Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto langsung menelepon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat mengetahui program makan bergizi gratis (MBG) belum diterima oleh anak-anak di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, khususnya di SDN 04 Babelan yang terdampak banjir.

Prabowo menghubungi Dadan dari teras salah satu rumah warga di Kampung Tambun Inpres, Babelan, Bekasi, Sabtu (8/3), yang saat itu masih terendam banjir.

“Pak Dadan, di Bekasi sudah berapa dapur ya? Pak Dadan, saya sekarang di Kecamatan Babelan, di Kabupaten Bekasi. Kecamatan Babelan. Ya, tetapi mereka makannya belum sampai. Makannya belum sampai ke sini, belum, di Kecamatan Babelan,” kata Presiden kepada Kepala BGN.

Prabowo kemudian menyebut beberapa lokasi di Babelan rawan banjir, termasuk SDN 04 Babelan yang masih terendam air.

“Ini sekolah dasarnya, SDN 04 masih terendam. Jadi, harus dipikirkan nanti gimana,” sambung Presiden saat berbicara melalui sambungan telepon dengan Kepala BGN.

Kepala BGN kemudian menyampaikan rencananya kepada Presiden. Dadan menyebut dapur MBG untuk wilayah Babelan akan dibangun di tempat yang agak tinggi sehingga diharapkan tak kena banjir.

“Kami akan lakukan MBG-nya di daerah yang agak tinggi, kemudian nanti bisa terkirim ke sekolah-sekolah,” kata Dadan kepada Presiden.

“Iya nanti dapurnya di tempat yang tinggi ya,” kata Presiden merespons rencana Kepala BGN.

Dadan kemudian melaporkan saat ini ada satu dapur MBG di Bekasi yang berhenti beroperasi karena terkena banjir. Walaupun demikian, ada dapur MBG lainnya yang tetap operasional. Di Kabupaten Bekasi, ada dua dapur umum yang dibangun untuk makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan BGN saat ini juga mempersiapkan dapur berkapasitas besar di salah satu kota di Jakarta yang diperuntukkan khusus untuk memasok makanan bergizi gratis manakala ada dapur-dapur di daerah tertentu yang bermasalah, misalnya karena terdampak banjir sebagaimana yang terjadi di Bekasi.

Banjir merendam beberapa daerah di Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Depok sejak awal pekan ini, dan beberapa hari terakhir.

Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, pun mengecek langsung kondisi korban banjir di Kampung Tambun Inpres, Babelan, Sabtu sore.

Presiden, mengenakan sepatu bot karet, berjalan menyusuri jalan-jalan yang masih terendam banjir di Tambun, menemui warga, dan menanyakan langsung kebutuhan serta keluhan mereka.

Presiden, dalam kesempatan itu, juga menyalurkan bantuan untuk warga korban banjir di Tambun Inpres.

Dalam sela-sela kunjungannya itu, Presiden juga berbuka puasa bersama warga di teras rumah mereka sambil mendengarkan masalah warga di Babelan, dan mencatatnya di buku notes kecil.

Presiden kemudian menelepon beberapa pejabat, termasuk Kepala BGN, dan memberikan sejumlah instruksi kepada mereka untuk menindaklanjuti temuan di lapangan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto langsung menelepon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat mengetahui program makan bergizi gratis (MBG) belum diterima oleh anak-anak di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, khususnya di SDN 04 Babelan yang terdampak banjir.

Prabowo menghubungi Dadan dari teras salah satu rumah warga di Kampung Tambun Inpres, Babelan, Bekasi, Sabtu (8/3), yang saat itu masih terendam banjir.

“Pak Dadan, di Bekasi sudah berapa dapur ya? Pak Dadan, saya sekarang di Kecamatan Babelan, di Kabupaten Bekasi. Kecamatan Babelan. Ya, tetapi mereka makannya belum sampai. Makannya belum sampai ke sini, belum, di Kecamatan Babelan,” kata Presiden kepada Kepala BGN.

Prabowo kemudian menyebut beberapa lokasi di Babelan rawan banjir, termasuk SDN 04 Babelan yang masih terendam air.

“Ini sekolah dasarnya, SDN 04 masih terendam. Jadi, harus dipikirkan nanti gimana,” sambung Presiden saat berbicara melalui sambungan telepon dengan Kepala BGN.

Kepala BGN kemudian menyampaikan rencananya kepada Presiden. Dadan menyebut dapur MBG untuk wilayah Babelan akan dibangun di tempat yang agak tinggi sehingga diharapkan tak kena banjir.

“Kami akan lakukan MBG-nya di daerah yang agak tinggi, kemudian nanti bisa terkirim ke sekolah-sekolah,” kata Dadan kepada Presiden.

“Iya nanti dapurnya di tempat yang tinggi ya,” kata Presiden merespons rencana Kepala BGN.

Dadan kemudian melaporkan saat ini ada satu dapur MBG di Bekasi yang berhenti beroperasi karena terkena banjir. Walaupun demikian, ada dapur MBG lainnya yang tetap operasional. Di Kabupaten Bekasi, ada dua dapur umum yang dibangun untuk makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan BGN saat ini juga mempersiapkan dapur berkapasitas besar di salah satu kota di Jakarta yang diperuntukkan khusus untuk memasok makanan bergizi gratis manakala ada dapur-dapur di daerah tertentu yang bermasalah, misalnya karena terdampak banjir sebagaimana yang terjadi di Bekasi.

Banjir merendam beberapa daerah di Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Depok sejak awal pekan ini, dan beberapa hari terakhir.

Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, pun mengecek langsung kondisi korban banjir di Kampung Tambun Inpres, Babelan, Sabtu sore.

Presiden, mengenakan sepatu bot karet, berjalan menyusuri jalan-jalan yang masih terendam banjir di Tambun, menemui warga, dan menanyakan langsung kebutuhan serta keluhan mereka.

Presiden, dalam kesempatan itu, juga menyalurkan bantuan untuk warga korban banjir di Tambun Inpres.

Dalam sela-sela kunjungannya itu, Presiden juga berbuka puasa bersama warga di teras rumah mereka sambil mendengarkan masalah warga di Babelan, dan mencatatnya di buku notes kecil.

Presiden kemudian menelepon beberapa pejabat, termasuk Kepala BGN, dan memberikan sejumlah instruksi kepada mereka untuk menindaklanjuti temuan di lapangan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto langsung menelepon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat mengetahui program makan bergizi gratis (MBG) belum diterima oleh anak-anak di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, khususnya di SDN 04 Babelan yang terdampak banjir.

Prabowo menghubungi Dadan dari teras salah satu rumah warga di Kampung Tambun Inpres, Babelan, Bekasi, Sabtu (8/3), yang saat itu masih terendam banjir.

“Pak Dadan, di Bekasi sudah berapa dapur ya? Pak Dadan, saya sekarang di Kecamatan Babelan, di Kabupaten Bekasi. Kecamatan Babelan. Ya, tetapi mereka makannya belum sampai. Makannya belum sampai ke sini, belum, di Kecamatan Babelan,” kata Presiden kepada Kepala BGN.

Prabowo kemudian menyebut beberapa lokasi di Babelan rawan banjir, termasuk SDN 04 Babelan yang masih terendam air.

“Ini sekolah dasarnya, SDN 04 masih terendam. Jadi, harus dipikirkan nanti gimana,” sambung Presiden saat berbicara melalui sambungan telepon dengan Kepala BGN.

Kepala BGN kemudian menyampaikan rencananya kepada Presiden. Dadan menyebut dapur MBG untuk wilayah Babelan akan dibangun di tempat yang agak tinggi sehingga diharapkan tak kena banjir.

“Kami akan lakukan MBG-nya di daerah yang agak tinggi, kemudian nanti bisa terkirim ke sekolah-sekolah,” kata Dadan kepada Presiden.

“Iya nanti dapurnya di tempat yang tinggi ya,” kata Presiden merespons rencana Kepala BGN.

Dadan kemudian melaporkan saat ini ada satu dapur MBG di Bekasi yang berhenti beroperasi karena terkena banjir. Walaupun demikian, ada dapur MBG lainnya yang tetap operasional. Di Kabupaten Bekasi, ada dua dapur umum yang dibangun untuk makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan BGN saat ini juga mempersiapkan dapur berkapasitas besar di salah satu kota di Jakarta yang diperuntukkan khusus untuk memasok makanan bergizi gratis manakala ada dapur-dapur di daerah tertentu yang bermasalah, misalnya karena terdampak banjir sebagaimana yang terjadi di Bekasi.

Banjir merendam beberapa daerah di Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Depok sejak awal pekan ini, dan beberapa hari terakhir.

Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, pun mengecek langsung kondisi korban banjir di Kampung Tambun Inpres, Babelan, Sabtu sore.

Presiden, mengenakan sepatu bot karet, berjalan menyusuri jalan-jalan yang masih terendam banjir di Tambun, menemui warga, dan menanyakan langsung kebutuhan serta keluhan mereka.

Presiden, dalam kesempatan itu, juga menyalurkan bantuan untuk warga korban banjir di Tambun Inpres.

Dalam sela-sela kunjungannya itu, Presiden juga berbuka puasa bersama warga di teras rumah mereka sambil mendengarkan masalah warga di Babelan, dan mencatatnya di buku notes kecil.

Presiden kemudian menelepon beberapa pejabat, termasuk Kepala BGN, dan memberikan sejumlah instruksi kepada mereka untuk menindaklanjuti temuan di lapangan.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo menyebutkan kehadiran Masjid Al Ikhlas yang telah diresmikan olehMenteri Agama RI Nasaruddin Umar di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 pada Jumat (7/3) akan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat untuk beribadah.

"Alhamdulillah, PIK ini memperhatikan masyarakat sekitar karena sekarang penduduk di PIK 1 dan 2 masyarakatnya sekitar 200 ribu orang, dan juga banyak juga penduduk Muslim," kata Tri Waluyo di Jakarta, Sabtu.

Sejauh ini, lanjut dia, di PIK 1 dan PIK 2 ada tiga unit masjid dan ke depan diharapkan jumlahnya dapat ditambah lagi mengingat jumlah penduduk beragama Islam cukup banyak bekerja di lokasi tersebut.

Dia menilai Pantai Indah Kapuk (PIK) sudah memperhatikan harapan dari Kementerian Agama dan masyarakat agar suara adzan dapat berkumandang di kawasan PIK.

Menurut dia pembangunan masjid ini dilaksanakan selama delapan bulan ke depan dengan menggunakan pendanaan dari manajemen PIK sendiri.

Rencananya bangunan masjid mengusung konsep Islamic Classical yang terinspirasi dari era Ottoman dengan menggabungkan fungsi ibadah dengan aspek bisnis untuk keberlanjutan ekonomi masjid.

"Ini bentuk toleransi beragama berjalan di kawasan PIK," kata Tri Waluyo.

Sebelumnya Menteri Agama (Menag) RI Prof Nasaruddin Umar meresmikan pemancangan perdana Masjid Al Ikhlas di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Jakarta Utara, Jumat, (7/3/2025).

Masjid Al Ikhlas akan dibangun di atas lahan seluas 2.400 meter persegi dengan kapasitas sekitar 600 jemaah.

Pembangunan masjid ini diperkirakan menghabiskan anggaran mencapai Rp45 miliar.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, pemerintah pusat tidak mengizinkan pemerintah daerah untuk menggelar program yang serupa dengan makan bergizi gratis (MBG).

“Jadi, pada waktu retreat di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Pramono menyebutkan, atas arahan tersebut, program sarapan gratis yang menjadi janji kampanyenya pun diganti menjadi renovasi kantin sekolah.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat meminta agar program sarapan gratis diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Pramono.

Politikus PDI Perjuangan ini pun menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta tidak dapat menolak koreksi tersebut dan bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.

Namun, Pramono juga menegaskan, anggaran yang disiapkan untuk program sarapan gratis bakal dialihkan untuk merenovasi kantin sekolah.

“Untuk itu, maka program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, yaitu untuk menyiapkan itu, terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya,” kata dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menghadiri rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera) guna membahas rencana pembangunan rumah untuk guru.

Mendikdasmen Mu’ti pada kesempatan itu menyoroti rencana pembangunan rumah untuk guru sangat baik untuk dilakukan agar dapat memberikan semangat guru dalam mengajar para murid-murid di sekolah.

“Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik,” ujar Mu’ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Sabtu.

Senada dengan hal itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah akan membangun rumah untuk para guru.

“Pak Presiden Prabowo berpesan agar penerima bantuan tepat sasaran dan harus memberikan rumah yang layak huni untuk para guru,“ ujar Maruarar.

Ia juga menambahkan setelah pertemuan tersebut akan menyiapkan Nota Kesepahaman antara kedua Menteri dan Kepala Badan Pusat Statistik supaya dengan adanya bantuan perumahan, guru segera menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik.

Terkait dengan tindaklanjut ke depan, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti juga mengatakan akan terus melakukan koordinasi dengan Kemendikdasmen untuk menyiapkan data guru yang layak atau tidak untuk memperoleh bantuan hunian subsidi.

“Tentunya bersama-sama akan memastikan pemanfaatan dari data yang kami siapkan dapat menjadi lebih baik,” kata Amalia.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho juga menjelaskan BP Tapera sampai dengan awal Maret 2025 telah menyediakan rumah subsidi.

“BP Tapera siap mengawal rencana ini untuk menyediakan rumah layak huni bagi guru di Indonesia,” ujar Heru.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menghadiri rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Badan Pusat Statistik, dan Badan Pengelola Tabungan Rakyat guna membahas rencana pembangunan rumah untuk guru.

Mendikdasmen Mu’ti pada kesempatan itu menyoroti rencana pembangunan rumah untuk guru sangat baik untuk dilakukan agar dapat memberikan semangat guru dalam mengajar para murid-murid di sekolah.

“Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru,” ujar Mu’ti di Jakarta, Sabtu.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah akan membangun rumah untuk para guru.

“Pak Presiden Prabowo berpesan agar penerima bantuan tepat sasaran dan harus memberikan rumah yang layak huni untuk para guru,“ ujar Maruarar.

Setelah pertemuan tersebut akan menyiapkan Nota Kesepahaman antara kedua Menteri dan Kepala Badan Pusat Statistik supaya dengan adanya bantuan perumahan, guru segera menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti terus berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk menyiapkan data guru yang layak untuk memperoleh bantuan hunian subsidi.

...Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menghadiri rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera) guna membahas rencana pembangunan rumah untuk guru.

Mendikdasmen Mu’ti pada kesempatan itu menyoroti rencana pembangunan rumah untuk guru sangat baik untuk dilakukan agar dapat memberikan semangat guru dalam mengajar para murid-murid di sekolah.

“Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik,” ujar Mu’ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Sabtu.

Senada dengan hal itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan pemerintah akan membangun rumah untuk para guru.

“Pak Presiden Prabowo berpesan agar penerima bantuan tepat sasaran dan harus memberikan rumah yang layak huni untuk para guru,“ ujar Maruarar.

Ia juga menambahkan setelah pertemuan tersebut akan menyiapkan Nota Kesepahaman antara kedua Menteri dan Kepala Badan Pusat Statistik supaya dengan adanya bantuan perumahan, guru segera menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik.

Terkait dengan tindaklanjut ke depan, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti juga mengatakan akan terus melakukan koordinasi dengan Kemendikdasmen untuk menyiapkan data guru yang layak atau tidak untuk memperoleh bantuan hunian subsidi.

“Tentunya bersama-sama akan memastikan pemanfaatan dari data yang kami siapkan dapat menjadi lebih baik,” kata Amalia.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho juga menjelaskan BP Tapera sampai dengan awal Maret 2025 telah menyediakan rumah subsidi.

“BP Tapera siap mengawal rencana ini untuk menyediakan rumah layak huni bagi guru di Indonesia,” ujar Heru.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Keputusan pemerintah untuk menerbitkan SBN merupakan langkah strategis untuk mendapatkan pendanaan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang bahwa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka mendukung sektor perumahan merupakan langkah strategis guna mendapatkan pendanaan yang berkelanjutan.

“Keputusan pemerintah untuk menerbitkan SBN merupakan langkah strategis untuk mendapatkan pendanaan berkelanjutan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi di Jakarta, Sabtu.

Inarno menyampaikan, OJK turut mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat melalui penerbitan SBN.

“Pasar modal tentunya di sini memainkan peran penting juga dalam pembiayaan proyek infrastruktur jangka panjang, termasuk pembangunan perumahan,” kata dia.

OJK, ujar Inarno, juga tetap optimis bahwa inisiatif ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi berkat kolaborasi yang kuat antara pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan rencana penerbitan SBN perumahan sebagai bagian dari upaya mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Kamis (20/2) di Jakarta menyampaikan bahwa penerbitan SBN perumahan ini akan dialokasikan khusus untuk pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Sri Mulyani, mekanisme ini merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

Selain penerbitan SBN, dari sisi fiskal, juga telah ada berbagai inovasi instrumen keuangan bagi sektor perumahan, di antaranya melalui FLPP yaitu fasilitas likuiditas yang sumber dananya dari APBN dengan suku bunga rendah yang disalurkan oleh BP Tapera kemudian melalui perbankan.

Kemudian juga ada pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), yang dananya di-blend kepada perbankan dengan tujuan utama untuk MBR.

Adapun dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) mendorong kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) dengan menurunkan giro wajib minimum (GWM) perbankan, atau menambah insentif likuiditas dari semula 4 persen menjadi 5 persen dana pihak ketiga (DPK).

"Di antaranya itu untuk insentif likuiditas ke program perumahan dari sekarang Rp23,19 triliun akan dinaikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun," kata Gubernur BI Perry Warjiyo.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Biak (ANTARA) - Prajurit Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-123 Kodim 1708 Biak Numfor, Papua, memasang lantai keramik di 10 rumah warga di Kampung Kbusdori, Distrik Swandiwe, Kabupaten Biak Numfor.

Komandan Kodim 1708 Biak Numfor Letkol Inf Marsen Sinaga dalam keterangan di Biak, Sabtu, mengatakan pemasangan lantai keramik di rumah warga Kampung Kbusdori sebagai penerima manfaat pembangunan fisik 10 unit rumah.

Menurut dia, pekerjaan fisik 10 rumah itu akan selesai tepat waktu untuk selanjutnya diserahkan kepada warga Kbusdori.

Salah satu personel Satgas TMMD Serka Saharudding menjelaskan pembangunan rumah ini telah memasuki tahap akhir.

Dengan dimulainya pemasangan lantai keramik, lanjut dia, maka progres pembangunan kini sudah mencapai 85 persen.

"Kami terus bekerja dengan semangat dan penuh tanggung jawab di mana saat ini telah memasang lantai keramik dan ini menjadi tanda pembangunan rumah ini hampir selesai," ujarnya.

Menurut dia, pemasangan lantai keramik merupakan tahap penting dalam proses pembangunan rumah.

Lantai yang rapi dan bersih, kata dia, akan menambah kenyamanan bagi penghuninya sehingga Satgas TMMD mengerjakan pemasangan ini dengan penuh ketelitian.

"Kami memastikan setiap lembar keramik dipasang dengan presisi. Kami tidak ingin asal cepat selesai, tetapi juga harus kuat dan rapi. Semua dilakukan untuk kenyamanan penghuni nantinya," ujar dia.

Dalam beberapa hari ke depan diharapkan seluruh proses pemasangan keramik bisa rampung.

Setelah tahap ini selesai, pekerjaan akan dilanjutkan dengan proses finishing seperti pengecatan dan pembersihan, sebelum akhirnya rumah diserahkan kepada warga Kampung Kbusdori dalam kondisi yang layak huni.

"Kami tetap mengutamakan kualitas dan ditargetkan seluruh program TMMD selesai tepat waktu agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat," katanya.

Pewarta: Muhsidin
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Pembangunan 1 juta rumah yang didanai Qatar akan dimulai pada April mendatang setelah Lebaran. Lokasi pertama untuk hunian tersebut berada di Kalibata, Jakarta Selatan lebih tepatnya di bekas komplek perumahan anggota DPR RI. Pembangunan ini termasuk dalam Program 3 Juta Rumah.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sempat mengungkapkan rumah tersebut rencananya akan berupa rumah susun milik. Namun, tidak menutup kemungkinan skema sewa hunian juga bisa dilakukan apabila memang dibutuhkan.

Menanggapi hal tersebut, CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda memuji proyek ini. Namun, ia menyayangkan hingga saat ini pemerintah terlihat belum membuat skema yang matang untuk mewujudkan pembangunan 1 juta rumah tersebut.

"Itu bagus. Cuma saya melihat ini mesti ada satu apa ya, rencana yang matang. Karena sampai saat ini saya belum tahu harganya berapa. Apakah disewakan atau dijual, harganya berapa. Ini yang saya lihat, ini salah satu gaya komunikasi yang saya bilang agak nggak bagus saat ini," kata Ali saat ditemui di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).

Sementara itu, Pengamat Properti Anton Sitorus menilai membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kalibata terlalu mahal. Sebab, lokasinya cukup strategis sehingga harga tanah biasanya ditawarkan dengan cukup mahal. Model hunian yang pas untuk program ini adalah bangunan vertikal seperti apartemen atau rusun.

"Kemahalan. Kalau rumah tapak nggak mungkin lah. Kalau di situ, paling nggak rumah susun atau apartemen. Karena harga tanahnya udah mahal. Kalau rumah tapak, ya kalau bisa dibilang itu bodoh. Daerahnya udah daerah mahal, daerah dalam kota, daerah strategis," ujar Anton saat ditemui di tempat yang sama.

Selain itu, Anton juga menyarankan model huniannya bisa dibuat semacam transit oriented development (TOD) yang menghubungkan rumah dan stasiun kereta api Kalibata.

"Sebenernya paling bagus ya dia bikin TOD di situ. Bikin TOD koneksinya ke stasiun Kalibata," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan Qatar, akan menyediakan sekitar 20.000 unit. Rencananya, hunian yang akan dibangun oleh Qatar berupa rumah susun milik. Namun, tidak menutup kemungkinan akan dibuat skema sewa apabila memang diperlukan.

"Kemungkinan yang pertama itu yang sudah siap lahannya dan perizinannya itu lahan bekas perumahan DPR Kalibata. Sekitar 24 hektare. 20 hektare itu dalam 1 blok, ada 4 hektare di luar blok yang 4 itu karena dibatasi oleh rel kereta api," tuturnya kepada wartawan di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membangun rumah untuk guru. Hal ini dilakukan untuk memastikan para guru tinggal di dekat tempatnya mengajar.

Pada Jumat (7/3/2025), Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara), Mendikdasmen Abdul Mu'ti, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti telah bertemu untuk berdiskusi terkait rencana pembangunan rumah untuk guru serta konsolidasi data BPS. Pertemuan tersebut dilakukan di kantor Kementerian PKP.

Ara menyatakan, sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut akan disiapkan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Menteri PKP dan Mendikdasmen serta Kepala Badan Pusat Statistik. Ia berharap dengan adanya bantuan perumahan, para guru dapat menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik dan mendukung kesejahteraan mereka.

"Agar tepat sasaran kita sangat membutuhkan data masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) karena rumah bersubsidi ini diperuntukan untuk MBR, datanya ada di BPS dan kriterianya BPS yang buat karena Pak Presiden meminta jangan sampai penerima bantuan tidak tepat sasaran dan rumahnya pun harus berkualitas karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi kita," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (8/3/2025).

Sementara itu, Abdul Mu'ti mengatakan bahwa pembangunan rumah untuk guru ditargetkan sebanyak 20.000 unit rumah. Pembangunan rumah tersebut nantinya akan menggunakan data penerima yang ditentukan dari pihak BPS yang berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.

Adapun, tujuan pembangunan perumahan dinas untuk guru adalah untuk memastikan guru dapat tinggal dekat dengan lokasi tempat mengajar sehingga mereka dapat bekerja lebih maksimal. Selain itu, rumah dinas guru juga menjadi bagian dari upaya untuk menarik dan mempertahankan tenaga pengajar di daerah-daerah yang membutuhkan.

"Mudah-mudahan dapat membantu para guru agar lebih semangat dalam bekerja dan lebih fokus karena masih banyak guru yang belum mempunyai rumah layak huni sesuai keinginan Presiden Prabowo yang sangat perhatian dengan guru di Indonesia," tutur Abdul Mu'ti.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah