Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri minta kepala daerah meminjamkan tanah kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengemukakan pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ ihwal Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dalam SE itu, kata Tito, seluruh gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk meminjamkan tanah milik pemerintah daerah kepada Badan Gizi Nasional.

Setiap kepala daerah diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan jangkauan BGN, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan menyiapkan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasinya, artinya program beliau harus bisa dipercepat," tuturnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Tito membeberkan selain untuk pemenuhan gizi, program MBG juga menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta membuka peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah.

Peluang pertama, menurut Tito, program MBG akan menyerap tenaga kerja. Artinya, masyarakat di daerah dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan program MBG karena diperkirakan setiap SPPG butuh lebih dari 50 orang relawan untuk membuat MBG tersebut.

Kedua, program ini juga akan mendorong terwujudnya ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan. Pola ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Maka dari itu, Tito meminta agar hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan Pemda dapat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan MBG, terlebih menurutnya, Pemda juga diminta agar merealisasikan belanja APBD untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memicu aktivitas ekonomi, termasuk MBG.

“Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat,” kata Tito.

Wamena (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendorong pembangunan perumahan bagi aparatur sipil negara atau ASN guna semakin mengoptimalkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di delapan kabupaten.

"Sejak Provinsi Papua Pegunungan menjadi daerah otonomi baru (DOB) pada 2022, sekitar 90 persen ASN kita masih tinggal di kontrakan atau rumah kos," ujar Gubernur Papua Pegunungan John Tabo di Wamena, Minggu.

Ia mengatakan rumah-rumah bagi ASN tersebut akan dibangun dalam waktu dekat.

“Pembangunan perumahan atau rumah pegawai tidak seperti yang dibicarakan di awal dalam bentuk rumah susun atau rusun. Bentuk rumahnya akan disesuaikan dengan kondisi daerah,” katanya.

Menurut Gubernur Tabo, perumahan untuk ASN Papua Pegunungan akan dibuat seperti perumahan terpisah atau per unit, tidak dalam bentuk rusun.

Dia menjelaskan, di daerah pedalaman seperti di Papua Pegunungan tidak wajar kalau perumahan ASN dibuat seperti rusun atau rumah bertingkat.

“Nanti kalau dibuat semacam ini tidak akan ada pegawai yang tempati, sehingga akan dibuat kompleks perumahan pegawai per unit,” katanya.

Pihaknya meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercayakan agar pembangunan rumah ASN oleh Pemprov Papua Pegunungan disesuaikan dengan kondisi daerah.

“Waktu pembahasan mengenai rumah susun, kami tolak karena tidak sesuai dengan kondisi geografis daerah. Pemerintah pusat cukup memberikan kami dukungan dana sehingga pembangunan perumahan rakyat dan ASN daerah yang bangun,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut program makan bergizi gratis (MBG) bakal mendapat proteksi asuransi.

Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) mengatakan saat ini Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sedang menyusun proposal awal yang berisi mekanisme penyelenggaraan produk asuransi untuk program BMG.

Ogi menjelaskan bahwa asosiasi telah mengidentifikasi beberapa risiko yang berpotensi terjadi pada penyelenggaraan program MBG, mulai dari tahap penyediaan bahan baku, pengolahan sampai pendistribusian kepada konsumen.

"Telah diidentifikasi beberapa risiko yang mungkin bisa didukung asuransi, yaitu risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui," kata Ogi dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, dikutip Minggu (11/5/2025).

Selain itu, risiko yang juga diidentifikasi antara lain adalah risiko kecelakaan bagi para pihak yang menyelenggarakan program MBG, mulai dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) hingga Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi untuk menyampaikan proposal dukungan asuransi terhadap program MBG, dan nanti kita bicarakan masalah besarnya pertanggungan dan santunan yang diberikan, serta premi yang harus dibayarkan," ujarnya.

Ogi memastikan besaran premi untuk asuransi program MBG ini tidak terlalu besar sehingga proteksi atas risiko program MBG bisa berjalan sesuai harapan.

"Karena ini menyeluruh, mungkin tidak terlalu besar sehingga bisa memenuhi harapan bagi risiko-risiko untuk keracunan makanan atau kecelakaan kerja," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat setidaknya terdapat 6 kasus kejadian keracunan dalam penyelenggaraan program MBG yang dialami oleh 327 siswa sejak program MBG dijalankan pada Januari 2025.

Saat ini, BGN mulai merancang perluasan skema perlindungan sosial dalam Program MBG tidak sebatas asuransi untuk kasus keracunan makanan.

Deputi Bidang Sistem dan Tatakelola Program MBG BGN, Tigor Pangaribuan mengungkapkan bahwa ke depan, cakupan asuransi akan diperluas hingga ke perlindungan non-medis seperti kehilangan penghasilan orang tua yang harus menemani anak sakit di rumah sakit.

Tidak berhenti di situ, BGN juga sedang mengkaji formulasi baru agar dana Rp15.000 per anak yang dialokasikan dalam program MBG bisa mencakup asuransi-asuransi lain yang relevan, termasuk perlindungan terhadap risiko kebakaran dan kecelakaan.

“Kemudian juga sekarang ini BGN sedang mencari formulasi yang tepat, dari budget yang 15.000 itu bagaimana bisa meng-cover juga asuransi-asuransi kebakaran, kecelakaan, karena kan ini pengantaran makan bergizi itu pak itu cukup ribet gitu, itu juga sedang kami cari formulasinya,” pungkas Tigor.

Bandung (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digaungkan sebagai bentuk komitmen nasional dalam mengatasi masalah kekurangan gizi dan memperkuat ketahanan sumber daya manusia Indonesia sejak dini.

Anggota Komisi IX DPR RI, H. Obon Tabroni, Jumat (11/5) di Karawang menegaskan bahwa MBG merupakan investasi jangka panjang bagi generasi bangsa.

Tenaga ahli Badan Gizi Nasional (BGN) Ade Tias M memaparkan program MBG dirancang secara sistematis untuk menjangkau kelompok penerima manfaat yang paling membutuhkan, khususnya anak-anak sekolah, balita, dan ibu hamil, sebagai populasi prioritas yang rentan terhadap masalah kekurangan gizi.

"Program MBG dari BGN tidak hanya memberikan asupan makanan bergizi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pemerataan pembangunan kesehatan masyarakat," ujar Ade Tias. Ia menyebutkan bahwa penerima manfaat utama program ini telah ditetapkan berdasarkan data prevalensi stunting, tingkat kemiskinan, dan akses terhadap layanan kesehatan serta pendidikan.

Namun demikian, Ade juga menyoroti tantangan dalam pelaksanaan, termasuk keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, kendala logistik dalam penyediaan dan distribusi makanan, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lapangan untuk menjaga kualitas dan keberlangsungan program.

“Kita tidak bisa hanya berfokus pada distribusi makanan saja, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan yang diberikan memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi, dan dipantau kualitasnya secara rutin,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan multi-pihak agar program ini berjalan secara transparan dan akuntabel.

Ade menyampaikan bahwa untuk menjamin keberhasilan jangka panjang, BGN mendorong keterlibatan komunitas lokal, sekolah, puskesmas, dan UMKM, agar MBG menjadi program yang terintegrasi dengan sistem sosial dan ekonomi masyarakat.

“Kami berharap Program MBG tidak hanya menurunkan angka stunting dan malnutrisi, tetapi juga membentuk budaya makan sehat sejak dini, meningkatkan kualitas pendidikan, serta membuka peluang ekonomi melalui penguatan rantai pasok pangan lokal," harapnya.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, DPR, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek terhadap krisis gizi, tetapi juga menjadi pondasi bagi terciptanya generasi Indonesia yang unggul, sehat, dan berdaya saing tinggi.

Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Penghafal Al-Quran Lestari Alam, M. Endang Suratno Wibowo, menggarisbawahi pentingnya evaluasi, keterlibatan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi lokal dalam mendukung keberhasilan program.

Kegiatan sosialisasi program MBG dilaksanakan di Pondok pesantren penghafal Al-Quran Lestari Alam. Sosialisasi dengan mengangkat tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia itu diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat.

Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni, Tenaga Ahli BGN Ade Tias, Pimpinan Pondok pesantren penghafal Al-Quran Lestari Alam M. Endang Suratno Wibowo.

Jakarta -

Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara menghadap Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pembangunan 3 juta rumah. Ara mengatakan sesuai arahan Prabowo Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mendukung program di sektor perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Pak Hasyim (Ketua Satuan Tugas Satgas Perumahan) bahwa Danantara men-support full untuk sektor perumahan," kata Ara dikutip detikProperti

Ada pun mengenai mengenai besar dana yang akan diberikan Danantara untuk sektor perumahan dan detail lainnya, Ara mengatakan semuanya akan dikaji dahulu.

"Kami akan menjajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN, juga dengan bank swasta. Kami juga sudah mulai komunikasi terutama dengan BCA, sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik, bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa. Tapi ini baru langkah awal," ujar Ara.

Pertemuan hari ini ia sebut sebagai langkah awal yang baik, agar sektor perumahan tidak hanya bergantung pada investasi dari luar negeri.

"Karena prinsip Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki kita sendiri. Kita juga kalau ada investasi itu sangat bagus, tapi kita juga punya danantara yang luar biasa, yang sudah mendapatkan kepercayaan internasional. Contohnya, bagaimana Emir Qatar juga siap untuk berinvestasi, join bersama kita, itu adalah contoh kepercayaan," ungkapnya.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang menyampaikan pertemuan hari ini membahas mengenai dukungan Danantara terhadap program perumahan dari segi likuiditas.

"Nah pertemuan tadi hanya menekankan, Pak Hasim menyampaikan pesan Pak Presiden, kita tidak boleh hanya bergantung dengan pihak luar negeri. Mereka para perbankan ini dan Danantara diminta untuk mencarikan alternatif likuiditas. Danantara kan memiliki cash, bagaimana bisa menyertakan dananya ke perbankan. Dari keuntungan itu, perbankan untuk membantu pemerintah likuiditasnya cicilannya sudah siap," jelas Bonny.

(astj/astj)

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis kini sedang bergulir. Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini menyasar anak usia sekolah hingga ibu hamil.

Program MBG pun mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR), sebuah lembaga pemikir independen di bidang ketahanan pangan dan gizi nasional.

Peluncuran buku dilaksanakan pada Jumat (9/5/2025) di Jakarta, dan ditandai dengan penyerahan langsung buku tersebut oleh perwakilan IFSR kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, yang juga turut memberikan kata pengantar dalam buku tersebut.

"Buku ini tidak hanya menghadirkan kerangka teknis dan kebijakan. Yang membuatnya lengkap dan istimewa adalah karena IFSR terlibat langsung dalam pembangunan dapur pertama Program MBG di Warungkiara, Sukabumi. Dari keterlibatan tersebut, narasi sejarah awal program ini dapat terdokumentasikan secara utuh dan otentik di dalam buku ini. Semoga buku ini menjadi pemicu strategis untuk memperluas kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menyukseskan program MBG di seluruh penjuru negeri. Kami sangat mengapresiasi IFSR yang telah terlibat sejak awal, secara konsisten mendukung implementasi MBG sebagai program prioritas Presiden RI," ujar Dadan dalam peluncuran buku berjudul Strategi IFSR dalam Akselerasi Implementasi 32.000 SPPG & 82 Juta Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis , dikutip Sabtu (10/5).

Pendiri IFSR Dirgayuza Setiawan menyampaikan MBG merupakan program multipotensial yang berdampak luas lintas sektor.

"MBG bukan sekadar distribusi makanan, tetapi juga investasi politik, ekonomi, sosial, dan moral negara untuk melindungi dan memberdayakan generasi masa depan bangsa. Ini adalah transformasi sistemik, dan buku ini adalah bagian dari upaya IFSR untuk memperkuat arah transformasi tersebut," jelas Dirgayuza.

Sementara, Guru Besar IPB Tim Pakar Bidang Keahlian Susu BGN dan Dewan Pembina IFSR Epi Taufik menyampaikan pentingnya penguatan ekosistem pangan nasional, terutama integrasi sektor susu dalam program MBG.

"Program MBG harus menjadi kesempatan untuk membangun industri susu nasional berbasis peternak rakyat, demi mendukung kesehatan anak-anak Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan pangan hewani bangsa," kata Epi.

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Direktur Eksekutif IFSR Glory Harimas Sihombing menjelaskan buku tersebut adalah hasil kerja kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah.

"Kami menyusun buku ini berdasarkan praktik-praktik terbaik yang terjadi di lapangan, termasuk kontribusi dari berbagai mitra, akademisi, dan komunitas," ujarnya. Buku ini juga mencerminkan pendekatan teknis IFSR yang mengedepankan efisiensi, pemberdayaan masyarakat, serta manajemen logistik yang adaptif dan berbasis data.

Sebagai bagian dari Dewan Pembina IFSR I Dewa Made Agung K.N menambahkan buku ini tidak hanya mendokumentasikan keberhasilan, tetapi juga menyusun kerangka manajemen teknis yang dapat direplikasi.

"Dokumen ini penting untuk memastikan bahwa tata kelola dapur MBG tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terkonsolidasi dalam standar praktik terbaik yang bisa diterapkan oleh seluruh mitra, baik pemerintah daerah maupun lembaga pelaksana," tutur Dewa.

Program MBG sendiri telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 sebagai program strategis nasional dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan kebutuhan pengembangan lebih dari 32.000 dapur umum (SPPG) sebagai unit pelaksana utama program di lapangan. Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan referensi teknis dan operasional dalam perluasan program tersebut.

Yayasan IFSR berharap buku ini dapat digunakan sebagai rujukan kebijakan, pedoman teknis operasional, serta dokumen inspiratif bagi semua pemangku kepentingan-baik pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, maupun mitra pembangunan internasional-dalam menyukseskan Program MBG dan mendorong kedaulatan gizi nasional.

Dengan peluncuran buku ini, IFSR memperkuat komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis BGN dan pemerintah. IFSR juga menegaskan perannya dalam membuka ruang kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan-baik di tingkat nasional maupun daerah-guna mempercepat transformasi sistem pangan dan gizi Indonesia demi menyongsong Generasi Emas 2045 yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

(hns/hns)

Jakarta -

Pemerintah menyiapkan strategi yang untuk optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya menyiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Badan Gizi Nasional (BGN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, beberapa persoalan yang harus diorkestrasi secara baik untuk mengoptimalkan program MBG antara lain utamanya dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), tata kelola, dan membangun digitalisasinya.

"Pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Gizi Nasional menjadi langkah strategis untuk mendukung keberhasilan Program MBG," ujar Rini dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (10/5/2025).

Rini menjelaskan, Kementerian PANRB berperan memastikan tersedianya SDM yang tepat melalui pengaturan formasi, rekrutmen, dan redistribusi ASN secara efektif dan efisien.

Pemerintah saat ini juga dalam tahap pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG. Rancangan Perpres ini secara umum mengatur rangkaian tata kelola penyelenggaraan program MBG agar program dapat berjalan efektf, efisien, dan berkelanjutan.

Ruang lingkup pengaturan tersebut meliputi lima aspek. Aspek ini terdiri dari monitoring, evaluasi, dan pengendalian; pelaporan penyelenggaraan MBG; Tim Koordinasi; Peran Pemerintah Daerah; serta Pendanaan.

Dalam mengoptimalkan implementasi Perpres ataupun Instruksi Presiden (Inpres) mengenai Penyelenggaraan MBG, Kementerian PANRB sesuai dengan kewenangannya telah melakukan pemetaan peran Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) melalui peta proses bisnis dan peta keterkaitan antar K/L/D.

Lebih lanjut, dari sisi digitalisasi yang perlu dikembangkan adalah arsitektur pemerintah digital yang berkaitan dengan proses bisnis, layanan, data dan informasi, serta manajemen SDM Aparatur BGN.

"Ada dua target yang harus kita lakukan, kejelasan penerima manfaat dan tata kelolanya agar masuk Inpres dan Perpres. Tata kelola internal dan eksternal sangat penting, mulai kebijakan dari atas sampai bawah yang transparan," ujar Rini.

(shc/hns)

JAKARTA - Kunjungan Bill Gates ke Indonesia membawa angin segar bagi program strategis pemerintah di bidang kesehatan dan gizi masyarakat. Pendiri Microsoft sekaligus filantropis dunia ini bahkan menyatakan kekagumannya terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan Indonesia.

Menurut Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Gates terkesan karena program berskala nasional ini berhasil diimplementasikan meski membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan kesiapan anggaran untuk program ini. Dalam kunjungannya ke SDN Jati 03, Pulo Asem, Jakarta, Dadan menjelaskan bahwa pemerintah telah mempersiapkan segala kebutuhan pendanaan.

"Program ini memang memerlukan komitmen anggaran besar, tapi Pak Presiden telah memastikan kesiapannya sebagai investasi jangka panjang bagi generasi penerus bangsa," ujar Dadan.

Bill Gates Disebut Akan Memberi Dukungan

Bill Gates sendiri sangat menekankan pentingnya intervensi gizi pada masa emas pertumbuhan, yaitu 1000 hari pertama kehidupan yang mencakup ibu hamil, balita, dan anak-anak dalam masa pertumbuhan. Pendekatan ini sejalan dengan temuan berbagai penelitian global tentang dampak positif gizi terhadap perkembangan kognitif dan fisik anak.

Dalam pertemuan tersebut, Gates juga menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan terhadap program MBG, meski bentuk bantuannya belum dirinci secara spesifik.

Kunjungan Gates ke Istana Merdeka pada Rabu, 7 Mei 2025 bukan sekadar kunjungan protokoler biasa. Menurut penjelasan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, pertemuan ini membahas berbagai inisiatif strategis pembangunan berkelanjutan.

Fokus utamanya adalah isu kesehatan global, nutrisi, inklusi keuangan, dan infrastruktur digital publik. Pertemuan ini menunjukkan keseriusan kerjasama antara Indonesia dengan yayasan filantropi milik Gates.

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa kunjungan Gates merupakan realisasi dari undangan yang telah dikirim sejak November 2024. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Prabowo menegaskan bahwa kedatangan Gates menunjukkan pengakuan dan dukungan internasional terhadap program prioritas pemerintah.

"Salah satu tujuannya adalah untuk menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap program makan bergizi yang kita jalankan," jelas Prabowo.

"Saya tegaskan, bantuan atau tidak, penghargaan atau tidak, program ini adalah investasi untuk anak-anak bangsa," tegas mantan Menteri Pertahanan ini.

Program MBG Akan Mengalami Perluasan Cakupan

Program MBG sendiri mengalami perluasan cakupan yang signifikan. Dari awalnya menyasar 17,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil, menyusui, serta balita, kini ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima. Ekspansi besar-besaran ini tentu memerlukan penambahan anggaran yang tidak kecil.

Untuk mendukung program ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun pada tahun 2025, dengan rencana penambahan dana sebesar Rp100 triliun lagi.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa hingga 29 April 2025, realisasi penyaluran dana untuk MBG telah mencapai Rp2,3 triliun. Angka ini menunjukkan percepatan penyaluran dibandingkan dengan realisasi akhir Februari 2025.

Kunjungan Bill Gates membuka peluang kerjasama teknis dan pendampingan program dari Bill & Melinda Gates Foundation yang memiliki pengalaman luas dalam program gizi global. Yayasan ini dikenal memiliki berbagai program sukses di berbagai negara berkembang. Dukungan dari lembaga sekaliber ini tentu akan memberikan nilai tambah bagi implementasi MBG di Indonesia.

Dampak jangka panjang program MBG diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah kekurangan gizi akut, tetapi juga menjadi investasi strategis dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Generasi yang tumbuh dengan gizi baik akan menjadi modal dasar bagi peningkatan daya saing bangsa di masa depan.

Meski mendapat apresiasi internasional, program sebesar ini tetap menghadapi berbagai tantangan implementasi. Mulai dari masalah distribusi yang merata di seluruh wilayah Indonesia, pengawasan kualitas makanan yang disajikan, hingga sistem pemantauan dampak yang efektif. Semua ini memerlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR), sebuah lembaga pemikir independen di bidang ketahanan pangan dan gizi nasional, secara resmi meluncurkan buku berjudul“Strategi IFSR dalam Akselerasi Implementasi 32.000 SPPG & 82 Juta Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG)”.

Co-Founder IFSR,Dirgayuza Setiawan, dalam keterangannya, Sabtu mengatakan bahwa MBG merupakan program multipotensial yang berdampak luas lintas sektor.

“MBG bukan sekadar distribusi makanan, tetapi juga investasi politik, ekonomi, sosial, dan moral negara untuk melindungi dan memberdayakan generasi masa depan bangsa. Ini adalah transformasi sistemik, dan buku ini adalah bagian dari upaya IFSR untuk memperkuat arah transformasi tersebut,” katanya.

Buku ini merupakan bagian dari komitmen dan kontribusi IFSR dalam mendukung pelaksanaanProgram Makan Bergizi Gratis (MBG), yang telah ditetapkan sebagai program prioritas Presiden RI,Prabowo Subianto.

Peluncuran buku dilaksanakan secara sederhana padaJumat, 9 Mei 2025, di Jakarta, dan ditandai dengan penyerahan langsung buku tersebut oleh perwakilan IFSR kepadaKepala Badan Gizi Nasional (BGN),Dr. Ir. Dadan Hindayana, yang juga turut memberikan kata pengantar dalam buku tersebut.

“Buku ini tidak hanya menghadirkan kerangka teknis dan kebijakan, tetapi juga menjadi pemicu strategis untuk memperluas kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menyukseskan program MBG di seluruh penjuru negeri. Kami sangat mengapresiasi IFSR yang telah terlibat sejak awal, secara konsisten mendukung implementasi MBG sebagai program prioritas Presiden RI,” ungkap Dr. Dadan Hindayana.

Buku ini menyajikan narasi komprehensif yang merangkum pengalaman empiris, praktik terbaik, serta hasil kajian dan riset teknokratik IFSR dalam Program MBG sejak masa perencanaan hingga fase implementasi nasional sebagai mitra resmi BGN.
Dokumentasi pelaksanaanpilot project MBG pertama di Indonesia—yakni diWarungkiara, Sukabumi, sejak Januari 2024—menjadi salah satu materi utama dalam buku ini.

Sementara itu,Prof. Dr. Ir. Epi Taufik, Guru Besar IPB, Tim Pakar Bidang Keahlian Susu BGN danDewan PenasihatIFSR, menegaskan pentingnya penguatan ekosistem pangan nasional, terutama integrasisektor susu dalam program MBG.

“Program MBG harus menjadi kesempatan untuk membangun industri susu nasional berbasis peternak rakyat, demi mendukung kesehatan anak-anak Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan pangan hewani bangsa,” ujarnya.

Direktur Eksekutif IFSR,Glory Harimas Sihombing, menjelaskan bahwa buku ini adalah hasil kerja kolaboratif lintas sektor dan lintas wilayah.

“Kami menyusun buku ini berdasarkan praktik-praktik terbaik yang terjadi di lapangan, termasuk kontribusi dari berbagai mitra, akademisi, dan komunitas,” ujarnya.

Sebagai bagian dari Dewan Pengarah IFSR,I Dewa Made Agung K.N., menambahkan bahwa buku ini tidak hanya mendokumentasikan keberhasilan, tetapi juga menyusun kerangka manajemen teknis yang dapat direplikasi.

“Dokumen ini penting untuk memastikan bahwa tata kelola dapur MBG tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terkonsolidasi dalam standar praktik terbaik yang bisa diterapkan oleh seluruh mitra, baik pemerintah daerah maupun lembaga pelaksana,” katanya.

Program MBG sendiri telah ditetapkan dalamRPJMN 2025–2029sebagai program strategis nasional dengan target82,9 juta penerima manfaatdan kebutuhan pengembangan lebih dari32.000 dapur umum (SPPG)sebagai unit pelaksana utama program di lapangan.

Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan referensi teknis dan operasional dalam perluasan program tersebut.

Yayasan IFSR berharap buku ini dapat digunakan sebagairujukan kebijakan, pedoman teknis operasional, serta dokumen inspiratif bagi semua pemangku kepentingan—baik pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, maupun mitra pembangunan internasional—dalam menyukseskan Program MBG dan mendorong kedaulatan gizi nasional.

Makassar -

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menegaskan komitmennya dalam mendukung keberhasilan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemprov Sulsel pun menyiapkan lokasi dapur umum di tiap kabupaten dan kota di Sulsel.

"Dari 24 Kabupaten/Kota sudah 20 yang telah kita tetapkan masing-masing tiga titik (lokasi dapur MBG)," kata Sekda Sulsel Jufri Rahman dalam rapat percepatan realisasi APBD Tahun 2025 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual, Kamis (8/5/2025).

Program MBG merupakan salah satu fokus utama Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah daerah diminta untuk mencari lokasi pembangunan dapur MBG dengan memanfaatkan aset tanah yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah.

Pemprov Sulsel pun akan memaksimalkan aset lahan dan bangunan untuk menjadi dapur umum MBG. Pihaknya sisa mendorong 4 kabupaten dan kota lagi untuk menyiapkan lokasi dapur umum program nasional tersebut.

"Itu (dapur umum MBG) semua menggunakan aset yang ada di bawah penguasaan Pemprov, lagi empat (kabupaten/kota), ini yang kita akan porsir (matangkan)," tambah Jufri Rahman.

Jufri Rahman pun mendorong agar pemerintah kabupaten dan kota bekerja sama dalam menyukseskan program MBG. Badan Keuangan dan Aset (BKAD) tiap daerah diharapkan melakukan langkah taktis menyiapkan aset.

"Saya kira Plt Kepala BKAD sudah melakukan langkah-langkah taktis di lapangan, khususnya untuk kabupaten/kota yang sampai saat ini belum melaporkan ketersediaan penetapan lokasi untuk pembangunan titik MBG," terangnya.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mempercepat realisasi pendapatan dan belanja daerah dalam APBD 2025 guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan, peningkatan layanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.

Realisasi APBD Sulsel Tertinggi

Dalam arahannya dalam rapat tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap program-program prioritas pemerintah pusat. Dia mengingatkan pemerintah daerah melaksanakan MBG.

"Kita harap ada percepatan realisasi program Makan Bergizi Gratis, karena ini program yang menyentuh langsung masyarakat," ujar Tito.

Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi pendapatan dan belanja guna memperkuat perputaran ekonomi, baik di tingkat regional maupun nasional.

Tito melaporkan, realisasi pendapatan APBD 2025 di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 29,11 persen, menempati peringkat keenam dari 38 provinsi di Indonesia. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai 17,65 persen, menjadikan Sulsel masuk dalam 10 besar provinsi dengan pencapaian tertinggi secara nasional.

Pemprov Sulsel menyambut baik arahan tersebut dan siap berkontribusi aktif dalam menjalankan program nasional demi kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.

(sar/sar)

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) kini bekerja keras melampaui batas perencanaan awal demi memenuhi target Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Sistem Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan menyebut lembaganya kini jungkirbalik untuk mengejar target 82,5 juta peserta pada 2025, angka yang jauh melampaui capaian negara-negara maju, seperti Finlandia.

"Tadinya kami membuat rencana itu 15 juta pada tahun ini. Karena kita berpikir seperti Finlandia, itu persiapannya saja 5 tahun lebih kurang, tidak sampai 10 juta (penerima manfaat-red)," katanya dalam forum diskusi “Ada Apa dengan Prabowo?” di Jakarta, Sabtu.

Dikatakan Tigor, rujukan angka di negara paling berbahagia versi laporan World HappinessReport itu diketahuinya saat pertemuan BGN dengan tim dari Finlandia di European Union, baru-baru ini.

Tigor mengungkapkan awalnya BGN hanya merancang program MBG untuk menjangkau 15 juta anak pada 2025. Target yang awalnya sudah dianggap paling ambisius, mengingat tantangan logistik dan infrastruktur, termasuk menyiapkan ribuan dapur layanan gizi yang harus memenuhi standar harian.

Menurut Tigor, keputusan mendadak untuk mengubah capai target itu diambil usai Presiden Prabowo menyaksikan langsung antusiasme siswa dan orang tua terhadap program MBG di sekolah.

Banyak yang belum kebagian, bahkan mendatangi presiden secara langsung meminta kejelasan kapan mereka akan ikut menikmati layanan serupa, kata Tigor.

Dikatakan Tigor, situasi tersebut mengubah total strategi BGN, dari rencana awal membangun 5.000 dapur layanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kini melonjak jadi 30 ribu unit agar bisa melayani seluruh peserta dalam satu tahun. Setiap dapur ditargetkan melayani sekitar 3.000 anak per hari.

“Membahas ini, kami langsung jungkir balik. Gimana caranya menyediakan 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizinya? Karena kan proses pemberian makannya dengan dapur-dapur yang melayani 3 ribu anak per hari," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus, Pradanna Putra Tampi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungannya dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai langkah konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat," imbuh Tito, dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/5/2025).

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (8/5).

Dalam SE tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk meminjamkan tanah milik pemerintah daerah (Pemda) kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Setiap kepala daerah diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan jangkauan BGN, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan menyiapkan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai SPPG.

Hal ini, kata Tito, merupakan bagian dari upaya menyukseskan program yang digawangi oleh BGN tersebut. Tito menilai selain untuk pemenuhan gizi, program MBG juga menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta membuka peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah.

Pertama, kata Tito, program ini akan menyerap tenaga kerja. Artinya, masyarakat di daerah dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan program MBG. Apalagi, diperkirakan setiap SPPG membutuhkan lebih kurang 50 orang relawan untuk menyediakan MBG tersebut.

Kedua, program ini juga akan mendorong terwujudnya ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan. Pola ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk itu, Tito meminta agar hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan Pemda dapat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan MBG. Apalagi, Pemda telah diminta agar segera merealisasikan belanja APBD untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memicu aktivitas ekonomi, termasuk MBG.

"Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat," tandas Tito.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana berterima kasih atas dukungan konkret Tito melalui SE terkait pinjam pakai lahan aset Pemda tersebut. Ia menegaskan Pemda sangat berperan dalam menyukseskan program MBG ini.

Menurutnya, setidaknya terdapat tiga peran penting yang dimainkan Pemda dalam mendukung program tersebut. Pertama, pengembangan infrastruktur SPPG yang menjadi dapur umum atau tempat aktivitas masak-memasak.

Kedua, membina potensi sumber daya lokal dalam penyediaan bahan baku bagi program MBG. Dadan menjelaskan secara umum setiap SPPG melayani sekitar tiga ribu penerima manfaat.

Dengan jumlah tersebut, setiap hari dibutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar, seperti beras, telur, daging ayam, sayur, susu, dan buah. Menurut Dadan hal ini merupakan potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan dengan hadirnya program MBG.

Ketiga, Pemda bersama BGN dapat menyalurkan program MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Penyaluran ini dapat dilakukan dengan melibatkan kader Posyandu yang sudah ada.

Bahkan, BGN juga akan menyiapkan insentif bagi para kader dalam pendistribusian MBG kepada kelompok sasaran tersebut. Dadan menyebut BGN ingin memadukan satu dengan yang lainnya sehingga penyaluran ini bisa tepat sasaran dan tepat manfaat.

Sebagai informasi rapat itu turut dihadiri secara virtual oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Sementara itu, Tito didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung.

Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

Lihat juga Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG

(anl/ega)