KOMPAS.com - Kabupaten Labuhanbatu di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Labuhanbatu:

1. Green Garden Residence: Tipe 36

   Terletak di Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, perumahan ini dikembangkan PT Matahari Karya Dinamika dengan banderol Rp 130 juta.

   masing-masing rumah dibangun seluas 36/91 meter persegi. Dari total 97 unit yang ditawarkan, masih tersedia 29 rumah lagi.

2. Griya Linur Ujung Bandar: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT But Radja Indonesia yang terletak di Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu.

   Terdapat 78 rumah dengan patokan harga Rp 130 juta dan luas bangunan 36/98 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 75 unit, masih tersedia 3 unit lagi.

3. 3G Selat Besar Residence: Tipe 36

   Berlokasi di Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Sineng Tiga Generasi dengan banderol Rp 130 juta.

   Masing-masing rumah dibuat seluas 36/117 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 33 unit untuk dipasarkan dari total 85 unit yang dibangun.

4. De Prabu 3: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. Total unit yang ditawarkan adalah 123 rumah dengan harga Rp 130 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/98 meter persegi. PT Inti Kreasi Perkasa masih memasarkan 32 unit lagi.

5. Griya Nusa 3 Indah: Tipe 36

   Di Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, terdapat perumahan yang dipasarkan seharga Rp 130 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dibuat seluas 36/112 meter persgei. PT Kreasi Mitra Mandiri masih menawarkan 45 unit lagi.

Jakarta: Kabupaten Kuningan adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kuningan berada di dataran rendah sehingga memiliki udara yang sejuk.

Kota ini juga berbatasan dengan Kabupaten Cirebon di utara, Kabupaten Brebes di timur, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap di Selatan, dan Kabupaten Majalengka di barat.

Kuningan juga memiliki akses tranportasi yang mudah untuk masyarakat. Selain itu, kota ini juga memiliki banyak pilihan perumahan dengan Harga terjangkau.
Ada banyak pilihan rumah dengan tipe dan harga yang bervariasi. Untuk tipe subsidi, harga per unit rumah dibanderol Rp166 juta.

Jika kamu mencari rumah di Kuningan, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah dari Medcom.id yang diambil dari laman resmi SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah murah di Kuningan

Perumahan subsidi di Kabupaten Kuningan. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Pesona Bukit Mandirancan

Perumahan yang satu ini berada di Sukasari, Mandirancan, Kab Kuningan, Jawa Barat. Perumahan yang dibangun oleh Jatnika Sejahtera Abadi ini memiliki 489 unit rumah.

Untuk setiap unit rumah dibanderol dengan harga Rp166 juta.Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Adapun spesifikasi rumah mencakup atap dari genteng beton, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

2. Rumah Ningrat Sampora

Perumahan yang terletak di Bojong, Cilimus, Kab Kuningan, Jawa Barat ini dibangun oleh Raja Sukses Propertindo. Ada 421 rumah yang tersedia dengan Harga Rp166 juta.

Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunan mencakup atap dengan baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik, serta pondasi menggunakan batu belah.

3. Bhumiland Asri Gereba

Perumahan selanjutnya berada di Gereba, Kramatmulya, Kab Kuningan, Jawa Barat. Perumahan yang dibangun oleh Bhumiland Inti Property ini memiliki 320 unit rumah.

Untuk setiap unit rumah dibanderol dengan harga Rp166 juta. Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi.

Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Adapun spesifikasi rumah mencakup atap baja ringan, dinding bata merah, lantai granit, dan pondasi batu kali.

4. Tiga Raja Land

Perumahan subsidi yang berada di Kramatmulya, Cilaja, Kab Kuningan, Jawa Barat ini dibangun oleh Tiga Raja Propertindo. Ada 211 rumah yang tersedia dengan Harga Rp166 juta.

Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi bangunan mencakup atap dengan baja ringan, dinding hebel, lantai keramik, serta pondasi menggunakan batu kali.

5. Bumi Cikondang 1

Perumahan terakhir berada di Ciawigebang, Kab Kuningan, Jawa Barat. Perumahan yang dibangun oleh Arfiz Jaya Caturtama ini memiliki 77 unit rumah.

Untuk setiap unit rumah dibanderol dengan harga Rp166 juta. Rumah tipe subsidi ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi.

Rumah ini juga dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Adapun spesifikasi rumah mencakup atap baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) menginginkan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) pada 2025 ditambah. Usulan ini telah ia sampaikan kepada bos BTN Nixon LP Napitupulu dalam pertemuan rutin mereka.

"Di sini saya sudah minta beliau, tahun depan itu harus jangan cuma 220.000 unit, harus lebih banyak. Bagaimana FLPP harus lebih banyak. Bagaimana sekuritisasi, pembiayaan, inisiatif, bagaimana model bisnis pembiayaan yang lebih juga menguntungkan," kata Ara dalam acara Agent Awards Jakarta 2024 di Kuningan, Jakarta pada Senin (18/11/2024).

Dengan kuota FLPP diperbanyak, ditambah dengan penyediaan lahan gratis, dia yakin maka harga rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat dipangkas sekitar 30-40%. Namun, nantinya perlu ada penyesuaian di mana anggaran FLPP tersebut tidak selalu dari APBN, bisa 50% ditanggung bank dan sisanya baru dari APBN.

"Nah, kalau tanahnya itu sebagian bisa dapat dari sini, harga rumahnya bisa turun. Kalau tanahnya bisa murah atau gratis, itu komponennya 30-40% harga rumah," terang Ara.

Ara juga membuat terobosan dengan membuat suatu tingkatan atau tier untuk rumah MBR. Ia tidak ingin MBR terus-terusan tinggal di rumah tipe 36. Selama menerima subsidi, diharapkan mereka dapat memperbaiki kondisi ekonominya. Tidak terus menerus hidup dalam kesusahan.

Apabila sudah berkecukupan, MBR dapat naik satu tingkat, tinggal di rumah tipe 50 atau lebih besar dari itu. Kemudian, rumah tipe 36 yang ditinggalkan bisa dijual untuk warga MBR berikutnya sehingga terjadi siklus yang ia sebut secondary market.

"Kita akan buat-buat tier. Selama ini tipe 36 aja kan. Nah saya juga mau yang 36 bisa naik ke (rumah tipe) 50. Lalu, 50 tanahnya, bukan 60 lagi. Kenapa? Supaya ada secondary market. Kita berharap tentu rakyat kita tidak stagnan hidupnya di situ saja," ungkapnya.

(aqi/das)

KOMPAS.com -Kabupaten Nias di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Nias:

1. Perumnas Nias Sogae'adu: Tipe Rst

   Terletak di Sogae'adu, Kabupaten Nias, perumahan ini dikembangkan Pembangunan Perumahan Nasional dengan harga Rp 123 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/112 meter persegi. Proyek ini menawarkan 146 rumah. Hingga saat ini masih tersedia 142 unit.

KOMPAS.com - Kabupaten Simalungun di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Simalungun:

1. Nusantara Permai: Tipe 36

   Terletak di Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun, perumahan ini dibangun oleh PT Haheba Sumatera Land dengan banderol Rp 116 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/98 meter persegi. Hingga saat ini masih tersedia 42 rumah.

2. Perumahan Griya Mutiara Aman Sari: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Aresco Dharma. Terletak di Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, dan dipatok dengan harga Rp 123 juta.

   Luas bangunan dibuat seukuran 36/105 meter persgei. Hingga saat ini, masih tersisa 2 unit lagi.

3. Griya Pas Indah: Tipe 36

   Berlokasi di Siantar, Kabupaten Simalungun, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Purwa Graha Utama dengan banderol Rp 123 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/139 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 24 unit dari 36 rumah.

4. Griya Dimensi: Tipe 36-130Jt

   Perumahan keempat ini terletak di Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun dengan total 122 unit. Masing-masing dibanderol seharga Rp 130 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/98 meter persegi. PT Dimensi Bangun Persada masih memasarkan sisa 9 rumah lagi.

5. Cemara Mas: Tipe 36/84

   Di Panombeian Pane, Kabupaten Simalungun, terdapat perumahan yang menawarkan 234 unit dengan harga Rp 130 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/84 meter persgei. Sampai saat ini PT Bangun Tama Raya masih memasarkan sisa 34 rumah lagi.

KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Fahira Idris memberikan dukungan terhadap konsep hunian berbasis transit oriented development (TOD) yang ditawarkan oleh pasangan calon (paslon) Gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (Rido).

Hal tersebut disampaikan Rido pada debat ketiga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta, Minggu (17/11/2024)

Salah satu fokus utama dalam debat tersebut adalah tema perkotaan dan perubahan iklim, dengan penekanan khusus pada penataan permukiman sebagai tantangan besar bagi Jakarta.

Fahira menilai program tersebut sebagai solusi konkret untuk mengatasi masalah perumahan di Jakarta, terutama bagi generasi z (gen z), masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan kelas menengah.

Konsep tersebut, kata dia, tidak hanya menawarkan konsep hunian terjangkau yang dibangun di atas lahan-lahan strategis seperti pasar dan stasiun, sehingga mengoptimalkan penggunaan lahan yang sudah ada dan mengurangi biaya pembangunan.

"Hunian berbasis TOD adalah solusi perumahan yang paling nyata dan efektif. Pembangunan hunian di atas lahan-lahan strategis seperti pasar, stasiun, dan sepanjang jalur transportasi akan lebih ekonomis karena memanfaatkan lahan yang sudah tersedia, tanpa perlu membuka lahan baru yang memerlukan biaya tinggi," ujar Fahira dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (18/11/2024).

Dengan hunian yang terletak di lokasi strategis ini, lanjut dia, warga Jakarta akan lebih mudah mengakses tempat kerja, menghemat tenaga dan biaya transportasi, serta mengurangi waktu perjalanan.

Menurut Fahira, hal tersebut memungkinkan warga Jakarta untuk lebih cepat sampai di rumah dan lebih sedikit menghabiskan waktu di perjalanan setiap hari.

“Hunian berbasis TOD bisa menjadi salah satu sumber kebahagiaan warga Jakarta, karena mereka tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam dalam perjalanan," tuturnya.

Menurut Fahira, salah satu masalah utama yang dihadapi warga Jakarta adalah jarak yang terlalu jauh antara tempat tinggal dan tempat kerja.

Banyak warga yang harus menghabiskan berjam-jam di perjalanan setiap hari, yang tentu saja mengganggu produktivitas mereka.

Oleh karena itu, pembangunan hunian di atas pasar dan stasiun sangat relevan. Selain mengurangi stres akibat perjalanan panjang, solusi ini memungkinkan masyarakat untuk lebih fokus pada pengembangan diri dan kesejahteraan keluarga.

Fahira menjelaskan, pasangan Rido menawarkan solusi nyata melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan rumah susun sederhana milik (rusunami) yang terjangkau, berkualitas baik, dan berlokasi strategis.

Hunian-hunian tersebut akan didukung dengan akses transportasi publik yang terintegrasi, seperti Transjakarta, kereta rel listrik (KRL), mass rapid transit (MRT), dan light rail transit (LRT).

Selain itu, akan ada juga subsidi sewa dan skema kepemilikan yang fleksibel dan bertahap, memudahkan masyarakat untuk memiliki hunian.

“Pasangan Rido tidak hanya menyediakan hunian terjangkau untuk gen z, MBR, dan kelas menengah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih efisien, sehat, dan terintegrasi," kata Fahira.

"Hunian berbasis TOD adalah solusi masa depan yang dapat membawa Jakarta menuju kota yang lebih layak huni, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Ketua Umum Ormas Bang Japar ini.

KOMPAS.com - Kabupaten Labuhanbatu Utara di Sumatera Utara sedang menarik perhatian para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Labuhanbatu Utara:

1. Mulia Indah Iii: Tipe 36

   Terletak di Na IX - X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, perumahan yang dikembangkan CV BUT ini dibanderol Rp 130 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/126 meter persegi. Hingga kini telah terjual 47 rumah, dan menyisakan 8 unit lagi.

2. Puri Damuli Minimalis Iii: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh Aresco Dharma yang terletak di Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan dibanderol Rp 130 juta.

   Luas rumah dibuat seukuran 36/105 meter persegi. Masih tersisa satu unit lagi.

3. Aek Marbatu Indah: Tipe 36

   Berlokasi di Na IX - X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, proyek perumahan ini dikembangkan oleh CV BUT dengan harga Rp 130 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/84 meter persegi. Hingga ini telah terjual 71 rumah dari total 89 unit. Masih ada 18 rumah lagi yang ditawarkan.

4. Graha Taman Nirwana: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan banderol Rp 130 juta.

   Rumah-rumah dibangun seluas 36/112 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Ardinata Jaya Sakti Konstruksi ini masih tersisa 3 unit lagi.

5. Neolib Agro Permai: Tipe 36/98

   Di Na IX - X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, terdapat perumahan dengan jumlah total 133 unit seharga Rp 140 juta.

   Rumah-rumah dibangun seluas 36/98 meter persegi. PT Siagian Agro Persada masih memasarkan 57 rumah lagi.

Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Program 3 juta unit rumah per tahun oleh pemerintahan Prabowo Subianto akan memoles kinerja emiten sektor semen. Proyek ambisius tersebut diperkirakan akan meningkatkan permintaan semen hingga 5 tahun ke depan.

Menurut Analis CGS CIMB Sekuritas Bob Setiadi, pelaksanaan program 3 juta rumah tersebut masih berisiko besar. Namun, keberhasilan pelaksanaannya dapat menambah 7% permintaan semen domestik di tahun 2025.

Apabila berkaca dari program Presiden petahana Jokowi sebelumnya yakni membangun 1 juta rumah per tahun, maka tambahan 2 juta rumah per tahun dari pemerintahan Prabowo tentunya akan meningkatkan permintaan bahan bangunan.

Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, total pembangunan rumah di bawah program pemerintah Indonesia mencapai 1,15 juta unit per tahun pada tahun 2021-2023. Ini berarti keberhasilan pelaksanaan program 3 juta rumah akan menambah 1,85 juta total rumah baru setiap tahunnya.

Bob menuturkan, membangun rumah sederhana tipe 36 di Indonesia sendiri membutuhkan 2-3 ton semen per rumah. Dengan asumsi tidak ada pengurangan anggaran infrastruktur negara, maka program perumahan 3 juta akan meningkatkan permintaan semen domestik Indonesia sekitar 4,6 juta ton per tahun atau peningkatan 7% dalam permintaan semen domestik di 2025.

Adapun latar belakang dari program 3 juta rumah per tahun yang diusung Prabowo untuk mengatasi masalah perumahan nasional. Backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat dengan jumlah rumah yang telah dibangun saat ini diperkirakan mencapai sekitar 10 juta unit.

Inisiatif program membangun 2 juta rumah di daerah pedesaan dan 1 juta di pusat kota setiap tahun tersebut diharapkan bisa meningkatkan ekonomi lokal, sekaligus menambah 14 juta lapangan pekerjaan baru.

Bob memaparkan, untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintahan baru sedang menjajaki penghapusan pajak properti yang saat ini PPN 11% dan pajak perolehan tanah & bangunan 5%. Selain itu, pemerintah memisahkan Perumahan Rakyat sebagai kementerian yang berdiri sendiri.

Ada juga pembicaraan oleh pemerintah yang akan datang tentang potensi insentif pajak untuk masyarakat berpenghasilan menengah-bawah. Di samping itu, penyaluran kredit perumahan bersubsidi akan bermanfaat untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

‘’Kami mempertahankan Overweight pada sektor semen karena ekspektasi pemulihan volume domestik di tengah perbaikan daya beli masyarakat kelas bawah,’’ ungkap Bob Setiadi dalam riset 1 November 2024.

Bob memperkirakan, setiap peningkatan 1% dalam konsumsi semen domestik akan menghasilkan peningkatan 3% dalam laba bersih emiten semen yakni PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) dan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) pada tahun 2025.

Selain emiten semen, penerima manfaat potensial lainnya dari program 3 juta rumah ini yakni emiten cat, keramik, dan ritel bahan bangunan. Perusahaan properti dan perbankan juga potensial karena diguyur oleh insentif perumahan terutama pada masyarakat kelas menengah bawah.

Dari sisi kinerja, Indocement (INTP) membukukan laba bersih kuartal ketiga sebesar Rp 621 miliar yang meningkat 216% QoQ dan 9.2% YoY. Hasil tersebut menjadikan laba bersih atau bottom line INTP menjadi Rp 1,1 triliun atau lebih rendah 16.7% YoY selama periode Januari – September 2024.

Pendapatan INTP di sembilan bulan tahun ini secara umum juga sejalan dengan estimasi sebesar Rp13,3 triliun atau bertumbuh 3% YoY. Sementara, margin EBITDA meningkat menjadi 15.3% di kuartal ketiga yang menandai peningkatan margin kuartalan secara tahunan untuk pertama kalinya sejak INTP berkonsolidasi dengan Semen Grobogan pada Desember 2023.

Sedangkan, Semen Indonesia (SMGR) membukukan laba bersih kuartal ketiga sebesar Rp 218 miliar yang melesat 636% QoQ dan -74% YoY. Hasil tersebut menghasilkan laba bersih SMGR sebesar Rp720 miliar yang lebih rendah 58% YoY selama Januari – September 2024.

Pendapatan SMGR juga terpantau turun 7% YoY menjadi Rp9.9 triliun pada kuartal ketiga, meskipun bertumbuh 23% QoQ. Sebagian besar lesunya pendapatan disebabkan oleh penurunan volume penjualan sebesar 9% YoY menjadi 10.3 juta ton, efek penurunan -5% YoY pada volume domestik dan -30% YoY pada volume ekspor.

Bob menyarankan Add untuk INTP dan SMGR dengan target harga masing-masing sebesar Rp 8.600 per saham dan Rp 5.300 per saham. Risiko negatif dari rekomendasi ini adalah melemahnya permintaan semen, perubahan yang tidak menguntungkan dalam kebijakan DMO, penerapan pajak karbon, serta penerapan peraturan pengenaan muatan berlebih pada truk atau ODOL.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 48,5 triliun demi mewujudkan program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Ara menjelaskan, saat ini anggaran Kementerian PKP hanya sebesar Rp 5,1 triliun. Namun berdasarkan usulan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan diperlukan anggaran hingga lebih dari Rp 50 triliun untuk program 3 juta rumah.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp 53,6 Triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," ujarnya dalam rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Jumat (15/11).

Tak hanya itu, Ara, juga meminta Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," terangnya.

Di sisi lain, lanjut Ara, pihaknya juga akan meningkatkan koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi, demi mengejar target dan rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75 : 50 menjadi 50 : 50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 juta rumah.

Menurutnya, itu diperlukan karena sektor properti bisa membuka kran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami memberikan dukungan terhadap program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," kata Suahasil.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dana tersebut direncanakan untuk mendukung berbagai program, salah satunya Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

“Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan, kebutuhan dana pembangunan rumah adalah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait, Sabtu 16 November 2024.

Dalam rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta pada Jumat 15 November 2024, Menteri Ara juga meminta agar Kemenkeu menugaskan pegawai dan pejabat yang kompeten untuk mendukung pelaksanaan program perumahan. Hal ini dilakukan agar program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik dan mendapat pengawasan yang memadai.
Baca juga: Pilihan Rumah di Cileungsi, Harga Mulai Rp168 Juta

“Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP,” tambahnya.

Menteri Ara juga menyoroti inovasi pembiayaan perumahan. Selain mengandalkan APBN, ia menargetkan peningkatan proporsi pendanaan dari perbankan. Ia menargetkan peningkatan rumah subsidi dari 220.000 unit menjadi 800.000 unit.

Skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) juga akan diperbaiki, dengan proporsi pendanaan APBN dan bank dari 75:25 menjadi 50:50.

“Kami ingin menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi,” jelasnya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pihaknya mendukung program-program perumahan rakyat seperti Program 3 Juta Rumah.

“Kami memberikan dukungan terhadap program Kementerian PKP. Namun, kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan,” ujar Suahasil.

Ia menambahkan bahwa sektor properti tidak hanya bermanfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat sektor industri nasional.

(DHI)

JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengharapkan agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meningkatkan jumlah anggaran Kementerian PKP sebesar Rp 48,4 triliun dalam APBN 2025. Dengan tambahan anggaran tersebut total anggaran Kementerian PKP dapat mencapai Rp 53,6 triliun.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 Triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah  Rp 53,6 Triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 Triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," ucap Maruarar dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (17/11/2024).

Kementerian PKP juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Kementerian PKP menurutnya juga telah merencanakan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan. Hal itu diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN tapi juga dari pendanaan perbankan.

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75 : 50 menjadi 50 : 50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," terang Ara.

Ara juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.

“Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah. Hal itu diperlukan karena sektor properti dapat membuka keran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," kata Suahasil.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap kebutuhan anggaran untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp53,6 triliun.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menuturkan, mengacu pada hal itu maka pihaknya masih memerlukan tambahan anggaran jumbo mencapai Rp48,4 triliun untuk pagu 2025.

Pasalnya, tambah Ara, saat ini pagu Kementerian Perumahan tahun anggaran 2025 hanya sebesar Rp5,1 triliun.

“Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," jelas Ara dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (17/11/2024).

Selain itu, Ara juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP.

Hal itu dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.

Pada saat yang sama, Ara juga mengaku bakal mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Alasannya, guna meningkatkan daya masyarakat untuk memiliki hunian.

Untuk itu, dirinya mengaku bakal meningkatkan koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah.

Pasalnya, tambah Suahasil, sektor properti dapat membuka kran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," pungkasnya.