MAGELANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat tergolong rumit.

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Fahri menambahkan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan lebih fokus pada pembangunan dan renovasi rumah.

Politisi dari Partai Gelora ini mencontohkan strategi untuk mengatasi masalah perumahan dan permukiman di perkotaan dengan membangun rumah susun (rusun) serta merenovasi rumah yang tidak layak huni.

Meskipun tantangan tersebut ada, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program 3 juta rumah tidak sepenuhnya gagal.

"Cuman, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, nggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum," tukasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa sudah ada data mengenai tanah bekas korupsi yang dikumpulkan oleh Kejaksaan Agung, namun ia enggan memberikan rincian lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dalam wawancara yang dikutip oleh Kompas.com (30/12/2024), menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji dan menyusun regulasi terkait pemanfaatan tanah bekas korupsi.

"Tanah koruptor yang disita negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan dilakukan," ujar Ara, sapaan akrabnya.

Maruarar juga menekankan bahwa ia didukung oleh ekosistem yang baik dalam upaya merealisasikan program perumahan rakyat.

Mantan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar birokrasi dipangkas, tetapi tetap memperketat aturan.

"Jangan terlalu banyak birokrasi, tapi pegang aturan," ucapnya.

MAGELANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat tergolong rumit.

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Fahri menambahkan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan lebih fokus pada pembangunan dan renovasi rumah.

Politisi dari Partai Gelora ini mencontohkan strategi untuk mengatasi masalah perumahan dan permukiman di perkotaan dengan membangun rumah susun (rusun) serta merenovasi rumah yang tidak layak huni.

Meskipun tantangan tersebut ada, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program 3 juta rumah tidak sepenuhnya gagal.

"Cuman, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, nggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum," tukasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa sudah ada data mengenai tanah bekas korupsi yang dikumpulkan oleh Kejaksaan Agung, namun ia enggan memberikan rincian lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dalam wawancara yang dikutip oleh Kompas.com (30/12/2024), menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji dan menyusun regulasi terkait pemanfaatan tanah bekas korupsi.

"Tanah koruptor yang disita negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan dilakukan," ujar Ara, sapaan akrabnya.

Maruarar juga menekankan bahwa ia didukung oleh ekosistem yang baik dalam upaya merealisasikan program perumahan rakyat.

Mantan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar birokrasi dipangkas, tetapi tetap memperketat aturan.

"Jangan terlalu banyak birokrasi, tapi pegang aturan," ucapnya.

Gianyar, Bali (ANTARA) - Dua menteri yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memuji kinerja mal pelayanan publik (MPP) di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

Humas Pemkab Gianyar dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu, melaporkan proses layanan persetujuan bangunan gedung (PBG) MPP Gianyar meraih waktu pengurusan tercepat dengan waktu 14,18 menit.

Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi kinjerja Gubernur Bali bersama Bupati Gianyar yang mendorong seluruh kabupaten/kota untuk membangun Mal Pelayanan Publik guna mempercepat dan mempermudah masyarakat untuk mengurus perizinan.

"Setahu saya di Provinsi Bali, MPP Gianyar merupakan satu-satunya yang kabupaten yang sudah memiliki mal pelayanan publik," kata Tito Karnavian saat meninjau pelayanan di MPP tersebut.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengapresiasi proses transformasi layanan pengurusan PBG gratis yang dilakukan Pemkab Gianyar.

"Sesuai data IT yang ada, presisi, artinya bukan hanya waktu, tapi juga kualitas akurasi data. Hari ini rekor dari segi kecepatan dan kualitas pecah di Kabupaten Gianyar," ucap Maruarar Sirait.

Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari peran semua gerai pelayanan yang ada di MPP Gianyar.

"Saya ucapkan terima kasih, untuk pelayanan publik yang membuktikan bahwa kita bisa cepat dan lebih baik. Yang susah kita bikin mudah dan yang lama kita bikin cepat untuk rakyat kecil," lanjutnya.

Dalam kunjungannya bersama dengan beberapa pejabat kementerian, kedua menteri Kabinet Merah Putih ingin melihat langsung tahapan-tahapan proses pelaksanaan layanan PBG ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilakukan MPP Gianyar guna mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Baik itu terkait kendala proses penerbitan PBG maupun inovasi yang telah dilakukan demi tercapainya efisiensi dan transparansi.

Sesuai data IT yang ada, presisi, artinya bukan hanya waktu, tapi juga kualitas akurasi data. Hari ini rekor dari segi kecepatan dan kualitas pecah di Kabupaten Gianyar

Gianyar, Bali (ANTARA) - Dua menteri yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memuji kinerja mal pelayanan publik (MPP) di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

Humas Pemkab Gianyar dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu, melaporkan proses layanan persetujuan bangunan gedung (PBG) MPP Gianyar meraih waktu pengurusan tercepat dengan waktu 14,18 menit.

Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi kinjerja Gubernur Bali bersama Bupati Gianyar yang mendorong seluruh kabupaten/kota untuk membangun Mal Pelayanan Publik guna mempercepat dan mempermudah masyarakat untuk mengurus perizinan.

"Setahu saya di Provinsi Bali, MPP Gianyar merupakan satu-satunya yang kabupaten yang sudah memiliki mal pelayanan publik," kata Tito Karnavian saat meninjau pelayanan di MPP tersebut.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengapresiasi proses transformasi layanan pengurusan PBG gratis yang dilakukan Pemkab Gianyar.

"Sesuai data IT yang ada, presisi, artinya bukan hanya waktu, tapi juga kualitas akurasi data. Hari ini rekor dari segi kecepatan dan kualitas pecah di Kabupaten Gianyar," ucap Maruarar Sirait.

Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari peran semua gerai pelayanan yang ada di MPP Gianyar.

"Saya ucapkan terima kasih, untuk pelayanan publik yang membuktikan bahwa kita bisa cepat dan lebih baik. Yang susah kita bikin mudah dan yang lama kita bikin cepat untuk rakyat kecil," lanjutnya.

Dalam kunjungannya bersama dengan beberapa pejabat kementerian, kedua menteri Kabinet Merah Putih ingin melihat langsung tahapan-tahapan proses pelaksanaan layanan PBG ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilakukan MPP Gianyar guna mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Baik itu terkait kendala proses penerbitan PBG maupun inovasi yang telah dilakukan demi tercapainya efisiensi dan transparansi.

Pewarta: Adi Lazuardi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, DENPASAR — Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Pemerintah Daerah di Bali untuk segera menggratiskan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat kurang mampu.

Maruarar menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan biaya pembuatan PBG sebesar Rp0, sehingga masyarakat yang ingin mendirikan bangunan tidak perlu mengeluarkan biaya.

“Kebijakan PBG Rp0 khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Aturan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, yaitu Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum,” jelas Menteri yang akrab disapa Ara itu saat meninjau Mall Pelayanan Publik (MPP) Badung, Jumat (24/1/2024)

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dalam pembangunan tiga juta rumah yang diturunkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri dan sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah yang membuat peraturan kepala daerah untuk PBG Rp0 bagi MBR.

Selain biaya, pemerintah juga telah memangkas waktu pengurusan PBG dari yang sebelumnya 45 hari menjadi hanya 10 hari. Bahkan di beberapa daerah, pengurusan dapat diselesaikan dalam hitungan belasan menit. Namun, Maruarar mengingatkan pentingnya menjaga kualitas layanan.

"Walaupun kita mengejar proses pengurusan yang singkat, tapi jangan sampai mengabaikan substansinya. Sehingga cepat tapi kurang berkualitas, karena melewatkan syarat-syarat penting yang harus dilengkapi. Jadi tetap harus berkualitas, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ya, standar waktu yang harus dilewati maksimal 10 hari," ujar Ara.

Sementara itu, Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya menjelaskan bahwa program ini sangat didukung oleh Pemprov Bali karena diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

“Pemprov Bali sangat mendukung program ini, karena diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu. Sangat menguntungkan bagi mereka, disamping proses yang tidak berbelit-belit, efisiensi waktu, yang terpenting efisiensi biaya, sepanjang persyaratannya lengkap. Untuk itu kami pun memacu Pemkab/Pemkot se-Bali untuk mempercepat realisasi dan sosialisasi program ini," ujar Mahendra.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang menyarankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi setelah investor ramai-ramai menunda proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sarman mengatakan pemerintah harus mencari tahu akar permasalahan dari aksi itu. Dengan demikian, pemerintah bisa menyikapi proyek-proyek IKN yang hanya berhenti di tahap groundbreaking.

"Saya rasa ini menjadi salah satu bahan evaluasi bagi pemerintah dan jug[a terhadap badan Otorita IKN dalam hal ini," kata Sarman saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (24/1).

Dia berkata sebaiknya pemerintah mengundang para investor yang proyeknya mandek di IKN. Dua pihak harua bicara untuk mengetahui hambatan yang ada di IKN.

Sarman berkata sebenarnya Presiden Prabowo sudah menegaskan komitmen melanjutkan IKN. Namun, mungkin ada beberapa hambatan yang dialami investor selama ini. Hal itu hanya bisa diketahui bila pemerintah dan investor duduk bersama membahas ganjalannya.

"Karena bagi pengusaha kan mungkin apakah ini ada faktor masalah perizinan, apakah tata ruangnya, kemudian apakah ada faktor masalah lahannya, status tanahnya, atau mungkin ada faktor-faktor yang lain," ujar Sarman.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkap banyak proyek swasta di IKN yang belum dilanjutkan.

"Yang groundbreaking memang banyak, tapi yang bangun sedikit," ucap Maruarar di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/1).

Otorita IKN mencatat pembangunan IKN sudah memakan anggaran Rp147,41 triliun. Jumlah itu masih didominasi proyek-proyek pemerintah yang didanai APBN sekitar Rp89 triliun.

Adapun pembangunan IKN yang didanai swasta baru Rp58,41 triliun. Jumlah itu jauh di bawah target investasi IKN tahun 2024 sebesar Rp100 triliun.

Komposisi pendanaan juga belum sesuai mimpi Presiden ketujuh RI Joko Widodo. Jokowi menyebut IKN butuh Rp460 triliun hingga 2045. Dari jumlah itu, APBN hanya akan membiayai 20 persen, sedangkan 80 persen sisanya dari investasi swasta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Turkiye dan Singapura berminat mendukung program 3 juta rumah.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Turkiye berminat membangun 50.000 rumah, sedangkan Singapura sebanyak 100.000 rumah.

Sedangkan dalam waktu dekat, pemerintah akan melakukan penandatanganan kerja sama dengan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), untuk pembangunan 1 juta rumah.

"Nanti tanggal 31 Januari 2025, Insya Allah, nanti disaksikan oleh Presiden di Istana nanti dari Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, itu nanti 1 juta perumahan," kata Hashim, dikutip dari keterangan resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Untuk itu, Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan Duta Besar UEA Abdulla Salem Al-Dhaheri di kantor Kedutaan UEA, Jakarta, Selasa (20/1/2025).

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari ketertarikan Pemerintah UEA untuk ikut serta berinvestasi dalam pembangunan di sektor perumahan.

"Ini adalah bentuk tindak lanjut rencana kerja sama pembangunan rumah untuk rakyat dan bagian dari gotong royong dalam program 3 juta rumah," tutur Fahri.

Sebelumnya, ada Qatar yang telah menunjukkan komitmennya untuk ikut mewujudkan mimpi membangun 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini ditandai lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) komitmen investasi oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," ungkap Fahri.

Artinya, Qatar telah menyatakan minatnya untuk berkontribusi menyukseskan program 3 juta rumah dengan membangun 6 juta rumah di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara diminta tidak asal tunjuk lahan buat bangun 3 juta rumah.

Ara didesak untuk memikirkan cara membangun dan mengintegrasikannya dengan transportasi publik.

Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers bersama Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

“Ya, jadi tidak asal, seperti bukannya, misalnya Menteri Perumahan bilang, tanahnya disana, gitu ya. Disana tuh ada transportasinya, ada infrastrukturnya, atau tidak, misalnya,” tegas Nirwono.

Sebab, ini merupakan langkah untuk mengantisipasi ketidakterisian rumah yang akan dibangun oleh Pemerintah nanti dalam program tersebut.

Hal ini berlaku baik pembangunan 1 juta rumah di perkotaan maupun dua juta rumah di perdesaan.

Apabila tidak terkoneksi dengan transportasi publik, maka dapat dipastikan pembangunan rumah tersebut tidak dihuni masyarakat.

“Jadi, kita harus ingatkan kembali, bahwa dalam rencana ini, pengembangan rumah 3 juta tadi, harus memasukkan, sistem transportasi, sebagai, salah satu syarat, penentuan lokasi, terutama,” tambah Nirwono.

Selain transportasi publik, pembangunan infrastruktur untuk program pembangunan 3 Juta Rumah tersebut pun perlu diperhitungkan.

“Tapi, tolong perhatikan, apakah ada infrastrukturnya, apakah ini terhubung dengan, transportasi massal, gitu ya. Sehingga, nanti penduduk, bisa didorong, untuk naik transportasi masal,” tuntas Nirwono.

Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang 100 hari kerja, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya mendorong percepatan pembangunan sektor perumahan.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara itu menjelaskan, selain getol mendatangkan investasi pada sektor properti Presiden Prabowo Subianto juga kerap mendorong terobosan pada sektor perumahan agar lebih berpihak pada masyarakat kecil.

“Dalam tiga bulan kita telah memberi bukti kepada rakyat kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara,” kata Ara dalam keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025).

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menggaet investor Qatar untuk proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat. Kerja sama antara Indonesia dan Qatar ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyatakan bahwa Qatar bukanlah satu-satunya investor asing yang akan masuk di bidang perumahan. Dia mengklaim sejumlah investor dari beberapa negara juga telah menyatakan minat untuk terlibat proyek perumahan di Indonesia.

“Ini terjadi berkat kepercayaan kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang sangat tinggi, dan ini bukan hanya investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, dan Presiden mendapatkan banyak dukungan,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Maruarar mengatakan bahwa pemerintah menargetkan untuk menyediakan hunian layak sebanyak 3 juta dan kini telah berproses untuk pembangunan 1 juta rumah pertama.

“Kami diberikan target 3 juta untuk membangun perumahan. Dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih sudah sekitar 40,000 dibangun,” imbuhnya.

Pembebasan BPHTP

Selain itu, Maruarar juga menyebutkan Presiden Prabowo telah melakukan sejumlah terobosan kebijakan yang diteken di sektor perumahan. Beberapa kebijakan tersebut di antaranya penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang mengatur mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Di samping itu, SKB 3 Menteri itu juga mendukung percepatan proses perizinan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, Kementerian PKP juga tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

Untuk diketahui, alokasi anggaran yang bakal disalurkan untuk menyukseskan program FLPP 2025 mencapai Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.

Dari sisi fiskal, pemerintahan Prabowo juga telah mendorong perpanjangan guyuran insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Kementerian PKP bersama Satuan Tugas (Satgas) juga terus berusaha meningkatkan minat investor asing untuk berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah, sehingga dengan anggaran yang terbatas pembangunan rumah untuk rakyat dapat terpenuhi,” pungkas Ara.

Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang 100 hari kerja, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya mendorong percepatan pembangunan sektor perumahan.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara itu menjelaskan, selain getol mendatangkan investasi pada sektor properti Presiden Prabowo Subianto juga kerap mendorong terobosan pada sektor perumahan agar lebih berpihak pada masyarakat kecil.

“Dalam tiga bulan kita telah memberi bukti kepada rakyat kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara,” kata Ara dalam keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025).

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menggaet investor Qatar untuk proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat. Kerja sama antara Indonesia dan Qatar ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyatakan bahwa Qatar bukanlah satu-satunya investor asing yang akan masuk di bidang perumahan. Dia mengklaim sejumlah investor dari beberapa negara juga telah menyatakan minat untuk terlibat proyek perumahan di Indonesia.

“Ini terjadi berkat kepercayaan kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang sangat tinggi, dan ini bukan hanya investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, dan Presiden mendapatkan banyak dukungan,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Maruarar mengatakan bahwa pemerintah menargetkan untuk menyediakan hunian layak sebanyak 3 juta dan kini telah berproses untuk pembangunan 1 juta rumah pertama.

“Kami diberikan target 3 juta untuk membangun perumahan. Dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih sudah sekitar 40,000 dibangun,” imbuhnya.

Pembebasan BPHTP

Selain itu, Maruarar juga menyebutkan Presiden Prabowo telah melakukan sejumlah terobosan kebijakan yang diteken di sektor perumahan. Beberapa kebijakan tersebut di antaranya penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang mengatur mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Di samping itu, SKB 3 Menteri itu juga mendukung percepatan proses perizinan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, Kementerian PKP juga tengah menyiapkan perubahan desain porsi dana APBN dengan perbankan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bertujuan untuk penghematan APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP.

Untuk diketahui, alokasi anggaran yang bakal disalurkan untuk menyukseskan program FLPP 2025 mencapai Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.

Dari sisi fiskal, pemerintahan Prabowo juga telah mendorong perpanjangan guyuran insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Kementerian PKP bersama Satuan Tugas (Satgas) juga terus berusaha meningkatkan minat investor asing untuk berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah, sehingga dengan anggaran yang terbatas pembangunan rumah untuk rakyat dapat terpenuhi,” pungkas Ara.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian BUMN mencatat sejumlah capaian penting yang diraih bersama kementerian dan lembaga lainya selama 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Selama periode kerja itu, Menteri BUMN Erick Thohir telah menjalin kerja sama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Koperasi dan UMKM, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hasilnya, kata Erick, berbagai kebijakan strategis telah diimplementasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor UMKM, serta meningkatkan kualitas dan keamanan produk konsumsi.

“Kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (22/1/2025).

Di sektor pembangunan infrastruktur dan hunian layak, misalnya, Kementerian BUMN dan Menteri PKP Maruarar Sirait telah mempercepat mempercepat pembangunan hunian subsidi dengan konsep transit oriented development (TOD).

Proyek ini mencakup Samesta Mahata Margonda, Serpong, Tanjung Barat, dan Parayasa, yang terintegrasi dengan stasiun KRL. Di samping itu, BTN juga mendukung program ini melalui rancangan skema KPR dengan tenor 30 tahun.

Dari sisi UMKM dan industri kreatif, BUMN bekerja sama dengan Kementerian UMKM untuk mendorong kewirausahaan dan industri kreatif dengan melibatkan ‘Rumah BUMN’ sebagai pusat pelatihan dan pendampingan.

Program tersebut juga mencakup penghapusan piutang macet para pelaku UMKM melalui Bank Himbara yang terdiri atas Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

Sementara itu, kerja sama Kementerian BUMN dengan juga BPOM bertujuan meningkatkan daya saing UMKM melalui sertifikasi produk. BPOM menyediakan pendampingan, sementara BRI, Pegadaian, dan PNM mendukung pembiayaan.

“Keberhasilan 100 hari kerja juga mencerminkan sinergi antar-instansi yang semakin solid. Perusahaan-perusahaan BUMN tidak hanya berperan sebagai penggerak pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai mitra strategis,” kata Erick.

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap sejumlah capaian dalam 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam capaian itu, ia mengungkap kerja sama dengan sejumlah instansi seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Berbagai kebijakan strategis telah diimplementasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor UMKM, serta meningkatkan kualitas dan keamanan produk konsumsi. Semua kebijakan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

"Kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi, BUMN siap berkolaborasi dengan intensif dengan berbagai kementerian, badan, dan lembaga dalam mewujudkan program untuk pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional," ujar Erick dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

1. Kebut Proyek 3 Juta Rumah

Erick bersama Menteri PKP Maruarar Sirait mempercepat pembangunan proyek infrastruktur utama, termasuk rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian BUMN bersama Perumnas membangun dan menyediakan hunian layak, nyaman, dan terjangkau berkonsep Transit Oriented Development (TOD).

Di antaranya, Samesta Mahata Margonda yang menyediakan 940 unit dan satu-satunya hunian yang menyatu dengan Stasiun KRL Pondok Cina. Lalu, Samesta Mahata Serpong yang menyiapkan 1.861 unit dan terintegrasi dengan Stasiun Rawabuntu.

Samesta Mahata Tanjung Barat yang membangun 1.216 unit hunian yang juga menempel dengan Stasiun Tanjung Barat, serta Samesta Parayasa yang merupakan satu-satunya hunian memiliki konsep TOD Landed dan tergabung dengan Stasiun Lumpang Parayasa.

Bahkan, Kementerian BUMN melalui PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk juga menyediakan pembiayaan terjangkau dengan merancang skema kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor hingga 30 tahun.

2. Penguatan UMKM

Erick dan Menteri UMKM Budi Arie Setiadi meluncurkan sinergi program untuk mendorong kewirausahaan dan pengembangan industri kreatif di Indonesia. Langkah ini diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif serta menciptakan lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat di berbagai daerah.

Program ini melibatkan seluruh BUMN yang tergabung di Rumah BUMN sebagai mitra strategi dalam pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi bagi pelaku usaha mikro hingga kreator lokal.

Dengan memanfaatkan jaringan dan sumber daya BUMN, inisiatif ini dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kapasitas pelaku UMKM, sehingga mereka memiliki daya saing lebih berkompetisi di pasar domestik maupun global.

Melalui Bank Himbara yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN) melakukan akselerasi dalam Program Penghapusan Piutang Macet UMKM.

3. Sertifikasi Produk UMKM

Erick menggandeng Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan kerjasama strategis dalam peningkatan daya saing dan kualitas UMKM melalui program sertifikasi bagi pelaku Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM).

Kolaborasi yang dilakukan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk, khususnya produk-produk yang diproduksi oleh UMKM, sehingga UMKM dapat meningkatkan daya saing di pasar global.

Dalam kerjasama ini BPOM memberikan pendampingan kepada UMKM dalam proses sertifikasi produk dan pengawasan produk yang diproduksi oleh pelaku UMKM, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan, pangan, dan kosmetik.

Kementerian BUMN juga melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pegadaian, dan PNM bersama-sama memberikan dukungan penuh terhadap program sertifikasi produk BPOM melalui program pembiayaan dan pendampingan serta edukasi kepada pelaku UMKM yang ingin mengikuti proses sertifikasi produk BPOM.

Bank Rakyat Indonesia menyediakan pembiayaan bagi pelaku UMKM yang akan melakukan proses sertifikasi produk BPOM, Pegadaian menyediakan pembiayaan mikro untuk pelaku UMKM, serta PNM membantu UMKM dalam akses pembiayaan dan pelatihan.