Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengatakan keberadaan dapur Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa membuka lapangan pekerjaan baru di daerah.

"Mulai dari pembangunan hingga beroperasi dapur MBG tentunya membutuhkan tenaga kerja, dengan demikian lapangan kerja baru bertambah sehingga bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia khususnya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat," katanya di Sukabumi, Rabu.

Menurut Zainul, setiap dapur MBG wajib memiliki minimal 47 tenaga kerja yang terdiri dari ahli masak, bagian dapur, tenaga distribusi, lapangan dan tenaga kebersihan.

Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) pun menugaskan kepala dapur, akuntan dan ahli gizi untuk mendukung operasional dapur. Tenaga kerja untuk membantu proses penyediaan makanan bergizi bisa menyerap dari warga sekitar SPPG, terkecuali tenaga-tenaga ahli yang tentunya harus memiliki sertifikat keahlian dan berkompeten.

Kemudian, untuk penyediaan bahan makanan dapur MBG pun harus berkoordinasi dengan masyarakat sekitar seperti petani, peternak, nelayan maupun distributor. Sehingga terjadi perputaran ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di daerah.

Program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini merupakan salah satu bentuk kepeduliannya terhadap rakyat Indonesia. Dengan adanya program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi para pelajar untuk menciptakan generasi yang kuat dan cerdas.

Selain itu, perekonomian di daerah meningkat dan mampu mengurangi angka pengangguran di Indonesia khususnya di kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa dan Bali ini.

Meskipun dirinya tidak tahu persis berapa jumlah SPPG untuk mendukung pelaksanaan Program MBG yang sudah berdiri di Kabupaten Sukabumi, tetapi dampak positif dari program unggulan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mulai dirasakan.

"Kami dari legislatif yang bekerjasama dengan BGN gencar memberikan sosialisasi tentang MBG kepada masyarakat dengan tujuan program ini berjalan lancar dan terlaksana secara merata. Mungkin, masih banyak di wilayah Sukabumi yang belum mendapatkan program ini, tetapi kami memastikan seluru sekolah mendapatkannya karena dilakukan secara bertahap," tambahnya.

Di sisi lain, Zainul mengatakan selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi dan limbah di setiap dapur dengan ketat.

SPPG merupakan dapur yang mengelola pembuatan hingga pendistribusian MBG kepada para penerima manfaat (pelajar). Pembangunan dapur ini harus memperhatikan standar kebersihan dan keamanan pangan guna menjamin kualitas gizi.

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Wali Kota Bekasi Tri Adhianto serta Kepala BNPB Suharyanto menanyakan kesediaan warga terdampak banjir untuk direlokasi. Ara meminta agar pertanyaan terhadap warga dilakukan secara baik-baik.

"Jadi ini kan kejadiannya udah sering berulang. Jadi saya meminta seperti waktu kita di Flores Timur dengan beliau juga kita ajak masyarakat, ajak ngomong baik-baik. Apakah ada keinginan untuk relokasi? Kan begitu ya," ungkap Ara saat kunjungan ke lokasi pengungsian banjir di kantor BNPB Jatiasih, Kota Bekasi, Rabu (5/3/2025).

Ara menjelaskan, upaya menanyakan kesediaan warga untuk direlokasi pernah dilakukannya kepada warga di Flores Timur. Dia mengatakan saat itu menggunakan cara berbicara secara baik-baik.

"Karena itu kan memindahkan bukan hanya tempat tinggal tapi kehidupan. Dia sekolahnya, pasarnya, tempat ibadahnya, jadi pindah semua. Jadi diajak, tanya baik-baik. Jadi tanya baik-baik. Saya rasa masyarakat disini mungkin satu sampai dua hari lagi boleh Pak BNPB sama Bapak Wali Kota ditanya baik-baik ya. Bagaimana ya," ujar Ara.

Dia juga menyampaikan untuk relokasi di Bekasi, sudah ada lahan yang siap digunakan. Letaknya berada di sekitar Pasar Bintara.

"Kemudian, tadi saya sudah berbincang dengan Bapak Wali Kota ada di tempat, di pasar ya, Pak, ya? Di pasar Bintara. Pasar Bintara tanahnya sudah ada. Punya kota ya? Punya kota Nanti kalau cocok itu bagaimana caranya kita bangunkan ya. Supaya ada solusi," imbuhnya.

Lihat Video 'Menteri Ara Bicara Peluang Relokasi Korban Banjir PGP Bekasi':

(isa/isa)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan dari PT Frisian Flag Indonesia (FFI). Bahkan, FFI telah memulai proyek percontohan yang mengadopsi semangat MBGmdi 10 sekolah dasar di sekitar pabrik kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Perusahaan pada medio Oktober 2024, menggelar program uji coba dengan memberikan MBG kepada lebih 2.000 siswa di delapan SD dan dua SMP. Bermitra dengan Indonesia Food Security Review (IFSR) dan Pusat Kajian Gizi dan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (PKGK FKM UI), FFI ingin uji coba MBG bisa tepat sasaran.

"Uji coba yang kami lakukan di Cikarang memasukkan minum susu sebagai bagian dari makan bergizi gratis. Kami mendapat tanggapan positif dari siswa dan guru sekolah, dan minum susu menjadi bagian yang dinantikan oleh anak-anak," ujar Corporate Communication Manager FFI Fetti Fadliah dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Selain itu, kata Fetti, FFI juga melakukan survei terhadap 359 siswa yang mengikuti program uji coba MBG di Cikarang. Hasilnya, mereka menemukan mayoritas siswa mengalami kurang gizi, bahkan ada yang berstatus gizi buruk.

Menurut dia, pemberian produk susu secara rutin saat MBG akan membantu pemenuhan gizi yang dibutuhkan. "Melihat respons ini, FFI semakin yakin bahwa program MBG sangat bermanfaat dalam meningkatkan status gizi anak dan membangun Indonesia menjadi bangsa yang kuat," kata Fetti.

Wakil Ketua PKGM FKM UI, Prof. Dr. drg Sandra Fikawati MPH menyampaikan, pihaknya memiliki survei yang menunjukkan konsumsi susu di Tanah Air masih rendah, hanya 16 liter per kapita per tahun. "Angka ini masih jauh dibanding negara-negara maju seperti Belanda yang sudah 250 liter per kapita per tahun," kata Fikawati.

Dia pun menyayangkan adanya seruan untuk menghentikan konsumsi susu dan diganti dengan makan ikan atau daging. Menurut Fikawati, minum susu mengandung kalsium dan vitamin D yang sangat baik diberikan kepada anak setelah masa ASI eksklusif, balita, usía sekolah dan dewasa, bahkan hingga usía lanjut.

Dari survei yang dilakukannya mendapati balita yang kurang mengonsumsi susu berdampak pada stunting, pelambatan pertumbuhan, malnutrisi, hingga overweight di masyarakat kota. "Makanan harus diberikan seimbang, tidak boleh berlebih atau kurang," kata Fikawati dalam diskusi di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi mengungkap banyaknya perumahan di Jawa Barat yang sebelumnya tidak terkena banjir, namun kini mencapai ketinggian dua meter.

Oleh karena itu, dirinya ingin mengaudit dari sisi apek lingkungan seluruh perumahan di Jawa Barat banjir.

"Faktornya adalah apa? Kesalahan tata ruang atau kesalahan pengembang? Itu saja, terima kasih," tegas Dedi usai menghadiri groundbreaking (peletakan batu pertama) rumah Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Dedy juga mengungkapkan fakta warga Jawa Barat tertipu oleh pengembang. Salah satu contoh kasusnya adalah mereka telah membayar untuk membeli rumah subsidi, namun tak kunjung dibangun.

"Saya sudah telpon beberapa menteri untuk segera mengevaluasi, karena di Jawa Barat ini banyak masyarakat yang tertipu oleh pengembang. Duitnya sudah bayar, kemudian rumahnya tidak didapat," tegas Dedi.

Kemudian, ada kasus warga membeli rumah subsidi lebih dari satu unit maupun hook lalu dibongkar dan dibangun kembali, kemudian dikontrakkan.

"Akhirnya, masyarakat tidak menikmati rumah subsidi itu. Dan yang paling harap dikenal oleh masyarakat adalah, rumah subsidi itu adalah ada uang negara yang diberikan kepada masyarakat, bisa jadi hanya dinikmati oleh pengembang," tutup dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyatakan Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) hingga Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan wujud gotong-royong masyarakat.

"Ada survei yang menyebutkan bahwa orang Indonesia suka membantu meski tidak kenal orangnya. Dari sinilah muncul ide Genting, yang menjadi ikhtiar untuk melibatkan masyarakat Indonesia yang mempunyai rezeki untuk membantu (menurunkan angka stunting)," kata Mendukbangga Wihaji dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Dalam rentang tahun 2020-2045, lanjutnya, akan terjadi bonus demografi dimana sekitar 190,98 juta atau 70,72 persen penduduk Indonesia ada dalam usia produktif. Namun, tantangan dalam bonus demografi tersebut diperkirakan hanya 69,1 juta dari 190,98 juta masyarakat yang berkontribusi terhadap pendapatan negara.

"Data tadi menjadi alasan stunting perlu diatasi, dan hal inilah yang mendorong Kemendukbangga/BKKBN untuk melaksanakan program terbaik hasil cepat atau quick wins, yang salah satunya adalah Genting," ujar dia.

Ia juga mengemukakan dari data yang dimiliki Kemendukbangga/BKKBN terdapat 8,6 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS), sehingga target Genting menyasar 1 juta KRS yang akan fokus pada penanganan di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), karena pencegahan merupakan salah satu cara efektif menurunkan stunting, dimulai dari masa pranikah, hamil, hingga usia anak 2 tahun.

"Dalam periode inilah MBG hadir untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Itu faktor yang luar biasa menurut saya karena negara hadir, Pak Prabowo sangat bijak tentang kondisi lapangan ini. Harapannya, MBG ini akan menjadi salah satu solusi untuk menangani stunting," ucapnya.

Pihaknya akan melibatkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk pemberian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Karena tidak mungkin ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dikumpulkan tiap hari. Kita punya TPK yang nanti mendistribusikan makanan ke lapangan," tuturnya.

Wihaji juga menyampaikan intervensi Genting lainnya yaitu non-nutrisi yang meliputi perbaikan jamban/MCK, rumah layak huni, akses air bersih, serta edukasi pencegahan stunting pada remaja, calon pengantin, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Untuk menu non-nutrisi, beberapa korporasi menyiapkan bantuan, misal air bersih. Kita sudah kerja sama dengan beberapa BUMN termasuk PTPN untuk menyiapkan bantuan air bersih, karena penyebab stunting di beberapa kota adalah tidak ada air bersih, seperti di Papua Pegunungan dan sebagian NTT," paparnya.

Hingga saat ini jumlah mitra atau orang tua asuh Program Genting tercatat sebanyak 20.181 orang dari BUMN/BUMD, LSM/komunitas/perorangan, media, swasta, serta perguruan tinggi/akademisi.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kuota rumah subsidi rencananya akan ditambah. Pengumuman penambahan kuota untuk rumah subsidi itu rencananya akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Istana Kepresidenan, Selasa (4/3) malam. Namun, Ara tidak merinci jumlah dan waktu pengumuman penambahan kuota rumah subsidi akan disampaikan.

"Mohon doanya karena kami diminta untuk kreatif oleh Presiden, mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Presiden umumkan juga akan ada tambahan kuota karena memang rumah subsidi ini sangat diminati oleh masyarakat, banknya juga happy karena kredit macetnya rendah," ujar Ara di lokasi.

Ara mengungkapkan, dalam penyediaan rumah subsidi ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah penyalurannya harus tepat sasaran.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ara mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Nah untuk itu kami sudah berkoordinasi dengan BPS karena yang diminta untuk memberikan data adalah BPS. Kita juga sudah meminta data MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) itu nanti by name by address dari BPS, supaya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran," paparnya.

Selain harus tepat sasaran, pihaknya juga diminta oleh Presiden Prabowo untuk memastikan kualitas rumah subsidi bagus.

"Tentunya kita diminta untuk memastikan, jangan sampai kuotanya meningkat tapi kualitasnya berkurang. Jadi rumah subsidi perintah Presiden Prabowo harus tetap berkualitas," tutupnya.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang pernah mengungkapkan akan ada penambahan kuota rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) 2025 sebanyak 200.000 unit rumah atau bertambah menjadi 420.000 unit rumah.

"Kami dengar, saya minggu lalu rapat dengan Pak Rio Silaban (Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan). Pak Rio bilang sudah ditetapkan 420.000 (unit), penambahan dari 200.000 (unit). Dan akan diturunkan Rp 6 triliun dulu supaya bisa jalan nih (FLPP)," katanya dalam acara Diskusi Media 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' di Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Meski kuota FLPP ditambah, menurut Bonny tidak semuanya akan terserap sempurna. Sebab, waktunya sudah mepet ke akhir tahun ini.

"Dan kami dari saat itu juga memberitahu kepada Pak Rio bahwa kita tinggal berapa lama lagi sampai Desember? Mau kita usahakan 500.000-600.000 (unit)? Tidak mungkin, bener gak? Waktu tinggal mepet. Dikasih 420.000 (unit), paling pengembang bisa sampai 300.000 (unit)," ungkapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota pada Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengungkapkan bahwa Kota Bekasi akan terus dihantui ancaman banjir jika tidak upaya untuk membenahi aliran sungai di daerah tersebut.

Yayat menjelaskan, banjir yang melanda Bekasi erat kaitannya dengan perubahan penataan sungai yang berubah seiring perubahan tata ruang Bekasi, dari awalnya area sawah menjadi perumahan.

"Pertama, dulu riwayatnya Bekasi itu kan merupakan wilayah hamparan areal persawahan. Dia memiliki areal yang cukup luas di dataran rendah, dan potensi air yang cukup untuk areal persawahan. Dulu dikenal sebagai lumbung padi," kata Yayat saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

Yayat menyampaikan, sistem pengairan atau irigasi di Bekasi sejatinya sudah cocok untuk areal persawahan.

Namun, sistem irigasi itu tidak cukup untuk menangani aliran air ketika pembangunan besar-besaran mulai terjadi akibat urbanisasi Bekasi sebagai kota penyangga Jakarta.

Area sawah yang dulu terhampar pun pelan-pelan berubah menjadi kawasan perumahan.

"Bekasi itu mulai berubah di era mulai tahun 1970-an, ketika Perumnas itu mulai banyak membangun perumahan-perumahan di sana," kata Yayat.

"Dan pasar properti di Bekasi juga sangat pesat karena apa? Karena dia dekat dengan Jakarta," ujar dia.

Sayangnya, perumahan-perumahan itu dibangun di dekat daerah aliran sungai (DAS) Sungai Cileungsi dan Cikeas.

Padahal, dua sungai itu berujung di Kali Bekasi yang terletak di jantung kota berjuluk "Kota Patriot" tersebut.

Menurut dia, hal ini mengakibatkan warga Bekasi senantiasa dihantui ancaman banjir apabila tidak ada pembenahan penataan sungai di wilayah tersebut.

"Jadi ibaratnya kalau misalnya Cikeas dan Sungai Cileungsi ini tidak diperbaiki, ditata, atau dinormalkan, maka Bekasi sampai kapan pun akan terancam," nilai Yayat.

Kondisi yang bakal menimpa Kota Bekasi akan semakin parah apabila curah hujan di sekitar wilayah tersebut, terkhusus Bogor, juga meningkat.

Penataan ruang

Berubahnya tata Kota Bekasi yang berdampak pada bencana banjir mendorong dilakukannya penataan ulang kembali terkait mitigasi bencana di Jabodetabek.

Yayat mengatakan, penting untuk setiap wilayah kota besar di Jabodetabek memiliki masterplan pengendalian banjir.

"Bukan hanya masterplan untuk Jakarta, Bekasi pun perlu masterplan. Untuk masing-masing wilayah kota, perlu (masterplan)," ucap Yayat.

Ia pun mewanti-wanti daerah Jabodetabek untuk tidak terus-menerus melakukan pembangunan besar-besaran tanpa memerhatikan penataan sungai yang baik.

Jika tidak, menurutnya, bukan hal yang mengherankan daerah-daerah Jabodetabek ini bakal tenggelam ketika hujan besar melanda.

Untuk diketahui, pada banjir awal Maret ini, terdapat tujuh dari dua belas kecamatan di Kota Bekasi yang terdampak.

Kecamatan yang terdampak meliputi Jatiasih, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bantar Gebang, Pondok Gede, dan Rawa Lumbu.

Sementara itu, lima kecamatan lainnya, yaitu Jati Sampurna, Bekasi Barat, Medan Satria, Mustika Jaya, dan Pondok Melati, tidak mengalami dampak banjir.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengakui bahwa banjir tersebut melumpuhkan Kota Bekasi sehingga aktivitas masyarakat tak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

“Bisa dikatakan Kota Bekasi seperti lumpuh akibat banjir hari ini,” kata Tri di Pondok Gede Permai, Jatiasih, Bekasi Kota, Selasa (4/3/2025).

"Karena hampir (semua) aktivitas kegiatan perkantoran hari ini tidak bisa berjalan secara normal," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota pada Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengungkapkan bahwa Kota Bekasi akan terus dihantui ancaman banjir jika tidak upaya untuk membenahi aliran sungai di daerah tersebut.

Yayat menjelaskan, banjir yang melanda Bekasi erat kaitannya dengan perubahan penataan sungai yang berubah seiring perubahan tata ruang Bekasi, dari awalnya area sawah menjadi perumahan.

"Pertama, dulu riwayatnya Bekasi itu kan merupakan wilayah hamparan areal persawahan. Dia memiliki areal yang cukup luas di dataran rendah, dan potensi air yang cukup untuk areal persawahan. Dulu dikenal sebagai lumbung padi," kata Yayat saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

Yayat menyampaikan, sistem pengairan atau irigasi di Bekasi sejatinya sudah cocok untuk areal persawahan.

Namun, sistem irigasi itu tidak cukup untuk menangani aliran air ketika pembangunan besar-besaran mulai terjadi akibat urbanisasi Bekasi sebagai kota penyangga Jakarta.

Area sawah yang dulu terhampar pun pelan-pelan berubah menjadi kawasan perumahan.

"Bekasi itu mulai berubah di era mulai tahun 1970-an, ketika Perumnas itu mulai banyak membangun perumahan-perumahan di sana," kata Yayat.

"Dan pasar properti di Bekasi juga sangat pesat karena apa? Karena dia dekat dengan Jakarta," ujar dia.

Sayangnya, perumahan-perumahan itu dibangun di dekat daerah aliran sungai (DAS) Sungai Cileungsi dan Cikeas.

Padahal, dua sungai itu berujung di Kali Bekasi yang terletak di jantung kota berjuluk "Kota Patriot" tersebut.

Menurut dia, hal ini mengakibatkan warga Bekasi senantiasa dihantui ancaman banjir apabila tidak ada pembenahan penataan sungai di wilayah tersebut.

"Jadi ibaratnya kalau misalnya Cikeas dan Sungai Cileungsi ini tidak diperbaiki, ditata, atau dinormalkan, maka Bekasi sampai kapan pun akan terancam," nilai Yayat.

Kondisi yang bakal menimpa Kota Bekasi akan semakin parah apabila curah hujan di sekitar wilayah tersebut, terkhusus Bogor, juga meningkat.

Penataan ruang

Berubahnya tata Kota Bekasi yang berdampak pada bencana banjir mendorong dilakukannya penataan ulang kembali terkait mitigasi bencana di Jabodetabek.

Yayat mengatakan, penting untuk setiap wilayah kota besar di Jabodetabek memiliki masterplan pengendalian banjir.

"Bukan hanya masterplan untuk Jakarta, Bekasi pun perlu masterplan. Untuk masing-masing wilayah kota, perlu (masterplan)," ucap Yayat.

Ia pun mewanti-wanti daerah Jabodetabek untuk tidak terus-menerus melakukan pembangunan besar-besaran tanpa memerhatikan penataan sungai yang baik.

Jika tidak, menurutnya, bukan hal yang mengherankan daerah-daerah Jabodetabek ini bakal tenggelam ketika hujan besar melanda.

Untuk diketahui, pada banjir awal Maret ini, terdapat tujuh dari dua belas kecamatan di Kota Bekasi yang terdampak.

Kecamatan yang terdampak meliputi Jatiasih, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bantar Gebang, Pondok Gede, dan Rawa Lumbu.

Sementara itu, lima kecamatan lainnya, yaitu Jati Sampurna, Bekasi Barat, Medan Satria, Mustika Jaya, dan Pondok Melati, tidak mengalami dampak banjir.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengakui bahwa banjir tersebut melumpuhkan Kota Bekasi sehingga aktivitas masyarakat tak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

“Bisa dikatakan Kota Bekasi seperti lumpuh akibat banjir hari ini,” kata Tri di Pondok Gede Permai, Jatiasih, Bekasi Kota, Selasa (4/3/2025).

"Karena hampir (semua) aktivitas kegiatan perkantoran hari ini tidak bisa berjalan secara normal," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota pada Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengungkapkan bahwa Kota Bekasi akan terus dihantui ancaman banjir jika tidak upaya untuk membenahi aliran sungai di daerah tersebut.

Yayat menjelaskan, banjir yang melanda Bekasi erat kaitannya dengan perubahan penataan sungai yang berubah seiring perubahan tata ruang Bekasi, dari awalnya area sawah menjadi perumahan.

"Pertama, dulu riwayatnya Bekasi itu kan merupakan wilayah hamparan areal persawahan. Dia memiliki areal yang cukup luas di dataran rendah, dan potensi air yang cukup untuk areal persawahan. Dulu dikenal sebagai lumbung padi," kata Yayat saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

Yayat menyampaikan, sistem pengairan atau irigasi di Bekasi sejatinya sudah cocok untuk areal persawahan.

Namun, sistem irigasi itu tidak cukup untuk menangani aliran air ketika pembangunan besar-besaran mulai terjadi akibat urbanisasi Bekasi sebagai kota penyangga Jakarta.

Area sawah yang dulu terhampar pun pelan-pelan berubah menjadi kawasan perumahan.

"Bekasi itu mulai berubah di era mulai tahun 1970-an, ketika Perumnas itu mulai banyak membangun perumahan-perumahan di sana," kata Yayat.

"Dan pasar properti di Bekasi juga sangat pesat karena apa? Karena dia dekat dengan Jakarta," ujar dia.

Sayangnya, perumahan-perumahan itu dibangun di dekat daerah aliran sungai (DAS) Sungai Cileungsi dan Cikeas.

Padahal, dua sungai itu berujung di Kali Bekasi yang terletak di jantung kota berjuluk "Kota Patriot" tersebut.

Menurut dia, hal ini mengakibatkan warga Bekasi senantiasa dihantui ancaman banjir apabila tidak ada pembenahan penataan sungai di wilayah tersebut.

"Jadi ibaratnya kalau misalnya Cikeas dan Sungai Cileungsi ini tidak diperbaiki, ditata, atau dinormalkan, maka Bekasi sampai kapan pun akan terancam," nilai Yayat.

Kondisi yang bakal menimpa Kota Bekasi akan semakin parah apabila curah hujan di sekitar wilayah tersebut, terkhusus Bogor, juga meningkat.

Penataan ruang

Berubahnya tata Kota Bekasi yang berdampak pada bencana banjir mendorong dilakukannya penataan ulang kembali terkait mitigasi bencana di Jabodetabek.

Yayat mengatakan, penting untuk setiap wilayah kota besar di Jabodetabek memiliki masterplan pengendalian banjir.

Jakarta: Pinhome Indonesia Residential Market Report 2024 & Outlook 2025 memaparkan tren pencarian rumah, pertumbuhan inventori, pengaruh kebijakan Pemerintah 2024, dan prediksi tren properti 2025 yang memberikan peluang kepemilikan rumah bagi generasi muda.

Tahun lalu sektor properti bergerak dinamis cenderung positif. Beberapa yang menjadi catatan penting adalah total inventori tumbuh +130 persen, terutama di wilayah dengan infrastruktur strategis.

Pencarian rumah tumbuh di semua segmen, dengan rumah sederhana memimpin pertumbuhan 149 persen. Suku bunga BI yang fluktuatif tidak menghalangi pertumbuhan transaksi KPR dan KPA sebesar 60 persen, dengan KPR Take Over mendominasi 63 persen.

CEO & Founder Pinhome Dayu Dara Permata mengatakan sama dengan 2024, prospek pasar properti di 2025 juga menunjukkan peluang positif, yang kemungkinan besar akan didorong oleh kebijakan-kebijakan baru.

"Kami optimis akses kepemilikan rumah dapat tetap terbuka khususnya bagi Milenial dan Gen Z - generasi yang selama ini disebut sulit memiliki rumah," jelas dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 5 Maret 2025.

Potensi yang inklusif juga terlihat di area luar Pulau Jawa, di mana minat pembelian rumah diprediksi akan meningkat terkait konektivitas yang semakin baik. Menurut Pinhome, keselarasan antara pembangunan program 3 Juta Rumah dan permintaan rumah sederhana.

Permintaan akan rumah sederhana (di bawah Rp200 juta) di Kabupaten Tangerang melonjak khususnya di kecamatan seperti Sepatan, Pasar Kemis, dan Rajeg, yang bertumbuh 120 persen secara tahunan (2023 vs 2024).

Hal ini sejalan dengan pencanangan program 3 Juta Rumah yang juga dimulai di Kabupaten Tangerang pada November 2024.

Melihat tren ini, daerah-daerah dengan lonjakan permintaan rumah sederhana yang tinggi, seperti Bandar Lampung (593 persen), Kota Balikpapan (555 persen), Kabupaten Sukabumi (292 persen), dan Kabupaten Malang (265 persen).

"Hal ini dapat menjadi prioritas Pemerintah dalam menentukan lokasi pembangunan, sehingga distribusi dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat," jelas dia.

(KIE)

NUSANTARA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan menuju ibu kota politik pada tahun 2028 dengan menggelar kegiatan Penjajakan Minat Pasar terkait Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Sektor Perumahan pada Senin (24/02/2025) lalu.

Kegiatan ini merupakan bagian dari tahap penyiapan Proyek KPBU IKN, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur IKN, serta mematuhi Peraturan Menteri PPN Nomor 6 Tahun 2022.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang Proyek KPBU IKN Sektor Perumahan kepada pelaku usaha, investor, dan lembaga keuangan/kreditur.

Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan atau hunian di IKN melalui skema KPBU, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022.

Namun demikian, nilai realisasi proyek KPBU ini akan diketahui dari hasil tender atau pelelangan nanti.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

"Market sounding selama dua hari itu, untuk memperkenalkan proyek KPBU yang nantinya akan ditenderkan. Nah, nilainya akan tergantung dari hasil tender nanti," ujar Agung.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan pemerintah sedang menyiapkan pembangunan jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT) menggunakan skema pendanaan APBN untuk mendukung investasi swasta.

Menurutnya, beberapa skema pembangunan IKN akan dilakukan mulai tahun 2025 ini. Pertama, melalui APBN, yang saat ini sedang kami tenderkan.

"Kami juga membangun jalan dan MUT, terutama di wilayah 1B dan 1C, untuk bisa melayani investor yang akan melakukan pembangunan, bahkan (investor) sudah ada yang melakukan groundbreaking," ujar Basuki.

Penyerahan Letter to Proceed (LtP)

Sejauh ini, ada tiga Letter to Proceed (LtP) yang menunjukkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur dasar.

"Dua oleh konsorsium asing dan satu lagi oleh dua BUMN. Kemudian untuk hunian juga sudah ada enam LtP dengan rincian dua oleh konsorsium asing, tiga oleh swasta nasional, dan satu oleh BUMN," jelas Agung.

Pada kesempatan yang sama, Otorita IKN menyerahkan LtP kepada Konsorsium PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Penyerahan ini menandai kemajuan dalam tahapan investasi dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menyusun studi kelayakan dan persiapan awal pembangunan MUT dan jalan.

Penjajakan Minat Pasar ini menjadi langkah awal sebelum memasuki tahap transaksi proyek yang direncanakan pada Semester I tahun 2025.

Otorita IKN berharap partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan investasi dan mewujudkan Proyek KPBU IKN Sektor Perumahan.

Dengan adanya skema KPBU ini, diharapkan pembangunan infrastruktur dan hunian di IKN dapat berjalan lebih cepat dan efisien, serta menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia.

Jakarta -

Peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan rumah subsidi untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) akan segera dilakukan. Groundbreaking tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Minggu (9/3/2025) mendatang.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Istana Kepresidenan, Selasa (4/3) malam. Ia mengungkapkan akan ada sekitar 5.400 rumah subsidi yang akan dibangun untuk TNI AD.

"Hari Minggu, 4 hari lagi, nanti bersama Bapak KSAD Jenderal Maruli, saya akan groundbreaking perumahan buat TNI Angkatan Darat di Serang, sekitar 5.400 rumah," katanya di lokasi.

Pembangunan rumah subsidi tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero). Tak hanya TNI AD saja, nantinya juga akan pembangunan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Laut (AL) dan juga TNI Angkatan Udara (AU).

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), TNI AD, dan juga PT Bank Mandiri (Persero) untuk membangun rumah subsidi. Kerja sama tersebut ditandai oleh penandatanganan nota kesepahaman antara BP Tapera dengan TNI AD dan PT Bank Mandiri (Persero).

Ara menjelaskan, lingkup kerjasamanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui FLPP kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes," ungkap Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (7/2/2025).

(abr/zlf)