Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi soal aksi penolakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Menurutnya, pemerintah memaklumi aksi penolakan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.

Saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025), Dadan menyebut BGN hanya bertugas untuk membangun SDM berkualitas melalui program MBG. Dia menekankan bahwa program itu adalah hak bagi anak-anak Indonesia.

Meski demikian, dia memaklumi apabila masih ada pihak-pihak yang menolak penyelenggaraan MBG. Dia menduga pihak yang menolak itu belum mengetahui manfaat dari program tersebut.

"Sementara kami maklumi dan mungkin belum tahu manfaatnya, nanti kami secara persuasif dengan pemerintah daerah akan menyampaikan hal-hal terkait makan bergizi," ujarnya kepada wartawan, dikutip Sabtu (1/3/2025).

Dadan mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memaksakan MBG di daerah-daerah yang marak terjadi penolakan. Penyelenggaraan MBG tidak akan dilakukan untuk sementara.

Namun, dia memastikan BGN akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempersuasi masyarakat Papua yang menolak program tersebut.

Adapun Dadan enggan mengomentari apabila adanya dugaan pengaruh pihak-pihak tertentu terhadap penolakan MBG di Papua.

"Ya kalau itu sudah konteks lain. Kita fokus saja ke pelaksanaan tugas makan bergizi," pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi penolakan MBG di Papua sempat terjadi di Papua Pegunungan. Pada pekan lalu, Senin (17/2/2025), Polres Jayawijaya mengonfirmasi bahwa aksi penolakan MBG oleh pelajar dan mahasiswa di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan sempat berujung ricuh.

"Sempat ada sedikit keributan karena kami pihak Kepolisian berusaha memisahkan kelompok pelajar mahasiswa yang murni mau menyampaikan aspirasi, dengan kelompok orang yang diduga menunggangi kepentingan kelompok pelajar, dikhawatirkan mengganggu situasi Kamtibmas di Jayawijaya," ujar Wakapolres Jayawijaya Kompol I Wayan Laba saat diminta konfirmasi oleh wartawan.

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) melakukan uji coba kegiatan masak serta distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) di dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Jakarta, Jumat (28/2).

Ketua Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bhayangkari Martha Dedi Prasetyo mengatakan uji coba dilakukan di SPPG Pejaten, Jakarta Selatan dan Cipinang, Jakarta Timur.

"Pada Jumat pagi, Ibu Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari, Ibu Juliati Listyo Sigit, Ibu Wakil Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari, Ibu Diana Ahmad Dofiri, ⁠⁠Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, dan Irwasum Polri menghadiri uji coba masak skala kecil dan pendistribusian MBG," ujar Martha, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan uji coba pemberian makan bergizi gratis dilakukan pukul 09.00 WIB, dengan sasaran penerima siswa sekolah dan anak-anak yatim piatu di panti asuhan sekitar SPPG Pejaten serta Cipinang.

SPPG Pejaten menyalurkan MBG skala kecil ke anak-anak yatim piatu di RT 01 Pejaten. Sementara SPPG Cipinang membagikan MBG di enam titik meliputi dua masjid, dua mushala, satu pondok pesantren, serta satu Majelis Taklim.

Ia menyampaikan acara uji coba MBG itu terpusat di SPPG Polri Pejaten, dengan proses memasak dari mulai persiapan bahan makanan yang dimulai pada Kamis (27/2) sore.

Lalu, bahan makanan yang sudah disiapkan mulai dimasak pada Jumat (28/2) pukul 02.00 WIB subuh, sehingga pada pukul 09.00 WIB pagi makanan sudah siap didistribusikan ke sekolah penerima manfaat.

Adapun setelah menghadiri kegiatan uji coba dan distribusi MBG, Martha menyebutkan Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari juga melakukan dialog interaktif dengan penanggungjawab SPPG Polri di Cipinang.

Dalam dialog tersebut, disebutkan bahwa Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari menanyakan kesiapan SPPG Cipinang beroperasi.

Ia mengatakan Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari bersama para pengurus pusat Bhayangkari sudah meninjau kedua SPPG itu sejak saat pembangunan.

"Alhamdulillah sudah selesai pembangunan, maka segera diaktifkan untuk beroperasi agar efektif dan semakin banyak anak-anak kita yang dijangkau program MBG," tuturnya.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan saat sudah beroperasi penuh, SPPG Pejaten mampu menyediakan 3.426 MBG per hari, sedangkan SPPG Cipinang menargetkan 3.543 porsi MBG per hari.

Masing-masing SPPG juga sudah disiapkan dua kendaraan berupa mobil boks untuk mendistribusikan makanan ke para penerima.

Masih ujar Martha, SPPG Pejaten didirikan pada 27 Januari 2025 dengan luas lahan 1.722 meter persegi dan luas bangunan 375 meter persegi. SPPG tersebut beralamat di Jalan Siaga, Pejaten Barat, Pasar Minggu.

SPPG Pejaten berdiri di lahan bekas gudang penyimpanan peralatan pembinaan jasmani, dan kendaraan dinas. Alih fungsi lahan itu merupakan bentuk komitmen dalam menyukseskan program MBG.

Sementara SPPG Cipinang didirikan 31 Januari 2025, dengan lahan luas 912 meter persegi dan luas bangunan 390 meter persegi. SPPG Cipinang berada di lingkungan Slog Polri, yakni Jalan Bekasi Timur Raya, Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur.

Dia membeberkan bahwa kedua SPPG dilengkapi fasilitas ruang operasional, mulai dari ruang sortir dan cuci bahan makanan, gudang buah dan sayur, gudang bahan makanan kering dan basah, ruang cuci dan simpan alat makan, ruang cuci dan simpan alat masak, serta dapur produksi MBG.

"Kedua SPPG ini juga dilengkapi ruang staf yang diperuntukkan bagi Kepala SPPG, Ahli Gizi, akuntan, PIC Yayasan Kemala Bhayangkari, serta ruang meeting," kata Martha menambahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Global Strategic Riset Indonesia (GSRI) menyampaikan keprihatinan mendalam terkait implementasi program makanan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah.

Direktur Eksekutif GSRI, Sebastian Salang mengatakan, berdasarkan hasil kajian dan riset yang dilakukan, program ini menunjukkan berbagai kelemahan dalam perencanaan, distribusi, dan pengelolaan anggaran.

“Ini berpotensi menyebabkan pemborosan besar-besaran terhadap keuangan negara,” kata Sebastian dalam keterangan resmi, Jumat (28/2/2025).

Dia menyayangkan adanya kelemahan di berbagai sektor tersebut. Sebab, program itu sejatinya bertujuan untuk memberikan asupan makanan bergizi bagi siswa dari tingkat PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui.

“Ini memang merupakan inisiatif yang terlihat positif. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksiapan sistem, alokasi anggaran yang tidak realistis, serta skema distribusi yang berpotensi gagal menjangkau kelompok sasaran secara efektif,” ujarnya.

Sebastian menjelaskan, salah satu permasalahan utama adalah duplikasi anggaran dengan program-program bantuan serupa yang sudah ada.

Saat ini, terdapat anggaran program eksisting sebesar Rp 67,147 triliun, sementara makan bergizi gratis memerlukan tambahan dana Rp 171 triliun, sehingga total anggaran program ini membengkak menjadi Rp 238,147 triliun.

“Anggaran sebesar ini tanpa perencanaan yang matang dapat mengganggu kestabilan fiskal negara,” katanya.

Dia juga mengkritik terkait pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tulang punggung distribusi MBG.

KOMPAS.com/Romensy Augustino Distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP N 4 Sragen, Senin (17/2/2025).

Adapun target pembangunan 5.000 SPPG di seluruh Indonesia hingga Juli 2025, namun penyebaran lokasinya disebut tidak berdasarkan kebutuhan nyata penerima manfaat.

Menurut Sebastian, sebagian besar SPPG justru terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang seharusnya menjadi prioritas utama malah belum tersentuh.

“Padahal, program ini diklaim bertujuan membantu daerah yang mengalami kekurangan gizi dan akses makanan sehat,” ujarnya.

Selain itu, ketidakjelasan skema pengadaan tanah untuk SPPG (apakah akan dibeli atau disewa) serta besarnya anggaran per unit (Rp 1,2 hingga Rp 1,5 miliar per SPPG) tanpa perencanaan teknis yang rinci berpotensi menyebabkan pemborosan dan penyalahgunaan dana.

GSRI juga menyoroti banyaknya celah dalam pengelolaan anggaran makan bergizi gratis, termasuk mark up harga food tray dari harga impor Rp 20.000 per unit menjadi Rp 50.000 per unit.

Kemudian, GSRI menyoroti potensi monopoli pengadaan oleh pihak tertentu tanpa transparansi dalam tender. Demikian juga, alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

“Saat ini, dengan asumsi HPP Rp 10.000 per penerima manfaat, dana hanya cukup untuk 5,6 juta orang, jauh dari target pemerintah sebesar 17,5 juta penerima,” kata Sebastian.

Selain itu, masih banyak pekerja di SPPG yang belum menerima gaji, karena tidak adanya kejelasan mengenai hubungan kerja mereka (mitra, kontrak, atau pegawai tetap).

“Situasi ini sangat berisiko dan menunjukkan kurangnya perencanaan yang baik dari pemerintah,” ujarnya.

Moratorium dan evaluasi

Berdasarkan temuan tersebut, GSRI mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi total terhadap program makan bergizi gratis sebelum terus dilanjutkan.

“Kami merekomendasikan, moratorium pelaksanaan MBG untuk menyempurnakan konsep, skema pengelolaan, serta data penerima manfaat agar lebih transparan dan efektif,” kata Sebastian.

GSRI juga merekomendasikan untuk menghentikan duplikasi anggaran dengan program bantuan gizi lainnya yang sudah berjalan, guna menghindari pemborosan dana negara.

Selain itu, merekomendasikan juga untuk menyusun ulang skema distribusi dan lokasi SPPG berdasarkan kebutuhan nyata penerima manfaat, bukan sekadar proyek politis.

“Kami juga merekmendasikan untuk mengusut tuntas potensi monopoli dan mark up pengadaan food tray dan kebutuhan logistik lainnya, serta memastikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja SPPG agar tidak ada lagi kasus keterlambatan gaji dan eksploitasi tenaga kerja,” ujar Sebastian.

GSRI menegaskan bahwa program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak boleh menjadi ajang pemborosan dan ladang korupsi.

Pemerintah harus memastikan bahwa makan bergizi gratis benar-benar dirancang untuk kepentingan masyarakat, bukan sebagai alat politik atau proyek bagi-bagi anggaran yang tidak efektif.

“Jika tidak ada perubahan signifikan dalam perencanaan dan pengelolaannya, maka MBG berisiko gagal total dan menjadi beban besar bagi keuangan negara,” kata Sebastian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa biaya pengobatan untuk siswa keracunan makan bergizi gratis bisa ditanggung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, pembiayaan itu bakal berasal dari anggaran yang sudah disiapkan di setiap satuan gizi.

Sebab, menurut Dadan, biaya dalam makan begizi terbagi dari biaya bahan baku dan biaya operasional.

"Biaya operasional di satuan pelayanan itu, sifatnya at cost untuk menanggulangi hal-hal yang seperti itu. Bukan diganti, nanti di-handle sama kepala satuan pelayanan," kata Dadan di Lanud Halim Perdanakusuma Kusuma, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

Dadan menyebut, biaya yang digunakan bakal bergantung dari kebutuhan siswa.

Namun, dia mengatakan, nilai at cost bervariasi sekitar Rp 1.000 hingga Rp 3.000 per porsi. Biaya ini bisa juga digunakan untuk menggaji sukarelawan.

"At cost tergantung kebutuhan mereka tapi range-nya antara Rp 1.000-3.000 per porsi tergantung kebutuhan," ujarnya.

"Termasuk (dananya itu bisa digunakan bila) harus menggaji nanti sukarelawan," kata Dadan melanjutkan.

Di sisi lain, Dadan mengatakan, kepala daerah bisa turut menyumbang anggaran untuk mendukung program makan bergizi gratis jika memiliki kapasitas fiskal yang cukup.

Namun, sifatnya tidak wajib, utamanya bagi daerah yang tidak mampu. Menurut Dadan, ada sejumlah daerah yang sudah menyiapkan biaya-biaya tersebut.

"Mereka juga sudah ada yang menyiapkan. Contohnya, Jawa Timur sudah menyiapkan Rp 700 miliar. Bojonegoro sudah menyiapkan Rp 99 miliar. Tapi, kami arahkan bukan untuk makan bergizinya, tapi untuk penyiapan infrastruktur, rantai pasok," ujar Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut biaya pengobatan bagi siswa yang keracunan akibat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa ditanggung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Untuk diketahui, SPPG merujuk pada dapur umum MBG atau satuan unit yang dibentuk di berbagai daerah untuk melayani pembuatan menu MBG setiap harinya.

Menanggapi sejumlah keracunan siswa akibat menu MBG di beberapa daerah, Dadan menjelaskan bahwa setiap menu makanan untuk siswa meliputi biaya untuk bahan baku dan biaya operasional. Setiap SPPG dapat menggunakan biaya operasional untuk mengatasi kejadian seperti keracunan terhadap siswa atau penerima program.

"Biaya operasional di satuan pelayanan itu, sifatnya [additional, red] cost untuk menanggulangi hal-hal yang seperti itu," ungkapnya kepada wartawan saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Dadan lalu memerinci bahwa biaya operasional untuk setiap porsi MBG berkisar antara Rp1.000 sampai dengan Rp3.000. Itu tergantung kebutuhan di lapangan, termasuk untuk menggaji sukarelawan di setiap dapur umum.

Bagi siswa yang sakit atau keracunan akibat menu MBG yang disiapkan, terang Dadan, orang tuanya bisa melapor ke Kepala SPPG di daerahnya untuk dibantu dalam hal biaya pengobatan.

"Nanti di-handle sama kepala satuan pelayanan," kata profesor dari Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.

Adapun program MBG yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025 lalu. Pemerintah awalnya mempersiapkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program anyar tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintahannya menargetkan agar Program MBG bisa menyasar ke seluruh anak sekolah di Indonesia pada akhir 2025.

Berdasarkan keterangannya 22 Januari 2025 lalu, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah telah berhasil melayani 650.000 anak peserta didik di 31 provinsi.

Kepala Negara menjelaskan bahwa target cakupan program MBG akan berjenjang. Pada Januari-April 2025, MBG akan menyasar kepada 3 juta anak sekolah.Kemudian, April-Agustus 2025 akan mencapai 6 juta anak.

"September kita harapkan juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa mendapatkan Makan Bergizi Gratis," ujarnya kepada Kabinet Merah Putih saat Rapat Kabinet Paripurna.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengedepankan pendekatan persuasif dalam upaya memberikan pemahaman tentang pentingnya asupan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi generasi muda di Papua.

Hal itu itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindiana, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menanggapi penolakan sejumlah pelajar di Papua terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami sedang mengerjakan tugas membangun SDM yang berkualitas untuk masa depan. Dan ini adalah hak setiap anak di Indonesia untuk mendapatkan makanan yang berkualitas," katanya.

Ia mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di seluruh Indonesia untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses makanan bergizi sebagai hak dasar mereka.

Dadan memahami bahwa penolakan yang terjadi, mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai manfaat program ini.

Oleh karena itu, BGN akan bekerja sama dengan pemerintah daerah di Papua untuk menyampaikan informasi secara persuasif dan edukatif kepada masyarakat.

"Yang berhak menolak ya sementara kami maklumi dan mungkin belum tahu manfaatnya. Nanti kami secara persuasif dengan pemerintah daerah akan menyampaikan hal-hal terkait makan bergizi," ujarnya.

Dadan menegaskan bahwa BGN tetap menghormati keputusan masyarakat yang memilih untuk tidak mengikuti program tersebut.

"Kalau yang tidak ingin, ya kita tidak penuhi dulu, karena itu hak mereka. Kalau yang berhak menolak kan ngapain kita paksakan, tapi kami akan persuasif karena pentingnya untuk generasi mendatang," ujarnya.

Dalam pelaksanaan pendekatan persuasif ini, BGN akan mengutamakan dialog dan sosialisasi melalui berbagai saluran, termasuk pertemuan dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, serta melibatkan kader-kader kesehatan lokal.

Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya pengaruh pihak lain di balik penolakan tersebut, Dadan tidak ingin berspekulasi. Ia menegaskan bahwa fokus BGN saat ini adalah menjalankan program sesuai dengan tujuannya.

"Ya kalau itu sudah konteks lain. Kita fokus saja ke pelaksanaan tugas makan bergizi," katanya.

Diketahui, salah satu penolakan terjadi ketika sejumlah pelajar di Kota Wamena dan Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak MBG di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2).

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengedepankan pendekatan persuasif dalam upaya memberikan pemahaman tentang pentingnya asupan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi generasi muda di Papua.

Hal itu itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindiana, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menanggapi penolakan sejumlah pelajar di Papua terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami sedang mengerjakan tugas membangun SDM yang berkualitas untuk masa depan. Dan ini adalah hak setiap anak di Indonesia untuk mendapatkan makanan yang berkualitas," katanya.

Ia mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di seluruh Indonesia untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses makanan bergizi sebagai hak dasar mereka.

Dadan memahami bahwa penolakan yang terjadi, mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai manfaat program ini.

Oleh karena itu, BGN akan bekerja sama dengan pemerintah daerah di Papua untuk menyampaikan informasi secara persuasif dan edukatif kepada masyarakat.

"Yang berhak menolak ya sementara kami maklumi dan mungkin belum tahu manfaatnya. Nanti kami secara persuasif dengan pemerintah daerah akan menyampaikan hal-hal terkait makan bergizi," ujarnya.

Dadan menegaskan bahwa BGN tetap menghormati keputusan masyarakat yang memilih untuk tidak mengikuti program tersebut.

"Kalau yang tidak ingin, ya kita tidak penuhi dulu, karena itu hak mereka. Kalau yang berhak menolak kan ngapain kita paksakan, tapi kami akan persuasif karena pentingnya untuk generasi mendatang," ujarnya.

Dalam pelaksanaan pendekatan persuasif ini, BGN akan mengutamakan dialog dan sosialisasi melalui berbagai saluran, termasuk pertemuan dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, serta melibatkan kader-kader kesehatan lokal.

Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya pengaruh pihak lain di balik penolakan tersebut, Dadan tidak ingin berspekulasi. Ia menegaskan bahwa fokus BGN saat ini adalah menjalankan program sesuai dengan tujuannya.

"Ya kalau itu sudah konteks lain. Kita fokus saja ke pelaksanaan tugas makan bergizi," katanya.

Diketahui, salah satu penolakan terjadi ketika sejumlah pelajar di Kota Wamena dan Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak MBG di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2).

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pengendalian mutu (quality control) makanan pada program makan bergizi gratis (MBG) berjalan.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa para ahli gizi yang ditempatkan di tiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) bertugas melakukan pengujian sebelum makanan dikirim ke sekolah, untuk mengontrol kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.

"Ya itu salah satu yang harus dilakukan oleh para ahli gizi. Jadi sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Karena sebetulnya kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan (ada) satu ahli gizi karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas," ucap Dadan.

Menurut dia, kehadiran ahli gizi di satuan pelayanan menjadi kewajiban untuk memastikan proses kontrol kualitas berjalan dengan baik.

Terkait adanya temuan kasus makanan yang belum matang, Dadan menjelaskan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada SPPG yang baru memulai program ini.

Dia mencontohkan, pada saat uji coba sebelumnya, dibutuhkan waktu hingga tiga bulan agar para anggota SPPG untuk dapat memasak bagi 3.000 orang dengan rasa dan tingkat kematangan yang konsisten.

Oleh karena itu, kata dia, saat ini BGN menerapkan standar operasional bahwa SPPG yang baru harus memulai dengan jumlah porsi kecil terlebih dahulu.

"Jadi harus mulai dari 150 (porsi), naik 500 (porsi), naik 1.000 (porsi), naik 1.500 (porsi). Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan," kata dia.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

"Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pengendalian mutu (quality control) makanan pada program makan bergizi gratis (MBG) berjalan.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa para ahli gizi yang ditempatkan di tiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) bertugas melakukan pengujian sebelum makanan dikirim ke sekolah, untuk mengontrol kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.

"Ya itu salah satu yang harus dilakukan oleh para ahli gizi. Jadi sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Karena sebetulnya kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan (ada) satu ahli gizi karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas," ucap Dadan.

Menurut dia, kehadiran ahli gizi di satuan pelayanan menjadi kewajiban untuk memastikan proses kontrol kualitas berjalan dengan baik.

Terkait adanya temuan kasus makanan yang belum matang, Dadan menjelaskan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada SPPG yang baru memulai program ini.

Dia mencontohkan, pada saat uji coba sebelumnya, dibutuhkan waktu hingga tiga bulan agar para anggota SPPG untuk dapat memasak bagi 3.000 orang dengan rasa dan tingkat kematangan yang konsisten.

Oleh karena itu, kata dia, saat ini BGN menerapkan standar operasional bahwa SPPG yang baru harus memulai dengan jumlah porsi kecil terlebih dahulu.

"Jadi harus mulai dari 150 (porsi), naik 500 (porsi), naik 1.000 (porsi), naik 1.500 (porsi). Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan," kata dia.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

"Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pengendalian mutu (quality control) makanan pada program makan bergizi gratis (MBG) berjalan.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa para ahli gizi yang ditempatkan di tiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) bertugas melakukan pengujian sebelum makanan dikirim ke sekolah, untuk mengontrol kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.

"Ya itu salah satu yang harus dilakukan oleh para ahli gizi. Jadi sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Karena sebetulnya kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan (ada) satu ahli gizi karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas," ucap Dadan.

Menurut dia, kehadiran ahli gizi di satuan pelayanan menjadi kewajiban untuk memastikan proses kontrol kualitas berjalan dengan baik.

Terkait adanya temuan kasus makanan yang belum matang, Dadan menjelaskan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada SPPG yang baru memulai program ini.

Dia mencontohkan, pada saat uji coba sebelumnya, dibutuhkan waktu hingga tiga bulan agar para anggota SPPG untuk dapat memasak bagi 3.000 orang dengan rasa dan tingkat kematangan yang konsisten.

Oleh karena itu, kata dia, saat ini BGN menerapkan standar operasional bahwa SPPG yang baru harus memulai dengan jumlah porsi kecil terlebih dahulu.

"Jadi harus mulai dari 150 (porsi), naik 500 (porsi), naik 1.000 (porsi), naik 1.500 (porsi). Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan," kata dia.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

"Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pengendalian mutu (quality control) makanan pada program makan bergizi gratis (MBG) berjalan.

Dadan, yang dijumpai di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa para ahli gizi yang ditempatkan di tiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) bertugas melakukan pengujian sebelum makanan dikirim ke sekolah, untuk mengontrol kualitas makanan yang diberikan kepada siswa.

"Ya itu salah satu yang harus dilakukan oleh para ahli gizi. Jadi sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Karena sebetulnya kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan (ada) satu ahli gizi karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas," ucap Dadan.

Menurut dia, kehadiran ahli gizi di satuan pelayanan menjadi kewajiban untuk memastikan proses kontrol kualitas berjalan dengan baik.

Terkait adanya temuan kasus makanan yang belum matang, Dadan menjelaskan bahwa kejadian tersebut umumnya terjadi pada SPPG yang baru memulai program ini.

Dia mencontohkan, pada saat uji coba sebelumnya, dibutuhkan waktu hingga tiga bulan agar para anggota SPPG untuk dapat memasak bagi 3.000 orang dengan rasa dan tingkat kematangan yang konsisten.

Oleh karena itu, kata dia, saat ini BGN menerapkan standar operasional bahwa SPPG yang baru harus memulai dengan jumlah porsi kecil terlebih dahulu.

"Jadi harus mulai dari 150 (porsi), naik 500 (porsi), naik 1.000 (porsi), naik 1.500 (porsi). Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan," kata dia.

Dadan menegaskan bahwa BGN akan melakukan evaluasi terhadap kejadian tersebut untuk memastikan tidak ada keluhan serupa di masa mendatang.

"Evaluasi harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kualitas makanan harus dijaga agar penerima manfaat tidak dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, menu MBG di salah satu SD di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menuai tanggapan beragam warga net. Sebab ditemukan menu daging ayam mentah alias belum matang dalam kotak menu MBG di sekolah itu.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindaya menyatakan bahwa anggaran operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

"Intinya, makan bergizinya cukup dari pemerintah pusat. Pemda siapkan anggaran jika ada anggaran. Jika tidak ada, tidak usah memaksakan," katanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

Menurut Dadan, ada tiga peran penting pemerintah daerah dalam mendukung program MBG. Pertama, menyiapkan infrastruktur penunjang program.

Kedua, membina dan memperkuat rantai pasok lokal, termasuk mendukung petani, peternak, dan nelayan agar kebutuhan pangan bergizi di daerah dapat terpenuhi.

Ketiga, berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk melakukan pendampingan dalam penyaluran makanan bergizi, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

"Jika tidak ada anggaran, tidak usah memaksakan untuk tiga hal tersebut," katanya.

Meski tidak diwajibkan, kata Dadan, beberapa daerah telah menunjukkan komitmen dalam mendukung program MBG. Jawa Timur, misalnya, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp700 miliar, sementara Bojonegoro menyiapkan Rp99 miliar.

Dadan menekankan anggaran tersebut bukan untuk pengadaan makanan bergizi, melainkan untuk infrastruktur, penguatan rantai pasok, dan pendampingan.

“Tidak ada kewajiban bagi daerah. Kalau yang tidak mampu, tidak perlu memaksakan diri. Ini program pusat, dan Pak Presiden sudah menyatakan biaya untuk makan bergizi cukup,” katanya.

Dadan juga memastikan bahwa untuk daerah-daerah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur, Badan Gizi Nasional siap turun tangan.

“Yang daerahnya hanya ada satu sekolah, dua sekolah, di remote area, yang mitra tidak tertarik ke sana, kami juga punya budget,” katanya.

Para kepala daerah, kata Dadan, menyambut baik kebijakan ini. Dengan anggaran MBG ditanggung pemerintah pusat, daerah bisa mengalokasikan anggaran mereka untuk program-program lain yang lebih produktif dan sesuai kebutuhan lokal.