KOMPAS.com - Kota Singkawang di Kalimantan Barat sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait hunian dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Singkawang:

1. Damai Lestari: Tipe 36

   Terletak di Singkawang Utara, Kota Singkawang, perumahan ini dikembangkan oleh PT Galang Perkasa dengan banderol Rp 142 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/180 meter persegi. Dari total 133 unit, masih tersedia 69 rumah lagi.

2. Perumnas Grand Sinka Permai: Tipe Rst 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional yang terletak di Singkawang Utara, Kota Singkawang. Menawarkan 82 rumah seharga Rp 142 juta.

   Luas bangunan dirancang seukuran 36/153 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 63 unit, dan sisanya 19 rumah lagi.

3. Griya Harmoni: Tipe 36

   Berlokasi di Singkawang Utara, Kota Singkawang, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Ravindo Karya dengan harga Rp 153 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/166 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 4 unit dari total 18 rumah yang dipasarkan.

4. Baihaqi Regency: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Singkawang Utara, Kota Singkawang. Masing-masing unit dirancang seluas 36/162 meter persegi dengan harga Rp 153 juta.

   Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Baihaqi Pilar Kreasi ini masih menyisakan satu unit lagi.

5. Greenland Residence 2: Tipe 36

   Di Singkawang Utara, Kota Singkawang, terdapat perumahan sebanyak 44 unit dengan harga Rp 153 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/136 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Ravindo Karya ini masih menyisakan 7 unit lagi.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintahan Prabowo-Gibran menggalakkan Program 3 Juta Rumah per tahun, yang salah satunya mendorong pembangunan satu juta apartemen di wilayah perkotaan.

Apartemen, rumah susun atau hunian vertikal dapat menjadi solusi untuk mengatasi backlog perumahan nasional yang mencapai 12,7 juta unit. Artinya masih banyak warga masyarakat Indonesia yang belum memiliki hunian permanen.

Sebagian masyarakat yang belum memiliki hunian tersebut kebanyakan tinggal di daerah perkotaan yang pertumbuhan penduduknya makin pesat akibat laju urbanisasi yang kian tinggi.

Memang betul hunian vertikal dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan hunian di perkotaan. Walaupun hunian vertikal sangat dibutuhkan, tempat tinggal jenis ini kurang diminati, baik oleh konsumen maupun pengembangan perumahan.

Keterbatasan lahan menjadi salah satu tantangan utama bagi pengembang untuk membangun hunian vertikal, terutama bagi rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah perkotaan. Tantangan makin berat ketika pengembang perumahan dihadapkan pada proses perizinan pembangunan hunian vertikal yang lebih rumit dibandingkan dengan perizinan pembangunan rumah tapak.

Kedua faktor ini berdampak pada tingginya harga penjualan unit hunian vertikal yang juga mendorong harga sewa yang tinggi bagi masyarakat. Ini tentunya juga membuat masyarakat sebagai konsumen kurang meminati hunian vertikal dan lebih banyak memilih untuk membeli rumah tapak, walaupun lokasinya jauh dari tempat kerja mereka di kota.

Sepanjang semester pertama tahun ini, angka penjualan kumulatif atau cumulative sales rate untuk hunian vertikal mencapai sekitar 59,1 persen dengan proyeksi pasar untuk jenis hunian ini pada tahun 2024 cenderung landai (soft). Hal ini berbanding terbalik dengan cumulative sales rate untuk rumah tapak pada semester I tahun ini yang tembus sekitar 88 persen, dengan proyeksi pasar rumah tapak cenderung stabil namun aktif karena makin banyaknya kolaborasi antara pengembang asing dan lokal guna memenuhi tingginya permintaan konsumen akan rumah tapak.

Dari data tersebut, pasar rumah tapak lebih menguntungkan baik secara profit dan mungkin bisa menjadi solusi untuk mengatasi backlog perumahan dari sisi ekonomi secara umum.

Namun ketika berbicara dari sisi keberlanjutan secara jangka panjang, hal tersebut bisa dibilang cukup mengkhawatirkan akibat keterbatasan lahan sehingga pembangunan rumah tapak yang makin masif dapat menyebabkan peralihan fungsi lahan sawah produktif yang berperan penting bagi swasembada pangan di wilayah nonperkotaan.

Melihat kondisi demikian, pemerintahan Prabowo-Gibran bergerak cepat dengan menyusun strategi agar pembangunan satu juta apartemen di perkotaan dapat tercapai

Lalu bagaimana strategi Pemerintah mewujudkan hunian vertikal yang terjangkau dan diminati oleh rakyat?

TOD dan transportasi umum

Strategi pertama Pemerintah mewujudkan hunian vertikal terjangkau di wilayah perkotaan, salah satunya dengan memanfaatkan sejumlah lahan yang tidak terpakai (idle) milik perusahaan BUMN seperti PT KAI.

Pemanfaatan lahan idle BUMN yang berada di kawasan strategis dan dekat dengan sarana transportasi seperti stasiun kereta tentunya akan membuat mobilisasi masyarakat yang tinggal lebih mudah. Dengan demikian hunian vertikal yang dibangun pun akan diarahkan pada konsep transit oriented development (TOD)

Secara keunggulan, konsep TOD mendorong penataan permukiman agar tidak menjadi padat, kumuh, dan tidak terkendali. Selain itu, hunian TOD akan mendorong masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke pemanfaatan transportasi umum sehingga hal ini juga dapat mengurangi kemacetan di wilayah perkotaan.

Sebagai langkah awal, Pemerintah tengah melakukan pemetaan dan pendataan lahan - lahan menganggur milik BUMN. Hal ini bertujuan agar pembangunan hunian TOD cenderung terarah dan memiliki nilai strategis dalam membantu masyarakat.

Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membagikan rumah gratis ke masyarakat. Hal ini untuk menjalankan program 3 juta rumah yang digaungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menilai beberapa kebijakan yang diambil Maruarar seperti pembangunan rumah berkonsep gotong royong melalui program CSR konglomerat, pemberian rumah gratis, serta rencana penurunan harga jual tidak berkorelasi terhadap pencapaian program 3 juta rumah.

"Berbeda dari arah yang selama ini disampaikan. Tetapi REI masih terus berkomunikasi dengan pemerintah, termasuk Satgas perumahan," kata Joko, Rabu (27/11/2024).

Joko menambahkan kebijakan-kebijakan yang belakangan diambil Menteri PKP ini menimbulkan kebingungan bagi para pengembang dibawah keanggotaan REI.

Pengusaha khawatir kebijakan bagi rumah gratis, dan diskon harga rumah akan menahan masyarakat untuk membeli rumah baru, sebab menunggu bantuan pemerintah.

"REI tetap berkomunikasi dan beradaptasi dengan nomenklatur kementerian untuk mendorong program 3 juta rumah ini. Meskipun saat ini ada banyak pertanyaan dan juga kebingungan informasi dari para anggota kami terutama di daerah," kata Joko Suranto.

Terkait pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

"REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan. Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepreneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah," katanya.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api," kata dia.

Seperti diketahui, Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya melakukan groundbreaking perdana program Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah yang dilakukan bersama Agung Sedayu Group. Proyek tersebut merupakan bagian dari program CSR dari perusahaan milik Sugianto Kusuma alias Aguan senilai Rp60 miliar.

Maruarar menjelaskan groundbreaking ini dimulai dari alokasi lahan pribadinya seluas 2,5 hektare yang berlokasi di Tangerang, kepada pengembang Agung Sedayu Group untuk dibangun sebanyak 250 unit rumah susun. Rumah tersebut akan diberikan secara gratis untuk beberapa golongan masyarakat tertentu.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan beberapa perusahaan swasta melalui corporate social responsibility (CSR) akan melakukan groundbreaking untuk membantu perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada Desember 2024.

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa perusahaan yang memulai groundbreaking (perumahan). Dari diskusi sama saya, kemungkinannya di Berau, Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan," ujar Maruarar atau disapa Ara di Depok, Jawa Barat pada Rabu.

Menurut dia, dari CSR perusahaan sudah ada 6-7 perusahaan besar yang siap membantu terkait perumahan untuk MBR dalam rangka mempercepat Program 3 Juta Rumah per tahun.

Salah satu perusahaan yang sudah mulai membangun perumahan bagi rakyat adalah Agung Sedayu Group di Tangerang, Banten.

"Tanahnya dari perusahaan pribadi saya, yang bangun dan mengisi adalah Agung Sedayu Group. Ini akan membuat semangat gotong royong dari pihak yang besar membantu rakyat yang belum punya rumah. Jadi kita sudah mulai langkah-langkah nyata," kata Ara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurutnya, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia. Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menaikan kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800 ribu unit. Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan KPR FLPP sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan angsuran terjangkau.

"Program KPR FLPP yang disalurkan oleh pemerintah bersama perbankan ini sangat bagus dan perlu ditingkatkan targetnya. Banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk dapat memiliki rumah bersubsidi dengan harga yang murah dan angsuran terjangkau," ujar Ara dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Menurutnya, program penyaluran KPR FLPP yang sudah berjalan sejak tahun 2010 sangat baik untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Pasalnya, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membutuhkan bantuan pembiayaan KPR agar dapat mengangsur dengan biaya yang tetap serta masa tenor yang cukup lama.

Untuk diketahui, program KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Program KPR ini memberikan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyalurannya dari pemerintah sementara pengelolaan dan penyaluran pembiayaan dilakukan oleh sejumlah perbankan nasional.

"Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200.000 unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800.000 unit. Tentu hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan," katanya.

Ia juga menyatakan Kementerian PKP tidak segan untuk melanjutkan berbagai program perumahan yang dinilai baik meskipun kebijakan dan program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan sejak 2010 kalau bermanfaat, bagus dan benar untuk perumahan rakyat harus dilanjutkan dan ditingkatkan targetnya. Saya siap habis-habisan dorong KPR FLPP dan sebagai birokrat juga harus memiliki jiwa negarawan dan jangan saling menyalahkan jika ada pergantian pemerintahan dengan melanjutkan berbagai program bidang perumahan yang ada untuk rakyat," tuturnya.

Hal ini disampaikan dalam diskusi bersama Direktur Utama BTN dan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Menara 2 BTN, Jakarta, Selasa (26/11). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, Direktur Rumah Umum dan Komersial Fitrah Nur, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti.

Kemudian, ada Wakil Direktur Utama BTN Oni Febriarto Rahardjo, Direktur Risk Management Setiyo Wibowo, Direktur Operasional and Customer Experience Hakim Putratama, Direktur SME and Retail Funding Muhammad Iqbal dan SEVP Wholesale Banking Benny Yoslim, dan Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

Dari diskusi sama saya, kemungkinannya di Berau, Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan beberapa perusahaan swasta melalui corporate social responsibility (CSR) akan melakukan groundbreaking untuk membantu perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada Desember 2024.

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa perusahaan yang memulai groundbreaking (perumahan). Dari diskusi sama saya, kemungkinannya di Berau, Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan," ujar Maruarar atau disapa Ara di Depok, Jawa Barat pada Rabu.

Menurut dia, dari CSR perusahaan sudah ada 6-7 perusahaan besar yang siap membantu terkait perumahan untuk MBR dalam rangka mempercepat Program 3 Juta Rumah per tahun.

Salah satu perusahaan yang sudah mulai membangun perumahan bagi rakyat adalah Agung Sedayu Group di Tangerang, Banten.

"Tanahnya dari perusahaan pribadi saya, yang bangun dan mengisi adalah Agung Sedayu Group. Ini akan membuat semangat gotong royong dari pihak yang besar membantu rakyat yang belum punya rumah. Jadi kita sudah mulai langkah-langkah nyata," kata Ara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurutnya, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia. Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan, kebijakan program 3 juta rumah, termasuk di antara beberapa yang dibagikan gratis merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepemilikan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurutnya, bagi-bagi rumah atau pemberian diskon rumah akan membuat harga rumah menjadi terjangkau dan bisa mudah terserap oleh masyarakat. Sehingga, seharusnya kebijakan ini disambut baik oleh seluruh masyarakat Indonesia.

"Saya rasa semua happy dengan kebijakan ini, agak lucu jika ada orang Indonesia tidak senang dengan kebijakan ini," kata pria yang akrab disapa Ara itu dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Pada kesempatan itu, Ara mengaku saat ini pemerintah sudah membuat instrumen kebijakan dalam rangka menekan harga rumah. Harapannya masyarakat bisa membeli rumah dengan harga yang lebih murah.

Adapun kebijakan tersebut misalnya pembebasan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), hingga penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

"Instrumen negara itu adalah kebijakan, aturan, hari ini kita membuat aturan yang sangat pro rakyat, jadi menurut saya seharusnya bersyukur, dengan kebijakan ini," kata dia.

Instrumen lainnya yang digunakan untuk meningkatkan akses kepemilikan rumah adalah dengan mengundang perusahaan besar mengarahkan program CSR untuk membangun rumah hingga pemanfaatan lahan gratis hasil sitaan milik koruptor untuk dibangun rumah baru.

Sebelumnya, Ara sempat melakukan groundbreaking perdana Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah yang dilakukan bersama Agung Sedayu Group. Proyek tersebut merupakan bagian dari program CSR dari perusahaan milik Sugianto Kusuma alias Aguan senilai Rp60 miliar.

Ara menjelaskan, groundbreaking ini dimulai dari alokasi lahan pribadinya seluas 2,5 hektare yang berlokasi di Tangerang, kepada pengembang Agung Sedayu Group untuk dibangun sebanyak 250 unit rumah susun. Rumah tersebut akan diberikan secara gratis untuk beberapa golongan masyarakat tertentu.

"Saya rasa kebijakan ini sangat pro rakyat, dan kita membangun itu rumah rakyat, saya pikir kebijakan ini justru disambut sangat bahagia oleh rakyat kecil," kata Ara.

(Dhera Arizona)

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap meningkatkan target program penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menteri PKP Maruarar Sirait menilai KPR FLPP sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga dan angsuran yang terjangkau.

"Program KPR FLPP yang disalurkan oleh pemerintah bersama perbankan ini sangat bagus dan perlu ditingkatkan targetnya. Banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk dapat memiliki rumah bersubsidi dengan harga yang murah dan angsuran terjangkau," ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 27 November 2024.
Menurutnya, program penyaluran KPR FLPP yang telah dilaksanakan pemerintah sejak 2010 sangat baik guna mendukung Program 3 Juta Rumah. Hal itu karena masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan bantuan pembiayaan KPR sehingga mereka dapat mengangsur dengan biaya angsuran yang tetap dengan masa tenor yang cukup lama.

KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

"Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200 ribu unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800 ribu unit. Tentu hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan," jelas dia.

Menteri PKP juga menyatakan, Kementerian PKP dibawah kepemimpinannya tidak segan untuk melanjutkan berbagai program perumahan yang dinilai baik meskipun kebijakan dan program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan sejak 2010 kalau bermanfaat, bagus dan benar untuk perumahan rakyat harus dilanjutkan dan ditingkatkan targetnya. Saya siap habis-habisan dorong KPR FLPP dan sebagai birokrat juga harus memiliki jiwa negarawan dan jangan saling menyalahkan jika ada pergantian pemerintahan dengan melanjutkan berbagai program bidang perumahan yang ada untuk rakyat," ungkap dia.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menekankan perlu ada bank khusus untuk membiayai ekosistem bidang perumahan. Ia pun kembali meminta Bank Tabungan Negara (BTN) dapat menjadi Bank Perumahan.

Hal ini untuk membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan pembangunan rumah di Indonesia. Ara menyebut BTN selama ini memegang peran penting dan strategis dari berbagai sudut bidang perumahan.

"Saya minta ke depan BTN bisa lebih fokus untuk sektor perumahan. Untuk itu perlu transformasi besar BTN menjadi Bank Perumahan," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Dengan berbagai pengalaman dan jaringan mitra kerja BTN, Ara menilai transformasi tersebut sangat penting dan menjadi peluang besar. BTN akan dapat bersaing dengan bank-bank besar lainnya di Indonesia.

Lalu, BTN bisa membangun kerja sama dengan berbagai mitra dalam ekosistem perumahan. Mitra tersebut antara lain dari pengembang, pengusaha yang bergerak di sektor material perumahan seperti cat, kaca, semen, pasir dan lainnya.

"Bank BTN sangat strategis di bidang perumahan dan berbagai sudut keuangan juga sangat siap. Selain itu, hubungan baik BTN dengan developer, pengusaha di sektor perumahan dan konsumen juga baik," katanya.

Di samping itu, ia berharap cost of fund BTN ke depannya dapat lebih efisien. Kemudian, uga membangun desain besar mulai dari perubahan nama, teknologi informasi dan sumber daya manusia (SDM) yang baik.

Adapun perubahan nama bank harus bersamaan dengan target besar penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) komersial dan bersubsidi untuk masyarakat. Selain itu, Ara mengatakan BTN harus mempunyai mimpi besar agar bisa bersaing dengan bank besar lainnya.

"Tolong dipikirkan ke depan perubahan nama bank BTN, sisi IT dan SDM akan juga penting sekali dalam desain besar perbankan agar fokus di sektor perumahan," tuturnya.

Sebelumnya, dalam diskusi Program 3 Juta Rumah di Menara BTN di Kawasan Harmoni Jakarta, Ara sempat meminta agar BTN mengubah nama menjadi Bank Perumahan agar lebih fokus dalam pembiayaan perumahan.

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu menyatakan BTN siap mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP. Menurutnya, dukungan di sektor perumahan sangat diperlukan untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

"Saat langkah percepatan pembangunan yang dilaksanakan Menteri PKP sangat baik supaya rumah yang dibangun oleh dapat terjangkau oleh semua pihak. Mungkin rumah selama ini jadi kebutuhan mahal di daerah tertentu jadi terjangkau baik dari suku bunga dan angsuran atau kemampuan masyarakat membayar angsuran untuk memiliki rumah yang menjadi hak rakyat di Indonesia," katanya.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Direktur Utama BTN Oni Febriarto Rahardjo, Direktur Risk Management Setiyo Wibowo, Direktur Operasional and Customer Experience Hakim Putratama.

Kemudian, ada Direktur SME and Retail Funding Muhammad Iqbal dan SEVP Wholesale Banking Benny Yoslim, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto Direktur Rumah Umum dan Komersial, Fitrah Nur, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti, Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali meminta agar Bank Tabungan Negara (BTN) ke depan bisa bertransformasi menjadi Bank Perumahan.

Hal itu diperlukan agar ada bank di Indonesia yang fokus untuk membiayai ekosistem bidang perumahan sehingga mampu membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan pembangunan rumah di Indonesia.

Pernyataan ini sebetulnya bukan kali pertama dilontarkan Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait. Sebab, sebelumnya dalam diskusi Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, pada Jumat (8/11/2024), Menteri PKP sempat meminta agar BTN mengubah nama menjadi Bank Perumahan sehingga lebih fokus dalam pembiayaan perumahan.

"Saya minta ke depan BTN bisa lebih fokus untuk sektor perumahan. Untuk itu perlu transformasi besar BTN menjadi Bank Perumahan," ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Program 3 Juta Rumah di Menara 2 BTN, Jakarta, Selasa (26/11/2024), dikutip dari unggahan akun Instagram resmi Kementerian PKP.

Dia mengatakan, selama ini BTN memegang peran penting dan strategis dari berbagai sudut bidang perumahan.

Dengan berbagai pengalaman dan jaringan mitra kerja yang ada, tentunya transformasi tersebut sangat penting dan menjadi peluang besar bagi BTN untuk dapat bersaing dengan bank-bank besar lainnya di Indonesia.

BTN dapat membangun kerja sama dengan berbagai mitra dalam ekosistem perumahan mulai dari pengembang, pengusaha yang bergerak di sektor material perumahan seperti cat, kaca, semen, pasic dan lainnya.

"Bank BTN sangat strategis di bidang perumahan dari berbagai sudut keuangan juga sangat siap. Selain itu, hubungan baik BTN dengan developer, pengusaha di sektor perumahan dan konsumen juga baik," tandasnya.

Ara juga berharap cost of fund BTN ke depan bisa lebih efisien. Selain itu juga membangun desain besar mulai dari perubahan nama, teknologi informasi dan sumber daya manusia (SDM) yang baik.

"Tolong dipikirkan ke depan perubahan nama bank BTN, sisi IT dan SDM akan juga penting sekali dalam desain besar perbankan agar fokus di sektor perumahan," tutup Menteri PKP itu.

IDXChannel- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait berencana untuk menaikan penyaluran kuota FLPP Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari sebelumnya sekitar 200 ribu unit, menjadi 800 ribu per tahun.

Menurutnya KPR FLPP dinilai sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga dan angsuran yang terjangkau.

"Program KPR FLPP yang disalurkan oleh pemerintah bersama perbankan ini sangat bagus dan perlu ditingkatkan targetnya. Banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan KPR FLPP untuk dapat memiliki rumah bersubsidi dengan harga yang murah dan angsuran terjangkau," ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Selasa (27/11/2024).

Menurut Menteri PKP, program penyaluran KPR FLPP yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2010 sangat baik guna mendukung Program 3 Juta Rumah. Hal itu karena masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan bantuan pembiayaan KPR sehingga mereka dapat mengangsur dengan biaya angsuran yang tetap dengan masa tenor yang cukup lama.

Sebagai informasi, KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

"Jika sebelumnya target penyaluran KPR FLPP 200.000 unit maka saya berharap tahun depan bisa naik menjadi 800.000 unit. Tentu hal ini membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak baik pengembang maupun perbankan," kata Maruarar.

Menteri PKP juga menyatakan, Kementerian PKP di bawah kepemimpinannya tidak segan untuk melanjutkan berbagai program perumahan yang dinilai baik meskipun kebijakan dan program tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan sejak 2010 kalau bermanfaat, bagus dan benar untuk perumahan rakyat harus dilanjutkan dan ditingkatkan targetnya. Saya siap habis - habisan dorong KPR FLPP dan sebagai birokrat juga harus memiliki jiwa negarawan dan jangan saling menyalahkan jika ada pergantian pemerintahan dengan melanjutkan berbagai program bidang perumahan yang ada untuk rakyat," katanya.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta -

Pengembang menyambut baik keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang menyatakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Surat tersebut dibuat untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

Ketua Umum DPP Himperra, Ari Tri Priyono mengatakan para pengembang yang tergabung dalam Himperra di seluruh Indonesia turut bergembira atas kabar tersebut. Ia pun meminta agar kebijakan tersebut disosialisasikan ke pemerintah daerah.

"Pada kesempatan tersebut kami sampaikan bahwa Himperra mengucapkan terimakasih atas digulirkannya SKB 3 menteri ini. Pemerintah bergerak cepat. Ini menunjukkan Presiden Prabowo dan para menterinya pro rakyat. Sesuai isi SKB, Himperra berharap untuk segera ditindaklanjuti oleh para kepala daerah sehingga makin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki rumah," ujar Ari dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (26/11/2024).

Hal itu diungkapkannya seusai audiensi dan berdiskusi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan jajaran di kantor Kementerian PKP, Jakarta.

Untuk diketahui, SKB yang ditandatangani oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri PKP, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PU Dody Hanggodo. SKB itu mengatur tiga hal yang akan membantu kelancaran Program 3 Juta Rumah. Hal tersebut antara lain pembebasan BPHTB, penghapusan retribusi PBG untuk MBR, serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

SKB akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang paling lambat ditargetkan akan selesai pada Desember 2024.

Menurut Ari, kolaborasi yang dilakukan oleh tiga menteri tersebut merupakan kado istimewa untuk MBR. Kebijakan ini akan sangat membantu meringankan beban masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah.

Oleh karena itu, Himperra akan memberikan piagam dan penghargaan khusus untuk ketiga menteri tersebut dalam ajang Rakernas Himperra yang akan berlangsung Bulan Desember 2024 nanti. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi kepada membuat gebrakan cepat dan berpihak ke masyarakat, sehingga memudahkan dalam memiliki rumah.

Selain keluarnya SKB, Himperra mengimbau agar ada SKB lainnya dengan berbagai kementrian yang terkait dengan sektor Perumahan Nasional dan Agenda Nasional percepatan Program 3 Juta Rumah. Misalnya dengan kementerian ATR/BPN terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan berbagai hal terkait Pensertifikatan.

Kemudian, SKB dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pinjaman online (pinjol), Kementerian Lingkungan Hidup terkait Amdal mengenai UPL & UKL. Lalu, Kementerian ESDM soal pemanfaat air tanah dan berbagai lembaga lain seperti PLN serta BPJS-TK.

"Yang perlu juga dengan Polri. Beberapa oknum di kepolisian mendatangi lokasi proyek perumahan, mengecek izinnya, kualitas bangunan, pemanfaatan air tanah atau sumur bor dan lain-lain. Nanti anggota kami dipanggil ke Polres, disidik dan dituntut dengan sangkaan atas berbagai pelanggaran menurut mereka terjadi," tambah CEO Riscon Group itu.

Selanjutnya, kerjasama dengan berbagai lembaga itu bertujuan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah sekaligus membantu MBR sesuai visi negara yang pro rakyat.

"Himperra selama ini tetap konsisten mendukung program-program pemerintah di dalam pemenuhan rumah untuk MBR. Kami akan menjadi mitra utama pemerintah, bersama bergotong royong dalam penyediaan perumahan untuk rakyat," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)