Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusannya dalam merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah. Tantangan utama seperti kebutuhan dana besar dan keterbatasan lahan diatasi dengan menggandeng pihak swasta dan perbankan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa backlog perumahan masih tinggi, mencapai 12,7 juta unit menurut data Kementerian PUPR tahun 2023.

“Artinya masih banyak saudara-saudara kita yang belum memiliki rumah layak huni. Untuk itu, kita dorong pihak swasta untuk berkontribusi, termasuk industri yang membangun perumahan untuk karyawannya,” ujar Menteri Ara.

Untuk mewujudkan program 3 juta rumah, pemerintah mengajak swasta, pengembang, dan industri berkontribusi dalam pembangunan perumahan rakyat.

“Saya mendorong swasta, pengembang, pengusaha sektor lain untuk bersama, bergotong-royong membangun rumah untuk rakyat,” ujar Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo.

Pemerintah juga akan menugaskan Himbara dalam pembiayaan perumahan. “Saya dengar akan ada perintah untuk mendukung. Saya dengar dari pengambil keputusan,” tambah Hashim.

Selain bank BUMN, program ini mendapat dukungan investor asing dan Bank Indonesia. Dengan permintaan perumahan yang tinggi, program ini diharapkan menjadi solusi bagi 37 juta keluarga yang membutuhkan rumah layak huni.

“Di Indonesia dananya ada, tapi terpencar-pencar. Ada di BPJS, SBN, dan BI. Ternyata besar sekali dana likuiditas kita yang tidak dipakai untuk ekonomi riil,” ungkapnya.

Bank Indonesia bahkan siap mengalokasikan Rp130 triliun untuk mendukung pembiayaan, meski mekanismenya masih dalam pembahasan.

Selain pembangunan rumah baru, beberapa perusahaan mulai membantu renovasi rumah tidak layak huni (Runtilahu). Head Industrial Estate Wilmar, Byron Oswald, menyebut Wilmar Group telah menjalankan program perbaikan rumah di Serang, Banten, sejak 2024.

“Kami berharap program ini dapat memberikan dampak besar dan menciptakan efek berganda (multiplier-effect) bagi masyarakat,” kata Byron.

Renovasi mencakup sanitasi, perbaikan sirkulasi udara, penguatan struktur bangunan, hingga penambahan ruang agar rumah lebih layak huni. Program ini juga dirancang untuk merelokasi warga dari daerah rawan banjir.

Dengan sinergi pemerintah, swasta, perbankan, dan investor asing, program 3 juta rumah yang menjadi janji kampanye Presiden Prabowo diharapkan berjalan efektif dan berkelanjutan.

(WAN)

KEDIRI – Pemerintah kembali menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi warga Kediri pada Jumat, 7 Maret 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas.

Sosialisasi program MBG dilaksanakan di Gedung Serbaguna Desa Sumberagung, Kecamatan Wates, dan dihadiri oleh sekitar 300 peserta yang terdiri dari warga setempat. 

Program MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan asupan gizi serta pengetahuan masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, Anggota DPRD Jawa Timur Khusnul Arif, Anggota DPRD Kabupaten Kediri Lutfi Mahmudiono, serta perwakilan dari Badan Gizi Nasional.

Program MBG merupakan langkah strategis dalam mendukung visi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menuju Indonesia Emas 2045. 

“Program ini dirancang untuk mendukung salah satu dari delapan misi Asta Cita, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM). Melalui MBG, kami berupaya mengatasi masalah gizi buruk dan stunting, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak, kesehatan ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia,” jelas Nurhadi.

Program MBG diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil yang seringkali kesulitan mengakses pangan bergizi. Dengan demikian, program ini tidak hanya bertujuan memperbaiki status gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

“Program MBG tidak hanya fokus pada peningkatan gizi, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan, dan ketahanan pangan nasional. Ini adalah upaya strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tambah Nurhadi.

Selain meningkatkan gizi, program MBG juga diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak, memberdayakan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM lokal, serta mengurangi angka kemiskinan. Program ini juga diharapkan dapat memotivasi anak-anak untuk lebih bersemangat bersekolah.

“Dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, Program MBG diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, cerdas, dan sejahtera,” tegas Nurhadi.

Program MBG akan dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang akan didirikan di berbagai daerah. Setiap SPPG akan melayani sekitar 3.000 anak sekolah, ditambah 10% ibu hamil, ibu menyusui, dan anak perempuan dalam radius 0-6 kilometer.

Melalui program ini, pemerintah berkomitmen untuk membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan di seluruh negeri.

Editor : Ali Masduki

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, pihaknya kini mempersilakan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan jajarannya untuk melaksanakan program sarapan gratis.

Dadan mengatakan, sarapan gratis akan lebih bermanfaat jika menyasar siswa SMP dan SMA.

"Iya jika melaksanakan tidak masalah. Untuk SMP dan SMA utamanya akan sangat bermanfaat," ujar Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Dadan mengatakan, Badan Gizi Nasional pasti tetap bersinergi dengan Pemprov Jakarta jika ingin melanjutkan program sarapan gratis.

Dia mengklaim tidak ada masalah antara Badan Gizi Nasional dengan program Pemprov Jakarta itu.

"BGN pasti bisa tetap sinergi jika Pemprov Jakarta akan tetap melanjutkan programnya. Tidak masalah bagi BGN," tutur dia.

Menurut dia, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto.

Di antaranya seperti menyiapkan infrastruktur, membina pelaku rantai pasok, dan melakukan pendampingan.

Sebelumnya, Pramono Anung mengumumkan pembatalan program sarapan gratis.

Sebagai gantinya, ia akan mengalihkan fokus pada renovasi kantin sekolah, dengan harapan memperbaiki kualitas dan kebersihan fasilitas makan bagi siswa.

"Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono dalam acara pembubaran tim sukses Pramono Anung-Rano Karno di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Pramono menuturkan, program tersebut diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat meminta agar program sarapan gratis diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Pramono.

Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu.

Pramono menyebutkan, Dadan melarang pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang serupa dengan makan bergizi gratis.

“Jadi, pada waktu retreat di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono.

Pramono mengaku sebagai pimpinan kepala daerah, ia tidak bisa menolak arahan pusat.

Untuk itu, Pramono bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.

Namun, Pramono memastikan anggaran yang disiapkan untuk makan bergizi gratis bakal dialihkan untuk merenovasi kantin sekolah.

“Untuk itu, maka program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, ialah untuk menyiapkan itu, terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya,” kata dia.

Serang -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan perumahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) di Serang Banten. Groundbreaking dilakukan bersamaan dengan empat kota lainnya.

Lokasinya di Perumahan Graha Kartika Pesona Serang, tepatnya Jl. Warung Jaud Kec. Serang, Banten. Jaraknya kurang lebih 15 menit dari pintu Tol Serang Timur dengan jarang sekitar 6 km.

"Kan ini ada di Serang, Bogor, Brebes, Bantul, Bekasi. Ada lima kota kan hari ini (groundbreaking)," ujar Ara di Serang, Banten, Minggu (9/3/2025).

Ara berpesan agar TNI segera mendata kuota rumah yang dibutuhkan. Lalu, memastikan memilih pengembang yang membangun rumah berkualitas. Ia juga mengingatkan agar TNI AD agar mencegah dan menindaktegas pungutan liar selama pembangunan.

Selain rumah, Ara menyebut di perumahan itu akan dibangun taman bermain anak-anak dan rumah ibadah berupa masjid. Rumah ibadah akan dibangun dari uang sumbangan sebesar Rp 1 miliar dari Komisaris Utama PT Harum Energi Tbk. Lawrence Barki dan Rp 1 miliar dari Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan).

"Jadi ada Rp 2 miliar nanti dibangun rumah ibadah di sini," ucapnya.

"Saya sebagai menteri sumbang Rp 500 juta ya pribadi ini ya buat taman bermain anak-anak supaya bagus ya," tambah Ara.

Sementara itu, Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko mengatakan groundbreaking bangunan perumahan ini merupakan program dari TNI AD untuk mendukung program pemerintah.

"TNI Angkatan Darat berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan mendukung program pemerintah melalui pembangunan rumah TWP (Tabugan Wajib Perumahan) Angkatan Darat," ucapnya.

Ia mengungkapkan jumlah rumah yang akan dibangun sebanyak 5.760 unit yang tersebar di lima lokasi. Total luas tanah untuk perumahan di lima lokasi 70,6 hektare

Untuk Kabupaten Serang akan dibangun 2.023 unit rumah oleh PT Semangat Berkarya Bersama di atas tanah milik TNI AD. Angka tersebut termasuk 1.282 unit rumah subsidi, 290 rumah komersil, dan 451 unit rumah TNI AD.

Sementara luas tanah perumahan di Serang sebesar 23 hektare. Adapun spesifikasi rumahnya 30/72 untuk rumah subsodo dan 36/72 untuk rumah komersil dan rumah TNI AD.

Sebelumnya, Ara menyatakan groundbreaking pembangunan rumah subsidi untuk TNI AD akan segera dilakukan pada Minggu (9/3). Hal itu disampaikan di Istana Kepresidenan, Selasa (4/3) malam.

Ia mengungkapkan akan ada sekitar 5.400 rumah subsidi yang akan dibangun untuk TNI AD.

"Hari Minggu, 4 hari lagi, nanti bersama Bapak KSAD Jenderal Maruli, saya akan groundbreaking perumahan buat TNI Angkatan Darat di Serang, sekitar 5.400 rumah," katanya di lokasi.

Pembangunan rumah subsidi tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero). Tak hanya TNI AD saja, nantinya juga akan pembangunan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Laut (AL) dan juga TNI Angkatan Udara (AU).

(dhw/das)

SURABAYA - Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Jawa Timur menggelar audiensi dengan Gubernur Jawa Timur di Gedung Grahadi, Surabaya, pada Sabtu,  8 Maret 2025. Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan REI dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di sektor perumahan dan program sosial.

Dalam audiensi tersebut, DPD REI Jawa Timur yang dipimpin oleh Ketua DPD REI Jatim, Mochamad Ilyas, beserta jajaran pengurus menyampaikan sejumlah usulan strategis. Salah satunya adalah optimalisasi implementasi Program 3 Juta Rumah. 

REI Jatim menekankan pentingnya kejelasan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) program tersebut agar para pengembang dapat berkontribusi lebih maksimal dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah dan sektor properti sangat penting untuk memastikan pembangunan perumahan berjalan sesuai target, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui program sosial yang berkelanjutan,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah dalam pertemuan tersebut.

Selain pembahasan seputar Program 3 Juta Rumah, audiensi ini juga menyoroti inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) “Zakat Produktif” yang digagas oleh Gubernur Jawa Timur. 

Program ini diharapkan dapat berkembang dengan dukungan sektor properti, sehingga zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

Mochamad Ilyas, Ketua DPD REI Jawa Timur, menyampaikan harapannya agar kolaborasi antara REI Jawa Timur dan pemerintah provinsi terus terbina dengan baik. 

“Kami berharap sinergi ini dapat terus ditingkatkan, terutama dalam menunjang sektor properti dan program-program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Ilyas.

Audiensi ini diharapkan dapat mempererat komunikasi antara Pemprov Jatim dan DPD REI Jatim, sehingga menghasilkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor properti sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur.

Editor : Ali Masduki

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut adanya pengurangan harga untuk Makan Bergizi Gratis.

Dadan menuturkan bahwa perbedaan pagu bahan baku dalam program ini disebabkan oleh perbedaan kategori penerima dan indeks harga di masing-masing daerah. Termasuk, adanya patokan anggaran untuk bahan baku MBG berbeda berdasarkan kelompok usia penerima manfaat.

Dia pun mengaku bahwa sejauh ini KPK memang belum mendapat penjelasan terkait perbedaan pagu bahan baku tersebut. Dadan kemudian memerinci, anak usia PAUD hingga siswa kelas 3 SD ditetapkan sebesar Rp8.000 per penerima. Sedangkan anak lainnya usia di atas kategori tersebut mendapatkan pagu sebesar Rp10.000 per penerima.

“[Pagu anggaran] ini berlaku untuk sebagaian besar Wilayah Indonesia Barat,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Minggu (9/3/2025).

Kendati demikian, Dadan menambahkan bahwa meskipun pagu bahan baku ini berlaku untuk sebagian besar wilayah Indonesia Barat, tetapi jumlahnya dapat berubah sesuai dengan indeks kemahalan daerah masing-masing sesuai dengan yang dirilis oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sebagai contoh, kata Dadan, di wilayah Papua, khususnya di Puncak Jaya, pagu bahan baku bisa mencapai Rp59.717 per penerima manfaat.

“Penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost. Kalau ada kelebihan, dana akan dikembalikan, sementara jika ada kekurangan, maka akan ditambah [sesuai kebutuhan],” tuturnya.

Apalagi, Dadan juga menegaskan bahwa pagu ini disusun oleh mitra pelaksana dan Kepala Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) setiap 10 hari. Dalam setiap usulan yang diajukan, jumlah penerima manfaat sudah dihitung secara rinci sejak awal.

Nantinya, kata Dadan, jika dalam 10 hari ada kelebihan anggaran, maka akan dibawa ke periode 10 hari berikutnya. Jika terjadi kekurangan, maka akan dilakukan koreksi dalam periode berikutnya.

“Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan [kami] carry over ke 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya,” pungkas Dadan.

Serang -

Gubernur Andra Soni berharap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membangun perumahan dekat rel dan stasiun kereta api di Banten. Dia juga berharap Menteri PKP bisa mengkomunikasikan agar rencana double track dari Rangkasbitung ke Cilegon dilanjutkan.

"Kami akan responsif dan insyaallah akan berkolaborasi dengan kabupaten/kota, tadi Pak Menteri sampaikan juga bahwa kita akan mengembangkan kawasan di wilayah yang ada relnya, rel kereta api, sekalian mumpung kesempatan, mudah-mudahan bisa double track ya, dilanjutkan dari Rangkas sampai dengan Cilegon," kata Andra Soni, Minggu (9/3/2025).

Gubernur Andra Soni sendiri mendampingi Maruarar Sirait atau yang biasa dipanggil Ara saat pembangunan perumahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) di Serang, Banten. Banten sendiri menurutnya adalah daerah terbesar ketiga yang perkembangan kawasan permukimannya tertinggi se-Indonesia.

"Banten juga akan berupaya mengimbangi gerak cepat yang dilakukan oleh kementerian karena manfaatnya pasti yang merasakan adalah warga Banten," paparnya.

Ia juga siap berkolaborasi dengan PKP untuk program perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia juga siap mengkoordinasikan dengan pihak kabupaten kota se-Banten.

Andra melanjutkan, kenapa ia berharap agar ada pengembangan kawasan perumahan di dekat perkeretaapian. Menurutnya, warga bisa mengakses stasiun dan akan ada pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dengan transportasi. Makanya, mudah-mudahan double track bisa dituntaskan sampai ke Cilegon.

"Karena itu pasti akan tumbuh, akan menghidupkan perekonomian dan juga akan membuat daerah pertumbuhan ekonomi baru," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Ara mengatakan, dalam waktu dekat ia akan mengajak beberapa menteri seperti Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, termasuk jajaran kepala daerah di Banten untuk ke Tenjo, Tigaraksa dan Maja. Daerah itu katanya adalah kawasan yang saat ini dikembangkan untuk kawasan permukiman termasuk perumahan subsidi.

"Kita juga akan lihat, ini kita akan majukan semua, baik ini yang subsidi, yang komersial juga. Semuanya kita gerakan, saya akan ajak pengembang-pengembang juga yang komersial, untuk juga bisa menjalankan," paparnya.

(bri/lir)

Jakarta -

Rencana Pembangunan Rumah untuk Guru dibahas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera) di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Pembangunan Rumah untuk Guru selanjutnya akan dituangkan dalam nota kesepahaman antara Mendikdasmen, Menteri PKP, dan Kepala BPS. Program bantuan perumahan untuk guru ini diharapkan mendukung guru agar lekas memperoleh fasilitas tempat tinggal yang lebih baik.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan membangun rumah untuk guru. Rencana ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Presiden Prabowo berpesan agar penerima bantuan tepat sasaran dan harus memberikan rumah yang layak huni untuk para guru," kata Maruarar, dikutip dari laman Kemendikdasmen, Minggu (9/3/2025).

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan akan menyiapkan data guru yang layak maupun yang tidak layak memperoleh bantuan hunian subsidi melalui koordinasi dengan Kemendikdasmen.

"Tentunya bersama-sama akan memastikan pemanfaatan dari data yang kami siapkan dapat menjadi lebih baik," ucap Amalia.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan BP Tapera hingga awal Maret 2025 telah menyediakan rumah subsidi. Langkah selanjutnya yakni menyiapkan rumah layak huni bagi guru.

"BP Tapera siap mengawal rencana ini untuk menyediakan rumah layak huni bagi guru di Indonesia," ucapnya

Menteri Dikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan rencana pembangunan rumah untuk guru sangat baik untuk memberikan semangat dalam mengajar murid di sekolah.

"Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik," ujarnya.

(twu/nwy)

Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung mencatat sekitar 40 perumahan sudah menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) ke pemerintah.

"Perumahan di kota ini banyak, tetapi yang baru menyerahkan fasum dan fasos itu sekitar 30 hingga 40 perumahan," kata Kepala Dinas Permukiman Kota Bandarlampung Yusnadi Ferianto, di Bandarlampung, Minggu.

Dia menyampaikan bahwa serah terima fasum dan fasos baru dapat dilakukan oleh pengembang perumahan setelah pembangunannya sudah 100 persen dan semua unit terjual.

"Jadi setiap tahun, ada sekitar 2 hingga 4 perumahan yang menyerahkan fasum dan fasosnya ke pemda," kata Yusnadi.

Dia menegaskan bahwa Dinas Permukiman akan selalu memantau ataupun mengawasi pembangunan perumahan dengan ketat agar para pengembang juga memperhatikan drainase fasum dan fasosnya.

"Jadi ini tidak boleh lagi asal bangun. Kami akan memonitor mulai dari pembangunan hingga serah terima. Fasum dan fasos yang diserahkan harus dalam kondisi baik," kata dia

Namun begitu, ia menekankan kepada para pengembang perumahan untuk tidak menyerahkan fasum dan fasosnya dalam keadaan rusak ataupun tidak terurus. Kemudian yang diserahkan juga harus sesuai dengan aturan yakni 35 hingga 38 persen untuk fasum dan fasosnya.

"Fasum dan fasos yang diserahkan juga harus dalam kondisi baik. Hal ini agar tidak menjadi beban bagi pemerintah," kata dia

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti beserta tim. Pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan rumah untuk Guru.

Tujuan pembangunan perumahan dinas untuk guru adalah untuk memastikan guru dapat tinggal dekat dengan lokasi tempat mengajar, sehingga para guru dapat bekerja lebih maksimal.
Selain itu, rumah dinas guru juga menjadi bagian dari upaya untuk menarik dan mempertahankan tenaga pengajar di daerah-daerah yang membutuhkan.

Menteri PKP mengatakan sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut akan disiapkan nota kesepahaman (MOU) antara kedua Menteri dan Kepala Badan Pusat Statistik.


Menteri Ara berharap dengan adanya bantuan perumahan, para guru dapat menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik dan mendukung kesejahteraan mereka.

"Agar tepat sasaran kita sangat membutuhkan data masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) karena rumah bersubsidi ini diperuntukan untuk MBR, datanya ada di BPS dan kriterianya BPS yang buat karena Pak Presiden meminta jangan sampai penerima bantuan tidak tepat sasaran dan rumahnya pun harus berkualitas karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi kita," ujar dia dalam keterangan tertulis, Sabtu, 9 Maret 2025.

Menurut MendikdasmenAbdul Mu'ti pembangunan rumah untuk guru tersebut ditargetkan sebanyak 20.000 unit rumah.

"Mudah-mudahan dapat membantu para guru agar lebih semangat dalam bekerja dan lebih fokus karena masih banyak guru yang belum mempunyai rumah layak huni sesuai keinginan Presiden Prabowo yang sangat perhatian dengan guru di Indonesia," jelas dia.

Pembangunan rumah subsidi untuk guru sebanyak 20.000 unit tersebut akan menggunakan data penerima yang ditentukan dari pihak BPS yang juga berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan Kementerian PKP akan merenovasi 500 rumah tidak layak huni milik warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Hunian di Tanah Tinggi diharapkan bisa menjadi percontohan penataan kawasan permukiman di perkotaan.

Renovasi rumah dilakukan dengan menggandeng Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi. Proyek tersebut merupakan hasil dari kesepakatan antara warga bersama pihak Kecamatan Johar Baru dengan yayasan.

"Dengan semangat melaksanakan arahan Bapak Presiden Prabowo, Gotong Royong membangun rumah untuk rakyat, hari ini saya bersama Pak Aguan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia siap merenovasi 500 unit rumah tidak layak huni di Kelurahan Johar Baru," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (9/3/2025).

Hal itu diungkapkan Ara saat melakukan dialog dengan warga di Sekretariat RW 012 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat kemarin.

Ara mengatakan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia semula menyatakan siap membangun rumah vertikal untuk warga yang memiliki hak atas tanahnya secara berkelompok. Namun, berdasarkan hasil dialog dengan warga, disepakati bahwa program perumahan yang dilakukan adalah program bedah rumah melalui renovasi rumah warga.

Ia menambahkan dukungan Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini adalah bentuk dari gotong royong untuk membantu rakyat memiliki rumah layak huni. Hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto gotong royong membangun rumah rakyat menjadi cara mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Masyarakat maunya dibangun atau direnovasi? Ternyata maunya direnovasi. Jadi kami akan menjadikan program bedah rumah melalui renovasi rumah warga di Kelurahan Johar Baru ini. Nanti renovasinya setelah Lebaran dan ini diskusi ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat," ungkapnya.

Terpisah, Ketua RW 012 Imron Buchori menyampaikan Ara dan Aguan mendatangi ke tanah tinggi untuk program renovasi rumah warga. Program tersebut termasuk bedah rumah Nenek Hasna, warga Tanah Tinggi yang sempat viral lantaran tinggal di rumah 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya.

"Pak Menteri (PKP) dan Pak Aguan datang untuk program rumah Bu Hasna/renovasi (rumah) warga, malah ditambah 18 rumah lagi tahap kedua sisa dari 500 untuk wilayah Kecamatan Johar Baru," kata Imron kepada detikProperti.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto langsung menelepon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat mengetahui program makan bergizi gratis (MBG) belum diterima oleh anak-anak di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, khususnya di SDN 04 Babelan yang terdampak banjir.

Prabowo menghubungi Dadan dari teras salah satu rumah warga di Kampung Tambun Inpres, Babelan, Bekasi, Sabtu (8/3), yang saat itu masih terendam banjir.

“Pak Dadan, di Bekasi sudah berapa dapur ya? Pak Dadan, saya sekarang di Kecamatan Babelan, di Kabupaten Bekasi. Kecamatan Babelan. Ya, tetapi mereka makannya belum sampai. Makannya belum sampai ke sini, belum, di Kecamatan Babelan,” kata Presiden kepada Kepala BGN.

Prabowo kemudian menyebut beberapa lokasi di Babelan rawan banjir, termasuk SDN 04 Babelan yang masih terendam air.

“Ini sekolah dasarnya, SDN 04 masih terendam. Jadi, harus dipikirkan nanti gimana,” sambung Presiden saat berbicara melalui sambungan telepon dengan Kepala BGN.

Dadan menyebut dapur MBG untuk wilayah Babelan akan dibangun di tempat yang agak tinggi sehingga diharapkan tak kena banjir.

“Kami akan lakukan MBG-nya di daerah yang agak tinggi, kemudian nanti bisa terkirim ke sekolah-sekolah,” kata Dadan kepada Presiden.

“Iya nanti dapurnya di tempat yang tinggi ya,” kata Presiden merespons rencana Kepala BGN.

Dadan kemudian melaporkan saat ini ada satu dapur MBG di Bekasi yang berhenti beroperasi karena terkena banjir.