Pemerintah sudah mengalokasikan 20 ribu rumah subsidi khusus untuk para buruh. Bagi buruh yang ingin membeli rumah murah, bisa coba mendaftarkan diri dalam program ini.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan program perumahan tersebut melibatkan Serikat Buruh dan Serikat Pekerja. Ia menjelaskan proses pendaftaran rumah subsidi melalui usulan dari bottom up.

"Jadi dari serikat pekerja, kemudian datanya dikumpulkan Pak Menteri, kemudian nanti ada proses cek, karena ada beberapa kriteria, terkait tentang pagu, gaji bulanannya berapa, dan dia harus rumah yang pertama ya," ujar Yassierli kepada awak media, Kamis (1/5/2025).

Hal itu disampaikan di sela-sela kegiatan Mayday 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan.

Menurutnya para buruh tentu sudah membandingkan program-program perumahan, sebelum memutuskan program rumah subsidi ini. Ia menyebut ada banyak buruh yang mendaftarkan diri, sehingga menandakan mereka melihat program ini sangat baik.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan program perumahan untuk buruh yang difasilitasi dengan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi baru pertama kali dilakukan. Untuk itu, saat ini belum ada kriteria khusus yang ditetapkan untuk buruh. Ia juga menyebut siapapun yang mendaftar lebih dulu akan diproses oleh BP Tapera.

"Ada dorongan dari Pak Menteri (Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait), dari Pak Presiden Prabowo (Subianto) untuk meningkatkan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di tahun ini, tentu harus ada upaya-upaya khusus, upaya-upaya ekstra untuk perluasan potensi dari demand-nya itu sendiri, dari permintaannya sendiri," ucap Heru.

"Dan selama ini berbagai segmen profesi, yang masuk kriteria MBR, belum secara khusus diperhatikan, termasuk kaum buruh," sambungnya.

Dalam sambutan acara Mayday 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berbincang dengan dua perwakilan buruh penerima rumah subsidi. Dua buruh tersebut merupakan assistant chief of store sebuah perusahaan minimarket dan staff leader sebuah produsen sepatu.

Ia memastikan keduanya memenuhi syarat, yakni tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sebelumnya tidak memiliki rumah alias saat ini pembelian rumah pertama. Ara juga mengonfirmasi bahwa mereka sudah melihat kondisi rumah dalam keadaan baik.

"Jadi kita harus klarifikasi yang benar, jangan sampai lagi ada rumah subsidi yang sampai kepada orang kaya. Tidak boleh. Kita harus tepat sasaran," kata Ara.

Sebelumnya diberitakan, Ara secara simbolis menyerahkan 13 kunci rumah subsidi untuk buruh. Sebanyak 100 unit rumah disalurkan hari ini di lima lokasi.

"Hari ini buat tenaga kerja, buat buruh 100 rumah ya subsidi. Kemudian tanggal 6 (Mei 2025) buat teman-teman media wartawan ya tanggal 6, Tanggal 8 (Mei 2025) buat tenaga migran," kata Ara kepada awak media.

Ia pun menegaskan negara hadir untuk masyarakat dengan menyediakan rumah subsidi. Pihaknya akan terus menyediakan rumah untuk buruh sebanyak 20 ribu unit tahun ini.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kerahkan seluruh kekuatan sektor untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto yang ambisius, yaitu 8 persen tahun 2025.

Pria yang akrab disapa Ara ini menyatakan keyakinannya bahwa sektor perumahan memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi.

Hal itu disampaikannya di sela-sela kunjungan kerjanya di Perumahan Bumi Svarga Asri (BSA), Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada Senin (28/4/2025).

"Sektor perumahan itu memiliki ekosistem yang luar biasa. Dampak dari sektor perumahan ke pertumbuhan ekonomi juga bagus sekali. Sehingga saya yakin kontribusinya akan cukup besar," ujarnya.

Ara juga memberikan apresiasi khusus atas kolaborasi apik antara Badan Bank Tanah, BP Tapera, PT SMF, Bank BTN, dan PT SIG dalam upaya penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Jadi terima kasih. Mari kita bekerja keras, memberi contoh, cari terobosan. Salah satu terobosannya dengan Bank Tanah dan sudah ada pertemuan dengan pengembang. Saya rasa dengan model (perumahan) hari ini dengan (ekosistem) Bank Tanah, Tapera, PT SMF, SIG, BTN itu sudah sangat baik," paparnya.

Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Perdananto Aribowo, yang turut mendampingi Ara, menegaskan komitmen penuh Badan Bank Tanah untuk mendukung program-program pemerintah, terutama di sektor perumahan.

"Sebagai bagian dari ekosistem perumahan, kami terus berkomitmen untuk mendukung program-program perumahan rakyat melalui penyediaan lahan yang tepat, legal dan berkelanjutan. Kami juga pastikan bahwa tanah-tanah yang dikelola dapat diakses berbagai program pembangunan nasional," tutur Ari.

Ari juga menekankan bahwa penyediaan tanah untuk perumahan rakyat adalah fondasi penting dalam membangun keadilan sosial dan mensejahterakan masyarakat.

“Oleh karenanya kami mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dan berinovasi demi membangun masa depan Indonesia, khususnya di sektor perumahan, menjadi lebih baik, lebih inklusif, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Bupati Kabupaten Kendal, Dyah Kartika Permanasari, yang juga hadir dalam acara tersebut, menyatakan dukungan penuh dan kesiapan untuk bersinergi mensukseskan program nasional rumah layak huni bagi MBR.

Salah satunya dengan menetapkan BPHTB gratis pada transaksi perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tentunya menurunkan biaya kepemilikan rumah bersubsidi.

"Ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2024. Kami siap mendukung dan selalu mensukseskan program pemerintah pusat,” ungkapnya.

Sebagai informasi tambahan, Perumahan Bumi Svarga Asri dibangun oleh PT Asatu Realty sebagai pengembang dan berada di HPL Badan Bank Tanah seluas 4,2 Hektar.

PT Asatu dan Badan Bank Tanah menjalin perjanjian pemanfaatan dan didukung oleh berbagai pihak terkait untuk membangun rumah percontohan yang berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyerahkan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta, Kamis.

“Hari ini saya serahkan secara simbolis 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh,” kata Menteri PKP di sela-sela acara bertajuk “Merajut Kebersamaan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional May Day Is Kolaborasi Day” tersebut.

Adapun Menteri Ara mengatakan pihaknya menargetkan untuk memberikan 20 ribu rumah subsidi bagi buruh Indonesia.

“Tahun ini kami di Kementerian PKP mengalokasikan KPR FLPP untuk 20 ribu rumah subsidi untuk para buruh di seluruh Indonesia," ujar Ara.

Dengan memiliki rumah subsidi yang berkualitas dan harga serta cicilan KPR FLPP yang terjangkau, lanjut dia, para buruh diharapkan bisa lebih semangat bekerja dan meningkatkan kesejahteraan para buruh.

Menteri PKP menyatakan, program penyediaan rumah untuk buruh ini merupakan kolaborasi serta sinergi Kementerian PKP dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI dan BP Tapera.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga optimistis bahwa Program 3 Juta Rumah bisa mendorong peningkatan perekonomian Indonesia.

Untuk itu, berbagai terobosan dan inovasi serta kolaborasi dari berbagai pihak dengan semangat gotong royong membangun serta merenovasi rumah rakyat harus dilakukan.

“Kami tahu tugas di sektor perumahan memang berat dan tentunya terobosan pembiayaan perumahan untuk berbagai segmentasi masyarakat termasuk untuk para buruh ini tentu bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Indonesia,” kata Ara.

“Adanya program rumah subsidi untuk buruh merupakan bukti konkrit bahwa pemerintah menyediakan hunian layak. Subsidi akan terus dilakukan. Kolaborasi antar-Kementerian dalam Program 3 Juta Rumah harus ditingkatkan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, tahun ini Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan sebanyak 20 ribu rumah subsidi bagi para buruh.

Lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan para buruh bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah subsidi tersebut.

“Lokasinya rumah subsidi bagi para buruh ini ada di Batang, Pasuruan, Makassar, Palembang serta tersebar di berbagai kota di Indonesia,” kata Heru.

“Para buruh yang berminat untuk memiliki rumah bersubsidi bisa memanfaatkan KPR FLPP sehingga mereka bisa mengangsur rumah dengan harga murah dan angsuran yang terjangkau,” ujarnya menambahkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyerahkan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta, Kamis.

“Hari ini saya serahkan secara simbolis 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh,” kata Menteri PKP di sela-sela acara bertajuk “Merajut Kebersamaan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional May Day Is Kolaborasi Day” tersebut.

Adapun Menteri Ara mengatakan pihaknya menargetkan untuk memberikan 20 ribu rumah subsidi bagi buruh Indonesia.

“Tahun ini kami di Kementerian PKP mengalokasikan KPR FLPP untuk 20 ribu rumah subsidi untuk para buruh di seluruh Indonesia," ujar Ara.

Dengan memiliki rumah subsidi yang berkualitas dan harga serta cicilan KPR FLPP yang terjangkau, lanjut dia, para buruh diharapkan bisa lebih semangat bekerja dan meningkatkan kesejahteraan para buruh.

Menteri PKP menyatakan, program penyediaan rumah untuk buruh ini merupakan kolaborasi serta sinergi Kementerian PKP dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI dan BP Tapera.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga optimistis bahwa Program 3 Juta Rumah bisa mendorong peningkatan perekonomian Indonesia.

Untuk itu, berbagai terobosan dan inovasi serta kolaborasi dari berbagai pihak dengan semangat gotong royong membangun serta merenovasi rumah rakyat harus dilakukan.

“Kami tahu tugas di sektor perumahan memang berat dan tentunya terobosan pembiayaan perumahan untuk berbagai segmentasi masyarakat termasuk untuk para buruh ini tentu bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Indonesia,” kata Ara.

“Adanya program rumah subsidi untuk buruh merupakan bukti konkrit bahwa pemerintah menyediakan hunian layak. Subsidi akan terus dilakukan. Kolaborasi antar-Kementerian dalam Program 3 Juta Rumah harus ditingkatkan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, tahun ini Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan sebanyak 20 ribu rumah subsidi bagi para buruh.

Lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan para buruh bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah subsidi tersebut.

“Lokasinya rumah subsidi bagi para buruh ini ada di Batang, Pasuruan, Makassar, Palembang serta tersebar di berbagai kota di Indonesia,” kata Heru.

“Para buruh yang berminat untuk memiliki rumah bersubsidi bisa memanfaatkan KPR FLPP sehingga mereka bisa mengangsur rumah dengan harga murah dan angsuran yang terjangkau,” ujarnya menambahkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyerahkan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta, Kamis.

“Hari ini saya serahkan secara simbolis 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh,” kata Menteri PKP di sela-sela acara bertajuk “Merajut Kebersamaan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional May Day Is Kolaborasi Day” tersebut.

Adapun Menteri Ara mengatakan pihaknya menargetkan untuk memberikan 20 ribu rumah subsidi bagi buruh Indonesia.

“Tahun ini kami di Kementerian PKP mengalokasikan KPR FLPP untuk 20 ribu rumah subsidi untuk para buruh di seluruh Indonesia," ujar Ara.

Dengan memiliki rumah subsidi yang berkualitas dan harga serta cicilan KPR FLPP yang terjangkau, lanjut dia, para buruh diharapkan bisa lebih semangat bekerja dan meningkatkan kesejahteraan para buruh.

Menteri PKP menyatakan, program penyediaan rumah untuk buruh ini merupakan kolaborasi serta sinergi Kementerian PKP dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI dan BP Tapera.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga optimistis bahwa Program 3 Juta Rumah bisa mendorong peningkatan perekonomian Indonesia.

Untuk itu, berbagai terobosan dan inovasi serta kolaborasi dari berbagai pihak dengan semangat gotong royong membangun serta merenovasi rumah rakyat harus dilakukan.

“Kami tahu tugas di sektor perumahan memang berat dan tentunya terobosan pembiayaan perumahan untuk berbagai segmentasi masyarakat termasuk untuk para buruh ini tentu bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Indonesia,” kata Ara.

“Adanya program rumah subsidi untuk buruh merupakan bukti konkrit bahwa pemerintah menyediakan hunian layak. Subsidi akan terus dilakukan. Kolaborasi antar-Kementerian dalam Program 3 Juta Rumah harus ditingkatkan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, tahun ini Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan sebanyak 20 ribu rumah subsidi bagi para buruh.

Lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan para buruh bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah subsidi tersebut.

“Lokasinya rumah subsidi bagi para buruh ini ada di Batang, Pasuruan, Makassar, Palembang serta tersebar di berbagai kota di Indonesia,” kata Heru.

“Para buruh yang berminat untuk memiliki rumah bersubsidi bisa memanfaatkan KPR FLPP sehingga mereka bisa mengangsur rumah dengan harga murah dan angsuran yang terjangkau,” ujarnya menambahkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Target ambisius pemerintah untuk merealisasikan pembangunan 3 juta rumah per tahun kembali menjadi sorotan.

Kritikan muncul seiring dengan angka realisasi yang disebut Kompas.com masih jauh dari harapan, bahkan di bawah 5 persen dari target yang ditetapkan.

Menanggapi hal ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan optimismenya bahwa target tersebut akan tercapai melalui sinergi yang kuat antar berbagai pihak dan terobosan-terobosan yang sedang diupayakan.

Pernyataan optimistis ini disampaikan Ara dalam acara penyerahan 100 unit rumah subsidi kepada pekerja atau buruh yang diselenggarakan pada Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2025, di Jakarta.

"Ini berkat dukungan dari BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kerja keras Pak Heru, dan teman-teman kami dari Komisi 5 DPR RI, termasuk Bapak Wakil Ketua Pak Iwan dari Fraksi Gerindra, yang banyak mendukung kami untuk benar-benar program ini sampai ke rakyat," ujar Ara.

Adapun 100 unit rumah untuk buruh ini tersebar di berbagai lokasi, termasuk di sekitar Jakarta, Batang, Pasuruan, Makassar, dan Palembang.

Pemilihan tanggal 1 Mei sebagai momen penyerahan kunci secara simbolis ini memiliki makna tersendiri.

Mengenakan kemeja merah putih, Ara menegaskan bahwa Kementerian PKP ingin menunjukkan kehadiran negara bagi para pekerja, sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk hadir bagi buruh, petani, nelayan, wartawan, tenaga migran, dan rakyat kecil.

"Kami menghargai Presiden Prabowo dengan memberikan bukti konkret bahwa negara hadir dengan memberikan rumah subsidi hari ini. Dan akan terus kita sampaikan, tahun ini target kami 20.000 unit untuk buruh," tegasnya.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa mekanisme pembelian rumah subsidi untuk buruh ini sama dengan mekanisme untuk guru, yang berarti sudah siap.

Realisasi 157.000 Unit

Terkait dengan target 3 juta rumah yang dicanangkan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengakui angka realisasi 157.000 unit, terhitung sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024 hingga hari ini memang masih kurang dari 5 persen dari total target.

"Oh, kami kan menjadi bagian dari itu ya, terus kami upayakanlah ya," kata Heru.

Ara menimpali, "Kami optimistis, mungkin kalau Kompas tidak optimistis tidak apa-apa. Kalau kami optimistus, Presiden Prabowo juga pertumbuhannya 8 persen. Tentu kami harus bekerja optimistis. Kami tahu ini berat, tapi kami bersemangat melakukan terobosan-terobosan".

Ara mengungkapkan Kementerian PKP melakukan berbagai terobosan dalam hal pembiayaan, termasuk dukungan dari BP Tapera, Bank Indonesia, dan koordinasi dengan Presiden serta Menteri Keuangan.

"Kami tahu targetnya berat, tapi kami mungkin beda dengan Kompas yang tidak optimistis," ujarnya sambil berlalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Target ambisius pemerintah untuk merealisasikan pembangunan 3 juta rumah per tahun kembali menjadi sorotan.

Kritikan muncul seiring dengan angka realisasi yang disebut Kompas.com masih jauh dari harapan, bahkan di bawah 5 persen dari target yang ditetapkan.

Menanggapi hal ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan optimismenya bahwa target tersebut akan tercapai melalui sinergi yang kuat antar berbagai pihak dan terobosan-terobosan yang sedang diupayakan.

Pernyataan optimistis ini disampaikan Ara dalam acara penyerahan 100 unit rumah subsidi kepada pekerja atau buruh yang diselenggarakan pada Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2025, di Jakarta.

"Ini berkat dukungan dari BP Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kerja keras Pak Heru, dan teman-teman kami dari Komisi 5 DPR RI, termasuk Bapak Wakil Ketua Pak Iwan dari Fraksi Gerindra, yang banyak mendukung kami untuk benar-benar program ini sampai ke rakyat," ujar Ara.

Adapun 100 unit rumah untuk buruh ini tersebar di berbagai lokasi, termasuk di sekitar Jakarta, Batang, Pasuruan, Makassar, dan Palembang.

Pemilihan tanggal 1 Mei sebagai momen penyerahan kunci secara simbolis ini memiliki makna tersendiri.

Mengenakan kemeja merah putih, Ara menegaskan bahwa Kementerian PKP ingin menunjukkan kehadiran negara bagi para pekerja, sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk hadir bagi buruh, petani, nelayan, wartawan, tenaga migran, dan rakyat kecil.

"Kami menghargai Presiden Prabowo dengan memberikan bukti konkret bahwa negara hadir dengan memberikan rumah subsidi hari ini. Dan akan terus kita sampaikan, tahun ini target kami 20.000 unit untuk buruh," tegasnya.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa mekanisme pembelian rumah subsidi untuk buruh ini sama dengan mekanisme untuk guru, yang berarti sudah siap.

Realisasi 157.000 Unit

Terkait dengan target 3 juta rumah yang dicanangkan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengakui angka realisasi 157.000 unit, terhitung sejak pelantikan pada 20 Oktober 2024 hingga hari ini memang masih kurang dari 5 persen dari total target.

"Oh, kami kan menjadi bagian dari itu ya, terus kami upayakanlah ya," kata Heru.

Ara menimpali, "Kami optimistis, mungkin kalau Kompas tidak optimistis tidak apa-apa. Kalau kami optimistus, Presiden Prabowo juga pertumbuhannya 8 persen. Tentu kami harus bekerja optimistis. Kami tahu ini berat, tapi kami bersemangat melakukan terobosan-terobosan".

Ara mengungkapkan Kementerian PKP melakukan berbagai terobosan dalam hal pembiayaan, termasuk dukungan dari BP Tapera, Bank Indonesia, dan koordinasi dengan Presiden serta Menteri Keuangan.

"Kami tahu targetnya berat, tapi kami mungkin beda dengan Kompas yang tidak optimistis," ujarnya sambil berlalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam semangat memperingati Hari Buruh Internasional, pemerintah menyerahkan 100 rumah subsidi kepada para buruh sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Penyerahan kunci secara simbolis ini berlangsung di Jakarta, dengan lokasi rumah tersebar di Batang, Pasuruan, Makassar, dan Palembang.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa penyerahan rumah subsidi ini adalah wujud komitmen pemerintah untuk hadir bagi rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, wartawan, dan tenaga migran.

“Saya sengaja pakai baju merah putih. Supaya merah putih hadir buat buruh. Presiden Prabowo sampaikan kita harus hadir, negara harus hadir untuk rakyat kecil,” ujar Ara menjawab Kpmpas.com, Kamis (1/5/2025).

Penyerahan 100 unit rumah ini menjadi bagian dari target ambisius pemerintah untuk menyediakan 20.000 unit rumah subsidi khusus untuk buruh pada tahun 2025.

Hingga kini, sejak 20 Oktober 2024 (pelantikan Presiden Prabowo) sampai 1 Mei 2025, pemerintah telah merealisasikan 157.000 rumah subsidi atau sekitar 5 persen dari target tahunan 3 juta rumah.

“Kami optimistis, meski targetnya berat. Kami tahu tantangannya, tapi kami bersemangat melakukan terobosan,” tambah Ara menanggapi skeptisisme beberapa pihak.

Dukungan Tapera dan Sinergi Lintas Sektor

Menurut Ara, keberhasilan acara ini tidak lepas dari kerja keras Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), khususnya di bawah arahan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.

“Ini berkat dukungan dari TAPERA, Pak Heru yang kerja keras, dan teman-teman kami dari Komisi 5, terutama Wakil Ketua Pak Iwan dari Fraksi Gerindra,” ungkap Ara.

Ia juga menyoroti sinergi dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian, untuk memastikan rumah subsidi menjangkau berbagai kelompok masyarakat.

Demikian halnya dengan mekanisme pembiayaan rumah subsidi, melibatkan koordinasi antara BP Tapera, bank penyalur, dan pengembang perumahan.

“Semua mekanisme sudah siap. Ada banknya, ada pengembangnya, dan ini sudah kami kerjakan sejak awal,” jelas Ara.

Program ini juga mendapat dukungan pembiayaan dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui terobosan nyata.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) buka-bukaan menyebut belum ada investasi pada Program 3 Juta Rumah yang terealisasi hingga saat ini.

Dia mengaku, meskipun telah mengantongi komitmen investasi dari sejumlah negara, belum ada satupun investasi yang konkret bakal mendukung pembangunan Program 3 Juta Rumah.

“Kami harus bekerja juga, mencari investasi. Kalau [ditanya] belum ada yang berhasil Pak? Saya akui, belum ada yang berhasil. Jadi belum ada yang berhasil, konkret belum, itu kalau mau jujur apa adanya,” tegasnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/4/2025).

Namun demikian, Maruarar berkomitmen untuk mendorong realisasi investasi dalam waktu dekat.

Dia juga menegaskan bakal terus mencari peluang investasi dari sejumlah negara. Terakhir, dia mengaku bakal terus melobi Qatar untuk dapat merealisasikan komitmen investasinya dalam waktu dekat.

“Kita berusaha Pak. Tapi maaf, mungkin belum sesuai. Saya mau menyampaikan bahwa kami tetap optimistis sebagai anak buahnya presiden,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah juga sempat mengaku bahwa Program 3 Juta Rumah belum akan bisa terealisasi optimal pada tahun pertama Presiden Prabowo Subianto menjabat.

Fahri menjelaskan, anggaran menjadi faktor utama yang masih mengganjal. Pasalnya, pagu anggaran Kementerian PKP saat ini masih dibentuk oleh masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 adalah APBN yang disusun pada masa Pak Jokowi. APBN 2026 nanti pidato Nota Keuangannya baru 16 Agustus 2025 itu baru akan mencakup [anggaran untuk program perumahan] secara komprehensif,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Karena keterbatasan anggaran itu, Fahri menyebut pada tahun ini pihaknya masih menjalankan program perumahan existing seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyerahkan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta, Kamis.

“Hari ini saya serahkan secara simbolis 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh,” kata Menteri PKP di sela-sela acara bertajuk “Merajut Kebersamaan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dan Produktivitas Nasional May Day Is Kolaborasi Day” tersebut.

Adapun Menteri Ara mengatakan pihaknya menargetkan untuk memberikan 20 ribu rumah subsidi bagi buruh Indonesia.

“Tahun ini kami di Kementerian PKP mengalokasikan KPR FLPP untuk 20 ribu rumah subsidi untuk para buruh di seluruh Indonesia," ujar Ara.

Dengan memiliki rumah subsidi yang berkualitas dan harga serta cicilan KPR FLPP yang terjangkau, lanjut dia, para buruh diharapkan bisa lebih semangat bekerja dan meningkatkan kesejahteraan para buruh.

Menteri PKP menyatakan, program penyediaan rumah untuk buruh ini merupakan kolaborasi serta sinergi Kementerian PKP dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI dan BP Tapera.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga optimistis bahwa Program 3 Juta Rumah bisa mendorong peningkatan perekonomian Indonesia.

Untuk itu, berbagai terobosan dan inovasi serta kolaborasi dari berbagai pihak dengan semangat gotong royong membangun serta merenovasi rumah rakyat harus dilakukan.

“Kami tahu tugas di sektor perumahan memang berat dan tentunya terobosan pembiayaan perumahan untuk berbagai segmentasi masyarakat termasuk untuk para buruh ini tentu bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Indonesia,” kata Ara.

“Adanya program rumah subsidi untuk buruh merupakan bukti konkrit bahwa pemerintah menyediakan hunian layak. Subsidi akan terus dilakukan. Kolaborasi antar-Kementerian dalam Program 3 Juta Rumah harus ditingkatkan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, tahun ini Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan sebanyak 20 ribu rumah subsidi bagi para buruh.

Lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan para buruh bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk memiliki rumah subsidi tersebut.

“Lokasinya rumah subsidi bagi para buruh ini ada di Batang, Pasuruan, Makassar, Palembang serta tersebar di berbagai kota di Indonesia,” kata Heru.

“Para buruh yang berminat untuk memiliki rumah bersubsidi bisa memanfaatkan KPR FLPP sehingga mereka bisa mengangsur rumah dengan harga murah dan angsuran yang terjangkau,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dengan kolaborasi, kita bisa menerobos berbagai aturan yang menghambat, membuka ruang bagi inovasi baru, dan menjadikan pembangunan rumah sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi riil

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi pusat-daerah untuk menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagaimana diamanatkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA menekankan pentingnya kolaborasi untuk menyatukan dan menyinkronkan program pembangunan perumahan.

“Dengan kolaborasi, kita bisa menerobos berbagai aturan yang menghambat, membuka ruang bagi inovasi baru, dan menjadikan pembangunan rumah sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi riil,” kata Safrizal dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta (29/4).

Dia mengatakan bahwa rumah layak huni tidak hanya berdampak pada perbaikan kualitas hidup, tetapi juga mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta menggerakkan sektor ekonomi seperti manufaktur, jasa keuangan, logistik, dan industri kreatif.

"Dengan rumah layak, insyaallah anak dapat pendidikan dan kesehatan layak, maka angka IPM ini akan terperbaiki. Dengan keluarga hebat, maka negara akan hebat secara berjenjang," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kepada gubernur dan bupati agar berkoordinasi terhadap pemanfaatan dana CSR dari sektor swasta untuk mendukung pembangunan perumahan.

Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil menyatakan dukungan penuh terhadap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mewujudkan target nasional ini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) buka suara terkait kabar adanya rumah gratis. Ia menegaskan, rumah gratis itu hanya yang diberikan oleh program corporate social responsibility (CSR) perusahaan.

Awalnya, Anggota Komisi V DPR RI fraksi PDIP, Yasti Soepredjo, menanyakan terkait kejelasan Program 3 Juta Rumah apakah gratis atau tidak. Hal itu karena sempat ada kabar bahwa program tersebut gratis.

"Program 3 Juta Rumah ini gratis atau bayar? Karena beberapa kali Pak Menteri menyampaikan di dalam berbagai kegiatan bahwa 3 juta rumah ini gratis, oleh sebab itu tolong dijelaskan apakah ini gratis atau bayar," katanya dalam rapat dengan Kementerian PKP di Gedung DPR, Rabu (30/4/2025).

Saat diberikan waktu untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan anggota Komisi V DPR, Ara pun menjawab terkait rumah gratis. Ia menegaskan rumah gratis tersebut adalah rumah yang diberikan melalui program CSR perusahaan.

"Soal rumah gratis, rumah gratis itu adalah rumah yang diberikan oleh CSR. Saya sebut saja ya, dari Adaro 500 rumah gratis di Kalimantan Selatan, 500 di berau di tambang di Kaltim, 250 di Tangerang Pak Aguan," ujar Ara.

Untuk kriteria penerima rumah gratis, kata Ara, ia menyarankan agar perusahaan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, seperti bupati maupun gubernur. Menurutnya, hal itu supaya jelas soal siapa saja yang membutuhkan dan bisa mendapatkan rumah gratis tersebut.

"Jadi mereka ini bangun rata-rata di tambang mereka Pak, nah buatnya buat siapa, kalau saran saya koordinasi dengan bupati setempat, gubernur setempat, kriterianya apa, misalnya guru-guru, perawat, TNI berpenghasilan rendah, umkm, itu saran saya Pak. Itu supaya jelas, itu saran saya, karena mereka yang punya uang," jelasnya.

Ara mengaku, Kementerian PKP hanya memberikan saran saja, tidak menerima uang, tanah, atau yang lainnya. Hanya fokus pada tata kelola saja.

"Kalau bicara gratis, itu yang gratis," tegasnya.

Dalam rapat itu juga disebutkan bahwa akan ada rapat khusus antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian PKP untuk membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah. Rencananya, rapat tersebut akan dilakukan pada 19 Mei 2025 mendatang.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini