REPUBLIKA.CO.ID,JENEWA – Menurut sebuah laporan terbaru yang dirilis oleh koalisi kelompok masyarakat sipil, jumlah lembaga keuangan yang memiliki hubungan dengan perusahaan yang terlibat dalam pembangunan pemukiman Israel di atas tanah rampasan Palestina meningkat pesat.

Tahun ini, sebanyak 822 lembaga keuangan tercatat memiliki hubungan dengan 58 perusahaan yang secara aktif terlibat dalam pemukiman Israel di wilayah yang dianggap ilegal oleh hukum internasional. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan 776 lembaga yang tercatat pada tahun 2023.

Dikutip dari Reuters, laporan ini dipresentasikan oleh 25 kelompok masyarakat sipil Eropa dan Palestina. Mereka menyerukan agar lembaga keuangan tersebut melakukan uji tuntas yang lebih ketat terhadap hubungan mereka dengan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktivitas pemukiman ilegal.

"Indikasi yang ada menunjukkan bahwa arah perkembangan ini semakin memburuk," kata salah satu peneliti dari Norwegian People's Aid Andrew Preston dikutip dari Reuters, Kamis (28/11/2024).

Ia pun menekankan pentingnya bagi lembaga keuangan di Eropa untuk segera meninjau kembali pendekatan mereka terhadap perusahaan yang terlibat dalam pendudukan ilegal.

Diketahui,wilayah Tepi Barat, yang merupakan jantung dari konflik Israel-Palestina, terus menjadi lokasi ekspansi pemukiman Israel meski mendapat kecaman internasional. Sebagian besar negara di dunia menganggap pemukiman tersebut ilegal, sebuah posisi yang juga didukung oleh Pengadilan Internasional PBB pada Juli lalu.

Namun, banyak lembaga keuangan besar, termasuk bank-bank terkemuka seperti BNP Paribas dan HSBC, masih terhubung dengan perusahaan yang terlibat langsung dalam pembangunan pemukiman tersebut.

Laporan tersebut juga mencatat beberapa perusahaan besar, seperti produsen alat berat Caterpillar dan situs perjalanan Booking.com serta Expedia, terdaftar sebagai mitra bisnis yang terlibat dalam pemukiman Israel. Meski beberapa perusahaan, seperti Expedia, sudah mengidentifikasi akomodasi mereka yang terletak di wilayah yang disengketakan, namun kritik tetap muncul terkait dampak dari hubungan ini terhadap masyarakat Palestina.

Dengan meningkatnya ketegangan dan kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel, serta adanya sanksi internasional, laporan ini menyerukan agar lembaga keuangan lebih berhati-hati dan mempertimbangkan divestasi dari perusahaan-perusahaan yang mendukung pemukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.

Asosiasi peternak dan petelur siap mendukung program Makan Sehat Bergizi dan bantuan pangan penanganan stunting 2025. Dukungan ini diwujudkan melalui suplai telur ayam kepada BUMN Pangan ID FOOD.

Komitmen tersebut disampaikan Koordinator dan Pengurus Rumah Kebersamaan Peternak Layer Mandiri Blitar Kediri Tulungagung Malang Trenggalek (BKT NT) Eti Marlina. Menurutnya, para peternak layer akan sangat terbantu dengan keberadaan program pemenuhan gizi nasional yang dijalankan pemerintah di tahun 2025.

"Keberadaan program pemerintah sangat membantu, terutama dalam memastikan hasil ternak terserap dengan harga yang wajar," kata Eti dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Eti mencontohkan, program bantuan pangan telur dan daging ayam untuk penanganan stunting pada tahun 2023 dan 2024. Pada kala itu, perhimpunan peternak kecil, mikro, dan UMKM yang beranggotakan lebih dari 2.000 peternak di 5 kabupaten merasa terbantu.

Kemudian pada 2023 dan 2024, ribuan peternak anggota BKT NT menjadi supplier telur ayam untuk memenuhi kebutuhan paket bantuan pangan stunting yang disalurkan Holding Pangan ID FOOD.

"ID FOOD bertindak sebagai off taker yang menyerap telur yang dihasilkan peternak secara berkala. Melalui kerja sama yang baik ini peternak mendapatkan kepastian pasar dan harga, sehingga bisa berproduksi dengan tenang," ujar Eti.

Ia berharap, di tahun 2025 pihaknya dapat kembali melanjutkan kerja sama dengan pemerintah melalui ID FOOD. Terlebih, pemerintah akan mulai menjalankan program Makan Sehat Bergizi sekaligus berencana melanjutkan program bantuan pangan stunting bagi Keluarga Risiko Stunting (KRS).

"Kami sudah memiliki pengalaman mendukung program pemerintah di tahun 2023 dan 2024. Pada 2024 BKT NT menuntaskan tugas menyuplai 1 juta paket telur untuk bantuan pangan stunting. Semuanya diserap oleh ID FOOD sesuai perjanjian kerja sama dengan payment tepat waktu sehingga memudahkan peternak," terangnya.

Selaras dengan pengalaman kerja sama itu, pihaknya juga mendukung ID FOOD sebagai BUMN Pangan kembali hadir dan dipercaya sebagai operator program pangan pemerintah pada 2025.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama ID FOOD Sis Apik Wijayanto mengatakan, ID FOOD telah mempersiapkan diri untuk menjalankan program strategis pemerintah di sektor pangan tahun 2025, seperti Makan Sehat Bergizi dan bantuan pangan stunting apabila kembali dilaksanakan di tahun depan.

"Sebagai BUMN yang bergerak di sektor pangan kami siap menjadi operator bagi program ketahanan pangan dan gizi. Tentunya dalam proses tersebut kami akan melibatkan para mitra peternak lokal," ujar Sis Apik.

Sis Apik mengatakan, dalam menjalankan program pangan pemerintah berskala besar, ID FOOD tentu tidak bisa berjalan sendiri. Ia kemudian menceritakan pengalaman ID FOOD berkolaborasi dengan peternak rakyat mandiri kecil, mikro, dan UMKM saat dipercaya melaksanakan program bantuan pangan penanganan stunting di tahun 2023 dan 2024.

Pada program tersebut di tahun 2024, lanjut Sis Apik, ID FOOD bekerja sama dengan 6.895 peternak ayam petelur dan 1.883 peternak ayam boiler. Sehingga apabila dijumlahkan, tidak kurang ada 8.778 peternak yang telah bermitra dengan ID FOOD dalam periode satu tahun.

"Pada 2024, ID FOOD telah menyalurkan 8,6 juta paket bantuan telur dan daging ayam kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) di 7 provinsi," imbuhnya.

Menurutnya, mitra peternak merupakan aset penting perusahaan yang relasinya harus terus dijaga. Ia memastikan akan tetap bersama peternak apabila mendapat penugasan untuk memasok telur dan daging ayam untuk program MBG dan bantuan pangan stunting di tahun depan.

Dalam persiapan mendukung pelaksanaan program MBG, Sis Apik mengatakan, ID FOOD juga telah melaksanakan MoU dengan Badan Gizi Nasional pada 15 November 2024 lalu. Selain itu, pihaknya telah mendata sejumlah aset berupa tanah dan bangunan yang akan dipersiapkan sebagai dapur Makan Sehat Bergizi.

Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyampaikan pihaknya siap mendukung program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto dengan memberdayakan aset yang dimiliki.

"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kami punya aset banyak, kami bisa berdayakan di mana itu memang di-support oleh Perumnas, ya kami bisa bangun," kata Budi, di Jakarta, Rabu.

Dalam menyiapkan 3 juta rumah, ujar Budi lagi, terdapat perumahan yang diperuntukkan sebagai rumah bersubsidi sebanyak 20 persen dari total pembangunan dan juga komersial.

Hunian tersebut juga akan dibangun di atas tanah atau rumah tapak bagi daerah-daerah yang lahannya masih luas dan juga rumah vertikal seperti rumah susun atau apartemen untuk wilayah perkotaan.

Budi mengatakan, pembangunan 3 juta rumah dari Perumnas tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa. Beberapa di antaranya di Kota Bekala, Medan, Talang Keramat, Palembang, serta Bontoa, Makassar.

"Di Kota Bekala kami bekerja sama dengan PTPN, tanahnya PTPN tapi kami buat tanah perusahaan dengan PTPN, yang sudah kami olah 241 hektare dari 800 hektare. Talang Keramat kurang lebih 100 hektare, di Bontoa kurang lebih sekitar 90 hektare," ujar Budi lagi.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membeberkan berbagai upaya terkini untuk menyediakan tiga juta rumah per tahun yang terdiri dari pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan pembangunan satu juta apartemen di perkotaan.

Pertama ialah pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan antara lain untuk perumahan rakyat.

Pemerintah juga akan memanfaatkan lahan atau aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) guna menunjang program tersebut.

Beberapa lahan lain yang bisa dimanfaatkan, antara lain tanah dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang tidak digunakan, lalu lahan idle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dari Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pasca pelantikan dirinya sebagai Menteri PKP, pihaknya dinyatakan sudah mendapatkan sekitar 1.200 ha untuk dipersiapkan sebagai lahan pembangunan rumah, yakni 1.000 ha dari Kejaksaan Agung dan 200 ha dari Kementerian ATR/BPN.

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tiga juta rumah yang dimaksud memiliki berbagai skema pembiayaan, dan tergolong gratis untuk kategori tertentu saja.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar sayembara menangkap salah satu buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Masiku. Barang siapa yang berhasil menemukan akan memperoleh hadiah sebesar Rp 8 miliar, katanya.

Menurut Maruarar Sirait, uang yang dipakai merupakan tabungan pribadinya sebagai bentuk partisipasi agar tidak ada pihak yang kebal hukum di Indonesia.

"Iya dong, kita kan partisipasi publik. Kita kan berharap negara ini tidak ada (yang) kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?" ucap menteri yang dikenal dengan panggilan Ara di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Ia menyampaikan hal ini selepas meninjau hunian Apartemen Samesta Mahata Margonda dan Samesta Mahata Tanjung Barat yang dikelola Perum Perumnas.

Ara bertekad Indonesia bersih dari para koruptor dan tidak boleh ada yang kebal hukum. Ia pun gencar meminta tanah para koruptor di Indonesia dimanfaatkan sebagai rumah untuk rakyat.

"Kita pengen negara ini tidak kalah dengan koruptor. Orang tanah koruptor saja kita jadikan rumah buat rakyat. Jadi nggak boleh ada orang yang kebal hukum di negara ini," kata dia.

Ara sengaja mengangkat isu Harun Masiku karena sudah lama tidak mendengar perkembangan kabar buronan tersebut. Langkahnya mengadakan sayembara dilakukan sebagai bentuk inisiatif pribadi sekaligus memberikan semangat bagi masyarakat Indonesia.

"Karena sudah lama-lama, nggak ada perkembangannya, saya mengambil inisiatif sebagai pribadi boleh dong, untuk memberikan semangat kepada masyarakat. Dan saya dapat respons positif. Jadi, banyak yang semangat untuk bisa memberikan informasi, mencari Harun Masiku," ujarnya.

Ia mengaku heran dengan Harun Masiku yang hingga kini kembali tak terlacak. Ara kemudian berharap dengan sikapnya mengadakan sayembara tersebut bisa menghangatkan lagi perhatian kepada kasus korupsi yang dilakukan Harun.

"Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun nggak ketemu, nggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Tentu wartawan juga bisa cari bantuan, bisa dapat Rp 8 miliar loh kalau bisa nangkap ya. Apa salahnya saya memberikan itu? Kan partisipasi publik, orang uang pribadi kok," serunya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Dari tempat dia sampai Jakarta, naik kereta api itu sekitar 12 sampai 10 kali berhenti-berhenti. Padahal itu ribuan orang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan adanya layanan kereta KRL Komuter Ekspres pada jam-jam tertentu dalam rangka memberi kemudahan dan kecepatan perjalanan untuk para pekerja yang tinggal di luar Jakarta.

"Banyak rumah-rumah yang kecil di luar Jakarta. Dari tempat dia sampai Jakarta, naik kereta api itu sekitar 12 sampai 10 kali berhenti-berhenti. Padahal itu ribuan orang. Nanti saya usul Kementerian Perhubungan dan PT KAI agar yang seperti ini, dia bikin Ekspres. Misalnya dari Maja ke Tanah Abang Ekspres jamnya setiap pagi jam 6, sore jam 6 juga atau jam 7 malam," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Kereta KRL Komuter Ekspres itu nantinya dapat membuat kereta api lebih efisien karena tidak usah berhenti-berhenti dan juga membuat konsumen lebih senang, lebih cepat sampai kantor, kemudian ketika pergi lebih cepat sampai rumah dan bertemu dengan keluarga.

"Jadi kita harus buat variasi bagaimana itu ekspres pada jam-jam tertentu. Nanti kalau ada yang besar-besar seperti itu, kita buat satu kali jalan, jadi nggak ada berhenti. Kita membuat strategi bagaimana lebih efisien, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah buat rakyat." kata Ara.

Sebagai informasi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat peningkatan volume penumpang, dengan total 338,14 juta penumpang yang diangkut hingga triwulan III 2024.

VP Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan bahwa ratusan juta penumpang tersebut terdiri atas 38.667.118 penumpang dikelola langsung oleh KAI, 275.768.006 penumpang KAI Komuter, 4.178.617 penumpang KAI Bandara, 14.653.832 penumpang LRT Jabodebek, 108.836 penumpang KAI Wisata dan 4.770.980 penumpang Whoosh.

Anne mengatakan peningkatan volume penumpang ini didukung oleh perbaikan performa ketepatan waktu kereta api, baik dalam hal keberangkatan maupun kedatangan.

Pada Agustus 2024 tingkat ketepatan waktu keberangkatan mencapai 99,85 persen, meningkat dari 99,76 persen dibanding periode yang sama tahun 2023.

Sementara itu, tingkat ketepatan waktu kedatangan pada Agustus 2024 tercatat 97,87 persen meningkat dibanding pada Agustus 2023 yakni 95,46 persen.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Dari tempat dia sampai Jakarta, naik kereta api itu sekitar 12 sampai 10 kali berhenti-berhenti. Padahal itu ribuan orang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan adanya layanan kereta KRL Komuter Ekspres pada jam-jam tertentu dalam rangka memberi kemudahan dan kecepatan perjalanan untuk para pekerja yang tinggal di luar Jakarta.

"Banyak rumah-rumah yang kecil di luar Jakarta. Dari tempat dia sampai Jakarta, naik kereta api itu sekitar 12 sampai 10 kali berhenti-berhenti. Padahal itu ribuan orang. Nanti saya usul Kementerian Perhubungan dan PT KAI agar yang seperti ini, dia bikin Ekspres. Misalnya dari Maja ke Tanah Abang Ekspres jamnya setiap pagi jam 6, sore jam 6 juga atau jam 7 malam," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Kereta KRL Komuter Ekspres itu nantinya dapat membuat kereta api lebih efisien karena tidak usah berhenti-berhenti dan juga membuat konsumen lebih senang, lebih cepat sampai kantor, kemudian ketika pergi lebih cepat sampai rumah dan bertemu dengan keluarga.

"Jadi kita harus buat variasi bagaimana itu ekspres pada jam-jam tertentu. Nanti kalau ada yang besar-besar seperti itu, kita buat satu kali jalan, jadi nggak ada berhenti. Kita membuat strategi bagaimana lebih efisien, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah buat rakyat." kata Ara.

Sebagai informasi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat peningkatan volume penumpang, dengan total 338,14 juta penumpang yang diangkut hingga triwulan III 2024.

VP Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan bahwa ratusan juta penumpang tersebut terdiri atas 38.667.118 penumpang dikelola langsung oleh KAI, 275.768.006 penumpang KAI Komuter, 4.178.617 penumpang KAI Bandara, 14.653.832 penumpang LRT Jabodebek, 108.836 penumpang KAI Wisata dan 4.770.980 penumpang Whoosh.

Anne mengatakan peningkatan volume penumpang ini didukung oleh perbaikan performa ketepatan waktu kereta api, baik dalam hal keberangkatan maupun kedatangan.

Pada Agustus 2024 tingkat ketepatan waktu keberangkatan mencapai 99,85 persen, meningkat dari 99,76 persen dibanding periode yang sama tahun 2023.

Sementara itu, tingkat ketepatan waktu kedatangan pada Agustus 2024 tercatat 97,87 persen meningkat dibanding pada Agustus 2023 yakni 95,46 persen.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Banda Aceh (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menyebut banjir masih merendam sejumlah desa di Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil dengan ketinggian air mencapai 50 centimeter.

“Kecamatan Singkil saat ini masih banjir dengan ketinggian air 20-50 centimeter,” kata Kepala Pelaksana BPBA Teuku Nara Setia dalam keterangannya di Banda Aceh, Rabu.

Ia menjelaskan bencana alam ini mulai melanda Aceh Singkil sejak Sabtu (23/11) sore, yang diawali banjir bandang dan tanah longsor dipicu curah hujan intensitas tinggi di daerah itu.

Banjir bandang terjadi di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, sedangkan tanah longsor terjadi di Desa Lae Riman, Kecamatan Simpang Kanan.

Akibatnya, tiga unit jembatan dan empat unit rumah warga rusak akibat banjir bandang. Kemudian jalan penghubung antardesa longsor di dua titik di Desa Lae Riman, Kecamatan Simpang Kanan.

“Di Desa Bukit Harapan air sudah surut, serta jembatan saat ini dalam proses perbaikan. Kemudian longsor di Desa Lae Riman aman terkendali,” ujarnya.

Dalam dua hari terakhir, BPBD Aceh Singkil mencatat banjir meluas ke Kecamatan Singkil, yang hingga saat ini masih merendam permukiman penduduk di 15 desa meliputi Desa Teluk Rumbia, Rantau Gedang, Siti Ambia, Suka Makmur.

Selanjutnya, Desa Ujung Bawang, Pea Bumbung, Selok Aceh, Kuta Simboling, Takal Pasir, Pemuka, Kilangan, Ujung, Pulo Sarok, Teluk Ambun, dan Desa Pasar.

“Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan terjadinya banjir yang menggenangi permukiman warga di Aceh Singkil dengan ketinggian air sekitar 20-50 centimeter,” ujarnya.

Selain merendam rumah warga, BPBD Aceh Singkil mencatat banjir itu juga merendam sejumlah fasilitas umum seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, madrasah ibtidaiyah, madrasah aliyah, dan dayah atau pesantren.

Selain itu, banjir juga merendam jalan antardesa kawasan Desa Teluk Rumbia dan Desa Rantau Gedang sehingga tidak bisa dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.

“Data sementara korban terdampak 6.339 jiwa dalam 1.577 kepala keluarga. Tidak ada pengungsi dan korban jiwa,” katanya.

Menyikapi bencana itu, kata Teuku Nara Setia, BPBD Aceh Singkil telah mengerahkan tim reaksi cepat (TRC) ke lokasi banjir bandang untuk pemantauan dan pembersihan. Pemkab Aceh Singkil juga telah meninjau lokasi, serta BPBD menurunkan alat berat ke lokasi banjir bandang untuk memperbaiki jembatan.

“BPBD beserta TRC juga turun langsung ke lokasi banjir di Desa Rantau Gedang dan Desa Teluk Rumbia dan juga menurunkan perahu polytelen ke Desa Teluk Rumbia,” ujarnya.

Pewarta: Khalis Surry
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membagikan rumah gratis ke masyarakat. Hal ini untuk menjalankan program 3 juta rumah yang digaungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menilai beberapa kebijakan yang diambil Maruarar seperti pembangunan rumah berkonsep gotong royong melalui program CSR konglomerat, pemberian rumah gratis, serta rencana penurunan harga jual tidak berkorelasi terhadap pencapaian program 3 juta rumah.

"Berbeda dari arah yang selama ini disampaikan. Tetapi REI masih terus berkomunikasi dengan pemerintah, termasuk Satgas perumahan," kata Joko, Rabu (27/11/2024).

Joko menambahkan kebijakan-kebijakan yang belakangan diambil Menteri PKP ini menimbulkan kebingungan bagi para pengembang dibawah keanggotaan REI.

Pengusaha khawatir kebijakan bagi rumah gratis, dan diskon harga rumah akan menahan masyarakat untuk membeli rumah baru, sebab menunggu bantuan pemerintah.

"REI tetap berkomunikasi dan beradaptasi dengan nomenklatur kementerian untuk mendorong program 3 juta rumah ini. Meskipun saat ini ada banyak pertanyaan dan juga kebingungan informasi dari para anggota kami terutama di daerah," kata Joko Suranto.

Terkait pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

"REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan. Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepreneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah," katanya.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api," kata dia.

Seperti diketahui, Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya melakukan groundbreaking perdana program Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah yang dilakukan bersama Agung Sedayu Group. Proyek tersebut merupakan bagian dari program CSR dari perusahaan milik Sugianto Kusuma alias Aguan senilai Rp60 miliar.

Maruarar menjelaskan groundbreaking ini dimulai dari alokasi lahan pribadinya seluas 2,5 hektare yang berlokasi di Tangerang, kepada pengembang Agung Sedayu Group untuk dibangun sebanyak 250 unit rumah susun. Rumah tersebut akan diberikan secara gratis untuk beberapa golongan masyarakat tertentu.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan beberapa perusahaan swasta melalui corporate social responsibility (CSR) akan melakukan groundbreaking untuk membantu perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada Desember 2024.

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa perusahaan yang memulai groundbreaking (perumahan). Dari diskusi sama saya, kemungkinannya di Berau, Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan," ujar Maruarar atau disapa Ara di Depok, Jawa Barat pada Rabu.

Menurut dia, dari CSR perusahaan sudah ada 6-7 perusahaan besar yang siap membantu terkait perumahan untuk MBR dalam rangka mempercepat Program 3 Juta Rumah per tahun.

Salah satu perusahaan yang sudah mulai membangun perumahan bagi rakyat adalah Agung Sedayu Group di Tangerang, Banten.

"Tanahnya dari perusahaan pribadi saya, yang bangun dan mengisi adalah Agung Sedayu Group. Ini akan membuat semangat gotong royong dari pihak yang besar membantu rakyat yang belum punya rumah. Jadi kita sudah mulai langkah-langkah nyata," kata Ara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurutnya, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia. Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

IDXChannel - Momen menarik diperlihatkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), ketika meninjau aset perusahaan pelat merah di beberapa lokasi.

Alih-alih menggunakan mobil dinas yang dikawal petugas, kedua pejabat tinggi negara itu justru menggunakan moda Kereta Rel Listrik (KRL) atau Commuter Line.

Erick dan Ara naik KRL dari Stasiun Pondok Cina, usai meninjau Apartemen Mahata Semesta Margonda milik Perum Perumnas, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024).

"Saya dengan pak Erick, kita akan datang ke berapa titik ya, kita ke Tanjung Barat, ke Manggarai, Kemudian ke Tanah Abang,” ujar Ara.

Di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Erick dan Ara meninjau sejumlah fasilitas. Salah satunya lahan yang ada di sekitar stasiun.

Tak berselang lama, Menteri BUMN dan Menteri PKP melanjutkan perjalanannya ke Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Dalam perjalanan, nampak Erick dan Ara berbaur dengan penumpang KRL lainnya, sekalipun masih dikawal petugas.

Untuk diketahui, aset BUMN di beberapa stasiun kereta api bakal digunakan untuk pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rencananya, proyek hunian tersebut bakal berkonsep Transit Oriented Development (TOD) alias perumahaan yang terintegrasi dengan sistem transportasi.

Ara menyebut, nantinya pemerintah memetakan peluang, masalah, dan kesiapan dari hasil kunjungan langsung, sebelum program 3 juta rumah direalisasikan.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyoroti aset lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI di beberapa stasiun kereta api. Sebab, beberapa tanah belum dimanfaatkan secara maksimal.

Menurut dia, lahan milik KAI di stasiun kereta api sangat potensial untuk dijadikan perumahan rakyat. Namun, aset negara tersebut justru tidak tertata dan cenderung kumuh.

“Karena banyak tanah negara yang ideal, tidak dimaksimalkan dan tidak ditata selama ini. Dan banyak sudah dihuni, bahkan juga kadang kumuh,” ujar pria yang akrab disapa Ara itu saat ditemui di Apartemen Mahata Semesta, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024).

Kendati begitu, Ara memastikan pemerintah bakal memanfaatkan aset perseroan, salah satunya digunakan untuk program 3 juta rumah.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebelumnya mengatakan bakal memetakan beberapa aset milik perusahaan pelat merah untuk mendukung program 3 juta rumah.

Lahan BUMN bakal dipakai untuk membangun program hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kelas menengah.

"Tadi kita ada kesepakatan untuk memetakan seluruh aset BUMN, yang tentu konteksnya perumahan, di mana untuk perumahan rakyat, dan di mana untuk rumah kelas menengah," ujar Erick.

Dua BUMN yang asetnya dimanfaatkan untuk pembangunan rumah yaitu Perum Perumnas dan KAI.

“Kita ada Perumnas, kita juga ada milik KAI, kemudian ada proyek percontohan, bagaimana lahan-lahan milik KAI itu menjadi efektif, dan terjadi subsidi silang antara yang mampu dengan yang membutuhkan," kata dia.

(Febrina Ratna)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi proyek apartemen yang dikelola oleh Perumnas menggunakan transportasi umum commuter line atau KRL, Rabu (27/11/2024).

Kedua menteri Kabinet Merah Putih itu berangkat dari Stasiun Pondok Cina menuju Stasiun Tanjung Barat kira-kira pukul 14.50 WIB.

Selama di dalam kereta, kedua menteri itu berbincang-bincang di dalam gerbong 6 kereta.

Salah satu obrolan yang dibahas adalah mengenai usulan Menteri PKP Ara yang meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk membuat kereta ekspres.

"Banyak penumpang kereta punya rumah-rumah yang kecil di luar Jakarta. Dari tempat dia sampai Jakarta, naik kereta api itu sekitar 12 sampai 10 kali berhenti-berhenti, padahal itu ribuan orang. Saya usul bikin kereta ekspres," ujar Ara.

"Misalnya, dari Maja ke Tanah Abang ada kereta ekspres jamnya setiap pagi jam 06.00 WIB, sore jam 18.00 atau sampai 19.00 WIB. Jadi, pertama, buat kereta api lebih efisien karena tidak usah berhenti-berhenti dan buat konsumennya juga lebih senang karena lebih cepat sampai kantor dan cepat sampai rumah bertemu keluarga," sambungnya.

Terkait hal itu, Menteri BUMN Erick Thohir pun menyambut baik usulan tersebut.

Namun, dia bilang, rencana itu bisa direalisasikan jika gerbong kereta yang tersedia cukup.

"Kita terbuka (idenya), nanti kita lihat gerbongnya cukup atau tidak. Kan beberapa proyek sekarang dan ke depan di bawah pemerintahan Pak Prabowo akan semua kita konsolidasikan. Kita hitung dulu jumlah gerbong, harus kita hitung cukup atau tidak," kata Erick.