Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengakui belum ada investasi yang masuk untuk Program 3 Juta Rumah. Hal itu diungkapkannya pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Jakarta, Rabu (30/4).

Awalnya, ia membicarakan terkait target Presiden Prabowo Subianto untuk membangun dan merenovasi dalam Program 3 Juta Rumah. Untuk melaksanakan target tersebut, diperlukan pembiayaan yang salah satunya bisa didapat dari investasi. Target tersebut ia bagi-bagi bersama dengan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah serta jajaran direktur jenderal lainnya.

"Karena mungkin di kementerian yang lama tidak perlu mencari pembiayaan ini. Mohon maaf, kami nggak bisa. Kami harus bekerja juga mencari investasi supaya bisa jalan," katanya.

Ara lalu mengakui bahwa upayanya mendapatkan investasi untuk Program 3 Juta Rumah belum berhasil. Meski demikian, pihaknya masih berupaya untuk menggaet investor, seperti ke Qatar, bertemu Standard Charter, dan lainnya.

"Kalau belum ada yang berhasil Pak, saya akui belum ada yang berhasil. Tapi kan Bapak nggak mau saya tenang-tenang aja Pak. Belum ada yang berhasil, konkrit belum. Kalau mau jujur, saya apa adanya," ungkapnya.

Walau belum ada investasi yang masuk, Ara optimistis program tersebut akan tetap berjalan. Pun jika Program 3 Juta Rumah tidak berhasil, kata Ara, dirinya siap untuk direshuffle.

"Kalau saya tidak berhasil, ya risiko Pak. Mungkin saya direshuffle. Harus siap. Harus siap. Tapi saya nggak mau direshuffle karena korupsi," tuturnya.

Sebagai informasi, Kementerian PKP sudah melakukan pertemuan dengan investor asing, salah satunya adalah Qatar yang berminat untuk membangun 1 juta rumah. Komitmen tersebut baru tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman atau MoU di Istana Negara pada Januari lalu.

Rencananya, groundbreaking 1 juta rumah dari Qatar baru dapat dilaksanakan apabila Qatar telah memenuhi 3 syarat yakni membangun kantor di RI, menyerahkan sekian persen dana dari investasi yang dijanjikan, dan menggandeng kontraktor lokal dalam program ini.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan investasi tersebut akan tetap berjalan. Kabar terbaru yang ia dapat, Qatar telah menunjuk manajemen planning untuk membuka kantor di Jakarta. Selanjutnya, pemerintah akan menyiapkan lahan untuk dinilai oleh pihak Qatar.

"Semalam mereka ngontak saya. Sudah menunjuk perusahaan manajemen planning yang buka kantor di Jakarta. Kami juga sudah berkoordinasi untuk menyiapkan lahan-lahan yang akan mereka studi karena setiap lahan itu tentu akan menghasilkan efek biaya yang berbeda," kata Fahri kepada awak media seusai acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Nantinya setiap lahan tersebut akan dinilai yang paling efektif terutama soal biaya untuk dibangun rumah subsidi. Ketika Qatar telah menemukan lahan yang tepat, selanjutnya pemerintah akan membantu untuk melegalkan. Setelah itu, pembangunan baru dapat dilakukan.

(das/das)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan sepakat dengan Komisi V DPR RI untuk memberikan prioritas pada peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni di tahun anggaran 2025.

"Saya mau highlight di sini, program kami yang paling signifikan adalah BSPS. Karena kami memang sudah melihat sendiri hasilnya dan aspirasi dari teman-teman Komisi V dan juga DPD RI dan juga banyak kepala daerah," kata Ara di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, Kementerian PKP memberikan prioritas kepada program BSPS dengan telah menaikkan porsi anggaran pada program tersebut bahkan setelah adanya kebijakan efisiensi.

Untuk BSPS Kawasan Pesisir, Perdesaan dan Perkotaan, dengan target semula 34.289 unit menjadi 38.504 unit, lebih besar dari alokasi pada DIPA Awal atau 31,4 persen dari alokasi program fisik

"Kami sudah tunjukkan pada saat anggaran kami turun, BSPS-nya kami naikkan menjadi 31,4 persen dari alokasi program fisik. Jadi itu membuktikan bahwa kami melihat BSPS ini penting dan kami mendengarkan aspirasi dari teman-teman Komisi V DPR," kata Ara.

Dirinya menegaskan, Kementerian PKP siap memberikan porsi besar dalam program BSPS dengan catatan prosedur dan kualitasnya dijalankan dengan baik. "Jadi mungkin tantangan kita nanti prosedur dan kualitas. Karena kalau dilaksanakan dengan benar, BSPS ini sangat bermanfaat," ujarnya.

Selain program BSPS, Ara mengatakan juga menaruh prioritas alokasi anggaran pada bidang pengawasan yang dilaksanakan melalui Inspektorat Jenderal Kementerian PKP.

"Dalam 6 bulan ini kami membantu Presiden Prabowo membantu melakukan pengawasan hunian yang dibangun. Kami terus meningkatkan anggaran Itjen, dari pertama alokasi Rp9 miliar kemudian menjadi Rp14,61 miliar karena pengawasan sangat dibutuhkan. Kami juga sudah membuat layanan 911 di PKP, modusnya sama kebanyakan tidak komitmen dari pengembang," katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengakui belum berhasil meraih investasi yang konkret untuk Program 3 Juta Rumah.

Hal itu diungkapkan Ara, sapaan akrabnya, saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (30/4/2025).

Mulanya Ara menyampaikan tentang upayanya untuk memenuhi target pembangunan 3 juta rumah dalam setahun di tengah pagu anggaran Kementerian PKP yang terbatas. Salah satunya dengan mencari pendanaan berupa investasi dari pihak-pihak swasta.

Bahkan, ia juga memberikan target investasi kepada Wakil Menteri (Wamen) serta Direktur Jenderal (Dirjen) di lingkungan Kementerian PKP.

"Saya buka saja di sini, target misalnya Pak Fitrah Dirjen Kawasan Permukiman, dia mesti cari investasi Rp 5 triliun, Dirjen Perumahan Perkotaan mesti cari investasi Rp 5 triliun," ujar Ara.

Menurut dia, target investasi yang diberikan kepada jajaranya itu penting agar Program 3 Juta Rumah bisa berjalan.

"Kalau belum ada yang berhasil Pak? Saya akui belum ada yang berhasil. Konkret, belum, kalau mau jujur saya apa adanya gitu," tandasnya.

Kendati demikian, kata Ara, Kementerian PKP masih terus menggali peluang. Seperti beberapa waktu lalu dirinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Qatar.

"Kita pertemuan di luar jadwal dengan Presiden. Kita ketemu dengan Ooredoo, kita ketemu Standard Chartered, kita berusaha. Tapi maaf mungkin belum sesuai harapan," ucapnya.

Mengaku Siap di-Reshuffle

Lanjut Ara, meski banyak tantangan yang dihadapi, ia tetap optimistis dapat memenuhi target 3 juta rumah yang diberikan Prabowo.

Ia mengaku akan terus berusaha dengan kerja keras agar Program 3 Juta Rumah bisa berhasil.

"Kalau saya tidak berhasil ya risiko, mungkin saya di-reshuffle, harus siap. Tapi saya tidak mau di-reshuffle karena korupsi, karena tidak bekerja keras," tegasnya.

Ara menyebut reshuffle menjadi bagian dari risiko yang memang harus dihadapinya sebagai anak buah Presiden.

"Kalau pada waktunya memang saya tidak berhasil, tenang saja, saya siap kok, kita ngomong apa adanya," pungkas Menteri PKP itu.

ANTARA - Untuk menjamin hunian yang layak bagi pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, meninjau langsung kondisi rumah susun di Kawasan Industri Terpadu Batang, Selasa (29/4). Dalam kunjungan yang juga ia lakukan terhadap sejumlah perumahan, Menteri Maruarar menyampaikan kritik agar pembangunan perumahan dilakukan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyenangkan hati rakyat. (Yusup Fatoni/Satrio Giri Marwanto/Rinto A Navis)

BATANG, iNewsPantura.id  - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja di rumah susun Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang telah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.

“Saya telah meninjau kondisi gedung, mulai bagian luar, kamar, kamar mandi, dapur, hingga ruang jemur. Serta mengobrol dengan penghuni Rusun,” katanya saat meninjau Rusun Tower di KITB, Kabupaten Batang, Selasa (29/4/2025).

Ia terkesan dengan penataan rusun yang semula barak dan disesuaikan menjadi bilik-bilik kamar. Ada yang berukuran seperti kamar kost, hingga berukuran besar ber AC dengan harga sewa beragam. Sehingga bisa terjangkau oleh berbagai kalangan. 

“Perubahan-perubahan dan penyempurnaan tadi terkait perencanaan pertama. Hati-hati dengan perencanaan lokasi, jarak tempuh dari pekerja menuju lokasi kerja, kemudian fasilitas, mana zona perempuan, mana zona laki-laki,” jelasnya.

Maruarar Sirait menyebutkan, KITB harus dapat memetakan dan mendorong supaya rusun-rusun tower ini dapat berfungsi dengan baik.

Selain melihat kamar-kamar, Menteri PKP juga melihat minimarket yang mensuplai kebutuhan penghuni rusun. Karena lokasi rusun masih cukup jauh dengan daerah penyangga. 

“Kebutuhan-kebutuhan penghuni rusun itu dipenuhi oleh para pelaku UMKM, seperti warung makan dan minimarket,” ungkapnya.

Direktur Utama KITB, Ngurah Wirawan, mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik kunjungan Menteri Maruarar. Ia menilai catatan dan evaluasi yang disampaikan merupakan masukan penting yang bersifat konstruktif.

"Alhamdulillah, bagi kami catatan dari Pak Menteri itu sangat positif. Karena beliau orang lapangan, jadi tahu kondisi nyata yang terjadi di bawah. Kami akan segera menindaklanjuti masukan tersebut sebagai bahan perbaikan ke depan," ujar Ngurah.

Menurutnya, sejumlah aspek yang akan diperhatikan ke depan meliputi zonasi penghuni, aksesibilitas dari dan ke lokasi kerja, hingga peningkatan kualitas fasilitas pendukung di sekitar rusun. 

Ia berharap, perbaikan-perbaikan tersebut dapat mendorong terciptanya lingkungan hunian yang ideal bagi para pekerja industri.

Sebagai informasi, Kawasan Industri Terpadu Batang telah resmi ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang oleh pemerintah. 

Status ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Pantura Tengah, khususnya di Kabupaten Batang.

Sejumlah investor besar dari sektor teknologi, otomotif, dan tekstil telah menunjukkan ketertarikan untuk menanamkan modalnya di kawasan ini. 

Dengan semakin berkembangnya kawasan tersebut, kebutuhan akan fasilitas hunian yang layak dan terjangkau menjadi semakin mendesak.

Oleh karena itu, pemerintah pusat, daerah, serta pihak pengelola kawasan terus bersinergi untuk menyediakan infrastruktur sosial yang memadai bagi para pekerja dan keluarganya.

Sementara itu, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menyampaikan, prinsip kami mendukung terkait kelengkapan yang ada di KEK Kabupaten Batang seperti bahan makanan dan sekolah.

“Dengan melengkapi fasilitas supaya masyarakat mau datang dan tinggal di KEK Kabupaten Batang. Selain itu, Pemkab Batang akan mempercepat perizinan cepat, bersih, dan melengkapi infrastruktur sekitarnya,” ujar dia.

Editor : Suryo Sukarno

Batang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyoroti pentingnya ketersediaan layanan kebutuhan dasar di sekitar rumah susun Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) karena lokasinya yang relatif jauh dari pusat aktivitas perkotaan.

"Keberadaan mini market dan warung makan yang dikelola pelaku UMKM dinilai penting untuk mendukung kebutuhan harian pekerja, khususnya yang bekerja dalam sistem kerja bergilir (shift)," katanya di Batang, Jawa Tengah, Selasa sore.

Menurut dia, variasi tipe kamar juga menjadi salah satu kekuatan dari rumah susun yang memiliki pilihan hunian mulai dari tipe sederhana hingga kamar berpendingin udara (AC) dengan fasilitas pribadi.

Hal itu, kata dia, akan memberi fleksibilitas bagi pekerja untuk memilih hunian sesuai kemampuan ekonomi mereka.

"Hunian pekerja harus layak, sehat, dan terjangkau. Itu fondasi agar para pekerja dapat hidup lebih baik dan bekerja lebih produktif," katanya.

Ia dalam kunjungan kerja ke rumah susun pekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang bertujuan meninjau secara langsung kondisi hunian pekerja serta mengevaluasi penataan dan kelayakan fasilitas pendukung.

Hunian ini disiapkan untuk menampung tenaga kerja industri dari berbagai sektor yang beroperasi di kawasan tersebut.

Dalam peninjauannya, Maruarar Sirait mengamati sejumlah fasilitas mulai dari tampilan bangunan hingga kelengkapan kamar seperti ruang dapur, kamar mandi, dan ruang jemur.

Ia juga menyempatkan berdialog dengan beberapa penghuni rumah susun guna mendengar langsung pengalaman mereka selama tinggal di hunian tersebut.

"Penataan hunian ini sudah jauh lebih baik dibandingkan konsep awal berupa barak. Namun, ke depan perlu lebih hati-hati dalam perencanaan, termasuk jarak ke tempat kerja, zonasi berdasarkan gender, dan kelengkapan fasilitas pendukung," katanya.

Batang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyoroti pentingnya ketersediaan layanan kebutuhan dasar di sekitar rumah susun Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) karena lokasinya yang relatif jauh dari pusat aktivitas perkotaan.

"Keberadaan mini market dan warung makan yang dikelola pelaku UMKM dinilai penting untuk mendukung kebutuhan harian pekerja, khususnya yang bekerja dalam sistem kerja bergilir (shift)," katanya di Batang, Jawa Tengah, Selasa sore.

Menurut dia, variasi tipe kamar juga menjadi salah satu kekuatan dari rumah susun yang memiliki pilihan hunian mulai dari tipe sederhana hingga kamar berpendingin udara (AC) dengan fasilitas pribadi.

Hal itu, kata dia, akan memberi fleksibilitas bagi pekerja untuk memilih hunian sesuai kemampuan ekonomi mereka.

"Hunian pekerja harus layak, sehat, dan terjangkau. Itu fondasi agar para pekerja dapat hidup lebih baik dan bekerja lebih produktif," katanya.

Ia dalam kunjungan kerja ke rumah susun pekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang bertujuan meninjau secara langsung kondisi hunian pekerja serta mengevaluasi penataan dan kelayakan fasilitas pendukung.

Hunian ini disiapkan untuk menampung tenaga kerja industri dari berbagai sektor yang beroperasi di kawasan tersebut.

Dalam peninjauannya, Maruarar Sirait mengamati sejumlah fasilitas mulai dari tampilan bangunan hingga kelengkapan kamar seperti ruang dapur, kamar mandi, dan ruang jemur.

Ia juga menyempatkan berdialog dengan beberapa penghuni rumah susun guna mendengar langsung pengalaman mereka selama tinggal di hunian tersebut.

"Penataan hunian ini sudah jauh lebih baik dibandingkan konsep awal berupa barak. Namun, ke depan perlu lebih hati-hati dalam perencanaan, termasuk jarak ke tempat kerja, zonasi berdasarkan gender, dan kelengkapan fasilitas pendukung," katanya.

Batang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyoroti pentingnya ketersediaan layanan kebutuhan dasar di sekitar rumah susun Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) karena lokasinya yang relatif jauh dari pusat aktivitas perkotaan.

"Keberadaan mini market dan warung makan yang dikelola pelaku UMKM dinilai penting untuk mendukung kebutuhan harian pekerja, khususnya yang bekerja dalam sistem kerja bergilir (shift)," katanya di Batang, Jawa Tengah, Selasa sore.

Menurut dia, variasi tipe kamar juga menjadi salah satu kekuatan dari rumah susun yang memiliki pilihan hunian mulai dari tipe sederhana hingga kamar berpendingin udara (AC) dengan fasilitas pribadi.

Hal itu, kata dia, akan memberi fleksibilitas bagi pekerja untuk memilih hunian sesuai kemampuan ekonomi mereka.

"Hunian pekerja harus layak, sehat, dan terjangkau. Itu fondasi agar para pekerja dapat hidup lebih baik dan bekerja lebih produktif," katanya.

Ia dalam kunjungan kerja ke rumah susun pekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang bertujuan meninjau secara langsung kondisi hunian pekerja serta mengevaluasi penataan dan kelayakan fasilitas pendukung.

Hunian ini disiapkan untuk menampung tenaga kerja industri dari berbagai sektor yang beroperasi di kawasan tersebut.

Dalam peninjauannya, Maruarar Sirait mengamati sejumlah fasilitas mulai dari tampilan bangunan hingga kelengkapan kamar seperti ruang dapur, kamar mandi, dan ruang jemur.

Ia juga menyempatkan berdialog dengan beberapa penghuni rumah susun guna mendengar langsung pengalaman mereka selama tinggal di hunian tersebut.

"Penataan hunian ini sudah jauh lebih baik dibandingkan konsep awal berupa barak. Namun, ke depan perlu lebih hati-hati dalam perencanaan, termasuk jarak ke tempat kerja, zonasi berdasarkan gender, dan kelengkapan fasilitas pendukung," katanya.

KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pernyataan itu disampaikan Ribka usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Rakortek tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kemendagri.

Ribka menyampaikan bahwa kementerian dan lembaga terkait bersinergi dalam mendukung berbagai program Presiden RI Prabowo Subianto. Salah satunya adalah penyediaan tiga juta rumah per tahun bagi MBR.

“Posisi kami, termasuk Bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, sangat mendukung pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah sesuai program Bapak Presiden Prabowo dalam Asta Cita,” jelasnya melalui siaran pers, Selasa.

Ribka juga mengungkapkan bahwa Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan berbagai langkah konkret demi menyukseskan program tersebut.

Salah satunya adalah menyelenggarakan Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan seluruh jajaran pemerintah daerah (pemda).

Sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kemendagri terus mendorong pemda agar turut aktif mendukung program tiga juta rumah.

Gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sementara bupati dan wali kota bertugas sebagai pelaksana di lapangan.

“Hari ini kami mengoordinasikan para pimpinan daerah, terutama gubernur. Dalam kegiatan ini pun, kami turut menghadirkan kepala daerah,” ungkap Ribka.

Pembentukan Satgas Perumahan

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan rumah layak bagi masyarakat kecil.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pembentukan Satgas Perumahan dan pendirian Kementerian PKP.

Program tiga juta rumah ini akan dilaksanakan secara merata di wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

Fahri mengimbau pemda agar mendata kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing secara rinci dan akurat.

Ia menekankan bahwa data yang valid menjadi kunci keberhasilan program ini.

“Mohon didata secara detail, berapa kebutuhan rumah? Berapa jumlah rumah tidak layak huni?,” imbuh Fahri.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas kawasan permukiman, karena hal tersebut erat kaitannya dengan kualitas perumahan itu sendiri.

“Kalau kawasannya diperbaiki, biasanya perumahannya ikut membaik. Tapi kalau hanya rumah yang diperbaiki sementara lingkungannya buruk, rumahnya pun bisa ikut memburuk,” jelas Fahri.

Sebagai informasi, Rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Turut hadir pula kepala dinas serta pejabat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada pihak-pihak yang dinilai mendukung program tiga juta rumah.

Beberapa penerima penghargaan tersebut, antara lain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

Bisnis.com, BANDUNG — Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mendukung penuh perumahan perdesaan untuk mendukung realisasi program 3 juta rumah.

Hal itu disampaikan Dony saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang digelar oleh Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Rakortek tersebut merupakan forum strategis untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mendukung realisasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah.

Rakor dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dan diisi arahan dari para menteri dan pejabat Eselon I terkait arah dan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman nasional.

Salah satu agenda yang diikuti 221 kepala daerah dari 30 Provinsi tersebut adalah penyerahan penghargaan kepada para pemangku kepentingan stakeholders yang dinilai berkontribusi aktif dalam pengembangan sektor perumahan, khususnya di wilayah perdesaan.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan Program 3 Juta Rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto baru akan berjalan optimal mulai tahun 2026 mengingat APBN 2025 masih mengacu pada kebijakan pemerintahan sebelumnya yakni Presiden Joko Widodo.

“APBN saat ini adalah warisan dari masa Presiden ke-7, Pak Jokowi. Sementara APBN era Presiden Prabowo baru akan mulai dibahas pada 16 Agustus 2025 dan berlaku efektif tahun anggaran 2026,” jelas Fahri.

Ia menambahkan, alokasi anggaran untuk sektor perumahan di APBN 2025 masih terbatas, yakni sekitar Rp850 miliar untuk renovasi 35.000 unit rumah. Oleh karena itu, ia meminta seluruh daerah bersiap menyambut program besar ini.

“Ini saatnya daerah menyiapkan langkah konkret untuk menyerap anggaran besar yang akan digelontorkan pemerintah pusat nantinya,” tegasnya.

Dony juga mendukung pelaksanaan Rakortek sebagai upaya mencapai arah pembangunan nasional, khususnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat perdesaan.

“Program Tiga Juta Rumah sejalan dengan prioritas pembangunan di Sumedang, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan warga berpenghasilan rendah dan pekerja informal. Hunian yang sehat, dengan sanitasi yang baik, menjadi pondasi tumbuhnya keluarga yang kuat, anak-anak yang sehat, dan generasi yang unggul,” ungkapnya.

Bupati Dony berharap melalui Rakortek terbangun kesamaan langkah antara pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan perumahan yang layak huni, terjangkau dan berkelanjutan sebagai pilar pembangunan sosial dan ekonomi nasional.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan kementerian dan lembaga terkait memang saling bersinergi untuk mendukung berbagai program Presiden Prabowo Subianto, termasuk penyediaan tiga juta rumah bagi MBR.

“Sehingga posisi kami, Pak Menteri Dalam Negeri sangat-sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah per tahun sesuai dengan program Bapak Presiden dalam Asta Cita,” kata Ribka setelah menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan sejumlah upaya untuk menyukseskan program tersebut. Hal ini termasuk dengan menggelar Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah (pemda).

Dia menjelaskan sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan, Kemendagri mendorong pemda agar turut mendukung program tersebut. Terlebih, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, sedangkan bupati/wali kota bertindak sebagai pelaksana program.

“Sehingga memang posisi kami hari ini adalah bagaimana kita mengoordinasikan para pimpinan di daerah, dalam hal ini gubernur, termasuk acara pada hari ini kita menghadirkan [kepala daerah],” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam arahannya menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menyediakan rumah bagi masyarakat kecil. Komitmen ini ditunjukkan dengan membentuk Satgas Perumahan dan Kementerian PKP.

Adapun program tiga juta rumah bagi masyarakat kecil akan tersebar di daerah perkotaan, perdesaan, dan wilayah pesisir.

Fahri mengimbau pemda agar mendata kebutuhan rumah bagi masyarakat kecil di daerahnya masing-masing. Sebab, kata dia, keakuratan data berperan penting dalam menyukseskan penyediaan rumah tersebut.

“Mohon didata secara detail kebutuhan rumah ada berapa? Rumah tidak layak huni ada berapa?” ujar Fahri.

Di sisi lain, ia mengatakan selain persoalan rumah, pihaknya juga memperhatikan kualitas kawasan permukiman. Hal ini karena keduanya saling berkaitan untuk mewujudkan lingkungan yang baik.

“Karena teorinya mengatakan kalau kawasannya diperbaiki biasanya perumahannya tambah baik. Tapi kalau rumahnya diperbaiki, kawasannya buruk, biasanya rumahnya memburuk,” tambahnya.

Sebagai informasi, rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Hadir pula kepala dinas serta pejabat maupun pihak terkait lainnya.

Dalam kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai telah mendukung program tiga juta rumah. Mereka di antaranya Pemerintah Provinsi Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pemanfaatan tanah negara di dalam kota untuk pembangunan rumah rakyat dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi backlog perumahan.

"Salah satu kebijakan yang Presiden RI langsung instruksikan adalah pakai tanah-tanah negara yang ada di dalam kota," kata Fahri dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa, 29 April 2025.

Menurut Fahri, pemerintah bersama para pengembang perumahan dapat membangun rumah rakyat memanfaatkan tanah-tanah negara di perkotaan dengan menghitung harga tanahnya sehingga harga tanah tersebut menjadi elemen subsidi bagi negara setelah status tanah tersebut dipastikan clean and clear.

Kemudian nanti dihitung berapa biayanya dan nantinya biaya tersebut ditambah dengan keuntungan sehingga pemerintah dapat memutuskan berapa harga rumah tersebut.

"Itu sudah turun 50 persen, karena harga tanah di perkotaan itu sekitar 40 persen," kata Fahri.

Berdasarkan Data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), angka backlog perumahan di Indonesia pada tahun 2023 adalah 9,9 juta unit. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah pribadi sangat besar.

Artinya orang yang sebenarnya tidak memiliki rumah itu semakin banyak di Indonesia, tetapi mereka tidak terlihat seperti tunawisma (homeless) misalnya seperti di Amerika Serikat dan Eropa di mana para tunawisma tinggal di pinggir jalan, dikarenakan di Indonesia secara tradisi masih menganut sistem extended family di mana keluarga mengabsorbsi kegagalan anak-anaknya termasuk yang sudah menikah dan berkeluarga.

"Tanggung jawab orang tua mengabsorbsi mereka, ada juga keluarga kita yang tidak mau pisah dengan anak-anaknya, sehingga memang angka backlog yang begitu besar ini tidak nampak dia keleleran," ujar Fahri.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota ke daerah terpencil agar lahannya bisa dialihfungsikan sebagai kawasan perumahan.

Menurut Ara, penjara-penjara, yang saat ini berdiri di lokasi strategis seperti Medan, Bandung, dan Jakarta, bisa dialihfungsikan lahannya menjadi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengungkapkan Presiden Prabowo sudah menghubunginya secara langsung untuk membahas langkah pemindahan penjara, sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyat yang membutuhkan akses terhadap hunian layak.

Menteri PKP menilai rencana Presiden tersebut menjawab kebutuhan perumahan, yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar, yang lahannya semakin terbatas.

Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto untuk memetakan lokasi-lokasi penjara yang siap dialihfungsikan dan merencanakan lokasi baru yang jauh dari pusat kota.

(KIE)