MATARAM, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan seluruh pihak untuk tidak lagi menggunakan lahan sawah sebagai tempat membangun perumahan.

"Tolong semua pihak tolong jangan lagi ambil lahan produktif terutama beras untuk membangun bangunan," katanya saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di Provinsi NTB, Jumat (17/1/2025) sore.

Hal tersebut disampaikannya untuk mengurangi pembangunan yang dapat menyisihkan lahan untuk menanam swasembada.

Fahri menyebut, perintah tersebut langsung dari Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Jadi ini tolong perhatian bersama. Presiden telah mengeluarkan instruksi dan perintah tidak boleh ada lagi yang membangun di sawah," tegasnya.

Menurutnya, masyarakat seharusnya kreatif dengan tidak menggunakan lahan sawah terus-menerus untuk membangun tempat tinggal.

Rumah yang telah dibangun seharusnya diperbaiki dan dikembangkan.

"Bisa ditambah space-nya, ditambah tetangganya, dan sebagainya," ujarnya.

Penataan kawasan menjadi prioritas di kementerian tersebut.

Kawasan pedesaan diorientasikan untuk memperbaiki dan mengembangkan bangunan yang sudah terbangun. Sedangkan di kota, orientasi pembangunan rumah susun menjadi prioritas.

"Kalau di kota karena numpuk, tanahnya mahal, tentu kita lebih dorong rumah susun," jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Partai Gelora tersebut menyampaikan keinginannya untuk menjadikan NTB sebagai contoh penataan kawasan yang baik.

Dia pun meminta seluruh instansi terkait menyiapkan rencana yang terarah. Dia juga menyebut anggaran telah tersedia dan besar kemungkinan daerah NTB menjadi prioritas.

"Uangnya ada, sekali lagi uangnya ada. Cuma idenya harus kuat, jangan sembarangan bikin rumah susun di tempat yang tidak ada dihuni orang. Hal-hal ini jangan kita biarkan lagi," cetusnya.

Ini dari awal sudah menjadi concern (perhatian, red.) kami sehingga program ini tidak bisa leluasa dikerjakan oleh siapa saja, dan harus ada pegawai yang cepat tanggap dan reaksinya cepat

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penanganan cepat terhadap insiden terkait makan bergizi gratis (MBG) di salah satu SD di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dalam rapat yang membahas percepatan dan evaluasi MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, Presiden kepada menteri-menteri dan kepala lembaga menyebut insiden semacam itu dapat terjadi.

Oleh karena itu, BGN pun menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sesuai standar prosedur operasional (SOP) yang ditetapkan, termasuk untuk menangani insiden keracunan makanan, yang diduga dialami anak-anak SD di Sukoharjo dalam minggu ini.

“Kejadian di Sukoharjo itu hanya berlangsung sebentar saja, dan (SPPG setempat) segera mengganti menu yang kurang baik, sehingga Pak Presiden apresiasi untuk hal itu, dan beliau menilai ini hal yang bisa saja terjadi,” kata Kepala BGN menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers selepas rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Dadan kembali menekankan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis, ada tiga faktor yang menjadi perhatian, yaitu pemenuhan kalori sesuai dengan tahap perkembangan penerima manfaat, komposisi gizi, dan aspek higienis/keamanan makanan (food safety).

“Ini dari awal sudah menjadi concern (perhatian, red.) kami sehingga program ini tidak bisa leluasa dikerjakan oleh siapa saja, dan harus ada pegawai yang cepat tanggap dan reaksinya cepat,” sambung Kepala BGN.

Di hadapan wartawan, Dadan kembali menekankan insiden di Sukoharjo itu murni kesalahan teknis, dan tidak ada kesengajaan. Dia menyebut tak lama setelah ada anak-anak yang menunjukkan gejala mual dan muntah-muntah, petugas SPPG setempat langsung menarik makanan yang mereka edarkan. Jumlahnya ada 2.400 porsi yang ditarik.

“Segera ditarik, digantikan dengan telur. Kemudian, anak yang 40 orang langsung ditangani oleh petugas puskesmas dan sudah sembuh, dan hari ini mereka sudah sekolah lagi, dan diberikan pelayanan makan, dan didampingi oleh petugas puskesmas, makan di sekolah dan normal. Jadi tidak ada masalah,” kata Dadan Hindayana.

Sebanyak 40 anak-anak SDN Dukuh 03 Sukoharjo mual dan muntah-muntah setelah menyantap menu makan bergizi, Kamis (16/1). Menu yang diduga bermasalah saat itu ialah ayam goreng yang diyakini kurang matang.

Tak lama setelah kejadian itu, menu-menu yang diedarkan langsung ditarik, dan anak-anak tersebut mendapatkan menu baru berupa telur.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, memenuhi panggilan Presiden RI Prabowo Subianto untuk membahas progres program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ya kami dipanggil untuk membicarakan masalah program Makan Bergizi Gratis," kata Dadan di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Dadan mengatakan salah satu hal yang akan dibahas ialah tentang insiden gejala keracunan MBG di Sukoharjo, Jawa Tengah.

"Akan kami laporkan (soal insiden keracunan MBG di Sukoharjo)," kata Dadan.

Insiden MBG di Sukoharjo tersebut terjadi pada Kamis (16/1), diketahui sebanyak 40 siswa di SDN Dukuh 03 Sukoharjo mengalami keracunan usai memakan menu program makan bergizi gratis (MBG).

Pada hari yang sama, Kepala BGN Dadan mengatakan penyebab keracunan tersebut terjadi karena kesalahan pengolahan ayam yang pada saat itu menjadi menu makan bergizi gratis di SDN Dukuh 03 Sukoharjo.

Dadan juga menyatakan tak menunggu lama setelah anak-anak menunjukkan gejala mual dan muntah-muntah, petugas kesehatan langsung bergerak cepat. Selanjutnya menu yang diedarkan kepada siswa ditarik dan diganti.

Seluruh hidangan ayam tersebut, salah satunya ayam krispi diganti dengan telur rebus.

Saat ditanya, apakah kejadian itu diakibatkan adanya kesalahan teknis dalam penyajian menu MBG, Dadan mengakui hal itu.

"Teknis pengolahan. Detailnya menyusul, ya," katanya.

Program MBG menjadi program prioritas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Program ini secara resmi diluncurkan pada pekan lalu Senin (6/1) di 190 titik wilayah Indonesia.

Pada tahap awal Program MBG akan menyasar sekitar 3 juta penerima manfaat dalam tiga bulan pertama, dengan target meningkat menjadi 6 juta penerima pada tiga bulan berikutnya.

Penerima manfaat meliputi anak-anak usia PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk mendukung pelaksanaan, sebanyak 937 dapur umum telah disiapkan.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berlangsung untuk tahap pertama di 190 titik di 29 provinsi. Program ini diharapkan memiliki tata kelola pengadaan yang transparan untuk menjaganya agar tepat sasaran agar tak hanya jadi proyek bancakan korupsi.

Dosen Departemen Gizi Kesehatan FK-KMK, Universitas Gadjah Mada (UGM), Toto Sudargo mengatakan, program MBG berpotensi besar untuk meningkatkan kemampuan fungsi kognitif siswa jika dikelola dengan baik. Namun, hal ini juga perlu diimbangi dengan pengolahan gizi dari menu makanan.

“Konsumsi makanan bergizi, seperti protein dari telur, sangat penting untuk mendukung perkembangan otak. Namun, penyajiannya juga harus diperhatikan agar anak-anak tertarik untuk mengkonsumsinya,” kata Toto dalam Diskusi Pojok Bulaksumur yang bertajuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Tinjauan Perspektif Gizi, Kebijakan, dan Supply Chain Bahan Pangan, dikutip dari laman UGM, Jumat, 17 Januari 2025.

Ia mencontohkan, menu telur yang diolah dengan baik, seperti dadar atau orak-arik, akan memberikan manfaat lebih karena tambahan kalorinya. Oleh karena itu ia menekankan kualitas gizi makanan lebih diutamakan daripada kuantitas makanan saja.

“Yang penting anak-anak mau makan dan makanan tidak terbuang. Jangan sampai makanan hanya diacak-acak dan menjadi sampah,” ungkapnya.

Sementara Dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Prof. Subejo menyoroti pentingnya memanfaatkan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan program MBG. Ia menyebut ketergantungan pada bahan impor seperti gandum menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

“Indonesia memiliki banyak sumber karbohidrat lokal seperti singkong, jagung, dan sagu. Jika bahan-bahan ini dimanfaatkan, kita tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga memberdayakan petani lokal,” ujarnya.

Ia juga menyarankan pemberdayaan desa sebagai basis distribusi makanan bergizi. Menurutnya, jika desa diberi otoritas untuk mengelola dana dan menyusun menu berbasis bahan lokal, distribusi akan lebih efisien dan dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat.

“Mekanisme ini juga dapat mengurangi risiko makanan basi karena perjalanan distribusi yang terlalu jauh,” tambahnya.

Sedangkan Dosen Manajemen Kebijakan Publik Fisipol Prof. Wahyudi Kumorotomo menyoroti soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana besar yang dialokasikan untuk program ini agar bisa tepat sasaran. Menurutnya, potensi terjadinya korupsi harus diantisipasi dengan pengawasan ketat oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Dana sebesar Rp71 triliun per tahun yang ditargetkan untuk 19,4 juta anak ini harus dipantau penggunaannya. Jangan sampai ada korupsi atau dana yang dialihkan untuk kepentingan lain,” paparnya.

Ketiga pakar UGM ini sepakat bahwa program MBG adalah investasi jangka panjang yang memerlukan komitmen berkelanjutan dari berbagai pihak. Toto mengingatkan bahwa keberhasilan program serupa di India ini baru terlihat setelah berjalan lebih dari satu dekade.

“Program ini harus berjalan terus-menerus dan tidak boleh berhenti hanya karena berganti pemerintahan. Jika konsisten, Indonesia bisa mencapai hasil yang signifikan, baik dalam hal kesehatan, kemampuan, maupun prestasi generasi mendatang,” tegasnya.

(CEU)

Di sini ada 386, di mana saat ini sudah terbangun 90 unit

Kendal (ANTARA) - PT Asatu Realty Asri ikut serta dalam menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui pembangunan 386 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menggunakan lahan hasil lelang dari Badan Bank Tanah.

Direktur PT Asatu Realty Asri Yudi Irawan mengatakan pihaknya mengikuti lelang dari Badan Bank Tanah dan mendapat lahan seluas 4,2 hektare untuk membangun rumah berkonsep hunian hijau di Kendal, Jawa Tengah.

"Di sini ada 386, di mana saat ini sudah terbangun 90 unit," ujar Yudi ditemui di Perumahan Bumi Svarga Asri Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat.

Yudi menyebutkan pembangunan rumah ini merupakan inisiasi dari tujuh lembaga pemerintah di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Bank Tanah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Bank BTN.

Rumah-rumah subsidi ini memiliki satu tipe rumah dengan luas bangunan 30 meter dan luas tanah 60 meter. Rumah tersebut memiliki harga jual Rp166 juta dengan biaya cicilan Rp1 juta per bulan selama 20 tahun.

Lebih lanjut, mekanisme penjualan rumah ini sama seperti rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Untuk harganya sendiri memenuhi rumah subsidi sesuai ekspektasi, apalagi ini didukung ekosistem yang sangat-sangat membantu," katanya.

Perumahan Bumi Svarga Asri merupakan proyek rumah bersubsidi percontohan dengan konsep hijau di Kendal. Meski bersubsidi, rumah tersebut didesain kokoh hingga 10-20 tahun ke depan dan ramah lingkungan.

Selain itu, pembangunan perumahan bersubsidi ini juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, salah satunya memberdayakan warga sebagai pekerja bangunan.

Yudi juga mengatakan, pihaknya akan membangun rumah susun sederhana milik (Rusunami) di kawasan yang sama. Rencana pembangunan ini telah mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kendal.

Menurut dia, rusunami ini akan menjadi proyek percontohan dan mampu mengakomodir masyarakat yang tidak bisa mendapatkan hunian di Perumahan Bumi Svarga Asri,

"Ini percontohan dari Pemerintah Kendal, yang nanti akan bersama dengan pemukiman dari Jawa Tengah. Itu akan sangat bermanfaat bagi MBR karena mereka yang tidak terakomodir di sini (perumahan), mereka ada alternatif di sana (rusunami)," jelas Yudi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari FPKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi dan menolak wacana penggunaan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis. Dia mendorong agar anggaran Rp 71 Triliun pada APBN Tahun 2025 dioptimalkan untuk menyukseskan program tersebut. Sebab menurutnya setiap dana sudah memiliki peruntukan masing-masing.

"Kita dukung suksesnya program MBG, melalui optimalisasi anggaran APBN yang diperuntukkan untuk itu. Tapi bukan melalui Zakat, karena Zakat juga bukan sumber pemasukan bagi APBN. Zakat dan APBN mempunyai aturan dan peruntukan yang berbeda. Zakat perlu dimaksimalkan untuk para fakir dan miskin sebagai komplementer program MBG," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (17/1/2025).

Anggota DPR RI Fraksi PKS ini menyebutkan penggunaan dana zakat sudah ada peruntukannya untuk 8 kelompok penerima manfaat, dan tidak bisa digabungkan dengan anggaran pemerintah yang antara lain berbasiskan pajak.

Karena itu dia meminta untuk dipertimbangkan kembali terkait penggunaan dana zakat untuk MBG, seperti oleh Majelis Ulama Indonesia, PBNU, Muhammadiyah, hingga internal pemerintah sendiri seperti Menko Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Kantor Staf Presiden.

Dia mengatakan karena kemungkinan adanya kekurangan anggaran, sejumlah Menteri sudah mengindikasikan bahwa akan diajukan penambahan anggaran tahun 2025 untuk program Makan Bergizi Gratis, tapi bukan melalui zakat. Hal itu terbuka disampaikan di antaranya oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

"Menko Pangan misalnya menyebut anggarannya akan diusulkan naik dari Rp 71 Triliun ke Rp 140 Triliun untuk mengoptimalkan implementasi MBG sepanjang tahun 2025. Artinya, dana filantropis publik seperti zakat, infak, sedekah, bahkan wakaf, biarkan sesuai peruntukannya dan tidak dicampur-campur dengan program pemerintah sebagaimana sudah berjalan selama ini," sambungnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) ini menjelaskan outlook pengumpulan dana ZIS DSKL tahun 2024 bisa melebihi target yang telah ditetapkan yakni Rp 41 Triliun, di mana yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas Pusat Rp 1 Triliun. Adapun tahun 2025 secara nasional nilainya ditargetkan Rp 49,9 Triliun.

Meskipun terkesan besar, dana tersebut sudah ada peruntukannya menjangkau lebih dari 50 juta warga, dan masih belum cukup untuk memenuhi hak para fakir dan miskin. Dan penyaluran dana Zakat ke depan diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi sehingga bisa membantu menghapuskan kemiskinan dengan mengubah dari mustahik (penerima manfaat) menjadi munfiq (pembayar infak), mutashoddiq (bisa bersedekah) hingga menjadi muzakki (pembayar zakat).

"Maka memang sudah disusun skema dukungan lembaga zakat terhadap program Makan Bergizi Gratis, namun kaitannya adalah menghubungkan antara pemberdayaan usaha mustahik untuk penyediaan bahan pangan MBG. Bukan dalam konteks dana zakatnya yang digunakan sebagai anggaran program yang sudah didanai secara jauh lebih besar oleh APBN seperti MBG itu," lanjutnya.

HNW mengatakan dalam berbagai kunjungan dapil, reses, dan serap aspirasi, dia menemukan dana ZIS yang terkumpul belum bisa memenuhi kebutuhan warga mustahik, mulai dari fakir, miskin, yatim, janda, hingga yang terkena kesulitan ekonomi sehingga menimbulkan tunggakan sekolah dan kesulitan biaya untuk pendidikan tinggi, terjerat pinjol dengan segala permasalahannya.

Oleh karena itu dirinya mendukung peran program MBG yang berfungsi memastikan kecukupan gizi, sehingga membantu para penerima program yang fakir dan miskin. Akan tetapi menurutnya peran dana ZIS harus tetap difokuskan sesuai peruntukan sebenarnya, di antaranya untuk kebutuhan hidup lain dari para pihak yang berhak menerima zakat, sehingga pendekatan bantuan sosial khususnya bagi fakir miskin bisa komprehensif dan saling menguatkan.

"Semua pihak mestinya membantu menyukseskan program MBG yang baik ini, berbagi peran dengan program dan sumber dana lainnya sebagai bagian integral pemenuhan hak hidup layak sesuai amanat UU dan Konstitusi. Jangan malah menambah kegaduhan atau polemik yang malah membuat ruwet, kontroversi, sehingga menimbulkan kesan negatif di masyarakat, dan tidak menjadi solusi bantu warga fakir dan miskin," pungkasnya.

(anl/ega)

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Kasus keracunan makanan yang menimpa puluhan siswa di Sukoharjo menjadi sorotan nasional. Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat standar operasional pelaksanaan (SOP) Makan Bergizi Gratis.

Hasan Nasbi mengatakan setelah kejadian siswa keracunan di Sukoharjo, sampel makanan diambil untuk diperiksa, sehingga diketahui persis penyebabnya. "Jadi, jangan ditebak-tebak. Kejadian hanya 40-an kasus dan sudah ditangani dengan baik. Mereka juga sudah ceria kembali dan kita lihat, SOP akan diperketat," kata Hasan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat (17/1/2025).

Ia mengatakan BGN akan mengevaluasi tingkat kebersihan, tingkat higienis bisa ditingkatkan supaya anak-anak aman. "Mereka suka makanannya, dan dari sisi higienis juga terjaga," kata dia.

Hasan mengatakan setiap satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) minimal melayani 3.000 anak sampai 4.000 anak. Di Sukoharjo, SPPG hanya melayani sekitar 2.000 siswa.

Hasil investigasi sementara kasus Sukoharjo, lanjut dia, ada beberapa kesalahan teknis. Namun, setelah itu, makanan langsung ditarik, kemudian diganti dengan menu baru. "Menu baru aman, dan korban tidak ada tambahan," ujarnya.

Kendal -

Badan Bank Tanah bersama enam badan lainnya bekerja sama membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerah Kendal. Perumahan yang dinamakan Bumi Svarga Asri (BSA) berdiri di atas tanah yang sebelumnya dikelola oleh Badan Bank Tanah.

Direktur PT Asatu Realty Asri, Yudi Irawan mengatakan mereka mengikuti lelang tanah dari Badan Bank Tanah. Kemudian, mereka bekerja sama dengan enam lembaga lainnya, yakni Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Kabupaten Kendal, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Bank Tanah, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) membangun pilot rumah yang sustainable.

"Ini adalah inisiasi dari beberapa badan, ada Bank Tanah. Kemudian kita dengan tujuh lembaga, Dirjen Infrastruktur dari PU. Mereka akan mengawal bangunan ini akan jadi bangunan green building yang ramah lingkungan. Alhamdulillah kita sudah memenuhi," kata Yudi kepada awak media, Jumat (17/1/2025).

Luas lahan yang dipakai untuk perumahan Bumi Svarga Asri (BSA) yakni 4,2 hektare. Di lahan seluas itu, ditargetkan bisa terbangun sekitar 386 unit rumah. Perumahan ini disebut sebagai program pertama dengan tujuan sebagai percontohan nasional.

Tim detikProperti berkesempatan hadir di perumahan yang berada di Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kendal, Jawa Tengah itu. Apabila diukur dari pusat kota Semarang, Tugu Muda Semarang jaraknya sekitar 25 km atau 48 menit perjalanan. Jika diukur dari Uptown Mall BSB City sekitar 12 km atau 26 menit perjalanan dan dari Gerbang Tol Kaliwungu sekitar 24 km.

Jalanan menuju ke lokasi tidak berada di jalan utama. Namun, kondisi jalannya baik dan bisa dilewati dua mobil dari dua arah. Transportasi umum juga tersedia dan melewati depan gerbang perumahan yakni angkot berwarna kuning dan mobil bak belakang terbuka yang disebut warga sekitar sebagai angkot tradisional.

Saat ini rumah yang tengah dibangun hampir 100 unit dengan 50 unit yang siap huni. Yudi mengatakan mereka telah melakukan serah terima kepada 20 penerima.

Rumah-rumah di Griya Bumi Svarga Asri memiliki luas 36 m2 dengan lahan 60 m².

Salah seorang warga, Afif mengatakan telah tinggal di Bumi Svarga Asri (BSA) selama sebulan. Sehari-hari ia bekerja di pelabuhan. Ia menuturkan lokasi kerja dengan rumahnya memang tidak dekat, tetapi ia memilih tinggal di sana karena nyaman dan suka rumah tenang seperti di pedesaan.

"Nyaman, enak, tempatnya asri. Nggak terlalu rame. Saya kan kerja di Semarang. (Kenapa pilih tinggal di BSA?) Saya rasa sangat berbeda. Kami sangat diuntungkan," ungkap pria asal Ciawi, Jawa Barat.

Ia tinggal bersama kedua anaknya yang juga bekerja di Semarang. Rumah tersebut dibeli menggunakan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan cicilan Rp 1,2 juta per bulan dan tenor 15 tahun.

Adapun pembangunan dan groundbreaking Griya Bumi Svarga Asri (BSA) telah dimulai sejak satu tahun lalu yakni pada Selasa (23/1/2024). Saat ini pembangunan beberapa unit rumah masih berlangsung. Yudi menargetkan tahun ini seluruh rumah bisa terjual habis.

"Target marketing habis semua. Ada stok 50 unit nanti akan ditambahin lagi. Tentunya kita progres sembari lihat perkembangan market," ujarnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mengungkapkan, sisa makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dijadikan pupuk kompos.

Pihaknya telah bersurat kepada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk mengolah limbah tersebut. Kata Hanif, pemerintah saat ini juga memantau 80 lokasi di seluruh Indonesia sebagai percontohan pengelolaan sisa makanan MBG.

“Food waste-nya, kami sudah mengontrol kesiapannya bagaimana melakukan dekomposer, dan sebagian untuk maggot ataupun black soldier fly (untuk mengurai sampah organik),” ujar Hanif saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025) malam.

Ia memerinci, ada 20 titik pengolahan limbah di Jakarta yang dipantau. Sedangkan 60 titik menyebar di wilayah lain.

“Jadi, ini (pengolahan limbah) akan jalan terus dan memang belum terlalu banyak. Tetapi kalau (MBG) sudah berjalan (limbah) akan nimbun terus. Jadi kami harus mulai dari awal untuk melakukan waste management terkait food waste-nya,” papar Hanif.

Hanif menyatakan bahwa pemerintah tengah berupaya menangani masalah sampah nasional. Kementerian LH nantinya mengerahkan kepala daerah untuk mengelola sampah sesuai aturan yang berlaku. Pemda dapat mengatur anggaran maupun upaya pengelolaan sampahnya.

“Kami akan keluarkan, mungkin ini sudah mapping, sedang melakukan pengawasan lingkungan. Paling lambat bulan Februari, seluruh kabupaten kota sudah mendapat surat yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan hidup,” jelas dia.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Jakarta -

Pemerintah mengajak pengusaha swasta untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur, termasuk perumahan di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mendorong porsi yang lebih besar untuk keterlibatan swasta.

"Saya sangat gembira dan ucapkan selamat kepada tokoh-tokoh KADIN, saudara-saudara memegang peran penting dalam menjalankan ekonomi Indonesia. Saya ingin memberikan peran yang lebih besar kepada swasta pada proyek infrastruktur, karena swasta lebih efisien serta lebih inovatif dan lebih pengalaman," kata Prabowo dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (17/1/2025).

Hal itu disampaikannya dalam Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta pada Kamis (16/1). Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.

Senada dengan itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta untuk bergotong royong dalam melakukan pembangunan di sektor perumahan.

"Saya akan mendorong pengusaha swasta, pengembang (developer), pengusaha di bidang lainnya untuk bersama, berlomba, bergotong-royong dalam membangun rumah untuk rakyat. Misalnya ada lahan di BUMN, TNI bisa dibantu dengan teman-teman dari swasta," kata Ara.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari mengatakan Kadin Indonesia siap mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen di bawah kepemimpinan Prabowo.

Menurutnya, perputaran ekonomi terutama untuk kalangan kelas menengah ke bawah akan lebih besar dari sebelumnya. Pasalnya ada Program 3 Juta Rumah dan Makan Bergizi Gratis untuk mencapai hal tersebut.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Sleman (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat standar operasional pelaksanaan (SOP) Makan Bergizi Gratis untuk mencegah kasus keracunan makanan di Sukoharjo terulang kembali.

Hasan Nasbi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, mengatakan setelah kejadian siswa keracunan di Sukoharjo, sampel makanan diambil untuk diperiksa, sehingga diketahui persis penyebabnya.

"Jadi, jangan ditebak-tebak. Kejadian hanya 40-an kasus dan sudah ditangani dengan baik. Mereka juga sudah ceria kembali dan kita lihat, SOP akan diperketat," kata Hasan.

Ia mengatakan BGN akan mengevaluasi tingkat kebersihan, tingkat higeinis bisa ditingkatkan supaya anak-anak aman.

"Mereka suka makanannya, dan dari sisi higeinis juga terjaga," katanya.

Hasan mengatakan setiap satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) minimal melayani 3.000 anak sampai 4.000 anak. Di Sukoharjo, SPPG hanya melayani sekitar 2.000 siswa.

Hasil investigasi sementara kasus Sukoharjo, lanjut dia, ada beberapa kesalahan teknis. Namun, setelah itu, makanan langsung ditarik, kemudian diganti dengan menu baru.

"Menu baru aman, dan korban tidak ada tambahan," katanya.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto mendorong porsi yang lebih besar untuk keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta.

"Saya sangat gembira dan ucapkan selamat kepada tokoh-tokoh KADIN, saudara-saudara memegang peran penting dalam menjalankan ekonomi Indonesia. Saya ingin memberikan peran yang lebih besar kepada swasta pada proyek infrastruktur, karena swasta lebih efisien serta lebih inovatif dan lebih pengalaman," kata Presiden.

Senada dengan Presiden Prabowo, Menteri PKP Maruarar Sirait dalam berbagai kesempatan selalu mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan baik dari BUMN dan swasta untuk bergotong royong dalam melakukan pembangunan di sektor perumahan.

“Saya akan mendorong pengusaha swasta, pengembang (developer), pengusaha di bidang lainnnya untuk bersama, berlomba, bergotong-royong dalam membangun rumah untuk rakyat. Misalnya ada lahan di BUMN, TNI bisa dibantu dengan temen-temen dari swasta,” kata Menteri Ara.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari mengatakan Kadin Indonesia siap menyukseskan target pertumbuhan ekonomi 8 persen di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, menurutnya, lewat program makan bergizi gratis dan program 3 juta rumah, perputaran ekonomi terutama untuk kalangan kelas menengah ke bawah akan lebih besar dari sebelumnya

(KIE)