Surabaya -

Pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis (MBG) di Surabaya dimulai 13 Januari memiliki catatan pada limbah. Seperti tepak makan dari platik food grade, susu kemasan sekali pakai buang, dan sisa makanan menjadi beban Kota Pahlawan.

"Karena kan uji coba ya, karena nanti bukan plastik tempat makannya jadi stainless yang kemarin saya bawa. Jadi nanti semua seperti itu, jadi tidak ada lagi tempat makan plastik, semua stainless," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat ditemui detikJatim di Balai Kota, Kamis (16/1/2025).

Ketika pelaksanaan MBG ada sisa makanan maka pemkot sepakat menyediakan tempat sampah organik dan non organik. Maka, sisa makanan bisa dipisahkan di satu tempat.

"Nanti kami kembangbiakkan untuk maggot, karena maggot butuh untuk sisa makanan," ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya Dedik Irianto mengatakan limbah MBG menjadi beban kota itu sudah bisa dipastikan iya. Namun pihaknya sudah menyiapkan solusinya.

"Iya pasti ada penambahan sisa sampah seluruh kota yang melaksanakan MBG. Untuk Surabaya akan ada treatment. Sementara pakai plastik, setelah makan disiapkan tempat sampah sendiri-sendiri. Sisa makanan ditaruh tempat A, tetra pack kotak susu sendiri, tempat sisa makan ada sendiri," ujar Dedik.

DLH juga sudah berkomunikasi dengan bank sampah induk dan siap menerima sampah plastik untuk dijual lagi. Lalu sampah organik bisa dikompos, sedangkan tetra pack diarahkan ke sampah induk TPS 3R.

"Ada 12 TPS 3R tempat pemilahan. Ada 600 bank sampah bisa memfasilitasi sampah itu. Sudah terkoordinir. Sisa makanan bisa untuk maggot, kami ada 60-an rumah maggot," ujarnya.

Dedik mengatakan di TPS3R terdapat pengelolaan maggot, dan ada pula yang dikelola warga. Bila warga langsung berkoordinasi dengan sekolah untuk sisa makanan sebagai pakan maggot juga bisa dilakukan mengakses sisa makanan program MBG.

"Itu malah lebih baik. Cuma volume sisa makanan nggak selalu sama. Adik-adik seleranya hampir sama. Kalau satu menu kesukaan adik-adik hampir semua habis, karena seleranya hampir sama semua. Cuma ada yang nggak doyan bagian apa, misal sayur apa. Sementara kalau dijadikan ke maggot, maggot harus stabil berapa sampah organik, kalau ambil di TPS3R lebih bagus," pungkasnya.

(dpe/iwd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengonfirmasi adanya insiden keracunan yang melibatkan 40 orang akibat konsumsi ayam marinasi dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Dadan mengatakan, seluruh warga yang mengalami keracunan tersebut telah diobati dan kini dalam kondisi baik.

"40 orang makan ayam yang dimarinasi. Setelah tahu ada yang mual, semua ayam ditarik dan diganti telur," kata Dadan, saat dihubungi, pada Kamis (16/1/2025).

Dadan mengindikasikan bahwa keracunan tersebut mungkin disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam teknis pengolahan menu.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bertindak cepat dengan menarik menu ayam marinasi dan menggantinya dengan telur rebus untuk mencegah kejadian serupa pada penerima manfaat lainnya.

"Teknis pengolahan. Tapi menu ayam krispi itu ditarik untuk yang lain dan diganti telur rebus. Dan yang lain tidak mengalami seperti 40 orang," ujar dia.

Sebelumnya, insiden ini terjadi pada Senin (13/1/2025), ketika puluhan murid dan beberapa guru dari SDN 03 Nunukan Selatan, Nunukan, Kalimantan Utara, mengalami diare yang diduga disebabkan oleh menu MBG.

Kepala Sekolah SDN 03 Nunukan Selatan, Hairuddin, mengatakan, pihak sekolah menduga penyebabnya adalah lauk yang sudah basi dalam menu ayam kecap yang disajikan.

"Kami menduga, menu pengantaran makan pagi yang tidak habis, dibagikan untuk menu pengantaran siang. Karena memang ada lauk yang basi, ada juga yang masih bagus," ungkap Hairuddin.

Di sisi lain, puluhan siswa di Sekolah Dasar (SD) Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, juga mengalami mual, muntah, dan pusing setelah mengonsumsi menu MBG pada Kamis (16/1/2025).

Mereka diduga mengalami keracunan akibat program tersebut.

Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota, Kunari Mahanani, mengonfirmasi kejadian itu, meskipun para siswa tidak sampai dirujuk ke rumah sakit.

"Sudah kita tangani, obati, kita observasi hasilnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ujar dia.

Kejadian ini menyoroti pentingnya pengawasan dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis, agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.

Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyebutkan pihaknya menyiapkan enam dukungan terkait investasi negara Qatar untuk pendanaan satu juta unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Dukungannya ada enam. Pertama, informasi pertanahan, kemudian pengadaan pertanahan, lalu nanti terkait lahan sawah yang dilindungi (LSD) kalau memang lahan itu adalah lahan sawah," ujar Nusron dikutip dari Antara, Kamis, 16 Januari 2025.

Dukungan lainnya, yakni kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), hak tanggungan, dan roya. Selain itu, Nusron juga menyambut baik keputusan Presiden RI yang menyatakan tidak boleh ada lahan sawah yang dijadikan perumahan.

"Saya setuju memang itu usulan kami. Usulan kami supaya dibatasi, kalau kondisinya tidak terpaksa sekali jangan menggunakan lahan sawah," kata dia.

Pemerintah Indonesia dan Qatar menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait pendanaan satu juta hunian bagi MBR.

Penandatanganan yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto itu dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2025.

Pendanaan dilakukan dengan skema government-to-government (G to G) antara Qatar dan Indonesia.

Penandatanganan tersebut menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian dan berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun rumah untuk program 3 Juta Rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Maruarar juga menyampaikan dirinya dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah bertemu dengan Presiden Prabowo dan diputuskan tidak boleh ada lahan sawah yang dijadikan perumahan.

(KIE)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menyiapkan peta jalan atau road map Program 3 Juta Rumah sebagai rencana kerja lima tahun ke depan. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan ini merupakan langkah strategis dalam mencapai target yang akan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

"Salah satunya adalah berfokus pada program kredit pemilikan rumah dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah. Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 lalu sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang ready stock," kata Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (16/1/2025).

Ara mengaku akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan modal transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta berfokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam rapat yang digelar kemarin malam itu menyampaikan Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon 1 yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon 1 ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun 5.500 unit rumah untuk anggota TNI angkatan darat (AD). Rumah tersebut akan tersebar di beberapa lokasi, seperti Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta; Bekasi, Jawa Barat hingga Brebes, Jawa Tengah.

Pembangunan rumah itu akan dilakukan dengan Kementerian PKP, sementara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah tersebut.

"Rencananya ada sekitar 5.500 unit di 5 tempat, yakni di Serang sekitar 1.900 unit, kemudian di Bantul, Bekasi, Bogor dan Brebes. Untuk BP Tapera tolong siapkan kuota FLPP-nya," kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangannya, dikutip Kamis (16/1/2025).

Pria yang akrab disapa ara ini juga mengatakan, pembangunan rumah tersebut akan dilakukan akhir bulan ini. Hal itu nantinya ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking.

Sementara itu, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyambut baik rencana bantuan pembangunan rumah untuk anggota TNI AD tersebut. Ia berharap, anggota TNI AD bisa memiliki hunian yang layak.

"Dengan pembangunan rumah ini diharapkan dapat membantu anggota TNI AD yang belum memiliki rumah untuk mempunyai hunian layak," ujarnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Sukoharjo -

Sejumlah siswa SD Negeri (SDN) 3 Dukuh, Sukoharjo, mengalami mual-mual usai santap makan bergizi gratis (MBG). Begini dugaan penyebabnya.

Menu makan bergizi gratis di SDN Dukuh 3 yakni nasi, ayam goreng tepung, ca wortel, tahu, dan susu. Usai santap siang, sejumlah siswa mengeluhkan pusing, mual, hingga muntah-muntah.

Kepala Puskesmas Sukoharjo, Kunari Mahanani, mengatakan dugaan penyebabnya adalah olahan ayam yang kurang matang.

"Ayam yang tidak matang. Yang terkena itu istilahnya cuma mual, muntah, dan pusing, tidak sampai dirujuk ke rumah sakit. Sudah kita tangani, obati, kita observasi, hasilnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan," kata Kunari saat ditemui awak media di Puskesmas Sukoharjo, Kamis (16/1/2025).

Melihat kondisi siswa yang mengalami mual-mual tadi, wanita yang akrab disapa dr. Anik itu mengatakan mereka sudah tertangani dengan baik.

"Insyaallah sampai ke depannya, besok itu tidak ada yang bertambah lagi," ujarnya.

Dia menjelaskan, ayam yang kurang matang itu sedikit kemungkinan mengalami bau. Namun dia mengatakan ayam itu dimasak dengan menu ayam goreng tepung.

"Biasanya kalau kurang matang, dari bau tidak. Kalau dari bentuk tidak juga, tapi teksturnya agak gimana gitu," jelasnya.

Jumlah siswa yang diberikan obat oleh tim medis cukup banyak, yakni sekitar 50 siswa. Jumlah ini lebih banyak dari yang diungkapkan Kepala SDN Dukuh 3 Lilik Kurniasih yang mengatakan siswanya mengalami mual sekitar 10 anak.

"Ada sekitar 50-an yang dikasih obat dari 200 siswa di SDN Dukuh 3," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah siswa SDN Dukuh 3, Sukoharjo, mengalami mual usai menyantap makan bergizi gratis. Para siswa langsung mendapatkan perawatan medis.

Kepala SDN Dukuh 3, Lilik Kurniasih, mengatakan peristiwa itu terjadi pukul 09.30 WIB tadi. Sejumlah pihak langsung datang ke SDN Dukuh 3 untuk melakukan penanganan, seperti tim dari Puskesmas Sukoharjo, SPPG, hingga ahli gizi.

"Tadi ada makanan berbau. Anak-anak ada beberapa yang sudah makan, ada gejala sedikit, ada yang sakit dan mual. Kita langsung koordinasi, tadi semua pihak ke sini," kata Lilik saat ditemui awak media di SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Kamis (16/1).

Dari jumlah siswa SDN Dukuh 3 sekitar 200 siswa, hanya sebagian kecil yang mengalami mual usai santap MBG.

"Tadi sekitar 10 siswa yang mual-mual, langsung bu bidan ke sini, bu dokter ke sini, langsung dikasih obat dan tertangani. Kelas 2 dan 5," jelasnya.

Usai diberikan obat oleh tim medis, siswa yang mengalami mual-mual kondisinya membaik. Lilik mengatakan mereka tidak sampai dilarikan ke puskesmas.

Menu MBG hari ini di SDN Dukuh 3 ada nasi, ayam tepung goreng, ca wortel, tahu, dan susu. Disebutkan makanan yang bau adalah ayam. SDN Dukuh 3 sudah sepekan ini melaksanakan program MBG.

"(Dugaan penyebabnya) Tidak tahu, karena masih diteliti," ucapnya.

"Tadi ayam (makanan yang berbau)," pungkas Lilik.

(rih/ahr)

Bisnis.com, CIREBON - Program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Majalengka yang awalnya dijadwalkan dimulai pada Senin (13/1/2025), dipastikan mengalami penundaan hingga pekan depan, Senin (20/1/2025).

Direktur Tiga Dara Utama, selaku mitra Badan Gizi Nasional (BGN) Asep Sukarno mengatakan program MBG harus menunggu kedatangan ahli gizi dan akuntan dari BGN untuk memantau dan mengawasi seluruh proses pelaksanaan.

“Kami masih menunggu ahli gizi dan akuntan dari BGN. Mereka saat ini masih dalam tahap perekrutan. Oleh karena itu, pelaksanaan MBG di Majalengka terpaksa diundur hingga pekan depan,” kata Asep, Kamis (16/1/2025).

Asep menegaskan, pihaknya telah mempersiapkan segala kebutuhan untuk mendukung program MBG sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BGN. Bahkan, dapur tertutup yang menjadi pusat pengolahan makanan telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, seperti lemari pendingin, freezer, hexos fan, serta sepuluh unit kompor gas.

“Kami sudah mempersiapkan fasilitas terbaik, termasuk peralatan yang memenuhi standar BGN. Tim pekerja juga telah kami siapkan untuk memasak, mencuci piring, dan mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah di Majalengka,” jelasnya.

Selain itu, bahan baku yang akan digunakan untuk menyusun menu makanan program MBG berasal dari wilayah Majalengka. Hal ini dilakukan sesuai rekomendasi BGN yang mengutamakan penggunaan sumber daya lokal.

Asep menyebut pihaknya telah menjalin kerja sama dengan koperasi petani dan peternak setempat untuk memasok kebutuhan seperti beras, telur, ayam, dan sayuran.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh bahan baku segar, berkualitas, dan mendukung perekonomian lokal. Kerja sama dengan koperasi setempat juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat Majalengka,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka menganggarkan dana sebesar Rp5 miliar pada 2025 untuk makan bergizi gratis pelajar sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP)

Penjabat Bupati Majalengka Dedi Supandi mengatakan anggaran Rp5 miliar untu menjangkau sebanyak 192.247 siswa dari berbagai jenjang pendidikan.

Program ini pun dirancang bukan hanya untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang memadai, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan dasar siswa.

“Lebih dari sekadar meningkatkan gizi siswa, program ini juga dirancang untuk mendukung perekonomian lokal,” kata Dedi.

Dalam pelaksanaan program ini, Pemkab Majalengka berencana menggandeng pengusaha catering lokal melalui mekanisme e-katalog.

Langkah ini dinilai akan memberikan efek positif ganda, yakni pemenuhan kebutuhan makan bergizi gratis untuk siswa sekaligus mendongkrak perekonomian lokal di wilayah Kabupaten Majalengka.

Dengan pemanfaatan e-katalog, pemerintah dapat menjalin kerjasama yang transparan dan memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di bidang penyediaan makanan.

Pemkab menekankan bahwa program ini bukan sekadar pengadaan makan siang gratis, tetapi juga salah satu strategi untuk melibatkan pelaku usaha lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Pemkab Majalengka juga melibatkan kelompok pemberdayaan perempuan yang berada di bawah naungan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Kelompok ini telah mendapatkan pelatihan khusus agar dapat berpartisipasi dalam penyediaan makanan sehat dan bergizi bagi para siswa.

“Dengan dilibatkannya kelompok pemberdayaan perempuan, harapannya mereka dapat ikut berperan aktif dalam menyukseskan program ini sekaligus meningkatkan ekonomi keluarga,” kata Dedim

Meski mendapat banyak apresiasi, Pemkab Majalengka menyadari pentingnya pengawasan ketat dalam implementasi program ini.

Transparansi dalam penggunaan anggaran dan kualitas makanan menjadi prioritas utama. Pemkab memastikan bahwa setiap makanan yang disediakan memenuhi standar gizi dan kebersihan yang ditetapkan.

Pemerintah daerah juga berencana membentuk tim khusus yang akan memantau pelaksanaan program di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan program dapat berjalan lancar tanpa kendala, mulai dari proses penyediaan hingga distribusi makanan kepada siswa.

“Kami akan melakukan pengawasan yang ketat agar program ini berjalan efektif. Kualitas makanan harus benar-benar terjaga, dan anggaran yang ada akan kami gunakan sebaik mungkin,” kata Dedi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyebutkan pihaknya menyiapkan enam dukungan terkait investasi negara Qatar untuk pendanaan satu juta unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Dukungannya ada enam. Pertama, informasi pertanahan, kemudian pengadaan pertanahan, lalu nanti terkait lahan sawah yang dilindungi (LSD) kalau memang lahan itu adalah lahan sawah," ujar Nusron di Jakarta, Kamis.

Dukungan lainnya, lanjutnya, yakni kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), hak tanggungan, dan roya.

Selain itu, Nusron juga menyambut baik keputusan Presiden RI yang menyatakan tidak boleh ada lahan sawah yang dijadikan perumahan.

"Saya setuju memang itu usulan kami. Usulan kami supaya dibatasi, kalau kondisinya tidak terpaksa sekali jangan menggunakan lahan sawah," katanya.

Pemerintah Indonesia dan Qatar menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait pendanaan satu juta hunian bagi MBR.

Penandatanganan yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto itu dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Pendanaan dilakukan dengan skema government-to-government (G to G) antara Qatar dan Indonesia.

Penandatanganan tersebut menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian dan berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun tiga juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Maruarar juga menyampaikan dirinya dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah bertemu dengan Presiden Prabowo dan sudah diputuskan tidak boleh ada lahan sawah yang dijadikan perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza, meninjau langsung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Pulogebang, Jakarta Timur, Kamis (16/1/2025).

Berdasarkan pantauan detikcom di lapangan, Faisol Riza tiba meninjau proses MBG sekitar pukul 07.47 WIB di PAUD Baiturahim, Pulogebang, Jakarta Timur. Ia meninjau langsung proses MBG untuk sekitar 50 murid di lembaga pendidikan tersebut.

Adapun menu MBG di PAUD Baiturahim, yakni nasi, olahan telur, olahan sayur lodeh yang dipadupadankan dengan irisan sosial, buah jeruk, dan susu sapi ukuran 115 ml.

Menu yang sama juga disajikan pada program MBG di SDN Pulogebang 06. Di lokasi ini, paket MBG disediakan untuk 529 murid. Faisol Riza sendiri tiba di SDN Pulogebang 06 sekitar pukul 8.30 WIB seusainya meninjau MBG di PAUD Baiturahim.

"Mudah-mudahan bisa membantu adik-adik semua menjadi anak-anak yang hebat, ya. Anak-anak yang bisa berbakti kepada bangsa dan negara, kepada orang tua, bisa berbakti kepada agama, dan bisa mencapai cita-cita," kata Faiso Riza dalam kunjungannya.

Sementara itu, salah seorang wali murid di PAUD Baiturahim, Sulastri (50), berharap MBG bisa menambah gizi anaknya. Namun begitu, secara pengeluaran rumah tangga, MBG tidak banyak berdampak.

"Harapannya ya biar lebih baik anaknya. Biar lebih tambah gizi lagi. Biar sehat. Kalau masalah pengeluaran sama ini sama aja, cuman ada ininya, jadi kalau pulang sekolah saya nggak buru-buru siapin makan dia. Jadi pulang sekolah dia sudah kenyang," terangnya.

Simak Video: Evaluasi-Saran Ahli Gizi Terkait Program MBG yang Sudah Mulai Berjalan

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rrd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau karib disapa Ara berharap agar para pengembang yang membangun perumahan bersubsidi dapat memilih lokasi strategis dekat dengan transportasi umum.

Ini bertujuan agar penghuni rumah subsidi bisa beraktivitas dengan mudah dan terjangkau.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ara saat melakukan kunjungan kerja ke Perumahan Puri Delta Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Selasa malam ( 14/1/2025).

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi layak, terjangkau, serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman, bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," kata dia dalam siaran pers, Rabu (15/1/2025).

Sementara Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho meminta agar pengembang perumahan memiliki standar fasilitas-fasilitas rumah layak huni yang sudah terpenuhi. Contohnya, terdapat meja, dapur, dan kamar mandi yang layak.

"Serta penambahan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk kepentingan warga juga disediakan agar tidak ada komplain saat pengghunian dan masyarakat senang tinggal di perumahan subsidi," sambung Heru.

Adapun Perumahan Puri Delta Tigaraksa terletak di Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang.

Berdiri di atas lahan seluas 36 hektar dengan jumlah rencana unit sebanyak 3.229 unit dimana per Desember 2024 sudah terakadkan sebanyak 1.698 unit.

Perumahan ini berjarak sekitar 600 meter dari Stasiun Tigaraksa yang memiliki akses ke Jakarta dan Merak.

Aksesbilitas kawasan Puri Delta Tigaraksa juga terhubung langsung dengan dua ruas jalan kabupaten yakni Ruas Jasinga Tenjo dan ruas menuju Stasiun Kereta Api Tigaraksa.

Kota Bogor (ANTARA) - Janji Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat kampanye dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, mulai diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai pada 6 Januari 2025, seiring dengan dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Program itu akan dilakukan secara bertahap, dengan target sasaran 3 juta penerima manfaat, mulai dari balita, santri, siswa pendidikan anak usia dini (PAUD), sampai sekolah menengah atas (SMA) sederajat, ibu hamil dan ibu menyusui pada periode Januari-April 2025.

Dalam satu pekan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, banyak cerita menarik yang muncul dari berbagai daerah. Ada sejumlah murid yang merasa senang dengan menu makanan yang disajikan, ada pula yang menyatakan lebih enak masakan ibu di rumah.

Menu-menu yang disajikan pada program Makan Bergizi Gratis tersebut, terbilang lengkap, mulai dari karbohidrat, yakni nasi, dilengkapi dengan sayuran, lauk, yakni ayam goreng atau olahan lainnya, buah-buahan dan susu.

Bagi sebagian kalangan, menu makanan yang disalurkan pada program Makan Bergizi Gratis ini biasa dinikmati saat berada di rumah. Maklum saja, sasaran penerima program itu bukan hanya anak dari keluarga tidak mampu, namun targetnya adalah seluruh anak-anak Indonesia.

Ada pula penerima manfaat yang tidak menghabiskan makanannya, lantaran rasa menu ayam dalam program Makan Bergizi Gratis, dirasa kurang pas di lidah. Memang, urusan lidah adalah hal yang relatif dan subjektif, apalagi terbiasa memakan masakan ibu yang enak dan sedap.

Cerita penerima program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Negeri 1 Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menjadi pelajaran bermakna mengenai program dari pemerintah ini. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial menampilkan pembagian makanan program Makan Bergizi Gratis.

Masih dalam video tersebut, terlihat sejumlah anak mulai membuka kotak makanan dan segera menyantapnya. Namun, ada satu anak yang dalam rekaman video tersebut, hanya meminum susu yang merupakan salah satu menu dari program Makan Bergizi Gratis.

Sosok perekam video, yaitu Kapolsek Bone Raya Ipda Yahya Boudelo, yang kemudian berkata kepada anak bernama Muhammad Suleman Datau, siswa kelas 3 di sekolah tersebut "Silahkan makan, kenapa tidak dimakan?" ucapnya.

Sang anak menjawab, "Mau diberikan ke mama". Perekam video kembali bertanya, "Kenapa mau dikasihkan ke mama?" Sang anak menjawab, "Karena di rumah tidak ada nasi". Sungguh, jawaban itu sangat menggugah rasa penuh makna.

Menu Makan Bergizi Gratis yang disimpan Suleman Datau untuk orang tuanya, sebetulnya relatif sederhana. Dalam video tersebut, terlihat ada nasi, telor, sayuran dan lauk lainnya. Niat Suleman Datau untuk membawa makanan itu kepada orang tuanya, sungguh mulia.

Berbagai sudut pandang bisa kita gunakan untuk memaknai fenomena yang ditunjukkan oleh Suleman, salah satunya adalah makna dari makanan yang tersaji di hadapan kita.

Hadirnya makanan di hadapan kita memiliki makna tajalli atau perwujudan af'al (perbuatan) Tuhan, meskipun yang menghadirkan makanan itu adalah manusia.

Karena itu, sikap yang ditunjukkan oleh Suleman mengajak kita, khususnya para siswa penerima bantuan MBG, untuk menghargai setiap butir nasi yang lengkap dengan sayur dan lauknya.

Lewat Suleman, Tuhan sedang menunjukkan bahwa tidak sepatutnya anak meremehkan sajian makanan yang dihasilkan dari jerih payah banyak pihak, mulai dari petani, buruh tani, pemanggul gabah di sawah, hingga kaum ibu yang mengolah makanan itu menjadi siap santap.

Belajar bersyukur

Kisah yang disuguhkan oleh Suleman mengajarkan kita, para orang dan anak-anak dari kalangan berada, agar memaknai keberadaan makanan itu dengan penuh nikmat dan rasa syukur mendalam.

Bagi anak-anak yang merasa tidak cocok dengan sajian makanan gratis itu perlu belajar, meskipun memerlukan proses, untuk tidak mengeluh karena rasanya yang tidak sesuai dengan selera mereka.

Pembelajaran rasa syukur ini tentu perlu melibatkan para orang tua dari kalangan berada untuk mengingatkan anak-anaknya agar menghargai makanan yang disediakan secara gratis di sekolah dengan cara melahapnya tanpa sisa.

Kalau bagi kalangan yang sangat mampu, makanan itu kurang bermakna karena rasanya "kurang enak" (ini sangat subjektif), namun bagi siswa dari keluarga tidak mampu, makanan itu justru merupakan sajian mewah yang jarang ditemukan di rumah.

Bagi keluarga dari kalangan berada, sesekali bisa mengajak anak-anaknya untuk melihat masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh atau di sekitar tempat penampungan sampah.

Anak-anak dari keluarga kaya perlu diajarkan untuk berempati pada keadaan orang lain yang jauh di bawah kehidupan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup, khususnya makanan.

Dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara program mulia ini, kasus yang ditunjukkan oleh Suleman bisa menjadi bahan evaluasi bagaimana program MBG ini juga bisa menyentuh masyarakat yang kurang mampu, misalnya melibatkan warga yang kondisi ekonominya sama dengan keluarga Suleman.

Warga dengan kondisi ekonomi ibu dari Suleman bisa dilibatkan, setidaknya sebagai pekerja ketika program itu dikerjakan untuk disajikan kepada siswa.

Pemerintah mewajibkan penerima proyek pengadaan makanan gratis itu untuk mempekerjakan warga dari kalangan tidak mampu, sehingga program itu betul-betul memiliki dampak berganda, di luar memenuhi kebutuhan siswa akan makanan bergizi.

Program Makan Bergizi Gratis, sesungguhnya memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, dengan alokasi anggaran yang direncanakan hingga mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Besarnya anggaran itu, bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau kekurangan, salah satunya seperti orang tua Suleman Datau.

Pelibatan masyarakat kurang mampu, antara lain memanfaatkan jasa mereka untuk membantu proses produksi makanan yang ada dalam program Makan Bergizi Gratis. Mereka dilibatkan dalam produksi, sembari dibekali pengalaman untuk di kemudian hari membuka usaha secara mandiri.

Pembekalan untuk memulai usaha tersebut perlu dilakukan supaya pada saatnya, mereka bisa hidup mandiri dengan penghidupan yang layak, mengingat program Makan Bergizi Gratis tidak akan berjalan selamanya.

Kisah Suleman Datau yang menyita perhatian publik seiring berjalannya program Makan Bergizi Gratis, bisa menjadi pintu masuk pemerintah untuk melakukan intervensi, sehingga sejalan dengan program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Badan Otonom Nahdlatul Ulama, GP Ansor, akan mengerahkan 10 ribu Satgas Pangan Banser untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketum GP Ansor Addin Jauharudin menyebut pengukuhan Satgas Pangan Banser itu akan dilaksanakan pada April 2025.

"Terkait infrastruktur yang akan dibangun nanti bertepatan dengan harlah Ansor ke-91 tahun di April. Kita akan mengukuhkan 10 ribu Satgas Pangan Banser," kata Addin di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/1).

Selain itu, Addin menyampaikan Ansor juga akan membangun kelompok-kelompok tani dalam membangun ketahanan pangan.

Ia menyebut langkah itu diambil seraya mengintegrasikan lahan-lahan yang dikelola Ansor untuk ketahanan pangan.

Menurutnya, Ansor juga akan mengembangkan perekonomian di desa. Addin menyatakan mereka berniat membangun rantai pasok ekonomi di sana.

"Kemudian penguatan logistik pedesaan untuk membangun ketahanan pangan," ucapnya.

Addin menyatakan pembangunan perekonomian di pedesaan dengan mengaktivasi seluruh perangkat ekonomi desa akan turut menopang perekonomian di tingkat nasional.

"Ketahanan ekonomi kita harus tumbuh dan ekonomi di pedesaan akan menopang kekuatan ekonomi nasional," ujar dia.