Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengajukan perubahan anggota Komite Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat).

"Menteri PKP bersurat ke Presiden atas permintaan Komisioner BP TAPERA untuk perubahan Komite sehubungan dengan Perubahan Kabinet," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto di Jakarta, Kamis.

Hal ini terkait dengan perubahan kabinet dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo 2019-2024 menjadi Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Iwan, hingga saat ini anggota Komite Tapera masih tertulis dijabat Menteri PUPR.

"Dalam surat Menteri PKP diusulkan ke Presiden untuk ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," katanya.

Komite Tapera ini akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya. "Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya," ujar Iwan.

Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) sebelumnya bertemu dengan Komisioner BP Tapera (Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat) Heru Pudyo Nugroho beserta para Deputi BP Tapera.

Dalam pertemuan tersebut Ara mendorong BP Tapera untuk membuat terobosan inovasi agar dapat meraih minat dan kepercayaan masyarakat, terutama inovasi yang berpihak kepada rakyat sesuai pesan Presiden Prabowo.

Dia juga menyatakan sependapat dengan pandangan publik bahwa keikutsertaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak seharusnya wajib, melainkan bersifat sukarela.

Untuk itu, Ara meminta BP Tapera untuk membuat terobosan dan membuat sistem yang menarik agar program Tapera ini didukung oleh masyarakat. Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan seandainya harus ada aturan yang perlu diubah guna mendukung program tiga juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) Budi Saddewa Soediro menyatakan kesiapannya untuk mendukung berjalannya program pembangunan3 juta rumah setahun yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, terdapat perumahan yang diperuntukkan sebagai rumah bersubsidi sebanyak 20 persen dari total pembangunan, serta juga perumahan komersial milik Perumnas.

Hunian tersebut akan dibangun di atas tanah atau rumah tapak bagi daerah-daerah yang lahannya masih luas, serta rumah vertikal seperti rumah susun atau apartemen untuk wilayah perkotaan.

"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kami punya aset banyak, kami bisa berdayakan di mana itu memang di-support oleh Perumnas, ya kami bisa bangun," ujarnya usai melakukan kunjungan ke apartemen kelolaannya bersama Menteri PKP dan Menteri BUMN di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa pembangunan 3 juta rumah dari Perumnas tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa.

Beberapa di antaranya berada di Kota Bekala, Medan, Talang Keramat, Palembang, serta Bontoa, Makassar.

"Di Kota Bekala kami bekerja sama dengan PTPN, tanahnya PTPN, tapi kami buat tanah perusahaan dengan PTPN, yang sudah kami olah 241 hektar dari 800 hektar. Talang Keramat kurang lebih 100 hektar, di Bontoa kurang lebih sekitar 90 hektar," jelas Budi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan memetakan seluruh aset BUMN yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan rumah dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Hal itu disampaikan Erick usai pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Kamis (7/11/2024).

"Jadi kami tadi punya kesepakatan (dengan Menteri PKP) akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat, lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya," ujarnya.

Program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto kabarnya telah dilirik oleh investor asing. Agar dapat berjalan lancar, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah ditugaskan untuk memastikan investor asing ikut andil dalam program tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Menteri PKP, Maruara Sirait di Rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024). Pria yang akrab disapa Ara ini menuturkan, ia memberikan tugas itu agar nantinya kesepakatan tidak hanya berhenti sampai tanda tangan Memorandum of Understanding (MoU) saja tetapi hingga benar-benar deal ikut dalam program 3 juta rumah.

"Karena namanya MoU itu ya, baru kesepakatan itu ya, saling pengertian. Untuk menjadi suatu kerja sama berbasis hukum, detail membantu apa, kapan, berapa, di mana, hak kewajiban kan itu mesti didetailkan. Makanya saya minta Pak Wamen saya. Harusnya saya yang dua kali diminta Presiden ke luar negeri untuk menandatangani, tapi saya minta Pak Wamen, Pak Fahri yang ke luar negeri," tutur ara.

Beberapa waktu lalu, Fahri memang pergi ke luar negeri seperti China dan Abu Dhabi untuk membicarakan salah satunya terkait program 3 juta rumah. Sebab, kedua negara itu disebutkan berminat dengan program 3 juta rumah.

"Pertama ke RRC, yang kedua ke Abu Dhabi, untuk bisa fokus. Karena saya tahu, sebagai swasta kan saya juga punya partner asing. Jadi saya ngerti bahwa tidak terlalu mudah dan tidak boleh berhenti di MoU. Jadi itu mengawalnya masih banyak. Makanya saya tugaskan Wamen untuk bisa mengawal itu," paparnya.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat investor asing tertarik menanamkan modalnya untuk pembangunan rumah di Indonesia. Pertama, karena adanya kepastian hukum. Kedua, market yang besar, dan ketiga kepercayaan terhadap pemimpin negara yang besar.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PKP, Iwan Suprijanto mengatakan investor dari China, Dubai, dan Qatar tertarik untuk ikut program 3 juta rumah. Namun, ia belum tahu pasti kerja sama dalam bentuk apa yang akan dilakukan nantinya.

"Yang pertama saya dengar pertama ada Tiongkok, kedua Dubai, ada Qatar. Minat sudah disampaikan, ada rencana untuk menekan MoU, tetapi kami sebagai birokrat ingin memastikan itu clear, jangan sampai menjadi investasi tapi kemudian beban negara atau beban rakyat di kemudian hari," katanya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengajukan perubahan anggota Komite Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat).

"Menteri PKP bersurat ke Presiden atas permintaan Komisioner BP TAPERA untuk perubahan Komite sehubungan dengan Perubahan Kabinet," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PKP Iwan Suprijanto di Jakarta, Kamis.

Hal ini terkait dengan perubahan kabinet dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo 2019-2024 menjadi Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Iwan, hingga saat ini anggota Komite Tapera masih tertulis dijabat Menteri PUPR.

"Dalam surat Menteri PKP diusulkan ke Presiden untuk ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," katanya.

Komite Tapera ini akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya. "Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya," ujar Iwan.

Sebagai informasi, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) sebelumnya bertemu dengan Komisioner BP Tapera (Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat) Heru Pudyo Nugroho beserta para Deputi BP Tapera.

Dalam pertemuan tersebut Ara mendorong BP Tapera untuk membuat terobosan inovasi agar dapat meraih minat dan kepercayaan masyarakat, terutama inovasi yang berpihak kepada rakyat sesuai pesan Presiden Prabowo.

Dia juga menyatakan sependapat dengan pandangan publik bahwa keikutsertaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak seharusnya wajib, melainkan bersifat sukarela.

Untuk itu, Ara meminta BP Tapera untuk membuat terobosan dan membuat sistem yang menarik agar program Tapera ini didukung oleh masyarakat. Ia juga meminta kepada BP Tapera untuk memikirkan seandainya harus ada aturan yang perlu diubah guna mendukung program tiga juta rumah dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana untuk memindahkan warga yang tinggal di kolong jembatan ke rumah susun (rusun). Rencananya itu akan dilakukan di DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Pihaknya akan memindahkan warga yang tinggal di kolong jembatan secara bertahap ke rusun, mulai dari hari Sabtu ini (30/11). Beberapa di antaranya yaitu warga yang tinggal di kolong jembatan Tomang, Jakarta Pusat akan dipindahkan ke beberapa rusun seperti ke rusun KS Tubun, Jati Rawasari, Karanganyar, Tongkol, dan Cibesel.

"Kita memulai bagaimana saudara-saudara kita yang ada di bawah jembatan, kolong tol, secara bertahap kita pindahkan ke rumah susun ya. Rumah susun mana akan kita pindahkan? Tomang ya. Dari Tomang ke Tubun," kata Ara di Rusun Pasar Rumput, Kamis (28/11/2024).

Selain warga Kolong Jembatan Tomang, pihaknya juga akan memindahkan warga yang tinggal di kolong Tol Jl. Inspeksi Kanal Barat, Jakarta Barat. Nantinya, mereka akan dipindahkan ke beberapa rusun di sekitarnya, seperti rusun Rawa Buaya, Daan Mogot Blok, Daan Mogot Tower, Tegal Alur, PIK I Pulogadung.

Lalu warga kolong Fly Over Basuki Rahmat juga akan dipindahkan rusun Jatinegara Barat, Jakarta Timur.

Selain di Jakarta, pihaknya juga akan memindahkan warga yang tinggal di kolong jembatan yang ada di Bandung, Jawa Barat. Rencananya, hal itu akan dilakukan pada 20 Desember 2024.

"Nanti saya sama Mendagri akan ke Bandung kalau tidak salah sekitar tanggal 20-an ya, 20 Desember, kita juga akan menata Bandung supaya saudara-saudara kita yang ada di bawah jembatan di bawah tol kita berikan hunian yang layak," paparnya.

Tak hanya menyediakan tempat tinggal, pihaknya dengan Kementerian Sosial juga akan melakukan pelatihan agar bisa memiliki penghasilan.

"Dan juga dari bapak Mensos dan Wamensos juga membantu supaya mereka diberikan sosial dan pendidikan supaya mereka juga ada pekerjaan, entah itu potong rambut, memasak, pijat refleksi, sehingga itu lebih berguna," tuturnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priono mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, salah satunya di Jawa Barat.

"Di Jawa Barat, saya ketemu pemerintah daerah dalam rangka membangun rumah-rumah rakyat untuk menampung warga-warga rentan, terutama warga-warga gelandangan yang sampai saat ini masih belum punya rumah," tuturnya.

"Kami bekerja sama saat ini dengan Menteri Perumahan Rakyat dengan pemerintah daerah membangun rumah-rumah untuk menampung mereka. Ini sesuai dengan instruksi Presiden jangan sampai warga masih tinggal di kolong-kolong jembatan, di pinggir-pinggir jalan," tambahnya.

Selain itu, Kementerian Sosial juga sedang membangun rumah untuk warga terdampak banjir rob di Indramayu, Jawa Barat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan akan ada groundbreaking untuk program 3 juta rumah pada Desember mendatang. Tidak tanggung-tanggung proyek hunian ini akan dilakukan di 2 daerah yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Ia menjelaskan pembangunan ini merupakan bagian dari program coorporate social responsibility (CSR). Di mana, proyek ini akan dibantu oleh perusahaan swasta yakni PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) dan PT Adaro Energi Tbk (ADRO).

Hal ini ia sampaikan kepada awak media setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda pada Rabu (28/11/2024).

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa yang akan memulai groundbreaking. Dari diskusi sama saya, mungkin ada BRAU di Kalimantan Timur, kemudian Adaro di Kalimantan Selatan," kata Ara.

Ara berharap dengan adanya keterlibatan swasta ini dapat meningkatkan semangat gotong royong untuk pembangunan rumah rakyat. Di mana konsep dari gotong royong sendiri adalah pembangunan rumah bukan hanya dari bantuan pemerintah, melainkan semua pihak bisa berpartisipasi termasuk perusahaan swasta.

Dengan begitu, realisasi 3 juta rumah tidak hanya mengandalkan dari APBN atau dari dana pemerintah. Apabila hanya mengandalkan APBN, jumlah rumah yang terbangun hanya sekitar 200 ribu unit jauh dari target 3 juta rumah.

"Karena kalau pakai dana pemerintah, tahun lalu saya dapat paling sekitar Rp 14 triliun. Cuma bisa bangun paling 200 ribu rumah lebih. Tahun ini dananya kurang, paling Rp 5 triliun. Kalau pakai anggaran aja, sudah pasti nggak tercapai. Jadi kita bisa terobosan," jelasnya.

Kemudian, Ara juga ingin ada efisiensi dari segi pengeluaran selama menjalankan program 3 juta rumah. Apabila biaya pembangunan rumah dapat ditekan, maka harga jual rumah juga bisa lebih terjangkau.

"Yang kedua, efisiensi. Dikorporasi biasa efisiensi. Tentu kita beli semen 100 juta, sama 100 biliar harganya nggak sama. Bisa dapet diskon. Diskonnya tapi buat siapa? Buat rumah rakyat," ujarnya.

Cara selanjutnya untuk menekan biaya jual rumah adalah menghapus pajak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Baru-baru ini Ara bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian baru saja menghapus Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dan mempercepat perijinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi 10 hari kerja.

Sementara itu, sebelumnya Ara telah menyumbang tanah perusahaannya di Tangerang untuk pembangunan rumah gratis. Ia menggandeng Agung Sedayu Group milik Aguan untuk membantu pembangunan rumah di atas lahan seluas 2,5 hektare tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) Budi Saddewa Soediro menyatakan kesiapannya untuk mendukung berjalannya program pembangunan3 juta rumah setahun yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, terdapat perumahan yang diperuntukkan sebagai rumah bersubsidi sebanyak 20 persen dari total pembangunan, serta juga perumahan komersial milik Perumnas.

Hunian tersebut akan dibangun di atas tanah atau rumah tapak bagi daerah-daerah yang lahannya masih luas, serta rumah vertikal seperti rumah susun atau apartemen untuk wilayah perkotaan.

"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kami punya aset banyak, kami bisa berdayakan di mana itu memang di-support oleh Perumnas, ya kami bisa bangun," ujarnya usai melakukan kunjungan ke apartemen kelolaannya bersama Menteri PKP dan Menteri BUMN di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa pembangunan 3 juta rumah dari Perumnas tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa.

Beberapa di antaranya berada di Kota Bekala, Medan, Talang Keramat, Palembang, serta Bontoa, Makassar.

"Di Kota Bekala kami bekerja sama dengan PTPN, tanahnya PTPN, tapi kami buat tanah perusahaan dengan PTPN, yang sudah kami olah 241 hektar dari 800 hektar. Talang Keramat kurang lebih 100 hektar, di Bontoa kurang lebih sekitar 90 hektar," jelas Budi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan memetakan seluruh aset BUMN yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan rumah dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Hal itu disampaikan Erick usai pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Kamis (7/11/2024).

"Jadi kami tadi punya kesepakatan (dengan Menteri PKP) akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat, lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) Budi Saddewa Soediro menyatakan kesiapannya untuk mendukung berjalannya program pembangunan3 juta rumah setahun yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, terdapat perumahan yang diperuntukkan sebagai rumah bersubsidi sebanyak 20 persen dari total pembangunan, serta juga perumahan komersial milik Perumnas.

Hunian tersebut akan dibangun di atas tanah atau rumah tapak bagi daerah-daerah yang lahannya masih luas, serta rumah vertikal seperti rumah susun atau apartemen untuk wilayah perkotaan.

"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kami punya aset banyak, kami bisa berdayakan di mana itu memang di-support oleh Perumnas, ya kami bisa bangun," ujarnya usai melakukan kunjungan ke apartemen kelolaannya bersama Menteri PKP dan Menteri BUMN di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa pembangunan 3 juta rumah dari Perumnas tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa.

Beberapa di antaranya berada di Kota Bekala, Medan, Talang Keramat, Palembang, serta Bontoa, Makassar.

"Di Kota Bekala kami bekerja sama dengan PTPN, tanahnya PTPN, tapi kami buat tanah perusahaan dengan PTPN, yang sudah kami olah 241 hektar dari 800 hektar. Talang Keramat kurang lebih 100 hektar, di Bontoa kurang lebih sekitar 90 hektar," jelas Budi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan memetakan seluruh aset BUMN yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan rumah dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Hal itu disampaikan Erick usai pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Kamis (7/11/2024).

"Jadi kami tadi punya kesepakatan (dengan Menteri PKP) akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat, lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya," ujarnya.

Perumusan dan penetapan kebijakan Tapera dilakukan oleh Komite Tapera. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo, meminta Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) dapat berperan di dalam Komite Tapera.

Hal ini ia sampaikan oleh Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto di Stasiun Manggarai setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda dan Tanjung Barat pada Rabu (27/11/2024).

"Ini kan komitenya masih Menteri PUPR. Ini kita usulkan ke Presiden buat ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," kata Iwan kepada detikProperti.

Nantinya, Komite Tapera ini yang akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya.

"Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya," jelasnya.

Ara Ingin Tapera Tidak Diwajibkan

Seperti yang diketahui, iuran Tapera telah menuai polemik. Menurut Ara seharusnya, Tapera seharusnya bukan kewajibkan, melainkan iuran sukarela.

"Kalau bagi saya ya, tabungan itu adalah sukarela. Kalau menurut saya, saya nih orang yang mengerti bahasa Indonesia, ya kan begitu, tabungan itu sukarela. Kalau kewajiban lain," ujar Ara kepada awak media.

Ia merasa masyarakat juga merasakan hal yang sama, bahwa seharusnya Tapera ini tidak diwajibkan.

"Nah makanya itu pendapat saya ya. Dan saya rasa pendapat mayoritas rakyat Indonesia seperti itu," lanjutnya.

Ara dan Erick Thohir Tengok Apartemen Nempel Stasiun di Margonda dan Tanjung Barat

Proyek Perum Perumnas yang dikunjungi Ara dan Menteri BUMN, Erick Thohir berada di Apartemen Mahata yang berlokasi di Margonda dan Tanjung Barat.

Ara menyebut unit Apartemen Mahata Margonda yang paling diminati saat ini adalah untuk kalangan bawah. Sementara apartemen untuk kalangan menengah dan atas ada yang belum terisi.

"Di sini kita mengecek, dari Perumnas ini ada satu projek yang berhasil. Di sini ada (unit) untuk masyarakat ke bawah, menengah, dan atas. Yang masih kosong justru yang (unit untuk masyarakat) atas masih ada yang kosong," ungkapnya.

Serah Terima Rusun Pasar Rumput

Menteri Ara dijadwalkan akan kembali mengunjungi Rusun Pasar Rumput pada esok hari. Kali ini, ia akan melakukan serah terima kunci kepada calon penghuni yang telah lolos verifikasi data.

Rencananya, Ara tidak akan datang sendirian, ia akan didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

"Besok pagi, jam 10 pagi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, PJ Gubernur Jakarta, kita akan menyerahkan kunci di rumah susun pasar rumput. Ada ratusan yang kita serahkan. Kita juga akan melakukan pengecekan di lapangan," tuturnya.

Perumusan dan penetapan kebijakan Tapera dilakukan oleh Komite Tapera. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo atas permintaan Komisioner BP Tapera terkait perubahan anggota Komite Tapera. Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) diharapkan dapat bergabung di dalam Komite Tapera nantinya.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto di Stasiun Manggarai setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda dan Tanjung Barat pada Rabu (27/11/2024).

"Ini kan komitenya masih Menteri PUPR. Ini kita usulkan ke Presiden buat ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," kata Iwan kepada detikProperti.

Nantinya, Komite Tapera ini yang akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya.

"Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya," jelasnya.

Ara Ingin Tapera Tidak Diwajibkan

Seperti yang diketahui, iuran Tapera telah menuai polemik. Menurut Ara seharusnya, Tapera seharusnya bukan kewajibkan, melainkan iuran sukarela.

"Kalau bagi saya ya, tabungan itu adalah sukarela. Kalau menurut saya, saya nih orang yang mengerti bahasa Indonesia, ya kan begitu, tabungan itu sukarela. Kalau kewajiban lain," ujar Ara kepada awak media.

Ia merasa masyarakat juga merasakan hal yang sama, bahwa seharusnya Tapera ini tidak diwajibkan.

"Nah makanya itu pendapat saya ya. Dan saya rasa pendapat mayoritas rakyat Indonesia seperti itu," lanjutnya.

Ara dan Erick Thohir Tengok Apartemen Nempel Stasiun di Margonda dan Tanjung Barat

Proyek Perum Perumnas yang dikunjungi Ara dan Menteri BUMN, Erick Thohir berada di Apartemen Mahata yang berlokasi di Margonda dan Tanjung Barat.

Ara menyebut unit Apartemen Mahata Margonda yang paling diminati saat ini adalah untuk kalangan bawah. Sementara apartemen untuk kalangan menengah dan atas ada yang belum terisi.

"Di sini kita mengecek, dari Perumnas ini ada satu projek yang berhasil. Di sini ada (unit) untuk masyarakat ke bawah, menengah, dan atas. Yang masih kosong justru yang (unit untuk masyarakat) atas masih ada yang kosong," ungkapnya.

Serah Terima Rusun Pasar Rumput

Menteri Ara dijadwalkan akan kembali mengunjungi Rusun Pasar Rumput pada esok hari. Kali ini, ia akan melakukan serah terima kunci kepada calon penghuni yang telah lolos verifikasi data.

Rencananya, Ara tidak akan datang sendirian, ia akan didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

"Besok pagi, jam 10 pagi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, PJ Gubernur Jakarta, kita akan menyerahkan kunci di rumah susun pasar rumput. Ada ratusan yang kita serahkan. Kita juga akan melakukan pengecekan di lapangan," tuturnya.

Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyampaikan pihaknya siap mendukung program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto dengan memberdayakan aset yang dimiliki.

"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kami punya aset banyak, kami bisa berdayakan di mana itu memang di-support oleh Perumnas, ya kami bisa bangun," kata Budi, di Jakarta, Rabu.

Dalam menyiapkan 3 juta rumah, ujar Budi lagi, terdapat perumahan yang diperuntukkan sebagai rumah bersubsidi sebanyak 20 persen dari total pembangunan dan juga komersial.

Hunian tersebut juga akan dibangun di atas tanah atau rumah tapak bagi daerah-daerah yang lahannya masih luas dan juga rumah vertikal seperti rumah susun atau apartemen untuk wilayah perkotaan.

Budi mengatakan, pembangunan 3 juta rumah dari Perumnas tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa. Beberapa di antaranya di Kota Bekala, Medan, Talang Keramat, Palembang, serta Bontoa, Makassar.

"Di Kota Bekala kami bekerja sama dengan PTPN, tanahnya PTPN tapi kami buat tanah perusahaan dengan PTPN, yang sudah kami olah 241 hektare dari 800 hektare. Talang Keramat kurang lebih 100 hektare, di Bontoa kurang lebih sekitar 90 hektare," ujar Budi lagi.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membeberkan berbagai upaya terkini untuk menyediakan tiga juta rumah per tahun yang terdiri dari pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan pembangunan satu juta apartemen di perkotaan.

Pertama ialah pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan antara lain untuk perumahan rakyat.

Pemerintah juga akan memanfaatkan lahan atau aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) guna menunjang program tersebut.

Beberapa lahan lain yang bisa dimanfaatkan, antara lain tanah dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang tidak digunakan, lalu lahan idle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dari Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pasca pelantikan dirinya sebagai Menteri PKP, pihaknya dinyatakan sudah mendapatkan sekitar 1.200 ha untuk dipersiapkan sebagai lahan pembangunan rumah, yakni 1.000 ha dari Kejaksaan Agung dan 200 ha dari Kementerian ATR/BPN.

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tiga juta rumah yang dimaksud memiliki berbagai skema pembiayaan, dan tergolong gratis untuk kategori tertentu saja.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) dijadwalkan akan kembali mengunjungi Rusun Pasar Rumput pada esok hari. Kali ini, ia akan melakukan serah terima kunci kepada calon penghuni yang telah lolos verifikasi data.

Rencananya, Ara tidak akan datang sendirian, ia akan didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

"Besok pagi, jam 10 pagi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, PJ Gubernur Jakarta, kita akan menyerahkan kunci di rumah susun pasar rumput. Ada ratusan yang kita serahkan. Kita juga akan melakukan pengecekan di lapangan," kata Ara setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda pada Rabu (27/11/2024).

Sebelumnya, pada awal November Ara sudah mengadakan Open House di Rusun Pasar Rumput. Di sana, ia mengumumkan Pemerintah Jakarta telah menetapkan biaya sewa terbaru yakni dari Rp 1,1 juta hingga Rp 2,25 juta.

"Saya senang kepada Pemda DKI karena paling murah harganya Rp 1,1 juta. Kemudian paling mahal Rp 2.250.000," ujar Ara pada Jumat (1/11/2024) lalu.

Ia menyebutkan ada tujuh komponen yang diprioritaskan untuk menyewa rusun, yakni masyarakat sekitar, ASN, TNI, POLRI, guru, pedagang, dan milenial.

"Sudah sepakati ada 7 komponen. Yang pertama kami minta masyarakat sekitar, yang kedua ASN berpenghasilan rendah, yang ketiga TNI tahap pertama maksimal bintara, yang keempat POLRI yang juga pangkatnya rendah," sebutnya.

Harapannya dengan banyaknya masyarakat yang akan menempati Rusun Pasar Rumput, dapat mengurangi kemacetan di Jakarta karena lokasi hunian yang dekat dengan tempat kerja.

"Tujuan di sini adalah supaya kalau boleh tidak jauh antara tempat kerja dan tempat tinggal untuk mengurangi kemacetan dan supaya efisien, sehingga nanti pengeluaran transportasi tidak lagi mahal," jelasnya.

Sebagai informasi, Rusun Pasar Rumput terdiri dari 1.984 unit. Namun, yang dapat disewakan hanya 1.536 unit karena sisa 418 digratiskan selama setahun untuk korban kebakaran Manggarai.

Ke depannya, rusun ini juga akan menjadi tempat tinggal bagi terdampak relokasi penataan Kali Ciliwung pada tahun 2025. Sebanyak 271 unit akan disediakan secara gratis seperti korban kebakaran Manggarai.

"Tahun depan berarti ada relokasi untuk penataan Kali Ciliwung sejumlah 271 keluarga," ujarnya.