Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Kementerian PKP dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) menggenjot Program 3 Juta Rumah.

"Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan social housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya," kata Fahri di Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta, dalam menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu Fahri menyampaikan agar Perum Perumnas sebagai salah satu mitra Kementerian PKP dapat terus memikirkan masalah social housing seperti yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk tugas ini, Perum Perumnas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi 8 persen, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja," ujarnya.

Menurut dia, ada beberapa isu yang harus dituntaskan dalam permasalahan perumahan di Indonesia. Salah satu isu makronya adalah kebijakan yang komprehensif yang dalam pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan untuk merealisasikan rumah untuk rakyat.

"Kita harus memastikan bahwa kebijakan perumahan bersifat holistik, mencakup sisi supply dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi yang diperlukan. Artinya, Program 3 Juta rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Saat ini yang mesti kita lakukan adalah percepatan pembangunan perumahan dan menyiapkan regulasi-regulasi percepatannya untuk mengurangi backlog perumahan," kata Fahri.

Menjawab tantangan tersebut, Direktur Perum Perumnas Budi Saddewa mengatakan Perumnas telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia.

Salah satu proyek strategis yang sedang dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur, yang mencakup lahan 3,1 hektare untuk pembangunan enam tower, terdiri dari dua rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan empat rumah susun apartemen sederhana milik(anami), dengan total 5.941 unit.

"Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Di Jabodetabek sendiri kami sudah menyiapkan 5 titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang," kata Budi.

Dia mengatakan, terdapat empat langkah strategis yang menjadi fokus Utama yang dilakukan oleh Perum Perumnas. Yakni, pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Kementerian PKP dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) menggenjot Program 3 Juta Rumah.

"Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan social housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya," kata Fahri di Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta, dalam menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu Fahri menyampaikan agar Perum Perumnas sebagai salah satu mitra Kementerian PKP dapat terus memikirkan masalah social housing seperti yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk tugas ini, Perum Perumnas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi 8 persen, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja," ujarnya.

Menurut dia, ada beberapa isu yang harus dituntaskan dalam permasalahan perumahan di Indonesia. Salah satu isu makronya adalah kebijakan yang komprehensif yang dalam pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan untuk merealisasikan rumah untuk rakyat.

"Kita harus memastikan bahwa kebijakan perumahan bersifat holistik, mencakup sisi supply dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi yang diperlukan. Artinya, Program 3 Juta rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Saat ini yang mesti kita lakukan adalah percepatan pembangunan perumahan dan menyiapkan regulasi-regulasi percepatannya untuk mengurangi backlog perumahan," kata Fahri.

Menjawab tantangan tersebut, Direktur Perum Perumnas Budi Saddewa mengatakan Perumnas telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia.

Salah satu proyek strategis yang sedang dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur, yang mencakup lahan 3,1 hektare untuk pembangunan enam tower, terdiri dari dua rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan empat rumah susun apartemen sederhana milik(anami), dengan total 5.941 unit.

"Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Di Jabodetabek sendiri kami sudah menyiapkan 5 titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang," kata Budi.

Dia mengatakan, terdapat empat langkah strategis yang menjadi fokus Utama yang dilakukan oleh Perum Perumnas. Yakni, pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Kementerian PKP dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) menggenjot Program 3 Juta Rumah.

"Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan social housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya," kata Fahri di Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta, dalam menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu Fahri menyampaikan agar Perum Perumnas sebagai salah satu mitra Kementerian PKP dapat terus memikirkan masalah social housing seperti yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk tugas ini, Perum Perumnas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi 8 persen, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja," ujarnya.

Menurut dia, ada beberapa isu yang harus dituntaskan dalam permasalahan perumahan di Indonesia. Salah satu isu makronya adalah kebijakan yang komprehensif yang dalam pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan untuk merealisasikan rumah untuk rakyat.

"Kita harus memastikan bahwa kebijakan perumahan bersifat holistik, mencakup sisi supply dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi yang diperlukan. Artinya, Program 3 Juta rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Saat ini yang mesti kita lakukan adalah percepatan pembangunan perumahan dan menyiapkan regulasi-regulasi percepatannya untuk mengurangi backlog perumahan," kata Fahri.

Menjawab tantangan tersebut, Direktur Perum Perumnas Budi Saddewa mengatakan Perumnas telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia.

Salah satu proyek strategis yang sedang dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur, yang mencakup lahan 3,1 hektare untuk pembangunan enam tower, terdiri dari dua rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan empat rumah susun apartemen sederhana milik(anami), dengan total 5.941 unit.

"Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Di Jabodetabek sendiri kami sudah menyiapkan 5 titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang," kata Budi.

Dia mengatakan, terdapat empat langkah strategis yang menjadi fokus Utama yang dilakukan oleh Perum Perumnas. Yakni, pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Kementerian PKP dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) menggenjot Program 3 Juta Rumah.

"Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan social housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya," kata Fahri di Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta, dalam menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu Fahri menyampaikan agar Perum Perumnas sebagai salah satu mitra Kementerian PKP dapat terus memikirkan masalah social housing seperti yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk tugas ini, Perum Perumnas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi 8 persen, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja," ujarnya.

Menurut dia, ada beberapa isu yang harus dituntaskan dalam permasalahan perumahan di Indonesia. Salah satu isu makronya adalah kebijakan yang komprehensif yang dalam pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan untuk merealisasikan rumah untuk rakyat.

"Kita harus memastikan bahwa kebijakan perumahan bersifat holistik, mencakup sisi supply dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi yang diperlukan. Artinya, Program 3 Juta rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Saat ini yang mesti kita lakukan adalah percepatan pembangunan perumahan dan menyiapkan regulasi-regulasi percepatannya untuk mengurangi backlog perumahan," kata Fahri.

Menjawab tantangan tersebut, Direktur Perum Perumnas Budi Saddewa mengatakan Perumnas telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia.

Salah satu proyek strategis yang sedang dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur, yang mencakup lahan 3,1 hektare untuk pembangunan enam tower, terdiri dari dua rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan empat rumah susun apartemen sederhana milik(anami), dengan total 5.941 unit.

"Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Di Jabodetabek sendiri kami sudah menyiapkan 5 titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang," kata Budi.

Dia mengatakan, terdapat empat langkah strategis yang menjadi fokus Utama yang dilakukan oleh Perum Perumnas. Yakni, pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Perumnas telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektar dengan potensi pembangunan 150.152 rumah di seluruh Indonesia.

Salah satu proyek strategis yang sedang dikembangkan Perumnas adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur.

Proyek ini mencakup lahan 3,1 hektar untuk pembangunan enam tower. Ini terdiri dari dua rumah susun (rusun) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan empat rusun apartemen sederhana milik (anami), dengan total 5.941 unit.

Direktur Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menuturkan hal ini usai bertemu dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah di Jakarta, seperti dikutip Kompas.com dari rilis, Selasa (18/3/2025).

"Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Jabodetabek sendiri, kami sudah menyiapkan lima titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang," tegasnya.

Terdapat empat langkah strategis yang menjadi fokus utama yang dilakukan oleh Perum Perumnas.

Keempatnya adalah pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan.

Kementerian PKP berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta.

Tujuannya, menciptakan ekosistem perumahan berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan social housing (rumah sewa). Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya," kata Fahri.

Untuk itu, Fahri menyampaikan agar Perum Perumnas sebqgai salah satu mitra Kementerian PKP dapat terus memikirkan masalah social housing seperti yang dimandatkan Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk tugas ini, Perum Perumnas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi delapan persen, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja," tandasnya.

JAKARTA, investor.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) menyiapkan lahan seluas 1.575,64 hektare untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyatakan, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta, guna menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan dan inklusif.

“Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan social housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya,” kata Wamen Fahri di Kantor Perum Perumnas, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Fahri menekankan bahwa Perumnas sebagai mitra strategis Kementerian PKP memiliki peran penting dalam mendukung target nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Perumnas diharapkan dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja.

“Untuk tugas ini, Perum Perumnas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi 8%, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja,” ujar Fahri.

Wamen PKP juga mengungkapkan bahwa kebijakan perumahan nasional harus bersifat holistik, mencakup sisi suplai dan permintaan (demand), serta didukung oleh percepatan regulasi yang mempermudah pelaksanaan di lapangan.

“Kita harus memastikan bahwa kebijakan perumahan bersifat holistik, mencakup sisi suplai dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi yang diperlukan. Artinya, Program 3 Juta Rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Saat ini yang mesti kita lakukan adalah percepatan pembangunan perumahan dan menyiapkan regulasi-regulasi percepatannya untuk mengurangi backlog perumahan,” ujar Fahri.

Lokasi Lahan

Direktur Perum Perumnas, Budi Saddewa menyatakan bahwa Perumnas telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia. Salah satu proyek strategis yang tengah dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur.

“Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Di Jabodetabek sendiri kami sudah menyiapkan 5 titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang,” pungkas Budi.

Proyek Blok K Pulogebang mencakup lahan seluas 3,1 hektare yang akan dibangun enam tower. Dua di antaranya merupakan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sementara empat lainnya adalah apartemen sederhana milik (anami), dengan total kapasitas 5.941 unit.

Budi menjelaskan bahwa Perumnas akan menjalankan empat langkah strategis utama untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan nasional.

“Ada empat langkah strategis yang menjadi fokus utama Perumnas, yakni pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan,” jelas Budi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Kementerian BUMN menyatakan, Australia berpeluang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Apalagi, Negeri Kanguru itu selama ini dikenal sebagai produsen susu dan daging sapi.

Menteri BUMN, Erick Thohir menilai, keterlibatan Australia dalam MBG bisa menjadi strategi untuk meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara.

“Ini yang sedang kita coba carikan solusi antara kita dan Australia secara bilateral, bisa nggak kita improve dalam perdagangan,.Satu, perdagangan tentu susu dan daging, karena dengan program Bapak Presiden untuk juga makanan bergizi gratis kan memerlukan hal seperti ini,” katanya dikutip Minggu (16/3/2025).

Namun, Erick tidak menjelaskan apakah pemerintah melalui BUMN bakal mengimpor daging dan susu untuk memenuhi kebutuhan MBG. Atau, kata dia, bisa saja investor asal Australia berinvestasi di Indonesia untuk mengembangkan sapi perah.

Dia menyebut, investasi peternakan sapi untuk MBG bukan hal yang baru. Investor Vietnam dan Belanda juga sudah ditawarkan untuk berinvestasi dalam program tersebut. Perusahaan asal Vietnam, TH Group, sepakat berinvestasi dalam pengembangan sapi perah bakalan di Indonesia.

“Tentu apakah mungkin, sama saya tawarkan seperti investasi yang kemarin disampaikan Vietnam, ada investasi di sini. Atau seperti Frisian Flag dari Belanda, apakah ada investasi di sini, ya saya juga tawarkan bisa juga Australia bisa melihat opportunity (kesempatan) ini untuk berinvestasi bersama,” kata Erick.

(Rahmat Fiansyah)

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berfokus menjalankan empat program percepatan (Quick Win)yang meliputi dukungan terhadap makan bergizi gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis (PKG), program tenaga kerja migran, dan perumahan layak huni dan terjangkau.

"Kita sudah menandatangani beberapa memorandum of understanding (MoU), MoU ini semua terkait dengan empat Quick Win Kadin. Pertama adalah mendukung makan bergizi gratis, karena kita merasa niat dan tujuan daripada program ini sangat baik untuk mensejahterakan masyarakat luas," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dengan demikian Kadin berpartisipasi untuk membangun proyek percontohan, sebelum 17 Agustus, supaya bisa ikut membuat dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Berikutnya adalah PKG di mana Kadin melihat bahwa program ini adalah program yang sangat besar dan bisa melakukan deteksi dini dari kesehatan serta ujungnya tentu bisa menghemat pembiayaan pengobatan dan bisa membuat ekonomi lebih produktif.

"Ketiga yakni program perumahan layak huni dan terjangkau, kita sudah mulai dari beberapa hari yang lalu dan kita akan tingkatkan kesempatan ini dengan teman-teman Kadin Provinsi, bahkan juga dengan teman-teman BUMN yang memiliki lahan yang bisa dimanfaatkan," katanya.

Kemudian yang terakhir adalah program tenaga kerja migran. Kadin merasa tenaga kerja migran adalah ekspatriat dan pahlawan devisa negara sehingga Kadin melihat ada 1,5 juta backlog tenaga kerja yang masih dilatih terutama perawat dan pelayan.

"Dan ini kita melihat suatu hal yang ingin kita fokuskan dalam waktu singkat," ujar Anindya.

Sebelumnya disampaikan, pihaknya siap mendukung program MBG dengan membangun 100 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi yang akan dibangun sebelum 17 Agustus 2025.

Ia melanjutkan pemerintah telah menaikkan jumlah SPPG yang semula 11 ribu menjadi 30 ribu.

Maka dari itu, Anindya berharap para pengusaha juga dapat terlibat untuk memasok bahan baku yang dibutuhkan untuk menu MBG melalui komoditas pangan seperti cabai hingga sektor ternak.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berencana membantu pembangunan 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) sebelum 17 Agustus 2025.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyebut program ini bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat serta memperkuat sektor pertanian dan pangan.

"Jadi di sini kita membuat tugas-tugas yang fokus untuk membuat up to sampai 100 SPPG sebelum 17 Agustus. Kita lihat apa kendalanya, lalu kita komunikasikan," ujar dia dalam acara Pengukuhan Pengurus Kadin 2024-2029 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Ia menambahkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana telah menyatakan keterbukaannya terhadap keterlibatan Kadin dalam program ini.

"Dari Kepala Badan Gizi Nasional itu sangat terbuka dan nanti jam 15.30 WIB kita akan tanda tangan dengan beberapa kementerian terkait, baik Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, dan juga Kementerian Pertanian," katanya.

Program MBG sendiri merupakan bagian dari inisiatif pemerintah yang menargetkan pembangunan 30 ribu dapur SPPG di seluruh Indonesia.

Anindya juga menyoroti pemerintah telah meningkatkan anggaran program ini dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun. Oleh karena itu, Kadin menilai penting untuk berpartisipasi secara aktif guna memastikan program ini berjalan dengan baik dan transparan.

Anindya menekankan MBG tidak hanya berfokus pada pembangunan dapur semata, namun juga pada hilirisasi sektor pertanian.

"Yang menarik daripada MBG ini, bukan saja ujungnya yaitu dapurnya atau SPPG, tapi hilirisasinya. Nah, teman-teman di sini bisa berpartisipasi," katanya.

Kadin telah berdiskusi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan membuka peluang partisipasi dalam delapan komoditas pangan utama, termasuk cabai, kacang mete, minyak sawit, ternak ayam, serta perikanan.

Selain MBG, Kadin juga menyiapkan tiga program quick win lainnya.

Program pertama adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama melalui puskesmas, sekolah, dan klinik yang ada di perusahaan.

Anindya berharap kesehatan yang dikumpulkan dari pemeriksaan ini juga dapat menjadi dasar bagi kebijakan kesehatan nasional.

"Dengan CKG, data akan terkumpul dan kita bisa berbakti bukan saja dari puskesmas dan sekolah, tapi juga dengan klinik-klinik yang ada di perusahaan kita," kata Anindya.

Program kedua adalah pembangunan rumah layak huni dan terjangkau. Anindya mengatakan Kadin telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BUMN yang memiliki lahan, untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.

Model pembangunan yang ditawarkan mencakup renovasi rumah yang sudah ada serta pembangunan rumah baru yang terjangkau. Program ini juga sejalan dengan target pemerintah untuk membangun 3 juta rumah per tahun.

Program ketiga adalah peningkatan keterampilan tenaga kerja migran Indonesia.

Saat ini, lanjut Anindya, Indonesia memiliki sekitar 5 juta tenaga kerja migran yang menyumbang Rp225 triliun atau sekitar US$15 juta ke perekonomian nasional.

Mayoritas dari mereka bekerja sebagai pekerja domestik, sementara permintaan di sektor lain seperti perawat, pekerja di sektor perhotelan, dan kru kapal pesiar terus meningkat.

"Saya mengajak teman-teman di Kadin, fokuslah di pelatihan, bantu. Bikin 100 (dapur) dulu, silakan sebelum 17 Agustus," ujar Anindya.

Puluhan mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Mataram berdemonstrasi di depan gedung DPRD NTB, Rabu (12/3/2025). Mereka mendesak pengesahan UU Perampasan Aset hingga menolak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami tolak pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Ini berdampak pada banyaknya dana infrastruktur harus disetop akibat efisiensi anggaran karena program MBG ini," kata Koordinator Umum Aksi IMM Mataram, Ahamid.

Ahamid mengatakan banyak kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tumpang tindih. Salah satunya soal kewenangan TNI. "Tampak dalam hal ini (Prabowo) ingin memberikan peran ganda terhadap TNI," kata Ahamid.

Koordinator Lapangan Yogi Setiawan mengatakan pada program MBG, Prabowo dengan kebijakannya melakukan efisiensi APBN dengan dalih mengurangi anggaran tidak terlalu penting yang difokuskan pada keberlangsungan masyarakat.

"Tapi kami sadari bahwa semua itu hanyalah untuk mempermulus janji politiknya di awal Pemilu," tegasnya.

Ia menyoroti pemerintah yang menempatkan perwira TNI aktif dalam lembaga-lembaga sipil negara, bahkan menjabat di badan usaha milik negara (BUMN). Hal itu dinilai melanggar konstitusi negara sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan UU tersebut, Yogi menyebut tugas utama TNI melakukan operasi militer perang dan operasi militer. Terlepas daripada itu, TNI memiliki 14 peran, termasuk mengamankan presiden.

"Seyogyanya TNI hanya difokuskan pada titik, keamanan objek vital dalam negara, bukan untuk ikut serta menjadi bagian yang memonitoring kebutuhan pokok masyarakat. Itu jelas menyalahi aturan," ujarnya.

Yogi mendesak pemerintah segera berbenah jika ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. "Kalau begini kondisinya bagaikan mimpi yang tidak pernah terwujudkan. Bukan jadi Indonesia Emas tapi Indonesia Cemas," tandasnya.

Berikut enam tuntutan IMM Mataram:

1. Mendesak DPRD mengesahkan RUU Perampasan Aset
2. Menolak revisi UU TNI Polri
3. Evaluasi Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di NTB
4. Menolak kebijakan efisiensi anggaran di sektor Pendidikan dan Kesehatan
5. Mengecam tindakan represif oknum terhadap masa aksi lader IMM
6. Batalkan kebijakan 'Multifungsi' TNI Polri.

Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya, mengapresiasi setinggi-tingginya kepada mahasiswa telah menunjukkan semangat juang membela kepentingan masyarakat. Semua tuntutan mahasiswa bisa disampaikan dengan analisa mendalam untuk disampaikan ke DPR RI.

"Terkait ada tindakan represif oknum TNI di Bima, saya kira TNI Polri ada mekanisme yang harus dilalui jika memang terbukti melakukan tindakan demikian yang disampaikan para mahasiswa," ujar politikus Gerindra ini saat menemui para mahasiswa. Ia meminta mahasiswa melengkapi narasi terhadap enam tuntutan tersebut agar bisa disampaikan ke pusat.

Terkait RUU perampasan aset, Wirajaya meminta mahasiswa membuat analisa dalam narasi yang lengkap apa saja poin yang mengharuskan RUU itu segera disahkan. Mahasiswa juga diminta ikut bagian dalam mengawasi program MBG. Dia juga memastikan anggaran pendidikan dan kesehatan di NTB tidak akan dipangkas untuk program MBG.

"Kami sepakat pendidikan dan kesehatan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Semua tuntutan mahasiswa kami bawa kajian ini ke tingkat pusat," tandasnya.

Video Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis: Saya Jamin Dananya Ada

Video Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis: Saya Jamin Dananya Ada

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusannya dalam merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah. Tantangan utama seperti kebutuhan dana besar dan keterbatasan lahan diatasi dengan menggandeng pihak swasta dan perbankan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa backlog perumahan masih tinggi, mencapai 12,7 juta unit menurut data Kementerian PUPR tahun 2023.

Untuk mewujudkan program 3 juta rumah, pemerintah mengajak swasta, pengembang, dan industri berkontribusi dalam pembangunan perumahan rakyat.

“Saya mendorong swasta, pengembang, pengusaha sektor lain untuk bersama, bergotong-royong membangun rumah untuk rakyat,” ujar Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo.

Pemerintah juga akan menugaskan Himbara dalam pembiayaan perumahan. “Saya dengar akan ada perintah untuk mendukung. Saya dengar dari pengambil keputusan,” tambah Hashim.

Selain bank BUMN, program ini mendapat dukungan investor asing dan Bank Indonesia. Dengan permintaan perumahan yang tinggi, program ini diharapkan menjadi solusi bagi 37 juta keluarga yang membutuhkan rumah layak huni.

“Di Indonesia dananya ada, tapi terpencar-pencar. Ada di BPJS, SBN, dan BI. Ternyata besar sekali dana likuiditas kita yang tidak dipakai untuk ekonomi riil,” ungkapnya.

Bank Indonesia bahkan siap mengalokasikan Rp130 triliun untuk mendukung pembiayaan, meski mekanismenya masih dalam pembahasan.

Selain pembangunan rumah baru, beberapa perusahaan mulai membantu renovasi rumah tidak layak huni (Runtilahu). Head Industrial Estate Wilmar, Byron Oswald, menyebut Wilmar Group telah menjalankan program perbaikan rumah di Serang, Banten, sejak 2024.

“Kami berharap program ini dapat memberikan dampak besar dan menciptakan efek berganda (multiplier-effect) bagi masyarakat,” kata Byron.

Renovasi mencakup sanitasi, perbaikan sirkulasi udara, penguatan struktur bangunan, hingga penambahan ruang agar rumah lebih layak huni. Program ini juga dirancang untuk merelokasi warga dari daerah rawan banjir.

Dengan sinergi pemerintah, swasta, perbankan, dan investor asing, program 3 juta rumah yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo diharapkan berjalan efektif dan berkelanjutan.

(WAN)

Gubernur Andra Soni berharap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membangun perumahan dekat rel dan stasiun kereta api di Banten. Dia juga berharap Menteri PKP bisa mengkomunikasikan agar rencana double track dari Rangkasbitung ke Cilegon dilanjutkan.

"Kami akan responsif dan insyaallah akan berkolaborasi dengan kabupaten/kota, tadi Pak Menteri sampaikan juga bahwa kita akan mengembangkan kawasan di wilayah yang ada relnya, rel kereta api, sekalian mumpung kesempatan, mudah-mudahan bisa double track ya, dilanjutkan dari Rangkas sampai dengan Cilegon," kata Andra Soni, Minggu (9/3/2025).

Gubernur Andra Soni sendiri mendampingi Maruarar Sirait atau yang biasa dipanggil Ara saat pembangunan perumahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) di Serang, Banten. Banten sendiri menurutnya adalah daerah terbesar ketiga yang perkembangan kawasan permukimannya tertinggi se-Indonesia.

"Banten juga akan berupaya mengimbangi gerak cepat yang dilakukan oleh kementerian karena manfaatnya pasti yang merasakan adalah warga Banten," paparnya.

Ia juga siap berkolaborasi dengan PKP untuk program perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia juga siap mengkoordinasikan dengan pihak kabupaten kota se-Banten.

Andra melanjutkan, kenapa ia berharap agar ada pengembangan kawasan perumahan di dekat perkeretaapian. Menurutnya, warga bisa mengakses stasiun dan akan ada pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dengan transportasi. Makanya, mudah-mudahan double track bisa dituntaskan sampai ke Cilegon.

"Karena itu pasti akan tumbuh, akan menghidupkan perekonomian dan juga akan membuat daerah pertumbuhan ekonomi baru," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Ara mengatakan, dalam waktu dekat ia akan mengajak beberapa menteri seperti Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, termasuk jajaran kepala daerah di Banten untuk ke Tenjo, Tigaraksa dan Maja. Daerah itu katanya adalah kawasan yang saat ini dikembangkan untuk kawasan permukiman termasuk perumahan subsidi.

"Kita juga akan lihat, ini kita akan majukan semua, baik ini yang subsidi, yang komersial juga. Semuanya kita gerakan, saya akan ajak pengembang-pengembang juga yang komersial, untuk juga bisa menjalankan," paparnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini