memastikan proyek-proyek yang direncanakan benar-benar terealisasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pemerintah akan mengevaluasi pelaku investasi swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sudah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking, tetapi belum melanjutkan pembangunan.

Maruarar mengatakan banyak proyek swasta di kawasan IKN yang berhenti setelah seremoni groundbreaking. Evaluasi dilakukan untuk memastikan proyek tersebut dapat berjalan sesuai rencana.

“Kita diskusikan panjang soal peran swasta di IKN. Banyak yang groundbreaking, tetapi sedikit yang benar-benar membangun. Saya sudah diskusi dengan Pak Basuki (Kepala Otorita IKN), dan beliau setuju untuk melakukan review terhadap proyek-proyek yang sudah groundbreaking,” ujar Maruarar di kawasan Istana Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Maruarar akan memanggil investor swasta yang belum memulai pembangunan untuk memahami kendala yang dihadapi.

“Mereka akan ditanya apakah mau melanjutkan pembangunan atau tidak. Kalau tidak, proyek tersebut bisa diberikan kepada pihak yang lebih serius membangun, sehingga lahannya produktif,” jelasnya.

Ia juga menyarankan pemberian batas waktu bagi investor untuk memulai pembangunan. Jika tidak ada kemajuan hingga tenggat waktu, peluang akan dialihkan ke pihak lain.

“Saya rasa harus ada deadline yang jelas. Kalau tidak ada progres, kesempatan diberikan kepada pihak lain,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono sepakat untuk mengoptimalkan peran swasta dalam pembangunan di IKN.

“Pembangunan tidak boleh berhenti hanya pada seremoni groundbreaking. Harus ada tindak lanjut konkret di lapangan,” tegas Basuki.

Pemerintah berharap evaluasi ini dapat mempercepat pembangunan di IKN sekaligus memastikan proyek-proyek yang direncanakan benar-benar terealisasi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Uni Emirat Arab (UEA) dan sejumlah negara lain berminat menanamkan investasi pada bidang perumahan di Indonesia.

Ia mengatakan Qatar yang lebih dulu telah menanam investasi dan berniat membangun sekitar satu jutaan rumah di Indonesia bukanlah satu-satunya negara.

"Qatar bukan satu-satunya negara yang berminat investasi di Indonesia, di bidang perumahan, ada lagi Uni Emirat Arab, ada juga beberapa negara lainnya," kata Ara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1).

Ara mengatakan kini mereka tengah mengonsolidasikan diri dalam menyiapkan lahan hingga aturan untuk itu.

Ia menyebut negara calon investor itu akan mengawali langkahnya dengan melakukan survei pasar dan lahan.

"Tentu namanya orang invest kan ada tahapannya, investornya dia akan melihat market Indonesia yang ya semua tahu sangat besar, sangat besar sekali market Indonesia," ujarnya.

Ara mengatakan jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah juga sangatlah tinggi.

Ia pun menyatakan akan mempersiapkan hal itu dengan baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Qatar sebelumnya berkomitmen membangun jutaan rumah di Indonesia. Pihak swasta Qatar bakal membangun 1 juta rumah di perkotaan dengan nilai investasi US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun (asumsi Rp16.378 per dollar AS).

Sementara untuk investasi dari Pemerintah Qatar mencapai US$20 miliar atau Rp327,6 triliun. Investasi ini akan digunakan untuk membangun perumahan di perkotaan dan pedesaan.

Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo memastikan perumahan yang akan dibangun lewat investasi Qatar itu bukan rumah gratis.

Hashim mengatakan rumah-rumah itu tetap akan diperjualbelikan. Namun, bank-bank milik negara bakal dilibatkan dalam proses penjualan.

"Bukan, bukan rumah gratis. Nanti orang harus membayar. Itu di kota itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI," kata Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1) kemarin.

Kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengumumkan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) digratiskan oleh pemerintah untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar saat jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menjelaskan kebijakan itu merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan jajarannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang prorakyat.

"Kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil," kata Maruarar.

Dalam pelaksanaannya, Maruarar melanjutkan pengenaan PBG 0 persen itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken ketiganya pada 25 November 2024. PBG semula dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah, red.) untuk PBG itu 0 persen, 0 rupiah bagi MBR," tutur Maruarar.

Kemudian, dia menyebutkan BPHTB semula dikenakan 5 persen, tetapi saat ini menjadi 0 persen untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

"Biasanya itu 5 persen. Atas arahan Presiden menjadi 0 persen. Jadi tidak bayar, gratis, dan itu buat rakyat kecil," sambung Ara, panggilan populer Maruarar.

Terakhir, dia melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0 persen alias gratis.

“"ni waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0 persen, kemudian PBG-nya 0 persen," ujar Ara.

Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.

"Jadi, ini jelas kebijakan yang prorakyat, terutama rakyat kecil," ucap dia.

Dalam kesempatan terpisah, Mendagri Tito Karnavian menyatakan pemerintah daerah diminta segera memberlakukan kebijakan PBG 0 persen. Batas waktunya, Tito menyebut sampai akhir Januari 2025.

Tito menjelaskan kebijakan itu, yang perlu ditindaklanjuti dengan perkada, bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk memiliki hunian yang layak sekaligus mendukung upaya menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Dia juga melanjutkan kebijakan itu tak akan berpengaruh kepada pendapatan asli daerah (PAD).

Dia mencontohkan Kota Tangerang mengalami pengurangan PAD sebesar Rp9,9 miliar dari total PAD Rp2,9 triliun.

"Nggak seberapa. Di daerah lain, silakan melakukan exercise. Tapi ini sekali lagi, untuk rakyat yang kurang mampu," kata Mendagri minggu lalu (14/1).

Terkait itu, Menteri Perumahan juga angkat bicara.

Maruarar menilai pemerintah daerah punya kewajiban untuk menyejahterakan rakyat, dan memudahkan kehidupan mereka terutama yang berpenghasilan rendah.

"Masa PAD ngambil-nya dari masyarakat berpenghasilan rendah. Justru (mereka) harusnya dibantu," kata Maruarar saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan hari ini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Wisma Atlet Pademangan akan rampung pada Maret dan bisa mulai dihuni mulai April 2025.

"Tiga tower saya rasa Maret udah bisa (selesai) ya. (Ditempati April?) Iya dong," kata Ara saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Melihat dari catatan detikcom, Kementerian PKP saat ini tengah menyelesaikan revitalisasi dua Wisma Atlet yakni yang berada di Kemayoran, Jakarta Pusat dan Pademangan, Jakarta Utara.

Revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran dilakukan pada Blok D10 yang terdiri dari 7 tower yang memuat sebanyak 5.494 unit. Kemudian, untuk Wisma Atlet Pademangan berada di Blok C2 sebanyak 3 tower, berkapasitas 1.932 unit. Dengan demikian, terdapat 7.426 unit yang tengah direvitalisasi.

Nantinya, kedua Wisma Atlet ini akan digunakan sebagai hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang penghasilannya di bawah Rp 8 juta dan ASN. Mereka akan menempati Blok C2 tower 8 Wisma Atlet Pademangan dan Blok D10 tower 1, 2, 3, 4, 6, dan 7 Wisma Atlet Kemayoran.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama sempat menambahkan dalam rancangan Inpres diatur kesepakatan penggunaan Wisma atlet sebanyak 50 persen digunakan untuk MBR dan 50 persen untuk ASN.

Sementara itu, revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran ditargetkan rampung pada April 2025 mendatang. Target perampungan Wisma Atlet Kemayoran ini awalnya dikatakan selesai pada akhir 2024, tetapi mundur ke Maret 2025, dan terakhir disebut akan selesai pada April 2025.

"Wisma Atlet itu kita sedang bangun, ya. Renovasi selesai bulan Maret, ya. Bulan Maret," kata Ara saat ditemui di Cianjur pada Kamis (21/11/2024).

(aqi/das)

NUSANTARA, KOMPAS.com - Sebanyak 27 tower Rumah Susun (Rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pertahanan dan Keamanan (Hankam) dan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah rampung dibangun dan siap diresmikan.

Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dalam Keterangan Pers usai Ratas terkait IKN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

"Kami melaporkan bahwa Kementerian PKP telah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan," ujarnya.

Lanjut Ara, sementara untuk 20 tower rusun lainnya akan diselesaikan hingga akhir tahun 2025 dengan kemungkinan penyelesaian lebih cepat di pertengahan tahun.

Menurut dia, untuk 27 tower yang telah rampung tersebut selanjutnya tinggal menunggu proses serah terima dan telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

"Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan. 27 tower udah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya," katanya.

Pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

Selanjutnya Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

Selain pembangunan tower Rusun untuk ASN dan Hankam, Ara menambahkan bahwa Kementerian PKP juga telah menyelesaikan 36 RTJM.

"Kami laporkan di IKN, kami Kementerian PKP juga telah menyelesaikan pembangunan rumah jabatan menteri dan itu juga siap untuk diresmikan," tutupnya.

minat investor asing dalam sektor perumahan di Indonesia semakin meningkat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait menyampaikan bahwa selain Qatar, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lain dijadwalkan mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat untuk menjajaki peluang investasi sektor perumahan.

Maruar seusai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa minat investor asing dalam sektor perumahan di Indonesia semakin meningkat.

“Begitu banyak investor yang datang. Bapak Presiden mengatakan akan datang lagi, sudah Qatar minggu lalu, dari Uni Emirat Arab, dan juga beberapa negara lain," katanya.

Ia mengatakan, Kementerian PKP diminta Presiden untuk menyiapkan kebutuhan lahan bagi investor melalui pembentukan tim yang berkoordinasi dengan Satgas Perumahan untuk membuka akses dengan para investor.

Dalam persiapannya, pemerintah menyiapkan lahan dari berbagai sumber, seperti tanah sitaan kasus BLBI dan korupsi yang dikelola oleh Ditjen Kekayaan Negara di bawah Kementerian Keuangan.

Selain itu, lahan dari BUMN juga akan dioptimalkan, termasuk milik PT Kereta Api Indonesia, Perkebunan Nusantara, dan Perumnas.

“Itu nanti akan sebagian untuk diperlihatkan kepada investor, calon investor kita," katanya.

Maruar menambahkan, bahwa rencana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung investasi di sektor perumahan, sekaligus memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah ke bawah.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rahman
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2025

Proyek itu diharapkan tidak hanya menyediakan hunian bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan ekosistem perumahan yang produktif.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan kebutuhan lahan untuk mendukung proyek pembangunan 1 juta unit rumah oleh investor asal Qatar.

Maruarar, seusai memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan proyek ini menyasar masyarakat menengah ke bawah dan dilakukan melalui skema kerja sama antarpemerintah (G to G).

“Kami diminta Bapak Presiden menyiapkan lahan, termasuk tanah-tanah strategis seperti eks perumahan DPR, wilayah sekitar GBK, hingga tanah sitaan BLBI yang dikelola Dirjen Kekayaan Negara dan Bank Tanah,” ujar Maruarar.

Proses persiapan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian BUMN, yang akan menyediakan lahan dari Perumnas, PT KAI, dan BUMN lainnya. Selain itu, Kejaksaan Agung juga mendukung melalui lahan sitaan yang berada di Banten.

Maruarar menambahkan, Qatar bukan satu-satunya negara yang berminat berinvestasi di bidang perumahan. Negara lain, seperti Uni Emirat Arab, juga menunjukkan ketertarikan serupa. Saat ini, pemerintah sedang mengonsolidasikan data lahan, regulasi, dan potensi pasar untuk mempermudah proses survei dan persiapan investasi.

“Qatar dan negara lain akan memulai dengan survei lahan dan pasar. Sebagai investor, mereka perlu melihat potensi besar Indonesia, termasuk kebutuhan perumahan yang sangat tinggi,” ujarnya pula.

Proyek itu diharapkan tidak hanya menyediakan hunian bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan ekosistem perumahan yang produktif.

Maruarar mencontohkan, perumahan dapat diisi oleh kombinasi berbagai profesi, seperti guru, TNI berpangkat rendah, pelaku UMKM, dan dokter muda, untuk mendorong pembangunan yang inklusif.

Proyek perumahan ini direncanakan mulai berjalan pertengahan tahun 2025 dengan harapan dapat selesai tepat waktu.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rahman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengalokasikan hunian di gedung eks Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Utara, kepada pekerja media massa yang masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Kita bisa alokasikan kan buat teman-teman media masuk ya," kata Ara di kompleks Istana Kepresidenan dikutip dari Antara, Selasa, 21 Januari 2025.

Ia mengatakan eks Wisma Atlet Kemayoran yang saat ini sedang direnovasi akan dialokasikan sebagai hunian terjangkau bagi mereka yang memenuhi kriteria.

Menurut Maruarar, eks Wisma Atlet Kemayoran dengan total 1.400 unit hunian disiapkan dalam tiga kategori yaitu untuk kalangan komersial, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan MBR.

Maruar mengatakan hunian ini diprioritaskan untuk masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan, termasuk diantaranya wartawan yang memenuhi kriteria sebagai MBR.

Ia menjelaskan program non-komersial itu dirancang untuk memastikan alokasi tepat sasaran sesuai komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Tapi mesti buktikan bahwa penghasilannya Rp8 juta ke bawah ya, kemudian slip gaji, dan belum punya rumah. Jadi program ini bukan untuk komersial,” ujar dia.

Ia juga mengarahkan agar wartawan yang berminat segera menyiapkan dokumen pendukung, seperti slip gaji dan surat keterangan belum memiliki rumah, untuk mempercepat proses verifikasi.

Melalui program ini Maruarar berharap profesi wartawan yang sering kali memiliki penghasilan terbatas, dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah terkait perumahan layak huni.

Ketika ditanya tentang penyelesaian renovasi untuk kategori rusun ASN, Maruarar optimistis pekerjaan akan selesai sesuai jadwal.

“Direktur saya yang menyelesaikan penyelesaiannya, mudah-mudahan bulan Maret sudah siap,” ungkap dia.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran Rp 48,8 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur selama lima tahun ke depan.

Persetujuan ini diambil dalam rapat yang diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

"Tadi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu Rp 48,8 triliun untuk lima tahun ke depan," kata AHY seusai rapat di Istana Kepresidenan, Selasa (21/1/2025).

AHY menuturkan, pengalokasian anggaran menegaskan komitmen Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN.

Adapun pada saat ini, pembangunan IKN tahap pertama periode 2022-2024 kawasan inti pusat pemerintah (KIPP) sudah selesai.

Ada sejumlah proyek infrastruktur yang sudah selesai 100 persen, ada pula yang masih berlanjut.

"Jadi perlu diketahui bahwa sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan, tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya," kata AHY.

Setelah mengelokasikan dana, pemerintah akan mengawal ketat pembangunan, utamanya agar mampu selesai tepat waktu.

Di sisi lain, AHY juga akan kembali meninjau pembangunan IKN seiring dengan permintaan Presiden Prabowo agar IKN mampu menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.

Ibu kota politik ini memungkinkan pembangunan di IKN meliputi fasilitas lembaga legislatif dan yudikatif.

"Kita akan lakukan review kembali ada penyesuaian di sana-sini secara teknis, dan pada saatnya nanti kita sudah bisa melanjutkan pembangunan, dan mudah-mudahan bisa mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan nanti," kata AHY.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengumumkan bahwa pemerintah akan membebaskan biaya urus PBG (Persetujuan Bangunan Gedung yang dulunya IMB), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk pembelian rumah. Relaksasi ini diberikan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu disampaikan Ara usai mengikuti ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Ara menegaskan bahwa Prabowo meminta Kementerian PKP untuk membuat kebijakan yang bisa langsung dirasakan rakyat kecil.

"Presiden minta diumumkan sekarang. Pertama sesuai arahan Presiden Pak Prabowo kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkrit yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil," terangnya.

Ara menjelaskan, pihaknya telah bekerja sama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri yang akan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB). SKB itu sudah ditindaklanjuti oleh 180 Kepala Daerah untuk membuat peraturan kepala daerah.

Perkada tersebut salah satunya membuat Aturan agar PGB Rp 0 khusus untuk MBR. PBG sendiri merupakan perubahan dari IMB, yang proses pengurusannya lebih cepat dari 45 hari menjadi 10 hari.

"Kedua bagaimana BPHT, biasanya itu 5%. Atas arahan Presiden menjadi 0%. Jadi tidak bayar, gratis dan itu buat rakyat kecil," tambahnya.

Ketiga, lanjut Ara, pemerintah membebaskan pengenaan PPN untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar.

"Ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan itu. Dulu nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0, PBG-nya 0," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, pada Desember 2024 pemerintah sudah memberikan sedikit informasi mengenai penghapusan retribusi PBG dan BPHTB untuk MBR. Namun saat itu prosesnya masih Dalam pembuatan aturan.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa aturan tersebut mulai berlaku pada Januari 2025. Lalu Aturan tersebut diturunkan ke dalam Perkada yang ditargetkan selesai pada Desember 2024.

"Dalam waktu satu bulan Perkada selesai. (Desember) selesai. (Dilaksanakan?) Langsung," kata Tito di Kementerian Dalam Negeri, Senin (25/11/2024).

Tito melanjutkan, jika aturan ini sudah berlaku maka akan terus diterapkan hingga ada aturan baru yang mencabutnya.

"Untuk SKB ini berlaku jadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan Perkada, berlaku terus sampai nanti ada pencabutan. Maka tadi saya sampaikan kepada teman-teman daerah, hati-hati. BPHTB, pembebasan BPTB dan PBG hanya untuk program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah," tuturnya.

(das/das)