JAKARTA, KOMPAS.com - Sayembara untuk menemukan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku kembali menjadi sorotan publik.

Harun Masiku, mantan kader PDI-P, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019.

Inisiatif sayembara ini pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pada 31 Oktober 2023.

Melalui akun X (Twitter) resminya, Fahri menawarkan imbalan sebesar Rp 100.000 bagi siapa saja yang berhasil menemukan Harun Masiku.

"Yang bisa tangkap Harun Masiku aku kasih Rp 100 ribu, oke," tulis Fahri.

Dihubungi terpisah, Fahri menjelaskan bahwa penangkapan Harun Masiku diharapkan dapat mengungkap modus kecurangan dalam pemilu.

"Prinsipnya adalah bahwa kecurangan pemilu pada masa lalu itu harus menjadi pelajaran penting. Dan Harun Masiku adalah pengingat terpenting dari kecurangan di masa lalu," ujar Fahri Hamzah.

"Semuanya tidak bisa terjadi karena saksi kunci yang bernama Harun Masiku belum ditemukan," kata Fahri yang saat ini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kini, langkah serupa juga diambil oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mengadakan sayembara dengan imbalan hingga Rp 8 miliar dari kocek pribadinya.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam menunjukkan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum di Indonesia.

“Kita berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” ujarnya saat ditemui di Stasiun Manggarai, Rabu (27/11/2024), dikutip Kontan.

Ara juga menyoroti perlunya mengangkat kembali kasus hilangnya Harun Masiku, yang sudah lama tidak menunjukkan perkembangan.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dengan koruptor, dan sayembara ini merupakan langkah untuk menegaskan komitmen terhadap penegakan hukum.

“Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun nggak ketemu, nggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi,” ungkapnya.

KPK tetap cari Harun Masiku

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa KPK tetap berupaya mencari keberadaan Harun Masiku meskipun Maruarar Sirait telah membuka sayembara tersebut.

"KPK tetap mencari HM, hanya sampai dengan saat ini kan belum dapat," kata Alex saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/11/2024).

Alex menilai bahwa langkah yang diambil oleh Menteri Ara tidak mendahului tugas KPK dalam menangkap Harun Masiku.

Ia mengapresiasi peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Apanya yang mendahului (tugas KPK)? Peran serta masyarakat sangat penting dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menilai bahwa dari sisi hukum, tindakan Menteri PKP adalah hal yang biasa.

Namun, ia juga mencatat bahwa langkah tersebut terkesan sarat nilai politis.

"Dari sisi politik silakan pengamat dan para politisi yang menilai apakah ini sebuah pesan kepada PDIP atau seperti apa. Yang jelas dari sisi hukum sah-sah saja," kata Zaenur saat dihubungi, Jumat (29/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sayembara untuk menemukan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku kembali menjadi sorotan publik.

Harun Masiku, mantan kader PDI-P, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019.

Inisiatif sayembara ini pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pada 31 Oktober 2023.

Melalui akun X (Twitter) resminya, Fahri menawarkan imbalan sebesar Rp 100.000 bagi siapa saja yang berhasil menemukan Harun Masiku.

"Yang bisa tangkap Harun Masiku aku kasih Rp 100 ribu, oke," tulis Fahri.

Dihubungi terpisah, Fahri menjelaskan bahwa penangkapan Harun Masiku diharapkan dapat mengungkap modus kecurangan dalam pemilu.

"Prinsipnya adalah bahwa kecurangan pemilu pada masa lalu itu harus menjadi pelajaran penting. Dan Harun Masiku adalah pengingat terpenting dari kecurangan di masa lalu," ujar Fahri Hamzah.

"Semuanya tidak bisa terjadi karena saksi kunci yang bernama Harun Masiku belum ditemukan," kata Fahri yang saat ini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kini, langkah serupa juga diambil oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mengadakan sayembara dengan imbalan hingga Rp 8 miliar dari kocek pribadinya.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam menunjukkan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum di Indonesia.

“Kita berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” ujarnya saat ditemui di Stasiun Manggarai, Rabu (27/11/2024), dikutip Kontan.

Ara juga menyoroti perlunya mengangkat kembali kasus hilangnya Harun Masiku, yang sudah lama tidak menunjukkan perkembangan.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dengan koruptor, dan sayembara ini merupakan langkah untuk menegaskan komitmen terhadap penegakan hukum.

“Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun nggak ketemu, nggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi,” ungkapnya.

KPK tetap cari Harun Masiku

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa KPK tetap berupaya mencari keberadaan Harun Masiku meskipun Maruarar Sirait telah membuka sayembara tersebut.

"KPK tetap mencari HM, hanya sampai dengan saat ini kan belum dapat," kata Alex saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/11/2024).

Alex menilai bahwa langkah yang diambil oleh Menteri Ara tidak mendahului tugas KPK dalam menangkap Harun Masiku.

Ia mengapresiasi peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Apanya yang mendahului (tugas KPK)? Peran serta masyarakat sangat penting dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menilai bahwa dari sisi hukum, tindakan Menteri PKP adalah hal yang biasa.

Namun, ia juga mencatat bahwa langkah tersebut terkesan sarat nilai politis.

"Dari sisi politik silakan pengamat dan para politisi yang menilai apakah ini sebuah pesan kepada PDIP atau seperti apa. Yang jelas dari sisi hukum sah-sah saja," kata Zaenur saat dihubungi, Jumat (29/11/2024).

Bandung - Menteri PKP Maruarar Sirait menawarkan Rp 8 miliar untuk informasi yang mengarah pada penangkapan buronan KPK, Harun Masiku. Simak pernyataannya. (yum/yum)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan serah terima kunci hunian Rusun Pasar Rumput kepada sejumlah penghuni Rusun di Jakarta. Guru, TNI, ASN hingga wartawan dapat menghuni Rusun Pasar Rumput dengan harga sewa yang murah dan terjangkau serta fasilitas yang memadai.

“Kini Rusun Pasar Rumput bisa dihuni oleh warga dengan harga sewa yang murah dan terjangkau. Selain itu fasilitasnya juga sangat memadai karena lokasinya strategis,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Kamis, 28 November 2024.

Menteri PKP menyatakan, dengan serah terima kunci ini tentu Rusun Pasar Rumput tidak kosong lagi dan PD Pasar Jaya bisa mengelola dengan baik.
“Minat masyarakat baik dari warga, kalangan guru, TNI, ASN hingga wartawan untuk menghuni rusun Pasar Rumput di DKI Jakarta sangat tinggi. Hal ini dapat menjadi ekosistem yang baik dalam satu lingkungan Rusun,” katanya.

Prosesi serah terima kunci rusun dilaksanakan oleh 6 perwakilan calon penghuni yakni dari warga, ASN, guru, TNI dan wartawan dengan simbolis penyerahan kunci oleh Menteri PKP, Mendagri, Pj. Gubernur DKI Jakarta dan Direktur Utama Pd Pasar Jaya. Ratusan warga yang akan menghuni Rusun juga berdatangan dari pagi untuk mengurus proses administrasi penghunian.

Menteri PKP mengatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya dan berkerja keras bersama sejumlah Kementerian dan Lembaga dalam melaksanakan penuntasan penyediaan hunian untuk seluruh warga Indonesia melalui Program 3 Juta Rumah.

“Proses penghunian Rusun ini merupakan langkah konkret, tanpa bantuan dari Mendagri, Mensos, Pj. Gubernur DKI dan intruksi langsung pak presiden kita tidak dapat melaksanakan hal ini sendiri," ujar dia.

Menteri PKP juga mengatakan bahwa konsep penghunian Rusun ini merupakan hunian layak dan efisiensi yang berarti dekat dengan tempat kerja, memudahkan masyarakat dalam jangkauan transportasi dan meringankan beban sewa untuk tempat tinggal.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan saat ini masih banyak masyarakat yang tidak memiliki rumah sendiri, terlantar, atau gelandangan yang membutuhkan hunian layak.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto menugaskan spesifik khusus dengan membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipisahkan dari Kementerian PUPR agar program perumahan ini betul-betul fokus.

“Saya banyak berdiskusi dengan Menteri PKP dan saya tahu beliau diberikan tugas menjadi lead yang utama, pemimpin sektor ini dan beliau cepat sekali merangkul semua pihak. Oleh karenanya kita semua mendukung karena memang program ini tidak akan bisa dikerjakan sendiri tetapi melalui kolaborasi antara pemegang APBN di Kementerian Perumahan, Sosial dan lain-lain," ungkap Mendagri.

Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan dari total hunian yang ada di Rusun Pasar Rumput ada 1.984 unit. Sampai hari ini tercatat calon penghuni yang sudah mendaftar baik secara online maupun offline sebanyak 1.314.

"Para penghuni yang sudah clear dan clean untuk menyelesaikan segala persyaratan administrasi sebanyak 334 pendaftar. Dari pendaftar Rusun ada ASN, guru, TNI, Polri, pedagang UMKM, masyarakat sekitar, dan juga wartawan, serta generasi millennial," jelas dia.

Ada dua tipe unit hunian tipe hook dan tipe standar di Rusun Pasar Rumput. Spesifikasi tipe hook dengan luas 38 meter persegi dilengkapi air PDAM, daya listrik 1.300 watt, dengan closet duduk dan shower.

Sedangkan tipe standar yakni 36 meter persegi dengan spesifikasi yang sama.Fasilitas umum yang tersedia pada area Rusun ini ada pasar tradisional, klinik kesehatan, balai warga, taman warga, Paud, ATM Center dan Jakmart.

(KIE)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pihaknya akan menemui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengusulkan mengubah aturan kenaikan PPN menjadi 12 persen khusus di sektor perumahan.

Maruarar menilai sebuah kebijakan tentunya dapat diubah atas dasar kepentingan rakyat. Mengingat, saat ini Kementerian PKP sendiri tengah mengupayakan agar harga rumah bisa lebih murah agar mampu terserap lebih banyak di masyarakat.

"Kalau diputuskan UU, kan pilihannya bagaimana dilaksanakan, sebagai warga negara kan begitu, tentu kalau misalnya ada kebijakan yang kita anggap bisa diubah untuk kepentingan rakyat, sehingga mari kita bicarakan, kita usulkan," kata Maruarar di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

Pada kesempatan itu, Maruarar memberikan contoh seperti adanya kebijakan penghapusan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai 5 persen dari harga jual rumah yang dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), hingga retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Contoh kan kita kemarin mengubah (BPHTB) yang tadinya 5 persen di kabupaten tingkat 2 dan tingkat 1, tidak ada lagi. Artinya, itu kan bisa berubah kebijakannya," kata Maruarar.

Meski demikian, dia menegaskan, memang untuk mengubah suatu kebijakan perlu didiskusikan lebih jauh terkait kebermanfaatannya bagi khalayak luas.

"Semua kan ada kewenangannya masing-masing, kewenangan itu terbagi ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian satu dengan kementerian lain," kata Maruarar.

"Spirit saya, semangat saya, sesuai dengan Presiden Prabowo, bagaimana mengadakan rumah bagi rakyat. Tentu paling penting rakyat kecil yang banyak belum memiliki rumah," kata dia.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) mengaku telah melakukan pendekatan pada sejumlah investor asing untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan market sounding program 3 juta rumah ke China hingga Abu Dhabi.

“Tapi saya sudah minta Pak Wamen [Fahri Hamzah], Pak Fahri yang ke luar negeri, pertama ke Republik Rakyat China (RRC) yang kedua ke Abu Dhabi, untuk bisa fokus [mengenalkan program 3 juta rumah],” kata Maruarar saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).

Pasalnya, tambah Ara, tidak mudah untuk membangun kepercayaan para investor. Terlebih investor asing, untuk itu pihaknya bakal bekerja keras memastikan kemantapan usaha RI untuk menyambut hal itu.

Untuk meningkatkan daya tarik investasi pada program 3 juta rumah, dirinya mengaku bakal meningkatkan kepastian hukum yang ada.

Di sisi lain, Ara menjelaskan bahwa pasar industri realestate di Indonesia cenderung masih sangat besar. Mengingat, saat ini total ketimpangan pemilikan rumah atau backlog masih mencapai 9,9 juta unit.

“Ketiga, kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo yang tinggi sekali [harus dijaga]. Kan itu saya pikir itu adalah suatu itu kan [yang menjadi pertimbangan investor]. Orang kan pasti akan tanya yang aman. Aman nggak Indonesia? [Jadi perlu dipastikan] aman,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Iwan Suprijanto menyebut saat ini pihaknya telah mengantongi minat kerja sama untuk program 3 juta rumah dari China, Dubai, hingga Qatar.

“Tampaknya memang ada beberapa negara yang tertarik untuk mendukung program ini. Yang saya dengar pertama Tiongkok ya, kedua dari Dubai kalau enggak salah itu, Qatar juga," tuturnya.

Dia menambahkan, ketiga negara tersebut saat ini sudah menyampaikan minat untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

Akan tetapi, Kementerian PKP bakal melakukan pendalaman minat terlebih dahulu guna memastikan kerja sama investasi tersebut ke depannya tidak membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Bentuknya belum tahu, tapi minat sudah disampaikan dan ada rencana untuk MoU ya, tapi kami ya sebagai birokrasi ingin lebih memastikan itu clear ya. Jangan sampai juga menjadi investasi tapi menjadi beban negara atau beban rakyat di kemudian hari," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut bakal memboyong sebanyak 232 Kepala Keluarga (KK) tunawisma yang tinggal di kolong jembatan ke rumah susun (rusun).

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan tingkat kelayakan hidup masyarakat sebagaimana instruksi Presiden Prabowo Subianto.

“Kami memulai bagaimana saudara-saudara kita yang ada di bawah jembatan, kolong tol, secara bertahap kita pindahkan ke rumah susun ya. Rumah susun mana akan kita pindahkan? Tomang ya,” kata Ara saat ditemui di Rusun Pasar Rumput, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Ara menjelaskan pemindahan 232 KK tersebut bakal dilakukan secara bertahap. Di mana, rangkaiannya bakal dimulai pada Sabtu (30/11/2024).

Perinciannya, sebanyak 92 KK yang merupakan tuna wisma tinggal di kolong jembatan tomang akan direlokasi ke rusun KS Tubun (20KK), rusun Jati Rawasari (9KK), Karang Anyar (9KK), Tongkol (43KK) dan rusun Cibesel (11 KK).

Selanjutnya, 139 KK tunawisma yang tinggal di Kolong Tol Jl Inspeksi Kanal Barat akan direlokasi ke rusun Rawa Buaya (44 KK), Daan Mogot Blok (20KK), Daan Mogot Tower (4 KK), Tegal Alur (26 KK), dan PIK I Pulogadung (45 KK).

Terakhir, sebanyak satu KK tunawisma asal Fly Over Basuki Rahmat bakal direlokasi ke rusun Jatinegara Barat.

“Jadi yang di bawah tol ya. Jadi saudara - saudara mari kita kita menata Jakarta dan Indonesia dengan manusiawi, kita pindahkan yang ada di bawah tol dan kolong jembatan secara bertahap,” ujarnya.

Tak hanya melakukan penataan di Jakarta, Ara juga menyebut bakal melakukan penataan dan relokasi.

“Nanti saya sama mendagri akan ke Bandung kalau tidak salah sekitar tanggal 20-an ya, 20 Desember. Kita juga akan menata Bandung supaya saudara kita yang ada di bawah jembatan di bawah tolong kita berikan hunian yang layak,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan siap berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menyusun perencanaan program penataan kawasan permukiman di sekitar Stasiun Manggarai.

Hal tersebut untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara yang ada di kawasan perkotaan sehingga dapat menjadi lokasi pembangunan hunian bagi rakyat sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

"Kami berharap PT KAI terlebih dulu bisa melakukan survei dan pendataan hunian yang ada di lahan negara yang ada di sekitar kawasan Stasiun Manggarai," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait lewat keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, lahan negara yang menjadi aset PT KAI bisa menjadi lokasi pembangunan rumah rakyat, terlebih berada di kawasan strategis di perkotaan sehingga bisa menjadi hunian yang layak bagi masyarakat.

Pada kunjungannya ke Stasiun Manggarai, Menteri PKP Maruarar bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan koordinasi untuk memperoleh data lahan disertai potensi pemanfaatan untuk perumahan.

Berdasarkan data yang ada, PT KAI saat ini juga telah bekerja sama dengan Perum Perumnas membangun 4 hunian berbasis TOD di sejumlah titik stasiun yang ada, antara lain di Semesta Mahata Serpong, Semesta Mahata Margonda, Semesta Mahata Tanjung Barat dan Semesta Parayasa.

Guna pengembangan TOD ke depan, PT. KAI juga telah menetapkan lima lahan prioritas seluas 17 hektar yang siap untuk hunian terintegrasi meliputi Kota Solo yakni di sekitar Stasiun Purwosari dan Stasiun Solo Balapan, Stasiun Surabaya Gubeng di Kota Surabaya, Stasiun Cicayur di BSD, Tangerang dan Stasiun Sudimara di Bintaro, Tangerang.

"Untuk pembangunan rumah di sekitar stasiun milik PT KAI bisa mengusung konsep Transit Oriented Development (TOD) atau kawasan hunian terintegrasi. Jadi hunian vertikal yang dekat dengan moda transportasi kereta api sehingga mempermudah mobilisasi masyarakat saat bekerja," kata Menteri Erick Thohir.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan adanya layanan kereta KRL Komuter Ekspres pada jam-jam tertentu dalam rangka memberi kemudahan dan kecepatan perjalanan untuk para pekerja yang tinggal di luar Jakarta.

"Banyak rumah-rumah yang kecil di luar Jakarta. Dari tempat dia sampai Jakarta, naik kereta api itu sekitar 12 sampai 10 kali berhenti-berhenti. Padahal itu ribuan orang. Nanti saya usul Kementerian Perhubungan dan PT KAI agar yang seperti ini, dia bikin Ekspres. Misalnya dari Maja ke Tanah Abang Ekspres jamnya setiap pagi jam 6, sore jam 6 juga atau jam 7 malam," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Kereta KRL Komuter Ekspres itu nantinya dapat membuat kereta api lebih efisien karena tidak usah berhenti-berhenti dan juga membuat konsumen lebih senang, lebih cepat sampai kantor, kemudian ketika pergi lebih cepat sampai rumah dan bertemu dengan keluarga.

"Jadi kita harus buat variasi bagaimana itu ekspres pada jam-jam tertentu. Nanti kalau ada yang besar-besar seperti itu, kita buat satu kali jalan, jadi nggak ada berhenti. Kita membuat strategi bagaimana lebih efisien, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah buat rakyat." kata Ara.

Sebagai informasi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat peningkatan volume penumpang, dengan total 338,14 juta penumpang yang diangkut hingga triwulan III 2024.

VP Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan bahwa ratusan juta penumpang tersebut terdiri atas 38.667.118 penumpang dikelola langsung oleh KAI, 275.768.006 penumpang KAI Komuter, 4.178.617 penumpang KAI Bandara, 14.653.832 penumpang LRT Jabodebek, 108.836 penumpang KAI Wisata dan 4.770.980 penumpang Whoosh.

Anne mengatakan peningkatan volume penumpang ini didukung oleh perbaikan performa ketepatan waktu kereta api, baik dalam hal keberangkatan maupun kedatangan.

Pada Agustus 2024 tingkat ketepatan waktu keberangkatan mencapai 99,85 persen, meningkat dari 99,76 persen dibanding periode yang sama tahun 2023.

Sementara itu, tingkat ketepatan waktu kedatangan pada Agustus 2024 tercatat 97,87 persen meningkat dibanding pada Agustus 2023 yakni 95,46 persen.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait disebut telah bersurat ke Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk dapat ditunjuk masuk ke dalam komite BP Tapera.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto menjelaskan bahwa usulan itu dilakukan guna menyikapi perubahan susunan kabinet dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo 2019-2024 menjadi Kabinet Merah Putih.

Saat ini, susunan Komite Tapera masih tertulis dijabat oleh menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR). Sementara itu, kementerian itu kini telah dipecah menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Menteri PKP bersurat ke presiden atas permintaan Komisioner BP Tapera untuk perubahan komite sehubungan dengan perubahan kabinet," jelas Iwan dalam keterangan resmi, Kamis (28/11/2024).

Iwan menjelaskan, dalam suratnya itu, Ara meminta Presiden Prabowo untuk dapat melakukan penataan ulang dalam jajaran komite BP Tapera.

Dia menjelaskan, usulan yang disampaikan Menteri Ara itu dilakukan dalam rangka agar pihaknya dapat berperan membahas kelanjutan dan skema ke depannya.

"Dalam surat Menteri PKP diusulkan ke presiden untuk ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite [Tapera] itu. Komite nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya,” tegasnya.

Sebelumnya, Ara memang sempat menyampaikan pesan agar implementasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak diwajibkan dan sifatnya harus sukarela. Hal itu disampaikannya di hadapan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho pada Senin (25/11/2024).

Pada saat yang sama, Ara juga meminta agar BP Tapera dapat terlebih dahulu menerbitkan terobosan dan inovasi dalam rangka menarik minat dan kepercayaan masyarakat calon peserta Tapera.

"Saya sampaikan bagaimana BP Tapera menyiapkan terobosan agar bisa diminati, jadi orang mau menabung di Tapera bukan karena paksaan, tapi ada keuntungannya. Karena menurut saya tabungan itu harus sukarela," kata Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan adanya layanan kereta KRL Ekspres untuk para pekerja yang tinggal di luar Jakarta.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menilai KRL Ekspres ini disediakan pada jam-jam tertentu dalam rangka memberi kemudahan dan kecepatan perjalanan para pekerja dari kota penyangga Jakarta. 

"Banyak rumah-rumah yang kecil di luar Jakarta, dari tempat dia sampai Jakarta, naik kereta api itu sekitar 12 sampai 10 kali berhenti-berhenti. Padahal itu ribuan orang. Nanti saya usul Kementerian Perhubungan dan PT KAI agar yang seperti ini, dia bikin Ekspres. Misalnya dari Maja ke Tanah Abang Ekspres jamnya setiap pagi jam 6, sore jam 6 juga atau jam 7 malam," ujarnya di Jakarta, Rabu (27/11) dikutip Antara.

Kereta KRL Komuter Ekspres itu nantinya dapat membuat kereta api lebih efisien karena tidak perlu berhenti di beberapa stasiun sehingga penumpang lebih cepat sampai kantor, kemudian ketika jam pulang pun lebih cepat sampai rumah dan bertemu dengan keluarga.

"Jadi kita harus buat variasi bagaimana itu ekspres pada jam-jam tertentu. Nanti kalau ada yang besar-besar seperti itu, kita buat satu kali jalan, jadi nggak ada berhenti. Kita membuat strategi bagaimana lebih efisien, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah buat rakyat," kata Ara.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat peningkatan volume penumpang kereta secara total mencapai 338 juta orang pada kuartal III 2024.

VP Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan ratusan juta penumpang tersebut terdiri atas 38 juta penumpang dikelola langsung oleh KAI, lalu 275 juta penumpang KAI Komuter, kemudian 4,1 juta penumpang KAI Bandara, 14 juta penumpang LRT Jabodebek, 108 ribu penumpang KAI Wisata, serta 4,7 penumpang kereta cepat Whoosh.

Anne mengatakan peningkatan volume penumpang ini didukung oleh perbaikan performa ketepatan waktu kereta api, baik dalam hal keberangkatan maupun kedatangan.

Pada Agustus 2024, tingkat ketepatan waktu keberangkatan mencapai 99,85 persen, meningkat dari 99,76 persen dibanding periode yang sama tahun 2023.

Sementara itu, tingkat ketepatan waktu kedatangan pada Agustus 2024 tercatat 97,87 persen meningkat dibanding pada Agustus 2023 yakni 95,46 persen.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan siap berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menyusun perencanaan program penataan kawasan permukiman di sekitar Stasiun Manggarai.

Hal tersebut untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara yang ada di kawasan perkotaan sehingga dapat menjadi lokasi pembangunan hunian bagi rakyat sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

"Kami berharap PT KAI terlebih dulu bisa melakukan survei dan pendataan hunian yang ada di lahan negara yang ada di sekitar kawasan Stasiun Manggarai," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait lewat keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, lahan negara yang menjadi aset PT KAI bisa menjadi lokasi pembangunan rumah rakyat, terlebih berada di kawasan strategis di perkotaan sehingga bisa menjadi hunian yang layak bagi masyarakat.

Pada kunjungannya ke Stasiun Manggarai, Menteri PKP Maruarar bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan koordinasi untuk memperoleh data lahan disertai potensi pemanfaatan untuk perumahan.

Berdasarkan data yang ada, PT KAI saat ini juga telah bekerja sama dengan Perum Perumnas membangun 4 hunian berbasis TOD di sejumlah titik stasiun yang ada, antara lain di Semesta Mahata Serpong, Semesta Mahata Margonda, Semesta Mahata Tanjung Barat dan Semesta Parayasa.

Guna pengembangan TOD ke depan, PT. KAI juga telah menetapkan lima lahan prioritas seluas 17 hektar yang siap untuk hunian terintegrasi meliputi Kota Solo yakni di sekitar Stasiun Purwosari dan Stasiun Solo Balapan, Stasiun Surabaya Gubeng di Kota Surabaya, Stasiun Cicayur di BSD, Tangerang dan Stasiun Sudimara di Bintaro, Tangerang.

"Untuk pembangunan rumah di sekitar stasiun milik PT KAI bisa mengusung konsep Transit Oriented Development (TOD) atau kawasan hunian terintegrasi. Jadi hunian vertikal yang dekat dengan moda transportasi kereta api sehingga mempermudah mobilisasi masyarakat saat bekerja," kata Menteri Erick Thohir.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024