Bisnis.com, JAKARTA — Program pembangunan 3 juta rumah dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Penyediaan perumahan bukan hanya tanggung jawab satu pihak tetapi membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat.

Dengan strategi yang telah dirancang, diharapkan program 3 juta rumah dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan perumahan tak hanya menyediakan tempat tinggal tetapi juga memastikan masyarakat memiliki hunian layak, terjangkau, dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Joko Suranto mengatakan pihaknya siap membangun 1 juta rumah di pedesaan yang merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan 1 juta rumah di pedesaan juga akan menggerakkan ekonomi desa.

Saat ini program 3 juta rumah baru menyentuh sekitar 5% hingga 7% dari target program yakni melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang tahun ini berkisar hanya 220.000 unit hingga 420.000 unit. Di sisi lain, hampir 95% lagi dari target 3 juta unit hingga kini belum fokus dikerjakan termasuk 1 juta rumah di pedesaan.

“REI mengambil inisiatif untuk mendorong perluasan target program 3 juta rumah hingga pedesaan, karena program ini sejak awal memang hendak menyasar masyarakat di perkotaan, pedesaan dan pesisir. Sesuai paradigma Propertinomic 2.0, maka kami siap untuk membangun 1 juta rumah di desa-desa di Indonesia,” ujarnya dikutip Selasa (22/4/2025).

Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan membangun 3 juta rumah bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, 1 juta di perdesaan, 1 juta di pesisir, dan 1 juta di perkotaan. Selain itu, terdapat sekitar 13 juta penduduk miskin di desa atau sekitar 11,3% dari total penduduk pedesaan yang harus dituntaskan.

Hal ini yang memacu pembangunan rumah di desa akan memiliki manfaat besar antara lain mempercepat pengentasan kemiskinan di perdesaan, menggerakkan ekonomi di desa karena menciptakan putaran ekonomi hingga Rp80 triliun, menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, dan menciptakan stimulus pendapatan di setiap desa sekitar Rp400 juta.

“Ekosistem ekonomi baru akan terbentuk di pedesaan. Bakal muncul banyak wiraswasta di setiap desa hingga 200.000 wiraswasta yang terdidik selama 5 tahun program sejuta rumah di pedesaan berjalan, misalnya pabrik pembuatan bahan material dan sebagainya,” katanya.

Menurutnya, pengembang membutuhkan kriteria penentuan dan kebijakan yang jelas dari pemerintah. Kriteria tersebut antara lain menyangkut syarat penerima manfaat program perumahan tersebut, kriteria desa yang menjadi lokasi pembangunan, kriteria lahan yang dapat dibangun rumah, dan standar spesifikasi serta biaya bangunan.

Namun demikian, pembangunan rumah di pedesaan juga perlu dukungan beberapa kebijakan seperti kebijakan pertanahan yang berkaitan dengan legalitas tanah untuk lokasi pembangunan rumah. Di samping itu, butuh kebijakan perizinan khusus untuk membangun rumah di desa, kebijakan peruntukkan tata ruang, kebijakan perbankan menyangkut skema pembiayaan dan aturan penilaian kelayakan oleh perbankan/lembaga yang ditunjuk pemerintah, serta kebijakan pengawasan.

“Kebijakan legalitas tanah misalnya soal program sertifikasi lahan milik masyarakat yang akan dibangun rumah, sehingga masyarakat desa menjadi bankable. Ini tentunya menjadi peran Kementerian ATR-BPN yang juga segera kami diskusinya,” ucapnya.

Dia menilai setelah ada kriteria dan kebijakan yang jelas, pengembang tinggal membangun sesuai panduan teknis yang telah ditentukan. REI saat ini memiliki anggota lebih dari 6.000 perusahaan pengembang dimana 80% diantaranya merupakan pengembang perumahan bersubsidi yang sudah berpengalaman membangun jutaan unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan anggota sebanyak itu, maka rerata setiap pengembang anggota REI hanya membangun sekitar 200 unit rumah di desa.

“Kami punya 6.000 anggota yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Proyek anggota REI menyebar hingga ke tingkat kecamatan hingga desa di seluruh pelosok negeri. Oleh karena itu, REI sangat siap untuk memulai pembangunan 1 juta rumah di pedesaan sesuai target Program 3 Juta Rumah,” tuturnya.

Adapun berdasarkan data Satgas Perumahan, angsuran KPR untuk masyarakat di pedesaan 80% akan disubsidi pemerintah yang direncanakan dari anggaran pengalihan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran sehingga hanya 20% dari cicilan KPR yang dibayarkan masyarakat. Dengan asumsi nilai bangunan sekitar Rp80 juta hingga Rp100 juta per unit dan angsuran KPR Rp800.000 per bulan, maka masyarakat desa cukup membayar sekitar Rp160.000 setiap bulannya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara berjanji segera menerbitkan aturan gaji masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhak menerima rumah subsidi.

Awalnya, Ara berniat menerbitkan keputusan menteri (kepmen) terkait MBR pada 21 April 2025 alias hari ini. Waktu tersebut bertepatan dengan Hari Kartini, tetapi batal terlaksana.

"Mudah-mudahan ya minggu ini kita akan mengeluarkan aturan soal MBR di Kementerian Hukum dan juga dengan Badan Pusat Statistik (BPS)," janjinya usai Halalbihalal dengan DPP Real Estat Indonesia (REI) di Sheraton Grand Jakarta, Senin (21/4).

Ia menegaskan pemerintah akan menaikkan batas maksimal gaji masyarakat miskin. Ara menekankan tujuannya memperluas syarat penghasilan ini agar semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu juga menyinggung soal inflasi yang terjadi beberapa tahun ini sebagai salah satu pertimbangan merelaksasi kelompok MBR. Begitu pula dengan masalah daya beli yang dialami warga Indonesia.

Sang menteri juga meminta bantuan untuk meluruskan kesalahpahaman di masyarakat. Ara menegaskan menaikkan syarat gaji yang dimaksud adalah batas maksimal pendapatan, bukan minimal.

"Contoh nih ya, kemarin kan (MBR yang berhak atas rumah subsidi) penghasilan Rp0 sampai Rp7 juta. Nanti Rp0 sampai misalnya Rp12 juta, Rp13 juta, atau Rp14 juta ya, begitu," tuturnya.

"Jadi, makin luas. Jangan salah ngerti, makanya dibantu yang kurang mengerti karena tidak mengerti substansi," pinta Ara.

Di lain sisi, Menteri Ara mengakui bahwa kuota rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sudah hampir habis. Ini karena Kementerian PKP telah membagi-bagikan alokasinya untuk sejumlah kategori, misalnya petani, buruh, nelayan, tenaga kesehatan, sampai wartawan.

Walau begitu, ia menegaskan Kementerian PKP mengantongi dukungan dari stakeholder terkait. Ara memberi sinyal akan ada tambahan kuota FLPP pada Juni 2025 mendatang, meski tak dirinci berapa.

"Mohon doanya ya (tambahan kuota FLPP), namanya juga usaha kan. Supaya waktunya kan jangan sampai terlambat. Tentu dengan pengalokasian ini (rumah subsidi dibagi per kategori) kan pertama kali terjadi. Dengan begini ada kepastian buat pengembang, konsumen, bank, kan jadi terarah," tandasnya.

Jakarta -

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) berbincang bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025. Kegiatan ini membahas soal kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga backlog perumahan.

Fahri mengungkapkan pasar perumahan semakin besar. Berdasarkan data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) backlog perumahan yang sebelumnya 9,9 juta kini tumbuh menjadi 15 juta.

"Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta antrean untuk pemilikan rumah baru. Backlog renovasi RTLH (rumah tidak layak huni) sama sekitar 26 juta. Jadi masyarakat kita ini bertumbuh Bapak-Ibu sekalian. Jumlah keluarga nambah, jumlah rumah tidak bertambah secara kuat," ujar Fahri di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Ia menambahkan ada tiga mandat Kementerian PKP, yakni memberantas kemiskinan, menambah tenaga kerja dari daerah sampai ke pusat, serta kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi 8 persen. Dengan begitu, muncul Program 3 Juta Rumah yang telah dikampanyekan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, ia mengatakan perlu ada pola baru dalam program renovasi. Menurutnya, anggaran renovasi tahun ini sebesar Rp 900 miliar terlalu sedikit dibandingkan bunga FLPP sebesar Rp 28,8 triliun.

"Bahkan nanti di dalam modifikasinya, renovasi juga perlu dicari cara pembiayaan, Pak Nixon. Karena jangan renovasi yang cuma Rp 20 juta, Pak. Kalau bisa ditambah, supaya kredit mikro bisa masuk. Teman-teman pengembang di daerah juga bisa terlibat," katanya.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah mempertanyakan serapan kuota FLPP yang disebutkan tersisa sekitar 1.000 unit. Sebab, kuota FLPP kepada sudah dialokasikan untuk 13 segmen pekerjaan.

"Ada guru, ada ASN, ada TNI-POLRI. Nah, ini udah diplot, berarti teman-teman (pengembang) gelisah tinggal 1.000 (kuota FLPP) lebih. Berarti kita ini nggak usah bangun lagi ya sudah habis?" kata Jun.

Menurutnya, seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan rumah subsidi. Jika kuota FLPP dialokasikan khusus untuk sejumlah pekerjaan, dikhawatirkan membingungkan pasar dan masyarakat yang ingin mengambil rumah subsidi.

Ia pun berharap segmentasi 13 pekerjaan tidak sampai mengganggu bisnis perumahan. Sebab, hal itu bisa berdampak pada serapan.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdi Kusuma menjelaskan dalam kuartal pertama 2025, penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP sudah mencapai 53 ribu dari 220 ribu yang dianggarkan tahun ini. Ia memastikan masih ada sisa kuota yang perlu dipenuhi dalam sisa tahun 2025.

"Kuota itu masih tersedia dan silakan Bapak dan Ibu terus membangun rumah dan segera disegerakan untuk calon debitur meregistrasi ke SiKasep. Kemudian dari perbankan kita minta untuk menyegerakan juga memasukkan ke program eFLPP," katanya.

Terkait dengan segmentasi pekerjaan untuk kuota FLPP, menurutnya merupakan bentuk memberikan prioritas. Namun, ia mengatakan proses penyaluran tetap akan mengikuti alur yang sudah ada sela ini.

Sid menyebut seluruh masyarakat terbuka untuk mendapatkan rumah subsidi. Adapun pendapatannya first come first serve.

"Siapa yang masuk ke sistem terlebih dahulu, kami dari BP Tapera wajib untuk menyalurkan dana FLPP-nya," imbuhnya.

Kemudian, Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menilai segmentasi profesi dalam penyaluran FLPP untuk memberi semangat profesi tertentu untuk memiliki rumah. Ia juga memastikan masih banyak kuota tersisa, sehingga pengembang tidak perlu khawatir.

"Kuotanya banyak 220 ribu dan dalam rapat beberapa kali dengan Bu Menteri Keuangan, Gubernur BI, Menteri PKP, Menteri BUMN. Beberapa kali saya ikut hadir juga disepakati akan ada potensi tambahan dengan instrumen tertentu. Jadi gak usah terlalu khawatir dulu," kata Nixon.

Nixon menyarankan agar pengembang tidak khawatir dan terus mengejar pembangunan dan pemasaran perumahan. Hal ini agar penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat terpenuhi.

"Nanti kalau udah kepepet, kepepet kan paling-paling BTN akan bikinin skema tertentu gitu kan. Nah itu untuk jurus kepepet. Tapi biasanya kita jarang lakukan itu," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mendorong skema pembiayaan yang memungkinkan renovasi rumah dilakukan dengan pendekatan kredit mikro agar pengembang lokal dan masyarakat bisa terlibat aktif dalam perbaikan hunian.

"Maka nanti di dalam modifikasi renovasi (rumah) juga perlu dicari cara pembiayaan karena jangan renovasi yang cuma Rp20 juta, kalau bisa ditambah, supaya kredit mikro bisa masuk," kata Fahri dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di Jakarta, Senin.

Menurut Fahri, anggaran renovasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun ini hanya sebesar Rp900 miliar, jauh bila dibandingkan dengan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang mencapai Rp28,8 triliun.

"Tahun ini anggaran renovasi cuma Rp900 miliar. Dibanding dengan bunga FLPP Rp28,8 triliun. FLPP Rp28,8 triliun. Renovasi yang namanya MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) cuma Rp900 miliar," ucapnya.

Ia menilai anggaran tersebut harus dibalik dan difokuskan untuk memperindah kawasan kumuh, termasuk wilayah pantai dan sungai, agar kawasan tersebut menjadi lebih layak huni dan representatif bagi kehidupan keluarga Indonesia.

"Itu harus dibalik. Kalau kita mau Republik ini menjadi indah, kawasan kumuh hilang, pinggir pantai kita, pinggir sungai kita menjadi mentereng kembali maka anggarannya harus diperbanyak ke sana," ucapnya.

Fahri mengungkapkan telah berdialog dengan lembaga donor seperti World Bank, Islamic Development Bank, ASEAN Development Bank, dan ASEAN Infrastructure and Investment Bank untuk mendukung renovasi nasional secara masif dan terstruktur.

Menurutnya, lembaga-lembaga donor menunjukkan ketertarikan besar dalam membantu pembiayaan renovasi wajah bangsa, yang akan meningkatkan kontribusi sektor perumahan terhadap kualitas hidup dan kemajuan sosial masyarakat Indonesia.

Dalam modifikasi kebijakan, renovasi rumah perlu dilengkapi skema pembiayaan kredit mikro agar nilai bantuan lebih besar dari Rp20 juta dan dapat diakses langsung oleh keluarga serta pelaku usaha lokal di daerah.

Fahri juga menyarankan agar renovasi mencakup penambahan kamar, mengingat jumlah keluarga baru di Indonesia saat ini telah meningkat drastis menjadi 93,1 juta, termasuk pasangan baru yang belum memiliki rumah mandiri.

"Dengan data baru bahwa jumlah keluarga bertambah menjadi 93,1 juta, artinya ini banyak keluarga baru yang masih numpang sama orang tuanya," katanya.

JAKARTA - Kabar yang menyebut adanya perlakuan khusus antara Billy Mambrasar dan Yayasan Kitong Bisa dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak berdasar.

?Saya mengapresiasi sedalam-dalamnya rekan-rekan media atas dedikasi dan konsistensinya dalam menyampaikan kritik serta informasi yang membangun. Ini sangat penting agar pemerintah senantiasa bekerja sesuai regulasi dan berpihak pada kepentingan masyarakat,? ujar Billy, Senin (21/4/2025).

Terkait keterlibatan Yayasan Kitong Bisa, Billy menjelaskan yayasan tersebut telah berdiri dan berkontribusi selama lebih dari 16 tahun, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia Timur.

Termasuk dalam program terbarunya, yakni pemberian beasiswa kepada 72 mahasiswa dari Sabang hingga Merauke yang mengalami keterbatasan ekonomi.



Billy menegaskan tidak ada perlakuan istimewa yang diterima Yayasan Kitong Bisa dalam pelaksanaan program pemerintah tersebut. Semua proses dilakukan sesuai prosedur dan aturan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

?Saya memang pendiri, namun saat ini hanya menjabat sebagai Dewan Penasehat Yayasan. Kami tetap mengikuti seluruh proses administratif yang ditentukan. Bahkan beberapa dapur masih belum beroperasi karena belum memenuhi syarat yang ditetapkan,? jelasnya.

Sebagai bagian dari tim kampanye Prabowo, Billy menegaskan dukungannya bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan lahir dari keyakinan terhadap visi besar Prabowo untuk kesejahteraan rakyat.

Kini di luar struktur pemerintahan, Billy aktif sebagai aktivis sosial dan lingkungan yang tetap berkontribusi dalam pembangunan negeri.

?Saya tidak mengharapkan jabatan. Saya mendukung karena saya percaya pada visi besar beliau. Sebagai masyarakat biasa, saya tetap memilih berkontribusi untuk Indonesia melalui jalur sosial dan aktivisme,? tambahnya.

Billy mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mendukung program pemerintah demi Indonesia yang lebih adil dan maju.

?Kalau ada kekurangan, mari kita beri kritik yang membangun. Tapi kalau programnya baik dan berpihak kepada rakyat, mari kita gotong royong untuk mendukungnya,? ujar Billy.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana akan menambah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"Mudah-mudahan kita menargetkan Juni siap untuk menambah lagi," ujar Ara di Jakarta, Senin.

Dirinya mendapatkan laporan dari Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho bahwa pengalokasian KPR FLPP untuk rumah subsidi bagi MBR pada tahun ini sepertinya sudah mau habis.

"Dari data yang ada, saya mendapatkan laporan dari Pak Heru, pengalokasiannya itu sepertinya sudah mau habis," katanya.

Sebagai informasi, BP Tapera ditargetkan oleh pemerintah tahun 2025 menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 220 ribu unit rumah senilai Rp28,2 Triliun.

Untuk tahun 2025, BP Tapera telah menyampaikan secara resmi kepada seluruh bank penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kalau semua bidang bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini asalkan memenuhi persyaratan yang ada. PNS, Non PNS dan Non Fixed Income bisa dapatkan fasilitas FLPP ini.

Tahun 2025 ini, BP Tapera juga telah mengalokasikan penyaluran pembiayaan perumahan sebanyak 20.000 unit rumah kepada tenaga pendidik (guru) yang mana pada tanggal 25 Maret 2025 kemarin juga telah dilaksanakan akad massal melalui sinergitas bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank BTN.

Selain itu, telah dialokasikan juga sebanyak 14.500 unit rumah untuk POLRI dan 5.760 unit rumah untuk TNI dan telah dilaksanakan Ground Breaking di Serang pada tanggal 9 Maret lalu.

Selanjutnya, untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat dialokasikan kuota sebanyak 30.000 unit rumah dan rencananya akan dilakukan akad dan serah terima kunci pada tanggal 28 April 2025 yang akan datang.

Disusul alokasi sebanyak 20.000 unit rumah untuk Tenaga migran melalui kerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan rencananya akan dilaksanakan akad dan serah terima kunci pada tanggal 8 Mei 2025 yang akan datang.

Kemudian, alokasi FLPP tahun 2025 juga ditujukan untuk pegawai Kementerian Dalam Negeri sebanyak 2.000 unit rumah, Pegawai Kementerian Keuangan sebanyak 2.000 unit rumah, Pegawai Badan Pusat Statistik sebanyak 2.000 unit rumah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 3.000 unit rumah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebanyak 2.000 unit rumah.

Tidak hanya itu, alokasi penyaluran dana FLPP juga disiapkan kuota bagi pekerja non fixed income seperti nelayan, petani, dan buruh masing-masing diberikan kuota masing-masih sebanyak 20.000 unit rumah, dan driver transportasi online sebanyak 2.000 unit rumah dan Asisten Rumah Tangga sebanyak 1.000 unit rumah.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan konsumen Meikarta yang merasa dirugikan karena sudah membeli unit namun tak kunjung mendapatkannya. Pertemuan itu dilakukan di kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut, pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan dirinya telah melaporkan persoalan Meikarta kepada Presiden Prabowo Subianto saat mendampinginya ke Doha, Qatar. Ia menyampaikan, Prabowo memintanya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Dan Pak Presiden sudah minta dibereskan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Karena Presiden kita, Prabowo, adalah Presiden yang sangat menjunjung hak-hak rakyat dan kebenaran dan keadilan," katanya dalam pertemuan tersebut.

Ara mengatakan akan turut mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan konsumen Meikarta. Ia juga mengungkapkan pihak Meikarta juga bersedia untuk mencari solusi.

"Dan dari omongan saya dan Pak James, Pak James bersedia untuk mencari solusi yang terbaik," tuturnya.

Lebih lanjut, Ara akan mengundang bos Lippo Group, James Riady, ke kantornya untuk duduk bersama konsumen Meikarta yang mengalami kerugian atas pembelian unit. Pertemuan itu rencananya akan dilakukan pada Rabu, (23/4/2025) mendatang.

"Saya undang Pak James, dan saya sudah bicara Pak James hari Rabu luas saya akan undang beliau ke sini," katanya.

Sebagai informasi, Kementerian PKP telah menerbitkan surat resmi kepada bos Lippo Group, James Riady dan John Riady. Surat ini berkaitan dengan aduan konsumen Meikarta yang belum mendapatkan hak mereka.

Surat untuk orang nomor satu di Lippo Group ini sudah disampaikan oleh Ara sejak tiga minggu yang lalu, tetapi keduanya belum kunjung bertatap muka karena waktu yang belum cocok.

Ara menyampaikan pihaknya telah mengatur jadwal pertemuan baru yakni pada Rabu (23/4/2025) depan di Ruang Kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta Pusat.

"Saya hari Rabu undang James Riady sama anaknya John Riady untuk membahas Meikarta di sini. Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Di depan awak media, Ara menandatangani surat untuk kedua orang penting Lippo Group tersebut.

(abr/zlf)

Jakarta (ANTARA) - Dokter spesialis obstetri dan ginekologi Ardiansjah Dara Sjahruddin menyampaikan pentingnya ibu hamil menerapkan pola makan bergizi seimbang untuk mencegah munculnya diabetes selama kehamilan.

Dalam acara diskusi yang diikuti dari Jakarta pada Senin, dr. Ardiansjah Dara Sjahruddin, SpOG, MKes, FICS, FESICOG mengatakan, pendapat bahwa ibu hamil harus menambah porsi makan menjadi dua kali lipat dari porsi normal untuk mendukung pertumbuhan janin tidak lah tepat.

"Makan dua porsi itu tidak tepat, yang tepat adalah menjaga pola makan dengan nutrisi seimbang," kata dokter yang tergabung dalam Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) itu.

"Dan setiap orang berbeda, itulah gunanya kontrol ke dokter," ia menambahkan.

Ia menyampaikan bahwa diabetes berpeluang terjadi pada ibu hamil yang tidak menerapkan pola makan sehat, termasuk pada ibu hamil yang tidak memiliki riwayat diabetes dalam keluarga.

Menurut dia, penerapan pola makan yang tidak sehat bisa menyebabkan kenaikan berat badan signifikan pada ibu hamil dan kondisi yang demikian dapat memicu munculnya diabetes.

"Kalau sampai berat badan berlebihan, biasanya ada potensi kencing manis (diabetes), kalau ibunya sudah kencing manis, bisa terjadi kematian janin di dalam rahim," kata dokter Dara.

Close